Usai Gasak Rp28 Juta, Perampok Minimarket Ditangkap Warga Cengkareng

loading…

JAKARTA – Seorang pelaku perampokan minimarket berinisial YH (24) ditangkap warga usai beraksi di Jalan Kresek Raya Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Rabu, 21 Agustus 2019 malam tadi. YH diciduk setelah satu karyawan minimarket berteriak minta pertolongan warga.

Kapolsek Cengkareng, Kompol H Khoiri mengatakan, perampokan ini bermula saat dua karyawan minimarket, BS dan CB berada di lantai dua untuk menghitung uang hasil penjualan. Mendadak pelaku dari arah belakang mengenakan kemeja minimarket mencekik BS.

“Pelaku langsung memiting leher dan mencekik korban serta menyeret ke arah brankas sambil pelaku mengalungkan sajam,” kata Khoiri saat dikonfirmasi, Kamis (22/8/2019).

Baca Juga:

Khoiri melanjutkan, pelaku juga memukul BS menggunakan botol saus di kepala sebanyak lima kali agar korban tak melakukan perlawanan. Tak itu saja pelaku juga mengikat kedua tangan korban menggunakan kabel.

“Setelah melumpuhkan korban, pelaku bergegas mengambil uang Rp28 juta di brankas. Pelaku beraksi mengenakan seragam minimarket untuk mengelabui warga setempat,” ujarnya.

Menurut Khoiri, saat pelaku akan kabur, salah satu korban berteriak minta pertolongan warga. Beruntung teriakan tersebut didengar warga sekitar dan menangkap pelaku dengan cepat.

“Modus pelaku mengenakn baju minimarket agar mudah mengaku-aku sebagai pegawai dari toko lain dan numpang ke kamar mandi yang ada di lantai dua,” ucapnya. Atas perbuatannya pelaku akan dijerat Pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan.

(whb)

Jadi Percontohan, Ini Fasilitas yang Ada di Satpas dan Gerai SIM Bekasi

loading…

Kepala Korlantas Polri Irjen Refdi Andri saat akan meresmikan Satpas dan Gerai SIM di Bekasi, Kamis (22/8/2019). Foto/SINDOnews/Abdullah M Surjaya

BEKASI – Kepala Korlantas Polri Irjen Refdi Andri meresmikan langsung kantor Satpas dan Gerai SIM di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi. Selain menerapkan teknologi FIFO (First in First out), Satpas SIM Bekasi juga dilengkapi fasilitas penyandang disabilitas dan ruang laktasi.

Kapolres Metro Bekasi, Kombes Candra Sukma mengatakan bahwa Gedung Satpas seluas 3.300 meter persegi dibangun di atas lahan seluas 8.300 meter persegi. Bangunan ini terdiri dari ruang tunggu, ruang registrasi, ruang foto dan identifikasi, ruang pencerahan, ruang uji teori, kantor, dan ruang pelayanan lainnya.

Sementara lahan seluas 5.000 meter persegi digunakan untuk tempat parkir dan lapangan uji praktek. Sehingga memudahkan semua pelayanan ini. ”Luas lahan, arsitektur bangunan, jumlah ruang, dan warna gedung telah diatur dalam petunjuk teknis yang dijadikan standar Satpas Prototipe,” jelasnya kepada wartawan, Kamis (22/8/2019).

Baca Juga:

Sejumlah ruang pelayanan publik ini dilengkapi dengan fasilitas peralatan teknologi informasi seperti internet, wireless, komputer, LED TV Wal, CCTV, server, speaker, dan tablet. ”Kantor Satpas ini juga menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas dan ruang laktasi bagi ibu menyusui serta ruang bermain untuk anak-anak,” ungkapnya.

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menambahkan, pembangunan Satpas dan Gerai SIM di Kompleks Pemkab Bekasi merupakan suatu terobosan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarkat pemohon SIM. ”Ini juga untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas,” katanya.

Peresmian ini, kata dia, sebagaimana amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sementara Kakorlantas dan Kapolda Metro Jaya menyaksikan secara langsung proses pelayanan pembuatan SIM di gedung baru Satpas SIM. Dalam kesempatan tersebut, petugas melayani beberapa pemohon SIM dengan menggunakan FIFO Integrated System.

Para pejabat tinggi itu juga mengunjungi gerai online pelayanan kepolisian seperti gerai SKCK dan gerai SPKT. Gerai SKCK merupakan pelayanan kepolisian yang menerbitkan surat keterangan catatan kepolisian kepada seorang pemohon/warga tentang ada atau tidaknya catatan orang yang bersangkutan dalam kegiatan kriminalitas.

Sementara gerai SPKT memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan. Sejumlah gerai lain yang terkait dengan pelayanan masyarakat juga menyemarakkan perhelatan peresmian gedung baru Satpas SIM Polres Metro Bekasi.

(ysw)

Terapkan Teknologi FIFO, Kakorlantas Polri Resmikan Gerai SIM Bekasi

loading…

Kepala Korlantas Polri Irjen Refdi Andri saat akan meresmikan Satpas dan Gerai SIM di Bekasi, Kamis (22/8/2019). Foto/SINDOnews/Abdullah M Surjaya

BEKASI – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri meresmikan kantor Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) dan Gerai Surat Izin Mengemudi (SIM) di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Kantor pelayanan baru ini menjadi yang pertama dan percontohan di Indonesia.

Selain Satpas SIM dibangun modern, pelayanan dilakukan profesional dengan petugas yang ramah serta fasilitas lengkap dan modern dengan teknologi FIFO (First in First out) Integrated System. Sehingga, pelayanan SIM di kantor Satpas ini dilakukan secara transparan dan cepat untuk warga di Bekasi.

”Ini menjadi percontohan di Indonesia, FIFO Integrated System atau sistem antrean first in first out terintergrasi akan menunjang Satpas dalam melayani masyarakat (para pemohon SIM),” ujar Kepala Korlantas Polri Irjen Refdi Andri kepada wartawan usai meresmikan gerai Satpas SIM di Kabupaten Bekasi, Kamis (22/8/2019).

Baca Juga:

Menurutnya, pihaknya telah memberikan layanan pembuatan SIM secara online di seluruh Indonesia. Untuk mendukung sistem online, Korlantas Polri juga telah membangun sejumlah Satpas di seluruh Indonesia. Hanya saja, yang paling lengkap dan modern dengan menggunakan teknologi ada di Kabupaten Bekasi.

”Dengan pembangunan kantor Satpas yang didukung teknologi FIFO Integrated System ini, masyarakat diharapkan mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Pelayanan dimaksud adalah para pemohon SIM merasa lebih nyaman, teratur, tertib, transparan, dan bebas pungli. Dan saya pastikan itu,” katanya.

Refdi menjelaskan, dengan sistem ini, seluruh informasi seperti jumlah pemohon SIM yang hadir, pemohon yang lulus dan tidak, serta jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan diketahui secara langsung. Sebab, data peserta terkoneksi dalam sistem online pelayanan terpadu di Satpas SIM pusat di Korlantas Polri.

”Satpas Polres Metro Bekasi tercatat dalam rekor MURI, karena Satpas pertama yang menggunakan FIFO Integrated System,” ungkapnya.

Selain meresmikan kantor Satpas, Korlantas juga meluncurkan Smart SIM. Kartu ini tidak hanya berfungsi sebagai kartu Izin mengemudi, tapi juga sebagai kartu multi-fungsi seperti halnya kartu e-money.

(ysw)

Musim Kemarau, Ketinggian Air Waduk Setu Cipayung Turun 1 Meter

loading…

Waduk Setu di wilayah Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Foto: SINDOnews/Okto Rizki Alpino

JAKARTA – Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menetapkan wilayah Kelurahan Halim dan Pulogadung sebagai wilayah terdampak kekeringan. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menetapkan Kelurahan Halim, Pulogadung, dan Cipayung, berstatus Awas.

Pantauan SINDOnews, ketinggian air Waduk Setu di wilayah Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, sudah menyusut sekitar satu meter sejak kemarau melanda Ibu Kota awal Juli 2019 lalu. Meski demikian, kondisi pasokan air ke Waduk Setu Masih tergolong stabil.

Camat Cipayung Fajar Eko Satrio mengatakan sudah mengetahui Kelurahan Halim dan Cipayung masuk dalam status Awas oleh BMKG. Pihaknya akan terus memonitor perkembangan di lapangan.

Baca Juga:

“Kami stanby dan terus monitor wilayah. Apabila ada laporan mengenai kekeringan segera kerja sama dengan unit terkait,” ujar Fajar di Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (22/8/2019). (Baca juga: BMKG Keluarkan Peringatan Dini Kekeringan di Wilayah DKI dan Banten)

Sejauh ini pihaknya belum menerima ada warga Kecamatan Cipayung yang kesulitan mengakses air bersih imbas musim kemarau tahun ini. Apalagi warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih dapat segera melapor kepada pemerintah setempat agar segera mendapat bantuan penanganan air.

“Belum ada Informasi kekeringan dan dari tahun-tahun sebelumnya, juga tidak ada laporan mengenai kekeringan,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala BPBD DKI Jakarta Subejo mengatakan, sampai dengan saat ini pihaknya belum menerima adanya laporan terkait warga yang kesulitan mengakses air bersih. “Sampai saat ini belum ada laporan,” ungkapnya. (Baca juga: BPBD Belum Terima Laporan Dampak Musim Kemarau di Jakarta)

Ia juga menyarankan kepada warga supaya melapor secara langsung ke pemerintah setempat apabila kesulitan mengakses air bersih. Warga dapat menghubungi nomor 112.

(thm)

Dicekoki Minuman Soju, Pegawai Konter Diperkosa Teman Sendiri

loading…

Kapolres Tangsel AKBP Ferdy Irawan. Foto: SINDOnews/Hasan Kurniawan

TANGERANG SELATAN – Seorang gadis di bawah umur berinisial D, menjadi korban perkosaan di kamar Apartemen Paragon, Binong, Tangerang. Pelaku adalah temannya sendiri yang sama-sama bekerja di sebuah konter handphone.

Pelaku bernama Hari Amando Pratama (24). Meski bekerja di konter handphone berbeda, keduanya telah saling kenal dan berteman satu sama lain. Namun dari kedekatan itu, rupanya Armando mempunyai niat buruk untuk memperdaya D.

Peristiwa nahas dialami D itu bermula pada Minggu 4 Agustus 2019. Di mana D meminta Amando membantunya mencarikan kamar kontrakan. Setelah dapat dan ditempati, Amando lantas menawarkan D agar sementara memakai kasur dan selimut miliknya lebih dulu.

Baca Juga:

Selanjutnya, dengan mengendarai mobil Amando menjemput D di kontrakan barunya dan mengajak gadis malang itu mengambil perkakas kasur dan selimut di kediaman pelaku. Begitu rampung, Amando kembali mengajak D pergi sekadar untuk jalan-jalan.

Namun di tengah perjalanan, Amando merayu D untuk beristirahat sejenak, sambil menikmati minuman yang disebutnya bagus untuk menambah nafsu makan. Agar aroma minuman tak terlalu menyengat, pelaku mencampurkannya dengan minuman soft drink.

“Di tengah perjalanan, tersangka mengajak korban untuk minum-minuman keras dengan merek Soju. Alasannya bagus untuk menambah nafsu makan dan menggemukkan badan,” terang Kapolres Tangerang Selatan (Tangsel) AKBP Ferdy Irawan di Tangsel, Rabu 21 Agustus 2019.

Rupanya setelah meminum Soju, korban D mulai tak sadarkan diri. Menyaksikan itu, nafsu bejat Amando kian beringas. Dia pun lantas membopong D ke kamar sewaan di Apartemen Paragon pada Senin 5 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 WIB. “Lalu tersangka melakukan perkosaan itu, di kamar apartemen,” jelasnya.

Korban sempat siuman dan melawan perlakukan Armando. Namun korban diancam oleh pelaku. “Saat (sadar) itu tersangka langsung mengancam korban dan memegangi tangan korban, sehingga korban tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian tersangka langsung menyetubuhi korban,” imbuh Ferdy.

Usai kejadian itu, korban melapor ke polisi dan langsung menangkap pelaku. Barang bukti yang disita antara lain, seunit mobil pelaku, rok pendek warna merah, celana jeans pendek, kaus pendek warna putih, jaket lengan panjang warna hitam bercorak, serta keterangan saksi dan rekaman Close Circuid Television (CCTV).

Atas perbuatannya, pelaku dijerat Tindak Pidana pemerkosaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun.

(thm,mhd)

7 Kasus Pemerkosaan Gadis Belia yang Bikin Miris Hati Publik

loading…

TANGERANG SELATAN – Polres Tangerang Selatan (Tangsel) kemarin membeberkan dua kasus pemerkosaan yang melibatkan usia remaja dengan korban gadis belia. Kasus pertama, seorang gadis di bawah umur berinisial D, menjadi korban perkosaan di kamar sebuah apartemen, dimana pelaku adalah temannya sendiri.

Kasus kedua, gadis belia berinisial AD menjadi korban pemerkosaan. Pelakunya berjumlah 3 orang remaja, dimana satu di antaranya juga merupakan teman korban. Pelaku masing-masing berinisial Av (19), Ro (18), dan RS (19). Sebelum melakukan aksi bejatnya, korban lebih dulu diajak meminum minuman keras. Aksi itu terjadi pada Kamis 15 Agustus 2019 sekitar pukul 02.00 WIB. (Baca juga: Dicekoki Miras, Gadis Belia Ini Diperkosa Bergilir Tiga Orang Remaja)

Berdasarkan catatan SINDOnews, banyak kasus pemerkosaan yang cukup membuat miris, dimana pelakunya lebih dari satu orang dengan korban anak masih di bawah umur. Berikut rentetan kasus pemerkosaan anak di bawah umur yang cukup membuat miris hati publik: (Baca juga: Dicekoki Minuman Soju, Pegawai Konter Diperkosa Teman Sendiri)

1. Gadis Belia Diperkosa 2 Pemuda di Tangsel
Seorang gadis belia berinisial MHK (17) jadi korban pemerkosaan oleh 2 pemuda di Desa Medang Lestari, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Perkosaan terjadi pada tanggal 18 Januari 2019. Korban yang berstatus anak di bawah umur itu semula sedang nongkrong bersama-sama temannya dan kedua pelaku, yakni Suhro Wardi (30) dan Saeful (25).

Baca Juga:

Karena telah saling mengenal, korban tak menolak saat pelaku mengajaknya berkeliling mengendarai sepeda motor. Sesampainya di lokasi yang sepi di Desa Medang Lestari, Suhro dan Saeful langsung beraksi dengan memegangi kedua tangan korban yang berontak. Tak puas menggerayangi tubuh gadis malang itu, kedua pelaku pun menyetubuhinya secara bergantian.

2. Remaja 18 Tahun Ajak Kakak dan Dua Teman Perkosa Siswi SMP
Empat remaja memperkosa siswi SMP di Desa Pangkat, Jayanti, Kabupaten Tangerang. Otak pelaku pemerkosaan remaja berinisial AN (18), yang merupakan teman korban. Tiga pelaku lainnya yakni AM (23) kakak AN, MF (16), dan NA (25). Kejadian ini berlangsung Kamis, 1 November 2018 lalu.

Kasus pemerkosaan berawal dari dijemputnya korban saat bermain di rumah seorang temannya oleh pelaku AN. Saat itu, korban diiming-imingi hendak diajak jajan makanan. Karena sudah mengenal pelaku, maka korban pun tidak menaruh curiga, saat diajak pergi makan.

3. Pemuda Bejat Ini Ajak Temannya Merenggut Kesucian Kekasih Sendiri
Seorang pemuda bernama Jaya Permana (19) tega menyerahkan keperawanan pacarnya yang telah dikenal sejak satu tahun lalu, kepada sahabatnya bernama Syahbandi.

Tidak hanya itu, pria yang sehari-hari bekerja sebagai kuli cuci pakaian modern atau laundry ini pun ikut menggilir kekasihnya yang masih SMP kelas 3 di Tangsel. Aksi pemerkosaan ini dilakukan pelaku di sebuah gubuk, di kawasan Pamulang, pada pertengahan Juli lalu sekitar pukul 01.00. Korban dijebak oleh Jaya untuk dijadikan pemuas seksual kedua pria itu.

4. Bocah 8 Tahun Diperkosa Enam Teman Sepermainan
Nasib tragis dialami bocah perempuan DM (8) warga Rumpin, Kabupaten Bogor. Bocah ini diperkosa enam teman sepermainannya yang masih berusia 6-11 tahun.

Keenam bocah yang diduga memperkosa korban yakni, RH (11), VD (8), VK (6), WD (10), GL (6), dan RJ (9). Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 12.00 WIB saat korban tengah bermain bersama para pelaku, kemudian korban ditarik RH ke samping rumah VD, Minggu, 18 Februari 2018 lalu. Di sana lah para pelaku diduga mencabuli korban yang masih duduk di bangku SD.

5. Lima Pemuda Perkosa Anak di Bawah Umur
Unit Perlindungan Perempuan Anak (PPA) Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Bogor meringkus lima pemuda asal Bogor, Jawa Barat. Kelima pemuda itu masing-masing berinisial AS (20), VT (21), PS (19), YM (19), dan AM (21).

Kelimanya ditangkap karena telah melakukan tindakan pemerkosaan terhadap MS, bocah perempuan yang masih di bawah umur, pada 18 Desember 2017. Modus operandinya, salah satu tersangka AS melakukan persetubuhan terhadap korban dengan cara memberikan minuman intisari yang telah dicampur dengan minuman teh kepada korban.

Setelah korban mabuk dan lemas, tersangka AS langsung melakukan aksi bejadnya. Pelaku AS tak sendiri, perbuatan cabul juga dilakukan oleh empat rekannya secara bergantian.

6. Gadis di Bawah Umur Digilir Sopir Angkot
Seorang gadis yang masih berusia di bawah umur 17 tahun digilir enam pria di rumah kontrakan, Jalan Sabi Raya, Bencongan, Kelapa Dua, Tangerang. Peristiwa mengenaskan itu bermula saat korban berinisial S hendak pulang main dari rumah temannya sekitar pukul 01.00 WIB, Kamis 24 November 2016.

Korban awalnya dipepet dua orang pelaku, yakni AD seorang sopir angkot dan CH kernetnya. AD juga masih berusia di bawah 17 tahun.
Setelah puas menyalurkan hasrat birahinya, para pelaku meninggalkan korbannya di pinggir jalan setelah sebelumnya sempat diantar keluar dari tempat indekos.

7. Gadis 14 Tahun Diperkosa Empat Sopir dan Kernet Kontainer
Empat pelaku memerkosa anak di bawah umur di Balaraja, Kabupaten Tangerang. Keempat pelaku masing-masing berinisial SA (24), AW (21), RD (20), dan KD (13). Peristiwa itu berawal saat korban sedang mencari anjing peliharaan yang kabur dari rumahnya, pada Selasa, 11 Oktober 2016. Tanpa sadar, ternyata korban sudah jauh dari rumah.

Lalu saat berada di Kampung Bunar Nyimas Melati, Desa Bunar, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang korban bertemu dengan tersangka SA yang melintas menggunakan sepeda motor.

Melihat korban sendirian, SA langsung menarik korban dan membawanya kabur menuju rumah temannya, AW di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Saat diperjalanan, tepatnya di Desa Bunar, SA yang merupakan sopir kontainer ini sempat membawa korban ke semak-semak dan menyetubuhinya sebanyak satu kali.

Kemudian, setelah bertemu AW, kedua tersangka membawa korban dengan menggunakan mobil kontainer bernopol BK-8622-BE ke Kampung Bandan, Jakarta Utara. Selama empat hari korban diajak berputar-putar di daerah Tanjung Priok, Pelabuhan dan Jembatan Tiga. Selama itu, korban sempat disetubuhi empat kali oleh SA.

(thm)

Kesal Terhadap Orang Tuanya, Bayi Dua Bulan Dianiaya ART di Kalideres

loading…

JAKARTA – Seorang ART (Asisten Rumah Tangga) berinisial KN (27) diciduk polisi lantaran melakukan penganiayaan pada anak majikannya yang baru berusia dua bulan dua hari, QR. Pelaku kesalnya karena awal perjanjian kerja hanya mengurus bayi namun kenyataannya harus berbenah rumah juga.

