Seniman Bambu Getah Getih Sebut Daya Tahan Karyanya hanya Setahun

loading…

Seniman pembuat karya seni Bambu Getah Getih Joko Avianto mengatakan bahwa pembongkaran tersebut memang sudah direncanakan. Foto: dok/ig jktinfo

JAKARTA – Seniman pembuat karya seni Bambu Getah Getih Joko Avianto mengatakan bahwa pembongkaran tersebut memang sudah direncanakan. Apalagi karya seni yang dibuatnya tersebut memang sifatnya festival atau pas dengan momen tertentu.”Itu bukan pembongkaran sih, itu udah direncanain sudah ada perencanaan karya itu tahan sampe satu tahun walaupun sebenarnya perencanaan waktu itu karyanya hanya untuk 6 bulan,” kata Joko ketika dihubungi, Kamis (18/7/2019).

Joko mengatakan, karya dirinya tersebut memang sifatnya buat festival. “Kan kemarin itu menghadapi Asian Games kan dan 17 Agustus tahun lalu,” terangnya.

Ia pun menjelaskan kembali saat awal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundang untuk membicarakan karya seni tersebut.

Baca Juga:

“Sebenarnya dulu kan pak gubernur mengundang lgsung kayak saya ‘mas ini ada event ini nih Asian Games’ itu sebenarnya cerita lama sih bisa ditrashing aja di berita-berita ini, tapi maksudnya pesanan secara khusus iya pak gub ngomong ke saya membuat karya Asian Games,” urainya.

Saat ditanyakan apakah akan ada karya lain dari Joko untuk menggantikan getah getih, ia menuturkan bahwa hingga saat ini belum ada pembicaraan apapun. “Saya rasa belum ada pembicaraan apa-apa,” tuturnya.

(ysw)

Iklan Rokok Dilarang, Pemkab Bekasi Kehilangan Pendapatan Rp3 Miliar

loading…

Sejumlah kendaraan bermotor melintas di gerbang masuk Kabupaten Bekasi.Foto/SINDOnews/Dok

BEKASI – Salah satu pendapatan daerah di Kabupaten Bekasi bakal mengalami penurunan drastis di tahun ini. Sejumlah faktor penyebabnya menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) lantaran tidak diperbolehkannya iklan rokok papan reklame pasca-keluarnya larangan iklan rokok dalam pajak reklame.

Hasilnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi harus kehilangan pendapatan dari pajak reklame iklan rokok hingga miliaran rupiah.”Tahun ini terpaksa kita kehilangan PAD sebesar Rp3 miliar, padahal sebelumnya pendapatan pajak ini sangat potensial,” ungkap Kabid Pengendalian dan Pembukuan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, Akam Muharam pada Kamis (18/7/2019).

Akam mengatakan, penyebabnya menurunnya pendapatan pajak tersebut lantaran adanya Perda No 1/2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Sehingga, reklame jenis rokok sudah tidak ditarik mulai tahun ini.

Baca Juga:

Meski demikian, Akam meyakini PAD Kabupaten Bekasi dari sektor reklame akan tetap sesuai target yakni Rp16,7 miliar. Terhitung hingga akhir Mei 2019 lalu, PAD yang sudah diperoleh pemerintah sudah mencapai Rp6,1 miliar. Untuk itu, potensi pendapatan dari iklan pajak reklame terus digali pemerintah.

Akam menjelaskan, sejak 2018 sudah tidak ada lagi reklame iklan rokok diizinkan setelah adanya aturan tentang KTR tersebut. Namun, untuk mengganti potensi yang hilang tersebut, pemerintah harus putar otak untuk menggali potensi pajak reklame demi mendongkrak pendapatan ditahun ini.

Saat ini, lanjut dia, upaya yang akan dilakukan pemerintah dengan merencanakan membuat aplikasi sebagai sistem yang akan mengatur tentang pendapatan dari sektor reklame. Dengan aplikasi tersebut, nantinya petugas pemungut pajak ataupun petugas pendataan akan lebih mudah untuk mengetahui mana yang sudah bayar, dan mana yang sudah habis.

Sejauh ini, Akam menyakini banyak reklame yang tersebar di 23 Kecamatan di Kabupaten Bekasi yang tidak berizin. Akibatnya, banyak dugaan kebocoran pendapatan dari sektor reklame tersebut.”Biasanya ada oknum yang bermain ataupun pengusaha reklame yang bandel, karena petugas dilapangan sangat minim,” ujarnya.

Agar kebocoran itu tidak terjadi, lanjut dia, aplikasi yang direncanakan nanti dapat mendeteksi lebih awal tanpa harus melakukan pendataan dan petugas bisa langsung mengecek kelapangan melihat reklame tersebut.”Aplikasi ini memudahkan kita mengecek fisik dilapangan, dan pendapatan dari reklame dipastikan tidak bocor,” tegasnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, sebanyak 1.500 titik reklame di Kabupaten Bekasi diduga tidak memiliki izin, sehingga menjadi lost potensi untuk PAD.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Jejen Sayuti meminta secara tegas agar pemerintah memaksimalkan potensi pendapatan dari pajak reklame tersebut. Sebenarnya, kata dia, pajak reklame jika dikelola dengan baik bakal menguntungkan pemerintah.”Kalau digali potensinya, bakal jadi pemasukan yang besar bagi pemerintah,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini meminta aparatur pemerintah untuk menindak tegas reklame yang tidak berizin dengan menurunkan dan membongkarnya secara paksa. Semua intansi harus melibatkan Satpol PP dalam melakukan pendataan dan penindakan secara tegas kepada perusahaan pemilik reklame.

Untuk itu, lembaganya mendesak agar aparatur pemerintah daerah serius dalam menindak pengusaha nakal untuk meningkatkan pendapatan.”Pemerintah harus bisa membuka diri dan bekerja sama dengan semua lapisan elemen masyarakat untuk menegur, dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang memang tidak memiliki izin reklame,” ucapnya.

(whb)

Berdamai, Kemenkumham dan Pemkot Tangerang Sepakat Cabut Laporan

loading…

Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah bertemu di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Foto/Kemendagri

JAKARTA – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sepakat berdamai. Dengan adanya kesepakatan ini, keduanya sepakat untuk mencabut laporan-laporan yang dilakukan terkait dengan sengketa aset.

Seperti diketahui Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah bertemu di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Sehingga tadi telah ada kesepakatan berdua, tentunya akan menarik seluruh pengaduan dan juga pelayanan publik dipulihkan. Dan kemudian terkait normatif di dalam perizinan dan tata ruangnya ini akan diselesaikan sebaik-baiknya,” kata Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo setelah pertemuan di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2019).

Baca Juga:

Hadi mengatakan, kesepakatan itu termasuk juga laporan yang masuk di kepolisian. Dia menyebut pencabutan dilakukan secepatnya.

“Ini sepulang ini nyabut. Orangnya masih di sini mau nyabut gimana. Pulang dari sini dicabut, namun sudah tidak ada pertentangan, tidak ada dusta antara Pak Sekjen Kumham dan Pak Wali Kota,” ungkapnya.

Selain itu, Pemkot Tangerang juga akan mengembalikan layanan publik yang sebelumnya sempat dicabut. (Baca juga: Wali Kota Tangerang-Menkumham Saling Lapor, WH: Antarpemerintah Jaga Etika)

“Saya katakan tadi mau dicabut semuanya. Baik Kumham juga cabut, baik Pak Wali Kota juga nyabut. Bahkan pelayanan publik yang sempat dihentikan, baik itu listrik, baik itu sampah, baik itu drainase, air, dan sebagainya dipulihkan kembali,” paparnya.

Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto membenarkan soal kesepakatan itu. Terkait dengan penuntasan akan dibicarakan dengan Gubernur Banten di pertemuan selanjutnya.

“(Penuntasan masalah aset) sudah direncanakan dengan Pak Gubernur terkait dengan kepentingan-kepentingan itu,” katanya.

Hal Senada juga diungkapkan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah bahwa pihaknya siap menjalankan arahan pemerintah pusat. Sementara terkait dengan layanan publik, dia mengatakan sudah dikembalikan seperti smeula.

“Kita mendapatkan arahan dari Pak Mendagri untuk dinyalakan, dan sudah kita nyalakan. Sebetulnya sudah seperti biasa. Dan Alhamdulillah, dengan pertemuan ini akan lebih baik lagi. Insya Allah,” tandasnya.

(mhd)

Menkumham Kembali Sindir Pemkot Tangerang Terkait Izin Dipersulit

loading…

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan Menkumham Yasonna H Laoly saat peletakan batu pertama Kanim Bogor. Foto/Haryudi/SINDOnews

BOGOR – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menyindir kota yang mempersulit proses perizinan saat meletakan batu pertama pembangunan gedung baru Kantor Imigrasi Kelas I Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bogor, Kamis (18/7/2019).

“Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota Bogor atas dukungan penuh terhadap pembangunan Gedung Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor. Bogor berbeda dengan kota lain yang izinnya agak dipersulit,” kata Yasonna saat memberikan sambutan pembangunan Gedung Kantor Kelas I Imigrasi Bogor di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Tanah Sareal, Kota Bogor, Kamis (18/07).

Pihaknya mengapresiasi sikap Pemkot Bogor dalam hal ini wali kota yang mendukung penuh proses pembangunan kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor sebagai bagian dari pelayanan publik. (Baca juga: Saling Lapor ke Polisi, Pemkot Tangerang Ancam Segel Bangunan)

Baca Juga:

“Tapi sebetulnya sambutan saya tadi tidak menyindir. Saya cuma ingin menyampaikan inilah contoh kerja sama yang baik (Wali Kota Bogor dan Kemenkumham). Kita tak pernah menghambat dan selalu taat asas. Bahkan ada daerah yang ikut membanty membangun fasilitas milik Kemenkumham. Inilah gunanya sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Pusat,” jelasnya kepada wartawan usai seremonial melakukan peletakan batu pertama.

Sebab lanjut dia, bangunan yang dibangun itu sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat atau publik. “Seperti bangunan gedung Kantor Imigrasi Kelas I Bogor ini kan untuk pelayanan masyarakat Kota dan Kabupaten Bogor. Bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan ego sektoral,” tegasnya.

Lebih lanjut ia menambahkan, terkait kasus di Tangerang, pihaknya membangun Kampus Politeknik Pemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia ke depan untuk mengelola Keimigrasian serta Pemasyarakatan ini sebagai fungsi pokok kita.

“Maka kerja sama antar pemerintah, kementerian, lembaga, pemerintah daerah itu sangat dibutuhkan. Jujur kami belum pernah mengalami persoalan-persoalan (saling lapor antara Wali Kota Tangerang) yang ini. Sekarang (kasusnya) saya sudah tugaskan Sekjen dan Irjen bicara dengan Mendagri. Sekarang Mendagri sudah memanggil Gubernur Banten dan Wali Kota Tangerang. Jadi sekarang kita menunggu langkah-langkah selanjutnya,” terangnya. (Baca juga: Kemenkumham, Gubernur Banten dan Wali Kota Tangerang Gelar Pertemuan Tertutup)

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengungkapkan dengan hadirnya para unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kota Bogor dalam peletakan batu pertama kantor Imigrasi sebagai bentuk dukungan penuh terhadap pembangunan.

“Jadi kita dukung penuh kantor ini (Pembangunan Gedung baru Kantor Imigrasi Kelas I Bogor), baik perizinannya maupun IMB nya aman, kata pak camat. Kebetulan pak camat Tanah Sareal ada disini,” ujarnya sambil meminta Camat Tanah Sareal berdiri.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny Sompie menjelaskan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Kantor Imigrasi Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kelas I Bogor sekaligus penyerahan sertifikat Hak Cipta dan Hak Paten Ditjen Kekayaan Intelektual.

“Kantor Imigrasi Non TPI Kelas I Bogor yang sekarang masih berada di jalan Jenderal Ahmad Yani No.65 Kota Bogor yang kini membludaknya warga yang datang untuk pelayanan paspor krimigrasian sudah tidak representatif lagi. Maka dari itu diperlukan kantor baru,” katanya.

Menurutnya, gedung Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor baru yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.19 akan dibangun diatas lahan tanah seluas 14.200 m2 dengan luas bangunan 5.141 m2 dengan penggunaan anggaran sebesar 45 Milyar yang diambil dari DIPA Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor No.DIPA-013.06.2.408463/2019.

“Bangunan tersebut terdiri dari 2 (dua) lantai dan 1 (satu) basement, yang akan diprioritaskan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan keimigrasian dengan banyak fasilitas,” jelasnya. (Baca juga: Mendagri Bakal Panggil Gubernur Banten dan Wali Kota Tangerang)

(mhd)

Korban Kebakaran di Jatinegara Ingin Jadi Penghuni Rusun

loading…

Warga Rusun Jatinegara, Jakarta Timur. Foto/Ilustrasi/SINDOphoto

JAKARTA – Korban kebakaran di Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, mengajukan permohonan sebagai penghuni Rumah susun (Rusun) Jatinegara Kaum.

Kebakaan yang terjadi pada pada Sabtu 6 Juli 2019, menghanguskan 26 bangunan yang dihuni 48 Kepala Keluarga (KK). Dari total seluruh KK yang menjadi korban, sebanyak 44 KK di antaranya telah mengajukan tinggal di rusun.

Kepala unit Pengelola Rusun Sederhana Jatinegara Kaum Setlptalina Purba mengatakan, hanya 27 KK yang lolos verifikasi pengajuan unit di Rusun Jatinegara Kaum.

Baca Juga:

“Pak Wali mengirim data kepada kami ada 44 KK yang mengajukan rusun. Kemudian kami memverifikasi dan tersaring sebanyak 27 KK,” katanya di Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Setelah melakukan verifikasi, kata dia, pihaknya menemukan ada beberapa warga yang bukan merupakan korban kebakaran, mereka hanya tinggal di dekat lokasi dan termasuk orang-orang yang nantinya terkena proyek pelebaran jalan.

“Kemudian ada juga yang tinggal di satu rumah, tapi 5 KK. Tidak bisa karena nanti akan diperiksa BPK, aturannya 1 bidang rumah, penggantiannya 1 unit rusun. Karena ada subsisdi negara di dalamnya,” tuturnya.

Hal itu diketahuinya melalui peta bidang yang diberikan pihak Kelurahan Cipinang Besar Selatan tempat terjadinya kebakaran. Saat proyek pelebaran akses jalan menuju Rusun Cipinang Besar Selatan dipetakan, pihak kelurahan melakukan pendataan terkait pihak mana saja yang akan terkena relokasi.

“Verifikasi dari peta bidang. Karena kami punya datanya, di sana kan mau dibuatkan akses menuju rusun baru. Lalu kalau tiba-tiba ada data baru yang mengajukan, kami pertanyakan,” tandasnya.

(mhd)

Desember, Konstruksi Tol Becakayu Trase Bekasi Barat-Bekasi Timur Dilanjutkan

loading…

Pembangunan konstruksi Tol Becakayu trase Bekasi Barat-Bekasi Tmir akan dilanjutkan akhir tahun ini.Foto/SINDOphoto/Dok

BEKASI – Pembangunan lanjutan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) bakal kembali dilanjutkan akhir 2019 ini. Pembangunan itu bakal dilakukan sepanjang 3 kilometer hingga Bekasi Timur. Sebab, trase atau trayek ruas Tol Becakayu lintas Bekasi Barat-Bekasi Timur telah disetujui pemerintah pusat.

Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi, Erwin Gwinda mengatakan, pembangunan Tol Becakayu ini merupakan lanjutan seksi 2 A dari Galaxy Bekasi Barat sampai Jalan Veteran Bekasi Setalan dan seksi 2 B yang berlanjut hingga ke Bekasi Timur.

”Akhir tahun mulai dikerjakan konstruksinya untuk Bekasi Barat hingga Bekasi Timur, trasenya sudah disetujui pusat,” kata Erwin pada wartawan Kamis (17/7/2019).

Baca Juga:

Menurut dia, konstruksi yang akan dibangun itu mulai dari Galaxy, Bekasi Barat hingga Perumahan Irigasi, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Sementara untuk gerbang tol akan dibuka di Jalan Veteran, Bekasi Selatan atau bekas lahan milik PT. Amarta Karya.

Dalam perencanaanya, untuk ujung seksi 2 A akan dibuat melintang dari simpang Bekasi Cyber Park (BCP) dan tidak menggunakan lahan Jalan Hasibuan persis depan Ruko Sun City Square. Sehingga, kata dia, trase Tol Becakayu tersebut akan melintasi Jalan Ahmad Yani dan melewati belakang Ruko Sun City atau Jalan Suplesi Kalimalang karena, seksi 2 A konstruksi ujungnya sudah sampai ujung Jalan KH Noer Ali.

Sedangkan, trase lanjutannya atau awal trase 2 B itu bakal melintang diatas Kali Bekasi dibagian utara bendungan Bekasi. Setelah itu, trase lanjutannya dari Kali Bekasi bakal berbelok ke kanan di simpang Jalan Kartini menuju ke Perumahan Irigasi di depan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Poncol.

“Jalan Kartini di depan makam hanya terdampak beberapa meter. Makanya ada pembebasan lahan di titik itu,” ungkapnya. Kemudian trase bakal berlanjut ke titik perumahan Irigasi. Dari makam tadi, konstruksi tol akan menuju ke sisi selatan Kalimalang sampai ke kawasan Apartemen Grand Dhika City atau sejajar dengan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet).

