Tumbuhkan Rasa Ingin Membaca, DKI Sediakan Pojok Baca

loading…

Pojok Baca di Lantai Dasar Blok G, Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Foto/Okto Rizki Alpino/SINDOnews

JAKARTA – Guna meningkatkan minat baca di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) menyediakan Pojok Baca di Lantai Dasar Blok G, Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) DKI Jakarta, Wahyu Haryadi mengatakan, disediakannya ruangan untuk membaca di gedung Blok G Balai Kota DKI bertujuan untuk memberikan contoh kepada msyarakat dalam menyukseskan gerakan gemar membaca.

“Kami berharap ASN di Pemprov DKI bisa memberi contoh kepada masyarakat, sehingga timbul rasa ingin membaca, memiliki bahan bacaan, serta dapat saling berinteraksi dan berbagi informasi melalui Pojok Baca. Budaya itu kami harapkan bisa menyebar ke mana-mana,” ujar Wahyu Haryadi di lokasi, Selasa (16/7/2019).

Baca Juga:

Wahyu menjelaskan, pojok baca sendiri menyediakan 1.000 koleksi buku bacaan yang didistribusikan dari Perpustakaan Umum di daerah Cikini. Jenis buku bacaanya pun beraneka ragam, mulai dari ilmu pengetahuan, traveling, motivasi diri, novel dan biografi.

“Pojok baca ini kami rancang dan tata senyaman mungkin dengan menyediakan dua buah tempat duduk yang bentuknya menyerupai bantal besar atau bean bag. Operasional pojok baca ini disesuaikan dengan jam kerja pegawai,” jelasnya.

Wahyu menambahkan, selain menyediakan bahan bacaan, Pojok Baca Balai Kota DKI Jakarta juga menerima sumbangan buku dari berbagai pihak yang ingin ikut berkontribusi meningkatkan minat baca.

“Kami sediakan satu boks di situ untuk mengakomodir buku-buku sumbangan pegawai dan masyarakat,” imbuhnya.

(mhd)

Waduk RorotanTerbengkalai, Warga: Sudah Setahun Nasibnya Tak Jelas

loading…

Kondisi Waduk Rorotan yang tampak terbengkalai. Foto: SINDOnews/Wahyu Budi Santoso

JAKARTA – Kondisi Waduk Rorotan di Kecamatan Cakung, Jakarta Utara, yang pembangunannya membuat mantan Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Teguh Hendrawan menjadi tersangka, kini tampak mengenaskan. Waduk yang dibangun dengan biaya puluhan miliar itu terlihat tak terurus, karena sudah dipenuhi ilalang.

Belum rampungnya pembangunan waduk seluas 25 hektare itu tampak terlihat jelas di bagian tepi waduk. Dimana tempat penampungan air yang berlokasi dekat mall Aeon dan berbatasan dengan wilayah Jakarta Utara, hanya dipenuhi pohon kering, tanah tandus dan tumpukan batu.

Maulana (41), warga sekitar mengatakan, hampir satu tahun ini nasib Waduk Rorotan tak jelas. Karena sampai sekarang penampungan air raksasa itu tak bisa sepenuhnya dinikmati warga. “Hampir satu tahun kondisinya seperti ini. Pokoknya habis bechko pergi ya sudah, dibiarkan seperti sekarang,” ujarnya, Selasa (16/7/2019).

Baca Juga:

Akibat hal itu, kata Maulana, tak banyak juga warga yang bisa menikmati keberadaan waduk itu. Sesekali di sore hari, memang ada warga yang datang memancing karena kalau siang hari kondisinya sangat panas. “Makannya jarang ada warga yang datang main ke sini, kondisinya masih seperti ini,” ujar warga Cakung ini.

Atas kondisi yang ada, Maulana mengaku heran dengan sikap Pemprov DKI yang terkesan membiarkan kawasan itu. Padahal, di lokasi jelas-jelas terpasang patok yang menandakan bahwa waduk dikelola Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI.

“Itu patok yang ada tulisan pemerintahnya baru dipasang, lihat saja bagian semen, tiang besi, sama patok kayunya. Tapi cuman dipasang doang, enggak dirapihin waduknya,” ujarnya.

Terhentinya pembangunan waduk rorotan itu sendiri diduga kuat akibat mantan Kepala Dinas SDA Teguh Hendrawan ditetapkan sebagai tersangka. Dimana mantan Camat Pulogadung ini dilaporkan Felix Tirtawidjaja atas dugaan melakukan tindak pidana pengerusakan atau memasuki pekarangan tanpa izin sebagaimana diatur pasal 170 KUHP atau 406 KUHP atau pasal 167 KUHP. (Baca: Diduga Lakukan Perusakan, Kadis Sumber Daya Air DKI Jadi Tersangka)

Hampir satu tahun sejak ditetapkan sebagai tersangka, Teguh masih bebas menghirup udara bebas. Meski Polda Metro Jaya mengaku masih terus melanjutkan kasus ini, namun tak ada tanda-tanda pemanggilan pemeriksaan ulang atas kasus yang ditanganinya.

“Kasusnya terus dilanjutkan, belum SP-3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Kan masih dalam proses toh,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono.

Sebelumnya, Lurah Cakung Timur Sukaria membenarkan bila hingga kini pembangunan Waduk Rorotan belum rampung dan entah kapan berlanjut. Namun ia tak menjawab gamblang saat dikonfirmasi apakah pembangunan Waduk Rorotan terhenti karena Teguh ditetapkan tersangka.

“Saat ini pembangunan sudah mencapai 85 persen, tinggal sarana hijau dan outlet salurannya yang belum ada. Kalau untuk jelasnya silahkan tanyakan langsung ke Dinas Sumber Daya Air,” pungkasnya.

(thm)

Tertutup Tiang Beton, Jalan Kalimalang Arah Jakarta Akan Ditutup Permanen

loading…

BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi akan menutup secara permanen Jalan Kalimalang Bekasi yang ke arah Jakarta. Untuk gantinya, Pemkot Bekasi meminta pelaksana proyek Tol Becakayu untuk membangun over pass.

Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, Idi Susanto mengatakan, penutupan ruas jalan Jalan Kalimalang arah Jakarta ini bakal berlaku secara permanen. Sebab, ruas jalan itu akan tertutup oleh tiang Tol Becakayu di jalan akses menuju DKI Jakarta tersebut.

”Kami mengupayakan agar dibangun over pass di simpang itu, agar ada solusi kemacetan yang terjadi di Jalan Kalimalang,” katanya kepada wartawan, Selasa (16/7/2019).

Baca Juga:

Menurutnya, pembangunan over pass itu sebelumnya sudah dibicarakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dengan pelaksana proyek Tol Becakayu, PT KKDM sejak awal tahun 2019.

Pembangunan over pass yang merupakan tanggung jawab PT KKDM itu akan menjadi solusi untuk kendaraan dari Jalan Hasubuan sisi selatan agar bisa melintas langsung ke Jalan Kalimalang sisi selatan.

”Kami minta agar pembangunan over pass itu bisa rampung berbarengan dengan pembangunan tol di Simpang BCP,” tegasnya.

Selain membangun over pass, kata dia, PT KKDM juga telah setuju untuk membangun jembatan diatas Kalimalang. Jembatan itu nantinya akan menghubungkan Jalan Hasibuan ke Jalan Hasibuan sisi selatan.

”Mereka sedang mengurus izin ke BBWSC untuk membangun over pass dan jembatan di bantarang sungai Kalimalang,” tukasnya.

Berdasarkan catatan Pemkot Bekasi, rata-rata di Jalan Kalimalang kepadatan kendaraan mencapai 1.107 (sepeda motor) dan 183 (mobil) pada jam sibuk berangkat kerja pada 07.00-09.00 dan pulang kerja pada 17.00-20.00. Kemacetan di jalur, terutama menuju ke Bekasi disumbangkan truk besar keluar Tol JORR, maupun Tol Jakarta-Cikampek.

(ysw)

Bantah Memperkosa, Pelaku Ingin Menikahi AF Bulan Ini

loading…

Dua terduga pemerkosa AF diamankan polisi. Foto/R Ratna Purnama/SINDOnews

DEPOK – Sobar, salah seorang tersangka pemerkosaan AF (17) mengatakan, tidak pernah melakukan pengancaman maupun menjejali narkoba kepada gadis tersebut. Dia bahkan mengaku, hubungan badan tersebut dilakukan lantaran suka sama suka.

“Suka sama suka soalnya. Sudah sebulan kita tinggal bersama, enggak digilir menyetubuhi korban,” kata Sobar di Mapolresta Depok, Selasa (16/7/2019). (Baca juga: Diduga Depresi Akibat Pelecehan Seksual, Remaja Putri Lompat dari JPO)

Di hadapan polisi, Sobar mengaku, awal mulanya tak mengenal AF dan keluarganya. Dia mengaku kali pertama bertemu AF saat korban tersasar di Terminal Depok.

Baca Juga:

“Enggak hubungan apa-apa sama korban, enggak kenal sama ibunya,” ucap pria yang bekerja sebagai sopir angkot 112 jurusan Kampung Rambutan-Depok ini.

Menurut Sobar, AF lah yang ingin tinggal bersamanya. Sampai akhirnya dia berencana akan menikahi korban bulan ini. (Baca juga: 2 Pemerkosa Gadis 17 Tahun yang Nyaris Bunuh Diri di Depok Diciduk)

“Enggak dipaksa (tinggal), korban ikut sendiri, dia minta tolong ke saya. Tidur sama saya, tinggal sama saya, dan sampai lapor ke RT. Rencananya saya akan nikahi AF bulan ini,” katanya.

(mhd)

Masih Trauma, Gadis 17 Tahun Korban Pemerkosaan Dapat Pendampingan

loading…

DEPOK – AF (17), gadis yang mengalami depresi setelah diduga menjadi korban pencabulan di Depok hingga kini masih trauma. Korban juga belum bisa digali keterangannya oleh penyidik.

Kepala Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok, Nessi Annisa Handari mengatakan, pihaknya siap memberikan pendampingan psikologi hingga korban pulih dari trauma yang dialami.

“Iya sampai sembuh, kami bantu,” katanya kepada wartawan di Depok, Jawa Barat, Selasa (16/7/2019). (Baca juga: 2 Pemerkosa Gadis 17 Tahun yang Nyaris Bunuh Diri di Depok Diciduk)

Baca Juga:

Dia akan berusaha memulihkan AF dengan mengirim tim psikolog. Korban sendiri saat ini dirawat oleh Dinas Sosial Kota Depok agar bisa mendapatkan perawatan. “Korban kelihatan masih depresi,” ucapnya.

Sementara itu polisi sudah mengamankan dua pelaku yang kini ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Sobar dan Ari. Penyidik masih mendalami kasus tersebut dan berencana mendatangi orang tua korban.

“Terkait orang tua korban kami masih dalami, sebab korban belum bisa ditanya-tanya lagi karena masih dalam kondisi trauma,” kata Wakil Kapolresta Depok AKBP Arya Perdana.

Keterangan sementara yang didapat penyidik dari AF menyebutkan bahwa korban dititipkan pada Sobar. Pihaknya pun akan mendalami hal tersebut.

“Kami akan panggil orang tua AF, tapi kita lihat dulu kondisi korban karena masih trauma,” tukasnya. (Baca juga: Polisi Ringkus Terduga Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur)

(mhd)

Dipolisikan Poltikus Kebon Sirih, Politisi PSI: Bukannya Berterima Kasih

loading…

Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, Rian Ernest Tanudjaja. Foto: PSI/Dok

JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta merasa tersinggung dengan pernyataan Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, Rian Ernest Tanudjaja, yang menuding ada politik uang dalam proses pemilihan wakil gubernur (waub). Karenanya, sejumlah anggota Dewan sepakat menempuh jalur hukum.

Menanggapi langkah hukum yang ditempuh para politikus di Kebon Sirih itu, Rian Ernest malah terkesan santai. Rian Ernest mempersilakan anggota DPRD DKI yang tidak terima melaporkan dirinya.

Menurut dia, anggota DPRD DKI semestinya berterima kasih kepada PSI lantaran ada partai yang berusaha mencegah adanya politik uang dalam proses pemilihan wagub tersebut.

Baca Juga:

“Bukannya saling berterima kasih atau mengingatkan satu sama lain malah melaporkan saya, itu hal janggal. Niatan kami dari PSI, ingin cegah politik uang. Kalau ada pihak enggak berkenan, enggak suka, ingin melaporkan, itu sah-sah saja,” tandasnya, Selasa (16/7/2019).

Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman, sebelumnya mengatakan, pernyataan Ernest tersebut sama sekali tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada dan merupakan suatu bentuk penyebaran kabar bohong yang sangat merugikan institusi DPRD dan para anggota DPRD. Hal itu mengingat sampai saat ini proses pemilihan wagub pengganti belum terjadi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Taufiqurrahman bersama sejumlah anggota DPRD DKI sudah menyiapkan laporan perihat perbuatan penghinaan, sebagaimana termuat dalam KUHP Pasal 310-Pasal 321, KUHP yang dilakukan oleh Rian Ernest Tanudjaja. (Baca juga: Soal Tudingan Politik Uang, Anggota DPRD DKI Polisikan Politisi PSI)

Wakil Ketua Pansus Bestari Barus mendukung langkah yang ditempuh Ketua Fraksi Demokrat tersebut. Politikus Partai NasDem itu sepakat, apa yang disampaikan politisi PSI harus dibuktikan melalui jalur hukum. Apabila PSI bisa membuktikan, itu merupakan kabar baik. Namun apabila tidak, PSI harus siap mempertanggung jawabkannya. “Kita support Fraksi Demokrat m elaporkan PSI,” tandasnya.

Anggota Pansus dari Partai Gerindra, Iman Satria, juga menyebut, sejumlah anggota Dewan di Kebon Sirih geram dengan pernyataan Rian Ernest sehingga memutuskan melaporkan partai politik (parpol) yang dinahkodai Grace Natalie tersebut ke Polda Metro Jaya. (Baca juga: Dukung Pidanakan Rian Ernest, Pansus: PSI Jangan Sok Menggurui)

Diketahui sebelumnya, PSI Jakarta menilai bahwa proses pemilihan Wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno yang sedang berjalan ini sangat rawan akan timbulnya politik transaksional di belakang layar.

Bahkan Rian Ernest menyebut mendengar kabar bahwa ada serangkaian persengkongkolan dalam menentukan syarat kuorum pada rapat pemilihan wagub DKI Jakarta yang harus dibayar dengan nilai uang tertentu.

“Berdasarkan rumor tersebut, PSI Jakarta meminta tim dari KPK untuk mulai melakukan pemantauan demi mencegah terjadinya tindakan jual-beli jabatan dalam proses pemilihan wagub DKI Jakarta ini,” kata Rian dalam rilisnya, Senin (15/7/2019).

(thm)

Jaring Balon Wali Kota, PKS Depok Gelar Uji Publik

loading…

DEPOK – Dalam waktu dekat, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok akan melakukan uji publik untuk menentukan bakal calon wali kota yang diusung pada Pilkada Depok 2020. Sesuai rencana, uji publik atau survei akan dilaksanakan akhir bulan ini hingga Agustus 2019.

“Uji publik ini juga ada dari internal partai dan eksternal partai,” ujar Sekretaris DPD PKS Depok TM Yusufsyah Putra, Selasa (16/7/2019).

Hasil uji publik itu nantinya akan diserahkan ke DPP dan DPW PKS Jawa Barat, termasuk hasil pemilihan internal partai sebanyak delapan nama. Dalam Pemilihan Umum Internal Raya (Pemira) beberapa hari lalu, DPD PKS Depok telah merilis tiga nama yang memperoleh dukungan suara kader terbesar.

Baca Juga:

Ketiga nama tersebut adalah Imam Budi Hartono, Moh Hafid Nasir, dan Prihandoko. “Disusul urutan keempat terbesar satu-satunya balon wali kota Depok dari kader perempuan PKS Depok yaitu T Farida Rachmayanti,” tukasnya.

Meski begitu, nama-nama yang diusulkan dari hasil uji publik dan pemilihan internal partai, nantinya diputuskan oleh DPP PKS. Jadi hasil Pemira bukan satu-satunya komponen yang akan dinilai DPP.

“Kita (DPD PKS Depok) akan mengajukan beberapa lampiran yang disertakan dalam laporan pengajuan balon wali kota, salah satu komponennya lagi adalah kita akan mengadakan survei secara umum, selain 8 calon kita yang akan kita uji publik, termasuk incumbent (Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok),” ucapnya.

Awal pekan ini PKS baru saja melakukan silaturahmi dengan DPD Partai Golkar. Namun Putra menyebut pertemuan itu baru sebatas silaturahmi biasa, tidak berbicara tentang pilkada.

“Kemarin Senin (15/7/2019) kita silaturrahim ke Partai Golkar. Silaturahim saja, baru ngobrol-ngobrol yang ringan saja, sedikit, tidak berlebihan,” tutupnya.

(thm)

Dukung Pidanakan Rian Ernest, Pansus: PSI Jangan Sok Menggurui

loading…

Wakil Ketua Pansus Pemilihan Wagub DKI Bestari Barus (kiri) dan Wakil Ketua DPW PSI DKI Rian Ernest Tanudjaja. Foto: SINDOnews/Dok

JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI juga merasa tersinggung dengan pernyataan Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, Rian Ernest Tanudjaja, yang menuding ada politik uang dalam proses pemilihan pengganti Sandiaga Uno itu. Karenanya, pansus mendukung anggota dewan menempuh jalur hukum.

