Jaga Gedung MK, Polisi-TNI Dilarang Bawa Senjata Api

loading…

Anggota polisi melakukan penjagaan di depan Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). Foto/Isra Triansyah/SINDOphoto

JAKARTA – Anggota polisi yang berjaga di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, tidak dilengkapi senjata api. Penjagaan dilakukan karena hari ini MK bakal menggelar sidang perdana sengketa Pilpres 2019 yang diajukan Capres-Cawapres 02 Prabowo-Sandi.

Hal itu disampaikan Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Harry Kurniawan. Tidak hanya polisi yang dilarang membawa senjata api saat menjaga pengadilan konstitusi itu. Dia meminta, anggota yang melakukan pengamanan harus mematuhi standar operasional prosedur (SOP) dan aturan yang ada.

Jaga Gedung MK, Polisi-TNI Dilarang Bawa Senjata Api

“Anggota TNI-Polri yang melaksanakan pengamanan tidak menggunakan senjata api. Dan tolong patuhi SOP dan prosedur yang ada,” kata Harry di sekitar Gedung MK, Jumat (14/6/2019). (Baca juga: Imbas Penutupan Jalan Sidang Pilpres, Jalan Sekitar MK Macet)

Sebelumnya, TNI dan Polri telah melakukan apel pengamanan bersama di depan Gedung MK, Jumat (14/6/2019) pagi dan melakukan sterilisasi di sekitarnya. Pasukan Brimob dan Sabhara pun sudah bersiaga di sekitar Gedung MK.

Jaga Gedung MK, Polisi-TNI Dilarang Bawa Senjata Api

Bahkan, anggota telah melakukan penutupan Jalan sejak Kamis 13 Juni 2019 semalam. Saat ini anggota, khususnya dari jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya tengah melakukan penguraian dan pengarahan agar kendaraan melalui jalan alternatif yang telah disediakan.

Baca Juga:

Saat ini sekitar Gedung MK sudah steril dan dipagari barrier dan kawat berduri. (Baca juga: Ribuan Personel TNI-Polri Gelar Apel Pengamanan di Depan Gedung MK)

(mhd)

Ribuan Personel TNI-Polri Gelar Apel Pengamanan di Depan Gedung MK

loading…

Ribuan personel TNI/Polri melakukan apel pengamanan sidang sengketa PHPU Pilpres 2019 di Gedung MK.Foto/SINDOnews/Raka Dwi Novianto

JAKARTA – Ribuan personel Polri/TNI menggelar apel pengamanan dalam rangka sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (14/6/2019). Berdasarkan pantauan, ribuan pasukan gabungan yang terdiri dari TNI-Polri itu berbaris secara rapi di depan Gedung MK.

Apel tersebut dipimpin Kapolrestro Jakarta Pusat, Kombes Pol Harry Kurniawan dan Dandim 0501/JP BS Letkol (Inf) Wahyu Yudhayana. Harry berpesan bahwa TNI-Polri dalam pengamanannya tidak menggunakan senjata api.

“Anggota TNI-Polri yang melaksanakan pengamanan tidak menggunakan senjata api,” ujar Harry saat memimpin apel pengamanan di depan Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

Baca Juga:

Harry juga mengingatkan agar personel yang melakukan pengamanan dapat mematuhi aturan dan standar operasional prosedur (SOP) yang ada. Saat ini kawasan di Gedung MK sudah steril dan dipagari barrier kawat berduri.

“Tolong patuhi SOP dan prosedur yang ada. Pelaksanaan di depan MK sudah steril dan diamankan,” tegas Harry. Hari ini MK menggelar sidang perdana sengketa PHPU dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Dalam perkara ini, pihak Prabowo-Sandi menjadi pemohon dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai termohon. Sementara, pihak Jokowi-Ma’ruf dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi pihak terkait dalam sidang PHPU ini.

(whb)

Imbas Penutupan Jalan Sidang Pilpres, Jalan Sekitar MK Macet

loading…

Polisi berjaga di depan Gedung MK yang sudah ditutup sejak semalam. Foto/Isra Triansyah/SINDOphoto

JAKARTA – Jalan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/6/2019) terpantau mengalami kemacetan. Kepadatan itu merupakan imbas dari penutupan jalan di sekitar MK yang bakal menggelar sidang sengketa Pilpres 2019 hari ini.

Berdasarkan pantauan SINDOnews, arus lalu lintas di sekitaran Gedung MK di Jalan MH Thamrin ke arah Monas mengalami kepadatan. Kendaraan yang hendak ke arah Harmoni pun dialihkan ke arah Jalan Kebon Sirih-Tugu Tani dan arah Jalan Abdul Muis.

Kendaraan pun terpaksa harus melalui Jalan Kebon Sirih, Jalan Medan Merdeka Timur ke arah Masjid Istiqlal dan ke Jalan Veteran hingga ke Jalan Ir H Juanda bila hendak ke Harmoni atau bisa ke arah Jalan Gunung Sahari bila dan berbelok ke Jalan Samanhudi bila henda ke Gajah Mada.

Baca Juga:

Atau saat di Jalan Thamrin dan dibelokam ke kiri bisa juga melalui Jalan Kebon Sirih, belok ke Jalan Abdul Muis dan lanjut ke Jalan Majapahit arah Gajah Mada. Selain di Jalan MH Thamrin di sekitar Bank Indonesia, penutupan juga dilakukan di pertigaan Jalan Medan Merdeka Timur ke Jalan Medan Merdeka Selatan, begitu juga di pertugaan Jalan Medan Merdeka Timur dengan Medan Merdeka Utara.

Kepolisian pun menempatkan barrier dan menjaga kawasan jalan yang ditutup tersebut. Mereka pun tampak mengarahkan kendaraan untuk mengambil rute alternatif selain mengarah ke Gedung MK.

(mhd)

Polda Metro Jaya Bongkar Penyelundupan Sabu 31,7 Kg asal Malaysia

loading…

JAKARTA – Polda Metro Jaya membongkar penyelundupan sabu seberat 31,7 kg yang disembunyikan melalui mesin es. Dua WNA Malaysia berinisial MJ dan AT serta satu WNI, DW diciduk dalam pengungkapan kasus ini.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, kasus itu terungkap berdasarkan informasi dari Kantor KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 28 Mei 2019 lalu. Petugas curiga adanya paket mesin yang berisi barang-barang terlarang.

Kecurigaan itu, diketahui dari pemeriksaan X-rai. “Jadi barang haram itu dikirim melalui jalur laut dari Penang, Malaysia dan penerimanya atas nama CV Hitec Mac dan Parts Trading di Kota Tangerang,” kata Argo pada wartawan, Kamis (13/6/2019).

Baca Juga:

Argo melanjutkan, kepolisian bergerak cepat untuk mengungkap siapa pengirim dan penerima paket mesin itu. Sesaat setelah polisi melakukan penyalidikan, DW mendatangi Gedung Bea dan Cukai Tanjung Priok untuk mengurus pengeluaran paket mesin ice maker tersebut.

Mesin itu, lalu dibiarkan diangkut menuju ruko di kawasan Kota Tangerang untuk mengetahui penerimanya. Saat di lokasi, terdapat AT yang mengawasi dari seberang ruko.”Anggota lalu melakukan penangkapan terhadap keduanya. Paket mesin itu saat dibuka berisi narkoba yang tersimpan di dalam 30 bungkus plastik teh China,” ujarnya.

Setelah dilakukan pengembangan, petugas kembali menangkap MJ yang diketahui hendak kabur ke Singapura dari Bandara Soekarno Hatta.”Kasus ini masih dalam pengembangan. Ketiga tersangka mengaku hanya disuruh oleh AK yang ada di Penang, Malaysia untuk mengantarkan barang haram itu. Adapun AK berstatus sebagai DPO,” ucapnya.

Atas perbuatannya ketiga tersangka akan dijerat Pasal 113 subsider 114 ayat 2 subsider pasal 112 ayat 2 juncto 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 35/2009 tentang Narkotika, ancaman hukuman maksimal seumur hidup.

(whb)

Pilkada Tangsel, KPU-Bawaslu Usul Anggaran Rp72 Miliar

loading…

TANGERANG SELATAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengusulkan estimasi anggaran perhelatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada 2020 mendatang sebesar Rp50-60 miliar. Adapun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tangsel mengajukan anggaran di kisaran Rp12 miliar.

Ketua KPU Kota Tangsel Bambang Dwitoro menyebutkan, pihaknya sudah merancang besaran biaya yang dibutuhkan untuk Pilkada Tangsel 2020. “Kisarannya itu antara Rp50 miliar sampai dengan Rp60 miliar. Kalau untuk detailnya belum, itu baru ancang-ancang kami saja,” ujar Bambang, Kamis (13/6/2019).

Secara detail anggaran itu dialokasikan untuk apa saja, saat ini masih belum bisa diketahui. Apalagi penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (PNPHD) dari Pemkot Tangsel, juga belum keluar. “Nanti pasti ada. Ketika PNPHD-nya sudah ditanda tangani, baru kita sampaikan. Peraturan KPU tentang tahapan pilkada juga belum ada. Kalaupun di UU Pilkada itu, di September 2020,” sebut Bambang.

Baca Juga:

Pihaknya juga masih menunggu turunan Peraturan KPU tentang pilkada. Sebab seluruh kewenangan itu ada di tangan KPU pusat, bukan di tingkat KPU kota. “Kita paling melihat prediksinya. Di Pilkada 2018 yang dilaksanakan di Kota dan Kabupaten Tangerang, itukan ada tahapannya, dari pencoblosan sampai awal perencanaan sembilan bulan,” jelasnya.

Sementara itu, Bawaslu Tangsel telah mengusulkan anggaran pengawasan Pilkada Tangsel 2020 sebesar Rp12 miliar. Anggarannya naik cukup signifikan dari pilkada sebelumnya. Ketua Bawaslu Tangsel Muhamad Acep mengatakan, kenaikan anggaran itu telah sesuai dengan kebutuhan saat ini. Dia berharap usulan anggaran itu bisa diterima Pemkot Tangsel.

“Ya, Bawaslu Tangsel sudah mengajukan dana sebesar Rp12 miliar. Anggarannya naik dari pilkada periode sebelumnya yang hanya Rp9 miliar, naik Rp3 miliar. Sudah kita usulkan ke pemerintah kota,” paparnya.

Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie membenarkan adanya pengajuan anggaran pilkada oleh KPU dan Bawaslu Tangsel. Pihaknya sedang memproses pengajuan anggaran itu. “Masih digodok Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Mungkin nanti akan ada undangan (rapat bersama), karena APBD 2020 sedang diurus oleh tim anggaran kita. Untuk berapa nilainya, nanti baru ketahuan,” terangnya.

Di temui terpisah, Ketua DPRD Kota Tangsel Mochamad Ramlie mengaku belum bisa berkomentar banyak soal anggaran Pilkada Tangsel 2020. Sebab salinan surat pengajuan dana itu masih belum ia pegang. “Saya masih belum menerima salinan surat pengajuan dana operasionalnya. Jadi saya enggak bisa berkomentar banyak dulu. Karena melihat suratnya saja belum. Nantilah kalau sudah ada suratnya,” pungkasnya.

(thm)

Jalan Merdeka Barat Ditutup, Transjakarta Siapkan Pengalihan Rute

loading…

JAKARTA – Jalan Medan Merdeka Barat akan ditutup selama sidang perdana Sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 pada Jumat (14/6/2019) besok. Sehubungan dengan adanya sidang MK tersebut, Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup akses Jalan Merdeka Barat.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, mengatakan, pihaknya siap mendukung rekayasa lalu lintas yang telah disiapkan Polda Metro Jaya. “Kami mengimbau masyarakat mengikuti arah rekayasa lalu lintas yang ada,” ujar Sigit saat dihubungi, Kamis (13/6/2019).

Sementara itu, Kepala Humas PT Transjakarta, Bowo, mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menetapkan rekayasa layanan bus Koridor 1 Transjakarta selama sidang perdana sengketa Pilpres 2019, Jumat besok.

Baca Juga:

Transjakarta masih menunggu ketetapan rekayasa lalu lintas resmi dari Polda Metro Jaya. “Belum ada rekayasa layanan bus Transjakarta, tapi pasti ada pengalihan besok,” ungkapnya.

Berdasarkan denah rekayasa milik Polda Metro Jaya, terdapat tujuh penutupan jalan di Lingkar Monumen Nasional (Monas), kawasan Harmoni hingga Djuanda.

Penutupan jalan antara lain Jalan MH Thamrin, tepatnya Simpang Kebon Sirih, sehingga kendaraan dari arah Jalan MH Thamrin yang hendak menuju Patung Kuda atau Jalan Medan Merdeka Barat dialihkan menuju Timur ataupun Barat melewati Jalan Kebon Sirih.

Selanjutnya, barier beton ditempatkan di ujung Jalan Budi Kemuliaan yang berbatasan dengan Jalan Abdul muis. Arus lalu lintas dari arah Jalan Fachrudin menuju Jalan Budi Kemuliaan diluruskan melewati Jalan Abdul Muis, sedangkan arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis menuju Jalan Budi Kemuliaan diluruskan melewati Jalan Fachrudin.

Penutupan jalan berikutnya berada pada ujung Jalan Museum yang berbatasan dengan Jalan Abdul Muis. Arus lalu lintas dari arah Jalan Abdul Muis menuju Jalan Museum diluruskan melewati Jalan Fachrudin ataupun Jalan Majapahit.

Selain itu, penempatan barier beton di ujung Jalan Hayam Wuruk, Simpang Harmoni, sehingga arus lalu lintas dari arah Jalan Hayam Wuruk menuju Jalan Majapahit dialihkan ke Jalan Ir Djuanda.

Begitu juga dengan penempatan barier beton di ujung Jalan Majapahit, Simpang Harmoni. Arus lalu lintas dari arah Jalan Veteran Raya menuju Jalan Majapahit diluruskan melewati Jalan Suryo Pranoto maupun ke Jalan Hayam Wuruk.

Penutupan jalan juga dilakukan di Jalan Veteran III atau akses Jalan Menuju Medan Merdeka Utara yang terletak di antara Istana Negara dan Mahkamah Agung (MA). Arus lalu lintas dari arah Jalan Veteran Raya menuju Jalan Veteran III diluruskan ke arah Harmoni.

Penutupan selanjutnya berada di ujung Jalan Medan Merdeka Utara, tepatnya sisi Masjid Istiqlal. Arus lalu lintas dari arah Jalan Medan Merdeka Timur menuju Jalan Medan Merdeka Utara dialihkan menuju Jalan Perwira hingga Jalan Djuanda.

Penutupan jalan terakhir berada di ujung Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya depan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat. Arus lalu lintas dari arah Jalan M Ridwan Rais menuju Jalan Medan Merdeka Selatan diluruskan melewati Jalan Medan Merdeka Timur.

(thm)

Soal IMB di Pulau D, Anies: Itu Hal Berbeda dengan Reklamasi

loading…

Anies Baswedan saat menyegel bangunan di Pulau D reklamasi pantai Jakarta, Kamis (7/6/2018) lalu. Foto: SINDOnews/Isra Triansyah/Dok

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut ada dua hal yang berbeda antara reklamasi dan pemanfaatan lahan hasil reklamasi. Izin mendirikan bangunan (IMB) adalah soal izin pemanfaatan lahan hasil reklamasi dengan cara mendirikan bangunan.

“Dikeluarkan atau tidak IMB, kegiatan reklamasi telah dihentikan. Jadi, IMB dan reklamasi adalah dua hal yang berbeda. Itulah janji kami sejak masa kampanye. Pertama, menghentikan reklamasi dan kedua, memanfaatkan kepentingan publik atas lahan/daratan hasil reklamasi di masa lalu. Kami tetap konsisten melaksanakan janji itu,” ujar Anies, Kamis (13/6/2019).

Anies menjelaskan, reklamasi adalah kegiatan membangun daratan di atas perairan. Jadi yang dimaksud dengan reklamasi adalah pembuatan lahan baru. Terdapat 17 pantai/pulau yang akan dibangun di teluk Jakarta. Kini kegiatan reklamasi itu telah dihentikan. Semua izin reklamasi telah dicabut.

Baca Juga:

Sementara itu, terdapat 13 pulau tidak bisa diteruskan dan dibangun, dan empat kawasan pantai yang sudah terbentuk sebagai hasil reklamasi di masa lalu. Kawasan itu sudah jadi daratan. Di empat kawasan pantai tersebut akan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan hukum untuk sebanyak-banyaknya kepentingan publik.

Untuk itu, diperlukan IMB untuk pemanfaatan lahan hasil reklamasi dengan cara mendirikan bangunan. Anies pun menegaskan seluruh daratan itu adalah milik Pemprov DKI, dan swasta hanya berhak untuk menggunakan 35 persen lahan hasil reklamasi, sesuai dengan ketentuan yang ada. (Baca juga: DPRD Pertanyakan Dasar Penerbitan IMB di Pulau D Reklamasi Pantai Jakarta)

“Lalu kami buka seluruh kawasan pulau itu untuk publik. Kedaulatan kita tegakkan, ketentuan hukum kita jadikan pedoman. Tidak ada lagi pantai ekslusif, tertutup dan terlarang untuk dimasuki publik. Semua dibuat terang benderang dan kami menugaskan BUMD milik Pemprov DKI yaitu Jakpro untuk mengelola dan memanfaatkan lahan hasil reklamasi tersebut,” jelas Anies.

Adapun reklamasi, lanjut Anies, adalah program pemerintah yang dituangkan dalam Keputuhan Presiden Nomor 52/1995 dan dalam Perda DKI Nomor 8/1995. Pemerintah saat itu menugaskan pihak swasta untuk melaksanakan reklamasi dan dibuat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah DKI dengan swasta pada tahun 1997. Perjanjian ini mengharuskan pihak swasta melakukan reklamasi dengan imbalan mendapat hak memanfaatkan lahan seluas 35 persen.

Namun, sebut Anies, semua fakta dan pengertian dasar seperti yang sebut tadi seakan terkubur. Efeknya, lahan hasil reklamasi itu dahulu 100 persen dikuasai oleh swasta. Bahkan dahulu pulau itu jadi areal tertutup, dimana publik dan media sekalipun tidak bisa masuk. Seakan-akan itu wilayah tersendiri dan terpisah dari publik Jakarta.

Nah, areal sebesar 35% itu memang hak penggunannya ada pihak swasta. Mereka lalu melakukan kegiatan pembangunan dengan merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK). Pergub itu mengatur tentang rencana tata ruang di lahan hasil reklamasi tersebut,” pungkasnya.

(thm)

Anies: Penerbitan IMB di Pulau D Sudah Sesuai Aturan, Bukan Diam-diam

loading…

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan tidak ada aturan yang ditabrak maupun prosedur yang diabaikan dalam penerbitan IMB ratusan bangunan di Pulau D. Foto: Ilustrasi/SINDOnews/Dok

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan tidak ada aturan yang ditabrak maupun prosedur yang diabaikan dalam penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) ratusan bangunan di Pulau Maju atau Pulau D, reklamasi pantai Jakarta.

Anies membeberkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30/2005 Pasal 18 ayat 3, kawasan yang belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Dasar Tata Ruang (RDTR), pemerintah daerah dapat memberikan persetujuan mendirikan bangunan gedung pada daerah tersebut dalam jangka waktu sementara. Pulau C dan D sendiri sudah ada di RTRW DKI Jakarta, namun belum ada di RDTR DKI Jakarta.