Erwin menjelaskan, di wilayah itu akan dilakukan pembebasan lahan lagi terutama di Perumahan Irigasi. Apalagi, trase ini telah disetujui Ditjen Binamarga Subdit Bebas Hambatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).”Jadi trase lanjutan Tol Becakayu tahun depan sudah mencapai Bekasi Timur,” paparnya.

Sementara saat ini pembangunan Tol Becakayu sudah memasuki ujung jalan KH Noer Ali (Kalimalang). Alhasil, Jalan Kalimalang arah Jakarta yang berada di simpang Bekasi Cyber Park (BCP) akan segera ditutup dalam waktu dekat ini. Sebab, pembangunan pier atau tiang akan dilakukan akhir bulan ini.(Baca: Pengerjaan Tiang Tol Becakayu, Jalan Kalimalang Arah Jakarta Akan Ditutup)

Rencananya, Dinas Perhubungan Kota Bekasi akan mengalihkan pengendara menuju Jakarta ke jalan alternatif yang sudah disiapkan.”Saat dimulai pengerjaan tiang tol Becakayu, kita siapkan pengalihan kendaraan ke jalur alternatif,” ujar Kabid Tekhnik Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Johan Budi Gunawan.

(whb)

Pemprov DKI dan UNHCR Bakal Buat Tata Tertib bagi Pencari Suaka

loading…

Sejumlah pencari suaka mendiami trotoar di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.Foto/SINDOphoto/Dok

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama dengan UNHCR dan pihak Imigrasi bakal menyusun tata tertib bagi para pencari suaka di lahan eks Kodim Jakarta Barat. Hal itu dilakukan menyusul adanya penolakan dari warga setempat yang terganggu dengan keberadaan mereka dekat tempat tinggalnya.

“Bersama UNHCR Sab Imigrasi akan membuat tatib di lingkungan itu bahwa pertama mungkin penghematan kalau menggunakan air. Kedua enggak boleh pergi-pergi kalau sudah pukul 22.00 WIB malam. Karena kan petama orang itu besar-besar apalagi yang warna kulitnya agak gelap, kaget lah. Saya saja yang gemuk ketemu dia kaget apalagi warga di sana,” ungkap Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri, Kamis (18/7/2019).

Selain masalah penghematan sumber daya dan jam malam, tata tertib yang sedang digodok juga berisi tentang imbauan menjaga kesehatan serta menerapkan pola hidup sehat selama berada di pengungsian. “Kita tatibnya banyak nanti. Kalau kurang sehat hubungi kesehatan. Ada banyak nanti kita rumuskan. Kan enggak boleh kita yang merumuskan sendiri, mesti ada UNHCR karena mereka kan dilindungi oleh hukum internasional,” ucapnya.

Baca Juga:

(whb)

Pengamen Korban Salah Tangkap Minta Polisi Ganti Rugi Rp746 Juta

loading…

JAKARTA – Polisi mengaku penanganan kasus pembunuhan yang dilakukan empat pengamen Cipulir, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 2013 silam sudah sesuai prosedur. Semua proses hukumnya pun sudah dijalankan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, polisi telah memenuhi tugas penyidikan serta pembuktian dalam pengungkapan kasus tersebut. Setelah perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan, berkas itu pun dinyatakan lengkap oleh jaksa.

“Polisi telah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus itu, bukti formil dan materiil pun telah dipenuhi,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (18/7/2019).

Baca Juga:

Di tingkat pengadilan, kata dia, hakim juga memutuskan vonis bersalah pada para pengamen itu. Terbukti berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa dan setelah dilakukan sidang tingkat 1, pelaku dinyatakan bersalah dan divonis.

“Tugas penyidik saat berkas perkara sudah dinyatakan lengkap dan penyerahan tersangka dan barang bukti. Polisi sidik, jaksa menuntut dan hakim menvonis. Jadi proses penyidikan tindak pidana sudah selesai dilakukan,” katanya.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang dipercaya untuk menangani kasus ini oleh para pengamen itu menuntut Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta guna ganti rugi atas perkara salah tangkap. Korban salah tangkap itu pengamen yang masih di bawah umur, yakni Fikri (17), Fatahillah (12), Ucok (13) dan Pau (16), yang ditangkap Jatanras Polda Metro Jaya pada 2013 silam.

Mereka ditahan polisi karena dituduh melakukan pembunuhan di kolong jembatan samping kali Cipulir, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam prosesnya, polisi dituduh melakukan kekerasan terhadap empat orang anak itu agar mau mengaku melakukan pembunuhan.

Mereka kemudian divonis hakim bersalah dan mendekam di penjara anak Tangerang. Terakhir, mereka dinyatakan tak bersalah dalam putusan Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 131 PK/Pid.Sus/2016 dan mereka bebas pada tahun 2013.

LBH Jakarta memperjuangkan hak ganti rugi atas penahanan tersebut dan meminta Polda Metro Jaya serta Kejaksaan Tinggi DKI untuk mengakui kesalahanya karena salah menangkap orang dan melakukan intimidasi. Kerugian yang dituntut pihak mereka sebesar Rp746.400.000.

(mhd)

Berkas Rampung, 75 Perusuh Aksi 22 Mei Dibawa ke Kejari Jakbar

loading…

Setelah berkas perkara dianggap rampung, 75 tersangka kasus kerusuhan 21-22 Mei 2019 diserahkan ke Kejari Jakarta Barat menggunakan dua Bus Pariwisata, Kamis (18/7/2019). Foto/SINDOnews/Yan Yusuf

JAKARTA – Setelah berkas perkara dianggap rampung, 75 tersangka kasus kerusuhan 21-22 Mei 2019 diserahkan ke Kejari. Menggunakan dua Bus Pariwisata, mereka kemudian dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Kamis (18/7/2019).

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Edy Suranta Sitepu membenarkan hal itu, para pelaku dibawa ke Kejaksaan Jakarta Barat setelah berkas mereka dinyatakan rampung atau P21 oleh pihak Kejaksaan.

“Artinya tugas kepolisian dalam menangani tahap 1 proses penyidikan para pelaku kerusuhan ini sudah selesai dan selanjutnya pelaku dan barang bukti beralih tanggung jawab yang sebelumnya dari penyidik polri beralih ke pihak JPU,” Edy dikonfirmasi. (Baca: Amnesty Internasional Tanyakan Investigasi Kerusuhan 22 Mei)

Baca Juga:

Sebelumnya Polres Metro Jakarta Barat mengamankan ratusan orang yang diduga terlibat dalam kerusuhan 21-22 Mei 2019 lalu. Mereka diamankan setelah terbukti melakukan perusakan di sejumlah tempat seperti Petamburan dan Slipi, Palmerah, Jakarta Barat.Kanit Krimum Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, IPTU Dimitri Mahendra menambahkan selain menggiring para pelaku. Pihaknya juga membawa serta sejumlah barang bukti, berupa bambu, busur panah, dan senjata tajam. (Baca: Polda Metro Kesulitan Ungkap Kasus Korban tewas Kerusuhan 21-22 Mei)

Dimitri melanjutkan sebelum tahap 2 dilaksanakan di hari ini. Pihaknya menempatkan para pelaku di Rutan Polres Jakarta Barat. “Nanti pihak kejari yang akan menempatkan mereka di sejumlah rutan lain,” tutup Dimitri.

(ysw)

Ribuan PPSU Jakarta Liburan Gratis di Dunia Fantasi Ancol

loading…

Sejumlah petugas PPSU menikmati salah satu wahana permainan di Dunia Fantasi Ancol.Foto/SINDOnews/Yan Yusuf

JAKARTA – Menyambut hari jadi Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) DKI Jakarta, ribuan PPSU mendapatkan liburan gratis di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Kegiatan ini berlangsung sejak Kamis (18/7/2019) hingga Rabu, 24 Juli 2019 mendatang.

Sebanyak 4.000 petugas PPSU akan hadir setiap harinya untuk menikmati liburan di Ancol tersebut. VP Corporate Secretary PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Agung Praptono mengatakan, kegiatan ini merupakan kerja sama antara Manajemen Taman Impian Jaya Ancol dengan pihak terkait di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

“Manajemen Ancol mengundang para petugas PPSU Jakarta untuk berwisata secara gratis ke Dunia Fantasi. Ini merupakan salah satu bentuk progam CSR dan perhatian kami kepada para petugas yang telah berjasa memberikan pelayanan dan kerja yang baik untuk prasarana dan sarana umum di Ibu Kota Jakarta” kata Agung melalui siaran persnya, Kamis (18/7/2019).

Baca Juga:

Agung menuturkan, dalam acara ini, sebanyak 20.000 orang akan diundang secara terjadwal untuk berwisata ke Dunia Fantasi. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada kekosongan petugas untuk tetap menjaga prasarana dan sarana umum di Jakarta.

Agung mengharapkan kegiatan wisata gratis ini dapat menambah semangat para petugas dalam melaksanakan tugasnya sehari hari. Terlebih di sela sela rutinitasnya, para petugas juga berhak memperoleh hiburan dengan kegiatan berwisata ke salah satu tempat hiburan terbesar dan terlengkap di Jakarta.

“Dengan demikian mereka akan senang dan kembali bekerja dengan semangat,” ucapnya.

(whb)

Kemenkumham, Gubernur Banten dan Wali Kota Tangerang Gelar Pertemuan Tertutup

loading…

Pemkot Tangerang, Gubernur Banten, dan perwakilan Kemenkumham menggelar pertemuan tertutup di Kantor Kemendagri.Foto/KORANSINDO/Dita Angga

JAKARTA – Gubernur Banten Wahidin Halim, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang diwakili oleh Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto akhirnya bertemu di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pertemuan ini menindaklanjuti polemik yang terjadi antara Kemenkumham dan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terkait masalah aset.

Sementara sebagai mediator adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo. Rencana pertemuan ini sebelumnnya disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo

“Akan kami undang besok siang (hari ini). Dan kami juga akan memanggil Gubernur. Supaya ikut memberikan pembinaan,” kata Tjahjo di Lobby Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Rabu 17 Juli 2019. Meski begitu Tjahjo mengatakan hanya memanggil kepala daerah saja.

Baca Juga:

Dia mengatakan tidak mengundang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.“Enggak usah (mengundang Yasonnas). Iya pemda saja,” ungkapnya.(Baca: Kemenkumham Laporkan Wali Kota Tangerang ke Polisi)

Politikus PDI Perjuangan itu menilai bahwa polemik ini disebabkan oleh miskomunikasi. Dia menilai seharusnya wali kota tidak boleh mengambil langkah-langkah yang dapat merugikan publik. Apalagi menuduh sesuatu yang belum terkonfirmasi dengan benar.

“Wali Kota tidak boleh melangkah sepihak, melakukan langkah-langkah yang merugikan publik. Seperti memutus air, memutus listrik. Itu tidak boleh. Karena apapun ini masalah tata ruang. Masalah perda (peraturan daerah),” ucapnya.

(whb)

TMMD, TNI Gandeng Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tangerang

loading…

Sejumlah siswa SMK dan pelaku UMKM mendapatkan penyuluhan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tangerang.Foto/Istimewa

TANGERANG – Kodim 0510/Tigaraksa menggandeng Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tangerang dalam kegiatan nonfisik TMMDke-105. Dinas Koperasi dan UMKM memberikan penyuluhan terhadap pelaku UMKM di setiap desa yang ada melalui TMMD.

Koordinator TMMD 105 nonfisik, Kapten Cpm Djalaluddin Putra mengatakan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan para pelaku UMKM serta dalam mendapatkan permodalan khususnya bagi pelaku usaha sejak dini mulai dari SMK Gema Bangsa, Kecamatan Cikupa.

“Banyak pengusaha mikro dan kecil yang harus diberdayakan untuk menciptakan 1 orang kesempatan kerja atau kesempatan usaha tambahan baru maka akan tercipta kesempatan kerja baru. Ini artinya jika kita mampu memberdayakan UMKM tersebut, upaya pemberantasan kemiskinan akan berhasil. Melalui TMMD nonfisik ini kita ciptakan pengusaha baru,” kata Djalaluddin pada Rabu, 17 April 2019 kemarin di Tangerang.

Sementara, salah satu siswa SMK Gema Bangsa Kecamatan Cisoka mengatakan, hanya ada di TMMD nonfisik pelajaran kewirausahaan dan koperasi. “Terima kasih, ilmu pengetahuan kami jadi bertambah,” ujarnya.

(whb)

Cek Ban Pecah di Tol, Pengemudi Minibus Tewas Ditabrak Mobil

loading…

JAKARTA – Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Tol DR Sedyatmo, Km 27.400, Penjaringan, Jakarta Utara. Akibatnya, pengemudi mobil bernama A Sujana pun meninggal di lokasi kejadian.

Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Nasir mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Kamis (18/7/2019) pagi ini, saat itu mobil Daihatsu Ayla bernopol B 1068 NOV yang dikemudikan Sujana mengalami pecah ban. Pengemudi mobil itu lantas berhenti dipinggir jalan untuk mengecek kondisi bannya.

Ketika mengecek ban mobil itu, ada kendaraan yang belum diketahui nopolnya melaju dari arah Timur ke Barat dan menabrak korban. “Korban yang sedang berdiri disamping kendaraan ditabrak oleh mobil pelaku,” kata Nasir pada wartawan, Kamis (18/7/2019).

Baca Juga:

Menurut Nasir, akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, pengemudi kendaraan Daihatsu mengalami luka-luka dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Adapun jenazah korban akhirnya dibawa ke RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat guna dilakukan proses visum.

“Kami masih mencari identitas mobil dan pelaku tabrak lari tersebut,” ujarnya. Untuk mengungkap identitas pelaku, kepolisian akan mendalami rekaman CCTV di lokasi kejadian.

(whb)

Sudah Rapuh, Instalasi Bambu Getah Getih di Bundaran HI Dibongkar

loading…

Pemprov DKI Jakarta membongkar instalasi bambu getah getih yang berada di Bunderan Hotel Indonesia (HI) karena kondisinya sudah rapuh. Foto: dok/ig anies

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membongkar instalasi bambu getah getih yang berada di kawasan Bunderan Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Instalasi bambu itu dibongkar oleh Dinas Kehutanan DKI Jakarta semalam.

“Iya dilakukan pembongkaran (getah getih) karena bambunya sudah mulai rapuh karena cuaca sehingga jalinan bambu sudah mulai jatuh khawatir roboh,” kata Kepala Dinas Kehutanan DKI Jakarta Suzi Marsitawati saat dikonfirnasi, Kamis (18/7/2019).

Ia menambahkan, bahwa bambu getah getih yang telah dirobohkan tak bisa digunakan kembali karena bambunya sudah rapuh.

Baca Juga:

Setelah bambu itu diangkat, lanjut Suzi, lahan bekas bambu getah getih itu ditanami tumbuhan Border Semak. “Sementara ditanam border semak, ground cover sambil menunggu instalasi lainnya,” tutur dia.

Sekadar informasi, bambu getah getih dipasang menjelang perhelatan Asian Games sejak Agustus 2018 lalu.

Saat peresmian Gubernur Anies mengatakan instalasi seni bambu tersebut hanya bertahan selama 6 hingga 12 bulan saja. Hal ini karena materialnya dari bambu.Di sisi lain, material ini mudah didaur ulang.
“Ya keunggulan bambu adalah biodegradable, sehingga otomatis didaur ulang alam,” jelas Anies.

(ysw)

Anggota DPRD DKI Laporkan Rian Ernest Terkait Tudingan Politik Uang

loading…

Anggota DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan politikus PSI Rian Ernest yang menuduh adanya politik uang dalam proses pemilihan Wagub DKI, Kamis (18/7/2019). Foto/SINDOnews/Ari Sandita Murti

JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman mendatangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan terkait pernyataan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Rian Ernest yang menuduh adanya politik uang dalam proses pemilihan Wagub DKI.

“Jadi hari ini saya, Taufiqurrahman selaku Ketua fraksi Demokrat DPRD DKI mendatangi Polda Metro Jaya ingin melaporkan atas apa yang telah terjadi, yang mana saya anggap itu merugikan diri saya,” ujarnya pada wartawan, Kamis (18/7/2019).

Namun, dia tak berbicara banyak tentang laporannya itu lantaran dia ingin segera menyelesaikan pembuatan laporannya dahulu. Maka itu, dia pun buru-buru memasuki gedung SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat laporan itu. (Baca: Gerindra Sebut Politisi PSI Sedang Berhalusinasi)

Baca Juga:

“Ini tentang adanya dugaan politik uang pada saat proses pemilihan Wakil Gubernur,” tuturnya.

Adapun dia datang didampingi seorang lawyer dalam membuat laporan itu. Dia pun membawa sejumlah bukti untuk memperkuat laporannya tersebut, seperti rekaman dan tulisan.

(ysw)

Penuhi Kebutuhan Darah, MNC Group Gelar Aksi Sosial Donor Darah

loading…

Sejumlah karyawan MNC Group mendonorkan darah dalam acara yang digelar MNC Peduli di MNC Studios, Jakarta Barat.Foto/SINDOnews/Okto Rizki Alpino

JAKARTA – MNC Group melalui MNC Peduli kembali mengadakan kegiatan sosial donor darah bertema “Lets Share The Love with Your Blood”, di Lantai 6, Tower 3, MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (18/7/2019). Kegiatan donor darah ini sudah sering dilakukan MNC Peduli dalam rangka memenuhi stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Perwakilan Palang Merah Indonesia DKI Jakarta, Ririn menuturkan, kebutuhan darah di Indonesia sangat banyak. Dia merasa bersyukur atas kerja sama yang di alin dengan MNC Peduli dalam rangka pemenuhan stok darah.