Wakil Ketua Pansus Bestari Barus mengatakan, politisi PSI sebaiknya lebih banyak membuat seminar-seminar, ketimbang melempar isu seolah olah partainya yang paling peduli terhadap pemberantasan korupsi. Ia menegaskan, DPRD DKI dalam pemilihan wagub sudah sangat paham apabila seluruh elemen masyarakat mengawasi, apalagi KPK.

“Pemilu sudah selesai, jangan mendompleng dan menggurui KPK harus berbuat apa, seakan-akan dia yang paling peduli terhadap urusan anti korupsi. PSI inikan partai, bukan lembaga swadaya masyarakat. Jadi kalau partai kelasnya rumor itu nanti akan mendapatkan hal yang kurang baik dari pada seluruh komunitas di pemerintahan daerah,” ujar Bestari, Selasa (16/7/2019).

Baca Juga:

Politikus Partai NasDem itu sepakat, apa yang disampaikan politisi PSI harus dibuktikan melalui jalur hukum. Apabila PSI bisa membuktikan, itu merupakan kabar baik. Namun apabila tidak, PSI harus siap mempertanggung jawabkannya. “Kita support Fraksi Demokrat melaporkan PSI,” tandasnya. (Baca juga: Soal Tudingan Politik Uang, Anggota DPRD DKI Polisikan Politisi PSI)

Anggota Pansus dari Partai Gerindra, Iman Satria, menambahkan, sejumlah anggota Dewan di Kebon Sirih geram dengan pernyataan Rian Ernest sehingga memutuskan melaporkan partai politik (parpol) yang dinahkodai Grace Natalie tersebut ke Polda Metro Jaya. Menurutnya, kesepakatan untuk mempidanakan PSI sudah tersebar di group Whatsapp (WA) anggota DPRD DKI.

“Semua anggota DPRD DKI tak terima dengan pernyataan PSI yang menyebut ada bagi-bagi uang dalam pemilihan Wagub DKI. Untuk itu kami sepakat untuk mempidanakan PSI dalam persoalan ini,” ujar Imam Satria.

Iman menilai pernyataan politisi PSI itu tidak dibarengi dengan fakta sehingga PSI harus bisa membuktikan tudingannya tersebut. Bila perlu sebutkan siapa elite partai politik yang telah memberikan informasi terkait adanya politik uang dalam pemilihan wagub. (Baca juga: Diduga Ada Politik Uang, PSI Minta KPK Awasi Pemilihan Cawagub DKI)

Ia mengaku selama menjadi bagian dari Pansus Wagub, sama sekali tidak mengetahui atau ditawari uang untuk memuluskan pemilihan calon tertentu. “Supaya tidak jadi fitnah, kami kira PSI harus terbuka. Tunjukkan bukti kalau memang bagi-bagi duit itu ada,” tandasnya.

Diketahui sebelumnya, PSI Jakarta menilai bahwa proses pemilihan Wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno yang sedang berjalan ini sangat rawan akan timbulnya politik transaksional di belakang layar.
Bahkan Rian Ernest menyebut mendengar kabar bahwa ada serangkaian persengkongkolan dalam menentukan syarat kuorum pada rapat pemilihan wagub DKI Jakarta yang harus dibayar dengan nilai uang tertentu.

“Berdasarkan rumor tersebut, PSI Jakarta meminta tim dari KPK untuk mulai melakukan pemantauan demi mencegah terjadinya tindakan jual-beli jabatan dalam proses pemilihan wagub DKI Jakarta ini,” kata Rian dalam rilisnya, Senin (15/7/2019).

(thm)

Kemenkumham Laporkan Wali Kota Tangerang ke Polisi

loading…

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama Kemenkumham Bambang Wiyono melaporkan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah ke Polresto Tangerang, Selasa (16/7/2019). Foto/SINDOnews/Hasan Kurniawan.

TANGERANG – Pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akhirnya melaporkan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah ke pihak kepolisian.

Laporan disampaikan langsung oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama Kemenkumham Bambang Wiyono, ke ke Polresto Tangerang, di Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, Selasa (16/7/2019).

Dalam laporannya, Bambang mengatakan, Wali Kota Tangerang telah melakukan banyak pelanggaran hukum yang tidak bisa dibiarkan dan harus diberikan pelajaran.

Baca Juga:

“Ya, kami dari Kemenkumham mengadukan pihak Wali Kota, karena telah melakukan pelanggaran hukum,” kata Bambang, kepada wartawan di Polresto Tangerang Kota, Jalan Daan Mogot, Selasa (16/7/2019).

Ditanya lebih jauh materi laporan tersebut, Bambang tidak mau menjelaskan secara rinci. Namun, dia mengatakan, karena lahan milik Kemenkumham yang ada di Kota Tangerang, yang dimasalahkan wali kota.

“Ya, terkait lahan milik Kemenkumham yang berada di Kota Tangerang. Banyak penguasaan lahan-lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Secara lengkap bisa langsung ke kapolres saja,” sambungnya.

Bambang pun mengaku, pihaknya sudah menjalani proses berita acara pemeriksaan (BAP) dan telah mengungkapkan semua permasalahan itu kepada penyidik polres.

“Nanti dari tim layanan advokasi hukum yang akan selalu komunikasi dengan polres untuk menyelesaikan masalah ini. Sekali lagi mudah-mudahan ini segera selesai dan segera tuntas untuk semua,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolresto Tangerang Kota Kombes Pol Abdul Karim menyatakan, pihaknya akan segera memproses laporan dari pihak Kemenkumham tersebut.

“Siapa pun yang melaporkan adanya suatu dugaan, ya kita akan tangani. Tetapi bentuk laporan dan isinya seperti apa, masih belum kita pelajari. Nanti akan kita lihat dulu. Takutnya saya salah menilai,” pungkasnya.

(ysw)

Kisruh Wali Kota dengan Menkumham, Warga Komplek Protes PJU Dipadamkan

loading…

TANGERANG – Konflik antara Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, terkait soal penyerahan fasos fasum membuat PJU di Komplek Kehakiman dan Pengayoman dipadamkan. Warga pun protes karena selama ini mereka selalu membayar kewajiban pajak dan listrik.

Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di perumahan Komplek Kehakiman dan Pengayoman diputus secara sepihak oleh Pemkot Tangerang sejak kemarin. Jalan-jalan pun menjadi gelap dan rawan tindakan kriminal.

Para penghuni kompek perumahan yang ada di atas lahan Kemenkumham itu kebanyakan pensiunan. Usia mereka juga banyak yang tidak muda lagi. Masa tenang di hari tua pun menjadi tidak nyaman. (Baca: Arief Ancam Putus Listrik PJU Kantor Kemenkumham di Tangerang)

Baca Juga:

Seperti diungkapkan Anis (52), pensiunan Kemenkumham yang tinggal di komplek Pengayoman. Dia mengaku, warganya sangat taat membayar pajak PBB dan listrik.

“Kami juga ikut menyumbang pembangunan di Kota Tangerang dengan rutin membayar pajak PBB dan listik. Tetapi, Minggu malam, penerangan di komplek kami diputus sepihak,” kata Anis, Selasa (16/7/2019).

Dijelaskan Anis, saat ini warganya sangat panik. Namun, setelah ada warga yang memberitahu bahwa hal itu terkait kebijakan Wali Kota Tangerang, warga pun marah. Namun, emosi warga itu bisa dibendung.

Warga kesal, kenapa fasilitas publik yang ada di lingkungan perumahan mereka dihentikan oleh Arief. Padahal, warga taat membayar pajak PBB dan listrik mereka.

“Bahkan, ada warga yang mengusulkan agar aksi membuang sampah di pinggir jalan, kalau sampah di perumahan mereka tidak diangkut lagi. Tetapi, petugas kebersihan tetap datang hari ini,” sambung Anis lagi.

Dengan rambut yang telah berubah putih semua itu, Anis menyampaikan keluhan dari warganya itu kepada Arief. Namun, betapa kagetnya dia mendengar jawaban Arief.

Tanpa perasaan empati, Arief merendahkan ketaatan para pensiunan Kemenkumham yang telah tinggal di komplek tersebut sejak tahun 80 an ini. Dengan mengatakan, pajak PBB mereka setahun sangat sedikit sekali.

Dia bahkan membandingkan pengeluaran pajak dirinya yang sangat banyak dan lebih besar dari pensiunan itu. Kata Arief, pajak tahunan warga di perumahan itu sangat kecil. Tidak cukup bangun lapangan futsal.

“Satu lapangan futsal saja sekira Rp200 juta. Pajak bapak ibu, jika dikumpulkan dalam setahun tidak sampai segitu. Tetapi bapak ibu punya fasilitas itu,” ungkap Arief.

Tidak semua kawasan perumahan punya fasilitas lapangan futsal. Di sekitar tempat Arief tinggal misalnya. Arief mengaku, meski pendapatan pajak di sana lebih besar, tapi tidak ada fasilitas futsal dibangun.

“Jadi sebenarnya, kita pemerintah kota sudah tidak hitung-hitungan lagi. Tetapi kita saat ini berhadap-hadapan dengan Kemenkumham yang tidak hitung-hitungan, karena kita tidak dihitung,” sambungnya.

Semua layanan publik seperti PJU, sampah, dan sanitasi yang ada di atas lahan Kemenkumham disetop oleh Arief. Awalnya, termasuk dua komplek perumahan itu.

Namun, akhirnya direvisi oleh Arief, hanya pada kantor-kantor Kemenkumham yang berada di Kota Tangerang. Semua pelayanan publik itu, dihentikan mulai Senin 15 Juli 2019 sampai ada penyerahan aset.

(ysw)

L’Cibi Goes To School, Kalapas Cibinong Jadi Guru SMA Al-Falah

loading…

Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong Anak Agung Gde Krisna saat sedang menjadi guru di SMA AL-Falah Cibinong. Foto/Ist

JAKARTA – Selain melakukan tugas fungsi pelayanan di dalam, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong terus berupaya memperluas area pelayanan dengan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat sekitar. Hal itu dilakukan lantaran Lapas sebagai satuan kerja pemerintah yang memiliki core business dalam bidang pembinaan para pelanggar hukum.

Salah satu program unggulan yang diciptakan adalah program L’Cibi Goes To School, dimana Lapas Cibinong langsung bersosialisasi dengan pelajar dan remaja untuk memberikan pemahaman tentang proses penegakan hukum dengan tujuan meminimalisir tingkat pelanggaran hukum di usia dini.

Selain itu program ini merupakan program pendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani(WBBM) yang sedang dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Cibinong.
Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIA Cibinong Anak Agung Gde Krisna mengatakan, bermula dari perjanjian kerja sama yang telah disepakati oleh Lapas Cibinong dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, pada masa orientasi siswa baru tahun ajaran 2019-2020, Lapas Cibinong akan berperan serta dalam memberikan materi di sekolah-sekolah menengah.
Pria yang bisa disapa Agung ini terjun langsung untuk memberikan materi dan pengetahuan kepada siswa baru di Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Falah Cibinong tentang Integrated Criminal Justice System (Sistem Peradilan Pidana Terpadu) yang berlaku di Indonesia. Mulai dari tingkat penyidikan perkara di kepolisian sampai dengan proses persidangan di Pengadilan dan akhirnya bermuara di Lapas sebagai instansi pembinaan bagi narapidana.

“Kami ingin ikut berperan serta dalam upaya pencegahan pelanggaran hukum pada usia dini, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor, mengingat tingkat kecenderungan remaja usia sekolah menengah dalam penggaran hukum cukup tinggi karena jiwanya yang masih labil dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar,” kata Agung dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Selasa (16/7/2019).

Para siswa pun menyampaikan beberapa pertanyaan tentang aktivitas narapidana selama di dalam Lapas, Agung mengatakan, mengenai gambaran kehidupan narapidana di Lapas bahwa mereka tidak hanya makan dan tidur saja namun juga diberikan kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian sehingga dapat lebih produktif setelah keluar dari Lapas.

“Harapannya, melalui kegiatan semacam ini kami dapat memberikan suntikan motivasi agar mereka memiliki karakter yang positif, taat pada hukum yang berlaku, serta senantiasa berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat,” kata Agung.

(mhd)

Rapimgab Tatib Pemilihan Wagub DKI Kembali Gagal, Pansus Salahkan Sekwan

loading…

JAKARTA – DPRD DKI Jakarta kembali gagal menggelar Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) untuk menyetujui tata tertib pemilihan wakil gubernur (wagub), Selasa (16/7/2019). Rapimgab kemarin juga kembali diundur lantaran anggota Dewan peserta rapat tidak memenuhi syarat kuorum.

Ketua Pansus Wagub DKI Jakarta, Ongen Sangaji, mengatakan, selama ini pansus telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan telah dibawa ke Rapimgab. Menurutnya, tertundanya kembali Rapimgab kali ini lantaran Sekertaris Dewan (Sekwan) kurang baik dalam mengurus jadwal.

“Sekwan sebagai sekretaris, sekretaris pansus, sekretaris rapimgab, sekretaris pimpinan dewan, nah inikan beliau yang mengatur kegiatan. Harusnya beliau ketika kita kemarin gagal, harusnya segera komunikasi, bukan komunikasinya hari ini pukul 10.00-11.00 WIB. Kan semua orang masih kegiatan yang lain kan,” ungkapnya.

Baca Juga:

Politisi Partai Hanura itu memprediksi jadwal paripurna pemilihan wagub bakal mundur satu-dua hari dari jadwal yang ditetapkan pada 22 Juli mendatang. Tapi yang terpenting, rapimgab penetapan tata tertib segera dilakukan dan diputuskan panitia pemilihan (panlih).

“Aturannya kita sudah buat, aturan pemilihannya sudah kita buat, tinggal persetujuan pimpinan. Ini cuma kita tunggu saja ketika itu selesai, kemudian kita juga kejar untuk menentukan panitia pemilihan. Selanjutnya kita bamuskan, kemudian paripurna,” pungkasnya.

(thm)

2 Minggu Penerapan ETLE Pengendara Bermotor Mulai Tertib

loading…

Petugas sedang mengamati layar monitor yang terkoneksi dengan kamera ETLE yang terpasang di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.Foto/SINDOnews/Dok

JAKARTA – Ditlantas Polda Metro Jaya menyebut dua pekan pemberlakuan tilang di kawasan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Jalan MH Thamrin-Sudirman, Jakarta Pusat, kini pengendara kendaraan pribadi semakin tertib. Hingga kini tercatat lebih dari 3.000 kendaraan terekam melanggar lalu lintas.

Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Nasir mengatakan, selama dua minggu ini, tercatat sudah lebih dari 3 ribu kendaraan yang terekam kamera melanggar lalu lintas. Adapun perharinya pelanggar bisa mencapai 200 lebih kendaraan.

Menurut Nasir, pelanggaran paling banyak tak menggunakan safety belt. Namun, sejauh ini pengendara mobil yang melintasi kawasan ETLE sudah relatif tertib.”Di perempatan dan traffic light pertigaan itu cenderung relatif tertib, khususnya batas stop dan marka jalan, pelanggaran sudah sangat minim,” kata Nasir pada wartawan, Selasa (16/7/2019).

Baca Juga:

Menurutnya, pelanggaran lalu lintas tak mengenakan sabuk pengaman biasanya terjadi di sepanjang jalan, mengingat kamera itu merekam di sepanjang jalan, bukan di titik perempatan ataupun persimpangan jalan sehingga masih ada kelalain dari pengendara.

“Sedang pelanggar yang berkendara melebihi batas kecepatan itu belum ada pelanggar karena memang kondisi jalanan padat yah,” katanya.

(whb)

Soal Tudingan Politik Uang, Anggota DPRD DKI Polisikan Politisi PSI

loading…

Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, Rian Ernest Tanudjaja. Foto: PSI/Dok

JAKARTA – Sejumlah Fraksi DPRD DKI Jakarta melaporkan Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, Rian Ernest Tanudjaja. Para anggota Dewan merasa terhina dengan pernyataan Rian yang menyebut ada dugaan politik uang dalam pemilihan wakil gubernur (wagub) pengganti Sandiaga Uno.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman, mengatakan, pemilihan wagub pengganti merupakan suatu proses politik penting yang harus dituntaskan oleh DPRD sesuai ketetuan Pasal 176 Undang-Undang (UU) Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Apalagi proses ini telah tertunda cukup lama sejak Sandiaga Uno membacakan surat pengunduran diri dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada 27 Agustus 2018.

Selain itu, kata Taufiqurrahman, wagub juga memiliki sejumlah tugas khusus sebagaimana mengacu pada UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Baca juga: Diduga Ada Politik Uang, PSI Minta KPK Awasi Pemilihan Cawagub DKI)

Baca Juga:

“Pernyataan Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest Tanudjaja, perihal kabar ada dugaan politik uang dalam pemilihan wagub, sangat tendensius dan merupakan suatu bentuk penghinaan terhadap kehormatan dan harga diri saya sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dan sebagai anggota Panitia Khusus Pemilihan Pemilihan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta,” kata Taufiqurrahman, Selasa (16/7/2019).

