Buruh Tolak Kenaikan UMP Tahun 2020 Sebesar 8,51 Persen

loading…

Ilustrasi, buruh perusahaan automotif. Foto: dok/SINDOphoto

JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 8,51 persen sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan.

KSPI menilai, kenaikan itu sejatinya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015) yang selama ini ditolak oleh buruh Indonesia.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah segera merevisi PP 78/2015, khususnya terkait dengan pasal mengenai formula kenaikan upah minimum.

Baca Juga:

“Dengan demikian, dasar perhitungan UMP harus didahului dengan survei kebutuhan hidup layak di pasar,” kata Iqbal ketika dihubungi SINDOnews, Jumat 18 Oktober 2019.

Selanjutnya, Iqbal menuturkan, KHL yang digunakan dalam survei pasar adalah KHL yang baru, yang sudah ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Adapun KHL yang baru tersebut berjumlah 78 item dari yang sebelumnya 60 item. (Baca: UMP Diusulkan Naik 8 Persen, Pemprov DKI Ambil Keputusan 23 Oktober)

Menurut Iqbal KHL baru sudah disepakati Dewan Pengupahan Nasional yang ada 78 item. Namun demikian, KSPI menghitung KHL baru seharusnya berjumlah 84 item.

Iqbal menegaskan, jika perhitungan kenaikan upah minimum dihitung berdasarkan KHL yang baru, maka kenaikan upah minimum tahun 2020 berkisar 10-15 persen. “Oleh karena itu, buruh menolak kenaikan upah minimum sebesar 8,51 persen,” ujarnya.

Iqbal menyatakan, di dalam UU Ketenagakerjaan telah diatur mengenai dasar hukum kenaikan UMP/UMK, yakni harus menghitung KHL dari survei pasar.

Setelah hasil survei didapat, besarnya kenaikan upah minimun dinegosiasi dalam Dewan Pengupahan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor yang lain.

Terakhir sebagai langkah tindak lanjut, Iqbal berniat kembali menemui Presiden Jokowi untuk meminta agar segera membentuk Tim Revisi PP No 78 Tahun 2015 sesuai janji presiden yang disampaikan saat May Day 2019 dan pertemuan dengan KSPSI dan KSPI pada tanggal 1 Oktober 2019. (Baca juga: Google, Brand Terkuat yang Lahir dari Salah Ketik)

Sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI mengaku belum memutuskan besaran kenaikan UMP DKI Jakarta. Kepala Disnakertrans DKI Andri Yansyah mengatakan, jika kenaikan UMP hanya dikisaran 8 persen, berarti UMP DKI 2020 dikisaran Rp4,2 juta dari Rp3,9 juta.

Kendati demikian, Andri enggan memastikan kisaran jumlah tersebut, karena belum masuk ke tahap final. Dia meminta agar masyarakat tenang, karena masih ada tahapan lain untuk menentukan kisaran gaji di DKI Jakarta.

“Saat ini masih belum dapat ditentukan berapa banyak kisaran gaji yang akan diperoleh, karena baru akan memulai rapat,” ujarnya.

(ysw)

Dishub Akan Lakukan Ini untuk Dorong Pemilik Mobil Wajib Miliki Garasi

loading…

Petugas Dishub menderek mobil yang parkir sembarangan. Foto: dok/SINDOphoto

JAKARTA – Dinas Perhubungan DKI Jakarta tengah mencari solusi terbaik untuk menerapkan Peraturan Daerah (Perda) 5 tahun 2014 tentang transportasi. Dimana dalam pasal 140 butir pertama menyatakan bahwa setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi.

“Iya betul (Perda ini) belum jalan,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota DKI Jakarta Jumat (18/10/2019).

Syafrin mengatakan, karena Perda belum berjalan maka pihaknya juga belum dapat menegakan hukum bagi para pelanggar yang memiliki kendaraan tapi memarkirnya di pinggir jalan. (Baca: Beli Mobil di DKI Harus Ada Surat Keterangan Punya Garasi dari RT)

Baca Juga:

“Kami akan sosialisasikan, beri pemahaman, akan diskusikan langkah ke depan dalam konteks penegakan hukumnya,” paparnya.

Untuk itu, ujar Syafrin, pihaknya berharap pihak dealer meminta calon pembeli mobil untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki garasi. “Ini yang sedang kita sosialisasikan,” ucapnya.

Kendati demikian, Syafrin menegaskan akan berencana menerapkan satu opsi malalui cara kerjasama dengan polisi untuk tidak memberikan izin perpanjangan pajak bila pemilik kendaraan tak memiliki garasi. (Baca juga: Wajib Memiliki Garasi, Efektif Kurangi Mobil di Jalan)

“Kita sedang kaji opsi dimana bagi pemilik kendaraan yang tak memiliki garasi tidak akan diberikan izin perpanjangan pajak,” imbuhnya.

(ysw)

Sengketa Lahan, Warga Minta Pemkot Tangsel Patuhi Rekomendasi Komnas HAM

loading…

Asisten Daerah 1 Pemkot Tangsel, Rahmat Salam, saat menerima pengaduan warga yang tergabung dalam FKMTI. Foto/Hambali

TANGERANG SELATAN – Sengketa dalam bentuk penguasaan lahan warga oleh pengembang masih banyak terjadi di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Modusnya bermacam-macam, termasuk dengan melibatkan oknum pejabat tertentu dalam memanfaatkan surat girik ahli waris.

Kasus terbaru dialami Sutarman, tanah warisan keluarganya seluas sekira 2,5 hektare kini telah berubah wujud. Pengembang menguasai lahan itu dan membangun perumahan elit. Bertahun- tahun dia menempuh berbagai cara, namun hingga saat ini perjuangan itu belum berhasil.

“Kami sudah menyurati ibu Wali Kota sebanyak enam kali, tapi belum ada tanggapan. Kami punya hak atas tanah kami, kami hanya minta Ibu Wali Kota mematuhi surat dari Komnas HAM, Ombudsman, dan juga ada dari Kemendagri yang meminta agar kasus pengaduan lahan ini ditindaklanjuti,” kata Sutarman di Balai Kota Tangsel, Maruga, Ciputat, Jumat (18/10/2019).

Baca Juga:

Diceritakan Sutarman, bahwa mulanya girik milik orang tuanya, Rusli Wahyudi, dititipkan di Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Serpong, pada tahun 1993 lalu. Penitipan itu dilakukan guna penyelesaian sengketa tanah. Terlampir pula surat tanda-terima oleh Kepala Desa saat itu.

Namun tiba-tiba pada tanggal 1 Agustus 2018, Lurah Lengkong Gudang Timur mengeluarkan surat bernomor : 145/65/Kel.LGT/2018, di mana menyatakan bahwa girik nomor 913 Persil 36 dan 4 milik orang tua Sutarman tidak ditemukan. Dikatakan alasannya, jika hal itu terjadi akibat pemekaran wilayah dari Lengkong Gudang menjadi Lengkong Gudang Timur.

“Saya mulai curiga, karena ada catatan jual-beli girik tersebut. Kok bisa? sedangkan kami ahli waris sudah mencari kemana-mana girik itu, saat kami mau cari tahu jual-beli itu lalu ditutup-tutupi, makanya kemudian kami mengadukan hal ini,” imbuhnya.

Bertahun-tahun lamanya Sutarman mencari tahu di mana keberadaan girik tersebut. Di satu sisi, tanah yang tercantum dalam girik itu telah dibangun menjadi perumahan elit oleh pengembang. Kecurigaan Sutarman pun makin menjadi, dia menduga ada oknum yang sengaja bermain dan memanfaatkan girik tersebut.

“Perjuangan saya sudah kemana-mana, saya mengantongi juga surat kehilangan dari kepolisian tentang girik itu. Lalu saya sudah ke Ombudsman mengadukan Kelurahan Lengkong Gudang Timur soal hilangnya girik itu, saya juga sudah ke komnas HAM meminta dukungan agar kasus yang saya alami ini ditindaklanjuti. Saya sebagai warga negara tentu punya hak yang sama,” jelasnya.

Sutarman sendiri telah mengantongi dukungan dari putusan lembaga negara, seperti Ombudsman RI Provinsi Banten bernomor : 0044/Srt/0025-2018/SRG-04/IV/2018 tanggal 30 April 2018.

Surat Ombudsman itu ditujukan pada Lurah Lengkong Gudang Timur, di mana telah terjadi maladministrasi dalam menindaklanjuti permohonan pengembalian girik C.913 yang dahulu dititipkan di Kelurahan.

Begitu pula dengan surat yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri bernomor : 590/330/BAK, tanggal 24 Januari 2019. Surat ini meminta Gubernur Banten meneliti dan mengkaji laporan Sutarman, serta melaporkan hasilnya ke Kemendagri.

Berikutnya adalah putusan dari Komisi Informasi Provinsi Banten bernomor : 003/II/KIBANTEN-PS.2019. Isi surat memerintahkan Kecamatan Serpong agar memberikan informasi kepada pengadu (Sutarman) secara tertulis, mengenai hilangnya catatan jual beli tanah girik C913 Persil 36 dan 41 kepada pihak lain di Kecamatan Serpong.

Atas dasar itu, lanjut Sutarman, Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) RI mengeluarkan surat bernomor 0.714/R-PMT/VIII/2019, yang meminta Wali Kota Airin Rachmi Diany, agar memberikan perhatian serta menindaklanjuti hasil putusan tersebut. Paling lama selama 30 hari sejak surat diterima.

“Penting kami sampaikan bahwa hak warga negara atas kesejahteraan dan kepastian hukum dijamin dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 17 dan Pasal 36 ayat (1) dan (2), UU Nomor 39 Tahun 2009. Pengabaian terhadap hak warga negara merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Saudara selaku bagian dari pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban memenuhi hak asasi manusia warga Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8. 71 dan 72 UU Nomor 39 Tahun 1999,” bunyi petikan akhir dari surat Komnas HAM itu.

Dilanjutkan Sutarman, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menyatakan jika girik C milik orang tuanya itu tidak ditemukan di bagian arsip dan dokumen. Namun lagi-lagi dia merasakan ada kejanggalan, lantaran pengembang yang mencaplok lahannya justru mengantongi Hak Guna Bangunan (HGB).

“Ini sudah terang benderang menurut saya. Jadi kami tidak mau soal ini membuat gaduh, kami hanya minta Ibu Airin melaksanakan putusan Komnas HAM. Kami meminta Pemkot membuatkan girik pengganti atas hilangnya girik asli orang tua kami itu,” ucap Sutarman.

Sementara itu, Pemkot Tangsel yang diwakili Asisten Daerah (Asda) I, Rahmat Salam, menjelaskan jika Wali Kota Airin tengah memelajari kasus tersebut. Namun, dikatakannya, tak ada niatan dari Pemkot menghalang-halangi hak dari warganya.

“Pemkot tidak ada niat mengganjal atau menghalangi warganya yang meminta hak. Hanya saja belum ada titik temu saya berharap bisa duduk bersama membahasnya. Pengembang, warga dan pihak terkait saling bertemu,” terangnya.

Lebih lanjut, Rahmat pun menjamin akan memberikan sangsi tegas jika terbukti ada pihak Kelurahan maupun Kecamatan yang lalai hingga menyebabkan Girik warga hilang. Diakuinya, semenjak Kota Tangsel berdiri telah ada beberapa kasus sengketa serupa yang melibatkan warga dan pengembang.

“Kalau ada kelalaian, sangsinya sesuai aturan. Jadi memang sampai saat ini, beberapa kali terjadi sengketa antara pengembang dan warga, itulah perlunya kita harus duduk bersama memecahkan persoalan ini,” jelasnya.

Sementara itu, Forum Komunikasi Korban Mafia Tanah (FKMTI) menilai, Pemkot Tangsel mengabaikan perintah Presiden Jokowi untuk menyelesaikan konflik tanah antar warga dengan negara maupun antara warga dengan pengusaha.

“Rakyat dalam hal ini saudara Sutarman dipersulit untuk sekadar mengetahui informasi tentang status girik milik orang tuanya, apakah ada catatan jual-beli mengenai girik itu di Kecamatan Serpong,” ucap Agus Muldya, Sekjen FKMTI.

Dia mngingatkan, agar Wali Kota Airin tidak terperangkap jaringan mafia tanah yang terus mengulur-ulur waktu penyelesaian kasus perampasan tanah di wilayah Tangsel. Agus mencontohkan beberapa kasus perampasan tanah dengan modus memiliki HGB, namun tanpa membeli kepada pemilik yang sah.

“Modusnya begitu, para pengembang dan pengusaha bisa membangun sesuatu dengan dasar HGB. Sementara kok bisa HGB itu diperoleh, padahal pemiliknya yang sah tidak pernah menjualnya. Ini lah modus dari mafia tanah itu, kita semua harus bersatu melawan. Karena Pak Jokowi pun meminta secara cepat penyelesaian kasus sengketa seperti ini,” pungkasnya.

(ysw)

Bangun Kantong Parkir, Pemkot dan Pemkab Bogor Mulai Matangkan Lahan

loading…

Kantong parkir. Foto/Ilustrasi/SINDOnews

BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mulai mematangkan rencana persiapan pembangunan park and ride (kantung parkir) di masing-masing wilayahnya. Pasalnya, masing-masing daerah tetangga itu, telah menetapkan sejumlah lahan kantung parkirnya.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, terkait rencana yang bertujuan mendukung kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan dengan mengurangi jumlah kendaraan pribadi di Ibu Kota itu, sudah sejak awal melakukan persiapan, di antaranya telah menetapkan lokasi park and ride.

“Iya rencana awal kita sebagaimana yang diungkapkan pak wali (Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto), lahan yang akan dibangun park and ride itu ada di empat lokasi yakni Pasar Bogor, Kebun Raya Bogor (belakang museum Zoologi), Stasiun Bogor dan kawasan Bubulak. Tapi yang memungkinkan dari empat itu hanya dua yang sudah siap yaitu Pasar Bogor dan kawasan Bubulak,” kata Dedie di Bogor, Jumat (18/10/2019).

Baca Juga:

Lebih lanjut, ia mengungkapkan tahapannya dari kedua lokasi lahan yang akan dibangun itu saat ini sudah memasuki proses kajian dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor.

“Intinya untuk Bogor sendiri, saat ini sedang dimatangkan (rencana proyek pembangunan park and ride) di sekitar Pasar Bogor, tepatnya Jalan Klenteng Suryakancana dan di sekitar Terminal Bubulak. Dan sekarang sedang dalam pengkajian Dinas PUPR,” ungkapnya.

Dia juga menjelaskan alasan lebih memprioritaskan dua lokasi tersebut, ketimbang dua lokasi lainnya, khususnya di kawasan Stasiun Bogor, dikarenakan lahan tersebut sudah sejak lama dipersiapkan dan akan dikosongkan tahun depan.

“Iya alasan, kenapa kawasan Stasiun Bogor tidak diprioritaskan untuk proyek park and ride ini, karena lahannya belum tersedia. Kecuali rencana Lembaga Pemasyarakatan (LP) Paledang yang terletak di depan Stasiun Bogor itu jadi digeser ke Pasir Jambu, Sukaraja, Kabupaten Bogor, kemudian lahan LP itu bisa dipinjam pakai atau dihibahkan ke Pemkot Bogor untuk dimanfaatkan sebagai park and ride,” tuturnya.

Dia mengatakan rencananya selain mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor untuk park and ride ini, sangat berharap dari dana hibah Pemprov DKI Jakarta dan Jawa Barat. “Bentuknya hibah tapi untuk mekanismenya saya belum tahu,” tandasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, akan membangun kantong-kantong parkir di kota hujan sebagai salah satu upaya menata Kota Bogor, khususnya di bidang transportasi. Salah satunya yaitu park and ride di kawasan Pasar Bogor.

“Iya pembangunannya sendiri akan dibantu Pemprov DKI Jakarta dan lahan yang sedang dilirik untuk dibangun oleh Provinsi Jakarta adalah Pasar Bogor. Jadi, Pak Anis sudah sampaikan minatnya untuk membantu park and ride di Pasar Bogor, itulah yang kita akan ajukan dananya,” katanya.

Selain park and ride Pasar Bogor, pihaknya, pihaknya juga akan bekerjasama dengan LIPI sebagai pengelola Pusat Konservasi Tumbuhan (PKT) Kebun Raya Bogor dalam membangun kawasan parkir ini.

“Kalau untuk park and ride di Kebun Raya Bogor itu kita sudah berkomunikasi dengan LIPI rencananya dibelakang Museum Zoologi. Kemudian di titik lain, untuk lahan parkir kita akan kerja samakan dengan investor seperti di Stasiun Bogor dan di Terminal Bubulak,” jelasnya.

Menurutnya, jika park and ride Pasar Bogor dibangun diperkirakan dapat mengurangi kendaraan pribadi. Karena direncanakan bangunan park and ride itu dapat menampung 1.000 unit mobil. “Anggaran di park and ride Pasar Bogor itu butuh sekitar Rp300 miliar, dengan daya tampung 1.000 mobil. Untuk anggaran itu kita ajukan juga ke Jawa Barat, ada investor dan ada APBD,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin menyatakan kesiapannya membangun park and ride yang lahannya sedang dipersiapkan di dua loaksi yakni di Desa Cibanon, Sukaraja dan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

“Untuk park and ride yang di Desa Cibanon kita sudah menyiapkan lahan seluas dua hektar, sedangkan yang di Gunung Putri, lokasinya di salah satu kawasan Transit Oriented Development (TOD),” jelasnya.

Menurutnya, park and ride di Desa Cibanon, Sukaraja ini selain mendukung program Pemprov DKI Jakarta dalam mengurangi kendaraan pribadi yang memasuki ibu kota, juga sebagai salah satu solusi macet di kawasan Puncak Bogor.

“Saya harapkan, fasilitas ini bisa menggiring pengendara yang hendak berwisata ke kawasan Puncak, menyimpan kendaraanya dan berpindah menggunakan transportasi massal,” terangnya.

Dia mengatakan, rencananya Pemkab Bogor akan bekerja sama dengan Summarecon untuk mengembangkan park and ride, sebagai upaya jangka panjang dalam penanganan lalu lintas di Jalan Raya Puncak.

“Lahan dua hektar di Cibanon itu juga rencananya akan dijadikan sebagai kawasan TOD, sehingga dananya selain mengharapkan bantuan dari Pemprov DKI, kira juga sudah menjalin kerjasama dengan swasta. Karena kalau menggunakan APBD cukup berat,” kata Ade.

Menurutnya, jika Pemprov DKI Jakarta merealisasikan bantuan hibah pembangunan park and ride, pihaknya akan lebih memprioritaskan di Desa Cibanon.

“Karena kita sudah menjalin kerjasama dengan dengan Agung Podomoro untuk proyek pembangunan kawasan TOD ini, saat ini untuk yang di Cibanon itu kita sedang buat DED (Detail Engineering Design),” katanya.

Pihaknya juga berharap Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) bisa memfasilitasi agar Lintas Rel Terpadu (LRT) yang kini rencananya sampai ke Terminal Baranangsiang, bisa diteruskan hingga ke Puncak.

“Salah satunya masuk ke Cibanon itu. Jadi pemilik kendaraan pribadi bisa menyimpan kendaraanya lalu pindah ke LRT,” katanya.