Kapolsek Kalideres, AKP Indra Maulana mengatakan, peristiwa terjadi di kost 60, Jalan Waru Raya, Kalideres, Jakarta Barat, pelaku nekat melakukan penganiayaan lantaran kesal dengan orangtua korban berinisial VD. VD dianggap pelaku mempekerjakannya tak sesuai perjanjian awal.

“Jadi awalnya itu pelaku diminta hanya untuk mengurus bayi saja, tapi ternyata dia juga diminta mengerjakan pekerjaan rumah tangga,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (22/8/2019).

Baca Juga:

Lantas, kata dia, saat orangtua korban pergi ibadah ke Gereja, Korban tiba-tiba saja menangis kencang. Suara tangisan itu dirasa pelaku menggangunya yang sedang berbenah.

Pelaku semakin jengkel dan emosi karena tangis bati tersebut tak juga diam, akhirnya dilampiaskan ke korban.

“Korban dicubit pipinya sampai memar. Kepalanya dicakar, bahu korban diremas, paha juga. Pelaku juga menggampar pipi korban,” tuturnya.

Sepulangnya dari gereja, terangnya, orang tua korban menghampiri anaknya dan kaget mendapati anaknya luka-luka. Korban lalu dibawa ke RS untuk diperiksa dan hasilnya dokter menyebut ada dugaan anaknya itu dipukuli.

“Orang tua korban curiga kalau anaknya ini dipukuli si ART karena sebelum ditemukan luka, anaknya itu bersama pelaku. Lantas dia membuat laporan ke polisi hingga akhirnya dilakukan penangkapan,” katanya.

Kini pelaku yang baru bekerja selama dua bulan itu dikenakan Pasal 80 UU RI no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ancaman 3,5 tahun. Polisi pun bakal memeriksa kejiwaan pelaku nantinya.

(ysw)

Dicekoki Miras, Gadis Belia Ini Diperkosa Bergilir Tiga Orang Remaja

loading…

TANGERANG SELATAN – Seorang gedis yang masih belia berinisial AD menjadi korban pemerkosaan. Pelakunya berjumlah tiga orang remaja, dimana satu di antaranya adalah teman yang sejak setahun belakangan dikenal korban.

Pelaku masing-masing berinisial Av (19), Ro (18), dan RS (19). Sebelum melakukan aksi bejatnya, korban lebih dulu diajak meminum minuman keras di salah satu kamar apartemen di wilayaha Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.

Aksi itu terjadi pada Kamis 15 Agustus 2019 sekira pukul 02.00 WIB. Mulanya, AV yang merupakan teman korban mengajak bertemu dengan alasan menemani bosnya di kamar apartemen.

Baca Juga:

“Bahwa tersangka AV ini ada hubungan pertemanan dengan korban. Kejadiannya berawal dari ajakan tersangka AV mengajak dua temannya (Ro dan RS) menjemput korban untuk diajak ke kamar apartemen,” ujar Kapolres Tangerang Selatan (Tangsel) AKBP Ferdy Irawan kepada wartawan.

Menurut Ferdy, begitu mereka berempat ada di dalam kamar apartemen, AV dan kedua rekannya mengajak korban untuk menenggak miras jenis anggur. “Setelah korban dalam kondisi tak sadarkan diri atau dalam kondisi mabuk, diperkosa oleh 3 tersangka secara bergantian,” tuturnya.

Mulanya AV memulai perkosaan itu lalu dilanjutkan berturut-turut oleh 2 tersangka lainnya. Setelah puas melampiaskan nafsunya, ketiga pelaku menunggu korban sadar untuk diantar pulang ke kediamannya. “Jadi tersangka AV dulu yang melakukan perkosaan itu, baru bergantian oleh 2 tersangka lainnya,” imbuh Ferdy.

Apartemen lokasi kejadian selama ini memang dikenal kerap dijadikan lokasi untuk tempat esek-esek. Banyak kamarnya yang disewakan harian, bulanan, bahkan ada pula untuk sewa pertiga jam dengan tarif Rp100 ribu.

“Jadi apartemen ini sebagian besarnya disewakan, seperti mirip hotel juga. Dengan adanya kejadian ini, kami akan berkoordinasi dengan manajemen untuk mengetatkan kembali pengawasan, jangan sampai tempat tersebut dijadikan tempat untuk tindakan asusila,” kata Ferdy.

Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan Pasal 285 KUHP tentang tindak pidana pemerkosaan. Kini Av, Ro, dan RS, terancam mendekam di sel tahanan maksimal selama 12 tahun penjara.

(thm)

Bermodalkan 25 Kursi, Ini Tiga Kader PDIP Calon Kuat Ketua DPRD DKI

loading…

Tiga politikus PDIP calon kuat Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Foto: SINDOnews/Dok

JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali mendominasi kursi DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 dengan perolehan 25 kursi. Situasi ini tak ayal menjadikan PDIP kandidat terkuat untuk kembali mendapatkan kursi Ketua DPRD.

Kendati demikian, siapa yang nantinya terpilih untuk menduduki kursi Ketua DPRD DKI Jakarta, masih belum ditentukan. Namun, ada tiga nama kader PDIP yang mencuat ke permukaan sebagai kandidat terkuat untuk menduduki kursi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ketiga nama tersebut sudah sampai ke DPP PDIP untuk dipilih salah satu nama.

Ketiga nama itu sudah tidak asing di Kebon Sirih. Mereka adalah Sekretaris DPD PDIP Jakarta dan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono, Bendahara DPD PDIP Jakarta dan juga Ketua DPRD DKI Jakarta saat ini Prasetyo Edi Marsudi, serta anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Ida Mahmudah.

Baca Juga:

Wakil Ketua DPD PDIP Jhony Simanjuntak membenar jika DPD PDIP sudah menyodorkan tiga nama ke DPP untuk dipilih menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. “Yang diajukan tiga nama ke DPP, yakni Pras, Gembong, dan Ida Mahmudah,” ujar Jhony kepada wartawan, Kamis (22/8/2019).

Prasetyo Edi Marsudi membenarkan kalau dirinya masuk dalam bursa calon kuat Ketua DPRD DKI Jakarta masa bakti 2019-2024. “Ya, ada tiga calon yang sudah disodorkan ke DPP, salah satunya ada nama saya,” ungkap Pras.

Namun sayangnya Pras masih irit bicara terkait kapan ditetapkannya Ketua DPRD DKI terpilih. “Wah itu kewenangan DPP. Yang jelas mungkin setelah pelantikan anggota DPRD baru,” tandasnya.

Sementara itu, Gembong Warsono menyikapi dingin kabar dirinya masuk dalam bursa calon ketua yang diajukan DPD ke DPP. Bagi dia, sebagai kader siap menjalankan tugas yang diberikan partai.

“Sampai kapan pun saya akan menjawab hal yang sama jika ditanyakan persoalan ketua dewan. Sebab, persoalan ketua dewan merupakan domain DPP,” pungkasnya.

(thm)

Ganti Rugi Normalisasi Ciliwung, Warga Wajib Punya Bukti Sah Kepemilikan Lahan

loading…

JAKARTA – Lurah Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Mintarsih, meminta warga yang bermukim di bantaran Kali Ciliwung untuk segera mempersiapkan berkas administrasi domisili. Pasalnya, bagi rumah yang terdampak normalisasi akan mendapatkan ganti rugi dari anggaran yang sudah disiapkan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta.

“Yang penting kejelasan kepemilikannya, tidak sengketa. Saya bantu untuk kelengkapan surat-suratnya, misalnya keterangan ahli waris, dan lainnya,” ujar Mintarsih di Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (22/8/2019).

Mintarsih mengatakan, bagi warga yang pernah memiliki girik atau leter C tetapi hilang, diharapkan segera melapor ke kantor polisi terdekat. Mengenai besaran uang ganti rugi akan ditentukan Dinas SDA DKI. Sementara peta bidang lahan yang terdampak ditentukan Badan Pertanahan Nasional. “Harus urus dulu kehilangan surat giriknya ke Polres. Kan harus jelas dulu kepemilikannya, engggak langsung diproses dibayar,” ungkapnya.

Baca Juga:

Sementara Ketua RT 05/RW 05 Eko Sulistyo mengatakan, hampir seluruh warga yang bermukim di bantaran Ciliwung tidak memiliki bukti sah atas lahan yang ditempati. “Kalau sengketa sih enggak, tapi girik atau Leter C kebanyakan enggak ada. Saya enggak tahu hilang atau bagaimana, karena banyak juga yang dikontrakin,” paparnya.

Sebelumnya, Kadis SDA DKI Jakarta Juaini Yusuf mengatakan, pihaknya tengah menunggu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI terkait lokasi relokasi bagi warga. Di tahun 2019 ini setidaknya ada 118 bidang lahan yang terdampak normalisasi, yakni Kelurahan Tanjung Barat, Cililitan, Pejaten Timur, dan Balekambang.

Begitu Gubernur DKI Anies Baswedan setuju menandatangani proyek normalisasi untuk tahun 2020 berjalan, Dinas SDA DKI bakal segera membayar uang ganti rugi. “Sedang menunggu penetapan lokasi dari gubernur. Penetapan lokasi tanda tangan itu saja. Setelah itu keluar, tanda tangan gubernur, ya kita proses appraisal segala macam. Langsung kita bayar di tahun ini juga,”​ ungkap Juaini.

(thm)

Simpang Susun Semanggi Rawan Aksi Penjambretan

loading…

Lokasi penjambretan di Simpang Susun Semanggi. Foto: SINDOnews/Dok

JAKARTA – Seorang wartawan media online bernama Foe Peace Mayel Day Simbolon menjadi korban penjambretan di Simpang Susun Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2019) malam tadi pukul 22.30 WIB.

Foe menceritakan, saat itu ia sedang berboncengan dengan rekannya sepulang meliput di Polda Metro Jaya. Dalam perjalanan, Foe yang diboncengi rekannya sedang merampungkan menulis berita di ponselnya.

Mulanya, Foe dan rekannya hendak pulang ke kawasan Depok melalui kawasan SCBD lalu menembus Kemang. Namun niat tersebut urung dilakukan mengingat sedang terjadi perbaikan jalan di kawasan Kemang.

Baca Juga:

Akhirnya, mereka memilih memutar di Simpang Susun Semanggi untuk mengarah ke kawasan Pancoran. Saat sedang berputar arah, tiba-tiba melaju motor Yamaha R 15 berwarna hitam memepet Foe.

“Jadi saya pulang seperti biasa dari Polda Metro Jaya. Saya pulang sekitar pukul 22.30 WIB. Saya naik motor sama teman saya, Arga. Saya dibonceng. Saya dari dalam Polda sampai di jalan masih merampungkan berita,” kata Foe saat membuat laporan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya.

Ketika itu, ia melihat ada dua orang berboncengan yang mencopet ponselnya. Mulanya, Foe mengira dua orang tersebut adalah rekannya. Ternyata, mereka adalah jambret yang merampas ponselnya.

“Saya pikir awalnya teman saya ternyata maling benaran. Kemudian pelaku langsung kabur ke jalur cepat sementara saya yang sudah belok ke atas tidak bisa mengejar karena di belakang banyak mobil,” ujar Foe.

Atas kejadian tersebut, warga Depok itu langsung membuat laporan ke SPKT Polda Metro Jaya. Laporan tersebut teregister dalam nomor laporan LP/5180/VIII/2019/PMJ/Dit. Reskrimum.

(thm)

BMKG Sebut Rentetan Gempa di Nanggung Bogor Hanya Aktivitas Swarm

loading…

Titik gempa swarm di Kecamtan Nanggung, Kabupaten Bogor. Foto: BMKG

BOGOR – Aktivitas gempa kecil yang terus terjadi di wilayah Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, sejak Sabtu 10 Agustus 2019 hingga hari ini, masih terus berlangsung. Hingga Rabu malam, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sudah mencatat sebanyak 76 kali aktivitas gempa kecil dalam berbagai variasi magnitudo dan kedalaman.

Dari sekian banyak gempa yang terjadi, lima gempa di antaranya guncangannya dirasakan oleh warga. Pada 19 Agustus 2019 pukul 08.13.12 WIB, terjadi gempa berkekuatan M 3,0. Lalu pada 19 Agustus 2019 pukul 22.52.16 WIB, terjadi gempa berkekuatan M 2,5. Selanjutnya, pada 21 Agustus 2019 pukul 03.06.16 WIB, muncul gempa berkekuatan M 3,9. Pada 21 Agustus 2019 pukul 11.24.05 WIB, terjadi gempa berkekuatan M 3,4. Sementara pada 21 Agustus 2019 pukul 20.49.58 WIB gempa tercatata berkekuatan M 3,3

Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG, Daryono, mengungkapkan, seringnya terjadi gempa ini tentu kian menambah resah masyarakat. Banyak pertanyaan warga yang dilontarkan kepada BMKG terkait meningkatnya aktivitas gempa di wilayah Kabupaten Bogor ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu memahami beberapa tipe gempa terlebih dahulu. (Baca juga: Gempa Sukabumi, Sejumlah Warga Bogor Trauma dan Mengungsi)

Baca Juga:

Daryono menjelaskan, Kiyoo Mogi (1963) ahli gempa Jepang, telah mengklasifikasikan gempa ke dalam 3 tipe. Pertama gempa tipe 1, dicirikan dengan terjadinya gempa utama (mainshock) yang diikuti oleh gempa susulan (aftershocks). Kedua, gempa tipe 2, dicirikan dengan munculnya gempa pendahuluan (foreshocks), kemudian terjadi gempa utama dan diikuti oleh aktivitas gempa susulan. Ketiga, gempa tipe 3, dicirikan dengan munculnya aktivitas gempa yang berlangsung secara terus menerus dengan magnitudo yang relatif kecil tanpa ada gempa utama.

“Jika kita mengamati rentetan gempa yang sedang berlangsung di Bogor saat ini, tampak bahwa fenomena gempa yang berpusat di Kecamatan Nanggung ini merupakan gempa tipe 3, yaitu aktivitas gempa swarms,” ujar Daryono dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/8/2019) pagi.

Swarm adalah serangkaian aktivitas gempa yang terjadi di kawasan sangat lokal, dengan magnitudo relatif kecil, memiliki karakteristik frekuensi kejadian sangat tinggi, dan berlangsung dalam periode waktu tertentu. Aktivitas gempa di wilayah Nanggung, Bogor saat ini layak disebut swarm karena gempa yang terjadi sangat banyak tetapi tidak ada gempa yang magnitudonya menonjol sebagai gempa utama (mainshocks). Selain itu memang rata-rata magnitudo gempanya relatif kecil, yaitu kurang dari M 4,0.

“Jika kita amati klaster sebaran pusat gempa yang berlangsung saat ini, tampak aktivitasnya sangat lokal terkosentrasi di sebelah Barat Daya Kaki Gunung Salak,” tiuturnya. (Baca juga: Gempa Guncang Sukabumi, Ini Penjelasan BMKG)

Menurut Daryono, di wilayah ini banyak warga beberapa kali merasakan guncangan lemah gempa. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa yang terjadi dibangkitkan oleh penyesaran dengan mekanisme yang merupakan kombinasi pergerakan mendatar dan naik (oblique thrust fault) dengan kecenderungan strike berarah utara-selatan.

Dari hasil analisis ini ada dugaan bahwa swarm yang terjadi berkaitan dengan mekanisme penyesaran lokal, apalagi didukung dengan data bentuk gelombang yang menunjukkan fasa gelombang S (shear) yang tampak kuat dan jelas.

Namun demikian hingga saat ini belum diperoleh referensi mengenai keberadaan struktur sesar aktif yang diduga menjadi pembangkit gempa swarm ini. Hasil kajian yang dilakukan Pepen Supendi dkk tahun 2018, sudah menyebutkan adanya klaster aktivitas gempa di barat daya Gunung Salak ini.

Di klaster ini terjadi sembilan kali gempa selama periode 2011-2015 yang memiliki magnitudo M 2,0 hingga M 4,6. Dalam peta seismisitas Jawa Barat dan Banten periode 1990-2000 juga tampak adanya klaster aktivitas gempa yang cukup mencolok di Barat Daya Gunung Salak. “Ini artinya aktivitas gempa Klaster Bogor ini sebenarnya sudah sering terjadi sejak lama,” katanya.

Berdasarkan data hasil monitoring BMKG terkini, tampak ada kecenderungan frekuensi kejadian gempa swarm semakin meningkat. Aktivitas gempa ini merupakan cerminan berlangsungnya proses pelepasan tegangan pada batuan kulit Bumi yang berlangsung karena karakteristik batuan yang rapuh (brittle).

Jika medan tegangan yang tersimpan dalam sudah habis, maka aktivitas gempa swarm ini dengan sendirinya akan berakhir. Bagi kalangan ahli, gempa swarms merupakan fenomena alam biasa. Namun demikian karena fenomena semacam ini jarang terjadi dan masyarakat sebagian besar belum banyak memahaminya, maka wajar jika banyak warga yang merasa resah.

Pada beberapa kasus gempa swarm biasa juga terjadi di zona gunungapi. Swarms dapat terjadi di bagian yang mengalami akumulasi medan tegangan berkaitan dengan aktivitas pergerakan magma. Selain berkaitan dengan aktivitas vulkanisme, beberapa laporan menunjukkan bahwa gempa swarms juga dapat terjadi di kawasan non vulkanik. Fenomena swarms memang dapat terjadi pada kawasan dengan karakteristik batuan rapuh dan mudah mengalami retakan-retakan (fractures).

Untuk menjawab apakah fenomena swarm pada klaster Bogor ini dibangkitkan oleh aktivitas sesar (tektonik) atau vulkanisme, kata Daryono, memang masih perlu ada kajian yang lebih mendalam untuk menjawabnya. “Terlepas dari faktor penyebab pembangkit gempa swarm, yang pasti rentetan aktivitas gempa yang terjadi saat ini dan sebelumnya sudah cukup menjadi petunjuk bahwa adanya sumber gempa pada Klaster sebelah baratdaya Gunung Salak,” pungkasnya.

(thm)

Godok Calon Internal, Gerindra Tantang Trah Atut dan Airin

loading…

Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany dan Ratu Atut Chosiyah. Foto/Dok/SINDOnews

TANGERANG SELATAN – Sejumlah figur bakal calon Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mulai bermunculan. Mereka merupakan wajah lama, meski ada pula beberapa wajah baru yang digembar-gemborkan siap maju bertarung.

Meski begitu, trah Ratu Atut dan Airin atau disebut dengan Trah Rawu masih kental mendominasi. Di antaranya adalah Andiara Aprilia Hikmat, putri kedua dari mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Lalu Adde Rosi Khoerunnisa istri dari Andika Hazrumy yang tak lain adalah putra pertama Ratu Atut.

Berikutnya, Aldrin Ramadian, adik dari Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany. Airin sendiri adalah istri dari Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, adik Ratu Atut. Ketiga figur tersebut mulai santer ditampilkan ke publik sebagai refresentasi trah Rawu.

Baca Juga:

Munculnya ketiga nama itu seolah memberi sinyal, agar partai politik (parpol) yang ada meminang salah satu di antaranya jika ingin mendapat dukungan luas pada Pilkada Tangsel nanti. Karena diketahui, kekuasaan Airin selama 2 periode kian mempertajam pengaruh trah Rawu di Banten.

Namun demikian, situasi itu tak menyurutkan kemunculan figur-figur alternatif dari masing-masing Parpol. Di antaranya adalah Partai Gerindra yang mengaku, telah menyiapkan beberapa calon internal guna bertarung melawan trah Rawu.

“Ada banyak. Kita telah menggodok calon-calon internal yang kita anggap berkompeten, ada beberapa. Di antaranya ibu Nur Asia Uno (Istri Sandiaga Uno), ada dari dewan (DPRD) juga,” ungkap Sekretaris Partai Gerindra Kota Tangsel Yudi Budi Wibowo kepada wartawan, Rabu 21 Agustus 2019.

Menurut Yudi, calon-calon internal itu muncul berdasarkan rekomendasi jaringan relawan maupun dari hasil kajian partai. Dia mencontohkan, nama Nur Asia Uno diusung oleh relawan, yang selanjutnya ditawarkan kepada petinggi partai di DPP untuk maju di Pilkada Tangsel.

“Beliau itu (Nur Asia Uno) dimunculkan oleh relawan-relawan, terus relawan berkomunikasi dengan Pak Sufmi Dasco (Waketum). Kemudian oleh Pak Dasco ditanyakan ke Pak Sandi kesediannya. Itu proses sekarang masih berlangsung,” jelasnya.