Oleh karenanya, gubernur saat itu mengeluarkan Pergub Nomor 206/2016 dengan mendasarkan pada PP tersebut. Jika tidak ada pergub tersebut maka tidak bisa ada kegiatan pembangunan di lahan hasil reklamasi. “Suka atau tidak suka atas isi Pergub Nomor 206/2016, itu adalah fakta hukum yang berlaku dan mengikat,” ujar Anies, Kamis (13/6/2019). (Baca juga: Terkait Penerbitan IMB di Pulau D, DPRD Panggil Dinas PMPTSP DKI)

Baca Juga:

Menurut Anies, Pemprov DKI saat ini sedang melakukan revisi RDTR, sehingga pemanfaatan ruang akan diatur dengan lebih pasti. Selama ini pengembang swasta melakukan pembangunan tanpa IMB. Di 2015, 2016, 2017, Pemprov sebenarnya sudah melakukan penindakan, dimana diberi surat peringatan, bahkan pernah disegel. Tapi pihak swasta seakan tidak peduli. Kawasan itu tetap tertutup, pembangunan jalan terus walau tanpa izin.

Hal itu sebuah pelanggaran yang terang-terangan dan menggambarkan bahwa Pemprov DKI tidak dihargai oleh pihak swasta. Dengan kata lain, Pemprov DKI tidak bisa menertibkan pelanggar hukum. “Begitu kami mulai bertugas di DKI, saya tegaskan bahwa sikap pihak swasta yang seperti itu tidak akan dibiarkan. Negara tidak boleh loyo dalam menegakkan hukum, apalagi di hadapan yang besar maka negara justru harus hadir lebih besar lagi,” tandasnya.

Lalu pada 2018 Pemprov DKI melakukan penyegelan. “Saya khusus hadir menyaksikan penyegelan dan sekaligus membuka kawasan tersebut. Saya tegaskan yang memang sudah menjadi ketentuan hukum bahwa kawasan itu milik pemprov, terbuka untuk publik dan tidak boleh ada larangan memasuki kawasan hasil reklamasi,” ucapnya. (Baca juga: Soal IMB di Pulau D, Anies: Itu Hal Berbeda dengan Reklamasi)

Ketegasan itu, klaim Anies, berdampak jelas, dimana pengembang patuh. Mereka berhenti berkegiatan alias tidak ada lagi kegiatan pembangunan tanpa izin. Semua kegiatan di kawasan hasil reklamasi itu berhenti. Lahan itu kini terbuka untuk publik. “Jadi tanda segel itu kini ada wibawanya. Negara kini dihormati. Hukum ditaati. Itu yang berbeda dengan dulu, dimana segel diacuhkan, hukum disepelekan oleh pelanggar,” tandasnya.

Anies menegaskan, semua pihak yang bangunannya mengalami penyegelan harus diproses secara hukum oleh penyidik, lalu dibawa ke pengadilan. Hakim kemudian memutuskan denda sesuai dengan perda yang berlaku. Itu juga yang terjadi pada pihak swasta yang melakukan pelanggaran IMB di kawasan hasil reklamasi. Mereka sudah dihukum denda oleh pengadilan.

Setelah itu mereka selanjutnya mengurus IMB sebagaimana pengurusan IMB kegiatan pembangunan lainnya di seluruh wilayah DKI. Dia menilai bahwa semua dilakukan sesuai prosedur. Setiap proses pengajuan IMB untuk semua gedung memang tidak diumumkan.

“Jadi ini bukan diam-diam, tapi memang prosedur administratif biasa. Justru Anda yang sudah mendapatkan IMB lah yang diharuskan memasang papan nama proyek dan mencantumkan nomor IMB di rumah Anda,” pungkasnya.

(thm)

Dilaporkan ke Peradi, BW: Silakan, Saya Lagi Fokus Urusan yang Lebih Besar

loading…

Bambang Widjojanto menanggapi santai laporan ke Peradi oleh sejumlah advokal. Foto: Ilustrasi/SINDOnews/Dok

JAKARTA – Sejumlah advokat melaporkan Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Bambang Widjojanto (BW) ke Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Kamis (13/6/2019). BW dinilai melanggar kode etik karena menjadi kuasa hukum pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menanggapi laporan ini, BW terkesan santai. Ia menyatakan tidak akan mundur selangkah pun, demi sebuah kepentingan besar. “Silakan lah kalau teman-teman (pelapor) mau melakukan hal-hal yang perlu dia lakukan,” ujarnya, Kamis (13/6/2019).

BW mengaku saat ini sedang konsentrasi pada urusan yang lebih besar dan fundamental terkait kepentingan bangsa dan negara. (Baca juga: Jadi Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto Dilaporkan ke Peradi)

“Saya mau konsentrasi, serius, untuk kepentingan bangsa, dan itu sangat mendasar bagi mewujudkan cita-cita bangsa kita ini. Teman-teman silakan (menyoal), saya ingin konsentrasi dengan isu-isu besar, yang strategis demi bangsa dan negara ini, dan seluruh rakyat yang sekarang daulatnya sedang dirampok,” pungkasnya.

Baca Juga:

Sebelumnya, sejumlah advokat mempersoalkan jabatan BW sebagai Ketua TGUPP DKI Jakarta, dan kuasa hukum pasangan Prabowo-Sandi, sehingga melaporkannnya ke Peradi. (Baca juga: Bambang Widjojanto Jadi Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi ke MK)

Perwakilan advokat pelapor, Sandi Situngkir, mengatakan, saat menerima kuasa sebagai Ketua Tim MK Prabowo-Sandi, BW masih menjabat sebagai Ketua TGUPP DKI Jakarta Bidang Pencegahan Korupsi.

“Menurut undang-undang dan kode etik, itu tidak boleh dan kami yakin yang bersangkutan juga mengetahui itu. Akan tetapi, kami tidak memahami (kenapa) rekan sejawat kami Bambang Widjojanto melanggar itu,” ujar Sandi di Kantor Peradi pimpinan Fauzie Hasibuan, Jalan Letjen S Parman, Jakarta Barat, Kamis (13/6/2019).

(thm)

Terkait Penerbitan IMB di Pulau D, DPRD Panggil Dinas PMPTSP DKI

loading…

Bangunan yang disegel Pemprov DKI Jakarta di Pulau D reklamasi pantai Jakarta, Kamis (7/6/2018) lalu. Foto: SINDOnews/Isra Triansyah/Dok

JAKARTA – Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga, mengaku heran dengan terbitnya izin mendirikan bangunan (IMB) ratusan bangunan di Pulau Maju atau Pulau D, reklamasi pantai Jakarta, sementara perda zonasi belum ada. Ia menilai langkah Pemprov DKI itu telah menyalahi aturan.

“Menyalahi aturan dong, bagaimana dia bisa mengeluarkan IMB sedangkan IMB harus ada perda zonasainya, apakah itu layak untuk pembangunan, apakah fasos (fasilitas sosial), fasum (fasilitas umum), jalur hijau, atau apa, makanya harus ada perda zonasinya,” ujar Pandapotan, Kamis (13/6/2019).

Menurut politikus PDIP itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkesan tidak konsisten dengan kebijakannya yang menghentikan proyek reklamasi. Untuk itu, pihaknya akan mendorong pihak terkait, khususnya Komisi A DPRD DKI Jakarta untuk memanggil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) atas penerbitan IMB itu.

Baca Juga:

Hingga saat ini, kata Padapotan, pihaknya sama sekali belum diinformasikan terkait penerbitan IMB itu. Anggota DPRD DKI Jakarta juga masih menunggu kelanjutan pembahasan raperda zonasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Belum ada. Justru kita bingung, mempertanyakannya, Dinas PMPTSP kapan itu dikeluarkan IMB. Dasar pengeluaran IMB apa? karena kan belum ada keluar perda zonasinya. Kok bisa tiba-tiba keluar IMB sementara dia membatalkan izin reklamasi yang lain,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarif, berjanji segera memanggil Kepala Dinas PMPTSP terkait terbitnya IMB bangunan di Pulau C dan D, Pulau Reklamasi. Sebab Gubernur Anies Baswedan telah menyegel bangunan di pulau tersebut beberapa waktu lalu.

“Kami akan memanggil pihak PMPTSP untuk mempertanyakan masalah itu, kenapa bisa IMB diterbitkan di Pulau C dan D,” pungkasnya.

(thm)

DPRD Pertanyakan Dasar Penerbitan IMB di Pulau D Reklamasi Pantai Jakarta

loading…

Papan pemberitahuan bangunan disegel dipasang di depan pagar salah satu akes masuk ke Pulau D reklamasi Teluk Jakarta, beberapa waktu lalu. Foto/SINDOphoto/Isra Triansyah

JAKARTA – DPRD DKI Jakarta mempertanyakan dasar penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) ratusan bangunan di Pulau Maju atau Pulau D, reklamasi pantai Jakarta. Penerbitan IMB itu dianggap menyalahi aturan karena belum ada peraturan daerah (perda) tentang zonasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Wakil Ketua DPRD Jakarta, M Taufik, mengatakan, idealnya penerbitan IMB di Pulau Reklamasi harus menunggu terbitnya perda zonasi untuk kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya. Namun bangunan di Pulau Reklamasi telah ada meskipun belum memiliki payung hukum.

“Saya belum tahu, saya baru dengar. Setahu saya, mekanisme IMB itukan harus sesuai ketentuan yang ada. Kemudian bila dia melanggar, ada denda,” ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Baca Juga:

Taufik menyebutkan, DPRD DKI Jakarta saat ini masih menunggu kelanjutan pembahasan rancangan perda zonasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya. Sebab bangunan yang berdiri di Pulau Reklamasi bisa jadi berada di titik yang bukan zonasinya.

Taufik menuturkan, bangunan reklamasi yang telah mendapatkan IMB namun tidak sesuai zonasi yang diatur dalam perda, dipastikan menyalahi aturan. Namun ia tak menampik meski perda belum ada, hal itu bisa saja terjadi.

“Kalau enggak sesuai dengan perdanya, misalnya di sini letaknya X rumah sakit terus dibikin ruko, kan enggak boleh, melanggar perda. Makanya sampai sekarang kita belum menerima itu rancangan perda,” tandasnya.

Di lokasi Pulau Maju, papan-papan dan spanduk segel saat ini tidak lagi berdiri pada ratusan bangunan yang ada. Bahkan, di beberapa sudut mulai bermunculan baliho penjualan hunian ekslusif di kawasan reklamasi tersebut dengan harga miliaran rupiah.

Beberapa kalangan menilai, hilangnya segel pada bangunan itu dikarenakan DPMPTSP telah menerbitkan IMB bangunan itu. Namun, pihak DPMPTSP belum merespons pertanyaan yang dilayangkan terkait hal ini. Diketahui, ada sebanyak 409 rumah mewah dan 212 rumah kantor (rukan) yang berdiri di lahan reklamasi Pulau C dan D.

Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin, mengaku tidak tahu pencabutan segel bangunan di Pulau Maju atau Pulau D, hasil reklamasi laut Jakarta. Sebelumnya, petugas Satpol PP dan Sudin Cipta Karya Tata Kota dan Pertanahan Jakarta Pusat, telah melakukan penyegelan karena tidak memiliki IMB. “Saya belum monitor. Mungkin lebih tepatnya ke Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan,” ujarnya.

(thm)

TGPF Kerusuhan 21-22 Mei Dinilai Belum Dibutuhkan

loading…

JAKARTA – Lembaga Pusat Kajian Kepolisian (Lemkapi) menilai pembentukan tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kerusuhan 21-22 Mei di Jakarta, belum dibutuhkan. Sebab saat ini Polri sudah membentuk tim investigasi yang dipimpin langsung oleh Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri.

Apalagi Polri membuka diri dan mengajak tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk bergabung. “Kami menilai TGPF kerusuhan 21-22 Mei belum diperlukan, karena saaat ini Polri sudah bekerja. Kita tunggu saja hasilnya seperti apa,” ujar Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan, di Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Menurut mantan anggota Kompolnas ini, sejak awal Polri sangat serius menyelidiki kerusuhan yang menewaskan sejumlah korban meninggal. “Kita minta tim investigasi Polri ini bekerja keras untuk mengungkapnya. Kapolri sendiri sudah menunjuk jenderal bintang tiga untuk memimpin tim investigasi di lapangan,” terangnya.

Baca Juga:

Pihak kepolisian memang serius menyelidiki korban tewas dalam peristiwa kerusuhan 21-22 Mei di Jakarta. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, pihaknya bakal membuat tim investigasi dengan menggandeng Komnas HAM untuk mengusut kasus itu.

Tito menyebut investigasi akan dilakukan untuk memastikan apakah korban yang tewas dalam peristiwa itu adalah massa perusuh atau masyarakat biasa yang berada di sekitar lokasi kerusuhan. Tak hanya itu, investigasi juga dilakukan untuk mencari penyebab kematian para korban.

“Tim kedua di Polri itu melalukan investigasi tentang korban yang ada, baik korban dari pihak aparat, petugas, maupun pihak dari masyarakat yang terlibat dalam peristiwa itu. Kita lihat apakah mereka adalah korban sebagai perusuh atau mereka korban masyarakat biasa ini sedang didalami oleh tim ini,” ujar Tito di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Mantan Kapolda Metro Jaya itu pun mengungkapkan alasan pihaknya menggandeng Komnas HAM dalam mengusut insiden tersebut. Menurut dia, banyak data dan fakta yang perlu dilengkapi antara Polri dan Komnas HAM, sehingga kedua instansi bisa saling memberikan masukan dalam proses penyelesaian investigasi.

Lebih jauh Tito menganggap pembentukan TGPF belum dibutuhkan. Sebab saat ini Polri sudah membentuk tim investigasi untuk kasus ini, yang dipimpin langsung oleh Irwasum Polri. Tito menjamin tim ini bisa bekerja lebih efisien, mengingat akan lebih mudah menembus ke internal kepolisian dibanding pihak luar.

(thm)

Insiden Komidi Putar di PRJ, Disparbud DKI Sudah Panggil Pemilik Wahana

loading…

JAKARTA – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak terkait sial insiden ambruknya wahana komidi putar di PRJ Kemayoran, Jakarta Pusat.

“Kita sudah koordinasi ke sana dan ada kepolisian yang menangani kasus tersebut. Kita sudah lihat kesana juga,” kata Wakil Kepala Disparbud DKI Jakarta Asiantoro, Kamis (13/6/2019).

Pihaknya pun menyatakan sudah memanggil vendor yang bertanggung jawab atas operasional wahana tersebut. Meskipun begitu, Asiantoro mengatakan bahwa masalah perizinan dan pengawasan wahana ada di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). (Baca: Komidi Putar di PRJ Ambruk Diduga Akibat Mesin Mendadak Mati)

Baca Juga:

“Kita (panggil outsorchingnya) jadi pemiliknya, nah ini izinnya dari PTSP kan bukan diri kita ya kita turut prihatin ajalah paling tidaknya kita lihat juga kelayakannnya gitu,” tambahnya.

Adapun ambruknya komidi putar itu terjadi pada Senin 10 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 WIB. Komidi putar di arena PRJ Kemayoran, Jakarta Pusat, tiba-tiba roboh dan 4 orang yang sedang menaiki wahana itu mengalami luka ringan.

(ysw)

Bangun 7 TPS di Sepanjang Sungai Ciliwung, Bogor Siapkan Rp400 Juta

loading…

Ilustrasi, sampah yang berada di Sungai Ciliwung, Bogor dibersihkan sejumlah relawan. Foto: dok/Sindonews

BOGOR – Untuk mengantisipasi warga membuang sampah sembarangan, Pemkot Bogor akan membangun tujuh tempat pembuangan sampah (TPS) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung. Untuk mewujudkan rencana tersebut, Pemkot Bogor sudah menyiapkan anggaran Rp400 juta.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor, Elia Buntang menjelaskan tujuh TPS itu tersebar di empat kecamatan yakni satu di Kecamatan Bogor Timur tepatnya, RW 01 Kelurahan Tajur.

Kemudian tiga titik di wilayah Kecamatan Bogor Tengah, satu titik di Kecamatan Bogor Utara yakni, kelurahan Kedung Halang dan satu titik di Kecamatan Tanah Sareal, tepatnya di Perumahan Grande, Kelurahan Sukaresmi.

Baca Juga:

“Untuk anggaran pembangunan tujuh unit TPS ini kita sudah menyiapkan Rp400 juta. Kami harap penambahan TPS ini diharapkan dapat dimaksimalkan warga sebagai sarana penampung sampah yang terlebih dahulu sudah dipilah. Jangan lagi seperti kebiasaan lama yang terbiasa dengan istilah kumpul, angkut, buang,” katanya.

Menurutnya masyarakat harus dipaksa mengelola atau memilah sampah organik dan nonorganik sebelum membuangnya ke TPS. Maka dari itu sambil berjalannya pembangunan tujuh TPS, pihaknya akan membuat perjanjian dengan warga agar mau memulai budaya memilah sampah sebelum dibuang ke TPS.

“Yang terpenting, kalau masyarakat memilah sampah kita tidak memerlukan TPS sebetulnya. Karena mau sebagus dan sebanyak apapun sarananya, kalau kesadaran dari masyarakatnya masih kurang, tidak akan pernah menemukan solusi,” pungkasnya.

(ysw)

Jadi Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto Dilaporkan ke Peradi

loading…

Sejumlah advokat melaporkan Bambang Widjojanto (BW) ke Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Kamis (13/6/2019). Foto: KORAN SINDO/Yan Yusuf

JAKARTA – Sejumlah advokat melaporkan Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, Bambang Widjojanto (BW) ke Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Kamis (13/6/2019). BW dinilai melanggar kode etik karena menjadi kuasa hukum pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Perwakilan advokat pelapor, Sandi Situngkir, mengatakan, saat menerima kuasa sebagai Ketua Tim MK Prabowo-Sandi, BW masih menjabat sebagai Ketua TGUPP DKI Jakarta Bidang Pencegahan Korupsi. (Baca juga: Bambang Widjojanto Jadi Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi ke MK)

“Menurut undang-undang dan kode etik, itu tidak boleh dan kami yakin yang bersangkutan juga mengetahui itu. Akan tetapi, kami tidak memahami (kenapa) rekan sejawat kami Bambang Widjojanto melanggar itu,” ujar Sandi di Kantor Peradi pimpinan Fauzie Hasibuan, Jalan Letjen S Parman, Jakarta Barat, Kamis (13/6/2019).

Jadi Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto Dilaporkan ke Peradi

Baca Juga:

Selain itu, Sandi menyangkan pernyataan BW yang mengaitkan MK dengan rezim korupsi saat mendaftarkan gugatan sengketa pemilihan presiden ke gedung MK pada 24 Mei 2019 lalu. Sandi menilai pernyataan BW melanggar kode etik profesi advokat. “Advokat itu dilarang mengkerdilkan dan menurunkan marwah pengadilan. Bahasa itu mengajak publik untuk tidak mempercayai MK,” tegas Sandi.