(mhd)

Amankan 30 Pelajar, 5 Orang Jadi Tersangka Perusakan SMK Izzata dan Arjuna

loading…

Kaca sekolah pecah setelah dirusak sekelompok remaja. Foto/Dok/Okezone

Polisi menetapkan lima tersangka dari 30 pelajar yang diamankan lantaran diduga melakukan penyerangan dan perusakan gedung sekolah SMK Izzata dan Arjuna di Jalan Raya Cipayung, Pancoran Mas, Depok, Rabu 16 Oktober 2019 sekitar Pukul 05.00 WIB. Mereka merupakan siswa SMK Kusuma Bangsa.

Kapolresta Depok AKBP Azis Andriansyah mengatakan, serangan tersebut setelah pelajar dua sekolah terlibat tawuran. (Baca juga: Terlibat Tawuran di Sawangan, Seorang Pelajar SMA Tewas Terkena Celurit)

“Setelah tawuran SMK Kusuma Bangsa membalas datang ke SMK Izzata dan Arjuna dan melakukan perusakan sekolah sekitar pukul 05.00 WIB, ketika belum ada aktivitas. Beberapa anak sekolah KB merusak fasilitas SMK IZ,” kata Azis Andriansyah saat dihubungi wartawan, Jumat (18/10/2019).

Baca Juga:

Puluhan pelajar yang melakukan penyerangan ke SMK swasta di Kota Depok tersebut diamankan di lokasi berbeda, di rumah, sekolah hingga tempat persembunyian.

“Ini ultimatum juga untuk siswa sekolah lain khususnya di Kota Depok, jika kembali terulang kami tak segan memberikan hukuman maksimal karena ini cukup mengkhawatirkan,” ujarnya. (Baca juga: Buntut Pelajar Tewas, Sekolah SMA Izzata Depok Dirusak Sekelompok Remaja)

Sebelumnya diberitakan, penyerangan ini berhubungan dengan aksi tawuran antara SMK Izzata dan Arzuna dengan SMK Kusuma Bangsa di Jalan Raya Sawangan, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas Kota Depok, Selasa 15 Oktober 2019.

Terkait penyerangan dan pengerusakan, polisi langsung mendatangi sekolah untuk bertemu pihak sekolah dan murid SMK Izzata dan Arjuna. Di sekolah tersebut dia meminta kepada seluruh siswa agar tidak melakukan serangan balasan.

(mhd)

Diduga Edarkan Sabu, Dua Oknum Anggota BNN Diciduk Polisi

loading…

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono. Foto: dok/SINDOnews/Okti Rizki

JAKARTA – Polisi membenarkan bila ada penangkapan terhadap oknum BNN karena terlibat kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Adapun kasus tersebut tengah diselidiki lebih lanjut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan, polisi memang mengamankan orang yang diduga oknum pegawai BNN karena kedapatan menjual barang narkotika. Namun, dia tidak merinci tentang penangkapan tersebut.

“Kami dengar memang ada, tapi belum dapat informasi (lebih jauh). Tapi memang benar ada kejadiannya,” ujarnya pada wartawan, Jumat (18/10/2019). (Baca: BNN Cokok 7 Pemasok Narkoba di Dua Tempat Hiburan Malam)

Baca Juga:

Menurutnya, dia masih mengecek oknum pegawai tersebut berasal dari unsur mana. Namun, dia membenarkan jika polisi menangkap seseorang terkait sabu seberat 2,5 kilogram itu. “Sedang kita cek statusnya, anggota PNS atau Polri,” katanya.

(ysw)

DKI Akan Bangun Kantong Parkir di Daerah Mitra Tahun Depan

loading…

Kantong parkir. Foto/Ilustrasi/SINDOnews

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membangun park and ride atau kantong parkir di daerah penyanggah. Tujuannya agar pengguna kendaraan pribadi meninggalkan kendaraannya dan menggunakan angkutan umum untuk menuju Jakarta.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, saat ini pihaknya masih membahas pembangunan park and ride di daerah mitra. Di antaranya Depok, Bogor dan Bekasi, Jawa Barat. “Ketiganya akan dibangun tahun depan. Saat ini masih dalam pembahasan,” kata Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Syafrin menjelaskan, pembangunan park and ride di daerah mitra itu bertujuan untuk mengurangi kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta. Diharapkan pengendara pribadi meninggalkan kendaraannya dan beralih ke dalam angkutan umum. Terlebih saat ini pihaknya terus mengintegrasikan bus hingga ke daerah mitra. “Kita menganggarkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020,” ungkapnya.

Baca Juga:

Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lestari mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu Badan Anggaran (Banggar) untuk membahas kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 terkait bantuan kegiatan pembangunan park and ride di daerah mitra, yaitu di kota dan kabupaten Bekasi.

Menurut Premi, ada tiga daerah yang mengajukan usulan pembangunan park and ride. Diantaranya yaitu Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor. Namun, kata dia, hanya kota dan kabupaten Bekasi yang akan diberikan bantuan pembangunan park and ride.

“Usulan kabupaten Bogor itu masuk setelah pembahasan usulan rekomendasi sudah habis, jadi kami tidak bisa mengusulkan. Kedua, setelah kami selidiki, ternyata tanahnya masih tanah inbreng. Kalau kami berikan nanti jadi temuan,” jelasnya.

Pemberian bantuan pembangunan park and ride itu awal mulanya merupakan pembahasan kerjasama di Badan Kerja sama Pembangunan Jabodetabek (BKSP) untuk mengurangi kemacetan. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan selaku Ketua BKSP mengusulkan agar ada pembangunan park and ride di daerah mitra. “Kami diminta untuk membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) nya,” ungkapnya.

Premi menyebut park and ride di kota dan kabupaten Bekasi dibangun di sekitar lokasi stasiun. Park and ride akan dibangun di aset pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, dan Bekasi Kota. “Keduanya berlokasi di dekat Stasiun Bekasi dan Stasiun Cikarang. Di sana itu kebanyakan adalah orang-orang yang naik KRL,” ungkapnya.

Adapun realisasi pembangunannya, kata Premi, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran dan daerah mitra menyiapkan Detail Engineering Design (DED) dan lahanya. Menurutnya, apabila dalam perjalanannya dibutuhkan penambahan anggaran, Pemprov DKI akan siap menganggarkannya kembali.

“Jadi itu besaran dananya diputuskan dari DKI, yang buat designya daerah mitra. Kalau kurang dimasa pembangunan bisa diusulkan untuk ditambahkan,” ungkapnya.

Kepala Badan pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihartono menuturkan, penyediaan park and ride merupakan salah satu kebijakan untuk memindahkan pengendara pribadi ke dalam angkutan umum.

Menurutnya, saat ini, penyediaan angkutan umum Jabodetabek sudah cukup banyak dan berbagai kebijakan pengendalian kendaraan pribadi juga sudah dilakukan. Untuk itu, sudah seharusnya ada park and ride agar pengendara pribadi berpindah menggunakan angkutan umum. “Kami bersama pemerintah daerah bersama-sama mengkordinasikan pembanguna park and ride,” ujarnya.

(mhd)

Ingin Legalkan Becak, Janji Anies Terbentur Perda Ketertiban Umum

loading…

Becak. Foto/Dok/SINDOphoto

JAKARTA – Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan untuk melegalkan becak di Ibu Kota masih terganjal dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2017 tentang Ketertiban Umum. Bahkan, rencana revisi Perda itu juga terganjal oelh keputusan anggota DPRD DKI Jakarta.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, salah satu pasalnya masih menyebut becak atau sejenisnya dilarang beroperasi. Karena, Perda yang bersangkutan belum direvisi.

“Kita masih berpedomaan pada Perda nomor 8 tahun 2007 (tentang) ketertiban umum artinya di sana masih ada larangan untuk operasional becak di Jakarta, salah satu pasalnya menyebutkan becak atau sejenisnya,” kata Syafrin dalam diskusi di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2019).

Baca Juga:

Kemudian, Syafrin mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan DPRD DKI Jakarta untuk merivisi Perda tersebut. (Baca juga: Anies: Jangan Bangun Opini Becak Pengganggu Kemajuan Jakarta)

“Upaya kita merevalitalisasi becak- becak yang saat ini masih beroperasi itu menunggu adanya perubahaan regulasi tadi. Karena mau tidak mau, suka tidak suka masih ada becak yang beroperasi di Jakarta,” ujar Syafri.

(mhd)

Simpan Sabu Dalam Pembalut Wanita, Firdaus Dibekuk di Curug Tangerang

loading…

TANGERANG – Seorang remaja bernama Firdaus Anwar (25), diamankan petugas Satresnarkoba Polrestro Tangerang, karena menyimpan sabu dalam pembalut wanita. Sedikitnya, ada sembilan paket kecil sabu seberat 1,5 gram yang berhasil diamankan dalam pembalut.

Kasat Narkoba Polrestro Tangerang Kompol Burhanudin mengatakan, tersangka biasa mengedarkan sabu, di wilayah Curug, Kabupaten Tangerang, dalam paketan kecil.

“Hasil pemeriksaan kita, di kamar tersangka, di dalam lemari ternyata ada pembalut wanita, kita minta dibuka ternyata di dalamnya ada paket sabu,” kata Burhanudin, kepada wartawan, di Polrestro Tangerang, Jumat (18/10/2019).

Baca Juga:

Pihaknya pun, kini masih mendalami siapa saja jaringan pengedar sabu tersangka. Termasuk, adanya dugaan jaringan narkoba dari dalam lapas di wilayah Tangerang.

Dijelaskan Burhanuddin, pengungkapan ini bagian dari Operasi Nila 2019 di wilayah hukum Polrestro Tangerang. Selain Firdaus, polisi juga mengamankan sebanyak 86 pengedar sabu, ekstasi dan ganja lainnya.

Kapolrestro Tangerang Kombes Pol Abdul Karim mengatakan, total tersangka yang terjaring dalam Operasi Nila ini jadinya ada sebanyak 87 orang, dengan total 73 kasus.

“Ada 87 tersangka, dari 73 kasus yang kita ungkap selama dua bulan Operasi Nila di Kota Tangerang. Sebagian kasus itu, tersangkanya sudah kami limpahkan ke kejaksaan dan pengadilan,” sambung Karim.

Para tersangka, sambung Karim, rata-rata berperan sebagai bandar pengecer. Mereka biasa mengedarkan barang terlarang itu di wilayah Kota dan Kabupaten Tangerang.

“Selama dua bulan operasi itu, barang bukti yang berhasil diamankan sabu seberat 460,95 gram, ekstasi sebanyak 223 butir, heroin 49,78 gram, obat berbahaya 1.050 butir, dan gorila 4,52 gram,” sambung Karim.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) subsider, Pasal 112 ayat (2), dan Pasal 111 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana 5 tahun penjara.

(ysw)

Saat Pelantikan Presiden, Polisi Imbau Masyarakat Jaga Kehormatan Bangsa

loading…

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono. Foto: dok/SINDOnews/Okti Rizki

JAKARTA – Polisi meminta agar masyarakat Indonesia bersama-sama menjaga kegiatan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden agar berjalan dengan baik. Pasalnya, kegiatan itu mencerminkan harkat dan martabat Indonesia.

“Pada prinsipnya, Polri sudah siap mengamankan saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono pada wartawan, Jumat (18/10/2019).

Menurutnya, pelantikan tersebut merupakan acara konstitusional dan bakal dihadiri pejabat dan pimpinan negara-negara sahabat. Bahkan, bakal pula diliput oleh media-media dari negara lainnya pula.

Baca Juga:

“Maka itu, untuk menjaga harkat dan martabat Indonedia, kami harapkan partisipasinya dari semuanya untuk bersama-sama menjaganya. Itu semua dilakukan agar semua bangsa bisa melihat bagaimana besarnya bangsa Indonesia ini,” tuturnya.

Selain itu, kata dia, dengan berjalannya kegiatan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden secara baik, kondusif, dan lancar itu bisa membuat Indonesia menjadi contoh terbaik dalam berdemokrasi. Sehingga, Indonesia pun menjadi negara yang diperhitungkan di kancah Internasional.

Demi pelantikan nanti, paparnya, puluhan ribu personel gabungan dari TNI-Polri, dan unsur pemerintahan pun dikerahkan. Personel gabungan itu bakal ditempatkan di sejumlah titik lokasi, baik di lokasi pelantikan, DPR/MPR RI, objek kepemerintahan, objek vital, tempat keramaian, seperti tempat perbelanjaan, dan kawasan perbatasan.

“Lalu untuk lalu lintas, semuanya disiapkan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. Lalu Polres-Polres di wilayah hukum Polda Metro Jaya pun melakukan pola pengamanan pula di wilayahnya,” katanya.

(ysw)

17 TPU di Jakarta Bakal Direnovasi untuk Hilangkan Kesan Seram

loading…

Seorang petugas tengah membersihkan pemakaman yang ada di TPU. Foto/Dok/SINDOnews

JAKARTA – Sebanyak 17 Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang ada di DKI Jakarta bakal direnovasi menjadi taman pada umumnya. Hal itu, guna menghilangkan kesan seram terhadap TPU.

“Ada 17 makam di Jakarta yang nanti (TPU) Tanah Kusir sudah kita data, yang kita sudah punya desainnya itu seperti taman,” kata Kepala Dinas Kehutanan Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Suzi Marsitawati saat dikonfirmasi, Jumat (18/10/2019).

Suzi mengatakan, meski pihaknya tidak merinci secara pasti TPU mana saja yang akan direnovasi. Namun, dia berjanji, pengerjaan renovasi TPU akan rampung diakhir masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca Juga:

“Kita sudah melakukan konsep penataan perbaikan. Insya Allah di tahun 2022,” ujarnya.

Dengan program renovasi TPU, dia berharap, masyarakat tidak lagi pilih-pilih untuk memakamkan sanak saudaranya yang sudah tiada. Karena, kata dia, ketersedian lahan makam di Jakarta masih memadai.

Terakhir, Suzi menuturkan, nantinya ketika 17 TPU telah direnovasi maka tidak ada lagi tumpang tindih dalam prosesi pemakaman di wilayah DKI Jakarta.

“Keluarga itu suka ditumpang karena makam itu seperti rumah, banyak yang mau dijadikan idaman, idola. Jadi tidak pernah mau kita sampaikan ke tempat makam yang masih luas,” tandasnya.

(mhd)

Jika Dioperasikan, Transjakarta Diminta Cek Rutin Bus Zhongthong

loading…

JAKARTA – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) diminta melakukan pengecekan rutin terhadap 59 bus Zhongtong yang bakal mengaspal di jalan Ibu Kota pada November mendatang. Pasalnya, bus asal China itu kerap mengalami sejumlah permasalahan.

“Jadi yang mesti dipastikan adalah kodisi fisik kendaraan itu. Kalau dulu kan terjadj korsleting dan terbakar. Jadi benar-benar tim teknisinya harus bekerja,” kata Ketua Organisasi Angkutan Darat (Oraganda) DKI Jakarta Shafruhan Sinungan saat dikonfirmasi Jumat (18/10/2019).

Shafruhan mengatakan, PT Transjakarta yang memakai jasa pihak ketiga dalan hal itu Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) juga mesti menjamin keselamatan penumpang. Karena PPD memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan.

Baca Juga:

“Istilah kami itu kendaraan harus siap pesta. Kan kalau siap pesta dipakainya bagus, wangi. Kira-kira seperti itu. Saat beroperasi mengangkut penumpang harus benar-benar terjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatannya,” kata Shafruhan.

Terkait komponen material bus Zhongtong berasal dari Eropa, menurut Shafrahun, itu tidak mungkin terjadi. Karena bus Zhongtong sendiri bukan keluaran pabrikan Eropa. (Baca juga: November, 59 Bus Zhongtong Akan Bantu Transjakarta Angkut Penumpang)

“Kalau part Eropa, pabrikannya China atau Eropa. Kalau pabrikan China, ya China lah. Mau beli di India kek. Kalau pabrikannya di China ya China dong. Intinya yang bertanggung jawab importir. Engak penting itu mau part-nya dari Eropa ataupun Amerika. Yang penting mobil itu diimpor dari China,” pungkasnya.

(mhd)

Jelang Pelantikan Presiden, Polres Bekasi Kota Tingkatkan Pengamanan

loading…

BEKASI – Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kota mulai meningkatkan keamanan dan kewaspadaan terhadap tindakan arkisme, radikalisme, maupun terorisme.

Peningkatan keamanan itu menyusul akan dilantiknya Joko Widodo dan Ma’ruf Amin menjadi sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2009 – 2024.

Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Indarto mengatakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI ini wujud dalam rangka menjalankan demokrasi Indonesia. (Baca: Potensi Demo Jelang Pelantikan Presiden, Anies: Kami Bantu Kepolisian)

Baca Juga:

”Jadi siapa yang ganggu tanggal 20 Oktober 2019 nanti berarti mencederai demokrasi kita dan pasti kami akan tindak tegas,” katanya kepada wartawan, Jumat (18/10/2019).

Saat ini, kata dia, pihaknya bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bekasi telah melakukan deklarasi. (Kalam: Begini Adab Bertetangga yang Diajarkan Nabi)

Deklarasi itu berisikan penyataan sikap dari seluruh elemen Kota Bekasi untuk menolak tindak arnakisme, radikalisme dan terorisme yang menganggu proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih nanti.

(ysw)

Ditabrak Pelaku Curanmor, Gadis Belia Disuntik Antitetanus

loading…

Ahla Syabila, korban tabrak lari pelaku curanmor di Tangerang. Foto/Hasan Kurniawan/SINDOnews

TANGERANG – Seorang gadis bernama Ahla Syabila, menjadi korban tabrak lari pelaku curanmor saat kabur dari kejaran warga, di Desa Ketapang, Cipondoh, Kota Tangerang. Usai menabrak korban, kawanan curanmor ini langsung tancap gas.

Sementara korban jatuh terkapar. Akibat tabrakan itu, korban menderita luka di bagian kakinya dan dibawa ke rumah sakit.

Setibanya di rumah sakit, korban dibawa ke ruang IGD RSU Kota Tangerang, untuk langsung mendapatkan pertolongan medis. Korban akhirnya diberi suntikan antitetanus.

Baca Juga:

Saat akan membayar biaya berobat dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS), dokter menolak dan menyatakan, korban kecelakaan tidak tercover kartu KIS. Alhasil, korban pun harus membayar dengan menjadi pasien umum.

Tinah, ibu korban mengaku tidak tahu jika korban kecelakaan tidak tercover oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dirinya pun mengaku sangat kecewa dengan pelayanan kesehatan anaknya itu.

“Cukup lama antre di IGD, karena pasien lagi banyak. Sekitar 2 jam pagi, kami di IGD. Akhirnya, ada dokter yang memeriksa anak saya. Dokter bilang, anak saya harus disuntik antitetanus,” katanya di Tangerang, Jumat (18/10/2019).

Tinah mengaku kaget dua kali. Pertama, saat dokter bilang, obat antitetanus yang akan disuntikkan mengandung minyak babi. Akhirnya tetap dipakai. Sebab, kalaupun ada obat lain, bisa menyebabkan anak alergi.

“Rasa kembali terkejut saat dokter bilang, sakit yang anak saya derita tidak bisa di-cover BPJS. Saya langsung lemas, karena tidak pegang uang. Katanya, memang itu peraturan dari BPJS-nya,” sambung Tinah.