Di luar calon internal itu, dilanjutkan Yudi, pihaknya juga menjalin komunikasi dengan calon dari luar yang juga ramai beredar, misalnya Tomy Patria (Lurah Cipayung), Muhamad (Sekda), Benyamin Davnie ( Wakil Wali Kota), dan Siti Khodijah (Politikus PKS). “Kita juga berkomunikasi dengan calon lainnya,” sambungnya.

Namun Yudi menegaskan, sampai saat ini Partai Gerindra baru menjajaki koalisi dengan calon-calon alternatif di luar dari trah Airin ataupun trah Atut. Dia berpandangan, bahwa berakhirnya dua periode kepemimpinan Wali Kota Airin membuka peluang bagi figur manapun untuk bersaing satu sama lain.

“Masalah perimbangan kekuatan dan lain-lainnya kan belum bisa kita ukur semua, yang pasti kita coba cari alternatif lain. Kalaupun nanti dari trah (Rawu dan Airin) ingin mengikuti Pilkada di Tangsel lagi, belum tentu juga bisa kita ukur kekuatannya. Masih nol-nol semua ini,” serunya.

Lebih lanjut dikatakannya, Partai Gerindra berharap ada perubahan besar dengan kehadiran pemimpin baru di Kota Tangsel kedepan. Karena menurut Yudi, beberapa hal yang harus dibenahi dari pemerintahan Airin adalah soal kepemimpinan yang inovatif, kreatif dan solutif.

“Kota Tangsel secara potensi, sumber daya, dan segala macamnya sebenarnya sudah kuat, tinggal sekarang mengolahnya. Mengolahnya pasti butuh kepemimpinan yang inovatif, kreatif dan solutif,” terang Yudi.

Untuk menantang trah Rawu, Partai Gerindra sendiri terus membuka peluang koalisi dengan partai-partai yang ada, Termasuk dengan PKS, PAN dan Demokrat. Partai itu dianggapnya telah memiliki kedekatan sejak jauh hari, bahkan sebelum Pemilu Presiden (Pilpres) berlangsung. “Hampir semua partai kita jajaki sekarang. Salah satunya iya, (partai koalisi Pilpres),” tandasnya.

(mhd)

Pagi Cerah Berawan, Malam Jakarta Selatan Akan Diguyur Hujan

loading…

Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Foto/Ilustrasi/SINDOphoto

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca di seluruh wilayah Jakarta, Kamis (22/8/2019) pagi ini cerah berawan. Hal itu dikutip dari situs resmi BMKG.

Pada siang hari, cuaca Jakarta berawan hanya Kepulauan Seribu cerah berawan. Beranjak ke malam hari, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara cerah berawan.

Sedangkan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat berawan. Namun, BMKG meramal Jakarta Selatan akan diguyur hujn lokal pada malam hari.

Pagi Cerah Berawan, Malam Jakarta Selatan Akan Diguyur Hujan

Sedangkan untuk penyangga Jakarta seperti Tangerang pagi hari cerah berawan, siang berawan dan malam hujan lokal. kemudian Bekasi, Depok dan Bogor, pagi hingga siang cerah dan malam cerah berawan.

Baca Juga:

Sedangkan suhu udara untuk wilayah Jakarta berkisar pada 24 hingga 34 derajat celcius dengan tingkat kelembapan 55 hingga 85 persen.

(mhd)

Dicekoki Minuman Sozu, Pegawai Konter Diperkosa Teman Sendiri

loading…

Kapolres Tangsel AKBP Ferdy Irawan. Foto: SINDOnews/Hasan Kurniawan

TANGERANG SELATAN – Seorang gadis di bawah umur berinisial D, menjadi korban perkosaan di kamar Apartemen Paragon, Binong, Tangerang. Pelaku adalah temannya sendiri yang sama-sama bekerja di sebuah konter handphone.

Pelaku bernama Hari Amando Pratama (24). Meski bekerja di konter handphone berbeda, keduanya telah saling kenal dan berteman satu sama lain. Namun dari kedekatan itu, rupanya Armando mempunyai niat buruk untuk memperdaya D.

Peristiwa nahas dialami D itu bermula pada Minggu 4 Agustus 2019. Di mana D meminta Amando membantunya mencarikan kamar kontrakan. Setelah dapat dan ditempati, Amando lantas menawarkan D agar sementara memakai kasur dan selimut miliknya lebih dulu.

Baca Juga:

Selanjutnya, dengan mengendarai mobil Amando menjemput D di kontrakan barunya dan mengajak gadis malang itu mengambil perkakas kasur dan selimut di kediaman pelaku. Begitu rampung, Amando kembali mengajak D pergi sekadar untuk jalan-jalan.

Namun di tengah perjalanan, Amando merayu D untuk beristirahat sejenak, sambil menikmati minuman yang disebutnya bagus untuk menambah nafsu makan. Agar aroma minuman tak terlalu menyengat, pelaku mencampurkannya dengan minuman soft drink.

“Di tengah perjalanan, tersangka mengajak korban untuk minum-minuman keras dengan merek Sozu. Alasannya bagus untuk menambah nafsu makan dan menggemukkan badan,” terang Kapolres Tangerang Selatan (Tangsel) AKBP Ferdy Irawan di Tangsel, Rabu 21 Agustus 2019.

Rupanya setelah meminum Sozu, korban D mulai tak sadarkan diri. Menyaksikan itu, nafsu bejat Amando kian beringas. Dia pun lantas membopong D ke kamar sewaan di Apartemen Paragon pada Senin 5 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 WIB. “Lalu tersangka melakukan perkosaan itu, di kamar apartemen,” jelasnya.

Namun, kata dia, korban sempat siuman dan melawan perlakukan Armando. Namun, sambungnya, korban diancam oleh pelaku.

“Namun saat (sadar) itu, tersangka langsung mengancam korban dan memegangi tangan korban, sehingga korban tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian tersangka langsung menyetubuhi korban,” imbuh Ferdy.

Usai kejadian itu, korban melapor ke polisi dan langsung menangkap pelaku. Barang bukti yang disita antara lain, seunit mobil pelaku, rok pendek warna merah, celana jeans pendek, kaus pendek warna putih, jaket lengan panjang warna hitam bercorak, serta keterangan saksi dan rekaman Close Circuid Television (CCTV).

Atas perbuatannya, pelaku dijerat Tindak Pidana pemerkosaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman penjara, paling lama 12 tahun kurungan.

(mhd)

DKI Hentikan Bantuan untuk Pencari Suaka, UNHCR Dituntut Carikan Solusi

loading…

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Foto/Okto Rizki Alpino/SINDOnews

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghentikan bantuan logistik untuk para pencari suaka yang ditempatkan di lahan kosong di perumahan Daan Mogot Baru, Jalan Bedugul, Jakarta Barat. Bantuan logistik dihentikan terhitung sejak hari ini.

Menyikapi hal itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi meminta United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) untuk mencarikan solusi mengenai ribuan pencari suaka yang mulanya mendirikan tenda darurat di trotoar Jalan Kebon Sirih.

Prasetyo menuturkan, mengenai tempat penampungan bagi 1.192 pencari suaka yang saat ini mendiami lahan kosong di perumahan Daan Mogot Baru hanya diberikan tenggat waktu sampai 31 Agustus 2019. Pasalnya sudah banyak laporan dari masyarakat sekitar yang terganggu dengan keberadaan mereka.

Baca Juga:

“Sebab mereka kita sudah bantu selama 41 hari dengan sifat kemanusiaan. Saya minta pada pihak UNHCR bagaimana setelah 31 Agustus?” tanya Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).

Terlebih bantuan berupa makanan yang diberikan Suku Dinas Sosial Jakarta Barat secara rutin dua kali sehari sejak 11 Juli 2019 dihentikan sejak hari ini. Jadi mulai besok hingga 31 Agustus pemerintah sudah tidak menyuplai makanan lagi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri mengaku takut bila UNHCR tak mengambil tindakan secepatnya, maka ada gejolak sosial yang terjadi.

“Situasi sekarang sudah kurang kondusif, takut menimbulkan gejolak sosial. Apalagi menurut kesehatan, sudah tidak layak lagi tempat itu. Limbah juga sudah meluap sehingga warga sekitar merasa tidak nyaman,” tutur Taufan.

Namun sayangnya pihak UNHCR belum memberikan jawaban pasti mau dibawa kemana para pencari suaka setelah 31 Agustus 2019 nanti. Justru meminta agar Pemprov DKI Jakarta memberikan izin para pencari suaka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Jadi kalau UNHCR memiliki rencana jangka panjang, kami berharap para pengungsi bisa menghidupi dirinya sendiri tentunya dengan batasan-batasan dan kontrol dari pemerintah,” kata Julia, selaku Senior protection officer UNHCR.

Tak hanya UNHCR, saat ini International Organization for Migration (IOM) juga menyanggupi untuk membantu mencarikan solusi para pencari suaka dan memfasilitasi yang ingin pulang ke negara asalnya tanpa paksaan.

“Berkaitan dengan populasi yang ada di Kalideres dengan jumlah 1.200-1.300, kami memiliki sumber daya untuk membantu mereka. Kita juga punya program fasilitas pemulangan bagi yang ingin kembali ke negara asal tanpa paksaan,” kata Waliraz selaku Chief Migration Health Physician IOM.

(mhd)

Todongkan Pistol Mainan, Dua Polisi Gadungan Babak Belur

loading…

Dua polisi gadungan babak belur dihajar warga Tanah Abang, Jakarta Pusat. Foto/Komaruddin Bagja Arjawinangun/SINDOnews

JAKARTA – Dua polisi gadungan babak belur dihajar warga Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedua polisi gadungan itu menuding warga yang tengah duduk di pinggir trotoar sebagai pemain judi sambil menodongkan pistol mainan yang dibawanya.

Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Lukman Cahyono mengatakan, pelaku melakukan aksinya di Jalan Jati Baru Raya pagi tadi. Modusnya adalah menuduh korbannya sebagai pemain judi.

“Saat korban bersama kawannya duduk ditrotoar pinggir jalan di TKP dituduh sedang bermain judi kemudian para pelaku merampas sejumlah uang dan handpone milik korban,” kata Lukman kepada wartawan, Rabu 21 Agustus 2019.

Baca Juga:

Dia menambahkan, pelaku juga sempat menodongkan pistol mainan itu kepada korbannya. Karena kesal, korban langsung meneriaki kedua pelaku. “Pelaku diteriaki bukan polisi,” jelas Lukman.

Kedua pelaku yang panik langsung kabur. Namun, karena sudah terkepung, mereka tak bisa lagi bergerak hingga akhirnya ditangkap.

“Kami amankan barang bukti berupa pistol mainan, uang Rp15 ribu dan handpone,” kata Lukman.

Sementara, Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang Kompol Supriadi mengatakan, pelaku sempat mencari korbannya di kawasan Bekasi Timur hingga Tanjung Priok, Jakarta Utara.

“Namun saat mereka di sana, tak ada korbannya. Ketemu korban malah di Tanah Abang,” jelas Supriadi.

Pelaku sendiri mengincar orang-orang yang lagi nongkrong di pinggir jalan dengan menuduhnya sebagai pelaku kejahatan. “Motifnya karena ekonomi ya,” jelas Supriadi.

Supriadi menjelaskan, pelaku dijadikan tersangka dan dikenakan Pasal 368 yo 365 KUHP dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara.

(mhd)

Pemkab Tunda Penyerahan 56 Aset ke Pemkot Tangerang

loading…

TANGERANG – Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar menahan penyerahan sebanyak 56 aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang ke Pemerintah Kota Tangerang (Pemkot) senilai Rp300 miliar lebih. Ini dilakukan karena adanya persyaratan administrasi yang belum dipenuhi Pemkot Tangerang.

Zaki meminta Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah segera melengkapi syarat administrasi tersebut agar seluruh aset dapat diserahkan.Tidak hanya soal aset, Zaki juga meminta pembangunan di kawasan perbatasan Tangerang bisa terintegrasi dengan pengelolaan tata kota.

“Kabupaten Tangerang akan menyerahkan sebanyak 56 asetnya. Sedangkan Kota Tangerang akan menyerahkan sebanyak tujuh asetnya. Nanti akan disepakati oleh DPRD,” kata Zaki di Pemkot Tangerang, Rabu (21/8/2019).

Baca Juga:

Zaki mengatakan, nilai 56 aset Pemkab yang akan diserahkan kepada Pemkot Tangerang mencapai Rp300 miliar lebih. Sedangkan aset Pemkot Tangerang yang diserahkan ke Pemkab Tangerang hanya Rp6-7 miliar.”Aset Pemkab yang akan diserahkan ke Pemkot di antaranya, Stadion Benteng, bangunan-bangunan atau aset yang ada di Cikokol, perkantoran dan lain lain.

Sedangkan aset milik Pemkot Tangerang yang akan diserahkan kepada Pemkab Tangerang, salah satunya adalah TPA Jatiwaringin yang hingga kini masih belum dimanfaatkan oleh Pemkot Tangerang.”Dari pada tidak terpakai. Lebih baik kami yang manfaatkannya. Karena TPA kita juga akan kita bangun menjadi tempat pemusnahan sampah. Di sana sudah ada tiga perusahaan berniat mengelola,” katanya.

Menurut Zaki, penyerahan sebanyak 56 aset milik Pemkab Tangerang itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Karena, aset yang ada harus dilakukan pengecekan satu persatu oleh pihak BPN terkait dengan status tanahnya agar tak menjadi masalah.

Zaki berjanji, semua persoalan itu akan diselesaikan di masa kepemimpinannya saat ini. Sehingga, pemimpin selanjutnya di kedua wilayah tidak memiliki beban masa lalu yang harus diselesaikan kembali itu.”Jadi bukan hanya aset, tapi juga tata ruang kita. Kota dan kabupaten, terutama di daerah yang berbatasan antara kota dan kabupaten. Termasuk di sekitar Bandara Soetta, kami ingin mengantisipasi pertumbuhan di Bandara Soetta,” ujarnya.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah berharap penyerahan 56 aset milik Pemkab Tangerang itu dapat segera dilakukan. “Jadi ada masalah administrasi tambahan yang ingin diminta pihak kabupaten yang nanti perlu kita konsultasikan ke DPRD. Jadi, mudah-mudahan ini bisa segera diselesaikan dalam rangka menunjang pembangunan di kedua wilayah,” kata Arief.

Arief melanjutkan, rencana penyerahan aset milik Kabupaten Tangerang ke Pemkot Tangerang ini sudah berlangsung lama, sejak Wahidin Halim masih menjadi Wali Kota Tangerang, hingga masa Arief saat ini.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tangerang Suparmi meminta Arief segera mengurus kelengkapan administrasi itu. Apalagi, perda sudah selesai dibahas dan diparipurnakan.”Masukan saya, harus segera diselesaikan, karena perda sudah selesai dibahas oleh dewan dan sudah diparipurnakan. Tinggal administrasi harus segera. Kalau revisi enggak ada, mungkin melengkapi berkas-berkas yang kurang saja,” ucapnya.

(whb)

Pemkot Bekasi Cari Investor untuk Kelola Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

loading…

Pemkot Bekasi mencari investor baru untuk mengelola listrik dari sampah di TPA Sumur Batu.Foto/SINDOnews/Dok

BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mencari investor baru untuk mengelola pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang. Pencarian investor baru tersebut lantaran pengelola yang selama ini dipercayakan ternyata belum juga membuahkan hasil maksimal.

Kabid Persampahan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswanti mengatakan, pemerintah sedang mencari investor baru untuk mengelola sampah berbasis ramah lingkungan. Rencananya, pemerintah akan mendatangkan investor dari luar negeri.

“Jadi nanti dua pengelola yang ada di TPA Sumur Batu,” kata Kiswanti pada Selasa (21/8/2019). Menurut dia, PT Nusa Wijaya (NW) Abadi selaku pengelola yang sekarang tetap diberikan kesempatan untuk bisa menghasilkan listrik bertenaga sampah.

Baca Juga:

Kesempatan ini akan dibatasi dengan batasan waktu yang tengah digodok. “Batas waktu sampai kapan kesempatan ini masih kami bahas. Tetap mereka diberi kesempatan,” ujarnya.

Kiswanti menjelaskan, rencana mendatangkan investor baru masih menunggu hasil pembahasan perumusan tim. Alasan mendatangkan investor baru karena mengacu Peraturan Presiden No 35/2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

“Kami harus cepat memiliki teknologi sampah sebelum akhir 2019,” jelasnya. Apalagi, PT NW Abadi baru menghasilkan listrik di bawah 1,5 megawatt saat uji coba 2 Agustus. Bahkan, bahan bakar yang dipakai tidak sesuai kesepakatan awal. Seharusnya, listrik yang dihasilkan mencapai 9 megawatt dengan pembakaran sampah 1.200 ton.

Alasan lain pemerintah daerah mencari investor baru, lanjut dia, agar bisa memproduksi sampah dalam skala besar. Minimal, sampah yang bisa dimusnahkan sebanyak 800 ton per hari dengan hasil listrik sebesar 19 megawatt. “Mungkin PT NW Abadi bisa menggarap ke bagian yang kecil, sementara yang skala besar harus segera dihadirkan,” ungkapnya.

Kiswanti mengaku, tidak bisa melakukan pemutusan kontrak secara sepihak. Untuk itu, pihak pengelola yang sekarang beroperasi masih diberikan dispensasi untuk segera memperbaiki kualitasnya dan menjalankan perjanjian kerjasama. “Keberadaan investor baru juga sudah diketahui pemerintah pusat,” tuturnya.

Ketua Bidang Pengembangan Kehidupan Perkotaan pada Tim Percepatan Penyelenggara Pemerintah dan Pembangunan, Benny Tunggul mengatakan, investor baru rencananya didatangkan dari Asia juga. Rencananya, pengelola baru itu akan fokus mengolah sampah menjadi listrik dalam skala besar.

“Jadi mereka memiliki target yang berbeda,” katanya. Dia menambahkan, kebutuhan industri listrik berbasis ramah lingkungan di Bekasi sangat mendesak. Itu yang menjadi alasan pemerintah daerah kembali membuka peluang investor baru datang.”Karena Kota Bekasi termasuk daerah yang seharusnya memiliki industri listrik berbahan sampah,” ucapnya

(whb)

Disaksikan Bima Arya, Mempelai Ini Melaksanakan Akad Nikah di Mal

loading…

Wali Kota Bogor Bima Arya menjadi saksi pernikahan Dian Sopian dan Indri Dwi Lestari yang dilangsungkan di tenant KUA di Mal Pelayanan Publik Kota Bogor, Rabu (21/8/2019). Foto/SINDOnews/Haryudi

BOGOR – Dian Sopian dan Indri Dwi Lestari sepasang pengantin asal Kelurahan Tegalega, Bogor Tengah, Kota Bogor akhirnya resmi menjadi suami istri setelah ijab kabul di tenant Kantor Urusan Agama (KUA) yang terdapat di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor lantai 1 Lippo Plaza Keboen Raya.

Dengan menggunakan pakaian pengantin lengkap, kedua mempelai tak sungkan masuk ke dalam mal yang saat itu lumayan ramai pengunjung. Pasalnya, Pemkot Bogor sengaja menyediakan satu space untuk masyarakat yang hendak menikah diberi nikah Bale Nikah dibawah KUA Kota Bogor sebagai salah satu dari 14 instansi pelayanan publik di MPP ini.

Bahkan dalam kesempatan itu Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyempatkan diri untuk menjadi menjadi saksi nikah pernikahan dari pasangan pertama yang dilayani di KUA MPP Kota Bogor. Dengan lantang sang mempelai pun melakukan ijab kabul di depan penghulu, wali nikah dan saksi nikah.

Baca Juga:

Kepada wartawan mempelai pria Dian Sopian mengaku senang bisa melaksanakan pernikahan di Mal. Meski baru pertama kali namun dirinya merasa bahagia karena menjadi orang yang pertama melakukan akad pernikahan di dalam pusat perbelanjaan. “Iya sempat degdegan, tapi Alhamdulillah semua lancar, bahagia banget,” ujarnya di lokasi, Rabu (21/8/2019).