Taufiqurrahman menilai pernyataan Ernest Tanudjaja tersebut sama sekali tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada dan merupakan suatu bentuk penyebaran kabar bohong yang sangat merugikan institusi DPRD dan para anggota DPRD. Hal itu mengingat sampai saat ini proses pemilihan wagub pengganti belum terjadi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Taufiqurrahman bersama sejumlah anggota DPRD DKI sudah menyiapkan laporan perihat perbuatan penghinaan, sebagaimana termuat dalam KUHP Pasal 310-Pasal 321, KUHP yang dilakukan oleh Rian Ernest Tanudjaja. “Saya akan mengajak teman-teman dahulu laporan ke Polda. PSI sok-sokan,” tandasnya.

Diketahui sebelumnya, Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest, mengatakan, PSI Jakarta menilai bahwa proses pemilihan Wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno yang sedang berjalan ini sangat rawan akan timbulnya politik transaksional di belakang layar. Hingga terdengar kabar bahwa ada serangkaian persengkongkolan dalam menentukan syarat kuorum pada rapat pemilihan wagub DKI Jakarta yang harus dibayar dengan nilai uang tertentu.

(thm)

Polda Metro Benarkan Eks Caleg DPRD DKI Wahyu Dewanto Sedang Dicari

loading…

JAKARTA – Polda Metro Jaya membenarkan eks calon legislatif (caleg) DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra, Wahyu Dewantom tengah dicari keberadaannya. Pasalnya, Wahyu diduga terlibat kasus politik uang saat Pemilu 2019 lalu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, mengatakan, Sub Direktorat Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah mengeluarkan selebaran untuk menindaklanjuti permintaan dari Kejagung perihal keberadaan Wahyu Dewanto.

“Jadi itu ada edaran dari Kejagung, makanya kami buat pengumuman di sana,” ujar Argo kepada wartawan, Selasa (16/7/2019).

Baca Juga:

Argo menjelaskan, perkara Wahyu awalnya ditangani penyidik Sentra Gakkumdu dan telah selesai tahap pemberkasan, lalu dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun Wahyu tidak kunjung memenuhi dua kali panggilan yang telah dilayangkan penyidik.

Meski telah dilakukan pencarian ke rumahnya, hasilnya nihil, sehingga selebaran itu pun dikeluarkan. Adapun dasar pencarian itu berdasarkan surat laporan polisi bernomor LP/3945/VII/2019/PMJ/Ditreskrimum, tertanggal 1 Juli 2019 dan Surat Perintah Penyidikan bernomor Sp.Sidik/2217/VII/2019/Ditreskrimum tertanggal 2 Juli 2019.

“Namanya ada laporan dari seseorang berkaitan UU Pemilu, sampai dibuat panggilan pertama, kedua, sesuai alamat dia tidak hadir, sehingga dilakukan sidang in absentia,” tuturnya.

Wahyu disebutkan masuk dalam daftar pencarian orang dengan nomor surat DPO/205/VII/2019/Ditreskrimum tertanggal 12 Juli 2019. Eks caleg Gerindra dari Dapil 8 Jakarta itu disebut melanggar Pasal 523 ayat 1 juncto Pasal 280 ayat (1) huruf J UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

(thm)

Second Chance Charity Run 2019, Ajak 3 Ribu Pelari Bantu Penghuni Lapas

loading…

Founder Second Change Foundation, Evy Amir Syamsudin (kiri), didampingi Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Heni Yuwono (kanan), saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/7). Foto/Ist

JAKARTA – Untuk kedua kalinya, event Second Chance Charity Run akan digelar di Jakarta. Lomba lari ini bertujuan untuk penggalangan dana dan penghargaan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan atau narapidana yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Second Chance Charity Run 2019 yang dibuka dengan dua kategori, yakni 5K dan 10K ini, akan digelar di Lot 16 Sudirman Central Business District (SCBD) Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, pada 21 Juli 2019. Event lari amal ini ditargetkan akan diikuti sekitar 2000 hingga 3000 pelari

Event lomba lari ini diadakan atas kerjasama Second Chance Foundation dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Hukum dan HAM, dan didukung oleh United Nations Office on Drugs and Crime serta Kedutaan Besar Afrika Selatan di Indonesia.

Founder Second Chance Foundation, Evy Amir Syamsudin berharap kegiatan ini bisa membantu program Yayasan tersebut, lembaga nirlaba yang merupakan mitra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, untuk memberdayakan warga binaan sehingga bisa menjadi pribadi yang positif, mandiri, dan dapat diterima kembali oleh masyarakat.

“Kami memberikan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan yang berkesinambungan untuk membentuk kemandirian WBP, serta memberikan kesempatan yang sama pada WBP melalui program pelatihan yang kami siapkan,” ujar Evy Amir Syamsudin saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Second Chance Charity Run 2019 memakai konsep charity run atau berlari dan menggalang dana dengan dua kategori jarak tempuh, yaitu 5 kilometer dan 10 kilometer. Evy menyebut, besaran dana partisipasi kegiatan lomba lari 5K sebesar Rp200.000 dan 10K sebesar Rp250.000. Biaya pendaftaran sudah termasuk donasi Rp50.000 yang akan disalurkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana pengembangan keahlian warga binaan lapas di seluruh Indonesia.

Lomba ini diharapkan jadi sarana untuk mengajak masyarakat menyebarkan semangat positif bagi para WBP yang ada di lapas, mengkampanyekan akan hak setiap orang mendapatkan kesempatan kedua, serta membantu para warga binaan agar siap kembali ke lingkungannya sebagai bagian dari masyarakat yang mandiri dan bermartabat.

Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Heni Yuwono mengatakan, ada sekitar 265.000 warga binaan di sejumlah lapas di Indonesia, sebanyak 30.000 di antaranya tersebar di rumah tahanan Jakarta.

“Negara saat ini belum mengalokasikan anggaran yang ideal bag pengembangan keterampilan warga binaan,sehingga perlu peran serta masyarakat melalui donasi,” kata Heni Yowono.

Donasi yang diterima pihaknya akan diperuntukan bagi pemenuhan sarana dan prasarana keterampilan penghuni lapas, di antaranya alat kesenian, konveksi, pelatihan, dan sebagainya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Sri Puguh Budi Utami, menyambut gembira acara ini. Ia menilai perlu lebih banyak lagi pihak yang peduli akan isu Pemasyarakatan, terutama dari masyarakat. “Masyarakat adalah bagian dari tiga pilar Sistem Pemasyarakatan dalam pembinaan WBP, yaitu pemerintah, WBP dan masyarakat,” kata dia.

Sri melanjutkan, pembinaan yang dilakukan tidak akan maksimal jika tidak didukung oleh masyarakat. “Kegiatan ini membantu meningkatkan pengenalan masyarakat akan Warga Binaan sebagai bagian dari masyarakat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberi dukungan melalui donasi yang dikumpulkan dan diharapkan hasil dari penggalangan donasi ini dapat mendukung program pembinaan WBP.” teranya.

Kedutaan Afrika Selatan terlibat dengan kegiatan ini terkait dengan perayaan Nelson Mandela International Day, yang jatuh pada 18 Juli. Hari internasional itu ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menghormati mendiang Presiden Nelson Mandela yang menghabiskan 27 tahun hidupnya di dalam penjara dalam upayanya menegakkan hak asasi manusia dan demokrasi. Karena tanggal 18 Juli jatuh pada Kamis, maka 21 Juli dipilih sebagai gantinya dan jadi waktu pelaksanaan Second Chance Charity Run 2019.

Untuk peserta yang berminat mengikuti kegiatan ini bisa mendaftar di laman panitia lomba: https://www.secondchancerun.com/

(pur)

Macet di Bogor Kian Parah, Pelebaran Jembatan Ottista Jadi Prioritas

loading…

Sejumlah kendaraan bermotor terjebak kemacetan di lingkar Kebun Raya dan Istana Bogor.Foto/SINDOnews/Haryudi

BOGOR – Pemkot Bogor berencana melakukan pelebaran Jembatan Ottista untuk mengatasi kemacetan di pusat kota yang semakin parah, khususnya di lingkar Kebun Raya dan Istana Bogor (Jalan Ir H Juanda-Jalak Harupat-Pajajaran-Ottista).

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, jembatan yang berada di Jalan Otto Iskandar Dinata (Ottista) selama ini menjadi salah satu penyebab kemacetan sejak Sistem Satu Arah (SSA) diberlakukan pada 2016. Pasalnya penyempitan Jalan Ottista lantaran kondisi bottle neck (leher botol) tepat di jembatan tersebut.”Bantuan Rp200 miliar dari Provinsi Jawa Barat nanti Insya Allah akan dipergunakan buat beresin Jembatan Ottista juga pada 2020 mendatang,” kata Dedie pada Selasa (16/7/2019).

Tak hanya itu, lanjut dia, anggaran tersebut juga akan dipergunakan untuk infrastruktur lainnya yakni peningkatan Jalan Suryakencana, pembangunan alun-alun Kota Bogor (eks Taman Topi), penataan Kawasan Wisata Situ Gede, sarana prasaran dan fasilitas kesehatan lainnya. Menurutnya, kemacetan di pusat kota itu solusinya diperlebar, pasalnya bukan hanya Jalan Ottista tapi semua titik kemacetan juga harus dilakukan pelebaran.

Baca Juga:

“Yang jelas kita sudah ajukan dana baik ke pusat maupun provinsi, itu bagian dari solusi yakni jalan-jalan harus diperlebar. Untuk pelebaran di Ottista, ada pembebasan lahan, tepatnya di sisi kiri jembatan/jalan,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, pelebaran Jembatan Otista memang sudah mendesak dilakukan. Bahkan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto sempat menyebutkan, pelebaran jembatan akan dilakukan tahun ini. “Namun, rencana tersebut urung dilakukan karena anggaran bantuan provinsi yang seharusnya turun pada 2019 mendadak batal tanpa alasan yang jelas. Insya Allah tahun depan. Prosesnya akan dikawal terus. Kita tunggu anggaran turun dari provinsi,” tandasnya.

Berdasarkan pantauan, kemacetan di lingkar Kebun Raya Bogor atau ruas jalan yang diberlakukan SSA saat ini kondisinya semakin parah. Bahkan hampir tak mengenal waktu (pagi, siang, sore dan malam hari). Selain karena meningkatnya volume kendaraan juga disebabkan adanya bottle neck Jembatan Ottista dan keluar masuk kendaraan dari dan menuju kawasan Kebun Raya Bogor.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bogor, Theofilio Patrocinio Freitas menuturkan, ada beberapa kawasan rawan macet yang memang solusinya ada pelebaran jalan. Baik, Jalan KS Tubun, Jalan Tajur, Jalan otista, Simpang Empang, Simpang Yasmin, dan Simpang Semplak.

“Kemacetan terjadi karena ada penyempitan jalan atau pertemuan arus. Jalan di Kota Bogor kan segitu-gitu aja, sementara volume kendarannya terus meningkat,” tuturnya. Menurutnya, satu-satunya solusi kemacetan yang terjadi di Kota Bogor adalah pelebaran jalan. Sejauh ini, jalanan di Kota Bogor memang tidak terlalu besar dan sulit untuk ditambah.

“Jadi jalannya ya itu-itu saja. Kota Bogor kan wilayahnya kecil, jalan yang sudah ada susah untuk diperlebar, sementara yang naik kendaraan semakin banyak” ucapnya.

(whb)

Jalur Belum Dibahas, Bina Marga Tunggu Arahan Panitia Formula E

loading…

Petugas tengah menambal aspal yang rusak. Foto/Ilustrasi/SINDOphoto

JAKARTA – Dinas Bina Marga DKI Jakarta belum melakukan perbaikan aspal untuk jalur lintasan balapan mobil Formula E yang rencananya akan digelar di Jakarta 2020. Dinas Bina Marga akan melakukan koordinasi dahulu dengan pihak penyelenggara balapan bertaraf internasional itu.

“Nanti kita tanya panitia, bagaimana standarnya dan harus seperti apa, kita siapkan sesuai standar dia,” ujar Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho saat dihubungi wartawan, Selasa (16/7/2019).

Hari menambahkan, saat ini belum ada rincian pasti dari pihak penyelenggara mengenai hal apa saja yang harus disiapkan. (Baca juga: Jakarta Segera Miliki Formula E, Balapan Bergengsi Dunia)

Baca Juga:

“Secara teknis belum dibahas, biasanya nanti ada teknikal meeting, untuk jalanan. Jadi tinggal nanti kita sesuaikan kita layering lagi atau mesti tambah apa,” katanya.

Sementara itu, Hari menjelaskan, bahwa tim survei dari Formula E sudah melakukan pengecekan lokasi dan memutuskan untuk menggelar Formua E di Jakarta.

“Secara detail kondisi jalan kan harusnya dites dengan kendaraan yang bagaimana kan kita enggak tahu,” jelasnya. (Baca juga: Bertaraf Internasional, Formula E Diyakini Tingkatkan Perekonomian Jakarta)

Hari menegaskan, bahwa pihaknya akan mematuhi semua regulasi yang diterapkan pihak penyelengara, demi kelancaran Jakarta menjadi tuan rumah dalam ajang bergengsi balapan mobil Formula E.

“Eksekusinya sih enggak terlalu sulit bagi saya, yang penting nanti speknya kayak apa,” tandasnya. (Baca juga: Balapan 2020, Bina Marga Sebut Belum Bahas Teknis Formula E)

(mhd)

Perseteruan Wali Kota Tangerang dan Menkumham Dipicu Soal Aset Lahan

loading…

Hubungan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly memanas. Foto/Istimewa

JAKARTA – Hubungan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly memanas. Pemicunya Pemkot Tangerang menagih Kemenkumham untuk menyerahkan lahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum).

Kemenkumham merasa aset tanah di Kota Tangerang tersebut miliknya dan bisa dibangun apa saja demi kepentingan pihaknya. Total aset Kemenkumham di Tangerang mencapai 181 hektare. Dari total itu, lahan seluas 116 hektare sudah dibangun dan 13 hektare lain telah dialihkan kepemilikannya dari Kemenkumham ke Pemkot Tangerang, pihak ketiga, pemerintah pusat, serta pelepasan hak tanah.

Sebagai konsekuensi belum diserahkannya lahan fasos dan fasum sekitar 40% dari 100% lahan keseluruhan, Arief bakal memboikot seluruh fasilitas publik di area perkantoran Kemenkumham di Kota Tangerang seperti memutus aliran penerangan jalan umum (PJU), tidak akan membersihkan sampah, dan tidak akan membersihkan saluran air/got.

Baca Juga:

“Selama belum serah terima aset, kami dengan segala permohonan maaf tidak bertanggung jawab terhadap pelayanan sampah, perbaikan drainase, serta PJU di semua perkantoran Kemenkumham,” ujar Arief, Senin 15 Juli 2019. (Baca: Wali Kota Tanggapi Sindiran Menkumham Soal Soal Izin Lahan Poltekim)

Selama ini, lanjutnya, Pemkot Tangerang merawat aset milik Kemenkumham, namun jerih payah itu sama sekali tidak dihargai. Keputusan berat ini akhirnya diambil supaya mendapat perhatian dari Kemenkumham dan masalah fasos dan fasum dapat segera diselesaikan secara santun.

“Saya berharap ada jalan keluar terbaik untuk semuanya agar tuntas karena kota ini tidak hanya mengurusi soal ini saja. Urusan yang lain banyak yang perlu kita layani,” ungkapnya.

(ysw)

Balapan 2020, Bina Marga Sebut Belum Bahas Teknis Formula E

loading…

Pemprov DKI Jakarta. Foto/Ilustrasi/SINDOphoto

JAKARTA – Meski rencana pagelaran lomba balap mobil Formula E bakal digelar pertengahan 2020 di Jakarta. Namun, hingga kini belum ada pembahasan antaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dengan penyelenggara Formula E terkait lokasi dan spesifikasi jalanan yang akan digunakan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho, saat dihubungi wartawan, Selasa (16/7/2019). (Baca juga: Jakarta Segera Miliki Formula E, Balapan Bergengsi Dunia)

“Belum (diskusi penyelenggara Formula E dan Pemprov DKI), justru kita lagi nunggu tim penyelenggara, eksekusinya sih enggak terlalu sulit bagi saya, yang penting nanti speknya kayak apa,” kata Hari.

Baca Juga:

Dia menambahkan, meski telah ada kesepakatan antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan panitia penyelenggara Formula E bahwa Jakarta akan jadi tuan rumah balapan mobil bergengsi dunia itu. Namun, belum ada tindak lanjut pembahasan secara teknis.

“Secara teknis belum dibahas (track balapan) biasanya nanti ada tecnikal meeting jalan, track harus begini kedua begini ada spesifikasinya. Tinggal nanti kita sesuaikan kita layering lagi atau mesti tambah apa,” ucap Hari.

Disampaikan Hari, hingga saat ini tim dari penyelenggara Formula E baru meninjau beberapa jalanan Jakarta yang dimungkinkan bisa dijadikan track balapan. Namun, lokasi yang dipilih serta standar jalanan belum ada pembahasan.