Merasa panik, Tinah pun akhirnya menemui cara untuk membayar pengobatan itu. Sebenarnya, Ahla harus dirawat. Tetapi karena tidak ada uang, dia dibawa pulang.

Sementara itu, Direktur RSU Kota Tangerang Dr Henny Herlina membenarkan jika BPJS tidak mengcover biaya pengobatan pasien korban kecelakaan. Sehingga pihaknya tidak bisa menerima kartu BPJS dari pasien.

“Mungkin karena BPJS tidak menjamin. Tapi dijamin oleh pihak Jasa Raharja yang sifatnya rembers. Setelah pengobatan baru ditagih ke pihak Jasa Raharja,” ungkapnya.

Ditemui terpisah, Imam, warga Cipondoh mengatakan, percobaan curanmor di wilayahnya itu terjadi tadi malam. Aksi itu, berhasil digagalkan oleh warga sekitar, dan pelaku berhasil melarikan melarikan diri.

“Ya, benar. Kejadiannya semalam. Tetapi tidak berhasil. Karena keburu dipergoki oleh warga. Jadi, baru percobaan pencurian. Pelaku berhasil kabur naik motor,” jelasnya.

Sementara itu, Kabag Humas Polrestro Tangerang Kombes Pol Abdul Rachim membenarkan bahwa pelaku berhasil kabur dari tangkapan warga. Pihaknya pun tidak memonitor lebih jauh peristiwa tersebut.

(mhd)

LPSK Minta KCI Evaluasi Pengamanan di Gerbong Kereta

loading…

JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meminta PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) yang merupakan operator Commuter Line untuk mengevaluasi manajemen pengamanan di gerbong kereta. Pasalnya, pelecehan seksual di gerbong kereta listrik tersebut sudah sering terjadi.

“PT KCI sebaiknya mengevaluasi manajemen pengamanan untuk keamanan dan kenyamanan pengguna moda kereta api, khususnya anak-anak Indonesia,” kata Wakil Ketua LPSK RI Maneger Nasution saat dihubungi SINDOnews, Jumat (18/10/2019).

Mantan Komisioner Komnas HAM itu juga mengapresiasi adanya gerbong khusus wanita. Setidaknya, ada tempat khusus untuk melindungi pengguna jasa dari kaum hawa dan anak-anak dari aksi kriminal itu.

Baca Juga:

“Prinsipnya bagus sebagai upaya antisipasi,” tuturnya. (Baca juga: Pelaku Pelecehan Seksual di Commuter Line Sudah Lima Kali Beraksi)

(mhd)

Polair Tangkap Tiga Pencuri Ikan Bersenjata di Teluk Jakarta

loading…

Ditpolair Korpolairud mengamankan 3 orang tersangka pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Bagan Apung milik nelayan tradisional Cilincing, Jakarta Utara. Foto: Ditpolair Korpolairud

JAKARTA – Ditpolair Korpolairud, KP. SBU – 017 yang tengah bertugas BKO Polda Metro Jaya bersama anggota Tim Octopus Subdit Intel Perairan, mengamankan 3 orang tersangka pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Bagan Apung milik nelayan tradisional Cilincing, Jakarta Utara.

Penangkapan ini berbekal informasi yang diperoleh melalui kegiatan sambang dan Polmas serta laporan pengaduan dari masyarakat nelayan tradisional pesisir Teluk Jakarta serta menindak lanjuti informasi dari Subdit Intel Perairan.

“Saudara Tandi (47), Sartija (35), dan Royadi (19), ketiganya mengaku sebagai nelayan, telah kita amankan sebagai tersangka dalam kasus ini”, ujar Komandan KP. SBU Bripka Dolly Rumahorbo di dermaga Pelabuhan Adiguna Jakarta Utara, Jumat (18/10/2019).

Baca Juga:

Menurut dia, penangkapan para tersangka bermula dari informasi perihal pencurian dan perusakan Bagan Sero dengan menggunakan senjata tajam di wilayah Perairan Teluk Jakarta, maka pada Kamis, 17 Oktober 2019. Tim Octopus Subdit Intel Perairan bersama personil Kapal KP. SBU – 017 kemudian melakukan penyelidikan di wilayah perairan Teluk Jakarta. Lalu pada posisi koordinat 06’03 773′ S – 106’58 606 T Perairan Muara Tawar, Teluk Jakarta, didapati 1 unit perahu tanpa nama yang mencurigakan sedang melakukan kegiatan di atas Bagan Sero.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perahu dan 3 orang ABKnya tersebut diperoleh keterangan bahwa Bagan Sero tempat mereka melakukan aktivitas pengambilan ikan tersebut adalah bukan miliknya. Sementara di TKP didapati dua pucuk senjata tajam serta barang bukti ikan hasil pengambilan dari bagan tersebut.

“Beberapa nelayan tradisional Bagan Apung Cilincing melaporkan kepada kita, bahwa mereka resah karena hasil tangkapan ikan dari bagan-bagan miliknya berkurang dari hari ke hari. Mereka mencurigai ada sekelompok orang yang telah melakukan pencurian ikan dan kemudian secara bersama – sama berencana akan melakukan penjagaan serta upaya penangkapan terhadap pelaku pencurian,” lanjut Dolly.

Lebih lanjut Dolly mengatakan bahwa upaya pencegahan konflik dan kekerasan di masyarakat nelayan dilakukan melalui tindakan penyelidikan dan patroli pencegahan untuk kemudian menemukan serta mengamankan pelakunya.

Ketiga tersangka diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat KUHP tentang Pencurian dengan pemberatan. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan dalam kasus ini adalah satu unit perahu tanpa nama, 2 pucuk senjata tajam, dan berbagai jenis ikan campuran.

Salah satu nelayan yang tergabung dalam l Asosiasi Nelayan Cilincing Jakarta Utara M Nakir, mengapresiasi langkah cepat dan kinerja Ditpolair Korpolairud dalam menangani permasalahan mereka. “Yang kita harapkan kita para nelayan kecil ini dapat bekerja dengan tenang, tanpa gangguan apapun serta hasil ikan yang kita dapatkan sesuai dengan jerih payah kita,” ujar Nakir.

Sementara itu, Dirpolair Korpolairud Baharkam Polri Brigjen Pol Lotharia Latif, mengatakan, tindakan hukum yang tegas, cepat, tepat dan terukur perlu dilakukan guna mencegah terjadinya potensi konflik di tengah-tengah masyarakat.

Ia menegaskan, tindakan pencurian ikan di Bagan Apung milik nelayan itu sangat berbahaya karena dapat memicu terjadinya konflik. “Kita ketahui bahwa sepanjang Perairan Teluk Jakarta ini terdapat ribuan nelayan tradisional yang tergabung dalam beberapa kelompok atau Koperasi Nelayan. Mereka sebagian besar adalah nelayan pancing dan Bagan Apung. Nah, penyebab konflik antarkelompok nelayan terjadi, ya itu tadi salah satunya jika salah satu kelompok dari mereka mencurigai ada kelompok nelayan lain baik sejenis maupun berasal dari wilayah lain melakukan tindakan yang melanggar aturan atau hukum dalam menangkap ikan,” kata Brigjen Latif.

Latif menegaskan kembali komitmen Kepolisian Perairan dalam penegakan supremasi hukum guna menciptakan rasa keadilan di masyarakat. “Kita akan terus berupaya semaksimal mungkin mencegah terjadinya konflik nelayan di seluruh wilayah Perairan Indonesia,” tutupnya.

(thm)

November, 59 Bus Zhongtong Akan Bantu Transjakarta Angkut Penumpang

loading…

JAKARTA – PT Transjakarta akan mengoperasikan 59 Bus Zhongtong di bulan November mendatang. Pengoperasian Bus Zhongtong sebagai tambahan armada Transjakarta yang mengalami lonjakan penumpang dalam dua tahun terkahir.

Bus asal negeri tirai bambu itu sejatinya pernah mengaspal di jalalan ibu kota pada tahun 2013. Namun karena banyak menimbulkan masalah, operasional bus Zhongtong dihentikan.

Direktur Utama Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD), Pande Putu mengatakan, saat ini sudah ada 21 bus yang dioperasikan dan sudah lulus tahapan kelaikan bus.

Baca Juga:

“21 (armada) ini berdasarkan evaluasi dan pengendalian yang dilakukan oleh PT Transportasi Jakarta. 59 bus kita siapkan dan akan dilakukan pengecekan secara detail, secara teknis, oleh PT Transportasi Jakarta,” kata Pande Putu saat dikonfirmasi, Jumat (18/10/2019).

Sementara itu sisanya sebanyak 28 bus masih dalam tahap perbaikan dan pengecakan di beberapa bagian seperti pemasangan logo Transjakarta dan kelengakapan penunjang lainnya.

Selanjutnya Pande menggaris bawahi, terkait keselamatan pihaknya menjamin bahwa bus Zhongtong akan lebih mengutamakan keselamatan bagi para penumpang.

“Pada saat kita berbicara Zhongtong, Zhongtong ini kalau dibilang terbakar, sebenarnya tidak juga. Kalau saya mendefinisikan terbakar ini dilalap api, habis mobilnya,” imbuhnya.

Menurutnya masalah yang jerap muncul dimasa lalu karena supir terlalu memaksakan membawa armada bus yang jelas terbukti bermasalah, sehingga mengakibatkan mesin menjadi panas dan menimbulkan asap.

Terakhir Pande menyatakan, bahwa sebenarnya Bus Zhongtong dirakit menggunakan komponen material asal Eropa

“Bus ini hanya mereknya saja China, tapi sebenarnya di dalam komponen bus, jika kita lihat, semuanya adalah produk Eropa,” katanya.

(mhd)

Ada Pelantikan Presiden, Pemkot Bekasi Tiadakan CFD di Jalan Ahmad Yani

loading…

BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi meniadakan perhelatan hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day (CFD) di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada Minggu 20 Oktober 2019.

Hal ini menyusul adanya momen pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di waktu tersebut. Namun, pemerintah akan kembali menghelat CFD pada pekan berikutnya pada 27 Oktober 2019 mendatang. (Baca: Larangan Demo telah Dikeluarkan, yang Nekat Berarti Inskonstitusional)

”Edaran dan sosialisasi kepada masyarakat sudah kita sampaikan, CFD kami tiadakan sementara pada pekan ini, pekan depan sudah kembali dihelat,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Yayan Yuliana.

Baca Juga:

Menurut dia, alasan ditiadakannya CFD. selain karena berbarengan dengan pelantikan presiden, juga sebagai upaya antisipasi gangguan keamanan, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat.

”Harapan kami pelantikan Presiden dan Wapres berjalan aman dan tertib, makanya kami tiadakan CFD,” ujarnya.

Untuk itu, Yayan kembali berharap situasi dan kondisi di hari pelantikan presiden berjalan aman dan lancar tanpa ada kendala apapun.

Masyarakat juga bisa beraktivitas normal atau memanfaatkan hari libur bersama keluarga. Saat ini, pemerintah mulai melakukan sosialisasi terkait hal itu dengan memasang spanduk.

(ysw)

LPSK Minta Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual di KRL Diperberat

loading…

JAKARTA – Wakil Ketua LPSK RI Maneger Nasution angkat bicara soal kasus pelecehan seksual yang menimpa seorang remaja putri berumur 13 tahun di KRL dari Tanah Abang menuju Depok pada 6 Oktober 2019 lalu. Pihaknya menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa tersebut.

“Tentunya mengapreasiasi pihak kepolisian yang telah mengamankan pelaku pelecehan seksual tersebut yang berinisial HN (24). Yang bersangkutan harus diproses hukum secara profesional dan berkeadilan,” ujar Maneger kepada SINDOnews, Jumat (18/10/2019).

Menurut dia, agar memberi efek jera, hukuman terhadap pelaku harus diperberat. Mengingat pelaku dikabarkan sudah lima kali melakukan aksi tercelanya itu. (Baca juga: Pelaku Pelecehan Terhadap Bocah Perempuan di KRL Ditetapkan Tersangka)

Baca Juga:

“Pelaku sejatinya tidak hanya dijerat Pasal 82 junto Pasal 76E UU Nomor 35/2014 tentang Perlindungan Anak, tetapi perlu diperberat demi efek penjeraan,” tandasnya.

Mestinya, kata Maneger, negara perlu hadir untuk memastikan peristiwa yang sama tidak terulang lagi di masa mendatang.
“Publik tidak main hakim sendiri. Beri kepercayaan kepada kepolisian untuk menanganinya secara profesional,” tuturnya.

Diketahui, HN (24), pelaku pelecehan seksual, bekerja sebagai PHL Staf Administrasi di Bagian Inspektorat Wali Kota Jakbar. Saat beraksi di KRL, pelaku menggesekan kemaluannya ke korban. Mengetahui kondisi tersebut, ibu korban langsung melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. (Baca juga: Lakukan Pelecehan Terhadap Bocah 13 Tahun, Penumpang KRL Diciduk)

(thm)

Dua Pengedar Sabu Diringkus di Pelabuhan Tanjung Priok

loading…

JAKARTA – Polisi menciduk dua orang pengedar narkotika jenis sabu, Faizal A dan Johan H di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selain mereka berdua, polisi masih memburu satu orang lainnya yang bernama Risman.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Reynold Hutagalung mengatakan, pengungkapan itu terjadi saat polisi menerima informasi adanya transaksi narkoba di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Setelah dilakukan penyelidikan, polisi akhirnya berhasil menciduk salah satu pelaku peredaran narkoba itu di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. “FA (Faizal) merupakan kurir jaringan narkoba Jakarta-Bandung,” ujarnya pada wartawan, Jumat (18/10/2019).

Baca Juga:

Dari Faizal, kata dia, polisi polisi mengetahui kalau barang haram itu didapatkannya dari seseorang bernama Johan dan Risman. Setelah diselidiki, polisi akhirnya berhasil menangkap satu pelaku, yakni Johan di kawasan Cianjur, sedangkan pelaku bernama Risman masih diburu polisi dan berstatus DPO.

Dalam penangkapan itu, tambahnya, polisi menyita sabu seberat 77,62 gram dan ekstasi sebanyak 102 butir. “Atas perbuatanya, tersangka dikenakan Pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,” katanya.

(ysw)

Larangan Demo Telah Dikeluarkan, yang Nekat Berarti Inkonstitusional

loading…

Polisi telah melarang aksi demonstrasi jelang hingga pelantikan presiden dan wakil presiden. Dengan larangan tersebut maka segala bentuk aksi yang dilangsungkan sejak Senin, 15 Oktober hingga Minggu, 20 Oktober adalah inkonstitusional. Ilustrasi/SINDOnew

JAKARTA – Polisi telah melarang aksi demonstrasi jelang hingga pelantikan presiden dan wakil presiden. Dengan larangan tersebut maka segala bentuk aksi yang dilangsungkan sejak Senin, 15 Oktober hingga Minggu, 20 Oktober adalah inkonstitusional.

“Saya sepenuhnya mendukung Polri untuk tidak segan-segan bertindak tegas kepada para demonstran yang ingin membuat suasana Ibu Kota tidak kondusif dan mengganggu keamanan,” kata Ketua Umum Indonesia White and Blue Collar Crime Institute Bambang Saputra melalui siaran persnya yang diterima SINDOnews, Jumat (18/10/2019).

Pakar hukum ini menilai, seluruh pihak harus turut mengawal jalannya pelantikan pimpinan negara tersebut. Menurut Bambang, keberadaan pemimpin dalam sebuah negara adalah sangat penting yakni agar negara ini tetap berdaulat. “Sekarang ini Polri dapat bertindak tegas terhadap siapa-siapa yang nekat menggelar aksi demontrasi,” imbuhnya. (Baca juga: Ruas Jalan di Sekitar Gedung DPR/MPR Ditutup hingga Pelantikan Presiden)

Baca Juga:

Bambang yang juga cendikiawan muda ini lalu mengutip hadis riwayat Imam Ahmad, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda ‘Tidak halal bagi tiga orang yang berada di permukaan bumi (dalam Safar) kecuali mereka menjadikan salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin mereka’.

“Sejarah telah membuktikan bahwa sedemikian penting dan berartinya kehadiran seorang pemimpin. Apalagi dalam Indonesia hari ini, Pak Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin adalah pemimpin yang dipilih rakyat secara langsung dan sah secara konstitusi,” tandasnya.

Oleh itu ia mengajak agar seluruh elemen masyarakat bersama-sama mengawal jalannya pelantikan agar berlangsung sukses. “Maka kita semua sebagai anak bangsa harus menghargai jalannya demokrasi yang konstitusional itu,” ujarnya.

(poe)

Ini Pengalihan Rute Transjakarta Selama Penutupan Jalan di Sekitar DPR/MPR

loading…

Transjakarta melakukan pengalihan sejumlah rute perjalanannya menyusul penutupan sejumlah ruas jalan di sekitar Gedung DPR/MPR hingga pelantikan Presiden. Foto: Ilustrasi/SINDOnews/Dok

JAKARTA – Sejumlah ruas jalan di sekitar Gedung DPR/MPR, Tanah Abang, Jakarta Pusat, ditutup untuk kendaraan umum sejak Kamis (17/10/2019) hingga pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih 2019-2024 selesai pada Minggu 20 Oktober 2019. Maka itu, Transjakarta melakukan pengalihan sejumlah rute perjalanannya.

“Sehubungan adanya penutupan jalur oleh kepolisian di sekitar Gedung DPR/MPR sampai dengan 20 Oktober 2019, untuk tetap melayani pelanggan layanan operasional Transjakarta, terjadi pengalihan rute,” ujar Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transjakarta, Nadia Diposanjoyo, Jumat (18/10/2019).

Akan tetapi, pengalihan sejumlah rute perjalanan Transjakarta itu sifatnya hanya situasional atau melihat perkembangan di lapangan. Artinya, layanan Transjakarta akan beroperasi kembali seperti semula sampai dengan penutupan jalur dibuka kembali oleh pihak kepolisian.

Baca Juga:

Adapun rute perjalanan Transjakarta yang dilakukan pengalihan sebagai berikut:
-Rute 1B: Stasiun Palmerah -Tosari, untuk sementara tidak melewati Halte Dukuh Atas 1 sampai dengan DPR 2.
-Rute 1F: Stasiun Palmerah-Bundaran Senayan, untuk sementara tidak melewati halte Senayan JCC sampai dengan DPR 2.
-Rute S41 : Pondok Cabe arah Tanah Abang, untuk sementara tidak melewati Istora Senayan sampai dengan Museum Tekstil.
-Rute 9K: Kampung Rambutan-Grogol, untuk sementara tidak melewati Halte Senayan JCC sampai dengan Halte Slipi Petamburan.

(thm)

Tekan Polusi Udara, Jaya Ancol Dukung Program Kendaraan Listrik

loading…

Jaya Ancol bersama 19 institusi dan PLN menjalin kesepahaman dalam kerja sama percepatan kendaraan motor listrik berbasis baterai. Foto: Jaya Ancol/Dok

JAKARTA – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (Jaya Ancol) turut bergabung bersama 19 institusi dan PLN menjalin kerja sama dalam rangka percepatan kendaraan motor listrik berbasis baterai untuk tranportasi jalan dan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Kegiatan ini dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman bersama pada Rabu, 16 Oktober 2019 di Auditorium BJ Habibie BPPT, Jakarta Pusat.