Sandi juga menanggapi ikhwal BW yang mengajukan cuti kepada Pemprov DKI Jakarta selama bersidang di MK. Menurut dia, meskipun cuti, jabatan sebagai pejabat negara masih tetap melekat. (Baca juga: Jadi Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, DKI Stop Gaji Bambang Widjojanto)

“Yang bersangkutan (BW) menurut (Gubernur DKI) Anies cuti terhitung tanggal 24 Mei. Kalau cuti, statusnya tetap sebagai pejabat negara. Kemudian dia teken kuasa pada 22 Mei ketika menjabat sebagai pejabat negara,” tandasnya.

Dia mengingatkan, BW bisa saja diberhentikan sebagai advokat, dimana status BW saat ini terdaftar di anggota Peradi kepemimpinan Fauzie Hasibuan. “Itu konsekuensi pelanggaran kode etik, bisa pemberhentian tetap sebagai advokat Indonesia,” ucapnya.

Laporan pengaduan itu diterima langsung oleh Fauzie Hasibuan. Fauzie berjanji akan memeriksa laporan tersebut. Dia juga berencana memanggil BW untuk diperiksa. “Dalam konteks ini komisi pengawas akan menampung laporan. Nantinya (BW) akan dipanggil,” tutupnya.

(thm)

Bawa Dua Anaknya, Mulan Jameela Jenguk Ahmad Dhani di Rutan Cipinang

loading…

Mulan Jameela saat menjenguk Ahmad Dhani di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (13/6/2019). Foto/SINDOnews/Komaruddin Bagja

JAKARTA – Begitu mengetahui suaminya sudah dibawa ke Rutan Cipinang, istri Ahmad Dhani, Mulan Jameela mendatangi Rutan Klas 1 Cipinang. Mulan membawa dua orang anaknya Safeea Ahmad dan Muhammad Ali.

Penyanyi lagu Makhluk Tuhan Paling Sexy itu datang ke Rutan Cipinang sekitar pukul 13.00 WIB, Kamis (13/6/2019) siang. Menggunakan jilbab lebar berwarna pink, Mulan datang sambil menggendong Muhammad Ali dan membawa Safeea langsung masuk menuju ruang pertemuan menemui Ahmad Dhani.Tak sepatah kata pun keluar dari mulut Mulan saat tiba di Rutan Klas 1 Cipinang. Setelah tiga jam melepas rindu dengan Dhani, Mulan dan anak-anaknya pun keluar pukul 16.00 WIB.

“Awas ya ada orang,” seloroh Mulan menerobos kerumunan wartawan di Rutan Klas 1 Cipinang, Kamis (13/6/2019).

Baca Juga:

Menanggapi hal itu kuasa hukum Ahmad Dhani, Ali Lubis mengatakan bahwa Mulan tidak ingin berkomentar banyak kepada awak media.

“Menurut saya mungkin dia lebih cooling down, mencoba tidak mau komentar. Mbak Mulan gak mau bicara soal politik. Dia gak mau ikut campur pandangan politik, yang dia khawatir kalau ada pertanyaan kesitu (politik),” kata Ali Lubis.

(ysw)

Antisipasi Demo di Sekitar MK, Polisi Lakukan Kanalisasi

loading…

Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Foto/SINDOnews/Isra Triansyah

JAKARTA – Polisi melarang adanya aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Gambir, Jakarta Pusat pada saat sidang gugatan Pilpres 2019. Namun, tak menutup kemungkinan adanya pergerakan massa di sekitar MK.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, bila tetap ada pengerahan massa saat sidang gugatan Pilpres 2019 di sekitar MK, kemungkinan jumlahnya tidak akan besar. Polisi pun sudah menyiapkan pasukannya.

“Bila ada penyampaian pendapat, kita akan kanalisasi di depan IRTI, di samping Patung Kuda, dan diawasi. Pasukan juga sudah stand by di sekitar Monas,” ujarnya pada wartawan, Kamis (13/6/2019). (Baca: Malam Ini Jalan di Sekitar Mahkamah Konstitusi Akan Ditutup)

Baca Juga:

Menurutnya, pasukan pun sudah disiapkan di titik-titik sentral, seperti DPR juga untuk mengantisipasi worst skenario.

Bukan hanya di Jakarta saja, tapi juga di daerah, apalagi Panglima TNI sudah melaksanakan video conference dengan jajarannya untuk melakukan kegiatan yang sifatnya cooling down, mendinginkan, dan menyejukan suasana.

“Kita berdoa mudah-mudahan semua berjalan lancar dan percayakan kepada MK. Kita juga melakukan pendekatan dan prinsipnya kita mendengar bagaimana masyarakat menolak kerusuhan dalam bentuk apapun dan tak menghendaki adanya kekerasan serta perusakan,” katanya.

(ysw)

CSID UI Terlibat Garap Proyek Uni Eropa terkait Bencana di Perkotaan

loading…

DEPOK – Peneliti Center for Sustainable Infrastructure Development (CSID) Universitas Indonesia (UI) dilibatkan dalam sebuah proyek inovasi peningkatan ketahanan kota terhadap bencana. Proyek tersebut dinamakan Membangun Ketahanan dan Modal Sosial Masyarakat Eropa atau Building European Communities’ Resilience and Social Capital (BuildERS)

Proyek ini dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian Teknis VTT Finlandia dengan melibatkan 17 institusi akademik, pemerintah, dan swasta dari 10 negara yang berasal dari Eropa, Indonesia, dan Amerika Serikat.

Dari Indonesia, yang menjadi ketua riset adalah Mohammed Ali Berawi yang juga menjabat sebagai Direktur CSID. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan kota terhadap sebuah bencana dengan berbasis teknologi. Dengan konsep ini maka deteksi terhadap bencana dapat diketahui serta jumlah korban yang menjadi bencana pun dapat diminimalisir.

Dicetuskannya isu ketahanan kota ini bukan tanpa sebab. Karena intensitas jumlah bencana alam semakin meningkat belakangan ini. Sehingga diperlukan manajemen dan tata kelola penanganan bencana dan pascabencana yang valid dan baik.

“Ketahanan masyarakat terhadap bencana bergantung pada peran pemerintah dan partisipasi organisasi masyarakat merancang dan menerapkan kebijakan untuk dapat menangani dan memitigasi risiko krisis dan kerugian dari bencana serta bagaimana perilaku warga secara individu dan kolektif untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi bencana,” kata Ali, Kamis (13/6/2019).

Untuk merespons hal ini, saat ini pihak Uni Eropa mendanai penelitian ketahanan bencana melalui skema Horizon 2020 dengan proyek inovasi berjudul “Building European Communities’ Resilience and Social Capital (BuildERS). Proyek BuildERS diharapkan mampu menghasilkan sistem ketahanan masyarakat terhadap bencana. Tidak hanya dapat diterapkan di Eropa akan tetapi juga pada negara-negara lain. Proyek ini dimulai pada Mei 2019 sampai dengan 2021.

“Ini adalah kolaborasi internasional sehingga risetnya dilakukan bersama untuk bangun sistem ketahanan kota terhadap bencana. Konsorsium membangun sistem bersama menggunakan IT, terutama mobile phone data,” tandasnya.

BuildERS akan mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dan media sosial untuk dapat meningkatkan ketahanan masyarakat dan membangun modal sosial bersama. Dia berharap CSID UI dapat berkerja sama erat dengan pihak BNPB, BUMN, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat terkait untuk dapat menerapkan sistem ketahanan berbasis teknologi informasi ini.

“Diharapkan pemanfaatan teknologi informasi ini dapat digunakan untuk manajemen penanganan pada lokasi bencana, bantuan dan penyelamatan. Melalui aplikasi data jaringan handphone diharapkan dapat secara cepat menghasilkan aksi penanganan bencana yang lebih efektif dan responsif,” bebernya.

Sementara itu, Ketua Konsorsium BuildERS Pekka Leviäkangas mengatakan, untuk mengejar ketahanan tidak hanya diperlukan solusi teknis dan administratif, tetapi juga harus dimulai dengan pemberdayaan komunitas lokal dan masyarakat.

Selain itu, memahami risiko dan kerentanan baru, mencegah dan mengurangi kemungkinan bahaya, memprioritaskan pembangunan kapasitas dan peningkatan kesadaran masyarakat merupakan landasan dari suatu ketahanan sosial. Hal terpenting, terdapat juga urgensi untuk lebih fokus pada segmen yang paling rentan dari masyarakat seperti orang tua, orang cacat atau orang miskin.

“Selain pentingnya ketahanan infrastruktur, tentu saja, kita juga harus memikirkan manusia sebagai individu dan sebagai komunitas lokal, yang memegang peranan penting dalam membentuk ketahanan bencana. Ketangguhan masyarakat tergantung pada sumber daya, keterampilan, dan jaringan sosial mereka, dimana modal sosial dan dukungan mereka dalam situasi krisis menjadi amat penting dalam mensukseskan ketahanan terhadap bencana,” katanya.

(thm)

Pemkot Bogor Segera Bangun Tujuh TPS di Sepanjang Sungai Ciliwung

loading…

Satgas Naturalisasi DAS Ciliwung. Foto: dok/SINDOnews/Haryudi

BOGOR – Guna mencegah masyarakat membuang sampah sembarangan, Pemkot Bogor dalam waktu dekat segera membangun tujuh Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di empat kecamatan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menyatakan pembangunan tujuh TPS di sepanjang DAS Ciliwung ini sebagai bagian dari pelaksanaan program naturalisasi.

“Sehingga diharapkan keberadaan TPS ini nantinya mampu menghilangkan kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah ke sungai yang sejak lama hingga saat ini masih terjadi,” katanya, Kamis (13/6/2019).

Baca Juga:

Meski demikian pihaknya mengakui upaya membersihkan sampah Sungai Ciliwung, tak cukup hanya dengan penambahan tujuh TPS saja, tapi perlu kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan.

“Dan pembangunan TPS serta kesadaran ini nantinya harus dibarengi dengan keterampilan pengelolaan sampah. Sehingga harapan kedepannta masyarakat tidak akan lagi membuang sampah ke sungai,” jelasnya. (Baca: Terima Bantuan DKI, Pemkot Bogor Naturalisasi Sungai Ciliwung)

Selain itu, pihaknya juga akan mencoba memfasilitasi dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung. “Intinya berbagai cara akan kita lakukan, mulai dari sosialisasi membuat recycle center dan lain-lain,” ungkapnya.

(ysw)

Terancam Penjara 5 Tahun, Polisi Dalami Motif PNS Pencuri Mobil Damkar

loading…

Polisi memperlihatkan tersangka pencurian mobil damkar di Polsek Tanjung Priok, Kamis (13/6/2019). Foto: KORAN SINDO/Yan Yusuf

JAKARTA – Seorang petugas damkar yang berstatus PNS, Januar Darman (36), diamankan polisi setelah membawa kabur mobil Damkar Pos Kebakaran Sunter milik Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara, Kamis (13/6/2019). Hingga kini polisi masih menyelidiki motif Januar mencuri mobil damkar tersebut.

Sebelum melakukan aksinya, pelaku diketahui terlebih dahulu menunggu di Pos Damkar Sunter sejak pukul 04.00 WIB pagi tadi atau satu setengah jam sebelum membawa kabur mobil damkar dari pos itu. “Kita masih mendalami motifnya. Menurut keterangan saksi yang ada di TKP, yang bersangkutan sudah dari pagi di sana, jadi dari sekitar kurang lebih jam 4 pagi,” ujar Kapolsek Tanjung Priok, Kompol Supriyanto.

Menurut Supriyanto, pelaku merupakan PNS aktif di Sudin Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat. Ia telah bekerja selama 11 tahun dan ditempatkan sebagai sopir mobil operasional pemadam kebakaran. Kapolsek belum mengetahui pasti apakah aksi nekat Januar karena faktor ekonomi atau ke faktor lain. “Kebetulan karena dia oknum PNS dinas pemadam kebakaran, jadi dia juga sudah tahu tekniknya,” ucap Supriyanto.

Baca Juga:

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Budhi Herdi, menyebutkan, aksi kejar-kejaran antara petugas dan pelaku sempat terjadi di kawasan Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara. Polisi sempat meminta pelaku berhenti namun hal itu dihiraukannya. Akhirnya, polisi memalang mobil dan membuat kendaraan itu terhenti.

“Usai pelaporan, kami koordinasi dengan Satlantas. Kebetulan gatur lalin melihat mobil damkar melintas di Gunung Sahari. Kami kemudian mengejar, pelaku ditangkap,” ujar Kapolres. (Baca juga: Parah, Oknum PNS Ini Curi Mobil Damkar saat Dipanaskan di Pos Danau Sunter)

Dari keterangan sejumlah saksi, kata Kapolres, aksi pencurian itu dimulai ketika dua petugas damkar Pos Danau Sunter bernama Sholahudin dan Cahyana tengah mengisi air ke tangki mobil. Setelah itu keduanya lantas memanaskan mobil menuju kamar mandi dekat pos, sementara Cahyana masuk ke dalam pos.

Saat diparkir, kunci mobil damkar dalam kondisi belum dicabut. Ketika Cahyana keluar dari pos, dilihat mobil damkar berpelat nomor B 9408 PHA itu sudah tidak ada. “Dia tadinya pikir mobil itu dibawa keluar oleh petugas damkar dari pos itu sendiri. Setelah dipastikan bahwa itu bukan dari kelompok mereka ataupun pegawai yang ada di situ, kemudian mereka melapor ke kepolisian,” pungkas Budhi.

Kini akibat perbuatannya, Januar dijerat pasal 362 KUHP tentang Pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

(thm)

Polisi Larang Demo di Gedung MK Saat Sidang Sengketa Pilpres

loading…

Anggota kepolisian melintas di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang sidang perdana gugatan sengketa Pilpres 2019, Jakarta, Kamis (13/6/2019). Foto/Isra Triansyah/SINDOphoto

JAKARTA – Polisi melarang demonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, saat sidang gugatan Pilpres 2019 digelar. Pelarangan dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan, pihaknya selalu berkomunikasi dengan intelijen untuk melihat ada tidaknya kemungkinan gerakan massa saat sidang gugatan Pilpres 2019 di MK. Sejauh ini, kemungkinan pergerakan massa itu ada.

“Sejauh ini kami melihat kemungkinan ada, tetap ada massa yang menyampaikan aspirasi. Tapi tidak kita perbolehkan di depan MK,” ujarnya di Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Baca Juga:

Menurutnya, pelarangan demo di depan Gedung MK karena mengganggu jalan umum, ketertiban publik dan hak asasi orang lain. Aturan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum.

“Kita juga belajar dari yang di Bawaslu, memberikan diskresi, membolehkan kegiatan di malam hari di jalan umum, ternyata disalahgunakan,” kata Tito. (Baca juga: Malam Ini Jalan Sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi Akan Ditutup)

Maka itu, tambahnya, polisi tak mau mengambil risiko, kali ini tidak boleh ada aksi apapun di depan MK untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tak diinginkan.

(mhd)

Periode Januari-Juni 2019, 170 Kebakaran Terjadi di Jakarta Timur

loading…

JAKARTA – Periode Januari hingga pertengahan Juni 2019 sebanyak 170 peristiwa kebakaran terjadi di wilayah Jakarta Timur. Kasus kebakaran ini paling banyak dipicu oleh korsleting listrik.

Kasi Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur Gatot Sulaeman mengatakan, dari 170 peristiwa kebakaran itu, pihaknya mengerahkan 530 unit mobil pemadam dan tidak ada korban jiwa akibat peristiwa kebakaran tersebut.

“170 peristiwa kebakaran ini terjadi hubungan arus pendek listrik sebanyak 113 kasus, kompor 20 kasus, rokok satu kasus dan lain-lain 36 kasus,” katanya di Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Baca Juga:

Dia menjelaskan, untuk obyek yang terbakar di antaranya, bangunan rumah tinggal sebanyak 52 unit, bangunan umum 20 unit, kendaraan 14 unit. Kemudian lapak tiga unit, sampah lima lokasi dan sebagainya. Untuk total kerugian dari 170 peristiwa kebakaran ini mencapai Rp 18,7 miliar.

“Kami mengimbau pada seluruh warga untuk meningkatkan kewaspadaannya agar peristiwa kebakaran dapat ditekan semaksimal mungkin,” tukasnya. (Baca juga: 12 Rumah di Pulogadung Jakarta Timur Hangus Terbakar)

Sementara, sebuah ruko berlantai empat di Jalan Pahlawan Revolusi, RT04/05, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, terbakar dan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Salah satu petugas Damkar Jakarta Timur Andi Sulaeman mengatakan, kebakaran terjadi sekitar pukul 12.40 WIB tersebut diduga akibat kompor gas portable yang ditinggal dalam kondisi menyala. “Untuk memadamkan api, kami mengerahkan dua unit mobil pemadam kebakaran,” ujarnya.

Tidak ada korban jiwa akibat kejadian itu. Api baru bisa dipadamkan setengah jam setelah kejadian. “Selanjutnya, kasus kebakaran ini ditangani aparat Kepolisian Sektor Duren Sawit,” ujarnya.

(mhd)

Parah, Oknum PNS Ini Curi Mobil Damkar saat Dipanaskan di Pos Danau Sunter

loading…

Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara Satriadi Gunawan bersama Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Budhi Herdi Susianto. Foto: SINDOnews/Wahyu Budi Santoso

JAKARTA – Polres Metro Jakarta Utara mencokok seorang pelaku pencurian mobil pemadam kebakaran (damkar) bernopol B 9408 PHA milik Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara. Pelaku merupakan petugas damkar di Jakarta Barat.

“Saat ini pelaku sudah kami amankan dan menjalani pemeriksaan,” ujar Kapolres Metro Jakarta Utara, Komisaris Besar (Kombes) Pol Budhi Herdi Susianto, di Mapolsek Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (13/6/2019).

Mobil damkar tersebut sebelumnya dilaporkan hilang saat petugas memanaskan mesin di Pos Danau Sunter, Kamis pagi tadi sekitar pukul 05.30 WIB. Pelaku diindikasikan sudah berada di sekitar Pos Danau Sunter sebelum melancarkan aksi kejahatannya.

Baca Juga:

Menurut Kapolres, pelaku pencurian bisa dengan cepat diamankan setelah polisi bersama petugas pemadam kebakaran menyisir jejak perjalanan pelaku berkendara hingga kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sempat terjadi kejar-kejaran hingga akhirnya laju pelaku berhasil dihentikan.

Pelaku saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Mapolsek Tanjung Priok dengan sangkaan pidana Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Polis masih mendalami motif oknum PNS aktif di Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat itu mencuri mobil damkar tersebut. Namun JD diduga kuat memiliki jaringan dengan penadah mobil curian.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara Satriadi Gunawan mengapresiasi gerak cepat kepolisian yang sigap menangani kasus pencurian mobil damkar tersebut. “Kami tentunya mengapresiasi aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara yang telah menangani kasus ini dengan cepat,” kata Satriadi, saat ditemui di Mapolsek Tanjung Priok.

Ia menilai, pengungkapan kasus pencurian ini yang relatif cepat menunjukkan tingginya sinergitas antar Tiga Pilar (Pemerintah, Polisi-TNI) Jakarta Utara. Koordinasi di lapangan berjalan dengan baik sehingga sinergitas kian terjalin demi pelayanan kepada masyarakat.

“Ini menunjukkan adanya sinergi di antara petugas. Mudah-mudahan ini selalu terjalin agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk kasus ini kami serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum,” tandasnya.