Proses pembahasan track jalanan akan butuh waktu cukup lama karena harus menyesuaikan standar jalanan balapan agar bisa dilintasi dengan aman. Dinas Bina Marga dalam hal ini siap mendukung perbaikan jalanan sesuai standar yang ditetapkan.

“Jadi itu masih panjang kalau untuk perbaikan itu enggak butuh waktu lama. Enggak terlalu sulit bagi saya artinya itu, speknya kan paling jalan raya saja. Tinggal nanti kalau daerah mana yang bergelombang, tinggal kita layering (lapis) saja,” tutupnya. (Baca juga: Bertaraf Internasional, Formula E Diyakini Tingkatkan Perekonomian Jakarta)

(mhd)

Tahun Depan, Pemkot Bogor Targetkan Pendapatan Daerah Rp2,19 Triliun

loading…

BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menargetkan pada 2020 mendatang pendapatan daerah sebesar Rp2,19 triliun. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dalam rapat paripurna DPRD Kota Bogor tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2020 dan Raperda RPJMD Kota Bogor tahun 2019-2024.

“Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp1,01 triliun atau 46,25 % dari target pendapatan daerah,” kata Bima pada Selasa (16/7/2019).

Bima mengatakan, kebijakan PAD antara lain dari pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dengan mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Baca Juga:

“Mengenai dana perimbangan pada 2020, ditargetkan sebesar Rp935 miliar atau 42,8 % dari target pendapatan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp239 miliar atau 10,95% dari target pendapatan daerah,” jelasnya.

Untuk belanja daerah Kota Bogor tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp3,08 triliun terdiri dari, belanja tidak langsung sebesar Rp1,36 triliun atau 44,25 % dari belanja daerah yang terdiri dari belanja pegawai ditargetkan sebesar Rp1,18 triliun atau 86,97 % dari belanja tidak langsung.

“Kebijakan belanja modal prioritas pembangunan infrastruktur dan perbaikan kualitas lingkungan tahun 2020 diprioritaskan untuk program dan kegiatan yang mendukung penataan kawasan Suryakencana, naturalisasi Sungai Ciliwung dan penataan kawasan Taman Topi,” ujarnya.

Sementara itu, untuk pembiayaan daerah Kota Bogor tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp31,18 miliar. Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah meliputi penyertaan modal daerah diperkirakan sebesar Rp34,3 miliar dan pembayaran pokok utang diperkirakan sebesar Rp5,5 miliar.

“Dokumen KUA/PPAS Kota Bogor Tahun Anggaran 2020 disusun dengan harapan seluruh pemangku kepentingan dapat mempedomani dan mengimplementasikan secara bertanggung jawab dan profesional. Dengan demikian masyarakat Kota Bogor dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut,” ujar Bima.

Dalam rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat, Ketua DPRD Kota Bogor Untung W. Maryono dan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Heri Cahyono, Jajat Sudrajat, Sopian dan anggota DPRD lainnya, Kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.

(whb)

Wali Kota Tangerang Ngotot Tagih 40 Persen Fasos Fasum kepada Kemenkumham

loading…

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah. Foto:dok/SINDOnews/Djuli Pamungkas

TANGERANG – Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menyatakan, akan terus mengejar kewajiban Kemenkumham untuk memberikan lahan untuk fasos/fasum. Ditegaskannya, dari 181 hektare lahan milik Kemenkumham, 40 persennya harus diserahkan ke Pemkot Tangerang sebagai fasos dan fasum.

Ini sesuai Perda No 5 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan atau PSU. Dalam perda itu disebutkan fasos dan fasum wajib diserahkan oleh para pengembang. (Baca: Arief Ancam Putus Listrik PJU Kantor Kemenkumham di Tangerang)

Saat ini, kata Arief, hibah tanah yang diberikan Kemenkumham terkait lahan fasos dan fasum masih sangat kurang, bahkan jauh di bawah 40 persen.

Baca Juga:

“Dari 100 persen lahan tanah yang akan dibangun, hanya 60 persen boleh dibangun, sisanya 40 persen buat fasos-fasum. Tapi, ini semua mau dibangun, lalu rakyat Tangerang dapat apa? Bukan buat kita juga, buat masyarakat. Kita mau tata biar nyaman dan rapi,” ujar Arief kepada wartawan, Selasa (16/7/2019).

Keinginan meminta hibah tanah Kemenkumham juga telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), namun hingga kini belum ada tanggapan.

Arief berharap sisa lahan Kemenkumham yang belum dibangun sekitar 13% diserahkan ke Pem kot Tangerang untuk dijadikan fasos dan fasum dan ruang publik masyarakat.

(ysw)

Dua Jambret Sepasang Kekasih di Tambora Diringkus Polisi

loading…

JAKARTA – Polisi meringkus dua penjambret yang kerap beraksi di Tambora, Jakarta Barat. AOP (25) dan DF (20) dibekuk setelah beraksi di Jalan KH Mas Masnyur, Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat.

Kapolsek Tambora, Kompol Iver Son Manossoh mengatakan, pelaku terakhir beraksi pada Senin, 15 Juli 2019 dengan korbannya berinisial YY (25). Saat itu, korban bersama kekasihnya hendak mencari makan di kawasan Jembatan Lima, Tambora.

Mendadak, kata dia, korban melihat dari arah belakang samping kiri ada sepeda motor yang pengendaranya saling berboncengan.

Baca Juga:

“Disitu pelaku langsung merampas tas milik korban yang saat itu dikalungkan pada bagian lehernya,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (16/7/2019).

Menurutnya, polisi yang menerima laporan itu akhirnya melakukan pengejaran pada para pelaku. Kedua pelaku pun berhasil diringkus di sekitar Jalan Betet Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat dan mengamankan bukti tas milik korban beserta isinya.

“Atas perbuatanya, pelaku dijerat Pasal 365 KUHP daengan ancam maksimal 12 tahun penjara,” katanya. (Baca juga: Jambret Ponsel, 2 Remaja Berusia 17 Tahun Digelandang Polisi)

(mhd)

Terminal Baranangsiang Disepakati Jadi Stasiun Akhir LRT di Bogor

loading…

BOGOR – Pemkot Bogor dan Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ), akhirnya menyepakati Terminal Baranangsiang yang terletak di Kelurahan Baranangsiang, Bogor Timur, dijadikan sebagai stasiun akhir kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek di Kota Hujan.

Kesepakatan itu diambil setelah Pemkot Bogor melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Perhubungan bersama BPTJ, meninjau langsung ke lokasi yang akan dilintasi LRT di Kota Bogor.

Selain Terminal Baranangsiang, dalam peninjauan tersebut tim dari Pemkot Bogor dan Kemenhub juga fokus pada dua titik yang tak jauh dari pintu Tol Bogor Baranangsiang, yakni Kampung Sela Awi, Kecamatan Bogor Utara; dan Kampung Sawah, Kecamatan Bogor Timur.

Baca Juga:

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menjelaskan, peninjauan ini dilakukan untuk memastikan jika LRT jadi dilelang atau dilakukan lanjutan trase kedua dari Cibubur, Cimanggis ke Bogor. Karenanya perlu melihat posisi stasiun akhir LRT di Bogor yang pas.

“Jadi ada dua lokasi peninjauan. Yang pertama terkait Terminal Baranangsiang, kedua soal LRT. Untuk LRT, di Sela Awi dan Kampung Sawah. Kami harus tahu dulu dimana kira-kira stasiun akhirnya. Dengan begitu kami bisa merencanakan hal lainnya,” ungkap Dedie, Selasa (16/7/2019).

Berhubung peninjauan bersama BPTJ berkaitan dengan seluruh sistem Jabodetabek, dirinya meminta BPTJ untuk bisa memberikan masukan kepada pemerintah pusat. Di antaranya Dirjen Perkeretapian dan Dirjen Kekayaan Negara untuk segera memberikan gambaran secara utuh tentang rencana-rencananya.

Mantan salah satu direktur KPK ini menambahkan, pihaknya masih berdiskusi terkait Perpres Nomor 49/2017 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Tail Transit Terintegrasi di wilayahnya Jabodebek.

Menurutnya, jika memang itu yang akan dipakai sebagai acuan, maka Baranangsiang dipastikan akan digunakan. Kalaupun ada revisi teknis pelelangan, itu juga ada di perpres.

“Jadi kami masih berusaha ikut serta proaktif supaya Kota Bogor tidak ketinggalan melakukan proses perencanaan dan terlambat mengantisipasi. Tentunya kami tidak ingin kehilangan momentum Kota Bogor menjadi kota modern dengan adanya sambungan LRT. Kalau kalah cepat, bisa mengubah program transportasi yang ada di Kota Bogor,” jelasnya.

Dedie mengungkapkan, pemerintah pusat sudah banyak memberikan perhatian untuk Kota Bogor. Termasuk hibah trem dari Belanda, salah satunya dialokasikan ke Kota Bogor.

“Trem rencananya tahun depan kalau secara peluang teknisnya lencar. Tahun depan sudah dikirim dari Belanda,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPTJ Bambang Prihartono menyatakan, pihaknya tak hanya bicara Kota Bogor saja, karena di Jabodetabek sudah mencapai 100 juta pergerakan orang perhari.

“Padahal dua tahun yang lalu masih 50 juta orang per hari. Jadi peningkatannya signifikan sekali. Karena itu pihaknya mempunyai rencana induk yang disetujui tiga provinsi dan delapan wali kota yaitu rencana induk Jabodetabek tahun 2018-2019,” jelasnya.

Dengan dibangunnya Stasiun LRT di sana, diharapkan dapat berbarengan dengan revitalisasi Terminal Baranangsiang. Pemerintah pusat, kata dia, sengaja membangun stasiun akhir LRT Jabodebek di kawasan Baranangsiang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses transportasi umum.

“Nanti masih ada terminal. Nanti kita juga akan bicarakan dengan pengembang yang lain untuk mensinergikan rencana pembangunan LRT,” pungkasnya.

(thm)

Ketua Pansus Wagub DKI: Kuorum atau Tidak, Urusan Gerindra dan PKS

loading…

JAKARTA – Ketua Pansus Pemilihan Wagub DKI Jakarta Ongen Sangaji menanggapi santai apabila jumlah anggota dewan yang akan memilih pada rapat paripurna pemilihan Wagub DKI tidak mencapai kuorum.

“Saya ini kan Ketua Pansus, cuma urus tatib. Tatib selesai hari ini rapimgab, setuju clear. Kemudian kita pilih panitia pemilihan (panlih). Masalah di paripurna kuorum dan tidak kuorum, itu urusan Gerindra sama PKS ya, yang punya harapan. Tentu saya berharap bahwa paripurna itu kuorum. Biar cepat selesai,” kata Ongen di Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Politisi Hanura itu menambahkan, proses pemilihan panlih diharapkan selesai sampai pemilihan dua nama kandidat orang nomor dua di Jakarta. Ongen dan para anggota pansus harus bekerja cepat karena sebentar lagi periode mereka segera habis.

Baca Juga:

“Makanya saya berharap ya bahwa paripurna ini bisa selesai. Di masa jabatan kita yang tersisa ini bisa menghasilkan wagub yang diinginkan dan ditunggu masyarakat Jakarta. Ini pertarungan saya sebagai ketua pansus,” tutur Ongen.

Diketahui, PKS dan Gerindra telah mengusung dua nama cawagub DKI antara lain Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

(whb)

Perseteruan Wali Kota Tangerang dan Menkemhumham Dipicu Soal Aset Lahan

loading…

Hubungan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly memanas. Foto/Istimewa

JAKARTA – Hubungan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly memanas. Pemicunya Pemkot Tangerang menagih Kemenkumham untuk menyerahkan lahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum).

Kemenkumham merasa aset tanah di Kota Tangerang tersebut miliknya dan bisa dibangun apa saja demi kepentingan pihaknya. Total aset Kemenkumham di Tangerang mencapai 181 hektare. Dari total itu, lahan seluas 116 hektare sudah dibangun dan 13 hektare lain telah dialihkan kepemilikannya dari Kemenkumham ke Pemkot Tangerang, pihak ketiga, pemerintah pusat, serta pelepasan hak tanah.
Sebagai konsekuensi belum diserahkannya lahan fasos dan fasum sekitar 40% dari 100% lahan keseluruhan, Arief bakal memboikot seluruh fasilitas publik di area perkantoran Kemenkumham di Kota Tangerang seperti memutus aliran penerangan jalan umum (PJU), tidak akan membersihkan sampah, dan tidak akan membersihkan saluran air/got.

“Selama belum serah terima aset, kami dengan segala permohonan maaf tidak bertanggung jawab terhadap pelayanan sampah, perbaikan drainase, serta PJU di semua perkantoran Kemenkumham,” ujar Arief, Senin 15 Juli 2019. (Baca: Wali Kota Tanggapi Sindiran Menkumham Soal Soal Izin Lahan Poltekim)

Baca Juga:

Selama ini, lanjutnya, Pemkot Tangerang merawat aset milik Kemenkumham, namun jerih payah itu sama sekali tidak dihargai. Keputusan berat ini akhirnya diambil supaya mendapat perhatian dari Kemenkumham dan masalah fasos dan fasum dapat segera diselesaikan secara santun.

“Saya berharap ada jalan keluar terbaik untuk semuanya agar tuntas karena kota ini tidak hanya mengurusi soal ini saja. Urusan yang lain banyak yang perlu kita layani,” ungkapnya.

(ysw)

Pulang Kerja, Eko Dikeroyok Sekelompok Orang di Kebon Sirih

loading…

JAKARTA – Seorang pria yang diketahui bernama Eko Parkesit (23) nyaris tewas usai dikeroyok oleh puluhan orang tak dikenal di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Senin 15 Juli 2019 dini hari kemarin.

Berdasarkan informasi yang diterima, Eko saat itu hendak pulang dari kantornya, namun saat melewati Gedung J Bok, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Ia dipanggil oleh salah satu pelaku yang hendak menanyakan tempat.

Namun tak disangka-sangka Eko Parkesit langsung dipukul tanpa alasan oleh teman yang mengajak ngobrol. Aksi pemukulan yang tanpa sebab itu semakin menjadi. Setelah memukul teman pelaku yang lain ikut mengeroyok, dan diantara para pelaku ada yang membawa pisau.

Baca Juga:

Setelah menerima tinju dan hujaman pisau, korban berupaya melarikan diri dengan kondisi kepala yang berlumuran darah dan luka lebam. Sayangnya korban kabur malah masuk gang buntu. Akibatnya puluhan orang yang tidak memiliki belas kasihan itu kembali memukuli korban.

Dan korban mengalami luka berdarah di kepala serta luka lebam pada bagian mata kanan korban, lalu korban melarikan diri ke arah proyek namun ditutup, dan pelaku mengejar dan memukuli korban kembali. Kemudian koban pergi Ke Kebon Jeruk tempat tinggal sahabatnya.

Beruntung para pelaku tidak mengejar korban, selanjutnya korban diantar sahabatnya membuat laporan polisi Ke Polsek Gambir kemudian korban dilarikan ke RS Tarakan.

Sementara itu, saat dikonfirmasi ke Kanit Reskrim Polsek Metro Gambir, Kompol Andriansyah mengaku tidak mengetahui kejadian tersebut. “Kebetulan saya lagi cuti, jadi saya gak tahu yah,” kata Andriansyah.

(ysw)

Jalan Kalimalang Arah Jakarta Akan Ditutup, Ini Rute Pengalihannya

loading…

BEKASI – Pemkot Bekasi akan menutup Jalan Kalimalang arah Jakarta di simpang Bekasi Cyber Park (BCP). Penutupan jalan ini untuk kelanjutan pembangunan Jalan tol Becakayu berupa pemasangan tiang. Rencananya Pemkot Bekasi akan melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi pembangunan Tol Becakayu tersebut.

Kabid Tekhnik Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Johan Budi Gunawan menjelaskan, rekayasa lalu lintas pertama yang akan diterapkan dengan mengarahkan kendaraan yang datang dari Jalan Hasibuan untuk langsung masuk ke Jalan Ahmad Yani ketika tiba di Simpang BCP.

“Setelah itu, kendaraan akan diarahkan memutar di u-turn kolong tol Pekayon untuk kembali ke Simpang BCP,” katanya kepada wartawan, Selasa (16/7/2019).

Baca Juga:

Selanjutnya kendaraan bisa masuk ke Jalan Kalimalang sisi selatan (depan Mal MM) untuk lanjut ke Jakarta. Namun jika skema itu tidak berjalan mulus maka pemerintah akan membuat opsi kedua dengan mengarahkan kendaraan untuk masuk ke Jalan Letjen Sarbini seusai melintas di Jembatan Presdo. (Baca: Pengerjaan Tiang Tol Becakayu, Jalan Kalimalang Arah Jakarta Akan Ditutup)

Lalu lanjut ke Jalan Pengairan sisi selatan Giant. Setelah itu kendaraan langsung melintas di Jalan Ahmad Yani untuk masuk ke Jalan Kalimalang sisi selatan.

”Kita akan menyodet median Jalan Ahmad Yani supaya dari Jalan Pengairan sisi selatan Giant itu bisa lurus langsung ke Kalimalang, walaupun tidak simetris,” jelasnya.