Acara penandatanganan MoU disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Kepala BPPT Hammam Riza, dan Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani, serta Direktur Jaya Ancol Agus Sudarno.

Baca Juga:

Jaya Ancol dan PLN menjalin kesepahaman dalam kerja sama dalam penyediaan SPKLU dengan badan usaha/private sector. Selain itu, kesepahaman juga dijalankan dengan berbagai sektor dalam bidang pengembangan infrastruktur, penyiapan ekosistem SPKLU serta kerja sama dengan produsen mobiil.

Penyatuan komitmen ini adalah langkah kongkrit bersama untuk mengimplementasikan Perpres Nomor 55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle).

Direktur Jaya Ancol Agus Sudarno menuturkan, komitmen ini merupakan salah satu upaya Ancol dalam turut menerapkan program keberlanjutan dalam penggunaan energi terbarukan.

“Kegiatan ini juga dalam rangka penekanan angka polusi udara yang dapat dihasilkan dari gas buang kendaraan bermotor,” kata Agus.

Sementara itu, Plt Direktur Utama PLN Sripeni Inten menyampaikan apresiasi atas sambutan yang baik dari seluruh mitra perusahaan yang terlibat dalam kerja sama tahap awal ini.

“Kolaborasi dan dukungan banyak pihak diharapkan bisa mempercepat realisasi pemanfaatan kendaraan listrik di segala lini,” pungkas Sripeni.

(thm)

DPRD Prihatin Kondisi Kebersihan Jakarta, Belum Mencerminkan Kota Maju

loading…

JAKARTA – DPRD DKI menilai kebersihan masih menjadi persoalan krusial bagi Kota Jakarta. Prilaku masyarakat Jakarta terkait kesadaran akan lingkungan sekitar masih minim dan sangat jauh tertinggal dibanding kota-kota maju di laur negeri.

“Kami prihatin terhadap kondisi keberihan Kota Jakarta. Maka itu kami menyoroti hal tersebut dan memandang bahwa kebersihan Jakarta masih belum mencerminkan maju kotanya,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, Jumat (18/10/2019).

Menurut Zita, indikator kota maju harus mengedepankan prilaku dari warganya sendiri. Bukan kondisi bangunan yang bagus yang menjadi tolak ukur sebagai kota maju. “Jadi permasalahan mengenai kebersihan harus ada edukasi ke masyarakat,” tukasnya.

Baca Juga:

Maka itu, Zita meminta Pemprov DKI Jakarta untuk segera membuat program terkait prilaku masyarakat, terutama mengenai kesadaran akan pentingnya kebersihan.

“Ke depan, Pemprov jangan hanya bertugas untuk memgambil sampah saja, namun juga harus ada pengelolaan sampah swadaya dan pemasaran produk itu harus perlu didukung dan ditingkatkan,” pungkasnya.

(thm)

Polisi Buru Dua DPO di Kasus Narkoba Sutradara Amir Mirza

loading…

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono. Foto: SINDOnews/Dok

JAKARTA – Polisi masih mendalami kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang melibatkan sutradara film Amir Mirza Gumay. Saat ini polisi tengah memburu dua orang DPO.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, Amir dan rekannya Budi, kerap memesan sabu kepada Trisna untuk digunakan bersama-sama. Adapun Trisna biasa membeli sabu kepada DPO yang masih diburu polisi itu.

“SO (Trisna) membeli sabu ke temannya dan masih kita cari, inisialnya RO,” ujar Argo saat dikonfirmasi, Jumat (18/10/2019). (Baca juga: Terkait Narkoba, Sutradara Film Layar Lebar Diciduk Polisi_

Baca Juga:

Argo menyebut, Trisna membeli sabu itu dari RO yang berstatus DPO seharga Rp700 ribu sebanyak 0,5 gram. Sedangkan untuk ganja, Trisna membelinya dari seseorang berinidial A, yang juga berstatus DPO.

“Semua DPO (berinisial RO dan A) ada di Jakarta dan kita sedang cari. Doakan saja agar bisa segera ditangkap,” pungkasnya.

(thm)

UMP Diusulkan Naik 8 Persen, Pemprov DKI Ambil Keputusan 23 Oktober

loading…

JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan berencana menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2020 sebesar 8 persen. Menyikapi rencana kenaikan UMP itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta akan segera mengambil keputusan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansah mengatakan tengah berkoordinasi dengan Pemprov untuk membahas persiapan terkait kenaikan UMP tersebut. Andri secepatnya akan mengadakan rapat yang sifatnya mendesak agar segera dibahas bersama dengan Dewan Pengupahan.

“Insya Allah tangal 23 Oktober kita akan lakukan rapat untuk menentukan upah minum DKI Jakarta,” ujar Andri kepada wartawan, Jumat (18/10/2019).

Baca Juga:

Andri menuturkan, UMP DKI saat ini sebesar Rp3.940.973. Jika meengalami kenaikan 8 persen maka akan menjadi Rp4.276.349. Jadi total ada kenaikan sebesar Rp335.376.

Kendati demikian, Andri enggan memastikan kisaran jumlah tersebut, karena belum masuk ke tahap final. Dia meminta agar masyarakat tenang, karena masih ada tahapan lain untuk menentukan kisaran gaji di DKI Jakarta.

“Saat ini masih belum dapat ditentukan berapa banyak kisaran gaji yang akan diperoleh, karena baru akan memulai rapat,” ujarnya.

Sementara itu, sejak enam bulan ke belakang, pihaknya telah melakukan survey mengenai kebutuhan hidup layak yang dilakukan di pasar-pasar di tiap wilayah kota DKI Jakarta. Maka itu pihaknya berjanji akan memakai data tersebut sebagai pertimbangan untuk menentukan besaran UMP DKI Jakarta 2020.

“Nanti kita pakai sebagai alat pembandinh untuk menentukan besaran gaji bersama Dewan Pengupahan. Baru setelah itu kita akan mengusulkannya kepada Gubernur,” pungkasnya.

(thm)

DKI Bangun 200 Taman Kota sebagai Ruang Ketiga Publik

loading…

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menghadirkan beragam Taman Kota di wilayah Ibu Kota. Pembangunan insfrastruktur publik yang massif dilakukan dalam kurun waktu dua tahun terakhir membuktikan komitmen Pemprov DKI untuk menghadirkan ruang ketiga publik yang nyaman bagi warganya untuk beraktivitas maupun berinteraksi.

Penataan kota pun melibatkan seluruh komponen masyarakat, sehingga sesuai dengan konsep City 4.0 (Pemerintah sebagai kolaborator). Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, Suzi Marsitawati, menjelaskan, capaian pembangunan atau revitalisasi beragam Taman Kota di wilayah Jakarta.

Pembangunan Taman Kota pada tahun 2018 telah terlaksana di tujuh lokasi Taman Maju Bersama (TMB). Sedangkan, pada tahun 2019 ini, direncanakan dapat terealisasi pembangunan 51 TMB pada Desember 2019.

Baca Juga:

“Di 24 lokasi sudah selesai 100 persen dan 27 sedang on progress. Kemudian rencana pembangunan taman di tahun 2020 adalah sebanyak 51 lokasi yang saat ini sudah dimulai dengan proses FGD dan pembuatan rencana DED. Sehingga, pada tahun 2022, target pembangunan 200 taman di Jakarta dapat terealisasi,” ujar Suzi di Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Pembangunan TMB memiliki paradigma yang berbeda dalam pembangunan taman-taman sebelumnya, yaitu Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Meskipun keduanya sama-sama tergolong Ruang Terbuka Hijau (RTH), TMB lebih variatif, tematik, disesuaikan dengan karakteristik dan luas lahannya, serta dibangun secara kolaboratif bersama masyarakat.

“Kenapa disebut Taman Maju Bersama? Karena kita bersama-sama warga/masyarakat membangunnya. Artinya, kita dari awal perencanaan sampai dengan pembangunan maupun hasilnya, melibatkan masyarakat atau warga setempat. Jadi, sebelum kita melakukan perencanaan, terlebih dahulu kita melakukan FGD. FGD itu kita lakukan sebanyak tiga tahap,” terang Suzi.

Tahap pertama adalah dengan pemetaan sosial dan lingkungan, sehingga dapat dihasilkan pemetaan kawasan secara utuh. Lalu, dilanjutkan dengan FGD tahap kedua yang sudah mulai dengan menawarkan konsep desain kepada masyarakat hasil dari pemetaan kawasan diawal, masukan dan dengar pendapat terkait konsep desain menjadi hasil tahap kedua.

Tahap akhir, saat final desain merupakan hasil pembahasan dan memberitahukan kepada masayarakat akan seperti apa nanti taman tersebut bila sudah terbangun.

Dengan ikut sertanya masyarakat dalam perencanaan diharapkan kebutuhan akan ruang interaksi terbuka di tengah masyarakat dapat terpenuhi, serta dapat turut serta mendampingi saat pelaksanaan pembangunan. Setelah taman selesai, maka akan dilanjutkan juga dengan aktivasi kegiatan di taman tersebut yang akan bekerja sama dengan komunitas di sekitar taman.

Di samping itu, ada juga pembangunan atau revitalisasi jenis Taman Grande di tahun ini yang sedang dalam proses pembangunan untuk 2 (dua) lokasi, yaitu Taman Puring dan Taman Mataram. Sedangkan, untuk 4 (empat) lokasi lainnya telah selesai proses desainnya, yaitu Taman Tugu Tani, Taman Tebet, Taman Langsat, dan Taman Cempaka.

Suzi pun menegaskan, pembangunan dan penataan Taman Kota saat ini dilakukan dengan memperhatikan jejaring hijau dan biru sebagai penghubung dan penguat poros ekologis. Pengembangan Taman Kota juga dengan pendekatan kebencanaan dalam konteks isu bencana prioritas banjir dan kebakaran serta isu lainnyam, seperti gempa, penurunan muka air tanah, dan polusi udara.

“Hal ini sesuai dengan Fungsi Taman sebagai Ruang Terbuka Hijau, yaitu untuk menjaga keberlanjutan ekosistem, meningkatkan daya dukung tanah, menciptakan kenyamanan thermal, area konservasi air, ruang mitigasi bencana, meningkatkan kualitas kesehatan kota, menambah estetika kota serta dapat meningkatkan nilai ekonomi,” ungkap Suzi.

Jenis Taman Grande ini lebih menekankan untuk revitalisasi taman-taman yang berskala besar dengan tetap menjadi lahan untuk retensi air. Konsepnya adalah Fun Transit Park, yaitu sebagai tempat transit yang nyaman para pedestrian karena terintegrasi dengan transportasi publik; dan juga mendukung untuk ekologis (Ruang Terbuka Hijau), adanya sarana bermain (playful), serta dapat diakses siapa pun termasuk berpenyandang disabilitas (inclusive).

Taman Grande ini berbeda dengan Taman Maju Bersama yang benar-benar baru dibangun. “Kalau Taman Maju Bersama, kita bangun dari pengadaan tanah. Tetapi, kalau Taman Grande itu kita bangun dari taman yang sudah ada. Jadi, kita tingkatkan kualitasnya 4 taman tadi akan kita lanjutkan di tahun 2020 dan akan kita lakukan lelang cepat di bulan Desember 2019,” tutur Suzi.

Suzi juga mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan penataan beragam jenis taman atau RTH lainnya untuk menghadirkan Ruang Ketiga Publik di Jakarta. Penataan trotoar sepanjang Jalan Jenderal Sudirman–MH Thamrin pun dilakukan dengan perencanaan bersama antara Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta.

Pohon yang menghalangi fungsi utama trotoar bagi pejalan kaki dapat dipindahkan ke lokasi RTH lain, sehingga lokasi bekas tempat pohon tersebut dapat ditanam ulang dengan jenis pohon yang sesuai. Fungsi jalur hijau di pedestrian lainnya selain sebagai estetika dan ekologis, juga sebagai jalur migrasi burung. Sehingga, diharapkan juga sebagai sebagai penyeimbang ekosistem.

Dalam kesempatan yang sama di kegiatan media update, Kepala Dinas DPPAPP Provinsi DKI Jakarta, Tuty Kusumawati, menuturkan, Taman Kota juga merupakan ruang bermain dan belajar untuk anak. Bahkan sejumlah RPTRA yang ada saat ini juga dijadikan sebagai Pos Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta perlu terus melakukan pembenahan dan penataan Taman Kota, seperti RPTRA, agar menjadi lebih humanis dan terawat dengan baik, bermanfaat bagi aktivitas warga, serta mendukung terwujudnya kota layak dan ramah anak.

Sementara itu, praktisi/arsitek pertamanan, Farrizky Putra, mengatakan, dari kaca mata urban design, ruang ketiga publik adalah terasnya kota. Dimana di dalamnya terdapat taman kota yang konteksnya lebih banyak penghijauan dengan minim bangunan.

“Ruang ketiga publik ini sangat baik dan dapat terus ditingkatkan oleh Pemprov DKI Jakarta ke depannya,” kata Farrizky Putra.

(thm)

Ruas Jalan di Sekitar Gedung DPR/MPR Ditutup hingga Pelantikan Presiden

loading…

Ruas jalan di sekitar Gedung DPR/MPR ditutup untuk kendaraan umum hingga pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih 2019-2024 pada Minggu 20 Oktober 2019. Foto: SINDOnews/Ari Sandita Murti

JAKARTA – Sejumlah ruas jalan di sekitar Gedung DPR/MPR, Tanah Abang, Jakarta Pusat, ditutup untuk kendaraan umum sejak Kamis (17/10/2019). Penutupan ruas jalan ini akan diberlakukan hingga pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih 2019-2024 selesai pada Minggu 20 Oktober 2019.

“Betul demikian (ditutup),” ujar Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP M Nasir, saat dikonfirmasi, Jumat (18/10/2019). (Baca juga: Antisipasi Aksi Demo, Jalan di Depan Gedung DPR/MPR RI Ditutup)

Sehubungan dengan itu, kata dia, masyarakat diharapkan bisa maklum, karena penutupan jalan itu dilakukan guna mengantisipasi terjadinya aksi unjuk rasa. (Baca juga: Demo Dilarang hingga Pelantikan Presiden, Polisi: Demi Menjaga Martabat Indonesia)

Namun, polisi telah menyiapkan pengalihan arus lalu lintas agar aktivitas masyarakat tidak terganggu. “Para pengendara diharapkan bisa tetap mematuhi peraturan yang ada saat berkendara,” katanya. (Baca juga: Potensi Demo Jelang Pelantikan Presiden, Anies: Kami Bantu Kepolisian)

Berikut pengalihan arus yang telah disiapkan polisi sehubungan penutupan ruas jalan di sekitar Gedung DPR/MPR hingga 20 Oktober 2019:

1. Arus lalu lintas dari Jalan Gatot Subroto menuju Gedung DPR/MPR dibelokkan ke kiri menuju Jalan Gerbang Pemuda.
2. Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda menuju Jalan Gatot Subroto arah Barat, putar balik di kolong layang Ladogi ke Jalan Gerbang Pemuda.
3. Arus lalu lintas dari Tol Dalam Kota yang akan keluar di offramp Pulo Dua, diluruskan ke arah Tol Tomang.
4. Pojokan Manggala Wanabakti dari Timur ke Barat mengarah traffic light Slipi dan yang mengarah Stasiun Palmerah ditutup.
5. Arus lalu lintas dari Jalan Palmerah Timur menuju Jalan Gelora diluruskan ke arah Jalan Tentara Pelajar.
6. Arus lalu lintas dari Jalan Asia Afrika menuju Jalan Gelora dibelokkan ke kanan Jalan Gerbang Pemuda.
7. Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda menuju Jalan Gelora dibelokkan ke kiri Jalan Asia Afrika.

(thm)

Ada Pelantikan Presiden-Wapres, CFD Minggu 20 Oktober 2019 Ditiadakan

loading…

JAKARTA – Hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) yang biasanya rutin digelar setiap hari Minggu di Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin, pada akhir pekan ini ditiadakan. Hal ini sehubungan dengan adanya acara pelantikan presiden dan wakil presiden (wapres) di Gedung DPR/MPR pada Minggu, 20 Oktober 2019.

“Iya betul (CFD ditiadakan),” ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dikonfirmasi, Jumat (18/10/2019).

Menurut Syafrin, peniadakan CFD pada Minggu lusa dilakukan untuk menghormati acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

Baca Juga:

“Alasannya tentu pertama, kita menghormati proses pelantikan kepala negara dan wakil presiden, gitu kan. Kedua, kita memberikan ruang kepada publik untuk yang akan menghadiri acara tersebut, menyaksikan, seperti itu,” jelasnya.

Alasan lain tentu demi meningkatkan kelancaran lalu lintas dan keamanan dalam pelantikan presiden dan wakil presiden. Ia berharap kegiatan puncak pesta demokrasi 2019 itu berjalan dengan tertib dan aman. (Baca juga: Pengamanan Pelantikan Presiden di Gedung DPR/MPR Terbagi Tiga Ring)

Upacara pengukuhan dan pengambilan sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden terpilih itu berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Adapun susuna acara pelantikan presiden dan wakil presiden antara lain, sidang parpurna dimulai dari pukul 14.30 WIB diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. (Baca juga: Istana: Presiden dan Wapres Kenakan Pakaian Sipil Lengkap saat Dilantik)
Kemudian dilanjutkan mengheningkan cipta yang akan dipimpin Ketua MPR Bambang Soesatyo. Lalu dilanjutkan dengan pembukaan dan pembacaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Penetapan Jokowi-Ma’ruf Amin Sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.

(thm)

Jumat Pagi Ini Jakarta Cerah Berawan, Tangerang dan Bogor Hujan Lokal

loading…

Cuaca Ibu Kota Jakarta pada Jumat (18/10/2019) pagi ini diperkirakan cerah berawan. Foto/Dok/SINDOnews

JAKARTA – Cuaca Ibu Kota Jakarta pada Jumat (18/10/2019) pagi ini diperkirakan cerah berawan. Sedangkan untuk Kota Bogor dan Tigaraksa (Kabupaten Tangerang) berpotensi turun hujan lokal.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam situs resminya www.bmkg.go.id memprediksi seluruh wilayah DKI Jakarta sejak pagi hingga sore cuaca cerah berawan. Hanya Jakarta Selatan pagi ini yang diperkirakan berawan.

Temperatur wilayah Jakarta Barat antara 23-33 derajat celcius dan kelembapan 70-100%. Sedangkan Jakarta Selatan dan Jakarta Tmur suhu 24-33 derajat celcius dan kelembapan 70-95%.

Baca Juga:

Adapun Jakarta Pusat dan Jakarta Utara suhu 25-32 derajat celcius dan kelembapan 75-95%. Untuk Kepulauan Seribu temperatur 26-31 derajat celcius dan kelembapan 80-90%.

Untuk wilayah Kota Tangerang dan Tigaraksa (Kabupaten Tangerang) pada pagi hari cuaca berawan. Bahkan di Tigaraksa diprediksi turun hujan lokal pada siang hari. Temperatur di Tangerang 23-33 derajat celcius dengan kelembapan 60-95%. Sedangkan di Tigaraksa 24-34 derajat celcius dan kelembapan 60-95%.