Tak hanya ia mengaku tegang saat harus melangsungkan akad nikah di dalam mal yang disaksikan Wali Kota serta pengunjung MPP. “Tadi sempet grogi. Kan dilihat banyak orang di sini (mal),” kata Dian, saat ditemui usai akad nikah.

Ia mengatakan, keputusan memilih Mal Pelayanan Publik sebagai lokasi akad nikahnya karena dianggap lebih simpel dan tidak ribet.

Selain itu, dirinya juga bisa mengurus administrasi yang lain setelah akad nikah di lokasi yang sama. “Jadi, saya ditawarin buat akad nikah di sini. Ternyata, prosesnya lebih cepat dan simpel. Abis akad, saya langsung buat kartu keluarga sama BPJS Kesehatan dan langsung jadi. Terbantu banget lah dengan adanya Mal Pelayanan Publik ini,” tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menuturkan, tidak ada persyaratan khusus untuk warganya jika ingin melangsungkan akad nikah. Tak hanya itu, menurutnya ini merupakan langkah pemerintah daerah dalam upaya melayani warganya.

“Jadi inilah kemudahan yang ada di sini. Setiap warga bisa mendaftar untuk menikah di sini. Kalau waktunya cocok, Insya Allah walikota akan menjadi saksinya seperti hari ini,” tutur Bima.

Dirinya menambahkan, meski Mall Pelayanan Publik belum diresmikan, namun pelayanannya sudah mulai dioperasikan.

Sambung Bima, ada 145 layanan dari 14 instansi yang disediakan untuk memudahkan warga Kota Bogor dalam mengurus berbagai hal, diantaranya pengurusan pajak kendaraan, paspor, perizinan, perbankan, BPJS, administrasi kependudukan, mengurus berkas di kejaksaan, hingga pengurusan KUA.

“Jadi, MPP ini sudah beroperasi telah melayani publik walaupun peresmiannya baru nanti tanggal 26 Agustus. Dan yang khas di sini yang baru dimulai hari ini bisa akad nikah,” pungkas Bima.

(ysw)

Melawan Polisi, Bandar Sabu asal Kampung Ambon Ditembak Mati

loading…

Kapolsek Cengkareng, Kompol Khoiri (kedua dari kiri) menyampaikan kronologis tindakan tegas terhadap bandar sabu berinisil SV.Foto/SINDOnews/Okto Rizki Alpino

JAKARTA – Bandar sabu berinisial SV (32) ditembak mati petugas Polsek Cengkareng, Jakarta Barat, lantaran melakukan perlawanan saat akan ditangkap. SV merupakan bandar sabu yang menjual barang haram tersebut di Kampung Amboon atau Kompleks Permata Cengkareng, Jakarta Barat.

Kapolsek Cengkareng, Kompol Khoiri mengatakan, SV selama ini dikenal licin dalam menjalankan bisnis haramnya, bahkan kepolisian memerlukan waktu selama tiga bulan mengintai keberadaan tersangka. Pada Rabu (21/8/2019) dini hari petugas mendapatkan informasi SV akan melakukan transaksi narkoba.

Benar saja, SV didapati tengah melakukan transaksi dengan dua pembeli berinisial RO dan RI. Tak ingin buruannya lepas, petugas melakukan penggerebekan di Jalan Safir, Kompleks Permata, Jakarta Barat.

Baca Juga:

“RO dan RI menyerah saat petugas melakukan penangkapan. Adapun SV saat itu kabur mengendarai motor begitu mengetahui kedatangan petugas,” Khoiri kepada wartawan Rabu (21/8/2019).

Khori melanjutkan, petugas pun melakukan pengejaran terhadap SV hingga ke ruas Jalan Daan Mogot. Dalam aksi kejar-kejaran ini, SV mengeluarkan senjata untuk melukai petugas.

Karena dinilai membahayakan petugas, tindakan terukur pun dilakukan. “Anggota di lapangan mengeluarkan tembakan peringatan tapi tak digubris tersangka. Hingga akhirnya petugas terpaksa melumpuhkan tersangka,” ujarnya.

Menurut Khoiri, SV terkapar setelah peluru petugas mengenai dadanya. Petugas sempat membawa pelaku ke RS Kramat Jati namun nyawa tersangka tak tertolong.”SV ini sudah lama masuk daftar pencarian orang (DPO) Polsek Cengkareng dan Polres Jakarta Barat. Kami masih mengembangkan kasus ini dengan memeriksa dua orang tersangka yang membeli sabu kepada SV,” ucapnya.

(whb)

Disaksikan Wali Kota Bogor, Sepasang Pengantin Ijab Kabul di Mal

loading…

Dian Sopian dan Indri Dwi Lestari melakukan ijab kabul disaksikan Wali Kota Bogor Bima Arya di KUA MPP lantai 1 Lippo Plaza Keboen Raya.Foto/SINDOnews/Haryudi

BOGOR – Dian Sopian dan Indri Dwi Lestari sepasang pengantin asal Kelurahan Tegalega, Bogor Tengah, Kota Bogor akhirnya resmi menjadi suami istri setelah ijab kabul di tenant Kantor Urusan Agama (KUA) yang terdapat di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor lantai 1 Lippo Plaza Keboen Raya, Rabu (21/08/2019).

Dengan menggunakan pakaian pengantin lengkap, kedua mempelai tak sungkan masuk ke mal yang saat itu ramai pengunjung. Pasalnya, Pemkot Bogor sengaja menyediakan satu tempat untuk masyarakat yang hendak menikah yakni, Bale Nikah di bawah KUA Kota Bogor sebagai salah satu dari 14 instansi pelayanan publik di MPP ini.

Bahkan dalam kesempatan itu Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyempatkan diri untuk menjadi menjadi saksi nikah pernikahan dari pasangan pertama yang dilayani di KUA MPP Kota Bogor. Dengan lantang sang mempelai pun melakukan ijab kabul di depan penghulu, wali nikah dan saksi nikah.

Baca Juga:

Kepada wartawan mempelai pria Dian Sopian mengaku senang bisa melaksanakan pernikahan di mal. Meski baru pertama kali namun dia merasa bahagia karena menjadi orang yang pertama melakukan akad pernikahan di dalam pusat perbelanjaan. “Iya sempat degdegan, tapi Alhamdulillah semua lancar, bahagia banget,” kata Dian di lokasi.

Dian juga mengaku tegang saat harus melangsungkan akad nikah di dalam mal yang disaksikan Wali Kota serta pengunjung MPP. “Tadi sempet grogi. Kan dilihat banyak orang di sini (mal),” kata Dian, saat ditemui usai akad nikah.

Dian melanjutkan, keputusan memilih Mal Pelayanan Publik sebagai lokasi akad nikahnya karena dianggap lebih simpel dan tidak ribet. Selain itu, dia juga bisa mengurus administrasi yang lain setelah akad nikah di lokasi yang sama.

“Jadi, saya ditawarin buat akad nikah di sini. Ternyata, prosesnya lebih cepat dan simpel. Habis akad, saya langsung buat Kartu Keluarga (KK) sama BPJS Kesehatan dan langsung jadi. Terbantu banget lah dengan adanya Mal Pelayanan Publik ini,” tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menuturkan, tidak ada persyaratan khusus untuk warganya jika ingin melangsungkan akad nikah. Ini merupakan langkah pemerintah daerah dalam upaya melayani warganya.

“Jadi inilah kemudahan yang ada di sini. Setiap warga bisa mendaftar untuk menikah di sini. Kalau waktunya cocok, Insya Allah wali kota akan menjadi saksinya seperti hari ini,” tutur Bima.

Dia menambahkan, meski Mall Pelayanan Publik belum diresmikan, namun pelayanannya sudah mulai dioperasikan. Bima melanjutkan, ada 145 layanan dari 14 instansi yang disediakan untuk memudahkan warga Kota Bogor dalam mengurus berbagai hal, diantaranya pengurusan pajak kendaraan, paspor, perizinan, perbankan, BPJS, administrasi kependudukan, mengurus berkas di kejaksaan, hingga pengurusan KUA.

“Jadi, MPP ini sudah beroperasi telah melayani publik walaupun peresmiannya baru nanti tanggal 26 Agustus. Dan yang khas di sini yang baru dimulai hari ini bisa akad nikah,” ucap Bima.

(whb)

Kemarau Panjang, Kondisi Bendung Katulampa Bogor Kritis Air Baku

loading…

Ilustrasi, perbandingan kondisi Bendung Katulampa terkini dan saat air melimpah. Foto: dok/SINDOnews

JAKARTA – Efek dari musim kemarau panjang, bencana kekeringan mengancam wilayah Jakarta. Kini sejumlah sungai dan waduk di Jakarta menjadi kering.

Tak hanya di bagian hilir, pada bagian hulu juga mengalami hal yang sama. Bahkan kondisi air di Bendung Katulampa Bogor juga sudah kritis.

“Air masih ada, 1.400 liter per detik ke irigasi. 100 liter untuk penggelontoran Ciliwung . Masuk mulai kritis kemarau sungai Ciliwung,” kata Kepala Bendung Katulampa Andi Sudirman saat dihubungi SINDOnews, Rabu (21/8/2019).

Baca Juga:

Ia menambahkan, cuaca di kawasan Puncak juga belum terjadi hujan. Alhasil air sungai yang mengalir sedikit.

“Panas (di Puncak) masih belum ada hujan yang berarti ke Ciliwung untuk memenuhi kebutuhan air irigasi dan sungai Ciliwung,” tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Klas II Tangerang Selatan mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis di wilayah DKI Jakarta dan Banten. Saat ini seluruh zona musim di DKI Jakarta dan Banten dinyatakan telah memasuki musim kemarau.

Kepala Stasiun Klimatologi Tangerang Selatan Sukasno mengungkapkan, data Hari Tanpa Hujan (HTH) hingga update 20 Agustus 2019 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Banten dan DKI Jakarta telah mengalami deret hari kering lebih dari 20 hari hingga lebih dari 60 hari. Sehingga diperlukan kewaspadaan terkait ancaman bencana kekeringan.

“Prakiraan peluang curah hujan pada dasarian III Agustus dan dasaria I September 2019 menunjukkan bahwa beberapa daerah diperkirakan akan mengalami curah hujan sangat rendah (kurang dari 20mm/dasarian) dengan peluang hingga lebih dari 90% pada,” ujar Sukasno dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/8/2019).

(ysw)

Bekuk Residivis, Polsek Kalideres Sita 3 Kg Sabu Dalam Kemasan Abon

loading…

Petugas Polsek Kalideres, Jakarta Barat, memperlihatkan barang bukti 3 kg sabu dalam kemasan abon.Foto/SINDOnews/Yan Yusuf

JAKARTA – Petugas Polsek Kalideres menangkap pengedar sabu berinisial ER alias P (37) di Kompleks Duta Indah Square Jalan Raya Teluk Gong, Pejagalan, Jakarta Utara. Dari tangan pelaku disita 3 kg gram sabu yang dikemas dalam makanan ringan abon.

Kapolsek Kalideres, AKP Indra Maulana mengatakan, penangkapan terhadap ER ini merupakan pengembangan kasus narkoba sebelumnya dengan barang bukti 2,5 kg sabu dan 8.000 pil ekstasi. Meski sudah masuk tahap persidangan, penyidik tetap melakukan pengawasan hingga akhirnya mendapati adanya dugaan transaksi narkoba yang dilakukan ER.

“ER ditangkap dengan barang bukti 3 kg sabu. Seluruh sabu itu disembunyikan dalam enam kemasan bungkus abon. Satu bungkus abon berisi 50 gram sabu,” kata Indra kepada wartawan Selasa (21/8/2019).

Baca Juga:

Kanit Reskrim Polsek Kalideres, AKP Syafri Wasdar menambahkan, ER telah menjadi daftar pencarian orang (DPO) sejak lama karena tugasnya mulai dari kurir hingga pengedar. “ER residivis kasus yang sama dan sudah menjalani hukuman selama dua tahun,” ujarnya.

Menurut Syafri, sabu itu dikendalikan oleh salah satu narapidana lapas Tangerang dan rencananya akan diedarkan di Jakarta. Akibat perbuatannya ER terancam hukuman mati, lantaran dianggap melanggar Pasal 114 ayat 2 sub Pasal 112 ayat 2 Undang Undang No 35/2009 tentang Narkotika.

(whb)

Antisipasi Kekeringan, Pemprov DKI Buat Instalasi Pengolahan Air Minum

loading…

JAKARTA – Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta telah melakukan antisipasi atas bencana kekeringan di musim kemarau saat ini. Dalam pembuatan instalasi ini, Pemprov DKI bekerjasama dengan PAM Jaya

“Untuk saat ini kita baru bangun di pulau saja. Instalasi pengolahan air minum buat yang tujuh lokasi itu adanya di Kepulauan Seribu,” kata Juaini Yusuf Kadis SDA DKI saat dihubungi SINDOnews, Rabu (21/8/2019).

Selain di Kepulauan Seribu, pihaknya juga membangun Instalasi Pengolahan Air Minum di beberapa wilayah. “Yang di darat tahun ini baru mulai kerja sama dengan PAM untuk menghadapi krisis air bersih. Nanti mereka yang akan suply tuh depo air bersih di beberapa lokasi. Yang urgent kemarin itu di barat dan utara,” tambahnya.

Baca Juga:

Sedangkan di wilayah lain, Juaini mengatakan masih bisa dibantu dari air tanah. “Di Jakarta Selatan dan Timur kan masih ada air tanah. Wilayah barat dan utara itu terus kita data, daerah mana saja yang mengalami krisis air bersih yang parah,” sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Klas II Tangerang Selatan mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis di wilayah DKI Jakarta dan Banten. Saat ini seluruh zona musim di DKI Jakarta dan Banten dinyatakan telah memasuki musim kemarau.

Kepala Stasiun Klimatologi Tangerang Selatan Sukasno mengungkapkan, data Hari Tanpa Hujan (HTH) hingga update 20 Agustus 2019 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Banten dan DKI Jakarta telah mengalami deret hari kering lebih dari 20 hari hingga lebih dari 60 hari. Sehingga diperlukan kewaspadaan terkait ancaman bencana kekeringan.

“Prakiraan peluang curah hujan pada dasarian III Agustus dan dasaria I September 2019 menunjukkan bahwa beberapa daerah diperkirakan akan mengalami curah hujan sangat rendah (kurang dari 20mm/dasarian) dengan peluang hingga lebih dari 90% pada,” ujar Sukasno.

(ysw)

Kasus Serangan Hoaks Bangkrut, Polisi Periksa Direktur Bank Mandiri

loading…

JAKARTA – Polisi memeriksa salah satu Direktur Bank Mandiri terkait kasus serangan hoaks terhadap Bank Mandiri yang dilakukan media online melalui beritanya. Dalam berita tersebut, Bank Mandiri dikatakan mengalami kerugian Rp9 Triliun.

Tak sampai disitu, akibat kebangkrutan tersebut dikatakan kalau Bank Mandiri diambil alih oleh China. Pihak Bank Mandiri sendiri langsung melaporkan media online tersebut ke Polda Metro Jaya. (Baca: Datangi Polda Metro, Bank Mandiri Laporkan Penyebar Hoaks Kebangkrutan)

“Pelapor sudah diperiksa hari ini, ada salah satu Direktur (Bank Mandiri yang diperiksa),” ujar Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Iwan Kurniawan pada wartawan, Rabu (21/8/2019).

Namun, dia tak menyebutkan secara rinci identitas Direktur Bank Mandiri yang diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut. Pastinya, pemeriksaan itu berkaitan dengan laporan Bank Mandiri kepada polisi beberapa waktu lalu.

Setelah selesai meminta keterangan dari pihak pelapor, kata dia, tentunya polisi juga bakal meminta keterangan dari pihak terlapor terkait persoalan itu. Baru akan ditentukan bagaimana nasib laporan tersebut nantinya. “Iya, pelapor dan barang bukti yang kita periksa,” katanya.

(ysw)

Jastip: Bermula dari Jasa Titipan Menjadi Modus Penyelundupan

loading…

Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Polresta Bandara, Polda Metro Jaya, dan Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan methamphetamine dan ekstasi.

TANGERANG – Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Polresta Bandara, Polda Metro Jaya, dan Bareskrim Polri menggagalkan upaya penyelundupan methamphetamine dan ekstasi melalui mekanisme barang bawan penumpang di terminal kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta pada 15 Agustus 2019 lalu.

Sebanyak 5.092 gram methamphetamine dan 13.917 butir ekstasi dari 5 kasus yang keseluruhannya dilakukan dengan modus barang penumpang berhasil diamankan dan proses hukum telah dijatuhkan. Tersangka berjumlah 16 orang dengan 11 orang warga negara Indonesia dan 5 orang warga negara asing ditetapkan menjadi pelaku dalam seluruh upaya penyelundupan tersebut.

Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Erwin Situmorang, menjelaskan bahwa modus penyelundupan pada umumnya masih sama seperti kasus yang lalu, yaitu disembunyikan dengan cara ditelan (swallowed), disembunyikan dengan cara dimasukkan ke dalam tubuh (inserted), dan disimpan pada dinding koper atau kemasan barang bawaan lainnya.

Baca Juga:

“Modus seperti ditelan, dimasukan ke dalam tubuh atau disimpan dalam dinding koper sudah menjadi modus operandi yang biasa dilakukan pelaku penyelundupan. Tentu modus seperti itu tidak akan luput dari pengawasan kita,” tutur Erwin dalam keterangan tertuls, Selasa (20/8/2019).

Namun yang menjadi perhatian pada kasus kali ini, yaitu disembunyikannya narkotika di kotak kemasan kosmetik barang bawaan penumpang yang diperuntukkan sebagai barang jasa titipan. Berdasarkan keterangan, penumpang sebelumnya memang sudah terbiasa bekerja sebagai penyedia jasa titipan hingga pada akhirnya dia ditawarkan untuk berangkat ke India untuk mengambil barang yang akan ia bawa ke Indonesia, yang ternyata di dalamnya berisi methamphetamine.

“Upaya penyelundupan narkotika dengan modus baru akan terus bermunculan dengan cara yang bahkan tak terpikirkan, sehingga perlunya sinergi dan koordinasi yang harmonis antar aparat penegak hukum, dan juga dibutuhkan peran aktif masyarakat dalam membendung peredaran narkotika dan melindungi generasi penerus bangsa dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri,” tutup Erwin.

(akn)

Lagi, Ibu Hamil Korban Obat Kedaluwarsa Puskesmas Kamal Lapor Polisi

loading…

JAKARTA – Kasus pemberian Vitamin B6 kedaluwarsa kepada ibu hamil yang dilakukan petugas Puskesmas Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, ternyata tidak hanya dialami Novi Sri Wahyuni (21). Hal serupa juga dialami Winda Dwi Lestari (23) ibu muda yang tengah hamil tiga bulan ini juga mendapatkan vitamin kedaluwarsa dari puskesmas tersebut.

Suami Winda, Hendi Wijaya (26) mengatakan, baru menyadari obat yang dikonsumsi istrinya kedaluwarsa setelah melihat pemberitaan kasus Novi di media massa. Saat itu, Hendi curiga dengan vitamin yang diberikan puskesmas.

“Baru tahu semalam di berita-berita. Saya habis magrib baca berita baru cek. Saya cek ternyata benar berita ini,” kata Hendi yang melaporkan kasus ini ke Mapolsektro Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (21/8/2019)

Baca Juga:

Hendi menuturkan, setelah mengecek vitamin B6 yang dikonsumsi istrinya diketahui telah kedaluwarsa sejak April 2019 lalu. Kondisi ini membuat Winda menjadi mual mual, dan pusing setelah menekan 15 pil sejak pemeriksaan 29 Juli 2019 lalu.

Pius Situmorang, kuasa Hukum Novi yang juga menangani kasus Winda mengatakan, hingga kini pihaknya belum melaporkan temuan tersebut ke pihak puskesmas.”Kita belum lapor ke puskesmas, tapi kita ingin lapor ke polisi. Karena laporan ini sudah ada yang pertama. Jadi bagaimana ini apakah perlu ada laporan baru memang ini akan dikembangkan dengan kasus-kasus ini,” ujarnya.

Saat melaporkan kasus ini, Hendi dan Pius membawa serta sejumlah barang bukti. Namun oleh pihak Kepolisian, kasus Winda digabungkan ke kasusnya Novi.”Winda akan dijadikan saksi terkait kasus tersebut,” ujar Pius.