(thm)

Pengamat UI Beberkan Alasan Kenapa Jakarta Selalu Diserbu Pendatang

loading…

JAKARTA – Bersamaan dengan arus balik lebaran, biasanya sejumlah pendatang baru bermunculan di Jakarta. Pengamat menilai kondisi ini disebabkan tidak meratanya pembangunan dan perekonomian di daerah dan di kota.

Pengamat Sosial Vokasi Universitas Indonesia (UI) Devie Rachmawati mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan derasnya arus urbanisasi dari tahun ke tahun.
Pertama, karena ketiadaan sumber pendapatan yang memadai di daerah. Kondisi ini mendorong masyarakat secara alamiah mencari sumber penghasilan yang lebih baik.

Mudik menjadi tanda bahwa sebenarnya masyarakat pendatang tidak pernah benar-benar ingin ke kota. “Setiap tahunnya mereka selalu kembali ke kampung halaman untuk sekedar melepas kerinduan dan kepenatan,” katanya ketika dihubungi, Kamis (13/6/2019).

Baca Juga:

Ketika daerah terus menerus abai untuk memastikan fasilitas kehidupan layak, maka angka kemiskinan, pengangguran justru akan berpindah ke kota seperti Jakarta.

Kedua, ilusi yang dibangun tentang kota melalui berbagai tayangan di media konvensional maupun media sosial akan gemilangnya kehidupan kota, telah membangun imaji yang menyilaukan masyarakat di berbagai pelosok tanah air. Sehingga ketika ada kesempatan untuk sekedar melihat dahulu Kota Dan kemudian mencoba peruntungan ekonomi melalui saudara saudara yang mudik ke kampungnya.

“Sebenarnya semenjak era gubernur Basuki, Jakarta tidak lagi memikat karena banyak pengusaha yang menggeser bisnisnya ke kawasan penyangga seperti Bodetabek atau bahkan daerah daerah di Jawa seperti Semarang,” ungkapnya.

Menurutnya, tidak heran kalau saat ini angka kemiskinan dan pengangguran di Jakarta berkurang. Karena Jakarta hanya menjadi pit stop bagi orang orang yang ingin sekedar melihat seperti apa kota Jakarta.

Untuk melanjutkan kehidupan mereka akan bergeser ke kawasan penyangga yang masih memungkinkan untuk menampung tenaga kerja yang tidak dibekali ketrampilan khusus.

“Mengingat Jakarta saat ini didominasi dengan bisnis sektor jasa seperti keuangan misalnya yang membutuhkan standard kompetensi tertentu yang relatif sulit di penuhi oleh pendatang,” tambahnya.

Selama pusat ekonomi dan bisnis masih berputar di Jakarta maka selama itu pula Jakarta menjadi ‘madu’ bagi pendatang baru yang ingin mengadu nasib. Sehingga ada baiknya pemerataan pembangunan ekonomi dan bisnis sudah mulai dilakukan.

“Ruh desentralisasi kan pemerataan kesempatan dan penghasilan. Selama masih terpusat di Jakarta maka selama itu pula arus urbanisasi berlangsung,” pungkasnya.

(ysw)

Libur Lebaran, PT KAI Siapkan Tiket Promo hingga 16 Juni 2019

loading…

Antrean membeli tiket kereta api. Foto/Ilustrasi/SINDOphoto

JAKARTA – Menghadapi arus balik dan libur Lebaran 2019, PT KAI Daop 1 Jakarta menyiapkan sejumlah tiket promo. Harga tiket perjalanan kereta dari sejumlah kota diketahui jauh lebih murah.

Executive VP Daop 1 Jakarta, Dadan Rudiansyah mengatakan, beberapa kota itu di antaranya Cirebon, Semarang, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, Malang dan Surabaya yang diketahui memiliki banyak tujuan wisata.

Sejumlah perjalanan kereta itu, kata Dadan, bisa dibeli dengan beberapa tiket kelas eksekutif mulai dari Rp150.000, kelas bisnis mulai dari Rp165.000, dan kelas ekonomi mulai harga Rp90.000. Perjalanan ini akan dilakukan saat ini hingga 16 Juni 2019.

Baca Juga:

“Promo ini diterapkan untuk KA yang masih tersedia baik untuk KA regular maupun KA tambahan pada masa angkutan Lebaran ini,” ucap Dadan ketika dikonfirmasi, Kamis (13/6/2019).

Senior Manager Humas Daop 1, Eva Chairunissa menambahkan, tiket promo saat ini sudah bisa dipesan di semua kanal penjualan kereta api baik melalui situs kai.id, aplikasi KAI Access, contact centre 121, maupun kanal penjualan eksternal yang telah bekerja sama dengan KAI.

Eva mencontohkan seperti perjalanan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi pada liburan Lebaran tahun ini dikenakan tarif Rp600.000–Rp750.000, khusus pemberangkatan tanggal 10-16 Juni 2019 tarifnya hanya Rp430.000 saja atau diskon 28-43 persen.

Selain itu, perjalanan KA Gajayana dan KA Bima relasi Gambir-Malang tarif pada liburan Lebaran tahun ini dikenakan tarif Rp670.000-Rp760.000, khusus pemberangkatan tanggal 10-16 Juni 2019 tarifnya hanya Rp480.000 atau diskon 28-37 persen. “Khusus KA Gajayana promo tiket murah diberikan dari tanggal 9-16 Juni 2019,” ucapnya.

Selain dua kereta itu, Eva memaparkan beberapa tiket promo lainnya yakni tiket KA Argo Dwipangga dan KA Argo Lawu relasi Gambir-Solo, KA Argo Muria dan KA Argo Sindoro relasi Gambir-Semarang Tawang, KA Cirebon Ekspres relasi Gambir-Cirebon, serta KA Sawunggalih relasi Pasar Senen-Kutoarjo. “Khusus untuk KA Cirebon Ekspress tiket ekonomi harganya bisa Rp90.000,” ucapnya.

Eva mengharapkan dalam momen arus balik ini, masyarakat tetap menggunakan transportasi KA, baik itu dalam rangka pulang ke kampung halamannya maupun sekadar untuk liburan bersama keluarga.

“Kami harap masyarakat dapat memanfaatkan tarif yang kami sediakan tersebut, serta promo ini bisa meningkatkan pelayanan dan juga minat masyarakat menggunakan KA sebagai moda transportasi pilihan untuk mudik,” tutupnya.

(mhd)

Huni Rutan Cipinang, Ahmad Dhani Satu Sel dengan Tahanan Kasus Perselingkuhan

loading…

Ilustrasi, Ahmad Dhani saat menempati sel masa pengenalan lingkungan (Mapeling) di Rutan Cipinang, Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Foto/Istimewa

JAKARTA – Setibanya di Rutan Klas 1 Cipinang Jakarta Timur, Ahmad Dhani langsung dimasukan ke dalam kamar di Blok Barito lantai 3, satu kamar isinya sekitar 11 orang. Untuk menghindari gesekan dengan tahanan yang memiliki pandangan politik berbeda, Ahmad Dhani ditempatkan satu sel dengan tahanan kasus-kasus ringan.

Kepala Rutan Klas 1 Cipinang Jakarta Oga Darmawan mengatakan tak ada masa pengenalan lingkungan (mapenaling) bagi Ahmad Dhani. Pasalnya sebelum ke Surabaya, pentolan grup band Dewa 19 itu sudah pernah menjalani orientasi. (Baca: Ahmad Dhani Tiba di Jakarta, Karutan Cipinang: Tak Ada Perlakukan Khusus)

Oga juga menjelaskan penempatan Ahmad Dhani di blok Barito yang berisi 11 orang lantaran, pria berkepala plontos itu sebagai publik figure serta memiliki latarbelakang politik.

Baca Juga:

“Beliau punya latar belakang politik, tentunya jangan sampai di dalam satu kamar itu ada yg berbeda pandangan sehingga nanti meninbulkan gejolak,” katanya kepada wartawan di Rutan Cipinang, Kamis (13/6/2019). (Baca juga: Ahmad Dhani Dipindahkan ke Lapas Cipinang)

Dikhawatirkan, percikan sedikit saja bisa membuat permasalahan serius di Rutan Cipinang. Apalagi dengan kondisi saat ini ada 4.326 tahanan dan warga binaan di Rutan Cipinang.

“Makanya para keamanan dan para kasie sangat berhati-hati sekali jangan sampai ada percikan kecil sehingga melibatkan massa yang bisa memengaruhi stabilitas keamanan dan ketertiban yang ada di rutan,” urainya.

Guna menghindari gesekan akibat perbedaan pandangan politik, pihak Rutan Klas 1 Cipinang memasukan Dhani dengan warga binaan yang memiliki kasus biasa.

“Tentunya golongan orang yang biasa-biasa saja. Mungkin dia perkaranya pencurian, perselingkuhan gitu-gitu yang tidak memiliki potensi untuk melakukan tindak kekerasan atau konflik,” tegasnya.

Masalah penjagaan Dhani selama di rutan, Oga menuturkan pihaknya bekerja sesuai dengan standar prosedur. “Sesuai SOP saja, kita tetap pantau. Pastinya kita jaga dengan baik,” tuturnya.

(ysw)

Tak Terima Dicurigai Mencuri, Warga Bogor Tewas Dibacok Tetangga

loading…

BOGOR – Tak terima dicurigai dan dituduh hendak mencuri, IT (60), warga Desa/Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor nekat membacok GT (56), tetangganya sendiri hingga tewas, Rabu 12 Juni 2019 malam.

Informasi dihimpun menyebutkan, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 22.30 WIB saat korban memergoki pelaku berusaha mencuri sebuah gudang alumunium, di Kampung Ciapus, RT3/4, Desa/Kecamatan Tamansari.

Hadi (27), anak korban menjelaskan, saat itu pelaku kepergok hendak mencuri sebuah gudang alumunium yang dijaga ayahnya. Saat itulah, keduanya terlibat adu mulut hingga berujung penganiayaan.

Baca Juga:

“Tiba-tiba pelaku menyerang dan membacok ayahnya. Saat itu saya mendengar ayah saya teriak. Kemudian saya datangi tapi pelaku sudah kabur melarikan diri,” jelasnya di Bogor, Kamis (13/6/2019).

Dia menuturkan, sebelum kekadian ayahnya memang pernah bercerita tentang gerak gerik pelaku yang mencurigakan dan diduga hendak melakukan aksi pencurian.

“Jadi sebetulnya ini sudah beberapa kali pelaku kita curigai mau mencuri ke gudang yang kebetulan dititipkan kuncinya pada almarhum,” kata Hadi.

Kapolsek Tamansari Iptu Nurhidayat saat dikonfirmasi membenarkan peristiwa pembacokan di wilayah hukumnya tersebut. “Iya benar kita masih memburu pelakunya,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara dan keterangan sejumlah saksi, peristiwa itu bermula dari kecurigaan korban terhadap IT yang hendak melakukan aksi pencurian terhadap sebuah gudang bahan material alumunium.

“Pelaku sebelumnya bertamu di rumah kakak korban yang lokasinya berdampingan dengan rumah korban. Kemudian, tersangka terlihat di depan gudang, korban akhirnya menegur pelaku dengan dugaan hendak mencuri,” tukasnya.

Lantaran tak terima ditegur dan dituduh korban, akhirnya keduanya terlibat adu mulut hingga berujung pada pembacokan yang menyebabkan luka parah di bagian leher korban.

“Saat itulah jatuh dengan kondisi bersimbah darah dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun karena korban banyak mengeluarkan darah akhinrya meninggal dua saat diperjalanan. Jadi diduga korban meninggal karena kehabisan darah setelah dibacok pelaku,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, keduanya merupakan warga asli Desa Tamansari dan satu sama lain memang sudah saling kenal. “Mereka saling kenal. Masih satu wilayah dan sering bertemu juga,” katanya.

Dia menyebutkan hingga saat ini pihaknya masih memburu pelaku ke sejumlah lokasi persembunyiannya. “Beberapa saat setelah kejadian kita langsung mengejar tersangka. Namun pada dua titik yang kami datangi tersangka tidak juga kami temukan,” terangnya.

Guna kepentingan penyidikan, kata dia, pihaknya langsung membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciawi untuk diautopsi. “Bahkan kita juga sudah koordinasi dengan Polres Bogor semoga dalam waktu dekat ini tersangka bisa segera tertangkap,” pungkasnya.

(mhd)

Mengidap Penyakit Asma, Ahmad Dhani Tempati Kamar Bebas Asap Rokok

loading…

Ahmad Dhani. Foto: dok/SINDOnews/Isra Triansyah

JAKARTA – Setelah menjalani tes kesehatan, diketahui kalau Ahmad Dhani mengidap penyakit asma. Untuk itu Ahmad Dhani ditempatkan di sel yang bebas asap rokok.

Kepala Rutan Klas 1 Cipinang Oga Darmawan mengatakan, setibanya di Rutan Klas 1 Cipinang, pentolan grup Dewa 19 itu langsung diperiksa oleh dokter mengenai kondisi kesehatan. Ia menyatakan bahwa Dhani dalam kondisi sehat.

Meskipun begitu, Dhani akan dipisahkan dengan tahanan perokok. Hal itu lantaran Dhani disebut mengidap penyakit asma. (Baca: Ahmad Dhani Dipindahkan ke Lapas Cipinang)

Baca Juga:

“Ya itu sudah kita perhitungkan bahwa nanti menempati kamar satu kamar yang tidak perokok. Jadi karena beliau menderita penyakit asma, pasti kita taruh dengan teman-teman yang tidak merokok jadi bebas asap rokok lah,” tutur Oga di lokasi, Kamis (13/6/2019).

Berdasarkan informasi yang didapat, pihak keluarga akan menjenguk Ahmad Dhani di Rutan Klas1 Cipinang. Namun hingga siang hari ini, pihak keluarga juga belum nampak untuk menjenguk Dhani.

(ysw)

Malam Ini Jalan Sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi Akan Ditutup

loading…

Peta pengalihan arus lalu lintas di sekitar Gedung MK selama sidang sengketa Pilpres 2019. Foto/Istimewa

JAKARTA – Jelang sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 jalan sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) malam ini akan ditutup. Polisi juga sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk kelancaran pengendara.

“Dalam rangka PAM giat sidang PHPU di Gedung MK, akan ada jalan yang ditutup, yakni di sekitar Gedung MK,” ujar Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Muhammad Nasir pada wartawan, Kamis (13/6/2019).

Menurutnya, waktu penutupan jalan dan rekayasa lalin itu bakal dilakukan pada Kamis (13/6/2019) malam nanti, sekitar pukul 22.00 WIB atau situasional melihat perkembangan di lapangan. Adapun jalanan yang ditutup sebagi berikut.

Baca Juga:

1. Jalan Medan Merdeka Barat Sisi Timur dan Barat. Penempatan MCB Barrier di depan Museum Gajah.

2. Jalan Medan Merdeka Utara MCB Barrier di depan Kemendagri.

3. Jalan Veteran Raya samping Hotel Sriwijaya arah Harmoni.

4. Jalan Majapahit ujung TL Harmoni.

5. Jalan Abdul Muis arah utara di TL Jalan Tanah Abang.

6. Jalan Veteran Veteran 3 depan Bina Graha.

Sedangkan pengalihan arusnya di jalanan yang ditutup sebagai berikut.

1. Arus lalu lintas yang dari Jalan MH Thamrin akan menuju Jalan Medan Merdeka Barat dialihkan ke kiri
maupun kanan ke Jalan Kebon Sirih.

2. Arus lalu lintas dari Jalan Fachrudin menuju Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Abdul Muis dan arus lalin dari Jalan Abdul Muis menuju Jalan Budi Kemuliaan dialihkan ke Jalan Fachrudin.

3. Arus lalin yang dari Jalan Abdul Muis yang menuju
ke Jalan Museum diluruskan ke Jalan Majapahit atau
Jalan Fachrudin.

4. Arus lalin yang dari Jalan Hayam Wuruk
menuju Jalan Majapahit dialihkan ke Jalan Ir H
Juanda.

5. Arus lalin yang dari Jalan Veteran Raya menuju Jalan Majapahit dialihkan ke Jalan Suryo Pranoto maupun kanan ke Jalan Hayam Wuruk.

6. Arus lalin yang dari Jalan Veteran Raya menuju Jalan Veteran III diluruskan ke arah TL Harmoni.

7. Arus lalin dari Jalan Medan merdeka Timur menuju Jalan Medan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Perwira.

8. Arus lalin dari Jalan M Ridwan Rais menuju Jalan Medan Merdeka Selatan diluruskan ke Jalan Medan Merdeka Timur.

(mhd)

Tempati Blok Barito Rutan Cipinang, Sel Ahmad Dhani Berisi 11 Orang

loading…

Ahmad Dhani. Foto: dok/SINDOnews/Isra Triansyah

JAKARTA – Begitu tiba di Rumah Tahanan Cipinang Jakarta Timur, Ahmad Dhani langsung menempati sel di lantai tiga Blok Barito. Dalam sel tersebut, Ahmad Dhani harus berbagi tempat dengan 10 tahanan lainnya.

Kepala Rutan Klas 1 Cipinang Jakarta Oga Darmawan mengatakan, bahwa Ahmad Dhani Prasetyo telah diberikan tempat yang sesuai. “Agar nanti tidak bersinggungan dengan yang lain, jadi nanti kami sudah memutuskan tempat yang terbaik untuk beliau,” kata Oga di Rutan Cipinang, Kamis (13/6/2019). (Baca: Ahmad Dhani Tiba di Jakarta, Karutan Cipinang: Tak Ada Perlakukan Khusus)

Oga menambahkan, Dhani dimasukkan ke dalam kamar di blok Barito lantai 3, satu kamar isinya sekitar 11 orang. Ahmad Dhani sudah tidak mengikuti masa pengenalan lingkungan karena sudah pernah melakukannya beberapa waktu lalu. (Baca juga: Ahmad Dhani Dipindahkan ke Lapas Cipinang)

Baca Juga:

“Sudah tidak di penaling (Pengenalan Lingkungan) lagi karena pada waktu masuk pertama kali di Rutan Cipinang dulu kan sudah melaksanakan masa orientasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Oga menjelaskan sebelum dipinjam ke Surabaya, Dhani telah mengikuti Mapenaling (masa pengenalan lingkungan).

“Kurang lebih satu sampai dua minggu kemudian dipinjam oleh Surabaya dan sekarang hari ini kembali lagi ke Rutan Cipinang, nanti bisa menempati lagi kamar selnya,” tutupnya.

(ysw)

Ahmad Dhani Tiba di Jakarta, Karutan Cipinang: Tak Ada Perlakuan Khusus

loading…

Ahmad Dhani Prasetyo tiba di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (13/6/2019) pagi. Foto:dok/SINDOphoto.

JAKARTA – Setelah mendapat vonis satu tahun penjara dari Pengadilan Negeri Surabaya, Ahmad Dhani Prasetyo dibawa ke Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur. Begitu tiba di Rutan Cipinang, Ahmad Dhani mendapat perlakuan sama dengan penghuni lainnya.

Kepala Rutan (Karutan) Cipinang Oga Darmawan mengatakan, sudah menerima kedatangan Ahmad Dhani. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan berkas dan fisik. “Kami datangkan dokter untuk memeriksa kesehatannya,” kata Oga di Rutan Cipinang, Kamis (13/6/2019).

Oga melanjutkan bahwa kondisi ayah Al El Dul itu dalam keadaan sehat wal afiat. “Dalam keadaan sehat, masih dilakukan pemeriksaan dokter Rutan,” tambah Oga.