Hujan lokal juga berpotensi turun di Kota Bogor pada siang hari, meskipun pada pagi hari cuaca cerah berawan. Temperatur di Kota Bogor 21-32 derajat celcius dan kelembapan 50-90%.

Sedangkan di wilayah Bekasi, Kota Depok, Cibinong (Kabupaten Bogor) cuaca pada pagi hari cerah berawan. Sedangkan pada siang sampai malam berawan dengan temperatur 23-33 derajat celcius dan kelembapan 45-85%.

(wib)

Penataan Transportasi Mandek, Organda Pertanyakan Kinerja Pemkot Bogor

loading…

BOGOR – Sejumlah pengusaha angkutan kota (angkot) yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bogor mempertanyakan sekaligus menagih janji Pemkot terkait mandeknya sejumlah program penataan sistem transportasi. Padahal sebelumnya, Pemkot Bogor mengaku program tersebut dapat mengatasi permasalahan transportasi dan kemacetan di Kota Bogor dalam lima tahun.

Ketua Tim Evaluasi Penataan Transportasi Kota Bogor DPC Organda Kota Bogor, Tri Handoyo mengatakan salah satu program yang mandek dan sempat menyita perhatian publik sejak awal (2014) diluncurkan namun hingga saat ini tak berjalan yakni konversi angkot 3:1 (tiga angkot diganti satu bus) dan penataan ulang trayek atau rerouting angkot.

“Katanya konversi dan rerouting dapat membenahi sistem transportasi di Kota Bogor. Faktanya, lima tahun kepemimpinan Wali Kota Bogor Bima Arya, dua program tersebut mandek di tengah jalan,” ungkapnya usai audiensi dengan jajaran pejabat Pemkot Bogor di Balaikota Bogor, Kamis (17/10/2019).

Baca Juga:

Ia menambahkan setidaknya, ada tujuh poin yang dipertanyakan oleh Organda melalui Tim Evaluasi Penataan Transportasi Kota Bogor kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

“Diantaranya selain rerouting dan konversi angkot, juga soal penghentian atau penolakan KIR secara sepihak pada kendaraan yang berusia 20 tahun keatas. Kemudian terkait penghentian proses peremajaan secara sepihak tanpa pemberitahuan, sedangkan pemilik kendaraan sudah merubah status kendaraan menjadi bukan angkot,” katanya.

Selanjutnya, Organda juga mengusulkan peremajaan dapat dilakukan bukan karena pembatasan umur kendaraan, tetapi karena kemauan atau kemampuan pengusaha saja.

“Tak hanya itu, kita juga mengusulkan memcabut batasan usia kendaraan yang sudah berumur 20 tahun. Bahkan kita mempertanyakan SK Wali Kota Bogor tahun 2018, tanggal 12 Februari untuk dievaluasi bersama. Terakhir kami juga mengusulkan penghapusan istilah trayek utama pada trayek angkot,” katanya.

Pihaknya berpendapat tak berjalannya sejumlah program penataan transportasi di Kota Bogor selama ini dikarenakan tak adanya ketegasan dan komitmen dari Pemkot dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Bogor.

“Kalau soal konversi kan tergantung pemerintah, kami mengajukan ada 16 koperasi berbadan hukum, ada yang setuju, juga tidak tentunya tergantung hitung-hitungannya. Saat ini lebih banyak kami menolak, jika tidak ada subsidi,” katanya.

Menanggapi keluhan dan tuntutan para pengusaha angkot tersebut, Wakil Wali Kota Dedie A Rachim dalam waktu dekat segera membahas dan mencarikan solusinya. Bahkan pihaknya mengakui, beberapa program transportasi seperti rerouting dan konversi belum berjalan sesuai harapan.

“Intinya sekarang kita cari solusi bersama untuk memperbaiki sistem menyeluruh. Ada langkah awal yang kita ambil, mencoba mendudukkan kembali persoalan rerouting dan konversi, kalau itu berjalan dengan baik, Insya Allah penataan transportasi menjadi lebih mudah,” jelasnya kepada wartawan di Balai Kota Bogor, Kamis (17/10/2019).

Ia menambahkan penataan transportasi Kota Bogor tetap akan melibatkan angkot. Bagaimanapun, angkot menjadi salah satu transportasi yang perlu disinergikan dengan rencana pengembangan transportasi massal di Kota Bogor.

“Sebetulnya kendalanya adalah komunikasi yang tidak jalan dengan baik. Yang jelas usulan-usulan ini akan kita pertimbangkan, dan akan diputuskan dalam forum (penataan sistem transportasi). Kita janji pertimbangkan semua aspek, termasuk angkot,” pungkasnya.

(ysw)

Gojek Hemat Penggunaan Sampah Plastik Bekas Kuliner hingga 2,6 Ton

loading…

JAKARTA – PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang lebih dikenal GO-JEK Indonesia mengklaim, program #GoGreener yang digagasnya sejak 2018 telah menyelematkan bumi dari sampah plastik bekas kuliner hingga 2,6 ton. Penggunaan plastik berkurang karena merchant atau pedagang kuliner menyediakan fitur alat makan berbayar.

VP Corporate Affairs Food Ecosystem Gojek, Rosel Lavina mengatakan, ada sekitar 1.000 dari 300.000 merchant di Indonesia yang telah menerapkan program alat makan berbayar. Jenis alat makan itu terbuat dari plastik dan dikenakan biaya tambahan, sehingga konsumen cenderung berpikir dua kali untuk membelinya. Harga alat berbayar itu bervariasi dari Rp3.000 ke atas.

Tidak hanya di kalangan merchant, Gojek sendiri juga telah membekali para mitra pengemudi dengan tas pengantaran khusus. Tas ini memiliki keistimewaan karena dirancang khusus dengan kompartemen yang lebih luas dan kualitas tinggi untuk menyimpan dan mengantar makanan, baik panas maupun dingin. Kemudian tas ini juga tahan cipratan air dan dapat dilipat, sehingga tetap fleksibel bagi mitra pengemudi ketika mengantarkan penumpang maupun pesanan.

Baca Juga:

“Tas ini bisa dimanfaatkan mitra pengemudi, sehingga mereka tidak perlu lagi mengantarkan makanan memakai kantong plastik,” kata Lavina dalam acara GoFood Festival di kawasan Setia Budi, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019).

Hingga kini, Gojek terus mengkampanyekan program #GoGreener kepada para konsumen maupun merchant. Salah satunya melalui kegiatan GoFood Festival yang diadakan di Mal Setiabudi One, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan.

Acara yang dikemas melalui Indonesian Eco Film Festival (IDEFF) ini menayangkan film bertema lingkungan selama empat hari pada tanggal 14, 15, 17 dan 18 Oktobober di mal tersebut. Kerjasama dengan IDEFF ini menandai komitmen Gojek #GoGreener yang memudahkan konsumen, mitra merchant, dan mitra driver dalam menjalani gaya hidup, bisnis dan operasional yang lebih ramah lingkungan.

“Kami sangat antusias memfasilitasi penyelenggaraan beberapa kegiatan IDEFF di GoFood Festival. Komitmen IDEFF dalam mengajak masyarakat untuk peduli lingkungan juga sejalan dengan semangat Gojek selama ini melalui inisiatif #GoGreener, di mana GoFood menjadi layanan pertama yang mendorong gaya hidup ramah lingkungan bagi seluruh ekosistemnya, termasuk di GoFood Festival,” ungkapnya.

Dengan fasilitas yang lengkap dan akses yang mudah dari pusat kegiatan masyarakat, GoFood Festival sudah memfasilitasi hampir 500 kegiatan komunitas hingga September 2019.

“Melalui gelaran IDEFF kali ini, kami juga berharap GoFood Festival dapat membantu untuk menginspirasi lebih banyak orang untuk menjalankan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan dan sekaligus mengurangi sampah plastik sekali pakai,” katanya.

(mhd)

Terpapar Asap Rokok, Anak dan Bayi Bakal Terkena Penyakit Pernapasan

loading…

JAKARTA – Ancaman bahaya asap rokok semakin tidak dapat dihindari. Tidak hanya membahayakan bagi kalangan dewasa, tetapi juga bagi anak-anak dan bayi yang secara tak sengaja ikut menghirup asap rokok.

Mereka terpapar ribuan zat berbahaya dan sebagian bersifat karsinogenik (beracun) yang dapat merusak sel-sel di dalam tubuh.

Meskipun fakta ini telah menjadi rahasia umum, hal ini tidak juga menjadi suatu dorongan yang membantu seseorang untuk berhenti merokok, dan juga tidak mengurangi jumlah perokok di Indonesia. Oleh karenanya, non-perokok dituntut untuk lebih berhati-hati apabila terpapar asap rokok.

Baca Juga:

“Perokok pasif lebih rentan terhadap kanker paru dan penyakit jantung dibandingkan dengan perokok aktif. Karena Anda akan menghirup zat kimia yang terkandung pada rokok orang lain,” kata Dosen STIKES Telogorejo Semarang, Riska Megawati di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Anak-anak dan bayi rentan terpapar asap rokok second hand smoke atau menjadi perokok pasif. Mereka bisa secara tidak sengaja menghirup asap dari hasil pembakaran tembakau atau asap yang dihembuskan dari seseorang dewasa yang sedang merokok di sekitarnya.

WHO memperkirakan sebanyak hampir 600.000 kematian per tahun disebabkan oleh paparan asap rokok kepada perokok pasif.

Dikutip dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat, paparan asap rokok yang dihirup oleh perokok pasif memiliki risiko yang hampir sama dengan asap yang dihirup langsung oleh perokok aktif, yaitu meningkatkan risiko terkena penyakit kardiovaskular hingga 30 persen.

“Bayi dan anak-anak yang terpapar asap rokok pasif juga memiliki peluang lebih tinggi terkena penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis, radang paru-paru, dan mengalami Sindrom Kematian Bayi Mendadak (Sudden Infant Death Syndrome/SIDS),” katanya.

Berdasarkan laporan Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) yang berjudul The Tobacco Control Atlas, ASEAN Region menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok terbanyak di ASEAN yakni 65,19 juta orang.

Kemudian disusul oleh Filipina dengan jumlah perokok terbanyak kedua yakni sebanyak 16,5 juta.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan mewajibkan Pemerintah Daerah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Aturan ini diharapkan dapat mengurangi jumlah perokok di Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga tengah dalam pembicaraan untuk menaikkan pajak rokok dan harga eceran dengan harapan yang sama. Sementara itu, beberapa negara maju yang memiliki permasalahan serupa mulai melakukan berbagai pendekatan melalui penelitian untuk mencari tahu bagaimana cara menurunkan angka perokok.

Inggris menjadi salah satu negara yang dinilai paling aktif melakukan penelitian untuk menurunkan jumlah perokok melalui produk rendah risiko, salah satunya adalah rokok elektrik.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Public Health England (PHE) menunjukkan bahwa rokok elektrik 95 persen lebih rendah risiko dibandingkan dengan rokok konvensional. Karena proses pembakaran dihilangkan yang kemudian juga menghilangkan paparan asap pertama bagi perokok dan paparan asap kedua dan ketiga yang mungkin dihirup oleh perokok pasif.

Penggunaan alternatif untuk menghilangkan bahaya yang ditimbulkan oleh asap rokok dan juga secara perlahan mengurangi jumlah perokok dengan memberikan alternatif yang lebih rendah risiko bagi perokok aktif mungkin bisa menjadi salah satu langkah yang bisa dilakukan, terutama melihat hasil yang telah berhasil dicapai oleh beberapa negara maju dengan menggunakan jalan alternatif ini, seperti Inggris, serta dengan semakin banyaknya bukti-bukti ilmiah yang mendukung pemanfaatan produk alternatif seperti rokok elektrik.

Meskipun demikian, sejumlah penelitian lanjutan dibutuhkan untuk mengetahui dampak jangka panjang dari produk alternatif.

(mhd)

Atap Roboh, Disdik Kota Bekasi Minta SLB Urus Izin Agar Dikucurkan Bantuan

loading…

Kepala Disdik Kota Bekasi, Inayatullah meminta SLB tipe C Pariwisata Bundaku mengurus izin operasional sekolah agar bisa dikucurkan bantuan perbaikan sekolah. Foto: dok/SLB tipe C Pariwisata Bundaku

BEKASI – Sejumlah siswa SLB Tipe C Pariwisata Bundaku hingga kini terpaksa belajar di kantor RW karena atap sekolah mereka ambruk. Dinas Pendidikan Kota Bekasi meminta agar pihak sekolah mengurus izin operasional agar bisa mendapat bantuan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah mengatakan jika SLB tipe C Pariwisata Bundaku merupakan sekolah di bawah Yayasan Handani. Saat ini, pihaknya telah meminta agar yayasan dapat memenuhi izin operasional sekolah itu.

“Bantuan tidak dapat diberikan lantaran tidak ada izin operasional, makanya kami sarankan utnuk mengurus izin secepatnya,” katanya kepada wartawan, Kamis (17/10/2019).

Baca Juga:

Menurut dia, jika pengurusan izin operasional sekolah tidak di pungut biaya. Inay juga siap membantu untuk menempuh proses perizinan SLB tipe C Pariwisata Bundaku itu.

“Proses perizinan SLB itu wewenang provinsi namun kita tetap akan bantu. Perijinan merupakan dasar dan wajib ditempuh. Untuk mengurus perijinan tidak di pungut biaya,” tegasnya. (Baca: Atap Roboh, Siswa Sekolah Luar Biasa Terpaksa Sekolah di Kantor RW)

Direktur Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI, Sanusi menangapresiasi langkah pemerintah daerah yang cepat tanggap dalam persoalan sekolah itu.

Terlepas belum mempunyai izin operasional, pengelola sekolah tersebut harus dihargai lantaran mau mengajarkan anak-anak berkebutuhan khusus untuk menuntut ilmu. “Ini adalah langkah yang luar biasa. Saya mengapresiasi karena Pemda telah memfasilitasinya,” katanya singkat.

Sebagai informasi, SLB tipe C Pariwisata Bundaku terdapat beberapa tingkat mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi anak berkebutuhan khsusus.

Sekolah ini didirikan pada tahun 2008 dan beroperasi pada tahun 2012 silam. Sementara bangunan sekolah di perkirakan sudah berusia 35 tahun. Hingga saat ini, banyak siswa berkebutuhan khusus sekolah ditempat tersebut. Untuk itu, pemerintah agar bisa membantu pemulihan sekolah tersebut.

(ysw)

Kembali Mengaspal, Kadishub DKI: Bus Zhongtong Lulus Uji Tipe

loading…

Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo. Foto/Dok/SINDOnews

JAKARTA – Kembalinya bus Zhongtong yang mengaspal di Ibu Kota Jakarta menuai polemik. Pasalnya, berkaca pada pengalaman sebelumnya, bus asal pabrikan China itu kerap bermasalah saat beroperasi.

Menanggapi soal kelaikan armada bus, Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan itu wajib memenuhi ketentuan administrasi dan teknis sesuai keketapan dalam undang-undang 22/2009 tentang LLAJ.

“Artinya bahwa kendaraan tersebut pertama sudah mendapatkan uji tipe, uji tipe ini itu tentu dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub),” kata Syafrin ketika dihuhungi wartawan, Kamis (17/10/2019).

Baca Juga:

Dia menambahkan, apabila bus sudah mendapatkan uji tipe dari Kemenhub, maka pihak operator bisa mengoperasikan bus. (Baca juga: Penumpang Panik, Kaca Transjakarta Dipecah)

“Nah artinya sudah memenuhi persyaratan dari aspek teknis. Kemudian tentu setelah itu ada surat tanda nomor kendaraannya, administrasinya dipenuhi makanya dia (Zhongtong) bisa beroperasi, begitu. Sudah, mereka sudah mendapatkan uji tipe ya,” tuturnya.

Syafrin menuturkan, pihak operator juga harus mampu memenuhi indikator kriteria bus. Hal tersebut untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pengguna jasa.

“Kan spesifikasi tekniknya harus dipenuhi. Contohnya Gross Vehicle Weight (GVW), maksimal 26 ton. Lebarnya 2,5. Panjang 18 meter misalnya. Semuanya sudah ada spesifikasinya dan tentu bus tersebut kan sudah mendapatkan uji tipe dari Kemenhub. Artinya sesuai persyaratan teknis lain jalan yang akan beroperasi di Indonesia,” terangnya.

(mhd)

Pemkot Tangerang Tambah Tinggi 19 Jembatan di 10 Kecamatan

loading…

Perbaikan jembatan di Tangerang, Banten, dipercepat sebelum datang musim hujan. Foto/Hasan Kurniawan/SINDOnews

TANGERANG – Perbaikan jembatan di Tangerang, dipercepat sebelum datang musim hujan. Sedikitnya, ada 19 jembatan yang telah dibongkar dan sedang diperbaiki.

Jembatan itu tersebar di 10 kecamatan. Di wilayah barat, sedikitnya ada 3 jembatan yang diperbaiki. Jembatan-jembatan itu, diperbaiki karena terlalu rendah. Sehingga, harus ditinggikan beberapa meter lagi.

Menurut Kepala Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Dinas PUPR Iwan Nursyamsu, sebagian besar pekerjaan itu berjenis peninggian dengan rata-rata mencapai satu meter lebih dari muka air.

Baca Juga:

“Tujuannya untuk memperlancar aliran air agar menjadi lebih besar, sekaligus untuk mengantisipasi genangan saat musim hujan, sehingga tidak perlu dilakukan pembongkaran lagi,” katanya di Tangerang, Banten, Kamis (17/10/2019).

Pekerjaan perbaikan jembatan ini, dimulai dari pertengahan bulan September 2019 dan ditargetkan selesai sebelum datang musim penghujan di bulan Desember 2019.

Beberapa jembatan yang diperbaiki, dibuat melengkung dengan teknologi Corrogated Steel Plate atau Multi Plate Arches (MPA) atau American Roll Material Coorporation (Armco) dalam pembangunan jembatan.

Jembatan yang pekerjaannya menggunakan sistem ini ada dua, yaitu jembatan di Jalan TMP Taruna dan jembatan yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kota Tangerang, Banten.

Sekretaris Dinas PUPR Taufik Syahzaeni menambahkan, MPA adalah jenis lembaran plate gelombang yang kemudian dirakit sesuai ukuran yang diinginkan. Penggunaan teknologi jenis ini cocok di Kota Tangerang.

“Jadi beberapa jembatan yang memiliki lahan terbatas bisa menggunakan teknologi ini, dan tanpa menganggu pemukiman warga. Sehingga, kita bisa membuat lengkungan sesuai kebutuhan,” tambahnya.

Sejak proses pembangunan jembatan itu mulai dilakukan, lokasi yang terkena proyek menjadi sumber titik kemacetan baru. Hampir setiap saat, jalan di lokasi itu macet.

Para pengguna jalan pun berharap, pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dapat mempercepat pengerjaan bangunan jembatan. Sehingga, kecametan terurai dan arus lalu lintas di wilayah kembali lancar.

Tidak hanya itu, warga juga mengeluhkan pungutan liar yang dimanfaatkan para remaja dan warga sekitar yang dipungut ke para pengguna jalan untuk mengatur jalan.

“Kadang suka sebel kalau lewat jembatan yang diperbaiki, karena pasti macetnya parah. Kalau jam sibuk, pagi dan sore, bisa sampai satu jam lewat jembatan itu saja,” kata Andi, pengguna jalan di Ciledug.