“RSCM dan RSPAD itu rata-rata membutuhkan sebanyak 500 kantong darah,” tutur Ririn kepada wartawan di Lantai 6, Tower 3 MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Kamis (18/7/2019).

Baca Juga:

Ririn mengatakan, pada kegiatan donor darah kali ini sudah terkumpul 200 kantong darah yang nantinya didistribusikan ke seluruh Rumah Sakit di Jakarta. “Karyawan MNC Group sangat antusiasme dan peduli dengan kesehatan,” katanya.

Dalam kesempatan ini Ririn menyampaikan pentingnya melakukan donor darah secara rutin karena dapat membuang kelebihan zat besi yang terdapat dalam tubuh.”Kadar zat besi dalam tubuh dapat menjadi lebih stabil dan menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah,” ucapnya.

(whb)

Dishub DKI Segera Lakukan Peremajaan Transportasi Massal

loading…

Dishub DKI segera melakukan peremajaan angkutan umum di Jakarta.Foto/SINDOphoto/Dok

JAKARTA – Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan melakukan peremajaan transportasi massal. Langkah ini dilakukan menekan polusi udara yang diakibatkan dari asap kendaraan bermotor.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan saat ini Dishub DKI tengah melakukan pendekatan ke beberapa operator transportasi massal untuk memaksimalkan program tersebut.”Perjanjian kerja sama dengan lima operator sedang dalam proses. Kami upayakan ada percepatan bulan ini agar mereka mulai mengadakan kontrak dengan PT Transjakarta,” ujar Syafrin Liputo saat dikonfirmasi Kamis (18/7/2019).

Dia menuturkan, dalam mewujudkan program tersebut Dishub bersama Organisasi Angkatan Darat (Organda) dan Transjakarta tengah melakukan percepatan penandatanganan kontrak mengenai peremajaan armada angkutan darat di Jakarta “Setelah perjanjian kerja sama disepakati, kami perkirakan proses pengadaan armada baru akan berjalan tiga sampai empat bulan ke depan,” imbuhnya.

Baca Juga:

Syafrin menuturkan, dalam upaya melakukan peremajaan transportasi masal, Dishub menargetkan setidaknya 460 unit Bus. Dia berharap pada tahun ini sudah ada armada yang bisa dioperasikan guna memperbaiki kualitas layanan dan juga dapat segera mengurangi dampak dari polusi udara.

“Kami tidak ingin ada lagi bus-bus yang menimbulkan polutan tinggi di Jakarta,” tuturnya. Syafrin melanjutkan, Dishub juga berencana menerapkan jalur khusus atau kanalisasi bagi sepeda motor, untuk mengurangi polusi udara di Jakarta.

Kanalisasi sepeda motor sendiri merupakan bagian dari eco driving yang bertujuan selain menghemat bahan bakar juga menekan polutan dari emisi yang terbuang.”Sistem kanalisasi akan membuat kecepatan sepeda motor itu stabil. Sehingga polusi udara yang biasa ditimbulkan dengan kecepatan tinggi dan kemacetan lalu lintas bisa diminimalisir,” ucapnya.

(whb)

Warga Daan Mogot Tolak Pencari Suaka, Lurah Diminta Beri Pemahaman

loading…

Sejumlah pencari suaka mendiami trotoar di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.Foto/SINDOnews/Dok

JAKARTA – Keberadaan para pencari suaka di lahan eks Kodim Jakarta Barat mendapatkan penolakan dari warga sekitar. Semenjak kepindahannya dari Kebon Sirih, Jakarta Pusat, warga langsung memasang spanduk-spanduk bernada keberatan.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri menjelaskan, pihaknya sudah meminta camat dan lurah untuk memberikan pemahaman kepada warga.”Warga kan belum mengerti soal Peraturan Presiden No 125 bahwa pemerintah harus membantu para pencari suaka ini. Kalau kita jelaskan pada mereka bahwa kita sekarang membantu orang. Kenyamanannya pasti terganggu di sana ya. Dengan mengorbankan yang terganggu itu dia menyadari bahwa ini juga penting kan dunia internasional akan menyorot, yang minta bantuan kan PBB,” kata Taufan saat dihubungi pada Kamis (18/7/2019).

Saat Indonesia terkena bencana, lanjut Taufan, dunia internasional pun juga turut membantu. Oleh karena itu, dia berharap warga sekitar ikhlas membantu para pencari suaka.

Baca Juga:

“Kalau dunia internasional menyorot Pemerintah Indonesia dan DKI Jakarta membantu para pengungsi ini. Suatu hari kalau kita terjadi bencana, dunia internasional bantu kita juga kan,” jelasnya.

Tak itu saja, Afghanistan juga pernah berjasa bagi Indonesia saat membutuhkan pengakuan kemerdekaan.”Iya. Kan kita cari begitu. Apalagi Afghanistan ketika Indonesia merdeka, negara itu menyatakan mendukung pemerintahan Indonesia zaman dulu kan ada historis tertentu,” tegasnya.

Taufan meminta pejabat setempat untuk mengondisikan agar warga tidak melakukan penolakan kepada pencari suaka.”Kita akan pendekatan itu tugas lurah dan camat yang bisa memberi pemahaman. Terus yang sekolah di sebelah itu juga kita ajak ngomong. Biasalah kalau orang terkejut. Kayak orang pacaran baru-baru, lama-lama jatuh cinta,” terang Taufan.

(whb)

Tabrak Trotoar, Penjambret Nyaris Tewas Diamuk Massa

loading…

JAKARTA – Seorang pria berinisial ST (30) hampir tewas diamuk massa di Jalan Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat lantaran tertangkap tangan melakukan aksi penjambretan.

Kapolsek Kemayoran, Kompol Syaiful Anwar mengatakan, peristiwa terjadi saat korban bersama temannya berboncengan menaiki motor melintasi Jalan Gunung Sahari. Korban saat itu hendak pulang ke kawasan Klender dari Ancol.

“Didekat Armabar (Markas Komando Armada RI Kawasan Barat), mendadak tas korban ditarik seseorang yang juga mengendarai sepeda motor,” kata Syaiful saat dikonfirmasi pada Kamis (18/7/2019).

Baca Juga:

Sadar telah menjadi korban jambret, kata dia, korban bersama rekannya mengejar pelaku sambil meneriaki maling. Pelaku yang panik pun tancap gas hingga akhirnya menabrak trotoar hingga terjatuh di jalanan.

“Warga yang mulai ramai karena mendengar teriakan korban itu lalu menangkap pelaku,” tuturnya. Kini, pelaku telah diamankan di Polsek Kemayoran guna mempertanggung jawabkan perbuatannya itu. Adapun pelaku dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

(whb)

Penanganan Pencari Suaka di Jakarta Akan Diambil Alih Pemerintah Pusat

loading…

WNA pencari suaka memenuhi Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, sebelum dibawa ke lokasi penampungan sementara.Foto/SINDOnews/Dok

JAKARTA – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta menyatakan penanganan pencari suaka yang saat ini ditampung di lahan eks Kodim Jakarta Barat, akan dilakukan pemerintah pusat. Hari ini perwakilan Kesbangpol akan menggelar rapat dengan Kantor Staf Kepresidenan untuk membahas permasalahan tersebut.

Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta, Taufan Bakri mengatakan, masih melihat perkembangan kondisi para pencari suaka di lahan eks Kodim Jakarta Barat, apalagi ribuan pencari suaka tersebut sudah satu pekan mendiami tempat penampungan sementara.”Kalau memang kondisinya masih mereka butuh kita pasti kan diperpanjang lagi, sambil mencari lokasi untuk yang layak bagi mereka,” kata Taufan saat dihubungi pada Kamis (18/7/2019).

Taufan mengaku sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait hal tersebut.”Ini sudah ditarik ke tingkat nasional saya sudah lapor ke Menkopolhukam dan ke Kantor Staf kepresidenan. Ini kita diundang rapat di Kantor Staf Kepresidenan,” tambahnya.

Baca Juga:

Soal bantuan yang diberikan, lanjut Taufan, masih menunggu arahan Gubernur DKI dan hasil keputusan dari pemerintah pusat. Taufan tidak mengetahui detail soal jumlah anggaran yang digelontorkan Pemprov DKI untuk membantu para pencari suaka.

“Saya enggak paham kalau anggaran. Yang pasti Dinsos akan meng-covernya sesuai perintah Pak Sekda membantu mereka. Kalau anggarannya aku enggak paham,” ucapnya.(Baca: Kisah Pilu WNA Pencari Suaka di Kebon Sirih)

(whb)

DKI Diminta Tindak Tegas Gedung yang Salahi Aturan

loading…

JAKARTAPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta bertindak tegas terhadap pemilik gedung atau bangunan yang menyalahi aturan. Hal itu disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Agus Pambagio.

“Harus dihukum. Mereka yang memiliki gedung tinggi namun salahi aturan, satu-satu caranya yah di hukum dan ditindak tegas,” kata Agus saat menanggapi banyaknya gedung tinggi di DKI yang salahi aturan, Rabu 17 Juli 2019.

Agus menilai, tindak tegas itu menunjukan bahwa perda pergub maupun aturan hukum lainnya masih berdiri tegak. Dengan demikian penyelewengan tidak akan terjadi lagi di kemudian hari.

Baca Juga:

Sekalipun pada akhirnya nanti terjadi Konfiensi Lantai Bangunan (KLB) dan pemiliki membayar beberapa uang, kata Agus, hal itu tetap menunjukan tindak tegas harus dilakukan. Sebab ini menunjukan tidak ada yang bermain. “Kalau memang tidak tegas. Tidak usah jadi gubernur,” katanya.

Pendapat nyaris serupa dari Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga. Selain meminta tindak tegas. Nirwono melihat KLB tak menguntungkan DKI lantaran pembayarannya hanya sekali. Padahal pembangunan gedung harus diukur secara jangka panjang.

Dia kemudian melihat ketiga gedung telah dibangun, maka harus diperhatikan soal ketersedian listrik, air, hingga dampak kemacetan. Karena itu menurut Nirwono, KLB tak bisa diukur sekali pakai.

Disisilain pembangunan gedung harus memperhatikan keselamatan. Salahsatunya keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, hingga evakuasinya.

Nirwono melihat Pemda DKI saat ini belum menyiapkan itu. Ini terlihat belum adanya helikopter yang membantu bila terjadi kebakaran. Padahal terhadap gedung dengan ketinggian 40 lantai diperlukan helikopter untuk mencegah kebakaran.

“Nah masalahnya DKI enggak punya. Kalau ada mobil, sejauh apa sih selang dan daya semprot kita?,” ucapnya.

Kemudian terhadap zonasi, Nirwono menyarankan DKI tak menyimpang dan tetap tunduk kepada Undang undang, perda, dan pergub. Zonasi wilayah pun bisa terlihat dalam aturan itu. “Semuanya sudah jelas,” tegasnya.

(mhd)

Dinas Cipta Karya Sebut Pembangunan Gedung di Jakarta Menurun

loading…

Pembangunan gedung perkantoran di Jakarta. Foto/Ilustrasi/Istimewa

JAKARTA – Gedung di Jakarta saat ini berjumlah sekitar 867 unit. Pembangunan gedung cenderung menurun karena faktor ekonomi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Heru Hermawanto. Menurutnya, pertumbuhan gedung tinggi di Jakarta pada 2019-2020 menurun. Apalagi untuk bangunan properti serupa apartemen.

“Sektor perekonomian untuk properti menurun dan mempengaruhi pembangunan. Dari yang biasanya 15 unit per tahun paling saat ini hanya 5 unit gedung,” kata Heru Hermawanto saat dihubungi, Rabu 17 Juli 2019.

Baca Juga:

Heru menjelaskan, gedung tinggi di Jakarta itu berada pada ketinggian di atas delapan lantai. Umumnya, gedung tersebut digunakan untuk hunian dan perkantoran. Menurutnya, sejak 2017, pertumbuhan pembangunan gedung tidak begitu marak atau cenderung menurun.

Pengendalian gedung tinggi, lanjut Heru, tidak dilakukan di wilayah tertentu saja. Dia menyebut bahwa pembangunan gedung bebas dilakukan dimana saja sesuai Rencana Dasar Tata Ruang Wilayah (RDTR). Misalnya, kata dia, RDTR yang zonasinya diperuntukkan untuk hunian bisa dibangun gedung apartemen ataupun rumah susun (Rusun). Begitu juga dengan zona perkantoran dibangun gedung perkantoran.

“Pemerintah pusat kan juga punya andil untuk kebijakan gedung karena banyak aspek. Aspek ekonomi misalnya, dari pajak, moneter dan sebagainya. Kalau pemerintah daerah dari izin dan regulasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi D DKI Jakarta, Ricardo menilai, Pemprov DKI Jakarta tidak serius untuk menata gedung tinggi di Jakarta apabila melihat kondisi yang ada. Akibatnya, banyak peristiwa kecelakaan di dalam gedung, baik itu kebakaran ataupun roboh seperti yang terjadi di lantai gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2018.

Politikus PDI Perjuangan ini menilai audit dan pengecekan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) Dinas Cipta Karya tidak akan dapat mengetahui kualitas kemananan material gedung. Sebab, kata dia, pengecekan dilakukan secara umum tidak sampai detail pada bagian kontruksi.

“Kalau saya tidak masalah mau dibangun dimana asal sesuai aturan dan peruntukan. Terpenting keamanan dan keselamatan,” ungkapnya.

Ricardo berharap, agar gedung-gedung pencakar langit yang memperpanjang SLF itu dibarengi dengan pengecekan oleh konsultan serta kontraktor pembangunan. Sehingga, tingkat keamanan dan keselamatan lebih terjamin.

“Penerbitan izin dan SLF itu garis besarnya saja. Misalnya gambarnya udah oke nih sama yang udah jadi. Tinggi pasak tiang, luas selasar dan sebagainya. Tapi kalau bagian detail besi rangka kontruksi, semen dan sebagainya tidak dilihat,” tegasnya.

(mhd)

Ikut Acara Pemkot Jaksel, Puluhan Siswa Keracunan Lemper

loading…

JAKARTA – Sekitar 40 orang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan ringan berupa lemper dan terpaksa dilarikan ke sejumlah rumah sakit yang ada di Jakarta Selatan. Keracunan itu terjadi pasca-mengikuti kegiatan Dongeng yang digelar Sudin Perpustakaan dan Kearsipan, Jakarta Selatan di RPTRA Tunas Muda, Kebayoran Baru pada Senin 15 Juli 2019.

Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Baru, Kompol Wahyu Sosiawan mengatakan, selain anak-anak, orang dewasa yang turut mendampingi si anak saat mengikuti kegiatan Dongeng itu pun diduga mengalami keracunan. Mereka keracunan setelah memakan makanan ringan yang disediakan panitia penyelenggara, salah satunya lemper.

“Iya ada 40-an orang (yang keracunan) infonya karena makan lemper, ini yang kena ada anak-anak, ibu-ibu dan bapak-bapak anaknya juga, kan yang pesertanya SD 09 Kebayoran Baru. Makanya kita sedang cek ini,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (17/7/2019).

Baca Juga:

Mereka, paparnya, mengalami sakit perut usai memakan makanan ringan yang disediakan panita. Mereka lantas dibawa ke sejumlah rumah sakit, seperti RS Muhammadiyah, RS Gandaria City dan RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan, hanya saja rata-rata sudah pulang ke rumah masing-masing.

“Jadi tinggal satu dua anak saja yang masih di rumah sakit. Tak ada korban, jadi mengeluh sakit perut saja, sudah ditangani (lempernya diperiksa) Sudin Kesehatan di laboratoriumnya,” tuturnya.

Saat ini, bebernya, polisi tengah menyelidiki kasus tersebut dan mencari tahu dari mana asal makanan itu serta pembuatnya. Polisi juga bakal memeriksa saksi-saksi termasuk pihak panitia yang menyelenggarakan kegiatan itu.

Sementara itu, salah satu orangtua korban, Iin (32) menerangkan, anaknya, MMK (2) terpaksa dilarikan ke RS Muhammadiyah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Selasa, 16 Juli kemarin karena mengalami keracunan usai memakan lemper dari snak yang diberikan saat kegiatan itu.

“Jadi anak kedua saya dan adik saya yang mendampingi muntah-muntah sampai BAB hingga lemas. Masuk ke RS juga baru kemarin oleh ibu saya,” paparnya.

Saat kejadian, ungkapnya, dia tengah bekerja sehingga adiknya yang menemani anak pertamanya mengikuti kegiatan itu. Snack milik anak pertamanya itu tak dimakan sehingga dibawa pulang, sampai di rumah snack itu di makan anak keduanya yang masih berumur dua tahun.

Tak lama, anak keduanya mengalami muntah-muntah seperti yang dialami adiknya. Ibunya pun membawa anak keduanya dan adiknya ke rumah sakit guna diberikan pengobatan, dia pun baru tahu anaknya keracunan setelah diberitahu ibundanya.

“Ibu saya telpon sambil nangis-nangis bilang ini anak kamu keracunan. Barulah saya lihat di grup (pesan singkat wali murid anak) memang banyak yang muntah berak seperti itu, barulah ngeh,” jelasnya.