Berdasarkan catatan Pemkot Bekasi, rata-rata di Jalan Kalimalang kepadatan kendaraan mencapai 1.107 (sepeda motor) dan 183 (mobil) pada jam sibuk berangkat kerja pada 07.00-09.00 dan pulang kerja pada 17.00-20.00. Kemacetan di jalur, terutama menuju ke Bekasi disumbangkan truk besar keluar Tol JORR, maupun Tol Jakarta-Cikampek.

(ysw)

Teregistrasi Nama Perusahaan, Rubicon Penabrak Panitia Milo Run Disita

loading…

JAKARTA – Ditlantas Polda Metro Jaya menyita Jeep Rubicon dengan nopol B 123 DAA sebagai barang bukti dalam kasus kecelakaan lalu lintas saat berlangsungnya event Milo Run 2019. Pengemudi Rubicon berinisial PDK pun telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Kita melakukan penyitaan unit kendaraan Jeep Rubicon nomor polisi B 123 DAA yang dikendarai PDK,” ungkap Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP M Nasir saat dikonfirmasi, Selasa (16/7/2019).

Menurut Nasir, mobil tersebut disita polisi sebagai barang bukti kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Selain mobil, polisi juga menyita motor Yamaha Nmax yang dikendarai korban Lena Marissa saat kejadian.

Baca Juga:

“Mobil Jeep B 123 DAA itu teregistrasi atas nama perusahaan,” tuturnya.(Baca: Ditetapkan Jadi Tersangka, Pengemudi Jeep Rubicon Tidak Ditahan)

Dia menambahkan, polisi bakal mencari tahu berapa kecepatan yang dikemudikan PDK saat mengendarai mobilnya itu. Pasalnya, saat menabrak korban, PDK tak bisa mengendalikan mobilnya sehingga tak mampu melakukan pengereman.

(whb)

Dua Pekerja Proyek Jakarta Garden City Tewas Misterius di Kontrakan

loading…

JAKARTA – Dua pekerja proyek Jakarta Garden City (JGC), Cakung, Jakarta Timur ditemukan tewas di kontrakan mereka di RT 05/04 Kelurahan Cakung Tmur, Jakarta Timur pada Selasa (16/7/2019) pagi. Belum diketahui penyebab tewasnya dua pekerja proyek tersebut.

Korban yakni, Ahmad Riyono dan Agus ditemukan tewas di satu kontrakan yang baru ditempatinya selama satu minggu. Ketua RT 05, Saludin mengatakan, keduanya ditenukan tewas oleh mandor mereka yang mendatangi kontrakan tersebut lantaran keduanya tak datang ke tempat kerja.

“Kata mandornya kemarin mereka izin pulang karena enggak enak badan. Mungkin karena sampai tadi pagi enggak ada kabar mandornya datang,” kata Saludin kepada wartawan pada Selasa (16/7/2019).

Baca Juga:

Saludin menuturkan, jasad Ahmad ditemukan tergeletak di kasur, sementara Agus di lantai tepat depan pintu kontrakan dengan posisi kepala menuju bagian dalam. Dia melanjutkan, dekat jasad kedua pria berusia sekitar 30 tahun ditemukan delapan bungkus minuman berenergi yang sudah terpakai, dua plastik bungkus minuman, dan dua botol minuman.

“Dekat jasad Ahmad ada ember isi muntahan, memang mulutnya itu berbusa. Kalau Agus enggak berbusa. Dari yang saya lihat enggak ada bekas luka di badan mereka,” ujarnya

Mendapati kedua jasad, Saludin bergegas menghubungi Polsek Cakung. Petugas yang tiba di lokasi pukul 08.00 WIB dan melakukan olah TKP. Guna kepentingan penyelidikan jasad kedua korban dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk di autopsi.

(whb)

Pengerjaan Tiang Tol Becakayu, Jalan Kalimalang Arah Jakarta Akan Ditutup

loading…

Pembangunan tol Becakayu sudah memasuki ujung jalan KH Noer Ali (Kalimalang). Alhasil, Jalan Kalimalang arah Jakarta yang berada di simpang BCP akan segera ditutup. Foto: dok/Sindophoto

BEKASI – Pembangunan tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu (Becakayu) sudah memasuki ujung jalan KH Noer Ali (Kalimalang). Alhasil, Jalan Kalimalang arah Jakarta yang berada di simpang Bekasi Cyber Park (BCP) akan segera ditutup untuk pembangunan pier atau tiang karena akan dilakukan akhir bulan ini.

Rencananya, Dinas Perhubungan Kota Bekasi akan mengalihkan pengendara menuju Jakarta ke jalan alternatif yang sudah disiapkan. ”Saat dimulai pengerjaan tiang tol Becakayu, kita siapkan pengalihan kendaraan ke jalur alternatif,” ujar Kabid Tekhnik Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Johan Budi Gunawan kepada wartawan, Selasa (16/7/2019).

Saat ini, kata dia, pemerintah sedang mempersiapkan dua skema rekayasa lalu lintas dari arah Bekasi menuju Jakarta atau dari arah Jalan Mayor Hasibuan menuju arah Kalimalang ke Jakarta. Simpang BCP sendiri merupakan pertemuan antara tiga jalan utama di Kota Bekasi, yakni Jalan Ahmad Yani yang membentang dari arah Pekayon hingga ke Stadion Patriot.

Baca Juga:

Lalu Jalan KH Noer Alie yang memanjang dari arah Jakarta hingga simpang itu. Di seberangnya terdapat Jalan Hasibuan yang memanjang dari arah Bekasi Timur. Persimpangan ini merupakan salah satu titik tersibuk dan terpadat di Kota Bekasi, lantaran terdapat pintu Tol Jakarta-Cikampek di dekat sana. Ditambah adanya mal membuat kemacetan panjang.

Sebelumnya, ruas jalan KH Noer Alie arah Jakarta memang sudah ditutup sebagian untuk pembangunan tiang tol. Tapi belum sampai ke ujung jalan yang berada di simpang BCP. Sehingga kendaraan dari Jalan Hasibuan yang menuju Jakarta masih bisa melintas masuk ke jalan Kalimalang sisi selatan. (Baca: Imbas Pembangunan Tol Becakayu, Jalan Kalimalang Ditutup 700 Meter)

Saat penutupan jalan sebagian ini berlangsung, kemacetan sudah terjadi di sana, terutama saat jam sibuk seperti pagi dan sore hari. Penutupan total ujung jalan itu pada akhir Juli ini diperkirakan akan mengakibatkan simpang empat itu semakin macet. ”Untuk mengurai kemacetan itu, harus ada skema rekayasa lalu lintas,” ungkapnya.

(ysw)

Polda Metro Jaya Akan Periksa Istri Galih Ginanjar

loading…

JAKARTA – Penyidik Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan lanjutan pada istri Galih Ginanjar, Barbie Kumalasari terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Adapun pemeriksaan Barbie dilakukan untuk melengkapi keterangan sebelumnya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, pemeriksaan itu akan berlangsung pada Rabu, 17 Juli 2019 besok sekitar pukul 10.00 WIB di Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Berbie bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut sebagaimana pemeriksaan sebelumnya.

“Kumalasari diagendakan diperiksa penyidik pada Rabu besok,” kata Argo saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (16/7/2019). Menurutnya, polisi sejatinya hendak memeriksa Barbie sebagai saksi pada Senin, 14 Juli kemarin. Hanya saja, dia berhalangan hadir dengan alasan kesehatan.

Baca Juga:

“Kemarin agenda pemeriksaan saksi terhadap Kumalasari, tapi tidak hadir dan ada surat keterangan dokter kalau yang bersangkutan sedang sakit,” ucapnya.(Baca: Polisi Sebut Galih Ginanjar Ogah Tanda Tangani Surat Penahanan)

(whb)

Puluhan Siswa SMK di Tangerang Diberikan Pembekalan Wawasan Kebangsaan

loading…

Puluhan siswa SMK PGRI Sindang Sono, Tangerang, saat mengikuti pembekalan wawasan kebangsaan yang digelar Kodim 0510/Trs.Foto/Istimewa

TANGERANG – Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 105 memberikan pembekalan wawasan kebangsaan kepada puluhan siswa SMK PGRI Sindang Sono, Kabupaten Tangerang. Pembekalan ini bagian dari kegiatan nonfisik TMMD untuk memperkuat rasa cinta Tanah Air.

Materi wawasan kebangsaan ini disampaikan Mayor Inf Slamet Riyadi dari Bintaldam Jaya. Sebelum menyampaikan pemaparan soal bela negara, Slamet terlebih dahulu memperkenalkan institusi TNI di hadapan 60 siswa.

Slamet mengatakan, TNI membuka kesempatan kepada putra-puteri terbaik Indonesia untuk menjadi prajurit. Sistem rekrutmen calon prajurit TNI, dilaksanakan secara profesional, terbuka dan transparan.”Jadi, jika ada adik-adik yang ingin menjadi tentara, setelah lulus dari SMK segera mendaftarkan diri,” kata Slamet pada Senin, 15 Juli 2019 kemarin.

Menjadi prajurit TNI, lanjut dia, ada kebanggaan tersediri, karena menjaga kedaulatan bangsa dan negara dari berbagai rongrongan luar adalah bentuk bela negara. Namun, bela negara tidak harus menjadi tentara, menjadi siswa berprestasi pun bentuk cinta Tanah Air.

“Kalau adik-adik menjadi siswa yang cerdas, kualitas sumber daya manusia bangsa kita akan meningkat. Indeks Pembangunan Manusia kita akan melejit,” ujarnya. Untuk mencapai prestasi, setiap siswa harus memiliki disiplin yang kuat.

“Mulai saat ini, adik-adik harus disiplin belajar. Manfaatkan waktu dengan diisi hal-hal positif. Hindari pergaulan yang bisa berdampak negatif. Sebab masa depan adik-adik diperjuangkan sejak saat ini,” ujarnya.

Terpisah, Dansatgas TMMD 105 Kronjo Letkol Inf Parada Warta Nusantara Tampubolon mengatakan, kegiatan bakti nonfisik bertujuan untuk menamankan nilai-nilai kebangsaan bagi para siswa sekolah tingkat menengah atas. Parada memandang penting upaya itu dilakukan mengingat tantangan yang dihadapi kaum milenial semakin berat.

“Kami berusaha menanamkan nilai-nilai positif agar adik-adik kita terhindar dari berbagai pengaruh buruk yang dapat merusak mental dan karakter mereka,” katanya. Selain itu, lanjut dia, penyuluhan yang juga melibatkan institusi lain seperti Polri, perguruan tinggi dan Pemerintah Kabupaten Tangerang juga bagian dari gerakan revolusi mental yang dicanangkan pemerintah.

“Mengokohkan mental generasi muda adalah tugas dan tanggung jawab bersama. Kami berusaha mewujudkannya dengan berbagai pendekatan, salah satunya penyuluahan kepada kaum milenial selama program TMMD 105 Kronjo,” ucapnya.

(whb)

Ditetapkan Jadi Tersangka, Pengemudi Jeep Rubicon Tidak Ditahan

loading…

JAKARTA – Ditlantas Polda Metro Jaya menetapkan PDK pengemudi Jeep Rubicon bernomor polisi B 123 DAA, yang menabrak panitia lomba lari sebagai tersangka. Meski demikian kepolisian tidak melakukan penahanan terhadap PDK.

“PDK pengemudi Rubicon sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ungkap Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP M Nasir saat dikonfirmasi pada Selasa (16/7/2019).

Menurutnya, PDK ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi setelah dilakukan pemeriksaan pada Senin, 15 Juli 2019 malam. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, polisi tak melakukan penahanan terhadapnya.(Baca: Polisi Sebut Pengemudi Rubicon Tak Mampu Mengerem)

Baca Juga:

“Tersangka tidak ditahan karena yang bersangkutan kooperatif datang sesuai panggilan pertama,” tuturnya. Akibat perbuatannya itu, PDK pun dijadikan tersangka dengan sangkaan telah melanggar Pasal 310 ayat (2) UU RI No 22/2009 dengan ancaman satu tahun penjara atau denda Rp1 juta.

(whb)

Polisi Sebut Pengemudi Rubicon Tak Mampu Mengerem

loading…

JAKARTA – Ditlantas Polda Metro Jaya telah memeriksa pengemudi Jeep Rubicon bernomor polisi B 123 DAA, berinisial PDK yang telah menabrak panitia Milo Run 2019 di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Nasir mengatakan, polisi telah melayangkan surat panggilan pada PDK pasca-aksi viralnya terjadi di media sosial. Namun, saat hendak dipanggil, PDK tak ada di rumahnya.

“Secara kooperatif PDK datang dan menjalani pemeriksaan sesuai panggilan pertama,” kata Nasir saat dikonfirmasi, Selasa (16/7/2019).(Baca: Identitasnya Sudah Diketahui, Polisi Akan Jemput Paksa Pengemudi Rubicon)

Baca Juga:

Menurutnya, PDK baru selesai diperiksa pada Senin, 15 Juli kemarin malam. Adapun dalam kasus tersebut, polisi telah memeriksa empat orang saksi yang mengetahui kejadian tersebut, termasuk PDK.

Namun, Nasir tak menyebutkan secara rinci penyebab PDK menabrak salah satu panitia, Lena Marissa. “Itu menyangkut isi materi BAP. Intinya (PDK) tak mampu mengerem saat korban tiba-tiba berhenti di jalan, tak cukup jarak pengereman,” tuturnya.

(whb)

Pansus Tak Akan Keluar dari UU Soal Kuorum Pemilihan Wagub DKI

loading…

JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wagub DKI Jakarta akan mengikuti aturan sesuai Undang-Undang dalam penentuan kuorum anggota dewan pada rapat paripurna mencari pengganti Sandiaga Uno.

Ketua Pansus Pemilihan Wagub DKI Jakarta, Ongen Sangaji mengatakan, pihaknya sudah melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kuorum pada rapat paripurna mendatang.”Kita mengikuti Undang-Undang. Aturan 3/4, 2/3 dan lain-lain ada aturannya. Dan itu diatur dalam 50+1. Sebagai ketua pansus saya akan mengikuti apa yang menjadi arahan Kemendagri,” kata Ongen di Jakarta pada Selasa (16/7/2019).

Menurut Ongen, aturan 50+1 atau setengah dari anggota dewan itu sudah tertuang dalam UU, jadi tidak boleh keluar dari UU tersebut.

Baca Juga:

Plt Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik menjelaskan, syarat kuorum dalam rapat paripurna pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yaitu 50%+1 anggota DPRD di sana.”Syarat Itu sudah sesuai dengan peraturan yang ada,” kata Akmal.

Akmal menuturkan, syarat kuorum itu merujuk pada Peraturan Pemerintah No 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD. Dalam Pasal 97 ayat (1) huruf C disebutkan bahwa rapat paripurna memenuhi kuorum dihadiri lebih dari setengah anggota DPRD untuk rapat paripurna di luar pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, dan menetapkan Perda atau APBD. “Juga diatur dalam Undang-Undang No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah,” ucap Akmal.

(whb)

PKS Tantang PSI Buktikan Tuduhan Politik Uang Pemilihan Wagub DKI

loading…

JAKARTA – Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membuktikan tuduhan soal politik uang dalam rapat paripurna pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta. Bila tuduhan itu tak terbukti, PSI telah mencemarkan nama baik anggota DPRD DKI Jakarta.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurahman Suhaimi mengatakan,
bila tuduhan itu tak memiliki bukti bisa menjatuhkan anggota DPRD DKI terlebih anggota Pansus yang terlibat dalam rapat paripurna pemilihan orang nomor dua di Pemprov DKI.

“Yang menuduh itu harus membuktikan. Jadi itu bisa menjatuhkan anggota dewan. Anggota dewan khususnya yang di pansus, yang nanti datang paripurna,” kata Suhaimi di Jakarta Selasa (16/7/2019).(Baca: Diduga Ada Politik Uang, PSI Minta KPK Awasi Pemilihan Cawagub DKI)

Baca Juga:

Dia menegaskan, tak ada politik uang ratusan juta rupiah bagi anggota dewan yang hadir bila kourum dalam rapat paripurna pemilihan pendamping Gubernur Anies Baswedan yang digelar pada 22 Juli 2019 mendatang. “Saya menjamin tidak akan melakukan itu (politik uang). Kalau kemudian di beritakan begitu, itu bisa mencemarkan nama baik anggota dewan,” tegasnya.

Suhaimi berharap proses pemilihan DKI 2 pengganti Sandiaga Uno berjalan dengan baik profesional dan bersih.”Proses pemilihan Wagub ini berjalan dengan baik, profesional , bersih. Sehingga wagubnya, wagub yang legitimate,” ucapnya.

(whb)

IAD Resmikan Lima Titik MCK di DKI Jakarta

loading…

Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) membangun lima titik MCK di Jakarta.Foto/Istimewa

JAKARTA – Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD), Ros Ellyana Prasetyo, meresmikan lima titik mandi cuci kakus (MCK) di DKI Jakarta, kemarin. Kegiatan itu diikuti juga oleh Ketua IAD DKI Jakarta, Tini Warih Sadono, beserta jajaran.

Ros mengatakan, kelima titik tersebut adalah wilayah Kedoya (Jakarta Barat), Bungur (Jakarta Pusat), Manggarai (Jakarta Selatan), Cipinang (Jakarta Timur), dan Sungai Bambu (Jakarta Utara).