Dia juga mengaku, suka merasa tak nyaman dengan kehadiran pak ogah yang meminta uang pengaturan jalan. Sebab, tidak jarang pak ogah itu memaksa meminta uang.

“Kadang yang bikin tambah kesal, pak ogah yang mengatur jalan suka maksa minta uangnya. Tapi banyak juga yang memang benar-benar mengatur jalan dan warga ikhlas memberinya uang,” sambung Andi.

Adapun, ke-19 jembatan yang diperbaiki itu diantaranya jembatan di Jalan H Entong Cikoneng ditinggikan 5 meter, Gandasari 15,6 meter, Jembatan Taman Cibodas 10 meter, dan Jembatan Cemara 10 meter.

Kemudian Jembatan Teuku Umar ditambah tinggi 4,8 meter, Maju Karya 30 meter, Budiasih 4 meter, Jembatan Saluran Irigasi di Jalan TMP Taruna 10 meter, jembatan di Jalan H. Muja Jurumudi Baru 13.7 meter.

Lalu Jembatan Maulana Hasanudin Poris ditinggikan 7 meter, Jembatan saluran irigasi Jalan H Kilin Batu Jaya 8 meter, jembatan saluran irigasi di Jalan H Kilin, RT05/06, kawasan Batu Jaya 8 meter.

Setelah itu, ada Jembatan Alternative Komplek Garuda Cipondoh ditinggikan 4 meter, Jembatan Jalan H. Mean Karang Timur 2,5 meter, dan jembatan di Jalan Komp Karang Tengah setinggi 8.5 meter.

(mhd)

Obat Seharga Rp31 Juta Hilang dari Gudang Dinkes Bekasi

loading…

BEKASI – Sebanyak 32 jenis obat dikabarkan hilang dari Gudang Farmasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi, Jawa Barat. Bila dikonversikan dalam bentuk rupiah, nilainya mencapai Rp31 juta.

Hilangnya jenis obat itu berdasarkan temuan BPK Jabar yang tertuang dalam hasil laporan penyelidikan Nomor 27A/LHP/XVIII.BDG/05/2019 tertanggal 22 Mei 2019.

Dalam LHP BPK menyebutkan, hasil cek fisik BPK ditemukan selisih kurang antara catatan kartu stock dibandingkan dengan sisa fisik obat dalam Gudang Farmasi Dinas Kesehatan. Dari 89 jenis obat yang disampling diketahui sebanyak 32 jenis obat hilang. Sehingga, hal itu menjadi temuan dari BPK.

Baca Juga:

Jenis obat yang hilang di antaranya Tenofovir 300 mg, Retinol Vitamin A 200.000 IU Kaps lunak dan vaksin TD. Pihak Gudang Farmasi Dinas Kesehatan tidak dapat menjelaskan terhadap selisih kurang obat tersebut. Namun, pihak BPK masih menunggu klarifikasi dari pihak pemerintah terkait temuan tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tanti Rohilawati mengatakan, obat tersebut tidak hilang namun ada selisih pada saat penjumlahan untuk pelaporan. Namun, saat ini temuan tersebut sudah diselesaikan.

“Temuan sudah diselesaikan dengan pengembalian dan dinyatakan selesai oleh BPK,” katanya saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (17/10/2019).

Menurut Tanti, obat tersebut bukan hilang namun ada selisih saat penjumlahan untuk laporan. Apalagi, saat pemeriksaan bersama BPK, Inspektorat Dinkes dan Petugas Gudang Farmasai waktunya sangat singkat. Sehingga, pihaknya tak sempat mengklarifikasi dan mengevakuasi kembali seluruh laporan yang keluar dan masuk ke gudang maupun puskesmas.

“Karena terbatasnya waktu maka selisih obat itu pengembaliannya berupa uang. Sudah diselesaikan,” katanya.

Tanti menjelaskan, dalam tata kelola pendistribusian obat dalam gudang farmasi sudah ada Standart Operasional Prosedur (SOP). Dalam hal ini, 32 jenis obat tersebut bukan hilang namun laporannya belum terupdate.

(mhd)

Mulai Membaik, 2 Remaja Kecanduan Game Online Hanya Merenung

loading…

BEKASI – Dua remaja di Kabupaten Bekasi yang kecanduan game online di telepon selular (gadget) kondisinya terus membaik. Padahal, saat pertama kali masuk ke panti rehabilitasi dua anak remaja yang masih sekolah itu sering ngamuk sambil menangis untuk minta diberikan handphone.

“Sering ngamuk di sini juga, apalagi kalau sudah melihat orang bawa handphone, dia kejar. Berusaha merebut dan kalau tidak dikasih bisa menyakiti,” kata Pengelola Yayasan Alfajar Bekasi, Marsan kepada wartawan di Bekasi, Kamis (17/10/2019).

Dua remaja itu adalah NV (17), warga asal Cikarang Selatan dan TY (17), warga asal Cibitung, Kabupaten Bekasi, ini sudah tidak mau sekolah lantaran ketergantungan gadget.

Orangtua malah sempat dilawan bilamana handphone mereka diambil paksa. Bahkan, kata dia, sampai ada yang menyakiti secara fisik, tidak pandang itu orangtuanya atau bukan yang penting bisa bermain game online.

“Tapi sekarang sudah membaik, dan tidak terlalu terfokus menggunakan telepon selular,” ujarnya. (Baca juga: 2 Remaja Bekasi Gangguan Jiwa Akibat Kecanduan Bermain Game di Ponsel)

Saat ini, kata dia, kondisi dua remaja itu hanya merenung, tidak mau makan. Dia hanya ingin diberi handphone. Biasanya, tujuan anak ini memiliki handphone untuk bisa bermain game online seperti Mobile Legend dan PUBG seperti yang sekarang banyak orang lain lakukan. “Kalau sudah dikasih handphone mereka tenang,” ujarnya.

Pihak pengolola saat ini melarang pengunjung yang datang untuk menemui Nv dan Ty tidak diperkenankan membawa handphone. Sebab, dikhawatirkan kedua anak itu akan berulah lagi dan mengingat soal handphone.

“Karena kita sekarang sedang menjauhkan dulu keduanya dari handphone. Semoga secepatnya sembuh,” harapnya. (Baca juga: Kecanduan Game Online, 3 Remaja Rampok Minimarket dan Bacok Karyawan)

Diberitakan sebelumnya, dua remaja asal Kabupaten Bekasi kecanduan game online terpaksa dilarikan ke yayasan gangguan jiwa Alfajr Berseri yang beralamat di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Kamis (17/10/2019). Kedua remaja itu diduga mengalami ketergantungan handphone.

(mhd)

Layani Pengguna Paspor, Imigrasi Jakbar Sambangi RS Siloam

loading…

Peningkatan pelayanan terus dilakukan Kanim Kelas I Khusus Jakarta Barat. Upaya jembut bola dilakukan dengan mendatangi Rumah Sakit Siloam, Semanggi. Foto/Yan Yusuf/SINDOnews

JAKARTA – Peningkatan pelayanan terus dilakukan Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Khusus Jakarta Barat. Upaya jembut bola dilakukan dengan mendatangi Rumah Sakit Siloam, Semanggi, Kamis (17/10/2019).

Pelayanan dilakukan di kawasan itu dalam rangka Hari Dokter Nasional yang diperingati tiap 24 Oktober. ‎Kepala Bidang Pelayanan dan Verifikasi Adjudikasi Dokumen Perjalanan Imigrasi Jakarta Barat, Felusia Sengky Ratna menerangkan, kegiatan sebagai bentuk apresiasi kepada para dokter dan tenaga kesehatan.

“Jadi dalam rangka hari dokter nasional, kami ingin memberikan apresiasi kepada para dokter yang selama ini mendedikasikan waktunya untuk melayani kesehatan masyarakat,” kata Sengky saat dikonfirmasi.

Baca Juga:

Dalam kegiatan hari ini yang digelar di RS Siloam, Sengky menyebut ada sebanyak 70 orang yang membuat paspor. Mereka dilayani oleh enam petugas imigrasi yang dikerahkan ke lokasi.

“Tak hanya para dokter, namun ada juga petugas medis yang ikut membuat paspor dalam kesempatan kali ini,” kata Sengky.

Sementara itu, Direktur Siloam Hospital, Adityawati Ganggaiswari mendukung penuh pelaksanaan kegiatan ini. Mereka pun menyediakan fasilitas ruangan untuk kegiatan tersebut.

“Semoga acara ini berlanjut. Kerja sama tidak hanya di sini melainkan di acara lainnya,” tutupnya.

(mhd)

Zhongtong Kembali Dioperasikan, Anies: DKI Tak Beli Bus Hanya Beli Jasa

loading…

Bus gandeng produksi Zhongtong. (Ilustrasi/www.zhongtongbuses.com)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak melakukan pembelian bus. Hal ini menyusul mengaspalnya bus Transjakarta merek Zhongtong asal China yang sempat membuat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kewalahan.

Anies mengatakan, Pemprov DKI hanya menentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang kemudian dijalankan oleh operator dalam mengoperasikan bus tersebut.

“Coba kasih ke Pak Dirut ya. Karena kalau Pemprov DKI Jakarta itu sudah tidak lagi membeli bus, jadi Pemprov DKI Jakarta itu membeli jasa. Jasanya dibayar, kemudian Pemprov DKI Jakarta menentukan SPM. Jadi selebihnya tanggung jawabnya dengan pengelola (Transjakarta),” terang Anies di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Baca Juga:

Anies mengatakan, pengoperasian bus merek Zhongtong mempunyai kontrak kerja untuk mengikuti SPM tersebut. “Pasti ada kontrak kerja samanya. Di dalam kontrak itu ada aturannya,” kata Anies.

Sebelumnya, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), mengoperasikan kembali bus pabrikan asal China, Zhongtong, yang sempat menuai kontroversi. Bus tersebut kembali beredar di jalanan ibu kota sejak Jumat 11 Oktober 2019.

Bus itu dioperasikan kembali lantaran penumpang bus Transjakarta meningkat akibat diterapkannya perluasan sistem ganjil-genap di 25 ruas jalan ibu kota dan beberapa revitalisasi trotoar. Namun, bus yang sebelumnya identik dengan warna abu-abu kini menjadi biru putih.

“Tahun 2017 jumlah penumpang sistem transportasi darat kita 300.000 per hari, didapat setelah berjalan 13 tahun,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Jakarta, Rabu 16 Oktober 2019.

Menurut Anies, dalam dua tahun terakhir jumlah pengguna Transjakarta meningkat hingga dua kali lipat. Bahkan tahun ini jumlahnya sudah menyentuh angka 640.000 orang setiap harinya.

“Artinya itu sebuah lompatan yang cukup signifikan,” tutur Anies. Selain itu, Anies menyatakan sudah mengubah pola pengoperasian bus Transjakarta untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat. Bus Zhongtong sendiri tidak dioperatori PT Transjakarta melainkan oleh Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD).

“Pengelolaannya pun diubah. Kalau dulu, bus-bus itu milik DKI, sekarang kita kerjakan itu sebagai milik pihak ketiga,” urai Anies. (Baca juga: Penumpang Membludak, Transjakarta Operasikan Kembali Bus Zhongtong)

Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas Transjakarta, Nadia Diposanjoyo, membenarkan hal tersebut. Menurut Nadia, pengoperasian kembali bus tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kontrak dengan Operator dari Bus Zhongtong, Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD).

“Pengoperasian bus ini adalah bentuk dari pelaksanaan kontrak tahun 2013,” ujar Nadia. Kemudian, pada tahun 2018, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) mengeluarkan putusan agar Transjakarta mengoperasikan 59 unit bus gandeng merek Zhongtong tersebut.

Disamping itu juga, bus Zhongtong punya rekam jejak buruk. Bus tersebut sempat ditolak kala Basuki Tjahja Purnama alias Ahok memimpin ibu kota. Bus produksi Cina ini sempat menuai kontroversi karena dalam pengadaan hingga pengoperasiannya menuai polemik.

Ahok menolak mengizinkan bus gandeng Zhongtong karena menganggap armada tersebut tidak layak. Ahok lantas lebih memilih bus pabrikan Eropa seperti Mercedes Benz, Scania, dan Volvo.

Bahkan saat pengadaannya, Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, divonis 13 tahun penjara dalam kasus pengadaan bus Transjakarta merk Zhongtong pada tahun 2012 dan 2013.

Saat beroperasi, bus tersebut juga pernah terbakar di depan Gedung PMI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada tanggal 8 Maret tahun 2015 silam.

Komponen kelistrikan yang buruk diduga jadi penyebab bus asal Cina ini kerap terbakar. Bus yang terbakar itu baru beroperasi selama tiga hari.

Atas dasar itu PT Transjakarta lantas meninggalkan bus-bus yang dianggap tidak aman dan beralih ke merek bus lain yang lebih aman dan nyaman untuk masyarakat.

(mhd)

Atap Roboh, Siswa Sekolah Luar Biasa Terpaksa Belajar di Kantor RW

loading…

Sejumlah siswa SLB di Jalan Aggur, Perumahan Taman Wisma Asri, Kelurahan Teluk Pucung, terpaksa belajar di kantor RW karena sekolah mereka rusak, Kamis (17/10/2019). Foto: dok/SLB Tipe C Pariwisata Bundaku

BEKASI – Sungguh miris kondisi Sekolah Luar Biasa (SLB) di Jalan Aggur, Perumahan Taman Wisma Asri, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi ini. Atap sekolah tersebut roboh hingga menganggu aktivitas kegiatan belajar mengajar sehingga anak berkebutuhan khusus tersebut harus belajar di Pos RW.

Kondisi robohnya atap sekolah tersebut terjadi pada 25 September 2019 lalu. Beruntungnya, saat kejadian itu tidak sedang berlangsung kegiatan belajar mengajar.

“Atapnya roboh sudah tidak bisa digunakan kegiatan belajar mengajar, terpaksa belajar di Pos RW,” kata Kepala SLB tipe C Pariwisata Bundaku, Anggraeni Puspa Sari, Kamis (17/10/2019).

Baca Juga:

Robohnya atap bangunan itu terletak di gudang sekolah tepat samping ruang kelas siswa belajar. Hal itu yang membuat proses KBM di SLB tipe C Pariwisata Bundaku dipindakan ke Pos RW. depan Alun-alun Taman Wisma Asri.”Kami sudah izin sama RT/RW sampai Juli 2020 mendatang demi keselamatan siswa,” ungkapnya. (Baca: 11.520 Ruang Kelas SD-SMP di Kabupaten Bekasi Dalam Kondisi Rusak)
Anggareni menyampaikan jika sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan bantuan anggaran untuk dilakukan perbaikan bangunan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Namun dia memaklumi lantaran sekolahnya belum mempunyai izin operasional.”Belum ada bantuan dalam bentuk dana, adanya bantuan untuk alat tulis belajar anak-anak, seragam dan tenda satu unit,” ujarnya.

(ysw)

Demo di Istana Membubarkan Diri, Mahasiswa Hadiahi Polisi Poster

loading…

Sebelum membuabarkan diri dengan tertib, massa BEM SI Jabodetabek-Banten memberi cindera mata berupa poster kepada polisi yang berjaga, Kamis (17/10/2019). Foto/SINDOnews/Okto Rizki

JAKARTA – Massa aksi yang tergabung ke dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jabodetabek-Banten telah membubarkan diri dengan tertib. Unjuk rasa yang digelar di depan Kementerian Pariwisata, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat berjalan lancar dan damai.

Pantauan SINDOnews, Mahasiswa terus menyuarakan aspirasi mereka kepada Presiden untuk segera mengeluarkan Perppu KPK. Mengingat keputusan Undang-undang KPK hasil revisi, dipandang tidak lagi sejalan dengan niat luhur dari lahirnya reformasi.

Mahasiswa dan Mahasiswi dari berbagai Universitas di wilayah Jabodetabek terus menyindir pemerintah dan juga aparat kepolisian yang dianggap bersikap arogan atas apa yang dilakukan pada 24 September 2019 lalu. Mereka juga melancarkan nada-nada provokatif dari atas mobil komando.

Baca Juga:

Sebelum menutup aksinya, mahasiswa bersama-sama mengumandangkan sumpah mahasiswa dan lagu perjuangan mahasiswa sebagai upaya mempertegas keberadaan Mahasiswa ditengah-tengah masyarakat untuk memperjuangkan hak masyarakat yang telah dikebiri.

Selanjutnya, ada juga penyerahan hadiah berupa poster dengan gambar tikus berdasi dari mahasiswi untuk aparat kepolisian yang setia berjaga mengamankan jalannya aksi mahasiswa BEM SI.

“Ini bu Polwan terima aja, habis ini kita bubar, terima bu. Ini bukan barang haram,” ujar seorang Mahasiswi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, Kamis (17/10/2019).

(ysw)

Atasi Polusi Udara, Kendaraan Mesin Diesel Diminta Tak Pakai Solar Bersubsidi

loading…

Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi polusi udara di DKI Jakarta, salah satunya adalah menggunakan bahan bakar berkualitas baik. Foto/Ilustrasi/SINDOphoto

JAKARTA – Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi polusi udara di DKI Jakarta, salah satunya adalah menggunakan bahan bakar berkualitas baik. Seperti, kendaraan bermesin diesel diharapkan memakai Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang berkualitas, yaitu Dexlite dan Pertamina Dex.

Alasannya, memiliki kadar Cetane Number (CN) atau angka setana tinggi sehingga meningkatkan performa kerja mesin. Hal itu dikatakan oleh ahli motor bakar Institut Teknologi Bandung (ITB) Iman Kartolaksono Reksowardojo di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Dia mengatakan, jika mesin menggunakan solar kualitas bagus, maka pemakaian bahan bakar akan semakin efisien. Kata dia, salah satu indikator kualitas BBM bagi mesin kendaraan mesin diesel adalah CN. Semakin tinggi CN, maka kualitas solar semakin baik.

Baca Juga:

“Ibarat makanan, solar berkualitas seperti Dexlite dan Pertamina Dex tentu lebih bergizi dibandingkan dengan solar subsidi. Karena, dengan mutu bahan bakar diesel yang baik, selain memberikan unjuk kerja yang baik dan motor lebih awet, emisi gas buang juga lebih baik,” kata Iman.

Selain CN, kandungan sulfur dapat dijadikan pertimbangan dalam memilih solar. Dalam hal ini kandungan sulfur pada solar berkualitas seperti Dexlite dan Pertamina Dex, juga lebih rendah dibandingkan solar subsidi.

Kandungan sulfur yang cukup tinggi pada solar subsidi, menurut Iman, dapat merusak komponen injektor dan mengakibatkan pembakaran menjadi tidak baik.

Semakin rendah kandungan sulfur, maka emisi gas buang, saluran bahan bakar, filter solar, hingga ruang bakar akan lebih bersih.

“Sulfur juga berpengaruh terhadap umur mesin. Semakin tinggi sulfur yang bersifat asam akan membuat mesin jadi mudah berkarat,” tambah Iman.

Terkait kualitas BBM, menurut Iman, kualitas bahan bakar diesel akan meningkat jika dicampur dengan Biodiesel (FAME), karena akan meningkatkan Cetane Number serta membuat kadar sulfurnya menjadi nihil.