Bahkan, sejumlah wali murid dan anaknya pun turut pula dibawa ke rumah sakit karena mengalami hal serupa. Di RS tempat anaknya dirawat pun ada beberapa orang diberikan pertolongan karena keracunan, hanya saja sudah dibolehkan pulang dan rata-rata anak yang keracunan masih berada di bangku kelas 1 SD, yang mana sebagai pesertanya.

“Saat ini kondisi anak saya sudah segar, cuma buang airnya saja belum normal, makanya masih dilakukan perawatan (menginap). Kata dokter sih masih harus dibersihkan racun-racun di dalamnya, toksin gitu,” ungkapnya.

Dia menambahkan, pihak Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Selatan selaku penyelenggara acara sudah menghubungi bakal bertanggung jawab atas kejadian itu, khususnya terkait biaya di pengobatan di rumah sakit.

(mhd)

Bongkar Kartel Narkoba Internasional, Polres Jakbar Dapat Penghargaan dari USA

loading…

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi menerima penghargaan dari Country Attache US DEA Bryan M Barger, Rabu (17/7/2019). Foto: SINDOnews/Yan Yusuf

JAKARTA – Polres Metro Jakarta Barat mendapat penghargaan dari US Drug Enforcement Administration (DEA) atau Lembaga Penegak Hukum Narkoba Pemerintah Amerika Serikat (AS) atas keberhasilannya membongkar kartel narkoba internasional.

Penghargaan diberikan kepada Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi, Kasat Narkoba AKBP Erick Frendriz,, dan Kanit II Sat Narkoba AKP Maulana Mukarom, serta personel Unit II Satnarkoba Polrestro Jakbar, di Kantor Kedubes AS, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2019)

Country Attache US DEA Bryan M Barger memberikan apresiasi kepada Satnarkoba Polrestro Jakarta Barat karena bekerja dengan profesional dan bisa bekerja sama sangat baik dengan US DEA dalam pengembangan kasus narkoba jaringan internasional. Tak hanya itu, Hengki juga mendapatkan penghargaan khusus dari DEA karena dinilai memiliki leadership yang bagus dalam sebuah kerja sama investigasi.

Baca Juga:

Sementara itu, Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan, keberhasilan ini merupakan wujud kerja sama yang baik dengan US DEA dan Bea Cukai. “Sindikat yang kita hadapi adalah sindikat internasional yang besar. Mereka menggunakan modus baru, yakni menyelundupkan narkotika dari negara Amerika Serikat. Amerika termasuk kategori negara low risk atau negara yang memiliki resiko kecil terhadap penyelundupan” ujarnya.

Hengki menyebut pengungkapan kasus ini juga mendapatkan atensi dari Kapolri dan Kapolda Metro Jaya. “Kami dan jajaran merespons perang terhadap kejahatan narkoba, sehingga pada akhirnya kita berhasil menggagalkan peredaran narkoba jaringan Internasional ini,” tegasnya.

Sebelumnya, pada 11 April 2019 lalu, Polres Metro Jakarta Barat bersama tim Bea Cukai Soekarno Hatta berhasil menggagalkan penyelundupan puluhan kilogram narkotika jenis sabu dari AS. Selanjutnya telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku yang terlibat dalam melakukan perdagangan narkoba tersebut.

Polres Metro Jakarta Barat kemudian berkoordinasi dengan US DEA untuk pengembangan kasusnya. Berdasarkan pengembangan penyelidikan, ternyata narkoba tersebut merupakan milik dari 2 kartel besar yang berada di 5 negara, yakni China, Mexico, Taiwan, Amerika Serikat, dan Indonesia. Sehingga dalam waktu dekat, personel dari Polres Metro Jakarta Barat akan diundang ke kantor cabang DEA yang berlokasi di Los Angeles, AS, untuk melakukan kerja sama dan investigasi yang lebih dalam.

(thm)

Kemenkumham Polisikan Wali Kota Tangerang, Pengamat: Memprihatinkan

loading…

Perseteruan antara Menkumham Yasonna H Laoly dan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah semakin memanas, hingga berujung laporan ke polisi. Foto: Ilustrasi/SINDOnews/Dok

TANGERANG – Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Jogo menyayangkan langkah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melaporkan Wali Kota Tangerang ke polisi, terkait polemik pembangunan kampus Perguruan Tinggi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.

Kemenkumham sebagai lembaga hukum pusat seakan tidak ingin memberikan kesempatan kepada Pemkot Tangerang menegakkan aturan, yakni Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayahnya sesuai dengan aturan RTRW.

“Sungguh memprihatinkan. Sebagai institusi hukum, harusnya Kemenkumham memberikan dukungan kepada pemda yang berniat menegakkan aturan tata ruang dengan benar dengan contoh teladan,” ujar Nirwono, Rabu (17/7/2019).

Baca Juga:

Menurut dia, Kememkumham sebagai pemerintah pusat seharusnya tunduk dan taat pada RDTR Kota Tangerang dan UU Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang. (Baca juga: Kemenkumham Laporkan Wali Kota Tangerang ke Polisi)

“Kemenkumham harusnya bersikap tegas meminta maaf kepada wali kota atas pelanggarannya dengan segera memproses IMB dan membatalkan pembangunan gedung Politeknik itu,” sebut Nirwono.

Nirwono juga menyarankan Kementerian ATR/BPN agar turut menjelaskan kepada Kemenkumham terkait tata ruang dan mendukung Wali Kota Tangerang untuk menegakan peraturan dan kepatuhan terhadap RDTR yang sudah dibuat tersebut.

“Keduanya harus bertemu dan meminta maaf. Tetapi tetap menegakkan aturan, IMB tidak diterbitkan, bangunan Politeknik dibatalkan. Di sini Kementerian ATR harus berperan menjadi penengah,” pungkasnya. (Baca juga: Pengamat Nilai Penyegelan Kampus Kemenhumkam Dapat Dibenarkan)

Diberitakan sebelumnya, Kemenkumham melaporkan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah ke pihak kepolisian. Laporan disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama Kemenkumham Bambang Wiyono, ke Polresto Tangerang, di Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, Selasa (16/7/2019).

Dalam laporannya, Bambang mengatakan, Wali Kota Tangerang telah melakukan banyak pelanggaran hukum yang tidak bisa dibiarkan dan harus diberikan pelajaran.

(thm)

Wali Kota Tangerang-Menkumham Saling Lapor, WH: Antarpemerintah Jaga Etika

loading…

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly dan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah. Foto/Ilustrasi/SINDOnews

BANTEN – Perseteruan antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly dan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah kian meruncing. Keduanya saling lapor ke polisi. Kasus ini juga membuat Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) angkat bicara.

Menurut WH, semestinya perseteruan keduanya tidak perlu terjadi. Keduanya merupakan pejabat yang saling melayani masyarakat. “Berpemerintahan harus arif dan bijak. Masa sesama lembaga pemerintahan saling lapor,” kata Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) kepada wartawan di Banten, Rabu (17/7/2019).

Dia melanjutkan, menjalani roda pemerintahan juga harus sesuai etika. Karena konsekwensi pemerintahan harus ada untuk rakyat. Hal ini, sudah sesuai dengan Undang-undang. (Baca juga: Saling Lapor ke Polisi, Pemkot Tangerang Ancam Segel Bangunan)

Baca Juga:

“Negara harus hadir, melayani pelayanan publik rakyat sesuai dengan haknya. Ya dalam Undang-undang pelayanan publik,” kata mantan Wali Kota Tangerang ini.

Selain soal etika, pemerintahan juga menyesuaikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Artinya di lain pihak, dalam situasi ini rakyat jangan dirugikan perseteruan ini antara pemerintah dengan pemerintah. “Rakyat jangan dirugikan dalam perseteruan ini. Pemerintah harus ada menjaga bingkai NKRI,” ujarnya.

Terkait dengan rencana Kemendagri yang akan mengklarifikasi Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah bersamanya, WH siap dan akan melaksanakan perintah Mendagri Tjahjo Kumolo. “Sesuai perintah Mendagri siap, akan saya laksanakan,” tandasnya.

Seperti diketahui, kasus perselisihan tersebut mencuat ketika Menkumham Yasonna Laoly berkunjung ke Kota Tangerang dan mempermasalahkan lahan milik Kemenkumham. (Baca juga: Mendagri Minta Wali Kota Tangerang Jaga Etika Pemerintahan)

Dari persoalan itu kemudian memanjang hingga Pemkot Tangerang menghentikan kegiatan pelayanan yang berada di lingkup lahan milik Kemenkumham.

Lantas, Yasona Laoly pun melaporkan Walikota Tangerang atas penguasaan lahan di sejumlah titik wilayah Kota Tangerang. (Baca juga: Kemenkumham Laporkan Wali Kota Tangerang ke Polisi)

(mhd)

Pengamat Anggap Aneh Wacana Pemutaran Lagu di Traffic Light Depok

loading…

Wacana pemutaran lagu di lampu lalu lintas (traffic light) Depok yang bertujuan agar pengendara dapat lebih tertib dalam berlalu lintas dianggap kurang tepat. Pasalnya, traffic light sudah didesain secara standar internasional yang berlaku sebagai marka jalan dan aturan yang harus dipatuhi.

“Pertama tujuannya apa dulu, agar pengendara itu patuh. Kalau menurut saya itu kreatif, tapi kalau birokrasi di manapun itu segala sesuatunya sudah teruji. Sebenarnya jalan itu di semua negara tidak perlu diedukasi, traffic light itu sudah mengatur artinya standard dunia,” kata Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI), Lisman Manurung di Depok, Rabu (17/7/2019).

Dia menegaskan, traffic light fungsi dasarnya adalah mengatur dan memberi beban kepada siapapun agar tidak melanggar. “Jadi tidak ada urusan dengan maksud baik atau buruk dia mengatur ketertiban perjalanan. Dibelahan negara lain kan enggak ada, semuanya standard. Maksud saya, lampu merah itu sudah sistem digunakan untuk mengatur alur lalu lintas. Semua sudah dipatenkan, kalaupun bakalan ada suarakan untuk orang buta,” ucapnya.

Baca Juga:

Wacana tersebut, kata dia, harus dikaji lebih dalam, termasuk mengkaji dampak lain. Misalnya saja, jangan sampai orang terlena mendengar lagu tersebut di traffic light lalu kemudian justru tertabrak pengendara lain. “Yang repot andaikan orang berhenti karena menikmati fasilitas tersebut. Jadi jangan bikin yang aneh,” katanya.

Menurut Lisman, kalau memang mau ada terobosan penambahan suara makan seharusnya yang berkaitan dengan fungsi traffic light. Misal,kata dia, adanya suara diperuntukkan bagi pengendara dengan keterbatasan.

“Kalau ada bunyian enggak masalah tapi difungsikan dengan baik. Contoh untuk yang buta gimana, kalau kebijakan nyanyian tersebut diikuti tanpa distabilkan dengan fasilitas,” ucapnya.

Menurutnya, wacana tersebut dinilai kurang tepat. Fokus pada pelayanan publik kata dia harus disinkronkan dengan aturan. (Baca juga: Pemkot Sebut Pemutaran Lagu untuk Edukasi Tertib Berlalu Lintas)

“Jadi kita harus lihat filosofinya apa, kalau lampu merah ya merah saja. Jadi kita tidak menolak kreasi tapi berisiko tinggi. Coba saya ingin dengar lebih lama ternyata lampu sudah hijau. Ada baiknya diganti dengan warning atau dengan bunyi yang sederhana,” pungkasnya.

(mhd)

Pengamat Nilai Penyegelan Kampus Kemenkumham Dapat Dibenarkan

loading…

Bangunan kampus yang menjadi pemicu perseteruan Kemenhumkam dan Pemkot Tangerang. Foto: SINDOnews/Hasan Kurniawan

TANGERANG – Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Jogo menilai upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menyegel kampus Perguruan Tinggi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, bisa dibenarkan.

Pasalnya, bangunan yang berdiri persis di belakang gedung Puspemkot itu dinilai telah menyalahi aturan, yakni dibangun di atas lahan terbuka hijau, dan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemkot.

“Kalau memang di dalam RTRW dan RDTR Kota Tangerang peruntukannya RTH, maka pemkot dan Kemenkumham harus mematuhinya,” ujar Nirwono, Rabu (17/7/2019). (Baca juga: Kemenkumham Laporkan Wali Kota Tangerang ke Polisi)

Baca Juga:

Ia menilai langkah Pemkot Tangerang yang menahan IMB kampus milik Kemenkumham itu sudah benar. Bahkan upaya penyegelan bisa dibenarkan. Dalam hal ini, dia meminta Kemenkumham bisa jadi contoh.

“Pemkot tidak boleh menerbitkan IMB dan berhak menyegel bangunan. Pihak Kemenkumham sebagai lembaga hukum pusat justru harus memberikan contoh untuk mentaati peraturan itu,” paparnya.

Menurutnya, hal ini penting untuk dilakukan agar ke depan kasus serupa tidak terjadi lagi. Sehingga, apa yang telah direncanakan dalam RDTR dapat dijalankan pemerintah. (Baca juga: Mendagri Bakal Panggil Gubernur Banten dan Wali Kota Tangerang)

“Kalau pelanggaran ini diteruskan, kemudian bagaimana masyarakat maupun pihak swasta akan mematuhi RDTR tersebut ke depan? Untuk itu, Kemenkumham harusnya bisa menjadi contoh teladan,” ungkapnya.

Namun, Nirwono juga mengingatkan kepada Pemkot Tangerang, bahwa sebenarnya kewajiban fasos dan fasum itu hanya kepada pengembang atau swasta, tidak bagi lahan pemerintah. (Baca juga: Wali Kota Tangerang Ngotot Tagih 40 Persen Fasos Fasum kepada Kemenkumham)

“Untuk kewajiban fasos-fasum biasanya dikenakan kepada pengembang atau lahan swasta. Kalau untuk lahan negara atau pemerintah, sebenarnya tidak ada kewajiban fasos-fasum tersebut,” pungkasnya.

(thm)

Tingkatkan Perekonomian Jakarta, Pemprov DKI Gelar UKM Expo

loading…

Balai Kota DKI Jakarta. Foto/Ilustrasi/SINDOphoto

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengadakan Usaha Kecil Menengah (UKM) Expo di Balai Kartini untuk menggenjot perekonomian Ibu Kota. Kegiatan ini akan dimulai tanggal 19 hingga 21 Juli 2019.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Sri Haryati mengatakan, kegiatan ini akan melibatkan ratusan UKM binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (KUKMP).

Selain memamerkan UMKM, rencananya juga akan diadakan talkshow dan pasar murah setiap harinya.

Baca Juga:

“Ada sekitar 200 lebih UKM binaan kita yang hadir di sana,” ujar Sri Haryati saat dikonfirmasi, Rabu (17/7/2019).

Sri menerangkan, pameran UMKM kali ini mengusung tema ‘Menuju UKM Digitalisasi dan Globalisasi’ disedikan gratis bagi warga ibu kota. Melalui kegiatan ini, para pelaku UKM diharapkan dapat bersaing di dunia global dan digital.

“Justru di era digitalisasi seperti ini mereka harus semakin kreatif untuk memasarkan produknya. Harapannya perekonomian di Jakarta semakin meningkat,” paparnya.

Selanjutnya ia menambahkan, selain pameran UMKM juga nantinya juga akan ada lomba fashion show tingkat SD, pidato tingkat SMA dan SMK serta lomba desain logo Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT). Hasil desain dapat dikirimkan ke email lombadesignlogopkt@gmail.com.

“Kalau lomba fasion show dan pidato pendaftarannya ditutup 18 Juli besok. Tapi kalau lomba desainnya tanggal 19 Juli,” imbuhnya.

(mhd)

Pemkot Sebut Pemutaran Lagu untuk Edukasi Tertib Berlalu Lintas

loading…

Wacana Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memutar lagu di traffic light bukan untuk mengatasi kemacetan. Pemutaran lagu bertujuan agar pengendara dapat lebih tertib dalam berlalu lintas. Lagu yang akan dipasang berjudul ‘Hati-Hati’ dan dinyanyikan oleh Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Dadang Wihana mengatakan, wacana pemutaran lagu tersebut bukan bertujuan untuk mengatasi kemacetan. Pasalnya kata dia, mengatasi kemacetan adalah dengan menerapkan manajemen rekayasa lalu lintas.

“Tujuannya adalah untuk tertib lalu lintas agar pengendara itu mengerti kesabaran di dalam berkendara, jadi ketika lampu merah menyala pengendara di situ diberikan peringatan untuk tertib lalu lintas. Ketika tertib lalu lintas maka arus lalin akan mengalir,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Dadang Wihana kepada wartawan di Depok, Jawa Barat, Rabu (17/7/2019).

Jika lagu dimainkan, kata dia, itu sebagai tanda bahwa lampu merah sedang menyala. Selain itu sebagai penanda bagi penyeberang jalan. “Ketika penyeberang jalan melalui zebra cross dan berbunyi, maka menandakan lampu merah sedang menyala,” tukasnya.

Pihaknya juga akan ada ada pesan-pesan dari tim lalu-lintas yang tengah disusun konsepnya. “Musik itu beragam, ada juga pesan tim lantas yang sedang kami susun karena ini kan belum selesai konsepnya. Dan juga ada lagu-lagu lainnya yang berisi pesan-pesan tim lantas. Ini yang sebetulnya sedang kami seleksi lagu-lagu apa yang nantinya cocok untuk diisi dalam traffic light,” paparnya.