”Pembangunan/perbaikan MCK ini merupakan salah satu program bakti sosial dalam rangka ulang tahun Ikatan Adhyaksa Dharmakarini ke-19 yang dilaksanakan oleh Ikatan Adhyaksa Dharmakarini DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas dan Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Pusat dengan didukung oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan telah melakukan pembangunan/perbaikan MCK di 12 lokasi yang terdiri dari 95 pintu MCK yang tersebar di 5 wilayah DKI Jakarta,” ujar Ros kepada wartawan kemarin.

Baca Juga:

Menurut dia, pembangunan/perbaikan MCK tersebut merupakan salah satu kegiatan dalam rangka menunjang Program Indonesia Bersih serta salah satu wujud nyata kepedulian Kejaksaan dan Ikatan Adhyaksa Dharmakarini terhadap masyarakat. Diharapkan, fasilitas umum berupa MCK yang telah terbangun/direhab itu dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.

Selain itu, dalam rangka memperingati HUT ke-19 IAD, juga diadakan kegiatan sosialisasi untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Termasuk, juga diadakan kegiatan sosial seperti operasi katarak, sunatan masal, nikah masal, dan operasi hernia. “Kegiatan ini dilakukan sebagai agenda wajib Ikatan Adhyaksa Dharmakarini,” imbuhnya.

Kegiatan peresmian pembangunan dan perbaikan MCK di lima DKI Jakarta itu dilakukan secara serentak dengan “titik pusat” di Jalan Pesing Koneng RT12– RW-02, Kecamatan Kedoya, Jakarta Barat. ”Selain kegiatan peresmian MCK, jajaran IAD Pusat dan IAD Wilayah DKI Jakarta juga melakukan penanaman pohon (penghijauan dan biopori),” ucap Ros.

Pada kegiatan tersebut, hadir juga Kajati DKI Jakarta, Warih Sadono; dan Kajari Jakarta Barat, Bayu Adhi Nugroho Arianto.

(whb)

Jakarta Segera Miliki Formula E, Balapan Bergengsi Dunia

loading…

JAKARTA – Jakarta segera memiliki magnet baru. Formula E, salah satu balapan bergengsi dunia, dipastikan akan digelar di ibu kota Indonesia ini pada pertengahan 2020. Event ini bukan sekadar sebatas pada balapan itu sendiri, tetapi juga menjadi daya tarik masyarakat dari berbagai penjuru dunia untuk berbondong-bondong datang ke Jakarta.

Dengan demikian Formula E bisa menjadi pendongkrak kunjungan wisatawan asing dan memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya Jakarta. Keyakinan akan dampak positif ajang Formula E di Jakarta disampaikan Menteri Pariwisata Arief Yahya dan kalangan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia atau Asita. Menurut Arief Yahya, misalnya, sebagai event olahraga dunia, Formula E pasti akan membawa dampak langsung seperti kehadiran kru, suporter, penggemar, dan sponsorship untuk datang ke Jakarta.

Selain itu ada dampak tidak langsung terkait dengan liputan media ke seluruh dunia sehingga Jakarta mendapat porsi liputan yang besar dan banyak. “Maka event ini bisa juga menaikkan media value Jakarta. Jadi selamat buat DKI Jakarta yang akan menjadi tuan rumah event dunia. Sukses,” ujar Arief Yahya kepada KORANSINDO kemarin.

Baca Juga:

Dia menuturkan, dalam pengembangan destinasi, event sport seperti Formula E masuk dalam kategori atraksi. Atraksi ini terbagi dalam culture, nature, dan manmade. “Karena itulah Kemenpar selalu menyambut gembira jika setiap daerah memiliki agenda event internasional untuk dipromosikan bersama-sama agar menarik lebih banyak wisatawan,” katanya.

Ketua Asita Jakarta Hasiyanna Syarain Ashadi juga meliat gelaran Formula E akan dapat menarik wisatawan asing datang ke Indonesia. Dia meyakini masyarakat datang ke Jakarta bukan sekadar untuk menonton balapan Formula E, tetapi juga akan mengunjungi berbagai destinasi wisata di Tanah Air.

Karena itu dia menyarankan seluruh stakeholder agar dapat berkolaborasi supaya gelaran tersebut tidak hanya meriah dalam acaranya saja, tetapi juga sebagai ajang promosi pariwisata. “Perlu adanya kolaborasi seluruh pihak, baik itu pemerintah pusat, Kementerian Pariwisata, Pemprov DKI maupun pihak lain sehingga mendapatkan manfaat optimal, tidak hanya menguntungkan sepihak. Sayang sekali kalau acara ini tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya,” sebutnya.

Dia menuturkan, Pemprov DKI bisa belajar dari kesuksesan penyelenggaraan Asian Games beberapa waktu lalu. Kendati tak sebesar gelaran Asian Games, Formula E juga cukup berpotensi mempromosikan pariwisata di Indonesia. “Saya rasa sudah pernah mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah gelaran internasional seperti ini, yaitu saat penyelenggaraan Asian Games. Tentu ini akan menjadi pengalaman berharga sehingga penyelenggaraan ke depan akan lebih baik.

Tapi yang terpenting jangan hanya heboh di depan dan menguntungkan segelintir orang saja,” tandas dia. Optimisme atas adanya dampak positif sebelumnya disampaikan Gubernur Jakarta Anies Baswedan saat mengumumkan kepastian ajang Formula E digelar di Jakarta lewat media sosial Facebook. Menurut Anies, gelaran Formula E akan membuat mata dan kamera dari seluruh dunia akan hadir langsung di Jakarta dan Jakarta akan berada di radar perhatian dunia.

“Yang tak kalah penting adalah manfaat pergerakan ekonomi pun akan dirasakan, insyaallah,” ujar Anies saat berada di Brooklyn, Amerika Serikat, Minggu, kemarin. Berdasar preliminary study, satu agenda balapan di Jakarta ini akan menggerakkan perekonomian Ibu kota hingga lebih dari 78 juta euro atau Rp 1,2 triliun. “Ini adalah kesempatan bagi kesejahteraan, lapangan usaha dan lapangan kerja bagi warga Jakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Insyaallah,” imbuh Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengaku bersyukur Jakarta yang dipilih dan mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah Formula E. “Kepada dunia kita kirimkan pesan: Jakarta bukan cuma pemain domestik, Jakarta siap menyongsong, siap sejajar dan makin bersinar di antara megapolitan dunia dan insyaallah akan makin kokoh hadir di orbit global. Mari Jakarta, kita segera bersiap jadi tuan rumah laga kelas dunia,” ucapnya.

Kalangan DPRD DKI Jakarta juga berharap ajang Formula E bisa mendongkrak perekonomian. Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik, misalnya, menyebut akan ada sedikitnya ada 30.000 orang datang ke Jakarta saat penyelenggaraan Formula E. “Hal itu tentu sangat menggerakkan perekonomian. Kemudian dengan adanya penyelenggaraan bertaraf internasional di Jakarta, hal itu secara langsung menggambarkan Jakarta itu aman dan sejajar dengan negara-negara lain,” sebutnya sembari meminta Formula E dijadikan agenda tahunan.

Senada, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meyakini setiap penyelenggaraan pasti akan berdampak terhadap pergerakan ekonomi. Namun dia berharap event tersebut benar-benar bisa membawa kemanfaatan kepada masyarakat luas. “Kami mendukung apa pun pergelaran. Tapi jangan terburu buru, 2020 tinggal satu semester lagi. Sementara belum ada kesiapan. Jangan sampai justru memalukan,” ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kepastian Jakarta menjadi salah satu penyelenggara event balapan Formula E terjadi setelah dilakukan negosiasi dengan lembaga pengelola Formula E. Mereka menganggap Jakarta layak menjadi salah satu tuan rumah balap mobil kelas dunia ini. Formula E adalah turnamen balapan jet darat selevel Formula 1. Bedanya Formula E menggunakan mesin bertenaga listrik sehingga bebas dari emisi.

Biasanya balapan diadakan di jalan raya yang diubah jadi sirkuit sementara. Di Indonesia, Formula E bisa jadi masih asing. Selain tidak terlalu populer, olahraga ini juga relatif baru dari sisi usia bila dibandingkan dengan F1. Hal ini bisa dimaklumi karena Formula E relatif baru. Balapan ini dilontarkan langsung Presiden FIA Jean Todt, Alejandro Agag, dan Antonio Tajani. Seri pertama dimulai pada 13 September 2014 di Beijing, China.

Olahraga ini juga kurang populer karena dianggap kurang berisik dan tidak terlalu menegangkan. Karena itu pengelola terus berevolusi dari sisi teknologi. Termasuk teknologi pengisian baterai listrik dengan cepat. Mobil ini bertenaga 200 kw atau setara dengan 270 bhp (break horse power) dalam mode Max Power. Berat mobil dibatasi 896 kg, sudah termasuk pembalap dan baterai dengan berat maksimal 230 kg.

Saat balapan, tenaga maksimal 150 kw atau 202,5 bhp. Mobil bisa melaju dengan kecepatan 0–62 meter per tiga detik dan kecepatan maksimum yang ditetapkan FIA adalah 225 km/jam. Saat balapan, pebalap tak melakukan pengisian baterai. Jadi pit stop pada balapan digunakan pebalap untuk mengganti mobil saat baterai mereka habis.

Persiapkan Dua Rute

Pemprov DKI Jakarta mempersiapkan dua rute pelaksanaan formula E di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Dua rute ini dipilih setelah melalui seleksi dari lima rute awal yang dipersiapkan. Adanya dua rute yang berpeluang kuat setelah pada 8 Juli lalu, pihak panitia datang langsung ke Jakarta dan melakukan survei.

“Dari lima, penyelenggara mendesain dua. Visible-nya dua dan akan mereka bahas di sana. Dari situ tentu kira-kira apa yang bisa disetujui, kita akan mengikuti usulan mereka,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dihubungi kemarin.

Dua rute dimaksud adalah di luar dan di dalam kawasan Monas. Untuk yang di luar Monas, pit stop ada di belakang Stasiun Gambir, kemudian masuk ke Ridwan Rais, berputar di Tugu Tani, kembali ke Ridwan Rais dan selanjutnya belok kiri ke Merdeka Selatan dan berputar di ujung Wisma Antara. Setelah itu kembali ke lintasan depan Kedutaan Besar Amerika.

Adapun rute kedua, semua berada di dalam Monas. Rencananya, pit stop berada di silang Monas Selatan. Kemudian masuk arah belakang Gambir menuju Ridwan Rais, lalu tekuk kanan ke Merdeka Selatan. “Tapi kemudian di Merdeka Selatan dengan Ridwan Rais dari arah utara tidak ada bukaan, jadi alternatif rutenya bukaan jalur di sana Merdeka Selatan, kemudian masuk ke Silang Monas di Bundaran Air mancur dan Silang Monas Selatan,” ungkapnya.

Sekretaris Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jeffrey JP mengaku Pemerintah DKI Jakarta sudah melakukan komunikasi dengan Ketua Umum IMI Erwin Aksa. Koordinasi dilakukan terkait dengan persiapan teknis, safety, dan regulasi. Adapun pelaksanaan secara makro, termasuk di mana rutenya, kapan, dan bagaimana persiapannya, pihak penyelenggara bisa berkoordinasi langsung dengan promotor.

“Satu tahun dianggap sudah cukup untuk memenuhi persyaratan yang diinginkan. Apalagi, dari sisi infrastruktur, apa yang dibutuhkan Formula E tidak serumit kebutuhan untuk menjadi tuan rumah MotoGP atau Formula 1 (F1),” ujar dia. Dia menuturkan, balapan digelar di ibu kota negara dan bisa menggunakan jalan raya sebagai sirkuitnya seperti F1 di Singapura, Monako atau Makau. Tinggal bagaimana modifikasi yang diperlukan agar memenuhi standar yang diharapkan promotor.

“Formula E juga lebih menekankan tingkat polusi di ibu kota negara dengan parameter polusi di tiap negara. Itu yang membuat Jakarta punya peluang,” tandasnya. Jeffrey lantas menegaskan kesiapan IMI membantu apa yang dibutuhkan Pemerintah DKI, apalagi Formula E merupakan agenda resmi dari FAI yang masuk dalam kalender internasional seperti halnya Formula 1 atau MotoGP.

“Kami berharap ada pembalap Indonesia yang bisa ambil bagian dalam ajang Formula E saat digelar di Jakarta. Apalagi ada beberapa pebalap Indonesia yang sudah terbiasa di single seater seperti Rio Haryanto, Sean Gelael, dan beberapa pembalap lain. Rio bahkan sudah pernah mencoba di Formula E tahun 2018,” sebutnya.

(don)

Hari Ini Cuaca di Jabodetabek Cerah Berawan, Suhu Berkisar 21-34 Derajat Celcius

loading…

JAKARTA – Cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) pada Selasa (16/7/2019) pada umumnya cerah berawan dengan suhu berkisar antara 22-34 derajat Celcius.

Dikutip dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), di pagi hari ini seluruh wilayah Ibu Kota Negara diprakirakan cerah berawan. Kondisi yang sama juga terjadi pada siang dan malam hari.

Kondisi cuaca di wilayah Depok dan Bekasi, juga diprakirakan cerah berawan sepanjang hari. Suhu udara di Depok rata-rata 23-30 derajat celcius, sedangkan di Bekasi 23-33 derajat celcius.Sementara di wilayah Bogor berpeluang turun hujan pada malam hari setelah cerah berawan sepanjang hari dengan suhu 21-30 derajat celcius.
Kondisi cuaca di wilayah Tangerang dan sekitarnya juga sepanjang hari ini diprakirakan juga cerah berawan dengan suhu 22-34 derajat celsius.

Baca Juga:

(shf)

Sakit Hati Dikhianati, Suami Habisi Selingkuhan Istri dengan Pisau

loading…

JAKARTA – Polsek Sawah Besar, Jakarta Pusat, membekuk S (27) pelaku pembunuhan berencana terhadap ERL (23) pria yang diduga selingkuhan istrinya.

Peristiwa penganiayaan berujung tewasnya korban terjadi di Jalan Samanhudi, Jakarta Pusat, tepatnya depan Diskotek Classic, Sabtu, 13 Juli 2019 dini hari.

Kapolsek Sawah Besar Kompol Mirzal Maulana mengatakan, pelaku ditangkap di kawasan Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Polisi menyita sejumlah barang bukti seperti pisau yang dipakai pelaku, kaus terdapat bercak darah dan pakaian pelaku.

Baca Juga:

“Saat kami tangkap, pelaku tengah bersembunyi di rumah salah satu kerabatnya,” kata Mirzal di Polsek Sawah Besar, Jakarta Pusat, Senin, 15 Juli 2019.

Mirzal melanjutkan, pelaku sudah lama pisah dengan istrinya sekitar 2 tahun yang lalu.

“Yang bersangkutan kembali ke kampung halamannya di daerah Sumatera Selatan kemudian mengetahui bahwa istrinya bekerja di Jakarta. Diketahui bahwa istrinya diduga menjalin hubungan lagi dengan korban yang merupakan warga Kemanggisan ini,” jelas Mirzal.

Mengetahui sang istri selingkuh, S pergi ke Jakarta untuk menemui istrinya. Dia juga pura-pura meminta uang Rp300.000 seraya mengklarifikasi informasi tentang hubungan asmara istrinya dengan korban.

“Awalnya pelaku berencana menemui istrinya dan diajak kembali ke daerah Sumatera Selatan. Tetapi setelah ketemu justru pelaku menganiaya istrinya hingga lebam-lebam di wajah,” jelas Mirzal.

Tak puas menganiaya sang istri, S langsung menghubungi ERL untuk mengajak bertemu di kawasan Monas. Korban pun bersedia ketemu di sekitar Monas.

“Namun kejadian penganiayaan itu terjadi di daerah Jalan Samanhudi, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat pada tanggal 13 Juli 2019 pukul 02.00 dini hari,” terang Mirzal.

Setelah ketemu korban, pelaku yang dilanda cemburu berat dan emosi langsung melakukan penganiayaan dengan cara menusuk bagian ulu hati leher dan pipi sebelah kiri ERL dengan pisau.

“Pada saat itu sempat dilerai dengan satpam yang ada di sekitar Jalan Samanhudi,” jelas Mirzal.

Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Husada, namun nyawanya tak tertolong. “Pelaku juga sempat dibawa ke Rumah Sakit Husada. Namun dia melarikan diri,” kata Kanit Reskrim Polsek Sawah Besae AKP Ade Chandra.

Chandra mengatakan aksi ini dilakukan secara terencana. Buktinya, pisau yang dipakai pelaku sudah dibelinya di Kemayoran. “Pelaku beli di pasar malam daerah Kemayoran,” ungkapnya.

Ade mengatakan, penangkapan pelaku tak lebih 1×24 jam setelah kejadian. “Kami mengejar pelaku di Bogor dan langsung menangkap pelaku,” jelasnya. Pelaku bakal dijerat pasal 340 subsider 338 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.

Sementara di hadapan petugas, S mengaku membunuh korban karena sakit hati. “Mantan istri saya yang kasih tahu langsung soal itu. Saya merasa dikhianati,” katanya.

Pria yang bekerja sebagai buruh kasar ini mengaku belum pernah melakukan aksi kejahatan.”Saya baru sekali ini. Saya menyesal,” tutupnya.