Sekadar diketahui, Pertamina telah mengeluarkan tiga jenis bahan bakar diesel, yakni Bio Solar, Dexlite, dan Pertamina Dex. Pertamina Dex memiliki Cetane Number 53 dengan kandungan sulfur di bawah 300 part per million (ppm).

Sementara Dexlite dengan CN 51 dengan kandungan sulfur minimal 1.200 ppm. Sedangkan Bio Solar yang merupakan solar subsidi, memiliki CN 48 dengan kandungan sulfur 3.500 ppm.

(mhd)

Tak Terbukti Gunakan Narkoba, Artis Vicky Nitinegoro Dipulangkan

loading…

Artis Vicky Nitinegoro. Foto/Dok/Okezone

JAKARTA – Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap Artis Vicky Nitinegoro yang sempat diamankan lantaran diduga melakukan penyalahgunaan narkoba melalui vape. Namun, berdasarkan pemeriksaan Labfor Polri, Vicky dinyatakan bebas dari dugaan tersebut dan dipulangkan.

“Setelah dilakukan pemeriksaan dan tes urine, VN dan AM hasil negatif serta tak terbukti menggunakan narkotika. Makanya, VN dan AM kita kembalikan ke orangtuanya,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono kepada wartawan, Kamis (17/10/2019).

Menurutnya, dari hasil pemeriksaan dan tes urine, hanya AC yang terbukti mengonsumsi narkotika golongan I. Adapun ketiganya, Vicky, AM, dan AC diamankan polisi di rumah Vicky, kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Baca Juga:

“Awalnya ada informasi tentang penggunaan vape yang didalamnya terdapat narkotika golongan I sehingga dilakukan pengecekan oleh anggota di lokasi,” tuturnya. (Baca juga: Diduga Gunakan Narkoba, Artis Vicky Nitinegoro Diamankan Polisi)

Saat dilakukan penggeledahan, kata dia, polisi menyita 2 botol cairan vape dan alat hisapnya, yang mana dua botol cairan itu milik AC. Saat dilakukan pemeriksaan, cairan itu mengandung narkotika golongan I.

Selain dua botol itu, terangnya, polisi juga menyita vape milik Vicky, hanya saja saat diperiksa di labfor dan tes urine hasilnya negatif narkotika. Maka itu, Vicky pun tak diproses secara hukum dan dipulangkan. Sedangkan AC tetap diproses secara hukum.

(mhd)

Kerap Sumber Kebakaran, Ratusan Pemilik Indekos dan Kontrakan Diedukasi

loading…

JAKARTA – Kebakaran masih menjadi salah satu momok bagi warga Jakarta. Kebakaran hebat hingga kini masih kerap melanda permukiman yang umumnya bersumber dari rumah kontrakan atau kos-kosan.

Untuk itu, sebanyak 523 pemilik indekos dan kontrakan di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, diedukasi tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran oleh Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Sudin Gulkarmat Jakarta Timur Muchtar Zakaria mengatakan, kegiatan ini sebagai tindaklanjut dari rakorwil tingkat Kecamatan Cakung. Harapannya, para peserta dapat mengerti materi dengan baik dan kasus kebakaran di wilayah itu bisa diminimalisir.

Baca Juga:

Dalam kegiatan tersebut para peserta diberikan materi tentang pencegahan kebakaran, cara penggunaan instalasi listrik. Tidak hanya itu, para peserta juga diberikan pengetahuan tentang penempatan kompor gas, serta cara memadamkan api secara teori dan praktik.
“Yang jelas pelatihan semacam ini telah kami lakukan di tujuh kantor kelurahan yang ada di Kecamatan Cakung secara bergilir,” tandasnya.

Dia menyebutkan, peristiwa kebakaran di wilayah Jakarta umumnya terjadi karena hubungan arus pendek pada listrik, khususnya di daerah pemukiman padat penduduk. Oleh karena itu, edukasi terhadap pemilik kontrakan dan indekos ini dianggap sangat penting.

Apalagi banyak kasus kebakaran justru yang bermula dari kontrakan atau kos-kosan. Bahkan, Kelurahan Penggilingan yang masuk dalam kecamatan cakung, termasuk wlayah yang masuk dalam lokasi rawan kebakaran.

(thm)

Demo di Istana Membubarkan Diri, Polisi Dihadiahi Poster Tikus Berdasi

loading…

Sebelum membuabarkan diri dengan tertib, massa BEM SI Jabodetabek-Banten memberi cindera mata berupa poster tikus berdasi kepada polisi yang berjaga, Kamis (17/10/2019). Foto/SINDOnews/Okto Rizki

JAKARTA – Massa aksi yang tergabung ke dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jabodetabek-Banten telah membubarkan diri dengan tertib. Unjuk rasa yang digelar di depan Kementerian Pariwisata, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat berjalan lancar dan damai.

Pantauan SINDOnews, Mahasiswa terus menyuarakan aspirasi mereka kepada Presiden untuk segera mengeluarkan Perppu KPK. Mengingat keputusan Undang-undang KPK hasil revisi, dipandang tidak lagi sejalan dengan niat luhur dari lahirnya reformasi.

Mahasiswa dan Mahasiswi dari berbagai Universitas di wilayah Jabodetabek terus menyindir pemerintah dan juga aparat kepolisian yang dianggap bersikap arogan atas apa yang dilakukan pada 24 September 2019 lalu. Mereka juga melancarkan nada-nada provokatif dari atas mobil komando.

Baca Juga:

Sebelum menutup aksinya, mahasiswa bersama-sama mengumandangkan sumpah mahasiswa dan lagu perjuangan mahasiswa sebagai upaya mempertegas keberadaan Mahasiswa ditengah-tengah masyarakat untuk memperjuangkan hak masyarakat yang telah dikebiri.

Selanjutnya, ada juga penyerahan hadiah berupa poster dengan gambar tikus berdasi dari mahasiswi untuk aparat kepolisian yang setia berjaga mengamankan jalannya aksi mahasiswa BEM SI.

“Ini bu Polwan terima aja, habis ini kita bubar, terima bu. Ini bukan barang haram,” ujar seorang Mahasiswi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, Kamis (17/10/2019).

(ysw)

Ada Demo Mahasiswa di Istana Negara, Transjakarta Alihkan Rute

loading…

JAKARTA – Polisi menutup jalan di sekitar Istana Negara, Jakarta dan kawasan Patung Kuda. Maka itu, sejumlah rute Transjakarta kembali dialihkan, termasuk koridor 1 Transjakarta.

“Sehubungan adanya penutupan jalan di kawasan Patung Kuda, sejuah rute Transjakarta dilakukan pengalihan,” ujar Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas
PT Tranjakarta, Nadia Diposanjoyo pada wartawan, Kamis (17/10/2019). (Baca: Antisipasi Demo, Jalan Sekitar Istana Negara Ditutup)

Adapun rute perjalanan yang dilakukan pengalihan sebagai berikut.

Baca Juga:

Koridor 1 :Arah Kota : Blok M – Sarinah – Lampu Merah Sarinah keluar jalur – Bank Indonesia belok kiri – Jl.Kebon Sirih – Hotel Milenium belok kiri – Jl.Fachrudin – Jati Baru lurus – Jl.Cideng Barat – Lampu merah Tarakan belok kanan – Halte Petojo – Lampu Merah Harmoni belok kiri – Harmoni – Kota

Arah Blok M : Kota – Harmoni – Lampur Merah Harmoni belok kiri putar balik setelah hakte juanda – Halte Petojo keluar jalur – Lampur Merah Tarakan belok kiri – Jl.Cideng Timur – Jl.Jati Baru – Hotel Tugu Asri – Lampur Merah Hotel Milenium lurus – Jl.Kebon Sirih – Lampur Merah Bank Indonesia belok kanan – Halte Sarinah – Blok M

INFO | Rute 6A: Ragunan – Monas via Kuningan dan rute 6B: Ragunan – Monas via Semanggi saat ini mengalami perpendekan rute menjadi Ragunan – Bank Indonesia terkait adanya penutupan jalan di sekitar Patung Kuda.

INFO | Rute 1A : PIK – Balai Kota mengalami perpendekan rute menjadi PIK – Harmoni terkait adanya penutupan jalan di sekitar Patung Kuda

INFO Rute 5A : Kp.Melayu – Grogol mengalami pengalihan rute terkait adanya penutupan jalan di sekitar Patung Kuda. Untuk sementara tidak melewati Halte Bank Indonesia dan Halte Monas.

Rute 5A : Grogol – Kp.Melayu mengalami pengalihan rute terkait adanya penutupan jalan di sekitar Patung Kuda. Untuk sementara tidak melewati Plang bus BPKP s/d Halte Bank Indonesia.

(ysw)

Anies: Pemprov DKI Bantu Pelantikan Presiden Sejak Bulan Lalu

loading…

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Foto/Dok/SINDOphoto

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ikut menyiapkan pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden yang dilakukan pada 20 Oktober 2019. Persiapan itu dilakukan sejak sebulan lalu.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, persiapan itu dibicarakan dengan pemerintah pusat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompida) DKI Jakarta. Dia mengatakan, pihaknya membantu kelancaran rute lalu lintas dan keamanan kota.

“Alhamdulillah persiapan dari sisi kami di Pemprov DKI Jakarta sudah berjalan sejak bulan lalu. Jadi rapat-rapat koordinasi untuk rute, untuk persiapan keamanan,” kata Anies di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Baca Juga:

Anies mengatakan, Pemprov DKI mendukung keamanan dan bersinergi dengan TNI dan Polri. (Baca juga: Tuntut Presiden Keluarkan Perppu KPK, BEM SI Jabodetabek-Banten Gelar Demo)

“Kita mendukung persiapan keamanan yang dikerjakan oleh TNI dan Polri. Kemudian semua fasilitas-fasilitas yang terkait dengan kegiatan pelantikan maupun acara pasca pelantikan itu kita bantu siapkan,” sambungnya.

Meski demikian, dirinya tak mengetahui pasti jumlah personel yang diterjunkan untuk pengamanan itu. Namun, dia memastikan segala persiapan yang menjadi tanggung jawab DKI Jakarta sudah disiapkan.

“Wah saya tidak ingat jumlah personelnya. Tapi semua yang dibutuhkan sudah disiapkan barangkali hampir 2 bulan, 1 bulan lebih, kita bicarakan dengan pemerintah pusat dengan jajaran Forkopimda, semua kebutuhan kita siapkan,” tuturnya.

Anies berharap, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih berjalan dengan lancar. Pemimpin negara yang baru dilantik nantinya dapat membawa perubahan bagi Indonesia ke arah yang lebih baik lagi.

(mhd)

Potensi Demo Jelang Pelantikan Presiden, Anies: Kami Bantu Kepolisian

loading…

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto/SINDOnews/Komaruddin Bagja

JAKARTA – Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih dinamika politik Ibu Kota terus menghangat dengan adanya gelombang aksi demonstrasi. Pemprov DKI sendiri mengaku siap memberi bantuan kepada pihak keamanan jika ada aksi demo.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku siap membantu pihak kepolisian apabila ada aksi unjuk rasa di Jakarta. “Jadi apa yang dibutuhkan pihak kepolisian, biasa mereka kirim surat, mereka selalu minta,” ucap Anies di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019).

Biasanya, saat ada aksi demonstrasi, polisi meminta kepada Pemprov DKI untuk menyiapkan kebutuhan toilet umum mobile, kemudian kebutuhan tambahan petugas Satpol PP, tambahan petugas Dinas Perhubungan dan petugas Dinas Kesehatan.

Baca Juga:

“Itu semua mendasarkan permintaan dari Kepolisian karena kalau sudah keamanan, tanggung jawabnya ada di pihak Kepolisian,” ujar Anies.

(ysw)

Dilarang Turun ke Jalan, Mahasiwa Ditawari Hadiah dari Polisi

loading…

Mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa jelang pelantikan presiden dan wakil presiden di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Foto/Okto Rizki Alpino/SINDOnews

JAKARTA – Koordinator Wilayah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (Korwil BEM SI) Jabodetabek, Abdul Basit membenarkan isu adanya bayaran kepada sejumlah universitas di Jakarta agar tidak demo. Namun, dia tak menyebutkan bayaran itu berupa uang atau barang.

“Kalau untuk itu banyak banget mas, terkait dengan menjanjikan sesuatu lah untuk kita tidak aksi. Banyak banget,” kata Abdul di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

Meski banyak tawaran dari pihak aparat kepolisian agar tidak turun ke jalan, Abdul Basit yang juga Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tidak tergiur dengan tawaran itu. Dia menegaskan, demo yang dilakukannya ini juga tidak ada yang menunggangi.

Baca Juga:

“Kami konsisten, tujuan kami untuk memperlihatkan bahwa kami tidak sama sekali ditunggangi. Tawaran itu muncul ketika ada isu mulai ada aksi di tanggal 20 Oktober 2019,” terangnya.

Abdul menuturkan, pihak kampus juga meminta mahasiswa agar tidak turun ke jalan, mengingat akan adanya agenda besar perihal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Kalau bisa aksinya dialihkan di kampus atau kegiatan-kegiatan seminar. Tapi kembali lagi, menurut kami ada yang lebih urgent, apa itu, Perppu KPK (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi). Presiden harus tegas terkait dengan keberpihakan kepada masyarakat. Pak Jokowi harus melihat, hari ini masyarakat itu sudah geram. Kami kecewa dengan pelarangan aksi,” pungkasnya.

Berdasarkan pantauan SINDOnews di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, aparat gabungan telah menjaga wilayah itu dengan ketat. Selain itu, polisi tanpa seragam juga nampak sibuk mencari informasi dari koordinator lapangan dan masih memantau jalannya aksi.

(mhd)

Mahasiswa BEM SI Jabodetabek-Banten Coba Merangsek ke Istana Negara

loading…

Massa demonstran yang tergabung ke dalam Badam Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mulai merangsek maju ke arah Istana Negara, Kamis (17/10/2019). Foto/SINDOnews/Okto Rizki

JAKARTA – Massa demonstran yang tergabung ke dalam Badam Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mulai merangsek maju ke arah Istana Negara. Namun hal itu mendapat hadangan dari pihak aparat kepolisian dengan menyiagakan para polwan dihadapan massa aksi.

Pantauan SINDOnews, perwakilan Koordinator Wilayah BEM SI dari berbagai Universitas seperti UNJ, IPB dan lainnya sempat berdialog dengan Kapolsek Gambir, Kompol Wiraga.

“Kami perwakilan massa aksi meminta izin untuk maju mendekat sampai Barier yang terpasang di depan Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata,” ujar Mereka perwakilan Koordinator Aksi BEM SI.

Baca Juga:

Saat ini situasi di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat masih kondusif. Mahasiswa BEM SI terus berorasi agar didengar oleh presiden terkait tuntutan untuk segera mengeluarkan Perppu KPK.

Mereka juga menyanyikan beberapa lagu pelecut semangat seperti, lagu kebangsaan Indonesia Raya, Buruh Tani, dan Darah Juang.

Sementara itu para perwakilan koordinator dari BEM SI masih mengadakan brefing untuk memutuskan apakah aksi ini akan lanjut sampai Istana Negara dengan konsekuensi chaos karena aparat sudah berjaga dan membuat barikade berlapis-lapis.

(ysw)

Diduga Gunakan Narkoba, Artis Vicky Nitinegoro Diamankan Polisi

loading…

Artis Vicky Nitinegoro. Foto/Dok/Okezone

JAKARTA – Polisi mengamankan Artis Vicky Nitinegoro karena diduga terlibat kasus penyalahgunaan narkotika. Polisi saat ini masih memeriksa Vicky secara intensif.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, Vicky diamankan polisi pada Rabu, 16 Oktober kemarin. Namun, dia tak menyebutkan di mana Vicky diamankan polisi.

“Iya diamankan,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2019).

Baca Juga:

Menurut Argo, hingga kini penyidik Polda Metro Jaya masih memeriksa Vicky secara intensif guna mendalami dugaan kasus narkoba itu. Polisi juga masih memeriksa barang yang diduga narkoba dan dibawa Vicky itu.

Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri. Polisi pun bakal membeberkannya secara rinci bila sudah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Masih diamankan sedang di cek ke labfor barang yang diamankan,” katanya. (Baca juga: Artis Vicky Nitinegoro Gabung Pusamania?)

(mhd)

Tuntut Presiden Keluarkan Perppu KPK, BEM SI Jabodetabek-Banten Gelar Demo

loading…

Massa demonstran yang tergabung dalam BEM SI Jabodetabek-Banten berkumpul di kawasan patung kuda arjuna wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat menuntut agar Presiden mengeluarkan Perppu KPK, Kamis (17/10/2019). Foto/SINDOnews/Okto Rizki

JAKARTA – Massa demonstran yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jabodetabek-Banten mulai berkumpul di kawasan patung kuda arjuna wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka menuntut agar Presiden mengeluarkan Perppu KPK.

Ketua koordinator wilayah BEM SI Jabodetabek Abdul Basit mengatakan, aksi unjuk rasa kali ini tidak ada sangkut pautnya terkait pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma’ruf.

Unjuk rasa ini sebagai bentuk penolakan terhadap Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi resmi yang diberlakukan hari ini.

Baca Juga:

“Tuntutan kami agar presiden mengeluarkn Perppu KPK, jangan tahan idealisme kami,” kata Abdul di lokasi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

Abdul menegaskan, aksi ini juga akan dihadiri 18 Universitas di wilayah Jabodetabek-Banten. Adapun massa aksi yang telah berkumpul di Jalan Medan Merdeka Barat, terdiri dari Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Yarsi.

Dengan adanya unjuk rasa ini polisi menutup jalan sekitar kawasan patung kuda arjuna wihaha. Pantauan SINDOnews, arus lalulintas menuju Budi Kemulian terpantau padat merayap.

Seruan aksi yang diunggah melalui postingan media sosial instagram BEM SI melalaui akun @bem_si pada Rabu 16 Oktober 2019 membuktikan masih adanya gelombang ketidak puasan, terhadap keputusan terkait UU KPK hasil revisi.
Dimana kalangan Mahasiswa menilai pengesahan UU tersebut akan mencederai janji suci reformasi yang memberikan angin surga dalam bentuk perubahan nyata bagi bangsa Indonesia.
Dalam aksinya, BEM SI akan mengerahkan estimasi massa sebanyak 2.000 orang. Aksi ujuk rasa akan berlangsung pada pukul 13.00 sampai selesai pukul 18.00 WIB, sejatinya aksi unjuk rasa ini merupakan gerakan akar rumput yang menginginkan adanya keadilan dalam kedaulatan negara.

(ysw)

2 Remaja Bekasi Gangguan Jiwa Akibat Kecanduan Bermain Game di Ponsel

loading…

BEKASI – Dua remaja di Kabupaten Mekasi mengalami gangguan jiwa setelah terpapar efek bermain game berlebihan di telepon genggam (gudget). Kedua remaja adalah NV (17) dan TY (17), warga Cibitung, yang kini menjalani perawatan di Yayasan Al Fajar Berseri, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Ketua Yayasan Al Fajar Berseri Tambun Selatan, Marsan, mengatakan, kedua remaja itu sudah sekitar satu tahun dirawat karena ketergantungan menggunakan telepon selular. Dalam kesehariannya, mereka berdiam diri dan hanya sesekali berinteraksi. Kedua pasien itu seketika bereaksi ketika melihat telepon genggam.