Baca Juga:

Ia menambahkan, untuk berkas- berkas perkara semua lengkap. “Ternyata yang bersangkutan di Surabaya kan menyatakan banding. Perkara di Jakarta masih dalam proses kasasi. Jadi kita menunggu proses tersebut sampai dengan inkrah,” tambahnya.

Meskipun Ahmad Dhani publik figur, Oga menegaskan tak ada perlakuan khusus dari suami Mulan Jameela itu. (Baca: Ahmad Dhani Divonis Setahun Penjara)

“Semua sama, karena kami kapasitas 1.100 sekarang Rutan Klas 1 Cipinang dihuni 4.326 orang. Otomatis malah kekurangan tempat jadi tidak perlakuan khusus, semua sama,” katanya.

(ysw)

Bocah 13 Tahun Ditemukan Tewas di Gorong-gorong Cilincing

loading…

JAKARTA – Bocah 13 tahun bernama Syarifudin ditemukan meninggal dunia di gorong-gorong wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Bocah itu diduga tenggelam di gorong-gorong tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, peristiwa itu terjadi di Kali Bambu Kuning, Cilincing, Jakarta Utara. Warga yang mengetahui kejadian itu langsung melaporkan ke polisi. Polisi tak merinci identitas korban meninggal itu, hanya saja kasusnya sedang ditangani oleh Polsek Cilincing.

“Menurut keterangan saksi, korban ditemukan di tempat kejadian perkara sudah dalam keadaan meninggal dengan posisi tengkurap di gorong-gorong,” ujarnya pada wartawan, Kamis (13/6/2019).

Baca Juga:

Dia menambahkan, sebanyak dua orang saksi sudah diperiksa terkait penemuan mayat itu. Polisi menduga korban kehabisan napas saat tenggelam sehingga korban meninggal dunia.

“Diduga korban meninggal dunia karena tenggelam. Selanjutnya korban dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan,” kata Argo.

(mhd)

Pecah Ban, Bus Mekar Prima Terbakar di Tol Jelambar

loading…

Bus Mekar Prima dengan nomor polisi A 7542 ZM terbakar di Jalan Tol Jelambar arah Jakarta, Kamis (13/6/2019). Foto/Helmi Syarif/SINDOnews

JAKARTA – Bus Mekar Prima dengan nomor polisi A 7542 ZM terbakar di Jalan Tol Jelambar arah Jakarta, Kamis (13/6/2019). Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu, namun akibat kejadian tersebut terjadi kemacetan sepanjang 2 Km.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Muhammad Nasir mengatakan, insiden tersenut terjadi sekitar pukul 06.30 WIB di Tol Jelambat KM 03.600 A.

“Sopirnya bernama Mujiono warga Cilacap, sopir dan penumpangnya berhasil selamat,” kata Nasir di Jakarta.

Pecah Ban, Bus Mekar Prima Terbakar di Tol Jelambar

Terbakarnya bus bermula ketika kendaaraan dari arah Kamal menuju Kalideres mengalami pecah ban depan bagian kanan. Karena adanya gesekan dengan aspal maka menimbulkan percikan api hingga menyebabkan bus terbakar.

Baca Juga:

“Jadi sopir dan kernet tidak sempat memadamkan api hingga akhirnya membesar,” tuturnya.

Sempat diturunkan dua unit mobil pemadam. Sekitar 30 menit api yang membakar bus sudah bisa dipadamkan.

“Kendaraan tersebut kita bawa langsung ke unit laka Polres Jakarta Barat,” tukasnya.

(mhd)

Mobilitas Warga Tangerang Dimudahkan dengan Jabodetabek Airport

loading…

Mobilitas Warga Tangerang Dimudahkan dengan Jabodetabek Airport. (Koran SINDO. Susilo).

TANGERANG – Mobilitas warga Tangerang semakin dimudahkan dengan beroperasinya Jabodetabek Airport (JA) Connexion rute Summarecon Serpong-Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Jabodetabek Residence (JR) Connexion rute Summarecon Serpong-Stasiun MRT Lebak Bulus.

Selama uji coba sebanyak empat bus JA Connexion akan melayani trayek Scientia Square Park Summarecon Serpong menuju Bandara Soetta. Rute yang dilintasi dari Scientia Square Park ke Jalan Scientia Boulevard dan Boulevard Gading Serpong lalu Jalan Raya Kelapa Gading menuju Jalan Raya Serpong lewat Jalan Jalur Sutera BSD.

Kemudian, bus masuk jalan tol melalui Gerbang Tol Kunciran 2 menuju tol Lingkar Luar Barat lalu tol Sedyatmo dengan tujuan akhir Bandara Soetta. Bus ini beroperasi mulai pukul 05.00 – 20.00 WIB dan untuk trayek Bandara-Scientia Square Park dari pukul 06.15-21.15 WIB.

Baca Juga:

”Untuk tarif promo bus JA Connexion trayek Scientia Square Park dari dan ke Bandara Soetta sebesar Rp30.000 dari tarif normal Rp35.000,” ujar Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono saat peluncuran JA Connexion dan JR Connexion di Summarecon Serpong, Tangerang, kemarin.

Untuk JR Connexion selama uji coba ada enam bus yang disiapkan. Bus ini beroperasi mulai pukul 05.45-08.30 WIB dan pukul 17.00-20.15 WIB. Tarif bus ini selama masa promo sebesar Rp10.000 dari harga normal Rp15.000. Pengoperasian akses baru bus ini juga sebagai pengumpan moda transportasi massal mass rapid transit (MRT) menuju Stasiun Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Layanan JR Connexion dilengkapi berbagai fasilitas WiFi gratis dan pengisian daya gadget, serta fitur reclining seat. ”JA dan JR Connexion diharapkan mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan layanan angkutan umum massal dari permukiman baik dari dan menuju Bandara (Soetta) maupun langsung ke pusat-pusat perekonomian,” kata Bambang.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menyambut baik kehadiran moda transportasi massal dari dan ke Bandara Soetta maupun Stasiun MRT Lebak Bulus. ”Adanya layanan JA dan JR Connexion dapat membuat masyarakat mau meninggalkan kendaraan pribadinya dalam bepergian dan mulai beralih ke angkutan umum massal,” ucapnya.

Executive Director Summarecon Serpong Magdalena Juliati mengatakan, layanan JA dan JR Connexion sangat membantu perkembangan Summarecon Serpong sebagai pusat perekonomian.

”Kolaborasi Summarecon dengan Perum PPD kali ini untuk mendukung program pemerintah dalam mengurangi kemacetan sekaligus memudahkan mobilitas war ga yang ingin ke Jakarta atau menuju Bandara,” ungkapnya.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi di Summarecon Serpong saat ini cukup pesat. Berbagai aktivitas sehari-hari war ga juga cukup lengkap di wilayah Tangerang ini.

Itu tampak dari kehadiran berbagai sarana prasarana mumpuni bagi warga seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, pusat bisnis, sarana olahraga bertaraf internasional, sarana edukasi, serta akses transportasi yang mudah dijangkau lewat jalan tol.

Sebelumnya Kepala Subdirektorat Angkutan Transportasi Jabodetabek BPTJ Solihin Purwantara mengatakan, moda transportasi di kawasan Jabodetabek harus saling terintegrasi.”Saat ini angkutan umum terintegrasi menghubungkan satu kota ke kota lainnya di wilayah Jabodetabek masih berjalan masing-masing. Misalnya bus jurusan Bogor-Kalideres atau Bogor-Bekasi,” ucapnya beberapa waktu lalu.Ke depan angkutan dari terminal ke stasiun maupun sebaliknya akan lebih mudah. Maka itu, harus dipadukan supaya masyarakat bisa melakukan perjalanan menggunakan transportasi massal secara terintegrasi.
Nanti seluruh angkutan perkotaan akan terhubung dengan bus Transjabodetabek. Untuk makin memudahkan masyarakat jadwal dan alat pembayaran juga dibuat terintegrasi. (Hasan Kurniawan)

(nfl)

Asyik Makan Bubur, Bayu Dibacok Orang Tak Dikenal di Warkop

loading…

JAKARTA – Seorang pria bernama Bayu Setiaji (26) menjadi korban perampokan di kawasan Jalan Raya Cimuning, Bekasi, Jawa Barat. Tidak hanya merampok, pelaku juga membacok korbannya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Selasa, 11 Juni 2019, saat itu korban tengah makan di warung bubur sambil bermain handphone. Mendadak, orang tak dikenal medatanginya.

“Tiba-tiba datang pelaku mengambil handphone milik korban dari arah belakang,” ujar Argo pada wartawan, Kamis (13/6/2019).

Menurutnya, kejadian itu terjadi di warung kopi (Warkop), Jalan Raya Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Saat itu, pelaku yang berjumlah lebih dari satu orang mencoba mengambil paksa handphone korban.

Baca Juga:

Bahkan, tambahnya, pelaku melumpuhkan korban dengan senjata tajam dan kabur begitu saja usai merampas harta korbannya. Polisi saat ini tengah mendalami kasus itu dan memburu pelaku.

“Teman pelaku memukul korban dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit. Akibatnya, korban mengalami luka pada bagian kepala belakang (dijahit sebanyak) empat jahitan,” kata Argo.

(mhd)

Antusias Pengunjung di Hari Raya, Lapas Cibinong Siapkan Gerobak Pintar

loading…

Anak-anak keluarga narapidana membaca dan menggambar mewarnai di Gerobak Pincat Lapas Cibinong. Foto/Istimewa

JAKARTA – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Cibinong memberikan kesempatan bagi keluarga narapidana untuk mengunjungi sanak keluarganya pada Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah. Bahkan, tercatat selama empat hari pengunjung terbanyak terjadi pada H+2 Lebaran.

“H+2 Lebaran itu pengunjung mencapai 2.068 orang, Lebaran pertama 1.471 orang, sedangkan Lebaran ketiga 726 orang, hari keempat 1.402 orang,” kata Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong Anak Agung Gde Krisna kepada SINDOnews, Kamis (13/6/2019).

Dia juga mengatakan, keluarga narapidana yang saat itu membawa anak-anak diberikan sejumlah wahana bermain dan belajar. Hal itu dilakukan agar anak-anak tidak bosan.

“Kita siapkan Gerobak Pintar untuk anak-anak pengunjung membaca dan mewarnai. Itu dilakukan sebagai perhatian terhadap anak-anak dan memberikan edukasi kepada anak-anak untuk giat belajar,” kata Agung.

Antusias Pengunjung di Hari Raya, Lapas Cibinong Siapkan Gerobak Pintar

Gerobak Pintar itu juga, kata dia, tidak hanya disiapkan buku untuk anak-anak tapi juga buku umum lainnya untuk narapidana.

“Gerobak Pintar berfungsi sebagai sarana bagi warga binaan untuk menambah ilmu pengetahuan umum maupun agama dengan membaca buku yang telah disediakan. Bahkan, warga binaan juga bisa meminjam buku tersebut,” tambah Agung.

Antusias Pengunjung di Hari Raya, Lapas Cibinong Siapkan Gerobak Pintar

Tidak hanya itu, kata dia, keluarga narapidana juga bisa mengetahui kapan anggota keluarganya bisa bebasa dari Lapas di Saung Kahiji. “Saung Kahiji, keluarga bisa melihat tanggal bebas WBP melalui aplikasi online seft service SDP,” kata Agung.

(mhd)

JIExpo Minta Insiden Komidi Putar PRJ Ambruk Tak Dibesar-besarkan

loading…

Marketing Director PT JIExpo Ralph Scheunemann (ketiga dari kiri). Foto/Dok/Okezone

JAKARTA – Marketing Director PT JIExpo Ralph Scheunemann meminta masyarakat tidak membesar-besarkan tragedi ambruknya komidi putar di arena Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau kini dikenal Jakarta Fair Kemayoran (JFK), Kemayoran, Jakarta Pusat.

“Kita mengimbau kepada publik juga agar tidak perlu membesar-besarkan hal ini dan menyebutkan hal yang tidak benar terkait wahana permainan tersebut,” kata Ralph dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/6/2019).

Dia memastikan, saat ini komidi putar yang sempat ambruk itu sudah bisa digunakan kembali. Karena, sehari setelah kejadian komisi putar langsung diperbaiki dan dicek ulang.

Baca Juga:

“Wahana permainan ini bukan dari JIExpo, jadi Pak Welly Wijaya adalah customer kita yang menjalankan vendor wahana tersebut cuma kita dari management sebagai pengelola kita mengawasi,” ujarnya.

“Kejadian ini merupakan pelajaran buat kita, kedepannya kita akan sangat berhati-hati dan lebih meningkatkan sisi keamanan bagi para pengunjung. Setiap event Jakarta Fair saya selalu berbicara yang paling utama bagi pengujung adalah keamanan dan kenyamanan, itu yang berusaha kita tingkatkan,” sambung Ralph.

Dia juga mengatakan, penyebab ambruknya komidi putar itu lantaran mesin wahana permainan itu mati. (Baca juga: Komidi Putar PRJ Ambruk, JIExpo Sebut Korban Hanya Luka Ringan)

“Kronologis kejadian tersebut adalah mesin wahana permainan tersebut mati mendadak yang mengakibatkan putarannya tidak stabil dan mengenai pagar pembatas wahana. Hal tersebut yang menyebabkan wahana menjadi miring,” kata Ralph.

(mhd)

Pengelola Komidi Putar PRJ: Kita Tanggung Jawab Biaya Berobat Korban

loading…

Wahana komidi putar di arena Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran, Jakarta Pusat, tiba-tiba ambruk pada Senin (10/6/2019). Foto/Istimewa

JAKARTA – Pengelola Wahana Permainan Komidi Putar, Welly Wijaya mengatakan, komidi putar di arena Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau kini dikenal Jakarta Fair Kemayoran (JFK) beroperasi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun, kata dia, insiden ambruknya komidi putar dan melukai empat penumpangnya di luar dugaan.

“Namun kejadian ini di luar dugaan kita. Namun kami sudah koordinasi dengan tim safety dan wahana tersebut sudah diuji coba kelayakannya. Dan keesokan harinya pasca kejadian tersebut langsung kita operasikan kembali dan kita udah perkuat semua dan sekarang kita lebih ekstra hati-hati,” kata Welly di Jakarta, Kamis (13/6/2019).

Dia juga memastikan, komidi putar sudah mulai dioperasikan kembali. Dia menambahkan, empat korban luka-luka akibat ambruknya wahana bermain itu sudah ditangani dan sudah pulang ke rumah masing-masing.

Baca Juga:

“Untuk para korban yang mengalami luka tersebut, kita sudah langsung tangani mereka, kita juga bertanggung jawab untuk semua biaya perawatan korban,” tuturnya.

Sekadar diketahui, komidi putar yang berada di arena JFK ambruk pada Senin 10 Juni 2019. Akibat kejadian itu, empat orang penumpangnya mengalami luka-luka. (Baca juga: JIExpo Minta Insiden Komidi Putar PRJ Ambruk Tak Dibesar-besarkan)

(mhd)

Komidi Putar PRJ Ambruk, JIExpo Minta Masyarakat Tak Membesar-besarkan

loading…

Marketing Director PT JIExpo Ralph Scheunemann (ketiga dari kiri). Foto/Dok/Okezone

JAKARTA – Marketing Director PT JIExpo Ralph Scheunemann meminta masyarakat tidak membesar-besarkan tragedi ambruknya komidi putar di arena Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau kini dikenal Jakarta Fair Kemayoran (JFK), Kemayoran, Jakarta Pusat.

“Kita mengimbau kepada publik juga agar tidak perlu membesar-besarkan hal ini dan menyebutkan hal yang tidak benar terkait wahana permainan tersebut,” kata Ralph dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/6/2019).

Dia memastikan, saat ini komidi putar yang sempat ambruk itu sudah bisa digunakan kembali. Karena, sehari setelah kejadian komisi putar langsung diperbaiki dan dicek ulang.

Baca Juga:

“Wahana permainan ini bukan dari JIExpo, jadi Pak Welly Wijaya adalah customer kita yang menjalankan vendor wahana tersebut cuma kita dari management sebagai pengelola kita mengawasi,” ujarnya.

“Kejadian ini merupakan pelajaran buat kita, kedepannya kita akan sangat berhati-hati dan lebih meningkatkan sisi keamanan bagi para pengunjung. Setiap event Jakarta Fair saya selalu berbicara yang paling utama bagi pengujung adalah keamanan dan kenyamanan, itu yang berusaha kita tingkatkan,” sambung Ralph.

Dia juga mengatakan, penyebab ambruknya komidi putar itu lantaran mesin wahana permainan itu mati. (Baca juga: Komidi Putar PRJ Ambruk, JIExpo Sebut Korban Hanya Luka Ringan)

“Kronologis kejadian tersebut adalah mesin wahana permainan tersebut mati mendadak yang mengakibatkan putarannya tidak stabil dan mengenai pagar pembatas wahana. Hal tersebut yang menyebabkan wahana menjadi miring,” kata Ralph.

(mhd)

Komidi Putar PRJ Ambruk, JIExpo Sebut Korban Hanya Luka Ringan

loading…

JAKARTA – Marketing Director PT JIExpo Ralph Scheunemann mengatakan, ambruknya wahana komidi putar di arena Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin 10 Juni 2019 malam tidak memakan korban jiwa.

Dia juga mengatakan, video yang sempat viral di jejaring sosial media hingga dengan cepat beredar luas tidak semuanya benar. Karena, tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. (Baca juga: Komidi Putar di PRJ Ambruk Diduga Akibat Mesin Mendadak Mati)

“Kejadian tersebut kurang lebih jam 8 malam dan itu terjadi di wahana permainan pontang panting. Pertama yang saya jelaskan terkait hal tersebut yaitu tidak ada korban jiwa, jadi isu yang beredar di luar itu tidak benar,” kata Ralph lewat keterangan tertulisnya, Kamis (13/6/2019).

Baca Juga:

Dia mengatakan, empat korban akibat ambruknya komisi putar itu hanya mengalami luka ringan dan sudah ditangani oleh petugas P3K.

“Hal yang terpenting adalah saat itu juga kita langsung mengambil tindakan cepat kepada korban yang mengalami luka ringan untuk langsung kita lakukan tindakan pertama, perawatan P3K dan hasilnya semua korban hanya mengalami luka ringan. Tidak ada yang patah, apalagi ada yang menyebutkan terdapat korban jiwa dan lain-lain itu semuanya tidak ada dan tidak benar,” tegasnya.

Sebelumnya di media sosial beredar video pasca-ambruknya wahana komidi putar di arena PRJ Kemayoran, Jakarta Pusat. Perekam mengatakan bahwa peristiwa nahas itu terjadi saat wahana tersebut sedang beroperasi. (Baca juga: Komidi Putar di PRJ Ambruk, Polisi Sebut Besi Pengangkat Tak Kuat)

(mhd)

Pagi Hari Ini Cuaca Jakarta Cerah

loading…

Cuaca di seluruh wilayah Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta pada Rabu (13/6/2018), pagi cerah. DOK/SINDOnews

JAKARTA – Cuaca di seluruh wilayah Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta pada Rabu (13/6/2018), pagi diprediksi cerah. Sejumlah wilayah di seperti Kota Tangerang dan Bekasi juga diperkirakan cerah berawan

Sedangkan pada siang hingga sore Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam situs resminya www.bmkg.go.id cuaca di Jakarta diperkirakan cerah berawan. Temperatur seluruh wilayah Jakarta rata-rata 24-34 derajat celcius dengan kelembapan 55-90%.