Sementara itu, Kepala Sudin Kesehatan Jakarta Utara, Yudi Dimyati mengatakan, bila memang kedaluwarsa semestinya obat itu telah dimusnahkan.
“Kegiatan pemusnahan dilakukan Dinkes DKI itu pada bulan enam dan bulan 12. Dua kali setahun,” kata Yudi.

Sementara, obat yang diterima Novi sudah kedaluwarsa sejak April 2019. Artinya, obat itu harusnya sudah dimusnahkan sebelum diberikan ke Novi dan Winda lantaran pemberian dilakukan Juli 2019.

Yudi melanjutkan, penyidikan terkait pemberian obat kedaluwarsa ini masih berlanjut. Dia pun berjanji akan mencecar apoteker yang tak memusnahkan obat itu.”Ini yang nanti kita akan tanyakan kembali kenapa masih ada obat yang harusnya musnah di bulan enam, kenapa tidak diambil oleh puskesmas kecamatan,” ujarnya.

Meski demikian, Yudi berasumsi tiga strip vitamin B6 yang diterima Novi kemungkinan terselip di antara obat-obat lain yang masih layak digunakan.(Baca:Dinkes DKI Masih Selidiki Pemberian Obat Kedaluwarsa kepada Ibu Hamil)

Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Penjaringan,Agus Arianto Haryoso, yang membawahi Puskesmas Kamal Muara mengatakan, telah melakukan pemisahan obat kedaluwarsa sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.

“Jadi untuk kedaluwarsa itu kan dipisahkan. Untuk pemusnahannya karena ini adalah aset, pemusnahannya itu harus dengan prosedur. Karena kalau sedikit langsung dimusnahkan kan ada cost di sana. Jadi kita kumpulkan kemudian dilabeli nanti saat ada proses penghapusan obat kedaluwarsa itu akan dimusnahkan,” ujar Agus.

“Vitamin B6 kedaluwarsa itu diberikan oleh apoteker puskesmas karena faktor kelalaian dan kurang konsentrasi,” ucapnya.

(whb)

Kota Bekasi Beberkan Alasan Warga Ingin Gabung Jakarta daripada Bogor Raya

loading…

JAKARTA – Wacana bergabungnya Kota Bekasi ke Provinsi DKI Jakarta terus bergulir. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Wali Kota Bekasi terkait ingin bergabungnya Bekasi ke DKI ketimbang ke Bogor Raya.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang membuat Kota Bekasi berkeinginan bergabung dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya adalah kedekatan secara kultur.

Menurut Rahmat, selain karena kedekatan kultur, perbedaan APBD yang besar juga menjadi pertimbangan lain. Sebagai perbandingan, APBD DKI Jakarta tahun 2019 diketahui sebesar Rp77,9 triliun. Sedangkan anggaran daerah Bekasi tahun ini sebesar Rp6,6 triliun.

Baca Juga:

“Kota Bekasi melihat dari berbagai sisi dari kultur dari emosional, dari topografi dan kedekatakan dengan DKI Jakarta ya kan kita lemparkan bahwa kita lebih berpotensi umpamanya membangun provinsi atau bergabung dengan DKI Jakarta,” ujar Rahmat Effendi Wali Kota Bekasi saat dihubungi wartawan, Rabu (21/8/2019).

Selain itu, Rahmay berpendapat bahwa faktor lainnya adalah lainnya kemudahan akses transportasi bagi warga Kota Bekasi yang notabene banyak bekerja di Jakarta. Terlebih pembangunan transportasi di Jakarta begitu masif.

“Dari segi transportasi lebih dekat, transportasi lebih bagus, karena apa ? DKI punya sumber daya keuangan yang besar terus dari mobilitas pajak daerah satu dan lainnya,” ungkapnya.

Rahmat menuturkan, meski rencana penggabungan dua daerah ini masih sebatas wacana di internalnya. Gagasan ini belum dibawa sampai ke tinggkat pemerintah pusat. “Enggak (belum ke pemerintah pusat) ini kan sekarang baru gagasan-gagasan,” kata Rahmat.

(ysw)

Wacana Gabung ke Wilayah Jakarta, Kabupaten Bekasi Belum Bersikap

loading…

BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) belum bersikap terkait gagasan Bupati Bogor Ade Yasin dan Wali Kota Bogor Bima Arya untuk membentuk Provinsi Bogor Raya. Bahkan, Kabupaten Bekasi belum bisa mengikuti wacana Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang ingin masuk secara administrasi ke wilayah DKI Jakarta.

“Kami (Kabupaten Bekasi) belum mau bersikap menentukan arah, tapi kami menunggu secara resmi draf gagasan Provinsi Bogor Raya mencakup Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Bogor, Depok, dan lainnya di sekitar Bogor,” kata Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja kepada SINDOnews, Rabu (21/8/2019). (Baca: Enggan Gabung ke Bogor Raya, Kota Bekasi Dapat Tawaran Masuk Jakarta)

Eka mengaku, belum ada ajakan resmi yang dilakukan oleh daerah lainnya seperti Kota Bekasi untuk menjadi bagian dari DKI Jakarta. Namun, dia memastikan hingga kini Kabupaten Bekasi masih masuk dalam Provinsi Jawa Barat. “Harus ada kajianya yang jelas, baru nanti kita tentukan sikap dan kami nantinya serahkan kepada warga Bekasi,” ungkapnya.

Baca Juga:

Untuk diketahui, Kabupaten Bekasi sebuah daerah di Provinsi Jawa Barat yang berada tepat di sebelah timur DKI Jakarta, berbatasan dengan Kota Bekasi dan Provinsi DKI Jakarta di barat, Laut Jawa di barat dan utara, Kabupaten Karawang di timur, serta Kabupaten Bogor di selatan. Kabupaten Bekasi terdiri atas 23 kecamatan.

Ibu kota Kabupaten Bekasi berada di Cikarang dan Kabupaten Bekasi mempunyai luasan wilayah 1.484,37 km2. Kabupaten Bekasi menjadi wilayah mitra DKI Jakarta seperti Kota Bekasi. Namun yang membedakan Kabupaten Bekasi memiliki kawasan industri terbesar di Indonesia maupun di Asia Tenggara.

(ysw)

Polda Metro Klaim Kerugian Kebakaran di Ruang Bawah Tanah Tak Besar

loading…

JAKARTA – Polda Metro Jaya mengklaim kebakaran ruangan bawah tanah yang berada di Gedung Sarana dan Prasarana (Sarpras) Polda Metro Jaya tidak sampai menimbulkan kerugian yang signifikan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan, ruangan itu hanya berisi barang-barang bekas yang sudah tak digunakan sehingga kerugian tak signifikan. Lalu, pemadaman yang cepat sehingga kebakaran tak merambat ke bangunan lain.

“Kerugiannya kayu-kayu saja. Sudah tak digunakan, ada sarung magazine, ada beberapa sangkur yang sudah lama tak digunakan juga,” kata Argo pada wartawan, Rabu (21/8/2019).(Baca: Kebakaran di Polda Metro Jaya, Kabid Humas: Bukan di Gudang Peluru)

Baca Juga:

Dia menambahkan, hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran karena masih menunggu hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri. Ruangan yang terbakar sudah dibersihkan pasca-kejadian, tapi belum diketahui bakal dipakai untuk apa ruangan itu ke depannya pasca kejadian ini.

(whb)

Anggota Serikat Pekerja Diduga Dikeroyok Oknum Satpam di Pos Jaga

loading…

JAKARTA – Serikat Pekerja JICT mengecam aksi pengeroyokan terhadap anggotanya Rio Wijaya, yang diduga dilakukan oleh oknum sekuriti organik perusahaan. SP JICT meminta kasus itu diusut tuntas.

“Kami pekerja JICT mengecam serta mengutuk tindakan dua oknum sekuriti organik perusahaan yang diduga melakukan penganiayaan terhadap anggota kami,” kata Sekretaris Jenderal SP JICT M Firmansyah melalui siaran persnya, Rabu (21/8/2019).

Firman menuturkan peristiwa pengeroyokan terhadap Rio terjadi pada Selasa 20 Agustus 2019 sore. Awalnya Rio datang ke pos keamanan menanyakan dirinya dicari seorang sekuriti yang merupakan karyawan organik JICT.

Baca Juga:

“Rio datang ke pos sekuriti sekitar pukul 16.30 WIB, menanyakan perihal Yaser mencarinya. Tiba-tiba kami mendapat berita ada pengeroyokan kepada Rio yang dilakukan oknum sekuriti di dalam ruang pos jaga,” tuturnya.

Sangat disayangkan, Rio yang datang untuk konfirmasi malah diduga dikeroyok oleh oknum sekuriti. “Kami masih mencari tahu motif pengeroyokan terhadap anggota kami,” kata Firman.

Usai peristiwa pengeroyokan, anggota SP JICT Rio Wijaya diantar untuk melakukan visum. Beberapa bagian tubuhnya terlihat lebam dan luka-luka.

“Kami ingin ini diusut tuntas. Beberapa kali intimidasi terhadap anggota kami baik itu penembakan, pemecahan kaca mobil dan ini yang paling vulgar. Kami akan kawal kasus ini sampai tuntas,” ujar Firman.

(ysw)

Korban Pohon Tumbang di Kampus UP Ternyata Pasutri Warga Tangerang

loading…

Mobil korban ditutupi terpal dan masih terpasang garis polisi. Foto: SINDOnews/R Ratna Purnama

JAKARTA – Dua korban pohon tumbang di dalam mobil di area parkir kampus Universitas Pancasila (UP), ternyata pasangan suami istri (pasutri) bernama Siti Hodijah (46) dan Hera Laksana (52). Keduanya tengah menunggu anaknya yang sedang mengikuti tes di kampus tersebut.

“Korban tinggal di kawasan Tangerang. Istrinya meninggal dan dibawa ke RS Fatmawati, sedangkan suaminya mengalami luka-luka dan dirawat di RS Umum Zahirah,” ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Bastomi, saat dikonfirmasi, Rabu (21/8/2019).

Kapolres menjelaskan, kedua pasangan suami istri itu sejatinya berada di lokasi karena sedang menantikan anaknya yang ada di Lembaga Indonesia Amerika. Saat jelang siang, cuaca begitu panas sehingga keduanya memindahkan mobilnya ke parkiran depan Fakultas Farmasi UP.

Baca Juga:

“Saat itu, sekitar pukul 10.00 WIB ada pohon ketapang bergerak karena tertiup angin kencang hingga akhirnya pohon itu ambruk menimpa mobil Isuzu Panther,” tuturnya. (Baca juga: Mobil Tertimpa Pohon di Kampus UP, Orang Tua Mahasiswa Meninggal)

Diberitakan sebelumnya, sebuah pohon besar menimpa mobil yang tengah terparkir di area kampus UP pada Rabu siang. Akibat peristiwa tersebut satu orang meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka-luka.

Humas UP Maharani Ardi Putri mengatakan, pihak UP akan menanggung semua biaya perawatan korban luk yang terkena musibah. UP juga dipastikan memberikan beasiswa kepada anak korban meninggal dalam musibah tak terduga itu. (Baca juga: Korban Meninggal Tertimpa Pohon di UP Sedang Menunggu Anaknya Tes)

“Pihak kampus akan mendampingi proses dan menangung biaya pengobatan penuh, uang duka dan pemberian beasiwa full selama 1 tahun bagi mahasiswa yang orang tuanya menjadi korban pohon tumbang,” kata Putri kepada wartawan.

(thm)

UP Berikan Beasiswa kepada Anak Korban Meninggal Tertimpa Pohon

loading…

Petugas berusaha mengevakuasi pohon besar yang menimpa mobil di area parkir kampus UP, Rabu (21/8/2019). Foto: SINDOnews/R Ratna Purnama

JAKARTA – Manajemen Universitas Pancasila (UP) menyatakan bertanggung jawab penuh atas musibah robohnya sebuah pohon besar yang menimba mobil orang tua calon mahasiswa baru yang tengah parkir di area kampus itu, Rabu (21/8/2019) siang. Akibat kejadian itu, satu orang meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka-luka.

Humas UP Maharani Ardi Putri mengatakan, pihak UP akan menanggung semua biaya perawatan korban luka yang terkena musibah. UP juga dipastikan memberikan beasiswa kepada anak korban meninggal dalam musibah tak terduga itu.

“Pihak kampus akan mendampingi proses dan menangung biaya pengobatan penuh, uang duka dan pemberian beasiwa full selama 1 tahun bagi mahasiswa yang orang tuanya menjadi korban pohon tumbang,” ujar Putri kepada wartawan di Kampus UP, Jalan Raya Lenteng Agung, Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,.

Baca Juga:

Diberitakan sebelumnya, sebuah pohon besar menimpa mobil yang tengah terparkir di area kampus UP pada Rabu (21/8/2019) siang. Akibat peristiwa tersebut satu orang meninggal dunia dan satu lainnya luka-luka. Korban meninggal sudah dibawa ke RSUD Fatmawati, sedangkan korban luka dilarikan ke RS Zahirah, Jakarta Selatan.

Sedangkan mobil korban saat ini masih berada di lokasi kejadian, tepatnya di depan Fakultas Farmasi. Korban meninggal diketahui merupakan orang tua dari calon mahasiswa Fakultas Farmasi yang sedang tes TOEFL. Saat kejadian, mobil korban berpelat nomor A 1000 ZY, baru saja parkir di lokasi.

“Sebelumnya ada angin puting beliung sekitar pukul 10.30 WIB. Didalam mobil ada dua orang yang merupakan orang tua calon mahasiswa. Satu orang meninggal dunia dan satu lagi dibawa ke rumah sakit,” jelas Putri.

(thm)

Kemarau Panjang, Pesisir Jakarta Utara dan Jakarta Barat Terancam Kekeringan

loading…

Ilustrasi, saat ini beberapa wilayah di Jakarta terancam kekeringan, salah satu gejalanya yakni keringnya beberapa sungai dan waduk. Foto: dok/SINDOphoto

JAKARTA – BMKG memberi peringatan dini kondisi kekeringan meteorologis di wilayah DKI Jakarta dan Banten yang dinyatakan telah memasuki musim kemarau. Kondisi ini membuat sejumlah waduk di Jakarta mengering dan bisa berdampak ke pesisir Jakarta Utara dan Jakarta Barat.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf mengatakan, saat ini beberapa wilayah di DKI terancam kekeringan. Salah satu gejala yang terlihat yakni keringnya beberapa sungai dan waduk.

“Kalau gejala sih sudah ada ya tanda-tandanya. Tapi sebagian sungai masih ada airnya karena mungkin dia ada mata airnya dan ada juga yang kelihatan kering,” kata Juaini saat dihubungi SINDOnews, Rabu (21/8/2019).

Baca Juga:

Bahkan, lanjut Juaini, dirinya sempat melakukan peninjauan di Bendungan Cengkareng yang kondisinya juga sudah mengering. “Pasti akan berpengaruh di area sekitarnya seperti di Jakarta Barat dan pesisir Jakarta Utara,” terangnya.

Saat kondisi kering ini, pihaknya memanfaatkan untuk mengeruk lumpur di dasar sungai maupun waduk. Sehingga pada musim hujan bisa menjadi tempat penampungan air.

“Waduk Pluit kita aja sekarang sudah kelihatan lumpurnya. Makanya pas musim panas ini kita kerukin lumpurnya di sungai-sungai juga. ke depan kan kita bakal gunakan air waduk sebagai air baku air minum,” tutupnya. (Baca: BMKG Keluarkan Peringatan Dini Kekeringan di Jakarta dan Banten)

Sebelumnya diberitakan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Klas II Tangerang Selatan mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis di wilayah DKI Jakarta dan Banten. Saat ini seluruh zona musim di DKI Jakarta dan Banten dinyatakan telah memasuki musim kemarau.

(ysw)

YLKI Nilai Perluasan Ganjil Genap Belum Mampu Urai Kemacetan di Jakarta

loading…

Perluasan ganjil genap dinilai YLKI belum mampu urai kemacetan di Jakarta.Foto/SINDOphoto/Dok

JAKARTA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai perluasan ganjil genap di 16 ruas jalan Ibu Kota belum efektif mengurangi kemacetan dan polusi udara seperti yang diharapkan Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, pengguna mobil pribadi disinyalir beralih mengendarai sepeda motor atau memanfaatkan jasa ojek online.

Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, perluasan ganjil genap tak efektif menekan kemacetan dan polusi karena kebijakan tersebut tidak berlaku bagi sepeda motor. Hal ini mendorong masyarakat pengguna roda empat bermigrasi atau berpindah ke sepeda motor.

Menurut Tulus, pertumbuhan kepemilikan sepeda motor di Jakarta telah mencapai lebih dari 1.800 per hari. Dan makin tingginya penggunaan ojek online.”Tidak adanya pengecualian sepeda motor mengakibatkan polusi di Jakarta kian pekat, makin polutif. Menurut data Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) sepeda motor berkontribusi paling signifikan terhadap polusi udara yakni, 19.165 ton polutan per hari di Jakarta,” kata Tulus kepada wartawan Selasa (21/8/2019).

Baca Juga:

Tulus menuturkan, polutan bersumber dari sepeda motor sebesar 44,53%, mobil 16,11%, bus 21,43%, truk 17,7%, dan bajaj sebesar 0,23%. Tulus menyindir Gubernur DKI yang tidak ikut membatasi taksi online dinilai sebagai langkah mundur atau inkonsistensi.(Baca: DKI Klaim Uji Coba Perluasan Ganjil Genap Berhasil Perbaiki Kualitas Udara)

Pengecualian ini akan memicu masyarakat berpindah ke taksi online dan upaya mendorong masyarakat berpindah ke angkutan masal seperti Transjakarta, MRT, KRL Commuter Line menjadi gagal. “Upaya menekan polusi udara juga akan gagal manakala kendaraan di Jakarta masih gandrung menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dengan kualitas rendah, seperti jenis bensin premium dan atau bahan bakar dengan kandungan sulfur yang masih tinggi,” ucapnya.

(whb)

Bekasi-Depok Gabung DKI, Kemendagri: Tak Mudah, Ibaratnya Jenis Kelamin Beda

loading…

JAKARTA – Wacana pemekaran Bogor, Depok dan Bekasi menjadi provinsi Bogor Raya kembali muncul. Sayangnya, wacana ini tak semua wilayah mau ikut dan mereka lebih memilih bergabung ke DKI Jakarta karena alasan kultur yang sama.

Menanggapi rencana Bekasi dan Depok gabung ke Jakarta, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai bahwa wacana tersebut sah-sah saja tapi tidak mudah untuk dilakukan.

“Berwacana sih boleh-boleh aja. kalau dilarang melanggar HAM. Kami engga mungkin menghalangi orang berwacana, berkhayal, beropini, itu sah-sah saja. Tapi konsekuensinya tidak mudah,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik saat dihubungi, Rabu (21/8/2019

Baca Juga:

Banyak konsekuensi yang harus dijalani ketika ada kota/kabupaten bergabunng dengan DKI Jakarta. “Apakah Bekasi kalau mau pindah ke Jakarta dia mau berubah jadi wilayah administratif? Apakah DPRD mau dihilangkan? Apa kepala daerahnya mau dari PNS? Engga mudah itu, banyak sekali persoalannya,” ungkapnya.

Dia mengatakan bahwa status DKI Jakarta dengan Kota Bekasi maupun Kota Depok Berbeda. Hal ini tentunya membutuhkan revisi undang-undang (UU). ”Ini ibaratnya jenis kelaminnya beda. DKI Jakarta ini daerah yang melaksanakan kebijakan administrasi, asimetris dan khusus,” katanya. (Baca: Wacana Pemekaran Bodebek Meluas)

Akmal Malik menegaskan, sementara daerah lain daerah otonom. Nah apa mau Bekasi jadi wilayah administratif? Atau undang-undangnya diubah. “Konsekuensinya tidak semudah itu, banyak hal, itu dari sisi administratif. Nah apakah mungkin? Apa yang gak mungkin. Mungkin saja, Tapi engga mudah karena banyak sekali persoalannya,” jelasnya

Terkait dengan pemekaran, sampai saat ini pemerintah masih melakukan moratorium. Di sisi lain Akmal mengungkapkan bahwa aturan teknis berkaitan dengan penataan daerah baik pemekaran, pembubaran maupun penggabungan belum ada.