Pihaknya masih akan mengakaji wacana pemutaran lagu di lampu merah tersebut, dengan mengutamakan dari sisi manfaat dan aspek keselamatan.

“Nanti tetap akan kami kaji dari sisi manfaat dan aspek keselamatan. Tentunya dalam hal ini kami sedang bahas dalam forum lalu lintas secara terbatas, dan kami akan kembangkan juga komunikasi dengan stakeholder terkait dalam melakukan kebijakan ini,” tutupnya.

(mhd)

Akademisi Anggap Jarak dan Komunikasi Jadi Akar Masalah

loading…

JAKARTA – Adanya jarak dan komunikasi yang tersendat dianggap menjadi akar permasalahan antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhunkam) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang. Hal tersebut disampikan akademisi Ahmad Amrullah yang baru dilantik sebagai rektor di Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT).

Uwoh, sapaan akrab Ahmad Amrullah mengutarakan, persoalannya bukan hanya terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Poleteknik.

“Pandangan kami sebagai akademisi, memang Pak Menteri (Yasonna Laoly) itu kan orangnya bapak presiden, bolehlah disebut bapak. Sementara pemerintahan di bawahnya ada gubernur, bupati/wali kota bisa dianggap sebagai “anak”. Nah jika kita melihatnya secara mikro bahwa hubungan antara “bapak” dan “anak” ini seharusnya dekat dan saling mengerti. Namun ini ada yang terputus,” kata Uwoh, Rabu (17/7/2019).

Baca Juga:

Uwoh mengimbau agar sebagai Bapak, Kementerian harus membina Pemkot sebagai anaknya. Sebagai seorang bapak mestinya peka terhadap persoalan anaknya.

“Saya tidak memihak ya. Tapi saya lihat ini di kota ada masalah. Harusnya Kementerian segera turun membina. “Bukan arogansi seorang bapak yang melaporkan anaknya. Justru ini akan jadi preseden buruk di mata masyarakat,” tegas Uwoh.

Dia mengingatkan Wali Kota Tangerang Arief dan Menteri Kemenkumham Yasona agar duduk bersama menyelesaikan masalah ini sehingga tuntas.

Sementara, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, pihaknya tidak punya niatan berseteru atau bahkan melawan Menhunkam Yasonna. Ia hanya ingin menyampaikan ada persoalan di Kota Tangerang perihal lahan Kemenhunkam.

Itupun karena Menteri Yasona awalnya yang membuka dan menyindir dirinya saat meresmikan Politeknik.

“Dan saat ada kesempatan rapat terbatas kemarin saya izin ketemu dengan beliau. Beliau sampaikan akan atur waktu. Kemudian saat saya pulang saya baca di media dilaporkan ke kepolisian karena menyerobot lahan. lok jadi ramai,” ungkap Arief ditemui di Tangerang.

Seperti yang diketahui Selasa 16 Juli 2019 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melaporkan Wali Kota Tangerang terkait penguasaan lahan yang terjadi di Kota Tangerang.

(mhd)

Anies Pamer Kemajuan Transportasi Jakarta di World City Summit Kolombia

loading…

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi pembicara keynote address di World City Summit yang berlangsung di Medellin, Kolombia. Foto: Ist/Facebook

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menceritakan pengalamannya sebagai pembicara keynote address di World City Summit yang berlangsung di Medellin, Kolombia, melalui akun media sosialnya, Rabu (17/7/2019)

Anies menyebutkan, pertemuan global seperti itu bukan saja menjadi ajang tukar menukar pengalaman, tapi juga ajang bagi Pemprov DKI Jakarta untuk ikut berkontribusi bagi kemajuan dunia. “Sebuah kehormatan tersendiri bahwa Wali Kota Seoul dan Gubernur Jakarta menjadi pemberi keynote address dalam pertemuan global ini,” tulis Anies di laman Facebooknya.

Dalam kesempatan tersebut, Anies menjelaskan tentang transformasi kota dan pembangunan masyarakatnya di Jakarta, termasuk di bidang angkutan umum massal. (Baca juga: Anies Didapuk Jadi Pembicara di Forum Pemimpin Kota Sedunia di Kolombia)

Baca Juga:

“Kemajuan di bidang transportasi di Jakarta ini memang menarik perhatian karena hadirnya program Jak-Lingko direspons positif oleh publik Jakarta, dimana jumlah pengguna kendaraan umum di Jakarta semula 123 juta penumpang di tahun 2016, lalu melonjak menjadi 189 juta di tahun 2018, dan diproyeksikan menjadi 255 juta di tahun 2019,” ucapnya.

Menurut Anies, hal ini menunjukkan bahwa DKI on the right track dalam mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan raya. Dan itu artinya bisa mengurangi polusi udara yang akhirnya bisa memperbaiki kualitas udara di Jakarta. (Baca juga: Jakarta Urutan Ketiga Kota Terbaik Dunia Dalam Perbaikan Sistem Transportasi)

Berbagi gagasan dan pengalaman seperti ini adalah bagian dari kontribusi kita pada dunia. Seperti ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan berdirinya negara dan pemerintahan adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Indonesia adalah negara terbesar keempat, Jakarta adalah kota megapolitan terbesar di dunia belahan Selatan. Jangan sampai justru dipandang sebagai bangsa yang tidak peduli dengan permasalahan bersama masyarakat dunia. Terobosan-terobosan yang kita bagikan, bisa jadi bahan yang bermanfaat bagi semua,” bebernya.

Hal ini sekaligus membuktikan bahwa Jakarta adalah warga kota, warga negara dan warga dunia. Jakarta peduli pada semuanya. “Semoga Jakarta terus bisa makin maju, dan warganya makin bahagia,” tutup Anies.

(thm)

Pasangan YouTuber Rey Utami dan Pablo Benua Ajukan Penangguhan

loading…

Pasangan YouTuber Rey Utami dan Pablo Benua. Foto: Ist

JAKARTA – Pengacara tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik, Rey Utami dan Pablo Benua, telah mengajukan penangguhan penahanan ke polisi. Keduanya kini sedang menantikan hasil putusan polisi.

Kuasa hukum Rey dan Pablo, Burhanuddin, mengatakan, surat penangguhan penahanan itu sudah dilayangkan ke penyidik sejak Jumat, 12 Juli lalu. Penangguhan itu dilayangkan tak lama setelah polisi menahan keduanya sebagai tersangka.

“Alasannya kemanusiaan, karena (Pablo dan Rey) memiliki anak kecil dan (Rey) masih menyusui anak bayi,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (17/7/2019). (Baca juga: Polisi Tahan Galih, Rey, dan Pablo Terkait Laporan Fairuz)

Baca Juga:

Sejauh ini, kata dia, polisi belum memberikan putusan apakah penangguhan itu disetujui atau tidak, lantaran masih dilakukan pengkajian. Maka itu, pihaknya masih menunggu hasilnya. (Baca juga: Dalami Channel YouTube Rey dan Pablo, Polisi Surati Lembaga Sensor)

“Keluarga Pablo dan Rey dan ibundanya yang menjadi penjamin dalam penangguhan penahanan itu,” pungkasnya.

(thm)

Saling Lapor ke Polisi, Pemkot Tangerang Ancam Segel Bangunan

loading…

Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah. Foto/Dok/SINDOnews

Sengketa lahan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan Pemkot Tangerang, berujung saling lapor ke kepolisian.

Kemarin, pada Selasa 17 Juli 2019, pihak Kemenkumham datang ke Polres Metro (Polrestro) Tangerang Kota untuk melaporkan Wali Kota Tangerang atas dugaan berbagai pelanggaran hukum di aset Kemenkumham.

Kini, giliran Pemkot Tangerang yang datang melapor ke Polrestro Tangerang Kota. Dalam laporannya, pihak Kemenkumham diduga melakukan pelanggaran hukum.

Laporan Pemkot Tangerang ini, pertama kali disampaikan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dalam suatu siaran di TV. Saat itu, Arief mengatakan, pihaknya akan melaporkan balik Kemenkumham ke polisi.

Hal itu dibenarkan Kabag Humas Pemkot Tangerang Achmad Ricky Fauzan. Laporan Pemkot Tangerang itu terkait pembangunan Politeknik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM.

Pendirian bangunan itu, katanya, melanggar tata ruang. Dalam aturan yang ada, lahan BPSDM Hukum dan HAM itu harusnya untuk lahan terbuka hijau, bukan untuk kampus.

“Iya, pemkot sudah lapor juga ke polisi terkait pembangunan politeknik tanpa IMB (Izin Mendirikan Bangunan),” ungkap Ricky, kepada SINDOnews di Puspemkot Tangerang, Rabu (17/7/2019). (Baca juga: Kemenkumham Laporkan Wali Kota Tangerang ke Polisi)

Laporan ini langsung ditindaklanjuti oleh petugas Satpol PP Kota Tangerang yang akan melakukan penyegelan terhadap kampus BPSDM Hukum dan HAM yang belum lama diresmikan oleh Menkumham Yasonna Laoly.

Hal ini benarkan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakata Satpol PP Kota Tangerang Gufron Falfeli. Pihaknya, bahkan siap menambah jumlah pasukan untuk melaksanakan penyegalan.

“Iya betul. Info lengkapnya ke bidang gakumda ya. Saya juga masih menunggu perintah juga kalau butuh kekuatan pasukan. Tetapi sepertinya diundur, bukan hari ini penyegelannya,” ungkap Gufron.

(mhd)

Sekolah Ayah Bunda Gagasan Depok Siap Jadikan Orangtua Berkualitas

loading…

Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok November mendatang akan memulai Sekolah Ayah Bunda yang diresmikan oleh Wali Kota Depok, Mohammad Idris pada Selasa (16/07/2019).

DEPOK – Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok November mendatang akan memulai Sekolah Ayah Bunda yang diresmikan oleh Wali Kota Depok, Mohammad Idris pada Selasa (16/07/2019). Berbagai materi sudah disiapkan oleh DPAPMK untuk menjadikan para orangtua di Depok semakin berkualitas.

Kepala DPAPMK Kota Depok, Nessi Annisa Handari mengatakan, program Sekolah Ayah Bunda akan memberikan enam kali sesi pertemuan. Adapun kurikulum materi yang disusun bagi ayah yaitu ayah pemimpin keluarga, ayahku idolaku, enterpreneurship dalam keluarga.

Kemudian, untuk materi bagi bunda yaitu bunda bahagia keluarga bahagia, bunda dokter di rumah, rumah rapi, dan menyusun menu sehat dan bergizi.

Baca Juga:

“Kami juga sudah menyiapkan berbagai materi parenting atau seputar pengasuhan anak. Materinya antara lain mengenal tahap-tahap tumbuh kembang anak, mendengar dan bicara praktik pengasuhan, atau penguatan konsep diri anak,” kata Nessi usai menghadiri peresmian Sekolah Ayah Bunda di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Selasa (16/07/2019).

Dalam sekolah ini nantinya selain ada proses belajar akan ada pula evaluasi. Setelah semua materi sudah selesai didapat oleh peserta maka akan ada prosesi wisuda bagi mereka. “Semoga dengan kehadiran Sekolah Ayah Bunda bisa menguatkan pembangunan keluarga di Depok menuju masyarakat berkualitas dan sejahtera,” harapnya.

Di tempat yang sama, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Depok, Elly Farida menuturkan, adanya Sekolah Ayah Bunda menjadi upaya pemerintah mempersiapkan generasi penerus bangsa. Hal tersebut merupakan ikhtiar bersama seiring dengan langkah lainnya dalam menjaga keutuhan keluarga di Kota Depok.

“Berbagai upaya promotif, edukatif, hingga kuratif lewat lembaga P2TP2A sudah kami lakukan. Semua demi anak-anak Depok dan kuatnya pertahanan keluarga di Kota Depok,” kata Elly.

Menurut Wali Kota Depok Mohammad Idris, keberadaan Sekolah Ayah Bunda sebagai upaya Pemkot Depok mencegah terjadinya kekerasan pada anak. Hal ini karena anak menjadi bagian penting dalam rumah tangga, dan menjadi aset bangsa yang berharga.

“Kehebatan suatu bangsa dimulai dari unit terkecil keluarga. Saat keluarga sudah kokoh maka bisa menjadi solusi dari permasalahan bangsa,” imbuh Mohammad Idris kepada depok.go.id, usai meresmikan Sekolah Ayah Bunda di Hotel Bumi Wiyata.

“Sekolah Ayah Bunda akan diisi dengan pembicara yang berkompeten, mulai dari psikolog, pakar parenting, hingga tokoh ayah nasional seperti ayah Irwan Rinaldi. Lalu peserta akan diberikan kesempatan berbagi pengalaman dalam mengasuk anak,” jelasnya.

Untuk itu, Mohammad Idris berharap kepada 25 pasang pertama ayah dan bunda yang mengikuti sekolah bisa menjadi trainer yang bisa membagi ilmunya dengan pasangan yang lainnya. Dengan begitu, ke depan keinginan Pemkot Depok menjadikan pasangan ayah bunda berdaya untuk anak yang bahagia di Depok dapat terwujud.

“Kami harapkan yang sudah mendapat ilmu bisa menularkan ke orang-orang sekitarnya. Agar terwujud Ketahanan keluarga yang kokoh di Kota Depok,” tandasnya.

(akn)

Mendagri Bakal Panggil Gubernur Banten dan Wali Kota Tangerang

loading…

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Foto/Dok/SINDOphoto

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, akan memanggil Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah. Pemanggilan ini terkait perseteruan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang perihal aset.

“Akan kami undang besok siang. Dan kami juga akan memanggil gubernur. Supaya ikut memberikan pembinaan,” kata Tjahjo di Lobby Kementerian Sekretarian Negara (Kemensesneg), Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Meski begitu, Tjahjo mengatakan, hanya memanggil kepala daerah saja. Dia mengatakan, tidak mengundang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.

Baca Juga:

“Engga usah (mengundang Yasonna). Iya pemda saja,” ujarnya. (Baca juga: Kemenkumham Laporkan Wali Kota Tangerang ke Polisi)

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menilai, bahwa polemik ini disebabkan oleh miskomunikasi. Dia menilai, seharusnya wali kota tidak boleh mengambil langkah-langkah yang dapat merugikan publik. Apalagi menuduh sesuatu yang belum terkonfirmasi dengan benar.

“Wali kota tidak boleh melangkah sepihak, melakukan langkah-langkah yang merugikan publik. Seperti memutus air, memutus listrik. Itu tidak boleh. Karena apapun ini masalah tata ruang. Masalah perda (peraturan daerah),” pungkasnya.

Dia pun menilai bahwa pihak Kemenkumham pun merasa tidak salah sehingga berani melapor ke pihak kepolisian terkait aset. (Baca juga: Wali Kota Tangerang Ngotot Tagih 40 Persen Fasos Fasum kepada Kemenkumham)

“Beliau berani melaporkan kepada polisi supaya dibuka secara hukum siapa yang salah. Ini pelajaran buat saya juga, bahwa segala sesuatu harus dikomunikasikan dengan baik. Sebagai kepala daerah juga harus berprasangka baik. Apalagi membuat kebijakan yang sifatnya emosional yang merugikan publik,” kata Tjahjo.

(mhd)

Polusi Udara Masih Momok, Masyarakat Diajak Ikut Tantangan #7DaysChallenge

loading…

JAKARTA – Polusi udara masih menjadi persoalan di Jakarta. Maka itu, dalam upaya mengurangi polusi udara di Ibu Kota, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum dengan mengikuti tantangan #7DaysChallenge.

Tantangan ini dibuat tidak lain untuk mengurangi polusi udara di Jakarta. Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Oswar Muadzin Mungkasa, mengatakan, tantangan ini dapat diikuti semua warga Jakarta dengan cara memposting segala kegiatan yang menggunakan transportasi umum ke media sosial, seperti Instagram, kemudian menandainya ke @dkijakarta dan @dishubdkijakarta. Tantangan ini berlangsung mulai tanggal 15-25 Juli mendatang.

“Kita ajak masyarakat untuk mengikuti tantangan ini. Karena bisa membantu mengurangi polusi udara,” ujar Oswar Muadzin Mungkasa, saat dihubungi, Rabu (17/7/2019).

Baca Juga:

Menurut Oswar, tantangan ini akan memperebutkan hadiah berupa uang berbentuk saldo sebesar Rp2,5 juta yang terisi di kartu Jaklingko.

“Ada hadiah untuk lima pemenang, masing-masing dapat Kartu Jaklingko. Pemenang akan dihubungi panitia dengan mengirim data dirinya,” pungkasnya.

(thm)

Tingkatkan Kesejahteraan, Sudin Nakertrans Jaksel Beri Pelatihan Mengemudi

loading…

JAKARTA – Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sudin Nakertrans) Jakarta Selatan mengadakan pelatihan mengemudi. Pelatihan tersebut diikuti sebanyak 90 peserta dari Kecamatan Tebet, Kebayoran Baru dan Pesanggrahan.

Kepala Sudin Nakertrans Jakarta Selatan Sudrajat mengatakan, pelatihan akan berlangsung selama 12 hari kerja. Selesai pelatihan, para peserta juga difasilitasi agar bisa memiliki SIM A.

“Melalui bekal keahlian mengemudi, kami berharap para peserta bisa mendapatkan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraannya,” katanya di Jakarta, Selasa (17/7/2019).