(shf)

PSI Sebut Ada Politik Uang, Fraksi Kebon Sirih Geram

loading…

JAKARTA – Polemik pemilihan Wakil Gubenur (Wagub) DKI Jakarta jelang pemilihan 22 Juli 2019 kian memanas. Ketidakhadiran pimpinan dalam pengesahan tata tertib berujung pada isu politik uang.

DPRD DKI rencananya menggelar Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) untuk menyetujui tata tertib pemilihan Wagub DKI, Senin (15/7/2019). Jadwal tersebut sudah molor dari waktu yang sebelumnya dijadwalkan pada Rabu 8 Juli 2019.

Rapat yang direncanakan mulai pukul 13.00 WIB tak kunjung berjalan hingga pukul 15.00 WIB lantaran ketidakhadiran pimpinan dewan. Rapimgab pun diundur hingga Selasa 16 Juli 2019.

Baca Juga:

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan mengatakan, kondisi faktual pimpinan Dewan ada lima, namun hanya dirinya yang hadir. Kemudian dari sembilan pimpinan fraksi, hanya lima yang hadir dan pimpinan komisi hanya satu yang hadir.

Adapun kuorum Rapimgab yakni 50 persen+1 dari jumlah pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, dan pimpinan komisi sebanyak 59 orang. Karena itu, rapat baru dianggap kuorum jika dihadiri minimal 31 orang. Sementara, Rapimgab hari ini hanya dihadiri 17 orang.

“Jadi besok 16 juli kita laksanakan Rapimgab pukul 13.00 WIB. kesepakatan kita rapimgab lengkap pimpinan dewan, fraksi, komisi untuk bahas tatib wagub kita undur,” kata Ferrial sambil mengetuk palu.

Kekosongan kursi Wagub DKI Jakarta terjadi ketika Sandiaga Uno mengundurkan diri karena mencalonkan menjadi Wakil Presiden atau sekitar Agustus 2018. Berbagai proses pemilihan telah dilakukan oleh kedua partai pengusung, yakni Gerindra dan PKS hingga ada kesepakatan dua calon dari PKS yang telah di uji kelaikannya oleh kedua partai pengusung tersebut.

Namun, hingga pemilihan presiden 2019-2024 berakhir atau hampir satu tahun berjalan, kursi orang nomor dua di Jakarta itu masih saja belum terisi. Berbagai spekulasi dari golongan masyarakat pun bermunculan. Salah satunya dari Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest mengatakan, PSI Jakarta menduga, proses pemilihan cawagub DKI Jakarta rawan politik transaksional di belakang layar. Hingga terdengar kabar bahwa ada serangkaian persengkongkolan dalam menentukan syarat kuorum pada rapat pemilihan cawagub DKI Jakarta yang harus dibayar dengan jumlah yang fantastis.

“Berdasarkan rumor tersebut, PSI Jakarta meminta tim dari KPK untuk mulai melakukan pemantauan demi mencegah terjadinya tindakan jual-beli jabatan dalam proses pemilihan wagub DKI Jakarta ini,” kata Rian dalam rilisnya, Senin (15/7/2019).

Sejumlah Fraksi dewan Kebon Sirih geram mendengar isu politik uang tersebut. Kedua partai pengusung pun menjamin tidak ada rumor politik uang dalam pemilihan Cawagub.

Ketua Fraksi PKS, Abdurahman Suhaimi meminta masyarakat tenang dan orang yang menuduh adanya politik uang dalam Paripurna Wagub harus membuktikan kebenarannya. Sebab, kata dia, isu tanpa bukti tersebut sama saja menjatuhkan nama baik dewan.

“Saya yang menjamin. Saya menjamin tidak akan melakukan itu. Kalau kemudian di beritakan begitu , itu bisa mencemarkan nama baik anggota dewan. PSI menuduh seseorang melakukan ini dan itu maka dia harus mendatangkan bukti. Ketika mendatangkan bukti dia bisa melaporkan pada aparat hukum,” tegasnya.

Sejauh ini, kata Suhaimi, semua proses pemilihan Wagub berjalan baik dan lancar. Sebagai anggota pansus, dirinya bisa memastikan hal tersebut. Terkait paripurna, dia menyatakan akan berjalan setelah tata tertib disahkan. Menurutnya, Rapimgab yang batal pada hari ini tidak mempengaruhi paripurna pada 22 Juli mendatang.

“Orang disuruh hadir dikasih uang. Ini tatib aja belum disahkan. Hari ini kan ada rapimgab kan ga jjadim Artinya di tahap yang pertama aja itu belum selesai bagaimana isunya ssudah paripurna. Agak lucu gitu maksudnya. Yang mengisukan itu gak lucu karena terlalu jauh,” ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan ketua Fraksi partai Gerindra, Abdul Ghani. Menurutnya, orang bicara itu harus dengan fakta. Dia menegaskan, bahwa Rapimgab tidak terlaksana lantaran pimpinan DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana.

“Harusnya kan pimpinan datang untuk pengesahan tatib sendiri. Isu bagi-bagi uang enggak ada,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Wagub, Ongen Sangaji menegaskan, paripurna wagub tetap akan berjalan sesuai jadwal, yakni 22 Juli mendatang tanpa ada politik uang. Meskipun mundur, kemungkinan hanya satu dua hari saja.

“Proses penyesuaian Rapimgab tentang tatib itu harus saya minta pimpinan dewan mimpin. Berhubung ketua dewan ada sesuatu tidak bisa ditinggalkan, yaitu dipanggil oleh DPP. maka rapat kita undur. saya minta rapat pansus dipimpin ketua dewan, rapat ini untuk kepentingan rakyat Jakarta, layak dan pantas pimpinan dewan yang memimpin,” tegasnya.

(mhd)

Terdakwa Kasus Penjualan Kantor di Kuningan Place Divonis 9 Bulan Penjara

loading…

JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya memutuskan kasus dugaan penipuan dalam kasus penjualan dua lantai di Lumina Tower, Kuningan Place. Terdakwa Yusuf Valent divonis sembilan bulan dengan masa percobaan 1,5 tahun penjara.

Pembacaan vonis ini dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Asiady Sembiring. Pihak terdakwa ajukan banding atas vonis yang dijatuhkan dalam sidang yang digelar, Senin, (15/7/2019).

Kasus ini bermula dari pembelian unit lantai 7 dan 8 Kuningan Place oleh PT Brahma Adiwidia ke PT KMP, dimana terdakwa Yusuf Valent selaku Direktur Utama. PT Brahma yang saat itu diwakili Tjung Lina yang mendapat informasi dari Indri Djati Gautama yang saat transaksi disebutkan sebagai Komisaris.

Baca Juga:

Setelah berproses, PT Brahma ternyata tidak bisa dpergunakan unit yang dibelinya itu dan merasa dirugikan, akhirnya memilih untuk melaporkan ke Polisi. Pihak terlapor yaitu Yusuf Valent dan Indri Djati Gautama, yang akhirnya hanya Yusuf Valent yang sampai ke meja hijau.

Salah satu barang bukti dalam perkara yang ditetapkan oleh persidangan yaitu salinan legalisir pembelian unit yang jadi objek sengket di Kuningan Place antara PT Kuningan Megah Perkasa dan PT Brahma Adiwidia,

Pihak pelapor Tjng Lina usai persidangan mengucapkan terima kasih atas putusan yang dinilai cukup adil itu. Tjung Lina juga bersyukut karena kasus ini terbukti di persidangan, meski vonis percobaan yang dijatuhkan oleh hakim.

Tjung Lina menuturkan, berkaca pada kasus ini, masyarakat Indonesia harus berhati-hati dengan modus terbaru yaitu, kolaborasi antara Pemuka Agama dan Pengusaha. Keduanya membangun Unit Kantor atau apartemen bersama-sama yang ujungnya menguntungkan pengusaha, dengan manfaatkan posisi Pemuka Agama.

“Alasan saya membuka fakta ini karena ingin masyarakat tahu dan waspada. Saat ini dalam kondisi yang dipergunakan untuk sejumlah orang untuk menipu rakyat Indonesia,” kata Tjung Lina.

Di tempat yang sama, beberapa orang penghuni Kuningan Place juga keluhkan jika hingga saat ini beberapa orang penghuni belum mempunyai sertifikat atas properti yang dimiliki. Padahal, telah membeli unit sejak tahun 2008.

“Hingga saat ini, sejak membeli tahun 2008, belum ada surat layak fungsi, apalagi sertifikat HGB Sarusun,” kata keduanya.

Hingga saat ini, belum terbukti Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) di apartemen Kuningan Place. Yang hanya PPRS sederhana bentukan pihak perusahaan.

Padahal, penghuni telah membayar iuran ke PPRS, namun tidak mengetahui penggunaan iuran yang mereka setorkan selama ini.

“Kami tidak pernah tahu kemana uang yang kami setorkan. Tidak pernah ada pertemuan,” katanya.

(mhd)

Posko Kesehatan Tak 24 Jam, Dinsos DKI Sebut Kita Dihubungi

loading…

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta mengupayakan bantuan logistik berupa posko kesehatan bagi para pencari suaka yang ditempatkan sementara di lahan eks Kodim, Jalan Bedugul, Cengkareng, Jakarta Barat.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Irmansyah menjelaskan, bahwa pihaknya juga menyediakan posko kesehatan bagi para pencari suaka yang mengalami gangguan kesehatan.

“Ya kita di sini ada posko kesehatan sampai dengan pukul 10 malam,” ujar Irmansyah saat dihubungi wartawan, Senin (15/7/2019).

Baca Juga:

Irmansyah menerangkan, bahwa letak posko kesehatan berada di dalam area pengungsian. Tetapi untuk jam pelayanan tidak sampai 24 jam.

“Biasanya ditempatkan disitu (di depan) beserta ambulance, tapi kalau memang ada kondisi yang mendesak soal kesehatan, pasti kita dihubungi,” terangnya.

Kemudian ia meminta kepada para pengungsi, jika ada yang mengalami gangguan kesehatan untuk secepatnya melapor kepada petugas kesehatan.

“Sebetulnya komunikasi saja, tapi kadang mereka ada yang menginformasikan itu baru pukul 11 malam,” imbuhnya.

(mhd)

Diduga Ada Politik Uang, PSI Minta KPK Awasi Pemilihan Cawagub DKI

loading…

JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi keseluruhan proses pemilihan calon wakil gubernur (Cawagub) DKI Jakarta yang sedang berjalan di DPRD saat ini. PSI menduga ada politik transaksional di belakang layar.

Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest mengatakan, PSI Jakarta menilai bahwa proses pemilihan cawagub DKI Jakarta rawan politik transaksional di belakang layar. Hingga terdengar kabar bahwa ada serangkaian persengkongkolan dalam menentukan syarat kuorum pada rapat pemilihan cawagub DKI Jakarta yang harus dibayar dengan jumlah yang fantastis.

“Berdasarkan rumor tersebut, PSI Jakarta meminta tim dari KPK untuk mulai melakukan pemantauan demi mencegah terjadinya tindakan jual-beli jabatan dalam proses pemilihan wagub DKI Jakarta ini,” kata Rian dalam rilisnya, Senin (15/7/2019).

Baca Juga:

Rian menjelaskan, bila berkaca pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang diselenggarakan secara terbuka, KPK telah menemukan setidaknya 25 kasus politik uang. Hal tersebut juga bisa saja terjadi pada proses pemilihan cawagub DKI Jakarta, apalagi prosesnya berlangsung secara tertutup.

Selain mendorong KPK untuk mengawasi para pejabat DPRD DKI Jakarta yang terlibat dalam proses pemilihan, PSI Jakarta juga menawarkan kepada berbagai pihak terkait untuk membuka profil, latar belakang hingga gagasan dari para kandidat untuk DKI Jakarta kepada publik agar masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam menentukan siapa kandidat yang dianggap baik untuk mengisi jabatan tersebut.

“Risiko terjadinya politik uang di dalam pemilihan wagub DKI Jakarta sama bahkan lebih besar dari yang terjadi pada Pemilu yang sifatnya terbuka. Sebab, proses ini dijalankan dengan tidak melibatkan publik secara langsung,” ujar salah satu caleg DPRD terpilih PSI Jakarta, Eneng Maliyanasari.

(mhd)

Arief Ancam Putus Listrik PJU Kantor Kemenkumham di Tangerang

loading…

Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah. Foto/Dok/SINDOnews

TANGERANG – Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengancam akan menyegel gedung baru Kampus Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (BPSDM Kemenkumham) yang belum lama ini diresmikan oleh Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly.

Tidak hanya itu, Arief juga akan memboikot semua fasilitas publik di area perkantoran Kemenhumkam itu. Seperti memutus aliran Penerangan Jalan Umum (PJU), tidak akan membuang dan membersihkan sampah di areal perkantoran Kemenhumkam, serta tidak akan membersihkan saluran gor di area itu.

Keputusan ini mulai diberlakukan Senin (15/7/2019). Namun, di kawasan perumahaan Kompleks Kehakiman dan Pengayoman sudah mulai tidak mendapatkan pasokan listrik PJU sejak kemarin. Sehingga, kawasan perumahan itu menjadi gelap gulita. (Baca juga: Wali Kota Tanggapi Sindiran Menkumham Soal Izin Lahan Gedung Poltekim)

Baca Juga:

Meski demikian, Arief memerintahkan kepada petugas kebersihan untuk tetap mengangkut sampah yang ada di kawasan perumahan Kemenkumham tersebut dan hanya menjalankan keputusan memboit fasilitas publik yang selama ini disokongnya, hanya pada kawasan perkantoran Kemenkumham.

“Selama belum ada serah terima aset, kami Pemkot Tangerang dengan segala permohonan maaf tidak akan bertanggung jawab terhadap pelayanan sampah, perbaikan drainase dan penerangan jalan umum di semua perkantoran Kemenkumham,” kata Arief kepada SINDOnews, Senin (15/7/2019).

Arief mengaku, upayanya selama ini yang melakukan perawatan terhadap aset milik Kemenkumham tersebut sama sekali tidak dihargai. Keputusan berat ini pun akhirnya terpaksa diambilnya, supaya mendapatkan perhatian dari Kemenkumham dan masalah fasos fasum itu dapat segera diselesaikan secara santun.

“Saya berharap, ada jalan keluar terbaik untuk semuanya agar masalah ini tuntas. Karena kan, kota ini tidak hanya mengatasi satu urusan ini saja. Urusan yang lain pun banyak yang perlu kita layani. Sementara ini, kita menunggu adanya itikad baik dari sana (Kemenkumham). Supaya ada komunikasi gitu,” kata Arief.

Anis (52), salah seorang warga Kompleks Kehakiman dan Pengayoman mengaku sangat keberatan jika kebijakan itu diterapkan di perumahannya. Apalagi, dirinya juga membayar pajak sama seperti warga Tangerang lainnya. Semalam, listrik PJU di perumahannya sudah mati dan suasana menjadi menakutkan.

“Semalam warga di pemukiman saya kaget, kenapa kok listrik mati. Suasana jadi gelap. Ternyata, ada warga yang memberi tahu surat edaran wali kota, bahwa listrik dan sampah tidak akan diangkut. Warga banyak yang resah. Bahkan ada yang ingin ramai-ramai buang sampah di pinggir jalan,” papar Anis.

Dirinya pun berharap, kebijakan itu dicabut, karena sangat merugikan masyarakat. Apalagi, warga di perumahan itu juga mempunyai hak yang sama dengan warga Kota Tangerang lainnya. Sehingga, warga perumahan Kemenkumham juga berhak mendapatkan fasilitas dan layanan publik dari Pemkot Tangerang.

Sementara itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Kemenkumham, Bambang Wiyono tidak mau bicara banyak terkait ancaman Arief kepada pihaknya itu. Bahkan, dia juga enggan menanggapi sejumlah pertanyaan. Dia hanya mengatakan, Arief merupakan seorang negarawan dan baik.
“Pak Wali Kota adalah orang baik yang selalu memikirkan kepentingan warganya, rakyatnya. Beliau seorang negarawan yang selalu memikirkan bangsa dan negara yang memiliki cakrawala yang luas. Selalu mengutamakan kepentingan umum dari pada pribadi. Sedang bahas itu, belum final,” katanya.

(mhd)

Tawuran Antar Warga, Perjalanan KRL di Manggarai Sempat Terganggu

loading…

JAKARTA – Perjalanan KRL Commuter Line sempat terkendala akibat tawuran antar warga di wilayah Manggarai, Jakarta Selatan. Tawuran antar warga itu terjadi sekitar pukul 17.17 WIB.

“Namun sejak pukul 17.35 WIB perjalanan KRL dari arah Sudirman maupun Cikini yang hendak melintasi Stasiun Manggarai sudah berjalan normal kembali,” kata VP Corporate Communication PT KCI Anne Purba saat dikonfirmasi wartawan, Senin (15/7/2019).

Dia emngimbau, kepada seluruh pengguna jasa untuk tetap mengutamakan keamanan dan keselamatan selama menggunakan KRL dengan tetap mengikuti arahan petugas di lapangan.

Baca Juga:

Sebelumnya, Kapolsek Tebet, Kompol Eko Mulyadi mengatakan, kondisi di kawasan Stasiun Manggarai saat ini sudah kondusif.