Menurutnya dibandingkan berpikir soal pemekaran ataupun penggabungan lebih baik para kepala daerah fokus membangun wilayahnya. (Baca juga: Enggan Masuk ke Bogor Raya, Kota Bekasi Dapat Tawaran Masuk Jakarta)

“Mending daerah otonom tersebut fokus pada tujuan otonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing daerah. Fokus tiga hal ini saja daripada harus restrukturisasi daerah,” tuturnya.

Dia mengatakan bahwa percepatan pembangunan daerah tidak serta merta hanya melalui jalan pemekaran saja. “Gunakan lah pendekatan penguatan internal melalui reformasi birokrasi, kelembagaan, pegawai, tata kelola, dan lain-lain,” katanya.

Karena, lanjutnya, mau dimekarkan atau tidak tujuannya sama agar masyarakat sejahtera, pelayanan publik bagus, dan daya saing bagus. “Kalau dimekarkan kemudian mereka turun, ya gak ada gunanya. Perlu kajian komprehensif,” tegasnya.

(ysw)

Ratusan Kepala Sekolah SD dan SMP Bekasi Belum Sertifikasi

loading…

Ratusan kepala sekolah SD dan SMP negeri serta swasta di Kota Bekasi belum mengantongi sertifikasi.Foto/SINDOnews/Ilustrasi

BEKASI – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi menyebutkan ratusan kepala sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) belum mengantongi sertifikasi. Padahal, sertifikasi itu sangat penting sebagai pedoman kompetensi para tenaga pengajar di setiap sekolah di Kota Bekasi.

“Setelah melakukan pendataan dari 961 kepala sekolah tingkat SD dan SMP baik negeri maupun swasta yang tersebar di 12 kecamatan ada sebanyak 288 kepala sekolah yang belum mengantongi sertifikasi,” ungkap Kasie Guru dan Tenaga Pendidikan Kota Bekasi, Junaedi pada Rabu (21/8/2019).

Menurut Junaedi, dari 961 kepsek baru sebanyak 733 kepsek yang baru menjalani sertifikasi kompetensi dari lembaga pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah (LP2KS). Junaedi menjelaskan, hingga pertengahan 2019, bidang kepegawaian belum menerima data terbaru kepsek bersertifikat.

Baca Juga:

Apalagi, kepala sekolah tidak bisa serta merta mengikuti sertifikasi. Ada persyaratan kualifikasi khusus yang harus dipenuhi. Di antaranya menamatkan akademik jenjang pendidikan linier. “Beberapa kepala sekolah yang belum mengantongi sertifikasi mungkin belum memenuhi syarat yang ditentukan. Semuanya itu memiliki proses untuk bisa mencapai penguatan kepala sekolah atau sertifikasi,” ujarnya.

Kepala Disdik Kota Bekasi, Inayatullah mengaku selama ini rutin mengingatkan agar kepala sekolah yang belum bisa mengikuti sertifikasi bisa memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan. Apalagi, pada tahun 2020 mendatang seluruh kepala sekolah ditargetkan sudah tersertifikasi.

“Kita ingatkan bagi kepala sekolah yang belum memiliki sertifikasi dimohon untuk segera menuntaskan persyaratan-persyaratan tersebut,” katanya. Dengan seluruh kepala sekolah bersertifikat tahun depan, diyakini mampu meningkatkan mutu pendidikan di wilayahnya tersebut.

Sehingga, kata dia, dapat mewujudkan Visi Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan.”Ini sebagai salah satu membenahi mutu terutama yaitu mutu pendidikan, maka dari itu kita harapkan Dinas Pendidikan dan kepala sekolah bisa menuntaskan program ini, dan semua kepala sekolah sudah tersertifikasi,” ucapnya.

(whb)

Korban Meninggal Tertimpa Pohon di UP Sedang Menunggu Anaknya Tes

loading…

Pohon besar menimpa mobil yang tengah terparkir di kampus Universitas Pancasila (UP), Rabu (21/8/2019). Foto: SINDOnews/R Ratna Purnama

JAKARTA – Korban tewas yang tertimpa pohon di dalam lingkungan kampung Universitas Pancasila (UP) sudah dibawa ke RSUD Fatmawati, Jakarta Selatan. Sedangkan satu korban luka dilarikan ke RS Zahirah, Jakarta Selatan.

Adapun mobil korban saat ini masih berada di lokasi kejadian, tepatnya di depan Fakultas Farmasi. Korban meninggal diketahui merupakan orang tua dari calon mahasiswa Fakultas Farmasi yang sedang tes TOEFL. Saat kejadian, mobil korban berpelat nomor A 1000 ZY, baru saja parkir di lokasi.

“Sebelumnya ada angin puting beliung sekitar pukul 10.30 WIB. Didalam mobil ada dua orang yang merupakan orang tua calon mahasiswa. Satu orang meninggal dunia dan satu lagi dibawa ke rumah sakit,” ujar Humas UP Maharani Ardi Putri, Rabu (21/8/2019).

Baca Juga:

Diberitakan sebelumnya, sebuah pohon besar menimpa mobil yang tengah terparkir di area kampus Universitas Pancasila (UP), Jalan Raya Lenteng Agung, Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2019). Akibat peristiwa tersebut satu orang meninggal dunia.

Kanit Reskrim Polsek Jagakarsa Iptu Sigit Ari mengatakan, pihaknya masih melakukan identifikasi di lokasi kejadian. “Iya betul, 1 orang meningal dunia dan 1 orang luka. Masih kami data,” kata Sigit.

(thm)

Polisi Beberkan Alasan Pentingnya Registrasi dan Identifikasi Kendaraan

loading…

JAKARTA – Kepolisian terus melakukan berbagai macam upaya guna mendukung program road safety, salah satunya registrasi dan identifikasi (regident) kendaraan bermotor (ranmor). Program road safety dimaknai sebagai lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar.

Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri Brigjen Pol Chryshnanda Dwilaksana menuturkan, regident ranmor merupakan jaminan dan legitimasi keabsahan asal usul dan kepemilikan kendaraan bermotor.

“Ini menunjukkan bahwa kendaraan bermotor yang dioperasionalkan di jalan raya sebagai aset yang berharga wajib teregistrasi pada kepolisian, membayar pajak maupun asuransi. Karena tatkala dioperasionalkan di jalan raya dapat mendukung menghambat merusak bahkan mematikan produktivitas diri kita maupun orang lain,” ujar Chryshnanda dalam keterangan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Rabu (21/8/2019).

Baca Juga:

Atas dasar tersebut, kata dia, maka sangat diperlukan adanya sistem cek verifikasi dokumen maupun kendaraan bermotor agar terdapat data yang sinkron. Data-data tersebut ada pada bagian BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang berfungsi untuk mendukung beberapa hal, seperti forensik kepolisian, fungsi kontrol atau penegakkan hukum (gakkum), memberikan jaminan legitimasi operasional, serta jaminan pelayanan prima kepolisian.

Menurut Chryshnanda, dalam hal forensik kepolisian, ini menjadi sistem data yang mendukung penegakkan hukum, dan berkaitan dengan pembuktian tindak pidana pada fungsi penyidikan. “Untuk fungsi kontrol atau gakkum. Data kendaraan bermotor dilengkapi dengan sistem on board unit, RFID, QR, pada sistem ANPR (automatic number plates recognation) bagi terdukungnya program ETLE (electronic traffic law enforcement),” jelasnya.

Pada poin memberikan jaminan legitimasi operasional, ini artinya mengoperasionalkan kendaraan bermotor di jalan raya perlu ada legitimasinya yang terkait sistem STNK maupun TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor) yang didukung dengan sistem ANPR sistem pada SSC (safety and security system) dan intan (intellegence traffic analysis).

“Sementara pada fungsi jaminan pelayanan prima kepolisian, artinya yang cepat tepat akurat transparan akuntabel informatif dan mudah diakses pada one gate system yang didukung big data system,” terang Chryshnanda.

Kekuatan regident ranmor yang terdapat pada sistem data dinamakan ERI (electronic registration and identification). Ini terkoneksi dengan STNK atau TNKB, serta gakkum sehingga dapat mendukung program road safety dengan adanya sistem ANPR, traffic attitude record (TAR) dan program de merit point system, ETLE, electronic road pricing atau jalan berbayar, e-parking, electronic toll colecting (ETC), e-samsat, dan lain sebagainya.

“Regident ranmor yang dibangun melalui ERI menjadi pilar dalam program road safety untuk mewujudkan dan memelihara lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar, meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, membangun budaya tertib berlalu lintas dan memberikan pelayanan prima dalam one gate system,” pungkas Chryshnanda.

(thm)

Ada Demo di Sekitar Patung Kuda, Transjakarta Lakukan Pengalihan Rute

loading…

JAKARTA – Massa buruh yang melakukan demonstrasi disekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat membuat sejumlah rute bus Transjakarta dialihkan.

Kadiv Sekretaris Korporasi Transjakarta, Nadia mengatakan, saat ini ada demo di kawasan Patung Kuda dam Balai Kota Jakarta yang dilakukan buruh nyaris menutup semua jalan. Akibatnya, Transjakarta pun terpaksa melakukan perpendekan rute.

“Koridor 1 : Blok M – Kota mengalami pengalihan rute terkait adanya massa di sekitar Patung Kuda. Untuk sementara tidak melewati Halte Bank Indonesia dan Halte Monas berlaku kedua arah,” ujarnya pada wartawan, Rabu (21/8/2019).

Baca Juga:

Lalu, Rute 1P: Bundaran Senayan-Senen sementara mengalami pengalihan rute terkait adanya massa di kawasan Patung Kuda. Untuk sementara tidak melewati bus stop IRTI s/d Tugu Tani 1.

“Lalu, armada GR-1 (armada gratis) dari bus stop Monas-3 lurus langsung bus stop BI. Adapun bus stop yang tidak pelayanan, yakni Balaikota dan STO PLN,” tuturnya.

Menurutnya, Rute GR1: Harmoni-Bundaran Senayan sementara mengalami pengalihan rute terkait adanya massa di kawasan Patung Kuda. Untuk sementara tidak melewati bus stop Balaikota dan bus stop PLN.

Lalu, Koridor 2: Harmoni-Pulogadung sementara mengalami pengalihan rute terkait adanya massa di kawasan Patung Kuda. Untuk sementara tidak melewati Halte Balaikota dan Gambir 2

Begitu juga Rute 5A: Kp.Melayu – Grogol mengalami pengalihan rute terkait adanya massa di kawasan Patung Kuda. Untuk sementara tidak melewati Halte Monas berlaku kedua arah.

Kemudian Rute 6A: Ragunan-Monas mengalami perpendekan rute menjadi Ragunan – Bank Indonesia terkait adanya massa di kawasan Patung Kuda. Selanjutnya, Rute 6A: Ragunan-Monas via Kuningan mengalami perpendekan rute menjadi Ragunan – Bank Indonesia terkait adanya massa di kawasan Patung Kuda.

Rute 6B: Ragunan-Monas via Semanggi mengalami perpendekan rute menjadi Ragunan – Bank Indonesia terkait adanya massa di kawasan Patung Kuda.

“Terakhir Rute 7F: Harmoni – Kp.Rambutan mengalami pengalihan rute terkait adanya massa di kawasan Patung Kuda. Untuk sementara tidak melewati Halte Monas s/d Gambir 2,” katanya.

(ysw)

Kisruh Kepengurusan Rumah Susun, Bank Tolak Pemblokiran Rekening

loading…

JAKARTA – PT Bank Artha Graha Internasional menolak permintaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait pemblokiran rekening atas nama Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (P2RS) Apartemen Mediterania Palace Residences (AMPR), Kemayoran, Jakarta Pusat.

Corporate Secretary Bank Artha Graha, Joni Budiono, mengatakan, P2RS membuka rekening Bank Artha Graha pada 1 April 2019 berdasarkan dokumen yang sah. “Pembukaan rekening P2RS Mediterania sudah sesuai ketentuan dan dianggap sah,” ujar Joni kepada wartawan, Rabu (21/8/2019).

Joni menegaskan, Bank Artha Graha telah menjalankan prosedur serta aturan perbankan mengenai pembukaan rekening tersebut. Dokumen legalitas yang diserahkan calon nasabah juga telah memenuhi persyaratan untuk membuka rekening.

Baca Juga:

Untuk itu, kata Joni, Bank Artha Graha tidak dapat memblokir dana atau menutup rekening nasabah tanpa ada permintaan dari nasabah yang bersangkutan. Manajemenpun telah menyatakan tidak terkait dengan masalah internal pengurus apartemen yang lama, yakni P2RS dengan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) sebagai pengurus yang baru. “Kami tidak terkait dengan dua pengurus yang saling sengketa,” Kata Joni.

Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Meli Budiastuti, sebelumnya mengatakan, P2RS bukan pengurus yang sah dan tidak berhak untuk membuka rekening baru, dalam hal ini menampung uang penghuni.

“Kami juga mempertanyakan kenapa Bank Artha Graha mau menerima pembukaan rekening dari Ikhsan, yang tidak punya legal standing (mengelola Apartemen Mediterania),” kata Budi di kantor Ombudsman DKI, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).

Dia menuturkan, saat ini ada dua rekening untuk menampung pembayaran listrik, air dan iuran pengelolaan lingkungan hunian vertikal tersebut. Kedua rekening itu adalah rekening BCA dan Bank Artha Graha.

“Rekening yang sah adalah rekening BCA yang saat ini telah dipegang pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Apartemen Mediterania yang baru terbentuk,” tuturnya.

Sebagai informasi, kepengurusan P3SRS yang sah telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat DKI Jakarta Nomor 272 Tahun 2019 yang terbit pada 29 April lalu. P3SRS yang sah adalah yang dipimpin oleh Khairil Poloan. Pemilihan pengelola Apartemen Mediterania telah mengikuti Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.

Namun pengurus apartemen yang lama, yakni P2RS pimpinan Ikhsan tidak mau melepas aset pengelolaan apartemen. Sehingga mereka membuat rekening baru di Bank Artha Graha.

(thm)

Mobil Tertimpa Pohon di Kampus UP, Orang Tua Mahasiswa Meninggal

loading…

Pohon besar menimpa mobil minibus yang tengah terparkir di kampus Universitas Pancasila (UP), Rabu (21/8/2019). Foto: Ist/@TMCPoldaMetro

JAKARTA – Pohon besar menimpa mobil minibus yang tengah terparkir di kampus Universitas Pancasila (UP), Jalan Raya Lenteng Agung, Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2019) siang. Akibat pohon tumbang tersebut satu orang dikabarkan meninggal dunia.

Informasi yang diperoleh, peristiwa itu terjadi di depan Fakultas Farmasi sekitar pukul 11.45 WIB. Korban meninggal diketahui berjenis kelamin perempuan, orang tua dari mahasiswa yang sedang ujian di kampus tersebut. (Baca juga: Tertimpa Pohon, Pengunjung Taman Margasatwa Ragunan Meninggal)

“Korbannya Ibu-ibu, orang tua dari mahasiswa yang lagi ujian,” ujar salah satu mahasiswi Universitas Pancasila yang enggan menyebutkan namanya.

Baca Juga:

Saat ini petugas pemadam kebakaran Jakarta Selatan tengah melakukan evakuasi pohon besar yang menimpa mobil berwarna putih itu. “Petugas masih evakuasi,” ujar Kasudin Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan, Irwan. (Baca juga: Jakarta Pusat dan Selatan Masuk Kategori Rawan Pohon Tumbang)

Ia membenarkan dalam kejadian tersebut terdapat satu orang meninggal dunia dan satu orang mengalami luka-luka. Namun, Irwan belum bisa membeberkan identitas korban yang meninggal dunia maupun korban yang mengalami luka itu. “Nanti ya,” pungkasnya.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Jagakarsa Iptu Sigit Ari mengatakan, pihaknya masih melakukan identifikasi di lokasi kejadian. “Iya betul, satu orang meningal dunia dan satu orang luka. Masih kami data,” pungkas Sigit.

(thm)

Polisi Ajukan Assessment Artis Rio Reifan ke BNNP DKI

loading…

Polisi sudah mengajukan permohonan assessment terhadap tersangka kasus penyalahgunaan narkoba artis Rio Reifan ke BNNP DKI Jakarta. Foto: dok/SINDOnews/Ramadhan Saputra

JAKARTA – Polisi sudah mengajukan permohonan assessment terhadap tersangka kasus penyalahgunaan narkoba artis Rio Reifan ke BNNP DKI Jakarta. Hasil assessment tersebut bakal menentukan nasib Rio selanjutnya, apakah akan direhabilitasi atau tidak.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan, polisi sudah mengajukan assessment kasus tersebut ke BNNP DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Namun, polisi belum menerima hasil assessment tersebut. (Baca: Ditangkap Polisi Ketiga Kalinya, Rio Reifan Menyesal dan Minta Maaf)

“Rio Reifan sudah kita kirim pengajuan permohonan assessement ke BNNP DKI Jakarta pada pekan kemarin, tapi hasilnya belum yah,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (21/8/2019).

Baca Juga:

Menurutnya, pengajuan assessment yang dilakukan polisi merupakan pemenuhan hak-hak Rio sebagai tersangka. Selain itu, assessment diajukan lantaran barang bukti sabu yang diamankan polisi sedikit.

Dia menambahkan, polisi juga sempat membawa Rio ke BNNP DKI Jakarta untuk melakukan proses asesmen. “Asesmennya kemarin sudah dilakukan (membawa tersangka ke BNNP DKI). Kalau pengajuan asesmennya itu sudah hari Jumat lalu. Hasilnya kira-kira semigguan lah, kita tunggu saja seperti apa,” katanya.

(ysw)

BMKG Keluarkan Peringatan Dini Kekeringan di Wilayah DKI dan Banten

loading…

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Klas II Tangerang Selatan mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis di wilayah DKI Jakarta dan Banten. Saat ini seluruh zona musim di DKI Jakarta dan Banten dinyatakan telah memasuki musim kemarau.

Kepala Stasiun Klimatologi Tangerang Selatan Sukasno mengungkapkan, data Hari Tanpa Hujan (HTH) hingga update 20 Agustus 2019 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Banten dan DKI Jakarta telah mengalami deret hari kering lebih dari 20 hari hingga lebih dari 60 hari. Sehingga diperlukan kewaspadaan terkait ancaman bencana kekeringan. (Baca juga: 11 Wilayah di Ibu Kota Masuk Kategori Berat Hari Tanpa Hujan)

“Prakiraan peluang curah hujan pada dasarian III Agustus dan dasaria I September 2019 menunjukkan bahwa beberapa daerah diperkirakan akan mengalami curah hujan sangat rendah (kurang dari 20mm/dasarian) dengan peluang hingga lebih dari 90% pada,” ujar Sukasno dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/8/2019).

Baca Juga:

Menurut dia, kedua kondisi tersebut memenuhi syarat untuk dikeluarkan peringatan dini ancaman kekeringan. Saat ini rata-rata wilayah DKI Jakarta sudah masuk status awas. Sementara wilayah Banten, sebagian masuk status waspada, siaga, dan awas. (Baca juga: Kemarau, DKI Bakal Siapkan Pasokan Air Bersih ke Wilayah Terdampak)

Adapun kondisi tersebut berpotensi berdampak pada sektor pertanian yang menggunakan sistem tadah hujan di wilayah Banten dan DKI Jakarta. Selain itu, berdampak pada pengurangan ketersediaan air tanah sehingga menyebabkan kelangkaan air bersih di wilayah Banten dan DKI Jakarta.

“Selanjutnya, berdampak pada meningkatnya polusi udara di wilayah Banten dan DKI Jakarta,” pungkasnya. (Baca juga: Debit Air Cisadane Turun, 710 Hektare Sawah di Tangerang Kekeringan)

(thm)

Kurangi Polusi Udara, DKI Disarankan Perbanyak Bengkel Uji Emisi

loading…

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengimbau kepada masyarakat yang memiliki kendaraan untuk segera melakukan uji emisi. Pasalnya, pada awal 2020 mendatang kendaraan yang tak lolos uji emisi akan kesulitan dalam hal mengurus STNK, membayar pajak kendaraan bermotor, maupun parkir.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, Syarif menyarankan kepada Pemprov DKI agar memperbanyak bengkel penyedia layanan uji emisi.