Baca Juga:

Sementara, Kepala Seksi Pelatihan, Penempatan, Produktivitas dan Transmigrasi Sudin Nakertrans Jakarta Selatan, Lies Agustini menambahkan, selama 10 hari peserta diberikan teori berkendara hingga pengetahuan peraturan lalu lintas.

“Selesai materi teori, peserta akan mengikuti tahapan praktik selama dua hari,” tegasnya.

Sementara, salah seorang peserta pelatihan asal Kecamatan Kebayoran Baru, Ujang mengaku sangat bersyukur bisa mengikuti pelatihan mengemudi tersebut.

“Saya bisa ikut pelatihan ini senang, karena untuk kursus mengemudi memang membutuhkan biaya yang cukup besar,” pungkasnya.

(mhd)

Mendagri Minta Wali Kota Tangerang Jaga Etika Pemerintahan

loading…

Mendagri Tjahjo Kumolo. Foto/Istimewa

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo nampaknya turun tangan untuk menyelesaikan kekisruhan antara Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dengan Menkumham Yasonna Laoly. Dalam kesempatan ini, Mendagri mengingatkan agar Wali Kota Tangerang bisa menjaga etika pemerintahan sebelum memutuskan suatau kebijakan.

Tjahjo mengatakan, wali kota harus menjaga etika Pemerintahan dengan tidak menuduh sesuatu yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Wali kota juga tidak boleh melangkah sepihak melakukan langkah-langkah yang merugikan publik seperti memutus air dan memutus aliran listrik.

“Itu kan tidak boleh karena ini masalah pelayanan publik, yang dirugikan adalah masyarakat,” kata Tjahjo usai melakukan Konferensi Pers Festival Gapura Cinta Negeri di Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta Pusat, Rabu (17/07/2019).

Baca Juga:

Tjahjo juga mengungkapkan Wali Kota Tangerang seharusnya bisa mengkomunikasikan masalah tersebut dengan baik sehingga tidak merugikan publik. “Sebagai kepala daerah, juga harus berprasangka baik, jangan sampai membuat suatu kebijakan yang sifatnya emosional yang merugikan publik,” ujar Tjahjo.

Selain itu, Mendagri Tjahjo Kumolo juga mengingatkan dalam setiap polemik dan perbedaan pendapat tentunya harus diselesaikan dengan cara santun dan bermartabat sehingga tidak menciderai wibawa Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemenkumham. “Tidak hanya itu, setiap penyelesaian persoalan diharapkan tidak mengganggu pelayanan publik,” terangnya.

Kasus Perselisihan antara Pemkot Tangerang dengan Kemenkumham mencuat bermula dari perseteruan Wali Kota Tangerang dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam kisruh aset Kemenkumham di Tangerang.

Menteri Yasonna menyindir Wali Kota Tangerang, Arief yang berencana membuka persawahan di lahan Kemenkumham. Namun Wali Kota Tangerang membalas sindiran itu dengan menghentikan tiga layanan publik di kompleks kemenkumham di Tangerang.

Selain memutus sambungan penerangan jalan umum (PJU), pihaknya juga menghentikan pengangkutan sampah dan tidak memperbaiki drainase di 50 RT 12 RW di lima kelurahan di Kecamatan Tangerang di komplek Pengayoman, Kehakiman dan Kemenkumham.

(ysw)

TPST dan 300 Truk Jadi Solusi Permasalahan Sampah di Kabupaten Bogor

loading…

Sejumlah pemulung tengah mengais sampah di TPTS Bantar Gebang, Kota Bekasi.Foto/SINDOnews/Dok

BOGOR – Pemkab Bogor terus berupaya mencari solusi dalam mengatasi permasalahan sampah di wilayahnya. Terlebih, sekitar 2.700 ton sampah setiap harinya tak terangkut oleh 258 truk yang dimiliki Pemkab Bogor.

Maka dari itu dalam waktu dekat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor segera merealisasikan sejumlah program maupun kebijakan dalam mengatasinya, di antaranya yakni membangun sejumlah Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di beberapa zona serta menambah 300 truk.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Pandji Ksatriyadji menjelaskan, sedang menyiapkan Feasibility Study (FS) atau uji kelayakan lokasi-lokasi yang akan dijadikan TPST atau zonasi sampah.”Sesuai arahan Bupati, tahapannya untuk TPST ini adalah membeli atau memanfaatkan tanah milik desa, setelah lokasi ditetapkan maka secepatnya kita langsung membuat FS-nya,” kata pandji di Cibinong, Kabupaten Bogor pada Rabu (17/7/2019).

Baca Juga:

Dia melanjutkan, setelah penunjukkan lokasi dan pembuatan FS, tahap selanjutnya yakni membuat Detail Engineering Design (DED) dan langsung menganggarkan dana pembangunan fisiknya yang diperkirakan menghabiskan Rp15-20 miliar per TPST.

“Kami akan membangun sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Undang-Undang Lingkungan Hidup No 18/2008, hingga syarat lokasinya lebih mudah dan tidak serumit seperti di TPA Galuga,” ujarnya.

Menurutnya TPST sejalan dengan upaya menanggulangi kekurangan armada truk sampah yang saat ini jauh dari ideal. Saat ini, DLH Kabupaten Bogor hanya memiliki 258 unit truk sampah. “Kita masih membutuhkan sekitar 300 unit tambahan truk sampah lagi. Tapi untuk tahun Ini kita baru akan membeli 62 truk sampah, namun jumlah itu pun masih kurang seiiring dengan luasnya Kabupaten Bogor,” ujarnya.

Sementara, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Bogor, Atis Tardiana menegaskan, jumlah ideal armada truk pengangkut sampah untuk Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk lebih dari 5 juta jiwa, maka diperlukan sekitar 580 unit.

“Itu dengan asumsi satu unit truk melayani 10.000 penduduk. Nah, selama ini belum terangkut semua karena luas wilayah kita dan jumlah penduduk yang sangat besar. Yang tidak terangkut ini yang perlu penanganan lebih lanjut,” jelasnya.

Menurutnya ada dua cara yang dilakukan untuk memusnahkan sampah-sampah di Bumi Tegar Beriman, dengan melakukan aksi bersih-bersih dan mengurangi timbunan sampah dengan membuat bank sampah.”Saat ini sudah ada 353 bank sampah dan 32 eco village dan 144 kampung ramah lingkungan (KRL). Dengan itu semua, bisa mengurangi 30% sampah di Kabupaten Bogor yang tidak terangkut. Kan itu yang perlu penanganan lebih lanjut. Intinya, kita mengejar target tahun 2025 Indonesia bebas sampah,” ujarnya.

Sekadar diketahui, Bupati Bogor Ade Yasin mengaku geram dengan maraknya keluhan masyarakat terkait banyaknya sampah yang menumpuk dan berceceran di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Bogor. Bahkan pihaknya menyebut, saat ini wilayahnya sedang darurat sampah, sebab berdasarkan data yang diperolehnya dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Bogor ada 2.700 ton sampah/harinya.

“Ya sekarang, sampah jadi persoalan darurat ya, kami nyatakan darurat sampah karena dari 2.700 ton per hari yang terangkut hanya 600 sampai 700 ton per hari jadi ada sekitar 2000 ton yang tak terangkut,” kata Ade.

Menurutnya jumlah sampah yang terhitung itu, belum termasuk yang dibuang sembarangan ke pinggir-pinggir jalan dan sungai. Maka dari itu, pihaknya saat ini mulai serius menangani permasalahan tersebut. “Tadi kita sudah gelar rapat atau pertemuan dengan mengundang dinas terkait seperti DLHK, Satpol PP dan lain-lain. Ini supaya ada gerakan terpadu dari dinas-dinas tersebut,” paparnya.

Selama ini penanganan sampah yang dikeluhkan itu sebetulnya sudah diatasi dengan cara menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat agar tak buang sampah sembarangan. “Kita juga terkendala dengan minimnya armada angkutan sampah, makanya kita akan tambah,” ucapnya.

(whb)

Jadi Percontohan Penanganan TB, Ini yang Dilakukan Puskesmas Kramat Jati

loading…

Kepala Puskesmas Kecamatan Kramat Jati, Inda Mutiara. Foto/SINDOnews/Okto Rizki

JAKARTA – Puskesmas Kecamatan Kramat Jati menjadi tempat percontohan dalam upaya penanganan penyakit tubercolosis di Wilayah DKI Jakarta.

Kepala Puskesmas Kecamatan Kramat Jati, Inda Mutiara mengatakan dalam menangani pasien TB, pihaknya telah melakukan berbagai macam inovasi di wilayahnya.

“Kami ada istilah ‘Si Jempol’ kepanjanganya adalah Sistem Jemput Pot Sputum dan Laporan,” ujar Inda di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (17/7/2019).

Baca Juga:

Inda menerangkan Pot Sputum sendiri ialah pot tempat dahak dari pasien yang terjangkit TB. “Kalau TB itu spesifik yang harus kita periksa spesimennya adalah dari dahak,” terangnya

Indah menuturkan upaya ini dilakukan, karena kebanyakan pasien yang terjangkit TB enggan untuk melakukan pengobatan. jika pasien dibiarkan maka akan menyebar ke keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya.

“Jadi itulah sistem yang kita buat, kita jemput bola sehingga pasien tidak los, dan pasien tetap terobati dan juga terlaporkan. Jadi tidak sempat menular,” tuturnya.

Terkahir Indah mengimbau kepada masyarakat untuk aktif berobat jika sudah teridentifikasi TB, karena penanganan penyakit TB perlu perjuangan.

“Penanganan penyakit TB itu 6 bulan, berobat itu harus teratur, obatnya gratis, mudah di dapat dan aksesnya pun sudah kami sediakan” pungkasnya.

(ysw)

Pemkab Bekasi Akan Tertibkan Penggunaan Kendaraan Dinas

loading…

BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi segera menertibkan ribuan kendaraan pelat merah dalam waktu dekat ini. Sebab, banyak laporan masuk terkait pelanggaran penggunaan kendaraan dinas milik negara tersebut.Kabag Rumah Tangga dan Perlengkapan (RT) Kabupaten Bekasi, Ted Heraldi mengatakan, segera membentuk tim khusus untuk melakukan pendataan keberadaan kendaraan dinas tersebut.”Karena banyak laporan pelanggaran itu, jadi kami lakukan pendataan keberadaan mobil dinas milik Kabupaten Bekasi,” katanya.

Berdasarkan data sementara, kendaraan dinas yang terdata hingga akhir 2018 lalu tercatat sebanyak 1.148 kendaraan dinas roda empat maupun roda dua. Rinciannya, 273 unit kendaraan roda empat dan 875 unit kendaraan bermotor. Saat ini, keberadaan kendaraan dinas tersebut menyebar digunakan pegawai di 23 Kecamatan.

Menurutnya, dalam menertibkan seluruh kendaraan dinas tersebut, intansinya akan melibatkan Satpol PP, Bagian Umum, Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) dan juga Bagian Hukum ikut dilibatkan.”Tim ini yang akan melakukan pendataan dengan pengecekan ke intansi maupun dilakukan razia,” ujarnya.

Baca Juga:

Sejauh ini, kata dia, laporan pelanggaran yang paling banyak diterima adalah kendaraan dinas tidak menggunakan pelat merah. Untuk itu, perlu dilakukan razia sebagai antisipasi penyalahgunaan kendaraan dinas meski sampai saat ini belum ada laporan penyalahgunaan kendaraan dinas tersebut.

Ted menjelaskan, selain menertibkan pelat merah tersebut, intansinya juga akan mengecek pajak kendaraan dinas tersebut ke Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Sebab, setiap tahunnya permasalahan mobil dinas yakni tidak membayar pajak selalu menjadi masalah tersendiri dalam pengelolaan kendaraan dinas.

“Sebenarnya untuk perpanjangan STNK dan pemeliharaan kendaraan tanggung jawab pribadi,” terangnya. Adapun proses penggunaan anggaran daerah bisa dilakukan setelah ada bukti atau nota asli dari pembayaran kendaraan yang nantinya diberitahukan ke masing- masing SKPD untuk dicairkan anggarannya. “Bisa dicairkan kalau ada bukti dan SPJ,” tambahnya.

Untuk melakukan penekanan tingginya angka kendaraan yang tidak membayar pajak, pihaknya bakal menginventarisir kendaraan di Kabupaten Bekasi dengan memisahkan kendaraan dinas yang ada di Kabupaten/Kota Bekasi. “Kemungkinan kendaraan dinas yang sudah ujur dan tidak layak dipakai, diketahui tidak membayar pajak,” ungkapnya.

Kasubbag Pengadaan dan Distribusi, RTP Kabupaten Bekasi, Ahmad Ridwan menambahkan, laporan yang masuk itu terkait kendaraan dinas yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukkannya. Apalagi, kendaraan yang akan menjadi sasaran penertiban ini adalah seluruh kendaraan dinas baik roda empat maupun roda dua.

“Jadi kendaraan dinas yang bakal ditertibkan bukan cuma milik organisasi perangkat daerah, tapi juga kendaraan dinas di DPRD. Termasuk kendaraan dinas yang dipakai Ketua dan Wakil Ketua DPRD,” katanya.

Bagi pengguna kendaraan dinas yang kedapatan menggunakan pelat hitam saat dirazia nanti pihaknya memastikan akan memberikan sanksi terhadap pengguna kendaraan dinas tersebut mulai dari staf hingga pejabat.”Kita akan berikan sanksi tegas jika ditemukan adanya pengguna kendaraan yang menyalahi aturan,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Jejen Sayuti meminta secara tegas pemerintah untuk menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran yang menggunakan kendaraan dinas milik pemerintah tersebut.”Pemerintah harus mendata semua keberadaan kendaraan dinas, apalagi data valid keberadaan aset pemerintah itu tidak pernah diketahui hingga kini,” katanya.

Menurutnya, banyak kendaraan dinas keberadaanya tidak diketahui hingga kini, belum lagi kendaraan dinas banyak yang ditemukan sudah uzur dan tidak layak digunakan lagi. Untuk itu, pemerintah harus segera melakukan pembenahan terkait aset negara tersebut.”Saya kira masih banyak kendaraan dinas yang keberadaanya tidak jelas,” ucapnya.

(whb)

Diperiksa Polisi, Barbie Kumalasari Sebut Tambahan Saja

loading…

Pasangan selebritis, Barbie Kumalasari dan Galih Ginanjar. Foto/Dok/Okezone

JAKARTA – Artis Barbie Kumalasari diperiksa polisi terkait kasus yang menjerat suaminya, Galih Ginanjar di Polda Metro Jaya. Adapun Barbie diperiksa seputar pasangan Youtuber Rey Utami dan Pablo Benua.

Barbie Kumalasari mengatakan, saat ini dia baru saja mendapatkan tiga pertanyaan dari penyidik terkait kasus suaminya itu. Dia lantas diberikan waktu oleh penyidik untuk beristirahat dan makan, usai itu pemeriksaan pun bakal dilanjutkan kembali.

“Jadi ini pemeriksaan tambahan saja sih, tadi seputar Rey dan Pablo saja pertanyaannya,” ujarnya di sela-sele istirahatnya kepada wartawan, Rabu (17/7/2019). (Baca juga: Jadi Tersangka, Galih, Rey dan Pablo Terancam 6 Tahun Penjara)

Baca Juga:

Menurutnya, dirinya tidak tahu sampai pukul berapa pemeriksaan lanjutan itu bakal dijalaninya. Karena, dia pun memiliki acara lainnya dan sudah menyampaikannya ke penyidik.

Dia pun meminta agar semuanya mendoakan dirinya sehingga pemeriksaan kali ini bisa berjalan dengan baik. (Baca juga: Terkait Laporan Fairuz, Tessa Mariska Dimintai Keterangan di Polda Metro)

“Belum dikasih tahu sampai jam berapanya, nanti kalau sudah selesai BAP (Berita Acara Pemeriksaan) akan dikabari lagi,” katanya. (Baca juga: Polisi Tahan Galih, Rey, dan Pablo Terkait Laporan Fairuz)Sekadar diketahui, Galih Ginanjar dijadikan tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya yang dilaporkan Fairuz A Rafiq. Fairuz melaporkan Galih, Rey dan Pablo terkait dugaan pencemaran nama baik. Hingga kini ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka.

(mhd)

70 Pejabat Pemkab Bekasi Jalani Tes Urine Narkoba, Begini Hasilnya

loading…

Pejabat eselon II dan III Pemkab Bekasi menjalani tes urine narkoba dari BNN Kabupaten Bekasi, Rabu (17/7/2019). Foto: SINDO Media/Abdullah M Surjaya

BEKASI – Puluhan pejabat eselon II dan III Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menjalani tes urine narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN), di Gedung Diskomimfo, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Rabu (17/7/2019). Dari tes urine dadakan itu, seluruh pejabat dinyatakan bebas narkoba.

“Ada 70 pejabat yang menjalani tes urine yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Bekasi, dua di antarnya diduga menggunakan obat keras,” ujar Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bekasi, Ali Syahbana, di lokasi.

Namun setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, kedua pejabat itu tidak terindikasi mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Mereka hanya tengah menjalani perawatan kesehatan sehingga mengonsumsi obat sakit struk.

Baca Juga:

“Bukan positif narkoba. Jadi tidak ada indikasi penyalahgunaan narkoba yang masuk ke ranah pidana. Bisa dikatakan tidak ada yang positif narkoba,” tandasnya.