“Mereka biasa saja, diam saja. Makan juga bisa. Cuma kalau ada HP, langsung direbut, diambil, dimainin. Misalnya ada HP di-charge, langsung direbut. Ini karena mereka sudah terlalu ketergantungan dengan HP dan game,” ujarnya.

Berdasarkan informasi dari keluarga keduanya, mereka memang sudah sangat berlebihan menggunakan ponsel. Bahkan mereka mengoperasikan gawai dari sejak bangun tidur hingga malam, menjelang tidur kembali. Ketergantungan itu telah mengganggu kehidupan nyata mereka. Tidak jarang mereka bolos sekolah. “Buat makan saja mereka lupa. Lebih parah lagi, kalau dilarang mereka mulai emosional,” kata Marsan.

Menurut Marsan, Nv dan Ty bukan pasien gangguan kejiwaan pertama yang dirawat di Yayasan Al Fajar karena kecanduan gawai. Sebelumnya, ada satu pasien lasal Medan yang mengalami hal serupa bernama WH. Namun WH hanya berobat empat bulan dan sudah pulang.

Marwan mengingatkan, penggunaan gawai sudah saatnya mulai dikendalikan. Orang tua berperan besar mengantisipasi sejak dini. Karena jika berlebih, maka kejadian serupa akan terjadi. “Orang tua harus paham, di dalam HP itukan mengandung magnet yang bisa merusak otak. Itu mengapa ada dua orang yang tinggal di sini sekarang,” paparnya.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bekasi, Muhammad Rozak mengatakan, efek negatif dari penggunaan gawai sangat berbahaya jika berlebih. Memang, pihaknya belum menangani atau menerima laporan terkait anak yang terganggu jiwanya karena telepon genggam.

Meski demikian, dalam beberapa kasus kekerasan terhadap anak, salah satu faktor penyebabnya yakni penggunaan telepon genggam. Misalnya, kasus tawuran, itu awalnya dari telepon selular. Begitu juga kasus pencabulan anak oleh anak yang sebelumnya sering mengoperasikan telepon genggam, baik mengakses situs porno atau aplikasi dewasa seperti Bigo dan lainnya.

Setidaknya KPAD Kabupaten Bekasi telah menangani 7-10 kasus per bulan terkait kekerasan anak. Ironisnya, dari hasil penelusuran, sekitar 30 persen di antaranya diawali dari HP. “Bulan ini saja, Oktober, sudah tujuh kasus. Beberapa di antaranya karena HP. Sering melihat tindak kekerasan membuat anak jadi pelaku pidana pencurian,” katanya.

Saat ini, pihaknya terus mengkampanyekan pengendalian penggunaan telepon. Hal itu kerap disampaikan dalam beberapa kesempatan, baik ketika mengunjungi sekolah maupun rapat di tingkat desa. Hanya saja, peran terbesar untuk mencegah hal negatif dari gawai yang berlebihan ini adalah orang tua.

“Orang tua jangan kalah sama anak. Jangan takut memasuki ruang pribadi anak karena anak pun lahir dari ruang pribadi orang tuanya. Peran ini sangat penting,” pungkasnya.

(thm)

Antisipasi Demo, Jalan Sekitar Istana Negara Ditutup

loading…

JAKARTA – Sejumlah jalan di sekitar Gedung MPR/DPR ditutup terkait adanya aksi unjuk rasa dari elemen masyarakat. Selain di DPR, polisi juga melakukan penutupan jalan di sekitar Istana Negara.

“Penutupan untuk mengantisipasi massa unjuk rasa,” ujar Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Muhammad Nasir pada wartawan, Kamis (17/10/2019).

Jalan menuju Istana Negara yang dilakukan penutupan antara lain Taman Pandang Istana, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Masyarakat diarahkan belok kiri ke Jalan Budi Kemulyaan atau belok kanan ke Jalan Medan Merdeka Selatan atau putar balik.

Baca Juga:

Bahkan, dari arah Jalan Majapahit ditutup dan masyarakat diarahkan ke kiri ke Jalan Hayam Wuruk atau Jalan Suryopranoto dari Jalan Veteran, dari Jalan Suryopranoto dan Jalan Hayam Wuruk belok kiri atau lurus ke Jalan Ir H Juanda.

Kemudian, Jalan Medan Merdeka Utara ditutup diluruskan ke Jalan Perwira. Selanjutnya, Jalan Veteran 1, 2 dan 3 ditutup diluruskan ke Jalan Veteran terus ke Jalan Suryopranoto atau Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Ir H Juanda.

(mhd)

Pemkot Dorong Puluhan Hotel di Kota Bogor Miliki Fasilitas Layak Anak

loading…

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim. Foto/SINDOnews/Haryudi

BOGOR – Guna mendongkrak tingkat kunjungan wisatawan masuk ke Kota Bogor, Pemerintah Kota (Pemkot) mendorong puluhan hotel agar segera menyediakan atau memiliki fasilitas layak untuk anak.

Menurut Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, selain mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan, pada hakikatnya anak merupakan bagian penting dalam keluarga.

“Bahkan anak menjadi influencer bagi orang tua, yang kadang-kadang usulan anak untuk memilih hotel tertentu menjadi keputusan orang tua,” kata Dedie di Balai Kota Bogor, Kamis (17/10/2019). (Baca: Pemkot Depok Kembali Raih Penghargaan Kota Layak Anak)

Baca Juga:

Maka itu, lanjut Dedie, Pemkot Bogor juga terus berbenah menyiapkan lokasi wisata, sebagai destinasi wisata yang layak dikunjungi.

Ia menjelaskan saat ini, tercatat sebanyak 87 hotel di Bogor Area 38 hotel di antaranya adalah hotel berbintang yang telah menyatakan dukungannya. “Alhamdulillah sebagian besar mereka siap mengikuti pelatihan program Konvensi Hak Anak (KHA) menjadi Hotel Ramah Anak (HRA),” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Indonesian Hotels General Manager Association Chapter Bogor Raya (IHGMA), Eka Gartika mengutarakan, operator hotel di Bogor Raya siap mendukung program Konvensi Hak Anak di hotel, khususnya hotel berbintang.

Pelatihan program KHA ini, diselenggarakan oleh Pemkot Bogor yang didukung Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Bogor dan IHGMA Chapter Bogor Raya.

“Pelatihan akan berlangsung selama tiga hari, mulai 16-18 Oktober dan kemudian pesertanya akan mendapat sertifikat,” katanya. (Baca juga: Depok dan Jakarta Timur Raih Sertifikasi Ruang Bermain Ramah Anak)

Masih di lokasi yang sama, Ketua KPAI Kota Bogor, Dudih Syaruddin mengungkapkan bahwa KPAI di sini tengah berupaya terapkan perlindungan hak-hak anak, termasuk di hotel.
Penerapan HRA sendiri, pihak hotel perlu menyiapkan fasilitas untuk anak-anak, seperti arena bermaian, kolam renang untuk anak, dan menu makanan untuk anak.

“Terakhir KPAI akan memberikan penilaian dan sertifikasi terhadap hotel yang menyediakan fasilitas anak. Ada lima klasifikasi sertifikasi yang diterbitkan oleh KPAI yang meliputi, hotel menuju ramah anak, bronze, silver, gold, dan platinum,” katanya.

(ysw)

Perempuan Harus Waspada, ‘Penjahat Kelamin’ Berkeliaran di Depok

loading…

Seorang pemotor menunjukkan alat kelaminnya kepada perempuan yang sedang menunggu angkutan umum. Foto/Facebook Info Depok

JAKARTA – Setelah aksi begal payudara di Depok terungkap, kini ada lagi ulah pengendara sepeda motor yang meresahkan perempuan. Sebuah akun Facebook mengunggah kelakuan menjijikan seorang pengendara sepeda motor di Depok yang menunjukan alat kelaminnya ke perempuan yang sedang menunggu angkutan umum.

Korban sendiri sempat memfoto pengendara motor tersebut sebelum pria itu melarikan diri. Seperti diunggah akun Hanita Yulia di grup Facebook Info Depok, dia memperingatkan kepada kaum perempuan untuk berhati-hati ketika sedang menunggu angkutan umum.

Dalam unggahan itu, Hanita mengaku kalau postingannya merepost dari akun IG temannya. “Just info…!! Lebih hati2 ya semua.. saya dpt dr repost teman di ig,” tulis Hanita di akun Facebooknya. (Baca: Pemotor Pegang Dada Wanita Resahkan Warga Depok)

Baca Juga:

Dalam unggahan yang disertai foto pelaku itu, tertera keterangan bahwa korban saat kejadian sedang menunggu angkutan umum di Pesona Square, Depok. Di situ terdapat pengendara sepeda motor yang dikira driver ojek online.

Tak lama, pria tersebut memanggil dirinya. Tanpa curiga, korban mendekati pria tersebut dan ternyata pengendara sepeda motor itu menunjukkan alat kelaminnya. (Baca juga: Viral Pria Perlihatkan Kelaminnya ke Siswi SMA, Polisi: Pelaku Sedang Diburu)

Sontak, korban yang saat itu memegang handphone langsung memfoto pelaku dan membuat pria itu langsung kabur. Korban sendiri sempat memfoto pelat nomor motor tersebut.

Dalam caption di foto tersebut tertulis, Kebetulan aku lagi nunggu bus di Pesona Square, Depok. Aku sadar kalo ada motor ngetem di dekat aku berdiri. Aku pikir dia ojol, biasanya emang ada yang nunggu di seberang sini.

Ga lama, dia maju ke posisi di foto ini. Sambil manggil “mba mba”. Masih positif thinking kalo mau nanya alamat/something. Ternyata dia mengeluarkan penisnya.

Kebetulan aku lagi pegang hp. Langsung aku foto dia dan dia langsung kabur ngegas!
Kemudian di foto kedua, “Aku sempat fotoin platnya! Catet baik-baik! Hati-hati ya perempuan ataupun laki-laki semua“.

Postingan Hanati tersebut langsung mendapat ribuan tanggapan dari warganet. Ada yang menanyakan apakah pria tersebut sudah tertangkap polisi karena aksinya itu meresahkan, terutama kaum perempuan.

“Udah ada keciduk blm nih sobat ud,” tulis Erwin Desi di kolom komentar.

“Tendang aja biar ngejoprak,” tulis Turino Maning.

Ternyata kasus pemotor menunjukan kelaminnya ke perempuan di Depok bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya Sejumlah siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) Yamida Kota Depok, Jawa Barat, lari ketakutan setelah melihat seorang pria misterius memperlihatkan alat kelaminnya kepada mereka usai pulang sekolah. Peristiwa itu terjadi pada Jumat 20 September 2019.

Pria ekshibisionis itu nekat melakukan aksinya dari atas motor yang dikendarai sendiri di pinggir jalan. Usai mengeluarkan alat kelaminya, pria yang memakai jaket hitam dan celana pendek coklat serta helm tersebut langsung kabur.

(ysw)

Layanan Kedaruratan 112 Pemprov DKI Raih Top 45 Inovasi Pelayanan Publik

loading…

Kemenpan RB memberikan penghargaan kepada DKI Jakarta atas inovasi pelayanan publik dengan program kedaruratan 112. Foto: Twitter BPBD Jakarta

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atas inovasi pelayanan publik dengan program kedaruratan 112.

Kepala Biro Organisasi Reformasi dan Birokrasi (ORB) DKI Jakarta, Iin Mutmainah, mengatakan Pemprov DKI berhasil meraih Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2019. Adapun inovasi yang dihadirkan yakni Telepon Orang Dalam Kedaruratan 112 dan telah berhasil menyisihkan 3.081 dari 3.126 pendaftar inovasi pelayanan publik dari seluruh Indonesia.

“Pemprov DKI meraih penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik. Penghargaan ini diterima langsung Pak Gubernur (Anies Baswedan) di Istana Wakil Presiden,” kata Iin kepada wartawan, Kamis (17/10/2019).

Baca Juga:

Sementara itu, Kepala UPT Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, M Ridwan, menuturkan, layanan kedaruratan 112 dapat digunakan kapan dan di mana saja melalui telepon genggam, kemudian langsung terhubung dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga telah terintergrasi dengan layanan ini.

“Jadi begitu ada informasi kedaruratan, kita langsung sambungkan dengan SKPD terkait untuk menangani sesuai dengan kasusnya,” pungkas M Ridwan.

(thm)

Jalan Depan DPR Ditutup, Bus Transjakarta Lakukan Pengalihan Rute

loading…

JAKARTA – Bus Transjakarta melakukan pengalihan sejumlah rute perjalanan mengingat adanya penutupan jalan, tepatnya di sekitar gedung DPR/MPR RI. Adapun layanan bakal kembali normal bila jalan depan DPR itu sudah dibuka.

“Sehubungan dengan penutupan jalan disekitar Gedung DPR/MPR untuk tetap dapat melayani pelanggan, beberapa layanan operasional Transjakarta mengalami pengalihan rute,” ujar Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transjakarta, Nadia Diposanjoyo kepada wartawan, Kamis (17/10/2019).

Menurutnya, layanan Transjakarta akan kembali seperti semula sampai jalur disekitar gedung DPR/MPR RI dibuka kembali. Adapun rute perjalanan yang dilakukan pengalihan sebagai berikut. (Baca: Antisipasi Aksi Demo, Jalan di Depan gedung DPR/MPR RI Ditutup)

Baca Juga:

Koridor 9 : Pinang Ranti – Pluit saat ini mengalami pengalihan rute terkait adanya penutupan jalan. Untuk sementara arah Pluit tidak melewati Halte Senayan JCC s/d Halte Slipi Kemanggisan.

Rute 3F : Gelora Bung Karno – Kalideres saat ini mengalami pengalihan rute terkait adanya penutupan jalan. Untuk sementara arah Kalideres tidak melewati Halte Senayan JCC dan Halte Slipi Kemanggisan.

Rute 4A : TU Gas – Grogol sementara tidak melewati Halte Senayan JCC dan Halte Slipi Kemanggisan dikarenakan adanya pentupan jalan.

Rute 9A : PGC – Pluit saat ini mengalami pengalihan rute terkait adanya penutupan jalan. Untuk sementara arah Pluit tidak melewati Halte Senayan JCC s/d Halte Slipi Kemanggisan.

Rute 9K : Kampung Rambutan – Grogol saat ini mengalami pengalihan rute terkait adanya penutupan jalan. Untuk sementara arah Grogol tidak melewati Halte Senayan JCC s/d Halte Slipi Kemanggisan.

Rute 1F: St. Palmerah – Bundaran Senayan mengalami pengalihan rute terkait adanya penutupan jalur selepas lampu merah arah KEMENPORA. Untuk sementara selepas St. Palmerah via Patal Senayan lanjut pelayanan normal sampai Bundaran Senayan.

Rute 1F : Bundaran Senayan – St. Palmerah mengalami pengalihan rute terkait adanya penutupan jalur selepas bus stop pintu 7 arah Flyover Karet via City Walk. Untuk sementara tidak melewati Halte Senayan JCC s/d DPR 2.

Rute 1B: St.Palmerah – Tosari mengalami pengalihan rute terkait adanya penutupan jalur selepas lampu merah arah KEMENPORA. Untuk sementara selepas St. Palmerah via Patal Senayan lanjut pelayanan normal sampai Tosari.

Rute 1B : Tosari – St.Palmerah mengalami pengalihan rute terkait adanya penutupan jalur. Untuk sementara tidak melewati Halte Senayan JCC s/d DPR 2.

(ysw)

Pertama di Dunia, DKI-Jr.NBA Kerja Sama Susun Kurikulum Pelatihan Basket

loading…

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama pihak Jr.NBA. Foto: SINDOnews/Dok

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Junior National Basketball Association (Jr.NBA) menandatangani perjanjian kerja sama baru dalam penerapan kurikulum pendidikan olahraga bola basket, di GOR Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan.

Penyusunan dan penerapan kurikulum olah raga basket untuk pendidikan dan kegiatan ekstrakulikuler sekolah tersebut merupakan kerja sama yang dilakukan Jr.NBA untuk pertama kali di kawasan Asia Tenggara.

“Selama dua tahun ini, Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Junior NBA bermitra untuk mengembangkan kemampuan para pelatih dan guru olahraga basket dan juga siswa-siswa. Penandatanganan kerja sama hari ini adalah yang pertama kali mereka kerjakan dengan siapapun di seluruh dunia. Jakarta menjadi kota pertama yang bekerja bersama NBA menyusun kurikulum untuk pelatihan bola basket dan ini menjadi sesuatu yang bersejarah,” ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kamis (17/10/2019).

Baca Juga:

Anies menyatakan, DKI Jakarta dibangun melalui pendekatan kolaborasi yang mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dengan kompetensi, ilmu pengetahuan, maupun pengalaman relevan. Jr.NBA merupakan salah satu institusi terbaik dalam pelatihan olahraga bola basket, sehingga Pemprov DKI Jakarta menyambut baik perjanjian kerja sama ini.

“Karena itu, kemitraan ini kita harapkan akan bisa menumbuhkan potensi basket anak-anak, membuat anak-anak bisa lebih sehat. Harapannya, di jangka panjang, dengan kita bermitra dengan yang terbaik, bisa memunculkan bibit-bibit terbaik untuk nantinya bisa berada di gelanggang internasional, membawa nama baik Jakarta, membawa nama baik Indonesia,” ucap Anies.

Kurikulum hasil kerja sama Pemprov DKI Jakarta dan Jr.NBA akan diterapkan di lebih dari 4.500 sekolah dan madrasah di Jakarta. Melalui program yang terintegrasi dengan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes) maupun ekstrakurikuler, lebih dari 1,5 juta anak akan mendapatkan ilmu pengetahuan, pelatihan dan pengalaman olahraga basket terbaik dari dunia.

Kurikulum Jr.NBA, panduan yang khusus dirancang untuk meningkatkan pengalaman olahraga remaja dan mengajarkan olahraga basket kepada pemain di semua tahapan pengembangan keahlian, akan dilengkapi dengan lebih dari 300 video tutorial.

Para pelatih dan guru olahraga dapat mengakses kurikulum dan video tutorial Jr.NBA itu melalui laman jrnba.asia atau dengan mengunduh aplikasi Akademi Pelatih Jr.NBA (Jr.NBA Coaches Academy) di App Store dan Google Play Store.

Anies berharap, selain bola basket, kemitraan bersama organisasi olahraga kelas dunia di bidang dapat terwujud. Apalagi kurikulum pendidikan akan memiliki dampak jangka panjang di masa depan. Anies menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk merevitalisasi tempat dan sarana fasilitas olahraga di seluruh wilayah maupun sekolah Ibu Kota.

“Karena itu, saya sangat mengapresiasi sekali dan kita mendukung penuh pelibatan anak-anak. Kita merasakan para pelatih khususnya, mengalami transformasi. Para pelatih bola basket yang datang adalah para pelatih dari sisi pengalaman dan kompetensi itu luas. Tapi yang tidak kalah penting, pendekatannya didasari kepada ilmu pengetahun dan spirit atau semangat luar biasa. Mereka sangat ekspresif ketika melatih. Jadi kita merasa bersyukur atas kesempatan ini,” tutup Anies.

(thm)