Cuaca wilayah Kota Tangerang dan Tiga Raksa (Kabupaten Tangerang) sepanjang hari cerah berawan. Temperatur rata-rata 23-34 derajat celcius dengan kelembapan 55-85%.

Baca Juga:

Sementara untuk wilayah Bekasi, Kota Depok, Cibinong (Kabupaten Bogor), dan Kota Bogor diperkirakan cuaca cerah berawan. Temperatur rata-rata 22-34 derajat celcius dan kelembapan 50-95%.

(wib)

DPRD DKI Anggap LRT Velodrome – Kelapa Gading Merupakan Proyek Gagal

loading…

LRT rute Kelapa Gading-Velodrome saat melakukan uji coba operasional. Foto: dok/SINDOphoto

JAKARTA – DPRD DKI Jakarta menilai moda transportasi massal berbasis rel ringan atau Light Rail Transit (LRT) adalah proyek gagal. DKI disarankan melaporkan penggunaan Anggaran LRT kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik mengatakan, bahwa ujicoba publik LRT Velodrome-Kelapa Gading dengan jarak 5,8 kilometer itu hanyalah objek wisata seperti yang ada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Sebab, kata dia, LRT adalah proyek gagal.

“Ada tiga kegagalan, pertama, gagal waktu; kedua gagal fungsi; Ketiga gagal egisien anggaran,” kata Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/6/2019). (Baca: LRT Velodrome-Kelapa Gading Dijadwalkan Beroperasi Setelah Lebaran)

Baca Juga:

Taufik menjelaskan, LRT gagal lantaran waktu pembangunan LRT bertujuan untuk kepentingan Asian Games dan sudah hampir berjalan sekitar satu tahun, LRT belum juga memiliki izin operasional. (Baca: 5.000 Orang Daftar Online Uji Publik LRT Jakarta)

Kemudian gagal fungsi, kata Taufik, dulu fungsinya buat transportasi atlet saat Asian Games, nyatanya tidak terjadi. Sementara apabila fungsinya untuk urai kemacetan, Dia menilai tidak mungkin dengan jarak 5,6 kilometer mampu berfungsi mengurangi kemacetan. (Baca juga:

“Ketiga gagal efisiensi, biayanya Rp5,8 triliun untuk 5,6km. Jadi Rp1,1 triliun per km. saya menyarankan kepada Pemprov DKI atau TGUPP laporin lah ke KPK bahwa ini proyek gagal,” ungkapnya.

(ysw)

Bupati Bogor Akan Kembangkan Sektor Pariwisata dan Transportasi Publik

loading…

Bupati Bogor Ade Yasin. Foto/Istimewa

BOGOR – Bupati Bogor Ade Yasin menyatakan dalam dua tahun kedepan sektor ekonomi di bidang pariwisata dan transportasi publik di wilayahnya harus segera berkembang. Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembina Upacara Peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) Ke-537 di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (12/6/2019).

Menurutnya, dalam momen ini pihaknya ingin menyampaikan sejumlah capaian dan apa saja yang harus dilakukan, diantaranya tentang pentingnya berbagai pembangunan sektor publik untuk kebutuhan masyarakat harus diwujudkan.

“Dalam dua tahun ke depan, Insyaallah Kabupaten Bogor akan membuka kesempatan dan menjamin kebutuhan masyarakat usia sekolah untuk bersekolah, menjamin pelayanan kesehatan masyarakat, dan pengembangan sektor ekonomi lewat pengembangan basis tourism (pariwisata), membuka lapangan pekerjaan, mempersiapkan transportasi publik, membangun ruang publik, dan pembangunan ruas jalan untuk melancarkan roda perekonomian,” terangnya.

Baca Juga:

Pihaknya optimis, pembangunan Kabupaten Bogor akan berjalan sukses sambil menyesuaikan dengan segala pemberdayaan potensi yang ada.

“Pembangunan Kabupaten Bogor harus dilakukan dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik terutama terkait dengan pertumbuhan penduduk, menurunkan angka kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Saya percaya sepenuhnya dengan seluruh potensi yang kita miliki, kita akan mampu mewujudkan Kabupaten Bogor yang jauh lebih baik,” jelasnya.

Tak hanya itu, pihaknya mengklaim dibawah kepemimpinannya, Kabupaten Bogor saat ini telah meraih pencapaian yang baik dalam sektor ekonomi. “Kabupaten Bogor sukses meraih pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2 persen, dan angka kemiskinan menurun 7,4 persen,” terangnya.

Ia juga menambahkan, Kabupaten Bogor harus tetap berbenah menjadi wilayah yang lebih baik dalam berbagai sektor.

“Dalam hal ini Kabupaten Bogor terus berupaya memajukan Kabupaten Bogor dalam Visi mewujudkan Kabupaten Bogor yang maju, damai, dan tentram. Maju mengarah pada pembangunan yang lebih baik, damai menuju pada Kabupaten Bogor yang bisa menjadi tempat dan hunian yang nyaman untuk beraktivitas, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama,” terangnya.

Tak lupa, pihaknya juga mengajak aparat sipil negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemkab untuk tetap fokus memberdayakan kehidupan masyarakat Kabupaten Bogor.

“Dan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk membunyikan segala program dan ancang-ancang dengan semangat dan tujuan agar masyarakat Kabupaten Bogor menjadi cerdas, sehat, dan maju,” jelasnya.

Tak hanya itu, dalam setiap kesempatan pihaknya juga selalu mengajak masyarakat untuk selalu mendukung segala upaya yang dilakukan oleh Pemkab Bogor.

“Mari kita sepenuhnya mendukung segala program ancang-ancang untuk pembangunan Kabupaten Bogor berdasakan prinsip dari kita, oleh kita, dan untuk kita, dengan bersinergi, bekerja keras, dan bekerja cerdas,” pungkasnya.

Pelaksanaan Upacara pada hari ini merupakan bagian dari serangkaian acara peringatan hari jadi Bogor ke-537. Usai upacara akan dilanjutkan penyerahan Penghargaan Tegar Beriman Awards 2019, dan kemudian akan digelar Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor.

(ysw)

Terima Masukan Soal Program Mudik Gratis, Anies Akan Lakukan Perbaikan

loading…

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto/Okezone

JAKARTA – Sukses menyelengarakan Program Mudik Gratis 2019, Pemprov DKI pastikan akan melanjutkan dan memperluas cakupan program tersebut. Hal itu ditegaskan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat menerima 43 warga perwakilan program mudik di Balairung, Balai Kota Jakarta.

Anies menegaskan akan melanjutkan dan memperluas cakupan dari Program Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta agar dapat semakin memberikan pelayanan terbaik bagi warga Jakarta yang ingin pulang ke kampung halaman pada momen lebaran.

Dalam suasana kekeluargaan, Anies mendengarkan langsung berbagai respons dan tanggapan positif atas penyelenggaraan program ini.

Baca Juga:

“Pengalaman mudik yang kemarin, Ibu/Bapak bisa ceritakan kepada yang lain. Insya Allah tahun depan kita akan teruskan. Dan kita berharap nantinya kita bisa perluas, sehingga lebih banyak lagi yang bisa memanfaatkan,” kata Anies di Balai Kota DKI, Rabu (12/6/2019).

Anies menjelaskan, program mudik yang dikerjakan itu bersifat dua arah, yaitu untuk mudik ke kampung dan dari kampung kembali ke Jakarta. Banyak yang mengira hanya satu arah, padahal dua arah. Kedepan, apabila ingin mendaftar, bisa langsung dua kali, bolak-balik.

Kemudian, Anies turut menerima sejumlah kritik yang membangun maupun saran dalam penyelenggaraan Mudik Gratis 2019, agar kegiatan yang sama di tahun berikutnya dapat berjalan lebih baik lagi. Beberapa masukan yang dicatat, antara lain penyediaan makanan ringan dan takjil untuk buka puasa, kaos program Mudik Gratis, juga disediakan toilet di dalam bus.

“Jadi, saya berterima kasih Ibu/Bapak menyempatkan untuk mampir ke Balai Kota. Salam hangat untuk keluarga semua. Dan insya Allah tahun depan kita bertemu lagi, diberikan umur panjang. Kita bisa sama-sama nantinya kita menyiapkan fasilitasnya, Bapak/Ibu juga daftar dan ikuti prosesnya. Biar mudiknya nanti bisa lebih nyaman,” jelasnya.

Salah satu pemudik, Bambang Heriyanto, bercerita tentang perjalanan mudik ke Jombang bersama istri dan keempat anaknya. Ia menuturkan, penyelenggaraan mudik gratis ini sangat mempermudah warga Jakarta untuk bersilaturahmi ke rumah orang tua di kampung halaman.

“Namanya mau menengok orang tua di kampung, tapi tidak pegang duit, saya sempat memutuskan tidak pulang. Ada mudik gratis dari Pemprov DKI, pagi-pagi jam 06.30 WIB saya sudah sampai di Sudin Perhubungan di daerah Cawang. Sangat luar biasa buat saya mudik tahun ini, buat saya dan keluarga,” ungkapnya.

Cerita lain diungkapkan Tukimin, yang selama tiga tahun terakhir belum berkesempatan untuk melakukan perjalanan mudik. Ia mendapatkan informasi Program Mudik Gratis dari Pemprov DKI Jakarta dan merasa terlayani dengan baik sejak keberangkatan hingga sampai ke kampung halaman.

“Belum pernah ikut mudik sama sekali. Sekeluarga masing-masing bawa baju dua-dua. Ternyata di Monas pelayanan prima, tidak seperti yang dibayangkan seperti di terminal-terminal yang lain. Ada petunjuknya dari petugas dan dipermudah. Kita tidak dipungut biaya, duit yang seharusnya buat ongkos bisa dipakai buat berbagi untuk sanak saudara,” ujar Tukimin.

Perlu diketahui, Pemprov DKI Jakarta memfasilitasi kegiatan mudik gratis bagi warga Jakarta dengan mengerahkan 594 armada bus yang terdiri atas 372 armada bus saat mudik dan 222 armada bus saat balik. Setiap armada bus memiliki kapasitas maksimal 54 orang yang kemudian akan mengantar penumpang ke 10 kota tujuan, yaitu Ciamis, Kuningan, Tegal, Pekalongan, Semarang, Kebumen, Solo, Wonogiri, Yogyakarta, dan Jombang.

Total anggaran untuk Program Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta mencapai 14 Miliar rupiah, yang diperuntukkan bagi penyewaan bus dua kali perjalanan, penyewaan 62 truk pengangkut motor peserta mudik, pembayaran pajak, sistem pengawasan, pelaksanaan, dan pengelolaan acara.

(ysw)

PPD Buka Akses Baru JA dan JR Connexion di Scientia Square Park Summarecon

loading…

Kepala BPTJ Bambang Prihartono saat meresmikan pembukaan akses baru bus menuju dan ke Bandara Soetta serta sebagai pengumpan penumpang Moda Raya Terpadu (MRT) ke Stasiun Lebak Bulus, Rabu (12/6/2019). Foto/SINDOnews/Hasan Kurniawan

TANGERANG SELATAN – Akses transportasi darat dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten, semakin mudah dengan adanya komitmen layanan transportasi bus. Hal itu ditandai dengan dibukanya akses baru bus Jabodetabek Airport (JA) Connexion dan Jabodetabek Residence (JR) Connexion, dari dan ke ke Bandara Soetta oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) di wilayah Tangerang.

Menurut Kepala BPTJ Bambang Prihartono, pembukaan akses baru bus ini juga sebagai pengumpan penumpang Moda Raya Terpadu (MRT) ke Stasiun Lebak Bulus.

“Jadi, JA Connexion yang melayani trayek Scientia Square Park Summarecon Serpong menuju Bandara Soetta, dan JR Connexion untuk trayek Scientia Square Park ke Stasiun MRT Lebak Bulus,” katanya, di Serpong, Tangerang Selatan, Rabu (12/6/2019).

Baca Juga:

Sebagai uji coba, sedikitnya akan ada empat bus JA Connexion yang akan melayani trayek Scientia Square Park menuju Bandara Soetta dan melintasi wilayah Tangerang.

Adapun rute yang aka dilewati dari Scientia Square Park ke Jalan Scientia Boulevard dan Boulevard Gading Serpong. Lalu ke Jalan Raya Kelapa Gading, ke Jalan Raya Serpong, dan lewat Jalan Jalur Sutera BSD.

Kemudian, bus akan masuk jalan tol dengan masuk melalui gerbang Tol Kunciran 2 dan melewati Tol Jakarta-Bogor, masuk ke Tol Lingkar Luar Barat dan Tol Sedyatmo dengan tujuan akhirnya ke Bandara Soetta.

Layanan bus ini beroperasi mulai pukul 05.00 hingga pukul 20.00 WIB. Sementara untuk trayek sebaliknya, yakni Bandara Soekarno Hatta-Scientia Square Park akan mulai beroperasi pukul 06.15-21.15 WIB.

“Untuk harga promo tarif bus JA Connexion trayek Scientia Square Park dari dan ke Bandara Soetta sebesar Rp30.000, dari tarif normal sebesar Rp35.000,” jelas Bambang.

Sedangkan untuk JR Connexion, dalam uji coba ini sedikitnya ada enam bus yang akan disiapkan. Bus ini akan beroperasi mulai pagi, pukul 05.45-08.30 WIB dan sore pukul 17.00-20.15 WIB dengan waktu 30 menit.

Tarif bus ini juga sedang promo sebesar Rp10 ribu, dari harga normalnya Rp15 ribu. Layanan bus ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas wi-fi gratis, dan pengisian daya untuk gawai, dan fitur reclining seat.

“JA dan JR Connexion ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan layanan angkutan umum massal dari pemukiman. Baik dari dan menuju bandara, maupun langsung ke pusat-pusat perekonomian,” sambungnya.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar yang juga hadir dalam peresmian uji coba JA dan JR Connexion itu mengaku, dirinya sangat menyambut baik kehadiran moda transportasi dari dan ke Bandara Soetta itu.

“Semoga dengan adanya layanan JA dan JR Connexion ini dapat membuat masyarakat mau meninggalkan kendaraan pribadinya dalam bepergian, dan mulai beralih ke angkutan umum massal,” jelas Ahmed Zaki.

Terpisah, Executive Direktur Summarecon Serpong Magdalena Juliati mengatakan, layanan JA dan JR Connexion ini sangat membantu perkembangan Summarecon Serpong sebagai pusat perekonomian.

“Kolaborasi Summarecon dengan Perum PPD kali ini diperuntukan untuk mendukung program pemerintah dalam mengurangi kemacetan, sekaligus memudahkan mobilitas warga yang ingin ke Jakarta atau menuju bandara,” sambung Magdalena.

Dijelaskan dia, pertumbuhan ekonomi di Summarecon Serpong saat ini cukup pesat. Berbagai aktivitas sehari-hari warga juga cukup lengkap di wilayah Tangerang ini.

Hal itu nampak dari hadirnya berbagai sarana mumpuni bagi warga Summarecon Serpong, seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, pusat bisnis, sarana olahraga bertaraf internasional, sarana edukasi, dan akses transportasi yang mudah dijangkau jalan tol.

(ysw)

Terima Masukkan Soal Program Mudik Gratis, Anies Akan Lakukan Perbaikan

loading…

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto/Okezone

JAKARTA – Sukses menyelengarakan Program Mudik Gratis 2019, Pemprov DKI pastikan akan melanjutkan dan memperluas cakupan program tersebut. Hal itu ditegaskan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat menerima 43 warga perwakilan program mudik di Balairung, Balai Kota Jakarta.

Anies menegaskan akan melanjutkan dan memperluas cakupan dari Program Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta agar dapat semakin memberikan pelayanan terbaik bagi warga Jakarta yang ingin pulang ke kampung halaman pada momen lebaran.

Dalam suasana kekeluargaan, Anies mendengarkan langsung berbagai respons dan tanggapan positif atas penyelenggaraan program ini.

Baca Juga:

“Pengalaman mudik yang kemarin, Ibu/Bapak bisa ceritakan kepada yang lain. Insya Allah tahun depan kita akan teruskan. Dan kita berharap nantinya kita bisa perluas, sehingga lebih banyak lagi yang bisa memanfaatkan,” kata Anies di Balai Kota DKI, Rabu (12/6/2019).

Anies menjelaskan, program mudik yang dikerjakan itu bersifat dua arah, yaitu untuk mudik ke kampung dan dari kampung kembali ke Jakarta. Banyak yang mengira hanya satu arah, padahal dua arah. Kedepan, apabila ingin mendaftar, bisa langsung dua kali, bolak-balik.

Kemudian, Anies turut menerima sejumlah kritik yang membangun maupun saran dalam penyelenggaraan Mudik Gratis 2019, agar kegiatan yang sama di tahun berikutnya dapat berjalan lebih baik lagi. Beberapa masukan yang dicatat, antara lain penyediaan makanan ringan dan takjil untuk buka puasa, kaos program Mudik Gratis, juga disediakan toilet di dalam bus.

“Jadi, saya berterima kasih Ibu/Bapak menyempatkan untuk mampir ke Balai Kota. Salam hangat untuk keluarga semua. Dan insya Allah tahun depan kita bertemu lagi, diberikan umur panjang. Kita bisa sama-sama nantinya kita menyiapkan fasilitasnya, Bapak/Ibu juga daftar dan ikuti prosesnya. Biar mudiknya nanti bisa lebih nyaman,” jelasnya.

Salah satu pemudik, Bambang Heriyanto, bercerita tentang perjalanan mudik ke Jombang bersama istri dan keempat anaknya. Ia menuturkan, penyelenggaraan mudik gratis ini sangat mempermudah warga Jakarta untuk bersilaturahmi ke rumah orang tua di kampung halaman.

“Namanya mau menengok orang tua di kampung, tapi tidak pegang duit, saya sempat memutuskan tidak pulang. Ada mudik gratis dari Pemprov DKI, pagi-pagi jam 06.30 WIB saya sudah sampai di Sudin Perhubungan di daerah Cawang. Sangat luar biasa buat saya mudik tahun ini, buat saya dan keluarga,” ungkapnya.

Cerita lain diungkapkan Tukimin, yang selama tiga tahun terakhir belum berkesempatan untuk melakukan perjalanan mudik. Ia mendapatkan informasi Program Mudik Gratis dari Pemprov DKI Jakarta dan merasa terlayani dengan baik sejak keberangkatan hingga sampai ke kampung halaman.

“Belum pernah ikut mudik sama sekali. Sekeluarga masing-masing bawa baju dua-dua. Ternyata di Monas pelayanan prima, tidak seperti yang dibayangkan seperti di terminal-terminal yang lain. Ada petunjuknya dari petugas dan dipermudah. Kita tidak dipungut biaya, duit yang seharusnya buat ongkos bisa dipakai buat berbagi untuk sanak saudara,” ujar Tukimin.

Perlu diketahui, Pemprov DKI Jakarta memfasilitasi kegiatan mudik gratis bagi warga Jakarta dengan mengerahkan 594 armada bus yang terdiri atas 372 armada bus saat mudik dan 222 armada bus saat balik. Setiap armada bus memiliki kapasitas maksimal 54 orang yang kemudian akan mengantar penumpang ke 10 kota tujuan, yaitu Ciamis, Kuningan, Tegal, Pekalongan, Semarang, Kebumen, Solo, Wonogiri, Yogyakarta, dan Jombang.