Meski demikian, hasil test urine tersebut masih dipelajari oleh tim BNN Kabupaten Bekasi dan kedua pejabat tersebut masih diminta keterangannya.

Ali menjelaskan, kegiatan tes urine tersebut dilakukan secara mendadak alias tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Sebab, kegiatan seperti ini sesuai dengan misi Bupati Bekasi yakni Bekasi Bersih. Hal ini diawali dengan aparatur pemerintahan yang bersih, terutama dari narkoba, agar mampu menjadi melayani masyarakat dengan baik.

“Ini sesuai perintah Bupati yang meminta seluruh ASN bebas dari narkoba, agar dapat melayani masyarakat secara optimal,” ungkapnya.

Untuk itu, kegiatan semacam ini akan kembali dilakukan kepada seluruh pejabat maupun seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Bekasi. Akan ada lagi tes urine secara mendadak tanpa pemberitahuan waktu.

Kabid Pembinaan Kedisiplinan Pegawai pada BKPPD Kabupaten Bekasi, Syahwono Adjie menambahkan, kegiatan serupa akan dilakukan secara bertahap kepada seluruh ASN di lingkup pemerintah setempat dengan sementara waktu pelaksanaannya masih dirahasiakan. “Kita akan bersihkan narkoba dari lingkungan pegawai,” katanya.

Menrutnya, beberapa pejabat eselon II dan III berhalangan mengikuti tes urine hari ini dengan sejumlah alasan, di antaranya tengah menunaikan ibadah haji dan umrah, serta menjalani diklat kepemimpinan.

“Jadi tidak full, ada 70 pejabat yang ikut tes urine hari ini. Mereka yang berhalangan hari ini akan menyusul setelah ini,” pungkasnya.

(thm)

Lambatnya Pemilihan Wagub DKI Diduga karena Negosiasi Kurang Mulus

loading…

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago.Foto/SINDOphoto/Dok

JAKARTA – Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai lambatnya pemilihan Wagub DKI karena belum mulusnya negosiasi yang dilakukan PKS dengan dengan dewan lintas parpol. Padahal, sudah 11 bulan kursi nomor dua di Pemprov DKI kosong, setelah Sandiaga Uno mengundurkan diri.

Pangi merasa ada kejanggalan dalam proses pemilihan Wagub DKI. Semenjak ditinggal Sandiaga Uno, hingga kini posisi Wagub DKI belum juga terisi.”Jika dilihat kan terlalu lama sudah 11 bulan semenjak Sandiaga mengundurkan diri, masuk akal juga kalau ada kecurigaan itu,” ungkap Pangi saat dihubungi SINDOnews, Rabu (17/7/2019).

Di dalam proses pemilihan pun, lanjut Pangi, dihembuskan beragam isu tak sedap mulai dari jumlah anggota dewan yang sulit hadir untuk kuorum, kedua cawagub dari PKS dianggap tidak kredibel hingga terbaru ada tuduhan politik uang.

Baca Juga:

Pangi menyarankan agar kedua partai pengusung bisa segera melakukan lobi dan negosiasi khususnya PKS.”Padahal sudah jelas, wagub itu jatah PKS. Ada kemungkinan tersendatnya proses ini karena tersandera oleh elitenya Gerindra karena negosiasi mungkin belum mulus, atau memang gagalnya komunikasi dan lobi-lobi yang dilakukan PKS kepada anggota dewan lintas parpol,” ucapnya.

(whb)

Raih Penghargaan WHO, Puskesmas Kramat Jati Jadi Referensi Pengobatan TB

loading…

Camat Kramat Jati, Eka Darmawan mengatakan kunjungan WHO ke Puskesmas Kecamatan Kramat Jati bertujuan untuk melihat langsung penanganan penyakit TB (Tuberculosis), Rabu (17/7/2019). Foto/SINDOnews/Okto Rizki

JAKARTA – Puskesmas Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur kedatangan tamu istimewa dari World Health Organization (WHO), yang memiliki tugas meningkatkan kesehatan masyarakat di berbagai belahan dunia.

Camat Kramat Jati, Eka Darmawan mengatakan kunjungan WHO ke Puskesmas Kecamatan Kramat Jati bertujuan untuk melihat langsung penanganan penyakit TB (Tuberculosis).

“Hari ini kita kedatangan perwakilan dari 32 negara yang tergabung dalam WHO, berkaitan dengan penanganan dengan penyaluran TB,” ujar Eka Darmawan di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (17/7/2019).

Baca Juga:

Eka menerangkan bahwa, penanganan kasus TB di lingkungannya merupakan bentuk keseriusan dari aparatur Kecamatan Kramat Jati.

“Kasus TB, tahun 2018 sudah 3.000 lebih, maka itu kita melakukan penanganan TB tersebut untuk mencapai bebas TB di tahun 2030,” terangnya.

Kemudian Eka menyebutkan sudah ada 24 klinik yang melakukan MoU dengan pihaknya untuk ditangani secara intensif. “Jadi ketika menemukan kasus TB langsung koordinasi dengan kita dalam rangka penanganan,” tuturnya.

Kecamatan Kramat Jati di tahun 2017, mendapatkan penghargaan dari WHO sebagai kawasan yang mengidentifikasi secara besar kasus TB. “Tahun 2017 dapat penghargaan dari WHO, berkaitan dengan mengidentifikasi TB terbesar,” pungkasnya.

(ysw)

Imigrasi Sita Celurit dari Calon Jamaah Haji Kloter 33 Jawa Barat

loading…

Petugas memperlihatkan celurit mini dan gunting yang disita dari calhaj di Asrama Haji Bekasi.Foto/SINDOnews/Abdullah M Surjaya

BEKASI – Calon jamaah haji (Calhaj) Kloter 33 asal Cimahi, Jawa Barat, kedapatan membawa celurit mini saat pemeriksaan barang bawaan di Asrama Haji Embarkasi Jakarta-Bekasi di Jalan Kemakmuran, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Rabu (17/7/2019). Senjata tajam tersebut langsung diamankan petugas Imigrasi.

Hal itu terungkap saat petugas melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan calon jamaah haji menggunakan perangkat X-Ray dan alat pendeteksi logam atau metal detektor. Awalnya petugas Imigrasi dari Kanwil Jawa Barat sempat curiga dengan tas jinjing dari calon jamaah kloter 33 asal Kota Cimahi tersebut.

Saat diperiksa, petugas mendapati senjata tajam jenis celurit mini dari dalam tasnya. Petugas sempat bertanya, namun lelaki paruh baya itu justru bergegas ke rombongan bus untuk menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Namun, barang tajam yang disita, sedangkan calon jemaah tetap berangkat ke Arab Saudi.

Baca Juga:

Tidak hanya itu, beberapa calon jamaah haji lainnya bahkan ada yang mengakali senjata tajam tersebut dengan membungkusnya menggunakan aluminium foil. Hal ini dilakukan untuk mengelabui pemeriksaan yang dilakukan petugas. Akan tetapi, peralatan yang dimiliki petugas tetap dapat membacanya.

Saat dibuka, petugas kembali menemukan senjata tajam berupa gunting yang diklaim calon jamaah akan digunakan untuk keperluan memasak di Tanah Suci Mekkah.”Kami tidak mengetahui adanya larangan membawa gunting di dalam tas karena tidak diberitahu petugas sebelumnya,” kata Sudarsono, calhaj Kloter 33 asal Kota Cimahi.

Salah seorang petugas dari Kanwil Jawa Barat, Sahuri mengatakan sebetulnya peralatan seperti itu bisa dibawa calon jamaah, hanya saja disimpan di dalam koper yang lebih dulu di antar ke Bandara Soekarno-Hatta. “Kalau disimpan di dalam tas jinjing untuk ditaruh di kabin pesawat memang dilarang karena itu sudah ada aturannya,” katanya.

Sekretaris Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Jakarta-Bekasi, Ajam Mustajam mengatakan, petugas sudah menginformasikan kepada para calon jamaah haji mengenai barang yang dilarang untuk dibawa dalam penerbangan menuju Tanah Suci Mekkah.

Mereka dilarang membawa benda yang dianggap mengancam keselamatan penerbangan maupun peralatan yang dianggap berlebih seperti korek api, senjata tajam, penanak nasi, kompor gas dan sebagainya.”Informasi mengenai larangan membawa benda sudah kita sampaikan, termasuk obat – obatan,” katanya.

Berdasarkan data yang diperoleh, total calon jamaah haji dari Provinsi Jawa Barat mencapai 39.770 orang yang terbagi dalam 97 kloter dengan tiap kloter ada 410 calon haji. Untuk Kota Bekasi tercatat ada 2.731 orang yang diberangkat melalui 10 kloter dari Asrama Haji Embarkasi Jakarta-Bekasi.

10 kloter itu diantaranya kloter 4, 21 dan 27 yang diberangkatkan pada gelombang pertama. Sedangkan gelombang kedua terdiri dari kloter 46, 50, 75, 81, 91, 95 dan 97.

(whb)

Pekan Depan, Kendaraan Tak Lolos Uji Emisi Dilarang Parkir di Walkot Jakut

loading…

Mobil tengah diuji emisi. Foto/Dok/SINDOphoto

JAKARTAPemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara tak akan bertoleransi terhadap kendaraan yang tidak lolos uji emisi. Kendaraan tersebut juga dilarang parkir di lingkungan Pemkot Jakarta Utara.

Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim mengatakan, akan mensanksi pemilik kendaraan roda empat yang tidak merawat kendaraannya. Sehingga berdampak pada pencemaran lingkungan, khususnya polusi udara melalui lebihnya gas buang karbon monoksida (CO) yang dikeluarkan kendaraan.

“Pelaksanaan itu diterapkan mulai Senin (22 Juli 2019) pekan depan. Saat ini masih kami sosialisasikan dengan memberikan pelayanan Uji Emisi gratis selama dua hari,” kata Ali saat ditemui di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Rabu (17/7/2019).

Baca Juga:

Dalam pelaksanaan yang dilakukan dengan pengecekan aplikasi berbasis android bernama ‘E-UJI EMISI’. Mereka nantinya akan langsung dicek petugas Pengamanan Dalam (Pamdal), di setiap gerbang masuk kantor Wali Kota Jakarta Utara.

Termasuk Kendaraan Dinas Operasional (KDO) maupun kendaraan pribadi milik Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak lulus uji emisi. Ali menegaskan, tidak diperbolehkan parkir di gedung parkir maupun di halaman kantor Wali Kota Jakarta Utara. Namun bagi tamu (masyarakat), masih diberikan toleransi untuk parkir di halaman kantor.

“Pengecekannya disesuaikan jam masuk kerja, Pukul 06.30 WIB. Dilakukan hingga sore hari untuk mengecek kendaraan tamu (masyarakat). Kami juga menugaskan banyak petugas untuk mengurai kemacetan,” katanya.

Untuk itu, dia mengimbau, pemilik kendaraan untuk segera menyervis kendaraannya di bengkel resmi yang terdapat uji emisi atau melihat rekomendasi melalui aplikasi E-UJI EMISI.

Bahkan disarankannya untuk mengubah pola hidup dengan beralih menggunakan kendaraan umum. Hal tersebut sangat berdampak bagi perbaikan kualitas udara di DKI Jakarta.

“Kepada masyarakat Jakarta Utara mari kita mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan beralih menggunakan moda transportasi umum yang ramah lingkungan. Supaya bisa mengurangi pencemaran polusi udara,” pungkasnya.

(mhd)

Kurangi Polusi, Pemkot Jakut Gelar Uji Emisi untuk Kendaraan Dinas

loading…

Wali Kota Jakarta Utara, Syamsuddin Lologau dan Wakil Wali Kota Ali Maulana Hakim saat melakukan uji emisi salah satu kendaraan.Foto/Istimewa

JAKARTA – Pemkot Jakarta Utara menggelar uji emisi di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, pada Rabu (17/7/2019). Puluhan kendaraan roda empat miliki Aparatur Sipil Negara (ASN), baik kendaraan dinas operasional maupun pribadi melakukan uji emisi tersebut.

Wali Kota Jakarta Utara, Syamsuddin Lologau menerangkan uji emisi dilakukan demi mengurangi polusi udara di Jakarta. Karena itu, dalam uji ini tak hanya ASN, tapi pengunjung juga melakukan uji emisi.

“Pelaksanaan uji emisi ini kita lakukan selama dua hari, hari ini dan Kamis besok,” kata Syamsuddin saat ditemui di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Rabu (17/7/2019)

Baca Juga:

Dalam uji emisi kali ini, Syamsuddin menerapkan aplikasi berbasis android bernama ‘E-UJI EMISI’. Dari aplikasi itu, hasil uji emisi dapat terlihat dengan mencantumkan nomor kendaraan.

Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim meyakini, uji emisi ini dapat membantu dalam meminimalisir dampak polusi udara di Jakarta. Uji emisi ini, lanju dia untuk memastikan kendaraan terawat dengan baik sehingga karbon monoksida (CO) yang dikeluarkan tidak berlebihan.

“Kita ketahui bahwa polusi udara terbesar dikeluarkan dari transportasi (kendaraan bergerak). Ini yang kita tekankan agar pemilik kendaraan merawat betul kendaraannya sehingga tidak mencemari lingkungan terutama polusi udara,” tuturnya.

Uji emisi yang digelar pukul 08.00-10 WIB ini dilakukan terhadap 55 kendaraan berbahan bensin dan 13 kendaraan berbahan solar. Hasilnya, 52 kendaraan berbahan bensin dinyatakan lulus dan tiga kendaraan lainnya dinyatakan tidak lulus uji emisi. Sedangkan untuk kendaraan berbahan solar tercatat sembilan kendaraan lulus dan empat kendaraan dinyatakan tidak lulus uji emisi.

(whb)

Divonis 9 Tahun Penjara, Artis Steve Emmanuel Diskusikan Upaya Banding

loading…

Artis Steve Emmanuel berdiskusi dengan kuasa hukum. Foto: Okezone

JAKARTA – Kuasa hukum artis Steve Emmanuel, Firman Chandra, tengah mempersiapkan upaya hukum selanjutnya atas putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, yang memvonis kliennya 9 tahun penjara. Ia bersama Steve akan berdiskusi dengan pihak keluarga untuk menentukan upaya hukum yang bakal diambil.

“Kami diberikan waktu (majelis hakim) menentukan upaya hukum berikutnya. Kami akan diskusikan apakah melakukan upaya hukum biasa, yakni banding ataukah upaya hukum luar biasa, yakni PK (Peninjauan Kembali),” ujar Firman kepada wartawan, Rabu (17/7/2019).

Pihaknya diberikan waktu selama 7 hari atau hingga Selasa, 23 Juli 2019, untuk menetukan upaya hukum berikutnya atas vonis Steve. Pihaknya memang bersyukur dengan vonis majelis hakim PN Jakarta Barat itu. Sebab vonis itu membebaskan kliennya dari tuduhan pengedar narkoba.

Baca Juga:

Tuduhan itu masuk dalam pasal 114 ayat 2 UU tentang Narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dengan vonis itu, membuktikan bahwa kliennya hanya sebagai pemakai. (Baca juga: Dilimpahkan ke Kejari Jakbar, Steve Emmanuel Terancam Hukuman Mati)

“Permasalahannya, kenapa tidak dimasukkan Pasal 127, akhirnya Steve tak bisa direhabilitasi. Padahal Steve hanya sebagai pemakai, semua saksi yang meringankan dan ahli (menyebut) bahwa Steve pemakai. Steve mengalami kronik kekambuhan akut, solusinya cuma satu, direhab,” tuturnya.

PN Jakarta Barat kemarin telah membacakan putusan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba yang menyeret Steve Emmanuel. Majelis Hakim menyatakan Steve bersalah atas dakwaan subsider yakni melanggar Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35/2009 tentang Narkotika, lantaran terbukti menyimpan narkotika golongan I lebih dari lima gram.

Diakui Firman, kliennya cukup syok dan kecewa dengan putusan hakim itu. Hal itu mengingat semua saksi menyatakan bahwa Steve sepatutnya mendapatkan rehabilitasi atas penyakit kambuhannya itu. (Baca juga: Terjerat Narkoba, Steve Emmanuele DItangkap Polisi)

“Namanya orang dihukum kan pasti kecewa, itu pasti (syok), karena Steve dari awal berharap direhab. Apalagi semua saksi menyatakan Steve harusnya direhab. Kalau dihukum 9 tahun, itu terlalu lama,” tukasnya.

Kendati demikian, pihaknya tetap menghormati putusan hakim yang dianggap sudah adil. Sebab putusan itu memenuhi azas peradilan, azas sesuai hukum acara persidangan hukum pidana. Semua prosesnya itu sudah dilewati.

“Apalagi majelis memiliki hak preogratif untuk memutuskan Steve dengan vonis 9 tahun dikurangi masa penahanan,” pungkasnya.

(thm)

TNI Edukasi Pelajar Tangerang Gunakan Media Sosial

loading…

Kapten Arh Aris Supriyadi saat memberikan materi di hadapan siswa SMKN 2 Sepatan, Tangerang.Foto/Istimewa

JAKARTA – Satgas TMMD ke-105 Kronjo Kodim 0510/Tigaraksa memberikan edukasi penggunaan media sosial (medsos) kepada puluhan siswa SMKN 2 Sepatan, Kabupaten Tangerang. Edukasi ini dinilai penting karena tantangan berat yang dihadapi kaum remaja saat ini yaitu infeksi informasi.