“Kan sudah turun Ingub, tinggal bengkel penguji harus diperbanyak dan dipermudah aksesnya, itu saran saya, bukan sekadar mengeluarkan Ingub. Kalau orang datang ke tempat uji emisi terkenda gimana bisa capai target?” ujar Syarif di Jakarta, Rabu (21/8/2019). (Baca juga: Anies Imbau Warga Ibu Kota Segera Unduh Aplikasi Uji Emisi)

Baca Juga:

Menurut dia, keberadaan bengkel uji emisi di Jakarta sangat berpengaruh terhadap pencapaian target dari Pemprov DKI. Hasil dari uji emisi sebaiknya juga dipublikasikan. “Harus secara rutin dipublish, berapa kendaraan yang sudah dan belum uji emisi,” tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, meluncurkan aplikasi E-Uji Emisi, sekaligus meninjau langsung proses uji emisi pada kendaraan dinas operasional maupun transportasi umum JakLingko di Pendopo Balai Kota. (Baca juga: Tak Lolos Uji Emisi, Warga Luar Jakarta Diganjar Tarif Parkir Tinggi)

Aplikasi berbasis android tersebut akan terintegrasi dengan basis data hasil uji emisi kendaraan bermotor di Ibu Kota, sehingga status uji emisi setiap kendaraan dapat dipantau secara digital, baik oleh pemilik kendaraan maupun petugas berwenang.

Aplikasi ini memiliki beragam fitur, di antaranya informasi singkat mengenai uji emisi, peraturan-peraturan terkait yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya dan lokasi bengkel pelaksana uji emisi terdekat. Selain itu, juga tersedia fasilitas pengecekan hasil uji emisi dengan cukup menginput nomor polisi masing-masing kendaraan.

“Peluncuran aplikasi ini harapannya bisa memudahkan masyarakat untuk mengetahui tempat-tempat di mana uji emisi bisa dilakukan. Di Jakarta saat ini baru ada sekitar 150-an bengkel yang siap untuk melakukan uji emisi. Ini harus kita dorong lebih banyak lagi dan masyarakat harus tahu di mana saja lokasinya,” kata Anies.

(thm)

Dua Tahun Beraksi, Komplotan Pemalsu Materai Digulung Polisi

loading…

JAKARTA – Polisi menciduk komplotan pemalsu materai di kawasan Jagakarsa dan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Para pelaku yakni, YI, MN, DN, AR, dan IF, menjual materai palsu itu ke pasaran di kawasan Jakarta Selatan.

Kepada polisi para pelaku mengaku sudah dua tahun melakukan aksinya itu dan setiap pelaku memiliki perannya masing-masing. Tersangka YI dan MN berperan memalsukan materai, sedangkan DN, AR, dan IF merekondisi materai.

“Jadi pelaku ini merekondisi materai bekas. Dia dapatkan dari lapak-lapak yang menjual kertas bekas yang ada materai bekasnya, digunting lalu dibersihkan,” ujar Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Bastoni Purnama, saat dikonfirmasi, Rabu (21/8/2019).

Baca Juga:

Menurutnya, materai bekas itu dibersihkan dengan menggunakan cuka agar bekas stampel dan tintanya yang masih menempel itu hilang. Selain itu, mereka juga melakukan pemalsuan materai. Mereka mencetak materai palsu itu dengan mesim khusus.

Rata-rata pelaku mencetak materai palsu 6000, yang kemudian dijual ke pasaran dengan harga Rp3.500 per lembar. Maka itu, polisi meminta masyarakat berhati-hati dalam membeli materai, karena secara sekilas materai palsu itu mirip asli. Apalagi dari segi hologram, warna, juga bentuknya, sangat mirip.

Disarankan masyarakat membeli materai di tempat resmi, bukan di warung atau toko kelontong yang diragukan keasliannya. Adapun materai asli kondisinya bersih dan rapih, berbeda dengan materai rekondisi yang cenderung sedikit kotor dan punya bekas lem di bagian belakang.

“Kalau bisa materainya dilihat pakai sinar lampu agar tahu apakah terdapat bekas stampel atau tidak. Kalau materai palsu warnanya beda dari segi keterangan, ketebalan, bentuk hologramnya beda. Saat siang kelihatan bedanya degan yang asli, kalo malam tak kelihatan (bedanya),” katanya.

Akibat perbuatannya, kelima tersangka telah dijebloskan ke tahanan dan dikenakan pasal 253 KUHP dan 257 KUHP serta 260 KUHP tentang pemalsuan materai dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.

(thm)

Menegangkan, Angkot Nyaris Dihantam KRL di Perlintasan Kebon Pedes Bogor

loading…

Angkot saat terperosok di pintu pelintasan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Foto: Ist

BOGOR – Sebuah angkutan kota (angkot) nyaris tertabrak KRL Commuter Line saat terperosok di pintu pelintasan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Peristiwa inipun viral di media sosial.

Dari akun Instagram @bogor24update, angkot jurusan Salabenda-Pasar Anyar itu tampak berada di tengah lintasan kereta. Lalu terlihat juga di foto beberapa orang tengah mendorong angkot tersebut.

Petugas pintu pelintasan, Wawan R, mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi sekira pukul 20.00 WIB. Angkot tersebut tidak dapat berjalan karena ban belakang sebelah kirinya terpersok ke sisi rel yang cukup dalam.

Baca Juga:

“Ban belakang kirinya terperosok ke bagian pinggir jalan yang menyebabkan kendaraan tidak bisa bergerak,” kata Wawan.

Ketika angkot tertahan di perlintasan, pada saat bersamaan datang KRL Commuter Line dari arah Jakarta menuju Bogor. Beruntung, KRL bisa berhenti beberapa meter dari posisi angkot berada, sehingga tidak terjadi benturan.

“Angkot langsung dievakuasi sama warga sekitar untuk mundur, karena bannya kejeblos. Setelah itu KRL bisa melintas kembali,” pungkas Wawan.

(thm)

Wacana Pemekaran Bodebek Meluas

loading…

Wacana Pemekaran Bodebek Meluas. (Koran SINDO).

JAKARTA – Wacana pemekaran wilayah penyangga Jakarta, yakni Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) terus bergulir.

Setelah muncul ide pembentukan Provinsi Bogor Raya yang direspons keinginan Kota Bekasi bergabung ke DKI Jakarta, tak lama kemudian mengemuka ide Provinsi Pakuan Bhagasasi. Namun, wacana pembentukan provinsi baru tersebut sebaiknya dipikirkan matang.

Perlu kajian lebih dalam apakah pemekaran yang dimaksud benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat atau hanya kepentingan segelintir elite politik. Faktor lain yang harus dipertimbangkan adalah pemekaran sejatinya bertujuan untuk mengoptimalkan layanan publik, bukan untuk ambisi mendapat kucuran anggaran dari pusat.

Baca Juga:

“Pemekaran Provinsi Bogor Raya ini harus dipertanyakan apakah sudah menjadi ke butuhan masyarakat atau tidak. Jangan-jangan ini hanya kebutuhan elite. Misalkan begini, saya ingin jadi gubernur atau bupati/wali kota, maka daerah ini harus dimekarkan, tapi ketika diminta survei ke masyarakat tidak ada satu pun masyarakat yang membutuhkan, kan repot,” kata pengamat politik dan kebijakan publik Universitas Juanda (Unida) Bogor Yusfitriadi kemarin.

Dia menambahkan, terkait layak atau tidak suatu daerah untuk dimekarkan menjadi provinsi atau kabupaten/kota, hal itu sudah diatur dalam undang-undang. Misalnya, terkait persoalan substantif dan persyaratan administratifnya.

“Kira-kira ini (provinsi baru) APBD-nya menunjang atau tidak, jangan sampai kemudian dimekarkan, hanya karena motif syahwat politik, pemekaran yang harus menyelesaikan permasalahan kesejahteraan masyarakat malah tidak mampu. Kalau seperti itu, sama juga bohong,” ucapnya.

Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Lisman Manurung sependapat bahwa yang harus diutamakan adalah kepentingan masyarakat. Dia mencontohkan di bidang transportasi perlu koneksi angkutan umum dari Depok dan Bogor untuk menuju Jakarta sebagai tempat mencari nafkah.

“Ingat, ada ratusan ribu jiwa yang berjuang menjadi komuter. Artinya, ini lebih baik diutamakan. Interkoneksi ini harus dikelola agar warga bisa menikmati. Warga merasa pemerintah hadir. Ketika interkoneksi dibangun, maka warga merasa di hargai kepentingan oleh pemda. Itu idealnya,” paparnya.

Dalam sepekan terakhir wacana pemekaran muncul dari sejumlah kepala daerah di Bogor, Jawa Barat, yang menginginkan ada Provinsi Bogor Raya. Adalah Wali Kota Bogor Bima Arya yang mengemukakan wacana akan menggabungkan beberapa daerah men jadi Provinsi Bogor Raya.

Pemekaran provinsi ini akan meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Merespons wacana tersebut, Pemkot Bekasi terang-terangan tidak ingin bergabung ke provinsi baru.

Dengan alasan sejarah dan kesamaan budaya, Bekasi justru lebih condong bergabung ke Provinsi DKI Jakarta. Kota Bekasi bahkan punya alternatif lain jika DKI Jakarta menolak keinginan menjadi bagian dari wilayah Ibu Kota. Melalui wali kotanya, Rahmat Effendi, disebutkan bahwa Bekasi mengusulkan pembentukan provinsi baru yang di namakan Pakuan Bhagasasi.

Beberapa daerah yang akan di masukkan adalah Kota Bekasi, Kota Depok, Karawang dan Bogor. Ide pembentukan provinsi baru di Jawa Barat khususnya Bogor Raya bukan kali ini saja dimunculkan. Pada 2012 ide ini sempat dikemukakan oleh Bupati Bogor saat itu yakni Rahmat Yasin.

Di daerah lain yakni Cirebon, wacana provinsi baru juga sempat muncul, namun hingga saat ini tidak ada perkembangan berarti. Di luar wacana pembentukan provinsi baru, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi meyakini bahwa sebagian besar warganya akan lebih setuju apabila Kota Bekasi bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta.

Pasalnya, karakteristik Kota Bekasi dengan DKI Jakarta sama dan tidak jauh berbeda. Apalagi, hampir 70% warga Bekasi bekerja di DKI Jakarta. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi memastikan warga Bekasi dipastikan memilih bergabung dengan DKI Jakarta.

Dia juga menegaskan, Kota Bekasi tidak setuju bila daerah itu masuk dalam Provinsi Bogor Raya karena sejarah dan kultur Bekasi lebih dekat de ngan Jakarta. “Kalau jajak pendapat, pasti 60%, 70%, 80% lah karena DKI kan punya support yang luar biasa,” kata Rahmat Effendi di Bekasi, Senin (19/8).

Pria yang akrab disapa Pepen ini juga menampik tu dingan yang mengatakan bahwa wacana gabung ke Jakarta didorong oleh keinginan Pemerintah Kota Bekasi “menikmati” kucuran dana DKI. Menurutnya, wacana tersebut semata-mata demi percepatan pembangunan di wilayah mitra DKI Jakarta.

Sebelumnya Pemkot Bekasi mendapatkan tawaran untuk menjadi bagian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tawaran itu datang saat Kota Bekasi di minta tanggapannya terkait wacana pemekaran Pemprov Jawa Barat menjadi Pemprov Bogor Raya yang disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya dan Bupati Bogor Ade Yasin beberapa waktu lalu.

Wacana pembentukan provinsi baru penyangga Ibu Kota juga ditanggapi oleh Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad. Menurutnya, secara pribadi dia lebih setuju berga bung dengan DKI Jakarta jika wacana pemekaran Provinsi Bogor Raya tereal isasi karena banyak warga Depok yang be kerja di Jakarta.

“Diperkirakan, separuh warga Depok adalah masyarakat komuter. Mereka rata-rata menggunakan jasa kereta api. Sekitar 65% warga Depok itu komuter. 90%-nya ke Jakarta, selebihnya ke Bogor dan Bekasi,” kata Idris kemarin. Dia menambahkan, jika dilihat dari sisi kebutuhan, Depok memang tidak terpisahkan dengan DKI Jakarta.

Depok adalah wilayah penyangga atau kota perbatasan Ibu Kota sehingga dibutuhkan koor dinasi langsung. Menurutnya, ada empat kebutuhan paling terkait dengan Jakarta men cakup sanitasi, air bersih, udara, dan sampah.

“Ini memang jelas, makanya kita siasati wilayah otonomi ini yang satu masuk ke Banten (Tangerang), satu masuk ke Jabar (Bekasi dan Depok) berbatasan langsung dengan Jakarta. Untuk memenuhi kebutuhan disiasati dengan mem bentuk Badan Koordinasi Pemerintah (BKSP) Jabodetabek,” paparnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan sejauh ini DKI masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait wacana pembentukan provinsi baru tersebut. “Begini, kita adalah sebuah negara kesatuan, pembagian wilayah adalah wewenang pemerintah pusat.

Jadi secara prinsip Pemprov DKI harus menaati keputusan pemerintah pusat. Aspirasi itu kita menghargai, kita menghormati, dan biar berproses di pemerintah pusat karena prosesnya bukan antarwilayah,” ucap Anies di DPRD DKI, Senin (19/8).

Dibagian lain, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan, wacana pemekaran Provinsi Bogor Raya dari Provinsi Jabar tidak relevan. Hal yang sama berlaku juga dengan wacana penggabungan Kota Bekasi dengan Provinsi DKI Jakarta.

Emil—sapaan akrab Ridwan Kamil—menjelaskan bahwa wacana pemekaran wilayah sejatinya bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan publik. Karena itu, pemekaran wilayah akan relevan jika dilakukan di tingkat kabupaten/kota, bukan provinsi dengan pembentukan daerah otonomi baru (DOB).

“Ada obrolan pemaparan kembali Bogor Raya. Ini kurang relevan (untuk jadi provinsi), yang relevan itu pemekaran kabupaten/kota karena isu pemekaran itu ada pada pelayanan publik yang terlalu jauh, yang terlalu repot,” tutur Emil. (Abdullah M Surjaya/ Komarudin Bagja Arjawinangun/Haryudi/ R Ratna Purnama/ Agung Bakti Sarasa)

(nfl)

Beli Printer untuk Cetak KIA, DPRD DKI Setujui Tambahan Dana Rp7,3 Miliar

loading…

JAKARTA – Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta menyetujui penambahan anggaran yang diajukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DIsdukcapil) sebesar Rp7,3 miliar untuk pengadaan alat cetak Kartu Identitas Anak (KIA). Program KIA ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Sekretaris komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif berharap dengan anggaran itu, sebanyak 1,8 juta KIA yang belum tercetak bisa segera dituntaskan sesuai target yakni hingga tahun 2022.

“Masih ada 1.8 juta yang belum tercetak dan Dukcapil berkomitmen selesaikan tiga tahun sampai 2022. Dia minta penambahan anggaran untuk alat, kita dukung itu. Sebab manfaatnya saat banyak ya untuk anak-anak,” ujarnya di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Baca Juga:

Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Dhany Sukma mengatakan, dengan anggaran tersebut, pihaknya akan membeli printer evolis sebanyak 267 buah untuk ditaruh di setiap kelurahan yang tersebar di Ibu Kota.

“Ini salah satu upaya yang akan kita lakukan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang begitu besar, maka kita minta pengadaan alat cetak berupa printer evolis khusus untuk cetak KIA,” kata Dhany.

Ia optimistis alat printer itu sudah bisa didistribusikan ke seluruh kelurahan pada November 2019 mendatang. Pasalnya saat ini alat itu dirasa masih kurang, sehingga proses pencetakan sedikit terhambat.

“Sekarang baru ada di 44 alat, itu adanya di kecamatan saja. Ya, mudah-mudahan Agustus penetapan, September proses, lalu negosiasi harga untuk melakukan pemesanan dan November sudah bisa didistribusikan,” kata Dhany.

Adapun manfaat KIA yakni bisa digunakan untuk persyaratan mendaftar sekolah, sebagai bukti diri anak, sebagai data identitas ketika membuka tabungan di bank, untuk proses mendaftar BPJS, mempermudah proses pembuatan dokumen keimigrasian serta untuk mencegah terjadinya perdagangan anak.

Saat ini pemerintah memperkenalkan dua jenis KIA untuk kelompok usia anak 0-5 tahun, dan KIA untuk kelompok usia 5-17 tahun. Meskipun fungsinya sama, hanya saja berbeda isi informasi yang tertera seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama orang tua, alamat, dan foto.

(thm)

DPRD Minta Anies Kaji Ulang Peleburan Dinas Perindustrian dan Energi

loading…

DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan mengkaji ulang rencana peleburan Dinas Perindustrian dan Energi ke dalam SKPD. Foto/SINDOnews

JAKARTA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengkaji ulang rencana mengenai peleburan Dinas Perindustrian dan Energi ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain.

Hal ini dianggap sebagai kebijakan yang kurang tepat, pasalnya DKI Jakarta membutuhkan kemandirian energi untuk warga DKI Jakarta.

“Usul kami selaku Bapemperda ke eksekutif agar Dinas Energi ini menjadi SKPD tersendiri. Tapi gubernur masih ngotot untuk digabungkan dengan SKPD lain,” ujar Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Merry Hotma, di Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Baca Juga:

Dia mengatakan, kebijakan itu dinilai tak sesuai dengan kebutuhan DKI Jakarta mengenai energi. Dia menyebutkan, pemerintah daerah lain memiliki dinas tersendiri untuk mengurusi masalah energi bagi warganya.

“Di Jakarta ini banyak sumber-sumber energi yang bisa mendatangkan pendapatan daerah. Ini yang harus dimaksimalkan potensinya oleh gubernur. Baik itu dari sektor gas, sampah, atau energi listrik tersendiri. Masih banyak energi terbarukan yang belum kita gali untuk ketahanan energi di Jakarta,” ungkapnya.

Politisi PDIP itu menilai, Jakarta sebagai Ibu Kota Negara harus memiliki kemandirian energi tersendiri. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan agar setiap daerah memiliki ketahanan energi.

“Malah Pak Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengusulkan agar ada Dinas Energi dan Utilitas Kota. Kita tidak mau kejadian blackout kemarin menimpa Jakarta. Ada pemadaman listrik, semua jaringan telekomunikasi terganggu, semuanya lumpuh. Tapi kalau kita punya kemandirian energi, itu bisa dihindari,” tegasnya.

Dia berpendapat, lemahnya sektor energi di Jakarta saat ini disebabkan karena pejabat eselon yang belum mengerti masalah ketahanan energi. Sehingga, Dinas Perindustrian dan Energi hanya dianggap sebagai SKPD yang mengurus lampu penerangan jalan umum (PJU) semata. Saat ini, pihaknya masih berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk peleburan Dinas Perindustrian dan Energi tersebut.

(sco)

Tutupi Informasi Publik, Pejabat Bisa Dipidana 1 Tahun

loading…

Komisi Informasi Pusat (KIP) RI menilai, masih banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa semua informasi negara bersifat terbuka.Foto/SINDOnews

TANGERANG – Komisi Informasi Pusat (KIP) RI menilai, masih banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa semua informasi negara bersifat terbuka.

Kalaupun ada yang tertutup, harus memiliki SK Informasi Rahasia. Jika tidak, maka semua informasi yang ada dalam dokumen negara itu bisa diakses, diambil, dipakai, dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua KIP Hendra J Kede, saat menghadiri Rapat Kerja Dewan Pers, di Hotel Santika Premier Bintaro, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Selasa, (20/8/2019).

“Pada Pasal 28 f, seluruh informasi yang tersimpan dalam lembaga-lembaga negara sifat dasarnya terbuka, tanpa terkecuali,” kata Hendra.

Dijelaskan Hendra, sebelum ada Pasal 28 f itu, seluruh informasi yang tersimpan dalam dokumen itu sifatnya tertutup. Boleh diberikan dan tidak, tergantung pejabatnya.

“Pada saat amendemen kedua UUD, rezim ini berubah. Lahirlah Pasal 28 f. Sehingga, seluruh publik bisa meminta, menggunakan, menyimpan dan mengolah informasi. Hal sesuai dengan prinsip Duham,” ungkapnya.

Duham merupakan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 19 disebutkan, seluruh informasi yang tersimpan di dalam seluruh dokumen milik badan publik dan badan negara bersifat terbuka.

“Negara memberikan hak baru bagi publik, yakni hak mengakses informasi. Sehingga, seluruh produk hukum yang dikeluarkan oleh negara, sejauh di bawah UUD tidak boleh bertentangan dengan itu,” paparnya.