Total anggaran untuk Program Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta mencapai 14 Miliar rupiah, yang diperuntukkan bagi penyewaan bus dua kali perjalanan, penyewaan 62 truk pengangkut motor peserta mudik, pembayaran pajak, sistem pengawasan, pelaksanaan, dan pengelolaan acara.

(ysw)

Kurangi Sampah dari Sumbernya, Pemkot Jakbar Bagikan Gerobak Motor

loading…

Wali Kota Jakarta Barat Rustam Efendi. Foto: dok/SINDOnews/Komaruddin Bagja

JAKARTA
Pemkot Jakarta Barat akan mensitribusikan 206 gerobak motor (germor) keseluruh kelurahan. Pembagian gerobak akan dilakukan secara bertahap ke beberapa lokasi terpencil, seperti gang sempit, rusunawa, hingga lokasi pemukiman lainnya.

Hal itu diungkapkan Wali Kota Jakarta Barat, Rustam Efendi. Ia mengatakan langkah ini diambil untuk membersihkan kawasan Jakarta, khususnya Jakarta Barat dari sampah.

“Pendistribusian gerobak motor dilakukan dalam upaya mendukung salah satu kebijakan strategis gubernur DKI Jakarta, yakni mengurangi sampah pada sumbernya,” kata Rustam di kantor Wali Kota Jakarta Barat, Rabu (12/6/2019).

Baca Juga:

Mengingat jumlahnya yang begitu banyak, Rustam mengatakan pendistribusian akan dilakukan bertahap. Kawasan rusunawa dan wisata Kota Tua akan menjadi awal dari distribusi ini, selanjutnya kawasan pemukiman padat penduduk di Tambora menjadi kedua. Sementara ketiga akan dilakukan di beberapa lokasi lainnya.

“Artinya akan ada 3-4 gerobak di tiap kelurahan,” jelas Rustam sembari menjelaskan distribusi dilakukan Juni 2019.

Kasudin Lingkungan Hidup Jakarta Barat, Edy Mulyanto menjelaskan sebenarnya untuk gerobak motor sendiri, pihaknya sudah mengajukan pada APBD 2019 sebanyak 102 unit.

Sementara lantaran mendapat jumlah yang lebih, Edy melanjutkan pihaknya akan dimasukan ke beberapa kawasan tertentu, seperti kawasan Kota Tua dan Rumah Susun.

Khusus kawasan Kota Tua, tambahnya, Kelurahan Pinangsia yang ketempatan lokasi telah meminta penambahan sebanyak empat unit. Penambahan dilakukan mengingat UPT Kota Tua belum memiliki sarana pengangkut sampah.

Selain itu, membuat kawasan Kota Tua tetap bersih selama libur lebaran dan libur sekolah. Edy menyiagakan puluhan personel pasukan oranye selama cuti bersama Lebaran 2019 di sejumlah lokasi wisata di antaranya Kota Tua.

“Khusus di Kota Tua, kami menyiagakan armada tiga truk, gerobak motor dan swipper serta 70 personel untuk mengangkut sampah yang berserakan di kawasan wisata Kota Tua,” tambahnya.

Sampah Berkurang Selama Libur Lebaran

Dibagian lain, semasa Lebaran kemarin, Edi melanjutkan penurunan volume sampah alami penurunan. Bila biasanya sampah yang terangkut 1.400 ton per hari. Kali ini sampah selama lebaran hanya 125 ton di hari lebaran.

Jumlah itu kemudian meningkat pada hari kedua lebaran yakni, 212 ton per hari, dan hari ketiga 415 ton per hari. Jumlah itu kemudian akan meningkat hingga hari selanjutnya hingga sepekan selanjutnya, atau Senin 18 Juni 2019.

“Jadi karena banyak yang mudik dan berkurangnya aktifitas warga. Volume akan menurun,” tutupnya.

(ysw)

JPU Keukeuh Muljono Bersalah Menggelapkan Dokumen

loading…

Suasana sidang kasus penggelapan dokumen di PN Jakarta Barat dengan terdakwa Muljono Tedjokusumo, Rabu (12/6/2019). Foto/Istimewa

JAKARTA – Mantan Presiden Direktur Jakarta Royale Golf Club, Muljono Tedjokusumo bersalah atas penggelapan dokumen. Cara itu ia gunakan untuk menerbitkan sertifikat tanah miliknya sebelum akhirnya menyeretnya ke meja hijau.

“Dia menggunakan foto copy akta jual beli yang ditanda tangani camat Kebon Jeruk 1987. Poto copy itu kemudian ia buat untuk membuat surat kehilangan di Polres Jakarta Barat sebelum akhirnya mengajukan sertifikat tanah di BPN (Badan Pertanahan Nasional),” kata Jaksa Penuntut Umum pengganti, Hatta saat membacakan Replik kasus penggelapan dokumen di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (12/6/2019).

Sebelumnya, JPU menuntut Muljono setahun penjara lantaran terbukti secara sah melakukan penggelapan dokumen tanah sebagaimana tertuang pada Pasal 263 dan Pasal 266 KUHP tentang Penipuan. Meski memiliki girik, namun Muljono tidak menggunakan girik itu untuk pembuatan sertifikat.

Baca Juga:

Belakangan mengenai girik itu, lanjut Hatta, BPN telah mengatakan bahwa girik milik Muljono yang dijadikan bukti dalam persidangan memiliki tempat yang berbeda bukan di kawasan Kedoya Utara, Kebon Jeruk melainkan di Kembangan.

“Jadi bisa dipastikan terdakwa memiliki niat (mens rea). Buktinya dia sengaja menggunakan foto copy bukan melalui girik untuk ajukan sertifikat,” jelasnya sembari mengatakan girik milik Muljono dianggap tidak relevan.

Termasuk deplik Kuasa Hukum Muljono yang mengatakan tidak adanya kerugian dalam perkara ini. JPU melihat dalam perkembangannya gugatan ini maju hingga akhirnya Muljono di laporkan ke Polisi oleh Ahli Waris Sah lantaran menggelapkan dokumen.

Karena dasar pokok itulah, JPU meminta Ketua Majelis Hakim Sterly Marlein untuk memvonis seadil-adilnya demi dijadikan pelajaran bagi masyarakat Indonesia, khususnya kasus penggelapan dokumen.

Sementara tim kuasa hukum para korban mafia tanah, Aldrino Linkoln, SH mengatakan sertifikat tanah milik Muljono Tedjokusumo telah dicabut setelah Surat Keputusan (SK) BPN keluar.

Dalam SK-nya, lanjut Aldrino, BPN meminta Muljono mengembalikan tanah yang menjadi objek sengketa kepada sejumlah kliennya. Termasuk soal girik milik kliennya, BPN dalam SK menegaskan girik itu terdaftar, hal itu terungkap setelah BPN melakukan pengukuran.

“Terkait surat SK BPN tersebut, saya juga selaku tim kuasa hukum sudah memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Surat tersebut berupa pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan serta majelis hakim yang menyidangkan kasus tersebut,” ucap Aldrino yang mengaku menyerahkan foto copy SK.

Tak hanya itu, dalam kasus ini, Aldrino melihat bahwa terdakwa dan saksi mengakui bahwa perbuatan yang dilakukan Muljono merupakan perbuatan pidana.

Landasan itulah membuat jaksa tetap pada tuntutan dan keyakinan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan. Dalam Repliknya, JPU menekankan bahwa kasus ini murni pidana dan tidak ada unsur perdata, hal ini kemudian dikuatkan dengan SK BPN yang telah membatalkan semua sertifikat milik terdakwa Muljono Tedjokusumo.

(ysw)

Momen Idul Fitri, Baznas Kota Depok Himpun Zakat Sebesar Rp7,8 Miliar

loading…

DEPOK – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Depok berhasil menghimpun zakat senilai Rp 7,8 miliar pada momen Idul Fitri 1440 Hijriah minggu lalu.

“Jika ditotal secara keseluruhan antara zakat dalam bentuk uang dan beras totalnya mencapai Rp7,8 miliar lebih,” ujar Ketua Baznas Kota Depok KH Encep Hidayat, Rabu (12/6/2019).

Dikatakan Encep, jumlah tersebut masih bisa bertambah mengingat masih ada beberapa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang baru akan menyampaikan laporannya minggu depan.

Baca Juga:

“Masih kami tunggu laporan dari beberapa UPZ, jumlahnya masih bisa bertambah. Nilai Rp7,8 miliar itu data terakhir yang kami terima pada saat malam takbiran,” tukasnya.

Encep merinci, jumlah zakat dalam bentuk uang sebesar Rp5.573.981,444 yang terdiri dari zakat maal dan lainnya serta beras senilai Rp2.287.692,400.

“Kami ucapkan terimakasih kepada masyarakat yang telah menyalurkan zakatnya melalui Baznas Kota Depok. Zakat yang kami terima kemudian kami salurkan kepada mereka yang berhak menerimanya,” pungkasnya.

(ysw)

JPU Bersikukuh Muljono Bersalah Menggelapkan Dokumen

loading…

Suasana sidang kasus penggelapan dokumen di PN Jakarta Barat dengan terdakwa Muljono Tedjokusumo, Rabu (12/6/2019). Foto/Istimewa

JAKARTA – Mantan Presiden Direktur Jakarta Royale Golf Club, Muljono Tedjokusumo bersalah atas penggelapan dokumen. Cara itu ia gunakan untuk menerbitkan sertifikat tanah miliknya sebelum akhirnya menyeretnya ke meja hijau.

“Dia menggunakan foto copy akta jual beli yang ditanda tangani camat Kebon Jeruk 1987. Poto copy itu kemudian ia buat untuk membuat surat kehilangan di Polres Jakarta Barat sebelum akhirnya mengajukan sertifikat tanah di BPN (Badan Pertanahan Nasional),” kata Jaksa Penuntut Umum pengganti, Hatta saat membacakan Replik kasus penggelapan dokumen di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (12/6/2019).

Sebelumnya, JPU menuntut Muljono setahun penjara lantaran terbukti secara sah melakukan penggelapan dokumen tanah sebagaimana tertuang pada Pasal 263 dan Pasal 266 KUHP tentang Penipuan. Meski memiliki girik, namun Muljono tidak menggunakan girik itu untuk pembuatan sertifikat.

Baca Juga:

Belakangan mengenai girik itu, lanjut Hatta, BPN telah mengatakan bahwa girik milik Muljono yang dijadikan bukti dalam persidangan memiliki tempat yang berbeda bukan di kawasan Kedoya Utara, Kebon Jeruk melainkan di Kembangan.

“Jadi bisa dipastikan terdakwa memiliki niat (mens rea). Buktinya dia sengaja menggunakan foto copy bukan melalui girik untuk ajukan sertifikat,” jelasnya sembari mengatakan girik milik Muljono dianggap tidak relevan.

Termasuk deplik Kuasa Hukum Muljono yang mengatakan tidak adanya kerugian dalam perkara ini. JPU melihat dalam perkembangannya gugatan ini maju hingga akhirnya Muljono di laporkan ke Polisi oleh Ahli Waris Sah lantaran menggelapkan dokumen.

Karena dasar pokok itulah, JPU meminta Ketua Majelis Hakim Sterly Marlein untuk memvonis seadil-adilnya demi dijadikan pelajaran bagi masyarakat Indonesia, khususnya kasus penggelapan dokumen.

Sementara tim kuasa hukum para korban mafia tanah, Aldrino Linkoln, SH mengatakan sertifikat tanah milik Muljono Tedjokusumo telah dicabut setelah Surat Keputusan (SK) BPN keluar.

Dalam SK-nya, lanjut Aldrino, BPN meminta Muljono mengembalikan tanah yang menjadi objek sengketa kepada sejumlah kliennya. Termasuk soal girik milik kliennya, BPN dalam SK menegaskan girik itu terdaftar, hal itu terungkap setelah BPN melakukan pengukuran.

“Terkait surat SK BPN tersebut, saya juga selaku tim kuasa hukum sudah memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Surat tersebut berupa pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan serta majelis hakim yang menyidangkan kasus tersebut,” ucap Aldrino yang mengaku menyerahkan foto copy SK.

Tak hanya itu, dalam kasus ini, Aldrino melihat bahwa terdakwa dan saksi mengakui bahwa perbuatan yang dilakukan Muljono merupakan perbuatan pidana.

Landasan itulah membuat jaksa tetap pada tuntutan dan keyakinan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan. Dalam Repliknya, JPU menekankan bahwa kasus ini murni pidana dan tidak ada unsur perdata, hal ini kemudian dikuatkan dengan SK BPN yang telah membatalkan semua sertifikat milik terdakwa Muljono Tedjokusumo.

(ysw)

Pencuri Senpi Brimob, Supriatna Juga Bawa Kabur Uang Puluhan Juta

loading…

JAKARTA – Polisi menciduk Supriatna Jaelani alias Vianz Jinkz (29) yang mencuri senjata api milik anggota Brimob saat kerusuhan 22 Mei lalu di Palmerah, Jakarta Barat. Selain itu, dia juga membawa kabur uang Rp50 juta.

“Pelaku mengakui bahwa benar sesuai CCTV, pelaku mengambil tas yang berisi uang Rp50 juta, STNK motor, kartu ATM, kartu anggota dan senjata api dari mobil Brimob yang telah di rusak pelaku dan massa,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Rabu (12/6/2019).

Menurutnya, polisi menyita barang bukti lain saat menciduk pelaku di kediamannya, Perumahan Cahaya Darusalam Blok B2, No.50, Bekasi. Barang bukti itu seperti satu unit motor, tiga unit telepon genggam, cincin, kalung hingga gelang emas.

Baca Juga:

Bahkan, tambahnya, diketahui uang Rp50 juta itu telah dihabiskannya, yang mana dipakai untuk membayar utang, membeli emas yang disita hingga membeli burung.

“Ada 13 butir peluru (disita), dan uang yang dicuri dipakai membeli burung, bayar hutang, dan beli emas. Untuk barang bukti tas, kartu ATM, dan kartu anggota di bakar untuk menghilangkan barang bukti,” katanya.

(ysw)

Tukang Sayur Keliling Ditemukan Terbujur Kaku di Saluran Air

loading…

Seorang tukang sayur keliling ditemukan tewas di saluran air di Jalan Camar, RW 10 Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Rabu (12/6/2019). Foto/SINDOnews/Ratna Purnama

JAKARTA – Seorang tukang sayur keliling ditemukan tewas dalam saluran air. Korban bernama Rohman yang ditemukan sudah tak bernyawa di saluran air Jalan Camar, RW 10 Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas.

Pada saat ditemukan kondisi badan korban tengkurap di aliran got Jalan Raya Camar depan rumah salah satu warga setempat.

“Penemuan jasad Rohman berawal ada anak kecil lagi bermain di Jalan Camar tiba tiba ada mayat di selokan,” kata Kapolsek Pancoran Mas Kompol Roni Wowor, Rabu (12/6/2019).

Baca Juga:

Penemuan mayat tersebut kemudian dilaporkan ke petugas keamanan setempat. Kemudian dilaporkan ke polisi. Ketika petugas datang, korban ditemukan dalam kondis telungkup. Warga mengenali bahwa korban adalah tukang sayur keliling.
“Dugaan korban tewas akibat pengaruh penyakit darah tinggi yang diderita korban. Jenazah sudah kita evakuasi menggunakan mobil ambulan dibawa ke rumah duka Kampung Jemblongan GG. Damai Jalan Raya Tanah Baru. Rencana hari ini juga jenasah akan dimakamkan,” pungkasnya.

(ysw)

Soal Waduk Pluit, Anies Baswedan: Untuk Pengerukan Airnya Harus Berkurang

loading…

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: dok/SINDOnews/Isra Triansyah

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjelaskan soal pengerukan waduk Pluit Jakarta Utara yang dilakukan saat airnya berkurang. Saat itu timbul sedimen sehingga mudah untuk dilakukan pengerukan.

Anies menuturkan, Pemprov DKI melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) telah melakukan pengerukan di kawasan waduh yang luasnya 80 hektare itu pada akhir April 2019 lalu.

“Untuk melakukan pengerukan memang airnya harus berkurang. Jadi air berkurang itu bukan karena tidak dirawat. Justru karena mau dirawat dilakukan pendalaman,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2019).

Baca Juga:

Mantan Mendikbud itu menambahkan, pengerukan kawasan Waduk Pluit tersebut merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi banjir yang kerap mengepung ibu kota Jakarta.

Dengan begitu, kata Anies, pihaknya melakukan pengerukan Waduh Pluit tersebut. “(Antisipasi banjir) ya apalagi. Ini memang saatnya kita melakukan pengerukan mulai bulan April di saat volume air sedang tidak tinggi di situlah kita melakukan pengerukan di semua tempat,” tuturnya. (Baca: Waduk Pluit Alami Pendangkalan, DKI Lakukan Pengerukan Sedimen)Seperti diketahui, Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Yusmada Faizal menuturkan, bahwa pihaknya tengah melakukan pengerukan waduk Pluit hingga tingkat low water level. Proses pengerukan terhadap lapisan sedimen sudah dilaksanakan sejak akhir April lalu.

Yusmada pun menargetkan pengerukan wmWaduk Pluit ith rampung pada bulan Oktober 2019 mendatang.

“Kami sudah kerjakan (pengepokan) mulai akhir April. Oktober ditargetkan sudah selesai. Sedimen pun (terlihat hanya) di muaranya, dekat pompa ke arah laut,” tutup Yusmada.

(ysw)

Tak Hanya Curi Senpi, Supriatna Juga Rusak Mobil Brimob

loading…

Demo 22 Mei 2019 yang berujung bentrokan dengan pihak kepolisian. Foto/Ilustrasi/SINDOphoto

JAKARTA – Polisi menciduk Supriatna Jaelani alias Vianz Jinkz (29) yang mencuri senjata api milik anggota Brimob saat kerusuhan 22 Mei 2019 di Jalan Raya Tali, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat.

“Tim Gabungan Polres Jakarta Barat, Selasa 11 Juni kemarin melakukan penangkapan pada satu pelaku yang diduga melakukan pencurian dengan pemberatan dan atau pengerusakan dan atau penyalahgunaan senjata api,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Rabu (12/6/2019).

Adapun pelaku, kata dia, diketahui merupakan warga Bekasi. Berdasarkan pemeriksaan kamera Closed Circuit Television (CCTV) di lokasi kejadian pelaku terbukti melakukan pencurian senjata milik anggota Polri. Belum lagi temuan polisi di lapangan, semua bukti mengarah padanya.

Baca Juga:

“Didapatkan informasi pelaku Supriatna alias Vianz Jinkz merupakan pelaku yang memecahkan kaca mobil Brimob dan mencuri tas yang berisikan Senpi,” tuturnya.

Pelaku diciduk di kediamannya di Perumahan Cahaya Darusalam Blok B2, No.50 Bekasi Kabupaten, senjata yang dibawa kabur berjenis Glock 17. “Glock 17 dan tas merk Tumi yang dicuri dari mobil Brimob,” katanya.

Akibat perbutannya, pelaku harus mendekam di balik jeruji besi. Dia diduga melanggar Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang UU Darurat dan pasal 363 KUHP dan Pasal 170 KUHP.