Kapten Arh Aris Supriyadi dari Bintaldam Jaya mengatakan, saat ini informasi dapat beredar dengan luas, apapun mudah didapatkan melalui internet dan media sosial. Namun, tak semua informasi tersebut baik untuk dikonsumsi.

Aris mencontohkan, soal peredaran hoaks yang sering meresahkan masyarakat, meski tidak jelas asal-usul serta kebenarannya itu, masih saja ada yang memercayainya. “Hoaks menjadi fenomena menarik untuk dikaji, sebab meski seringkali masyarakat diberikan edukasi, ada undang-undang yang mengatur, namun masih saja ada korban. Nah, hal demikian mengatasinya harus dari akar,” kata Aris di hadapan puluhan siswa SMKN 2 pada Selasa, 16 Juli 2019 kemarin.

Menurut dia, penyelesaian terkait hoaks dari akar masalah, yaitu dengan meningkatkan kecerdasan dan sikap kritis masyarakat terhadap sebuah informasi. Pendekatan demikian menjadi benteng kokoh menghadapi perang informasi.

“Meningkatkan kemampuan literasi itu harus dimulai sejak dini. Kaum remaja kita yang notabene menjadi pengguna aktif media sosial harus dibekali perangkat berpikir kritis, agar mereka tidak mudah menjadi korban berbagai kelompok kepentingan, terlebih paham yang bertentangan dengan Pancasila,” ujarnya.

Sebelumnya, Dansatgas TMMD 105 Kronjo, Letkol Inf Parada Warta Nusantara Tampubolon mengatakan, penyuluhan itu merupakan kegiatan bakti nonfisik TMMD. Tujuannya, menamankan nilai-nilai positif bagi para siswa sekolah tingkat menengah atas.

Parada memandang penting upaya itu dilakukan mengingat tantangan yang dihadapi kaum milenial saat ini semakin berat.”Kami berusaha menanamkan nilai-nilai positif agar adik-adik kita terhindar dari berbagai pengaruh buruk yang dapat merusak mental dan karakter mereka,” kata Parada.

Selain itu, penyuluhan yang juga melibatkan institusi lain seperti Polri, Perguruan Tinggi dan Pemerintah Kabupaten Tangerang juga bagian dari gerakan revolusi mental yang dicanangkan pemerintah.

“Mengokohkan mental generasi muda adalah tugas dan tanggung jawab bersama. Kami berusaha mewujudkannya dengan berbagai pendekatan, salah satunya penyuluahan kepada kaum milenial selama program TMMD 105 Kronjo,” ucapnya.

(whb)

Terkait Laporan Fairuz, Tessa Mariska Dimintai Keterangan di Polda Metro

loading…

Kuasa hukum Tessa, Indra Tarigan mengatakan, kliennya mendatangi Polda Metro Jaya karena akan dimintai keterangannya terkait percakapan pesan Whats App antara Tessa dengan Barbie Kumalasari, Rabu (17/7/2019). Foto/SINDOnews/Aries Sandita Murti .

JAKARTA – Selain istri Galih Ginanjar, Barbie Kumalasari, polisi juga meminta keterangan dari Tessa Mariska sebagai saksi dalam kasus video ikan asin tersebut.

Kuasa hukum Tessa, Indra Tarigan mengatakan, kliennya mendatangi Polda Metro Jaya karena akan dimintai keterangannya terkait percakapan pesan Whats App antara Tessa dengan Barbie Kumalasari. Adapun kliennya hanya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Menurutnya, kliennya tidak ada sangkut pautnya dengan keterlibatan kasus yang kini tengah menjerat Galih Ginanjar itu. “Mungkin kemarin karena handphonenya Kumalasari di sita, ada pembicaraan (Tessa dan Berbie) di situ sehingga kita dipanggil gitu,” ujarnya pada wartawan, Rabu (17/7/2019).

Baca Juga:

Sementara itu, Tessa menambahkan, dia pun bakal menjelaskan semua yang diketahuinya pada penyidik secara kooperatif. Apalagi, dia hanya diperiksa sebagai saksi saja dalam kasus itu.

“Jadi sebagai saksi saja karena kita berteman kan dan satu grup. Mungkin handphone Kumala disita ada percakapan di grup kali ya, jadi kita hanya menceritakan apa percakapan di grup,” katanya.

(ysw)

Anies Baswedan Rekomendasikan Perpanjang Masa Jabatan Sekda DKI Saefullah

loading…

MAsa jabatan Sekda DKI Saefullah diperpanjang karena memiliki kinerja yang baik. Foto: dok/SINDOphoto

JAKARTA – Masa jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah diperpanjang setelah lima tahun menjabat. Ini sesuai dengan rekomendasi dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta Chaidir mengatakan, perpanjangan masa jabatan Sekda sesuai dengan rekomendasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena kinerja Saefullah yang dinilai baik.

“Bukan pensiun, masa jabatan Pak Sekda itu sudah lima tahun. Namun diperpanjang kembali dalam surat perpanjangan, itu sudah turun dari Kemendagri. Pak Sekda kan masih bagus kinerjanya, kompetensi masih bagus,” kata Chaidir saat dikonfimasi, Rabu (17/7/2019).

Baca Juga:

Sekadar informasi, Saefullah menjabat sebagai Sekda DKI ketika dilantik pada 11 Juli 2014 silam. Lima tahun menjabat, kini masa jabatan tersebut sudah habis.

Chaidir menambahkan, perpanjangan jabatan yang diberikan kepada Saefullah ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun Chaidir menuturkan tak ada ketentuan mengenai batas waktu perpanjangan jabatan tersebut.

Hal ini, mengacu kepada kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi.

Berdasarkan ketentuan pasal 117 UU nomor 15 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ditegaskan bahwa jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 tahun.

Jabatan tersebut dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja kesesuaian kompetensi dan kebutuhan instansi yang telah dapat persetujuan dinas kepegawaian dan berkoordinasi dengan KSN.

“Ketentuannya begitu, jadi gak ada ketentuan (maksimal lima tahun lagi) itu. Tergantung Gubernur iya,” katanya.

(ysw)

Besok, Ketua Fraksi Demokrat Akan Laporkan Rian Ernest ke Polisi

loading…

JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta, Taufiqqurrahman bakal melaporkan politikus PSI (Partai Solidaritas Indonesia), Rian Ernest ke polisi terkait pernyataan Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta tersebut yang menuduh adanya politik uang dalam proses pemilihan Wagub DKI Jakarta.

Taufiqqurrahman mengatakan, laporan itu akan dibuat pada Kamis, 18 Juli 2019 besok di Polda Metro Jaya. Pasalnya, dia tak bisa membuat laporan pada Rabu (17/7/2019) ini karena adanya kegiatan lainnya.

“Rencananya saya melaporkan PSI ke Polda Metro Jaya, tapi besok karena hari ini saya ada kesibukan lain,” kata Taufiq saat dikonfirmasi, Rabu (17/7/2019).(Baca: Soal Tudingan Politik Uang, Anggota DPRD DKI Polisikan Politisi PSI)

Baca Juga:

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta itu tak bisa memastikan jam berapa akan membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Hanya saja dia bakal menginformasikannya lebih lanjut bila hendak membuat laporan itu.”Nanti saya kabari lagi pukul berapanya saya ke Polda besok ya,” ucapnya.

(whb)

Barbie Kumalasari Kembali Jalani Pemeriksaan di Polda Metro Jaya

loading…

Artis Barbie Kumalasari memenuhi panggilan polisi untuk menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai saksi dalam kasus video ikan asin yang menjerat suaminya itu, Galih Ginanjar di Mapolda Metro Jaya, Rabu (17/7/2019). Foto/SINDOnews/Ari Sandita Murti

JAKARTA – Artis Barbie Kumalasari memenuhi panggilan polisi untuk menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai saksi dalam kasus video ikan asin yang menjerat suaminya itu, Galih Ginanjar. Adapun Galih telah ditetapkan sebagai tersangka bersama pasangan YouTuber Rey Utami dan Pablo Benua.

Barbie Kumalasari datang ke Polda Metro Jaya pada Rabu (17/7/2019) siang, sekitar pukul 11.00 WIB untuk diperiksa terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Fairuz A Rafiq. Namun, dia menghindari awak media yang menunggu kedatangannya di gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Kepada awak media, dia pun tak berkomentar banyak tentang pemeriksaannya itu. Dia hanya meminta agar semua orang mau mendoakannya agar pemeriksaannya kali ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. (Baca: Artis Galih Ginanjar, Rey Utami, dan Pablo Benua Jadi Tersangka)

Baca Juga:

“Doakan saja,” katanya memasuki gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Rabu (17/7/2019).

Adapun Barbie sejatinya di panggil polisi untuk menjalani pemeriksaan lanjutannya di Polda Metro Jaya pada Senin, 15 Juli kemarin. Namun, dia tak bisa hadir karena sakit sehingga polisi melakukan penjadwalan ulang pemeriksaannya itu di hari ini.

(ysw)

Gerindra Sebut Wakil Ketua PSI DKI Sedang Berhalusinasi

loading…

JAKARTA – DPD Partai Gerindra DKI menilai Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest Tanudjaja tengah berhalusinasi dengan menuduh adanya politik uang politik uang dalam proses pemilihan Wakil Gubernur DKI.

Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI, Syarif meminta Erenst membuktikan pernyataannya tersebut dengan membeberkan bukti-bukti transaksi politik.”Dia kan sedang berhalusinasi. Ditanya buktinya, engak punya,” kata Syarif saat dihubungi wartawan, Rabu (17/7/2019).

Syarif mendukung langkah Fraksi Demokrat yang mau mempolisikan Rian Ernest ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan penyebaran berita bohong karena pernyataannya tersebut.Meski begitu Syarif tak mau ikut-ikutan melapor, karena menganggap pernyataan Rian Ernest tak penting untuk ditanggapi.

Baca Juga:

“Ya bagus (Dipolisikan). Kalau dari saya enggak, enggak penting. Kalau ada dari Gerindra yang ikutan ya bagus, tapi kalau saya sih enggak,” tegasnya.

Pernyataan Rian Ernest soal politik uang pada pemilihan Wagub DKI ramai-ramai dikecam oleh anggota legislatif Kebon Sirih. Mereka meminta Rian memberikan bukti atas pernyataannya tersebut. “Saya dari Fraksi Nasdem merasa PSI juga harus membuktikan apa yang dia sampaikan itu tidak melanggar aturan yang ada,” kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus.

Tak hanya itu dua politkus dari PKS dan Gerindra sebagai partai pengusung Cawagub juga tak tinggal diam atas pernyatan Rian. Ketua Fraksi PKS Abdurahman Suhami meminta bukti tudingan itu karena pernyatan bisa merusak marwah institusi DPRD DKI.

“Pertama yang menuduh itu harus membuktikan. Jadi itu bisa menjatuhkan anggota dewan. Kalau dibilang begitu bisa menjatuhkan anggota dewan dan bisa mencemarkan nama baik,” ujar Suhaimi.

(whb)

Dalami Channel YouTube Rey dan Pablo, Polisi Surati Lembaga Sensor

loading…

JAKARTA – Polda Metro Jaya menyurati Lembaga Sensor Film untuk meminta klarifikasi tentang video-video di vlog milik pasangan YouTuber Rey Utami dan Pablo Benua. Ini dilakukan guna mengetahui apakah materi video-video tersebut telah lulus sensor atau tidak.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, penyidik telah mengirimkan surat ke Lembaga Sensor Film hendak meminta keterangan apakah video di vlog milik Rey dan Benua sudah lulus sensor ataukah bagaiamana.”Dalam video tersebut ada tulisan bahwa lulus dari Lembaga Sensor Film, makanya kita ingin meminta keterangan dari lembaga tersebut,” kata Argo saat dikonfirmasi, Rabu (17/7/2019).

Argo melanjutkan, penyidik juga ingin meminta tanggapan dari Lembaga Sensor Film untuk mengetahui tentang video-video yang telah dibuat oleh pasangan YouTuber itu. Sebab, ada banyak video yang telah dibuat oleh keduanya.

Baca Juga:

“Kita kroscek apakah benar seperti itu,” katanya.(Baca: Artis Galih Ginanjar, Rey Utami, dan Pablo Benua Jadi Tersangka)

(whb)

Tahun Ini Pemkot Jakpus Targetkan 2.000 Kendaraan Uji Emisi

loading…

JAKARTA – Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat mengadakan uji emisi kendaraan bermotor di beberapa lokasi. Kegiatan ini dilakukan guna meminimalisir polutan dari asap kendaraan yang lalu lalang di Jakarta.

Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat, Marsigit mengatakan, uji emisi kendaraan bermotor hari ini diadakan di Jalan Asia Afrika, tepatnya di Pintu Satu Senayan. Sedangkan, pada Kamis, 18 Juli 2019 besok uji emisi kendaraan bermotor diadakan di Jalan Medan Merdeka Utara dan Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat.

“Uji emisi dimulai dari pukul 08.00-15.00,” kata Marsigit saat dikonfirmasi pada Rabu (17/7/2019). Menurut Marsigit, kegiatan ini rutin diadakan pada tiap tahunnya, guna meminimalisir polutan dari asap kendaraan yang lalu lalang di Jakarta.

Baca Juga:

Selain itu juga bertujuan untuk menciptakan kualitas udara di Jakarta bebas dari polusi kendaraan bermotor. Dalam kegiatan uji emisi kendaraan bermotor pada tahun ini, Marsigit menyatakan bahwa pihaknya menargetkan 2.000 kendaraan yang ikut dalam uji emisi.

“Kita juga melakukan traffic counting dan roadside di beberapa titik di Jakarta Pusat,” ucapnya

(whb)

Pemkot Depok Berencana Putar Lagu di Lampu Merah

loading…

Rencana Pemerintah Kota Depok memutar lagu di setiap lampu merah ramai dibicarakan. Warga berpendapat wacana tersebut kurang efektif. (Ist)

DEPOK – Rencana Pemerintah Kota Depok memutar lagu di setiap lampu merah ramai dibicarakan. Warga berpendapat wacana tersebut kurang efektif.

Dalam lagu itu terdapat pesan-pesan ketertiban lalu lintas. Yang pada maksud dan tujuannya adalah imbauan agar pengedara patuh terhadap aturan. “Pesan tersebut bisa berupa lagu, atau pun imbauan dan ajakan agar pengendara mematuhi peraturan yang ada,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Dadang Wihana, Selasa (16/7/2019.

Disebutkan, wacana tersebut merupakan bagian dari upaya menyusun konsep traffic management. Pemutaran lagu di traffic light itu adalah bagian kecil dari konsep tersebut. “Perlu kami luruskan terkait informasi yang tersebar dimasyarakat terkait traffic light bermusik, itu adalah salah satu bagian dari konsepsi yang kami kembangkan dalam rangka menyusun konsep traffic management,” paparnya.

Baca Juga:

Dadang mengatakan, salah satu bagian konsep tersebut adalah mengoptimalkan traffic light yang sudah terkoneksi dengan area traffic control system (ATCS). “Jadi ketika lampu merah menyala, dimana disitu ada durasi 45 hingga 60 detik. Kalau biasanya dengan bunyi yang bermacam-macam misalnya ‘tut-tut’, kita optimalkan bunyi-bunyian itu dengan pesan-pesan ketertiban lalu lintas,” tukasnya.

Lebih lanjut dikatakan, lagu tersebut tidak akan terus diputar sepanjang hari. “Jadi tidak benar kalau ada anggapan bahwa musik itu sepanjang hari diputar di traffic light. Tentunya kami juga memperhatikan dengan kondisi sosial di Kota Depok, dengan kegiatan-kegiatan ibadah dan lain-lainnya,” pungkasnya.

(nag)

Jika Tak Bisa Buktikan Politik Uang, PSI Cuma Lempar Bola Liar

loading…

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago.Foto/SINDOphoto/Dok

JAKARTA – Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, Rian Ernest Tanudjaja diminta untuk segera membuktikan tuduhan adanya politik uang dalam pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI. Jika tak bisa membuktikan, PSI cuma melempar bola liar.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, sebaiknya PSI bisa segera membuktikan tuduhan tersebut.”Jadi, ketika tidak bisa membuktikan, PSI cuma melempar bola liar, kembali lagi ke PSI. Dia menyerang ke dewan yang mengurusi pemilihan wagub menuding ada transaksi politik, malah diserang balik kan, diminta buktikan oleh PKS, Gerindra, bahkan PDIP, mereka enggak bisa mengungkap,” kata Pangi saat dihubungi SINDOnews pada Rabu (17/7/2019).

Pangi menambahkan, bola liar politik uang yang dilempar PSI itu bisa saja sebagai strateginya dalam mencari muka kepada para senior legislatif Kebon Sirih.”Hal lain, bisa saja ini strategi politik PSI yang ingin menampakkan wajah ke DPRD, senior-senior mereka nanti, kalau mereka ini kecil-kecil cabai rawit,” ujarnya.

Baca Juga:

Di sisi lain, bisa saja PSI juga ingin mengkritik soal lamanya proses pemilihan orang nomor dua di Pemprov DKI itu.”Mereka ingin menunjukkan eksistensi, dan membuka tradisi buruk partai lama, dengan lamanya pemilihan wagub serta kesan tertutup. PSI memberikan sinyal peringatan dini,” ucapnya.

(whb)