Dengan demikian, maka tidak boleh ada lagi UU yang mengatakan bahwa informasi itu bersifat tertutup. Karena seluruh informasi negara itu telah diberi label dasar terbuka.

“Kalau ada yang ingin disembunyikan harus lewat proses. Melalui uji konsekuensi, menguji apakah info itu nyantol enggak di UUD No 14 Tahun 2008, Pasal 17. Kalau ada, maka ada SK Informasi Rahasia,” jelasnya.

Dijelaskan Hendra, tanpa SK tersebut, maka informasi yang ada di dalam dokumen badan publik dan negara sifatnya terbuka dan bisa diakses secara luas untuk publik.

“Kalau badan publik itu tidak mau memberi informasinya, maka publik bisa mengajukan sengketa ke komisi informasi. Maka, kami akan selesaikan melalui proses mediasi atau ajudikasi non litigasi,” tambahnya lagi.

Dalam proses ajudikasi itu, maka palu yang akan memutuskan. Artinya, akan melalui proses persidangan. Sengketa keterbukaan informasi ini juga bisa sampai kasasi di MA.

“Lalu kalau sudah inkrah, tapi tidak juga diberikan informasinya, maka berlaku menghalangi hak publik untuk mendapatkan informasi. Hukumannya 1 tahun penjara, polisi yang memproses,” sambungnya.

Kepada informasi yang bersifat terbuka ini, seluruh UU yang bertentangan bisa batal demi hukum dan peraturan yang ada di bawahnya. Presiden hingga lurah pun harus tunduk terhadap keterbukaan informasi ini.

(sco)

DPRD Jakarta Dorong Pemprov DKI Perkuat Sektor Energi

loading…

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Nasrullah mendorong Pemprov DKI Jakarta memperkuat sektor energi. Foto/SINDOnews

JAKARTA – Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Nasrullah mengakui setiap pemerintah daerah memiliki kebijakan tersendiri soal energi. Meski demikian, pihaknya mendorong pemerintah agar mau memperkuat sektor energi untuk kebutuhan masyarakat Ibu Kota.

“Bagi PKS, kita lihat arah kebijakannya dulu mau ke kemana. Tapi kalau nanti pemerintah mau fokus energi sebagai sesuatu kekuatan besar, maka bidang energi ini harus jadi SKPD sendiri,” ujar Nasrullah di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).

Baca Juga:

Dia mengatakan, penguatan sektor energi ini harus mempertimbangkan regulasinya terlebih dahulu. Dia mencontohkan, pemerintah daerah bisa memiliki pembangkit listrik tersendiri jika telah diatur regulasi energi sehingga tidak bergantung dari pasokan listrik PLN semata.

“Misalnya, boleh nggak pemerintah daerah punya pembangkit listrik sendiri, misal mengolah air laut jadi energi listrik. Jadi tidak disuplai dari pemerintah pusat. Kalau memang boleh, menurut saya dan atas nama PKS, harusnya bidang energi ini harus diperkuat,” ungkapnya.

Untuk diketahui, saat ini DPRD DKI Jakarta tengah membahas usulan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang Undang Gangguan.

Terkait revisi Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat sejumlah penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Pemprov DKI, mengusulkan pembentukan SKPD baru yakni, Dinas Kebudayaan, lalu meleburkan Dinas Perindustrian dan Energi dimana sektor energi dilebur ke dalam Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta perubahan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) menjadi Badan Pendapatan Daerah.

(sco)

Kurangi Polusi Udara, Pelajar Disarankan Naik Transportasi Massal

loading…

JAKARTA – Mengurangi polusi udara di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan kampanye massal. Upaya mengajak masyarakat menggunakan transportasi terus digencarkan.

Hal itu terungkap saat PT Transjakarta berkampanye ke SMA 27 Jakarta. Dalam kesempatan itu, PT Transjakarta mengajak pelajar dan guru sekolah menggunakan transportasi umum demi mengurangi jumlah kendaraan pribadi dan polusi udara.

Direktur Pelayanan dan Pengembangan PT Transjakarta, Achmad Izzul Waro mengatakan, giat Jak Lingko Goes to School merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesadaran menggunakan transportasi publik serta sekaligus mengurangi polusi di Jakarta. Disisi lain, kegiatan ini selaras dengan kegiatan strategis daerah yang menjadi prioritas Gubernur Anies Baswedan.

Baca Juga:

“Visinya memudahkan layanan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi umum dari satu titik ke titik lainnya dengan layanan yang baik, nyaman, dan terjangkau,” kata Izul di SMA 27 Jakarta, Selasa (20/9/2019).

Izzul menjelaskan, kehadiran Jak Lingko demi melengkapi program yang dahulu ada, yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Dimana, siswa sekolah gratis menggunakan layanan Transjakarta selama menggunakan KJP Plus.”Dengan kartu Jak Lingko bus mikrotrans bukan hanya untuk anak-anak sekolah saja, tapi diharapkan wali murid, hingga masyarakat semua gratis jika menggunakan kartu Jak Lingko ini,” ujar Izzul.

Karenanya, Izzul yakin, kehadiran Jak Lingko memberi andil mengentaskan permasalahan polusi di Ibu Kota. Sebab, seperti diketahui saat ini kualitas udara di Jakarta sudah masuk kedalam katagori berbahaya versi AirVisual. Jak Lingko merupakan transformasi dari OK-Otrip yang merupakan sistem transportasi yang terintegrasi (integrasi rute, integrasi manajemen, dan integrasi pembayaran) dimana integrasi layanan transportasi publik di Jakarta yang semakin luas.

Integrasi ini tidak hanya melibatkan integrasi antara bus besar, bus medium, dan bus kecil di Transjakarta tetapi juga akan melibatkan transportasi berbasis rel yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti; MRT, LRT, dan sebagainya.

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang SMK Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Waluyo Hadi menerangkan, Jak Lingko merupakan komitmen Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mengintegrasikan transportasi di Jakarta. Selain itu program Jak Lingko ini merupakan implementasi Rapimgub, yang sudah mulai disosialisasikan sejak Agustus 2019 lalu.

“Ada konsekuensi yang kami minta, kami mohon dengan hormat kepada seluruh warga SMA 27 begitu dibagikan kartu Jak Lingko mohon bisa menggunakan untuk berangkat sekolah (maupun) pulang,” ujar Waluyo. Karenanya, Waluyo mengharapkan pelajar tak lagi menggunakan kendaraan pribadi atau roda dua untuk berangkat dan pulang sekolah. Mereka kemudian memilih transportasi umum.

“Yang biasanya membawa sepeda motor, besok tidak perlu lagi membawa sepeda motor karena sudah ada kartu itu. Itu lebih efisiensi tidak perlu belanja BBM dan beralih, tidak menggunakan kendaraan pribadi roda dua tapi menggunakan Jak Lingko,” ujarnya.

Diakhir acara juga dibagikan sebanyak 800 kartu Jak Lingko gratis bagi para siswa, guru, maupun civitas di lingkungan SMA 27 Jakarta.

(whb)

Komnas PA Temukan Dugaan Praktik Perdagangan Orang Terhadap Pencari Suaka

loading…

JAKARTA – Komnas Perlindungan Anak (PA) menduga dua anak perempuan pencari suaka menjadi korban praktik prostitusi. Saat ini Polres Jakarta Barat tengah menggali kenapa kedua anak berinisial H (17) dan S (15) berada di luar tempat penampungan pengungsian.

“Ada dua anak dan ini sedang digali oleh Polres Jakarta Barat dan polisi akan membuka tabir kenapa anak itu ada di luar pengungsian,” ungkap Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait saat berkunjung ke penampungan pencari suaka di Gedung Eks Kodim, Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (20/8/2019).

Sebelumnya, pencari suaka asal Afghanistan berisinial H (17) dan S (15) yang tertangkap dalam razia Satpol PP dan pihak imigrasi di kamar kos atau penginapan di bilangan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada Rabu, 31 Juli 2019 lalu.(Baca: Razia Hotel di Sawah Besar, Satpol PP Dapati 3 WNA Diduga Berbuat Mesum)

Baca Juga:

Arist menduga kuat kedua nak tersebut menjadi korban perdagangan orang. Karena itu, Arist menuntut UNHCR selaku badan yang bertanggungjawab menangani para pencari suaka.”Itu tandanya UNHCR gagal melindungi hak anak,” kata Arist.

Terhadap kasus itu, Arist meminta agar polisi mencari tahu, termasuk orang yang memfasilitasi itu. Sebab Arist meyakini tidak mungkin dua remaja keluar dari sini tanpa ada orang yang memanfaatkan. “Karena mereka ini adalah korban,” ucapnya.

(whb)

Pengamat Nilai Pilihan Depok Gabung Jakarta sebagai Win-win Solutions

loading…

DEPOK – Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Lisman Manurung menilai pilihan Kota Depok lebih condong bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta ketimbang Bogor Raya sebagai jalan tengah yang baik. Sebab persoalan yang harus diselesaikan lebih banyak berkaitan dengan DKI Jakarta.

Ia mencontohkan, dari sisi transportasi beban yang paling rumit itu adalah dari Depok menuju Jakarta, bukan menuju Bogor. “Sehingga yang mau diselesaikan itu beban warga Depok yang selalu bergumul berat menuju Jakarta,” ujarnya Selasa (20/8/2019).

Karenanya, Jika Depok bergabung dengan Jakarta, maka kolaborasi tersebut akan mengatasi permasalahan publik yang terjadi selama ini di bidang transportasi dan tenaga kerja. Hal ini juga akan berdampak pada keberhasilan di bidang lingkungan.

Baca Juga:

“Dengan banyaknya warga yang naik transportasi umum maka kondisi udara juga akan lebih baik. Ini win-win solution,” ungkapnya. (Baca juga: Setelah Bekasi, Giliran Wali Kota Depok Pilih Gabung DKI Jakarta)

Dengan bergabungnya Depok ke Jakarta juga akan menolong Bogor. Karena beban angkut warga Bogor pun menjadi berkurang. “Lalu selanjutnya kalau bisa nanti interkoneksi, dan jangan sampai saling menafikkan. Jangan ada ego sektoral birokrasi yang menjadi dominan antarpemimpin, karena yang harus diurus adalah rakyat. Jadi kolaborasi menjadi lebih utama untuk membangun interkoneksi dibanding memunculkan ego sektoral birokrasi,” tegasnya.

Lisman melihat kemungkinan besar Bogor berharap agar Depok masuk pada wilayahnya pasti ada. Namun Lisman menegaskan bahwa yang harus diutamakan adalah kepentingan warga, mengingat ada ratusan ribu jiwa yang berjuang menjadi komuter. (Baca juga: Enggan Gabung ke Bogor Raya, Kota Bekasi Dapat Tawaran Masuk Jakarta)

“Artinya ini lebih baik diutamakan nanti interkoneksi yang saya maksud bisa dikelola agar warga bisa menikmati. Warga merasa pemerintah hadir. Ketika interkoneksi dibangun maka warga merasa dihargai kepentingan oleh pemda, itu idealnya,” pungkasnya.

(thm)

Wacana Bekasi Masuk DKI Jadi Momentum Pemerintah Tata Masterplan Metropolitan

loading…

JAKARTA – Wacana bergabungnya Kota Bekasi ke DKI Jakarta dapat dijadikan momentum bagi pemerintah pusat untuk menata kembali masterplan metropolitan yang meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor Puncak, Cianjur (Jabodetabekjur).

Budayawan Betawi, JJ Rizal mengatakan, sebenarnya konsep metropolitan sudah sejak lama didengungkan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Kala itu Soekarno tidak pernah terbesit sedikit pun untuk memindahkan Ibu Kota Negara. Malah Proklamator Kemerdekaan RI itu dimasa senjanya mengeluarkan peraturan presiden yang menegaskan Jakarta sebagai Ibu Kota terakhir Indonesia.

“Ada kesempatan membuat masterplan besar yang meliputi Jabodetabek Bopunjur makanya harus lebih besar lagi, jadi jangan hanya Bekasi teruskan sampai Puncak, Cianjur. Harus diluaskan wacananya, dihidupkan kembali konsep megapolitan yang dibayangkan Bung Karno yang namanya ‘The Greater Jakarta’,” kata JJ Rizal saat dihubungi SINDOnews, Selasa (20/8/2019).

Baca Juga:

JJ Rizal menuturkan, Jakarta sebagai Ibu Kota harus dapat memberikan contoh pembangunan tata kota yang elegan untuk mencapai predikat kota Jakarta sebagai kota metropolitan. Terlebih kota-kota di Indonesia saat ini belum ada yang bisa menyandang kota metropolitan. Kota Bekasi, Tangerang, Depok dinilai belum bisa disebut sebagai kota yang ramah untuk dihuni.

Dia melanjutkan, itu bisa dilihat berdasarkan APBD masing-masing yang sangat kecil, berbanding terbalik dengan jumlah penduduknya yang terus bertambah otomatis.(Baca: Enggan Gabung ke Bogor Raya, Kota Bekasi Dapat Tawaran Masuk Jakarta)

“Kalau kita masuk Kota Bekasi, apakah bisa tampak sebagai sebuah metropolitan kan enggak. Antara suburban dan urbannya kayak ada jurang seperti di Depok, Tangerang itu terjadi karena ketidakadilan APBD menurut saya,” ucapnya.

(whb)

Setelah Bekasi, Giliran Wali Kota Depok Pilih Gabung DKI Jakarta

loading…

Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad angkat bicara terkait wacana pemekaran Provinsi Bogor Raya. Foto: SINDOnews/Dok

DEPOK – Setelah Bekasi, kini giliran Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad yang angkat bicara terkait wacana pemekaran Provinsi Bogor Raya. Idris menegaskan lebih setuju bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta ketimbang Provinsi Bogor Raya.

Idris mengatakan, jika dilihat dari sisi aktivitas penduduk, warga Depok rata-rata bekerja di wilayah Jakarta. Diperkirakan lebih dari separuh warga Depok adalah masyarakat komuter. Mereka rata-rata menggunakan moda transportasi kereta api. “Sekitar 65 persen warga Depok itu komuter. Sekitar 90 persen ke Jakarta, selebihnya ke Bogor dan Bekasi,” ujarnya, Selasa (20/8/2019).

Idris melanjutkan, jika dilihat dari sisi kebutuhan, Depok memang tidak terpisahkan dengan DKI Jakarta. Lantaran Depok sebagai wilayah tiang penyangga atau kota perbatasan, dibutuhkan koordinasi langsung. Terdapat empat kebutuhan paling terkait antara Depok dengan Jakarta mencakup sanitasi, air bersih, udara, dan sampah.

Baca Juga:

“Ini memang jelas, makanya kita siasati wilayah otonomi ini, yang satu masuk ke Banten (Tangerang), satu masuk ke Jabar (Bekasi dan Depok), berbatasan langsung dengan Jakarta. Untuk memenuhi kebutuhan disiasati dengan membentuk Badan Koordinasi Pemerintah (BKSP) Jabodetabek,” paparnya. (Baca juga: Enggan Gabung ke Bogor Raya, Kota Bekasi Dapat Tawaran Masuk Jakarta)

Idris juga menekankan, dari sisi budaya, Depok di wilayah Jabar masuk rumpun Melayu Depok. Bila ditelaah lebih lanjut, dari segi bahasa serupa dengan DKI Jakarta. “Dalam SK Gubernur disebut juga sebagai rumpun Melayu Depok, bukan disebut rumpun Betawi karena Betawi trademark dari Jakarta, jadi Depok rumpun Melayu Betawi. Kalau kedekatan dari sisi bahasa walau serupa tapi tak sama itu lebih cenderung ke Jakarta dan ini adalah budaya,” ucapnya.

Dari sisi letak geografis, Kota Depok memang berada di kawasan Jawa Barat sehingga tidak bisa dipisahkan begitu saja. Tidak mudah memindahkan Ibu Kota maupun membentuk suatu provinsi. “Kalau berbicara wacana kebutuhan, daerah budaya memang arahnya ke sana (Jakarta). Tapi kalau dari kewilayahan, asal muasalnya ya Jawa Barat,” bebernya.

Secara pribadi, Idris mengaku lebih memilih masuk menjadi bagian dari DKI Jakarta, terutama dari segi bahasa. Pasalnya, ia tidak begitu menguasai bahasa Sunda. “Kalau Anda nanya sisi bahasa, saya lebih milih bahasa Jakarta karena saya enggak ngerti bahasa Sunda. Misal kemarin upacara ultah Jabar, agenda petuah sesepuh Jabar itu pakai bahasa Sunda, saya enggak paham. Kalau bahasa ya ke Jakarta,” pungkasnya.

(thm)

Organda DKI Dukung Ganjil Genap dengan Syarat Ini

loading…

JAKARTA – Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta meminta agar taksi online dihapus dalam pengecualian kebijakan ganjil genap yang saat ini tengah diuji coba oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ketua Organda DKI Shafruhan Sinungan mengatakan, kebijakan ganjil genap ini belum sepenuhnya mengatur seluruh kendaraan yang lalu lalang di Jakarta. Masih ada pengecualian terhadap angkutan daring dan sepeda motor.

“Saya tetap mendukung apa kebijakan dari gubernur ya, sementara daring itu bukan angkutan umum. Undang-undang menyebutkan angkutan umum itu berplat kuning,” ujar Shafruhan Sinungan, saat dikonfirmasi, Selasa (20/8/2019).

Baca Juga:

Permasalahan ini mencuat kepermukaan ketika Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa taksi online masuk kepada kategori angkutan umum. (Baca juga: Angkutan Online Ngaku Angkutan Umum, Kadishub DKI: Kok Baru Sekarang?)

“Pak Menteri Perhubungan mengajukan permohonan kepada gubernur untuk membuat kebijakan itu. Kebijakan ganjil genap sendiri diambil dalam rangka mengurangi polusi udara di Jakarta yang luar biasa,” ungkapnya.

Terlebih kebijakan ganjil genap ini telah terbukti menurunkan polusi udara pada saat ajang Asian Games 2018 lalu dan dapat mengurai kemacetan di jalanan Ibu kota. (Baca juga: Stiker Taksi Online di Ganjil Genap, Anies Minta Dishub DKI Bahas Secara Mendalam)

“Saya kecewa dengan sikap Menhub yang tidak mendukung kebijakan Jakarta. Karena Jakarta memiliki masalah tersendiri, itu maksud saya,” tandasnya.

(thm)

DKI Klaim Uji Coba Perluasan Ganjil Genap Berhasil Perbaiki Kualitas Udara

loading…

Dinas Lingkungan Hidup DKI mengklaim uji coba perluasan ganjil genap telah berhasil memperbaiki kualitas udara.Foto/SINDOphoto/Dok

JAKARTA – Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengklaim uji coba perluasan ganjil genap di 16 ruas jalan mampu perbaiki kualitas udara di Ibu Kota. Kebijakan perluasan ganjil genap merupakan salah satu tindak lanjut Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 66/2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.

Kepala Dinas Lingungan Hidup DKI Jakarta, Andono Warih mengatakan, perluasan ganjil genap yang telah diujicobakan sejak Senin, 12 Agustus 2019 lalu, berhasil mengurangi polusi udara di Jakarta.”Ini terbukti berdampak positif terhadap perbaikan kualitas udara,” kata Andono Warih saat dikonfirmasi, Selasa (20/8/2019).

Andono mengatakan, berdasarkan data dari Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) Bundaran Hotel Indonesia mencatat terjadi penurunan rata-rata konsentrasi polutan jenis PM 2.5 sebesar 12 ug/m3 atau terjadi penurunan sebesar 18,9 persen dibandingkan sebelum penerapan kebijakan tersebut.

Baca Juga:

Kemudian SPKU Kelapa Gading mencatat terjadinya penurunan konsentrasi partikel debu halus berukuran 2.5 mikron atau PM 2.5 sebesar 7,57 ug/m3.”Terjadi penurunan sebesar 13,51% dibandingkan pekan sebelum penerapan perluasan sistem ganjil genap,” katanya.(Baca: DKI Tetapkan 16 Ruas Jalan Baru Terkena Aturan Ganjil Genap)

Andono meminta kepada seluruh warga Jakarta untuk berperan aktif dalam upaya mengendalikan kualitas udara melaui peeluasan ganjil genap.”Kebijakan ini akan makin efektif, jika makin banyak warga yang beralih menggunakan transportasi umum massal,” ucapnya.

(whb)