(mhd)

PPDB Online Mulai Dibuka, Disdik Jakarta Utara Pastikan Sistem Stabil

loading…

Orang tua calon siswa saat mendaftarkan anaknya masuk SDN 01 Rawa Badak, Jakarta Utara, Rabu (12/6/2019). Foto/Istimewa

JAKARTA – Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara telah membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi calon pelajar mulai tingkat SD hingga SMA atau SMK. Sistem online PPDB yang diterapkan dipastikan stabil hingga akhir tahapan seleksi.

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Utara, Budi Sulistiono mengatakan, PPDB tahun ajaran baru 2019/2020 dimulai hari ini, Rabu (12/6/2019). Sistem online yang dterapkan dipastikan stabil hingga seluruh tahapan seleksi.

“Jaringannya dipastikan stabil hingga seluruh rangkaian tahapan seleksi nanti,” kata Budi, saat ditemui di Posko Pelayanan PPDB Online 2019 Jakarta Utara, SMAN 13 Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Untuk saat ini, dijelaskannya PPDB online masuk dalam tahap pendaftaran sekaligus verifikasi berkas bagi calon pelajar inklusi, panti asuhan, sopir Jaklingko, dan kartu pekerja. Pendaftaran dilakukan pada setiap sekolah yang diinginkan dengan bantuan panitia gabungan sekolah tersebut. Seluruh tahapan PPDB tidak dipungut biaya alias gratis.

“Pesan saya jika calon peserta didik sudah melalui tahap seleksi dan diterima agar segera ke sekolah yang dituju untuk lapor diri. Sehingga ada kepastian calon peserta didik sebelum tahun ajaran baru dimulai pada 16 Juli 2019 mendatang,” jelasnya.

Sementara Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara, Momon Sulaiman menerangkan, seluruh petugas maupun panitia membuka layanan konsultasi bagi orang tua calon peserta didik baru yang masih belum memahami mekanisme PPDB Online. Hal ini bertujuan agar seluruh anak usia sekolah dapat mengenyam pendidikan dengan baik di Jakarta Utara.

“Tentunya PPDB ini juga bersinergi dengan sektor lain, salah satunya dengan Sudin Dukcapil Jakarta Utara. Hal ini memastikan NIK (Nomor Identitas Kependudukan) calon peserta didik baru terverifikasi sistem,” terangnya.

Di lokasi berbeda, Kepala Sekolah SDN 01 Rawa Badak Selatan, Rafaah menambahkan, pihaknya telah melakukan sosialisasi beberapa bulan lalu sebelum dimukanya PPDB Online. Sosialisasi dilakukan itu dilakukan dalam bentu pemasangan spanduk hingga membagikan brosur jadwal PPDB Online kepada warga sekitar.

“Tentunya sosialisasi sudah kita lakukan sebelumnya. Sehingga masyarakat sudah mengetahui jadwal tahapan-tahapan PPDB online,” tambahnya.

Salah satu orang tua calon peserta didik baru, Mindo Rauli (33) mengapresiasi PPDB Online tersebut. Apalagi terdapat tahapan pendaftaran berbeda dibanding masyarakat umum lantaran telah mengantongi kartu pekerja dengan profesi guru. Meski sudah memasukan berkas anaknya, Hasian Sitorus (7), pihaknya tetap menunggu hasil seleksi PPDB Online tersebut.

“Anak saya sudah didaftarkan tadi melalui panitia di sekolah ini. Paling nanti tinggal menunggu hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan lolos dan bisa bersekolah di sini karena dekat dengan rumah,” tutupnya.

(ysw)

Teriaki Teman Maling, Warga Bekuk Pencuri Motor di Cipayung

loading…

Barang bukti sepeda motor hasil pencurian. Foto/Ilustrasi/SINDOnews

JAKARTA – Satu dari tiga pelaku pencurian sepeda motor berhasil ditangkap warga di Jalan Albaidho, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur.

Zakaria (45), warga setempat, mengatakan, ada dua pelaku yang berhasil melarikan diri ke arah Jalan Haji Juhaman. Zakaria berada di lokasi saat sepeda motor pelaku menghantam angkot lalu jatuh.

“Dua kabur, satu bawa motor yang satu lari ke arah permukiman warga. Pelaku yang lari ke arah permukiman warga itu dibonceng pelaku yang ketangkap warga,” katanya di lokasi kejadian, Rabu (12/6/2019).

Baca Juga:

Zakaria menjelaskan, pelaku kabur ke arah permukiman warga terbilang licik karena meneriaki temannya yang jatuh tertimpa motor dan tancap gas ke Jalan Haji Juhaman dengan kata maling. Teriakan tersebut sempat mengalihkan perhatian warga sehingga bingung harus mengejar pelaku yang mengemudikan sepeda motor atau mengamankan pelaku yang terjatuh.

“Pelaku satunya neriakin temannya maling, jadi maling teriak maling. Dia pura-pura jadi warga terus ikut ngejar, padahal lari ke arah rumah warga. Warga juga sadarnya telat,” ujarnya.

Pelaku yang berhasil diringkus warga lalu diserahkan ke Polsek Cipayung, Zakaria menyebut pelaku tak mengakui perbuatannya dan hanya mengaku sebagai warga Pondok Gede, Bekasi.

Selain kesal pelaku tak mengakui perbuatannya, warga emosi karena setiap tahunnya selalu ada sekitar tiga kasus pencurian sepeda motor di wilayah Kelurahan Lubang Buaya. Kalau maling sering, tapi jarang ada yang tertangkap. Mulai dari maling motor hingga burung.

Dia mengatakan, kejadian pencurian itu tidak hanya malam hari tapi juga siang, seperti ada orang makan di Warteg motornya hilang. “Padahal parkir depan Warteg,” katanya.

(mhd)

Kendarai Motor Bertiga, Dua ABG Tewas Tersenggol Kontainer

loading…

JAKARTA – Nasib nahas menimpa Naban (16), dan Dede (16), dua dari tiga Anak Baru Gede (ABG) yang menumpangi satu sepeda motor Yamaha Fino F 4885 RW di Jalan Raya Kemang-Parung, Bogor, Rabu (12/6/2019).

Keduanya tewas setelah motor yang ditumpanginya menyenggol truk kontainer B 9124 UIV, tepatnya di depan Rumah Sehat Terpadu (RST) Dompet Dhuafa, Kemang, Kabupaten Bogor.

Kapolsek Kemang Kompol Ade Yusuf menjelaskan, peristiwa itu bermula saat kendaraan sepeda motor yang ditumpangi keduanya bersama Dewita Sari melaju kencang dari arah Bogor menuju Parung.

Baca Juga:

“Setibanya di lokasi kejadian, pengendara motor berusaha menyalip truk kontainer yang didepannya hingga menyenggol dan terjatuh. Dua orang meninggal di tempat, satu orang terluka atas nama Dewita Sari,” jelasnya.

Dia menambahkan, ketiganya tercatat sebagai warga Kampung/Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. “Truk dan sepeda motor yang terlibat kecelakaan sudah diamankan beserta pengemudinya di Subnit Laka Lantas Pondok Udik Polres Bogor, sedangkan dua jenazah sudah dibawa pulang keluarganya. Yang satu luka-luka masih dirawat,” kata Ade.

Dia menjelaskan, lokasi kejadian, umumnya Jalan Raya Kemang-Parung ini memang rawan kecelakaan. Bahkan dikalangan masyarakat sudah terkenal angker.

“Sehingga kami imbau kepada pengendara saat melintas di jalur ini harus berhati-hati, jika tidak, maka akan fatal akibatnya,” ujarnya.

Dia menyebutkan, sebelumnya kecelakaan serupa juga terjadi pada 4 Juni 2019 lalu yang mengakibatkan dua korban tewas dan satu orang luka parah.

“Meski sebagian besar sudah dilebarkan, tapi karena kondisi jalan banyak yang menikung tajam, lurus yang panjang serta banyak putaran arah, sehingga rawan sekali,” jelasnya.

(mhd)

Direspons Positif, Anies Bakal Perluas Mudik Gratis Tahun Depan

loading…

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menerima pemudik di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Foto/Komaruddin Bagja Arjawinangun/SINDOnews

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal mengadakan kembali mudik gratis pada tahun depan. Hal itu sebagai respons positif masyarakat terhadap kegiatan itu.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, akan melanjutkan dan memperluas cakupan mudik gratis yang dilakukan Pemprov DKI agar dapat semakin memberikan pelayanan terbaik bagi warga Jakarta yang ingin pulang ke kampung halaman pada momen lebaran.

“Insya Allah tahun depan kita akan teruskan. Dan kita berharap nantinya kita bisa perluas, sehingga lebih banyak (warga) lagi yang bisa memanfaatkan,” kata Anies usai menerima berbagai pengalaman peserta mudik gratis di Balairung, Balai Kota, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Baca Juga:

Anies mengatakan, Pemprov DKI tidak hanya mengadakan mudik gratis ke kampung halaman tapi juga balik secara cuma-cuma ke Jakarta. Dia menambahkan, banyak warga yang tidak tahu soal ini. (Baca juga: Hemat Biaya, Begini Pengalaman Peserta Mudik Gratis Pemprov DKI)

“Nah memang yang kita kerjakan dengan menyiapkan kendaraan mudik ini dua arah, yaitu untuk mudik ke kampung dan dari kampung kembali ke Jakarta. Banyak yang mengira hanya satu arah, padahal dua arah. Jadi, nanti lain kali, kalau mendaftar, bisa dua kali, bolak-balik,” terang Anies.

Tidak hanya menerima harapan dan pengalaman peserta mudik, dalam pertemuan itu juga peserta mudik memberikan kritikan kepapa penyelenggara. Bagi Anies, kritikan itu dapat membangun dan melakukan mudik gratis dengan baik di kemudian hari.

“Jadi, saya berterima kasih Ibu Bapak menyempatkan untuk mampir ke Balai Kota. Salam hangat untuk keluarga semua. Dan insya Allah tahun depan kita bertemu lagi, diberikan umur panjang. Kita bisa sama-sama nantinya kita menyiapkan fasilitasnya, Bapak Ibu juga daftar dan ikuti prosesnya. Nanti kabari juga proses pendaftarannya bagaimana, apakah perlu perbaikan, apakah nanti ada kendala? Pokoknya semua hal yang kira-kita kita bisa perbaiki, Ibu Bapak kabari kami. Biar mudiknya nanti bisa lebih nyaman,” ucap Anies.

Salah seorang pemudik bernama Bambang Heriyanto mengaku senang bisa ikur mudik gratis dari Pemprov DKI. Bapak empat anak ini mudik bersama istri dan anak-anaknya ke kampung halaman untuk bersilaturahmi dengan orang tuanya dan snaak keluarga.

“Namanya mau menengok orang tua di kampung, tapi tidak pegang duit, saya sempat memutuskan tidak pulang. Ada mudik gratis dari Pemprov DKI, pagi-pagi saya sudah sampai di Sudin Perhubungan di daerah Cawang. Sangat luar biasa buat saya mudik tahun ini, buat saya dan keluarga,” ungkap Bambang.

Cerita lain diungkapkan Tukimin, yang selama tiga tahun terakhir belum berkesempatan untuk melakukan perjalanan mudik. Ia mendapatkan informasi Program Mudik Gratis dari Pemprov DKI Jakarta dan merasa terlayani dengan baik sejak keberangkatan hingga sampai ke kampung halaman.

“Belum pernah ikut mudik sama sekali. Sekeluarga masing-masing bawa baju dua-dua. Ternyata di Monas pelayanan prima, tidak seperti yang dibayangkan seperti di terminal-terminal yang lain. Ada petunjuknya dari petugas dan dipermudah. Kita tidak dipungut biaya, duit yang seharusnya buat ongkos bisa dipakai buat berbagi untuk sanak saudara,” ujar Tukimin.

Perlu diketahui, Pemprov DKI Jakarta memfasilitasi kegiatan mudik gratis bagi warga Jakarta dengan mengerahkan 594 armada bus yang terdiri atas 372 armada bus saat mudik dan 222 armada bus saat balik. Setiap armada bus memiliki kapasitas maksimal 54 orang yang kemudian akan mengantar penumpang ke 10 kota tujuan, yaitu Ciamis, Kuningan, Tegal, Pekalongan, Semarang, Kebumen, Solo, Wonogiri, Yogyakarta dan Jombang.

Total anggaran untuk Program Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta mencapai Rp14 miliar yang diperuntukkan bagi penyewaan bus dua kali perjalanan, penyewaan 62 truk pengangkut motor peserta mudik, pembayaran pajak, sistem pengawasan, pelaksanaan, dan pengelolaan acara.

(mhd)

Usai Dilantik, Bupati Bekasi Berkomitmen Pelayanan Publik Berjalan Maksimal

loading…

Eka Supria Atmaja saat diambil sumpah jabatan sebagai Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (12/6/2019). Foto/Istimewa

BANDUNG – Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menyatakan, pihaknya siap menjalankan pesan yang disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bahkan, Eka bertekad membuat pakta integritas, termasuk untuk seluruh jajaran pemerintahan di Kabupaten Bekasi.

“Nanti ASN (aparatur sipil negara) akan kita buatkan pakta integritas. Kita juga juga memberikan reward dan punishment kepada ASN kita,” kata Eka di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (12/6/2019).

Eka juga berkomitmen agar pelayanan publik berjalan secara maksimal. Bahkan, Eka akan mengawasi langsung jalannya pelayanan publik di Kabupaten Bekasi. (Baca: Pesan Emil Saat Pelantikan Bupati Bekasi: Perkuat Benteng Integritas)

Baca Juga:

“Pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan publik juga menjadi prioritas, fokus saya saat ini. Kita ingin semuanya dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat harus maksimal dan saya akan terjun langsung untuk mengontrolnya,” janji Eka.

Namun, ketika disinggung soal Meikarta, beberapa orang disekitarnya meminta awak media untuk menyudahi sesi wawancara dan Eka pun lantas meninggalkan Gedung Sate.

(ysw)

Sengketa Lahan di Roxy, Duta Pertiwi: Ambil Alih Lahan Sesuai Hukum

loading…

Sidang sengketa tanah seluas 29,361 hektare di kawasan Roxy, antara pihak penggugat dari ahli waris dengan tergugat PT Duta Pertiwi Tbk dan BPN, ditunda. Foto/SINDOnews/Dok

JAKARTA – PT Duta Pertiwi Tbk angkat bicara mengenai kasus sengketa lahan seluas 29,361 hektare di Roxy, Jakarta yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019). Pihak penggugat yakni ahli waris, dengan tergugat PT Duta Pertiwi Tbk dan Badan Pertahanan Nasional (BPN) Jakarta Pusat.

Penasihat hukum PT Duta Pertiwi, Kemas Herman menegaskan kliennya merupakan pemilik sah atas tanah yang digugat para ahli waris. Menurutnya, selama ini Duta Pertiwi mengambil alih tanah itu berdasarkan hukum dan prosedur yang berlaku.

Kliennya, kata Kemas Herman, memiliki tiga sertifikat hak guna bangunan (HGB) yang terdiri dari sertifikat nomor 2233, 2230 dan 2232. PT Duta Pertiwi mendapatkan kepemilikan tanah tersebut secara legal dari Kementerian Agraria dan BPN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Keluarnya sertifikat HGB itu ada alas haknya,” katanya.

Baca Juga:

Di samping itu, masih terdapat banyak lagi SPH (surat pengakuan hak) dari mereka yang menempati lahan. “Bukti kami lebih dari 1.500 (item),” sambungnya.

Sidang sendiri oleh majelis hakim memutuskan sidang ditunda hingga dua pekan ke depan. “Ini baru libur Lebaran, dan hakim anggota masih ada yang cuti, maka kita tunda sidang ini hingga 25 Juni mendatang,” kata Hakim Ketua, John Tony Hutauruk.

Seusai mengetuk palunya, John Tony Hutauruk sempat mengungkapkan harapannya agar dalam dua pekan ke depan sebelum persidangan, pihak yang bersengketa bisa menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan atau berdamai.

Selepas persidangan, penasihat hukum ahli waris, Wellyantina Waloni menyambut terbuka anjuran untuk berdamai dengan pihak tergugat.
“Tadi secara tersirat sebenarnya kita ini di pihak yang benar. Kalau tidak benar enggak mungkin majelis hakim menganjurkan untuk berdamai,” kata dia saat ditemui luar ruang sidang PN Jakarta Pusat.

“Dari keluarga berharap Duta Pertiwi itu ada niat atau iktikad baik, artinya berdamailah. Sebagaimana juga majelis hakim sudah mengajurkan untuk berdamai, dan itu tidak sekali. Berkali-kali majelis hakim sudah meminta agar berdamai,” jelas Wellyantina.

Menurutnya, berdamai merupakan win-win solution, karena pihaknya memahami jika Duta Pertiwi telah mengeluarkan dana buat para penggarap. “Sudah membayar para penggarap untuk mengosongkan lahan, tapi yang belum dibayarkan adalah hak milik dari ahli waris,” tambahnya.

Disebutkan juga bahwa saat awal sidang mediasi Oktober tahun lalu, pihak penggugat menawarkan penggantian sebesar Rp8 juta per petak, yang dari awalnya Rp12 juta. Namun, tawaran tersebut ditolak dan kasus ini dilanjutkan di persidangan.

“Kita bisa rembukan masalah harga. Memang harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) itu Rp28 juta per meter untuk yang di depan, terus ada yang 17, 18, sampai yang paling belakang yang sudah masuk wilayah Tambora atau Pasar Tambora itu harganya Rp7 juta. Tapi kita bisa negosiasilah. Realistis. Kami juga sudah memahami ya. Artinya kita juga tidak dalam rangka mau memeras pihak Duta Pertiwi, tidak. Hanya berikanlah secara wajar,” tandasnya.

Selanjutnya Wellyantina menunggu respons dari pihak tergugat. Apabila tidak ada respons, maka pihaknya enggan memaksa Duta Pertiwi berdamai. Terlepas dari hal itu, Wellyantina merasa aneh, karena data yang dimiliki tergugat berdasarkan surat pernyataan.

“Ketika kita minta dasar menerbitkan sertifikat (untuk Duta Pertiwi), itu dari BPN enggak ada dasarnya. Tetapi bukti dari pihak Duta Pertiwi, itu buktinya hanya surat pernyataan, bukan hak. Itu kan kalau pemilik tanah kan harusnya ada Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, Hak Milik atau Hak Guna Usaha, tapi ini tidak ada, hanya pernyataan dari warga,” terangnya.

Sementara itu, Wellyantina juga mengungkapkan, sebagian tanah yang berkasus itu sudah tercatat di Verponding Indonesia (sebutan untuk catatan tanah di awal kemerdekaan). Salah satu buktinya, BPN pernah menerbitkan sertifikat untuk tanah milik saudara ahli waris yang lokasinya berdekatan dan sama-sama tercatat dalam Verponding Indonesia.

“BPN kan semestinya sebagai aparatur negara yang mengetahui, memiliki data seluruh tanah di Indonesia mestinya pihak BPN tinggal bantah, seperti bilang begini, ‘eh tanahmu bukan di situ, tanahmu di sini’. Sebenarnya BPN itu justru juri, juri yang paling akurat, karena mereka yang tahu betul datanya,” ucapnya.

(poe,maf)