“Itu bocah-bocah anak tanggung gitu. Tapi sudah kondusif, sudah dibubarin anggota Pospol Manggarai,” kata Eko saat dihubungi SINDOnews.

(mhd)

Bertaraf Internasional, Formula E Diyakini Tingkatkan Perekonomian Jakarta

loading…

Gubernur DKI Anies Baswedan merasa bersyukur Jakarta terpilih sebagai salah satu penyelenggara lomba balap mobil Formula E. Foto : @aniesbaswedan

JAKARTA – Pagelaran lomba balap mobil Formula E di Jakarta yang rencananya akan digelar pada pertengahan 2020 diyakini bakal meningkatkan perekonomian Ibu Kota. Karena, akan ada puluhan ribu touris yang bakal datang ke Jakarta.

“Saya sih menyambut baik. Jakarta memang harus punya event bertaraf internasional yang sifatnya tahunan. Formula E itu internasional, jadiin agenda tahunan dong,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik di saat dikonfirmasi wartawan, Senin (15/7/2019).

Taufik mengaku tahu Jakarta jadi tuan rumah pagelaran lomba mobil itu langsung dari Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Dengan adanya penyelenggaraan bertaraf internasional, kata dia, secara langsung menggambarkan Jakarta itu aman dan sejajar dengan negara-negara lain.

Baca Juga:

Terkait lintasan yang digunakan di jalan, Taufik menyebut bahwa tidak akan bermasalah mengingat penyelenggaraan hanya berlangsung selama satu hari. Kemacetan pun dapat dihindarkan apabila dilaksanakan pada hari libur.

“Saya kira sebagaj tuan rumah penyelenggara itu positifnya banyak. Kita support lah itu,” kata politikus Partai Gerindra ini. (Baca juga: Anies Baswedan: Alhamdulillah Jakarta Jadi Tuan Rumah Formula E)

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike meminta, Pemprov DKI Jakarta benar- benar mengkaji pagelaran lomba balap mobil Formula E, khususnya dari segi keamanan. Kata dia, setiap penyelenggaraan pastinya akan berdampak terhadap pergerakan ekonomi. Namun, semuanya harus dihitung kembali agar benar-benar bisa dirasakan masyarakat secara langsung.

“Kami mendukung apapun pagelaran. Tapi jangan terburu-buru. 2020 tinggal satu semester lagi. Sementara belum ada kesiapan. Jangan sampai justru memalukan,” kata politikus PDIP ini.

(mhd)

Sempat Terjadi Tawuran, Kondisi Manggarai Saat ini Sudah Kondusif

loading…

Polisi membubarkan tawuran antara dua remaja di sekitar Manggarai, Jakarta Selatan. Foto: dok/SINDOnews/Helmi Syarif

JAKARTA – Tawuran warga yang terjadi di sekitar Stasiun Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan membuat perjalanan commuter line sempat tertahan. Saat ini, suasana sekitar Stasiun Manggarai mulai kondusif dan tawuran warga berhasil dibubarkan.

Kapolsek Tebet, Kompol Eko Mulyadi mengatakan kondisi di kawasan Stasiun Manggarai saat ini sudah kondusif. “Itu bocah-bocah anak tanggung gitu. Tapi sudah kondusif, sudah dibubarin anggota Pospol Manggarai,” kata Eko saat dihubungi SINDOnews, Senin (15/7/2019).

Eko menyebut tawuran yang melibatkan remaja dua kampung itu terjadi di terowongan rel kereta.

Baca Juga:

Dampak dari tawuran itu pun disebutnya tak sampai menggangu perjalanan kereta commuter line. Meskipun begitu, pihaknya masih siaga di lokasi meski situasi sudah kondusif.

“Kejadian di terowongan bawah rel kereta jadi tidak ganggu perjalanan KRL,” tutupnya.

(ysw)

Ada Warga Tawuran, Perjalanan KRL Tertahan di Stasiun Manggarai

loading…

Ilustrasi, penumpang commuter line menumpuk di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Foto/Istimewa

JAKARTA – Perjalanan KRL terganggu akibat adanya tawuran antar warga yang terjadi sejak pukul 17.17 WIB menjelang masuk Stasiun Manggarai dari arah Sudirman

“Sampai saat ini perjalanan KRL dari arah Sudirman maupun Cikini tertahan karena banyaknya kerumunan warga di lokasi tersebut,” kata VP Corporate Communication PT KCI
Anne Purba saat dihubungi SINDOnews, Senin (15/7/2019).

Namun demikian, petugas keamanan gabungan PT KAI Daop 1 Jakarta dan PT KCI sudah berada di lokasi untuk mengamankan kondisi sekitar.

Baca Juga:

“PT KCI mengimbau kepada seluruh pengguna jasa untuk tetap mengikuti arahan petugas di lapangan serta utamakan keamanan dan keselamatan selama perjalanan,” tutupnya.

(ysw)

Polisi Sebut Korban Jeep Rubicon Saat Lari Panitia Stopwatch

loading…

JAKARTA – Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Muhammad Nasir membeberkan sosok wanita yang ditabrak dari belakang oleh mobil Jeep Rubicon bernomor polisi B 123 DAA.

Nasir mengatakan, korban merupakan salah satu panitia acara Jakarta Inernational Milo Run 2019 yang digelar Minggu 14 Juli 2019.

“Iya. Panitia dia (Lena),” kata Nasir saat dikonfirmasi wartawan, Senin (15/7/2019). (Baca juga: Tabrak Pemotor di Dekat Lintasan Lomba Lari, Polisi Buru Pengemudi Rubicon)

Baca Juga:

Dia menambahkan, korban bertugas memantau para peserta dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai.

“Dia mungkin panitia stopwatch, panitia nyusun-nyusun traffic. Bukan panitia inti. Orang dia naik motor,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, sebuah video mobil Jeep Rubicon bernomor polisi B 123 DAA masuk garis finish dalam ajang Jakarta International Milo Run 2019 yang digelar Minggu 14 Juli 2019 kemarin mendadak viral.

Dalam video, peserta lari tak terima karena mobil masuk ke area lari dikarenakan membahayakan peserta. Setelah ditelusuri ternyata mobil itu habis menabrak wanita bernama Lena Marissa kemudian menuju arena lari.

(mhd)

Kisruh Lahan Stadion BMW, Pemprov DKI Resmi Ajukan Banding ke PTTUN

loading…

Pemprov DKI akhirnya resmi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), terkait kisruh lahan Stadion Taman BMW, Senin (15/7/2019). Foto/Istimewa

JAKARTA – Pemprov DKI akhirnya resmi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), terkait kisruh lahan Stadion Taman BMW, Senin (15/7/2019). Pengajuan banding ini sekaligus komitmen Pemprov DKI untuk terus berjuang membangun stadion berkelas Internasional untuk markas Persija Jakarta.

Kuasa hukum Pemprov DKI, Denny Indrayana mengatakan, pihaknya sudah memasukkan Memori Banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 282/G/2018/PTUN-JKT.

“Penyerahan Memori Banding ini adalah bagian tak terpisahkan dari perjuangan hukum Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan Stadion BMW yang dapat menjadi kebanggaan bagi warga Jakarta, bahkan Indonesia—sekaligus sebagai markas utama bagi Klub Persija,” kata Denny melalui siaran persnya, Senin (15/7/2019).

Baca Juga:

Denny menjelaskan, memori banding disiapkan bersama antara INTEGRITY Law Firm dengan Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta. “Kami lakukan diskusi intensif dan produktif sehingga menghasilkan argumentasi hukum terbaik yang diharapkan menjadi pertimbangan utama Majelis Hakim,” katanya. (Baca: Lahan Bermasalah, Anies Pastikan Pembangunan Stadion Taman BMW Tetap Berjalan)

Kendati begitu, Denny belum mau membeberkan materi memori banding yang sudah resmi diajukan ke PTTUN DKI tersebut. “Kami mohon maaf belum bisa menyampaikan secara detail apa saja argumentasi hukum yang diajukan di dalam Memori Banding,” terangnya.

Denny berjanji akan memaparkan isi dari memori banding yang diajukan dalam beberapa waktu kedepan setelah majelis hakim menerima surat tersebut. “Tidak etis jika sudah terpublikasi kepada khalayak luas sebelum majelis hakim banding sendiri menerima dan membacanya,” katanya. (Baca juga: Biro Hukum DKI Beberkan Alasan Tunjuk Denny Indrayana Jadi Pengacara)

Setelah diserahkannya Memori Banding ini, Denny berharap lahir putusan yang adil dari Majelis Hakim Banding PTTUN Jakarta. “Kami yakin dan percaya bahwa Hakim Banding yang mulia akan memutuskan persoalan ini berdasarkan hukum yang berlaku, serta sejalan dengan rasa keadilan masyarakat,” ujarnya.

(ysw)

Terlelap Tidur, Motor Freelancer Kawasaki KLX Digondol Maling

loading…

JAKARTA – Seorang pemuda yang berprofesi sebagai freelancer kehilangan motor kesayangannya Kawasaki KLX D-Tracker dengan nomor polisi B 3466 KQN di indekos temannya Jalan Mangga, Kelurahan Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur, Minggu 14 Juli 2019. Alhasil, Susilo Hamni (30), merugi hingga sekitar Rp35 juta akibat kejadian ini.

Susilo mengatakan, tungganganya dicuri ketika terlelap tidur di indekos temannya sekitar pukul 07.00 WIB.

“Sampai pukul 05.00 WIB pagi motor masih ada, setelah makan saya ketiduran dan pas bangun dikabari motor sudah enggak ada. Waktu itu saya mau pulang karena habis ngerjain kerjaan desain,” katanya di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Baca Juga:

Susilo menduga pelaku tak langsung menyalakan mesin sepeda motornya setelah berhasil membongkar kunci setang tunggagannya itu. Lantaran tidak terpasang CCTV, Susilo tak mengetahui apakah pelaku beraksi seorang diri atau bersama temannya.

“Kayaknya motor baru dinyalain pas sudah mau jauh dari kosan, jadi biar enggak kedengeran. Sempat tanya ke warga sekitar, tapi katanya enggak ada yang melihat,” ujarnya.

Kemudian, Susilo melaporkan musibah yang menimpanya ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Matraman untuk ditindaklanjuti.

Dari informasi yang diterimanya penyidik Unit Reskrim Polsek Matraman, Susilo mengatakan, dalam beberapa bulan terakhir kerap terjadi pencurian sepeda motor. Dia juga mengonfirmasikan musibah yang menimpa ke teman-temannya lewat pesan broadcast dengan harapan ada yang melihat motornya.

“Dari awal tahun, di sekitar lokasi motor saya dicuri ada empat motor yang hilang. Dan semuanya itu motor laki, jadi katanya ada V-Xion, CBR, motor laki lah,” katanya.

(mhd)

MNC Group Sudah Memberangkatkan 1.115 Peserta Untuk Umrah & Holyland

loading…

MNC Group memberikan apresiasi kepada para karyawan terbaiknya dengan memberangkatkan mereka wisata rohani ke Yerusalem melalui Program Holyland MNC Group Batch XII – 2019, Senin (15/7/2019). Foto/SINDOnews/Isra Triansyah

JAKARTA – MNC Group memberikan apresiasi kepada para karyawan terbaiknya dengan cara memberangkatkan mereka untuk melakukan wisata rohani ke Yerusalem melalui “Program Holyland MNC Group Batch XII – 2019”.

Program Batch ke XII tahun ini akan memberangkatkan 27 karyawan MNC Group, untuk menjalani serangkaian ibadah ke Yerusalem dan Yordania.

Acara pelepasan wisata rohani “Program Holyland MNC Group Batch XII – 2019”, dihadiri langsung oleh Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo beserta Chairwoman MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo.

Baca Juga:

Chairwoman MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo mengatakan perjalanan Holyland merupakan perjalanan yang suci dimana harus diniatkan untuk ibadah. “Hati dan pikiran harus dipersiapkan untuk berdoa dan menyembah di sana, sehingga ibadahnya khusu,” ujar Liliana Tanoesoedibjo, di Gedung INews Tower lantai 3, Kebon Sirih, Senin (15/7/2019).

Selanjutnya, GGOD Director PT. Global Mediacom Tbk, Indra Prastomiyono menuturkan bahwa MNC Group secara konsisten menyelenggarakan program Holyland sejak tahun 2013 dengan total jumlah karyawan yang diberangkatkan sampai dengan tahun 2019 sebanyak 342 peserta.

“Selamat kepada anda yang terpilih, semoga selamat sampai tempat tujuan, dan selamat menikmati wisata rohani dengan ke khusuan dan kembali lagi menjadi karyawan yang diberkati,” ucapnya.

Kemudian perwakilan dari salah satu peserta Holyland, Sigit Wisnu menyampaikan rasa terimakasihnya kepada pihak penyelenggara, serta apresiasi kepada MNC Group yang telah memberikan hadiah ini. “Semoga dengan adanya kegiatan ini karyawan yang lain lebih termotivasi,” pungkasnya.

MNC Group secara konsisten menyelenggarakan program Holyland sejak tahun 2013 dengan total jumlah karyawan yang diberangkatkan sampai dengan tahun 2019 sebanyak 342 peserta.

Selain program Holyland, MNC Group juga menginisiasi terlaksananya program Umroh bagi karyawan Muslim dengan total jumlah keseluruhan dari 2012 sampai dengan tahun 2019 adalah 773 peserta. Sehingga total karyawan yang telah diberangkatkan dalam program Wisata Rohani MNC Group baik Umroh dan Holyland sebanyak 1.115 peserta.

(ysw)

Identitasnya Sudah Diketahui, Polisi Akan Jemput Paksa Pengemudi Rubicon

loading…

JAKARTA – Polisi telah mengetahui identitas pengemudi Jeep Rubicon berinisial PDK yang menabrak pengendara sepeda motor dekat lintasan lomba lari di Kuningan, Jakarta Selatan. Polisi sudah mengirimkan surat panggilan dan jika tidak diindahkan akan dijemput paksa.

“Kita sudah mendatangi rumah pengendara Jeep Rubicon, tapi yang bersangkutan belum datang,” ujar Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP M. Nasir di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Nasir menerangan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk meminta keterangan dari PDK, mengenai kecelakaan yang melibatkan dirinya dengan seorang korban berinisial LM.

Baca Juga:

“Secara kooperatif kita tunggu saja, jika dalam dua sampai tiga kali pemanggilan tak kunjung hadir, maka kita akan panggil paksa,” terangnya. (Baca: Tabrak Motor di Dekat Lintasan Lomba Lari, Polisi Buru Pengemudi Rubicon)

Sebelumnya diberitakan, terjadi kecelakaan lalu lintas, antara pengendara Jeep Rubicon berinisial PDK dengan pengendara NMAX berinisial LM di Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu 14 Juli 2019 pagi.

Kemudian Nasir mengatakan bahwa, kondisi dari korban saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit MMC, Jakarta Selatan.

“Korban mengalami luka pada pipi kiri, dahi kiri lecet, bibir atas lecet, hidung lecet, kepala belakang memar dan pinggang memar,” pungkasnya.

(ysw)

TNI Akan Rehabilitasi 15 Rumah Tak Layak Huni di Tangerang

loading…

Salah satu rumah tak layak huni di Desa Blukbuk, Kronjo, Tangerang, yang akan direhabilitasi TNI.Foto/Istimewa

TANGERANG – Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Kodim 0510/Tigaraksa akan melakukan rehabilitasi sebanyak 15 rumah tidak layak huni di Desa Blukbuk, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Rehabilitasi belasan rumah warga ini merupakan bagian dari kegiatan fisik TMMD ke-105.

Dandim 0510/Trs selaku Dansatgas TMMD 105, Letkol Inf Parada Warta mengatakan, TMMD sudah memasuki hari ke-5, progres keseluruhan baik fisik maupun nonfisik sudah mencapai sekira 35%. “Diharapkan semua berjalan lancar, sesuai dengan target,” kata Parada pada Senin (15/7/2019).

Parada menuturkan, pada TMMD ke-105 ini pihaknya akan merehabilitasi sebanyak 15 rumah tidak layak huni. Rehabilitasi rumah tidak layak huni ini merupakan bagian dari kepedulian TNI terhadap masyarakat di desa tersebut.

“Sudah terdata dan terverifikasi sebanyak 15 rumah tak layak huni akan kita rehabilitasi,” ujarnya. Rencana TNI merehablitasi rumah tak layak huni disambut suka cita oleh salah satu warga Jamro (50).

Warga Desa Blukbuk, Kecamatan Kronjo, mengaku gembira mendengar akan adanya program rehab rumah dari TNI, sebab kini dapat tinggal di rumah yang layak huni.”Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TNI yang akan merehab rumah saya. Saya merasa senang dengan bantuan ini, karena selama ini rumah saya sudah tidak layak ditempati,” ucapnya.

(whb)

Ratusan Petugas Gabungan Bersihkan Lahan eks TPS Liar di Marunda

loading…

Sebanyak 172 personel gabungan melakukan pembersihan bangunan di lahan kurang lebih 10.000 meter persegi di Jalan Inpeksi KBT, Marunda, Jakut. Foto/Wahyu Budi Santoso/SINDOnews

JAKARTA – Sebanyak 172 personel gabungan melakukan pembersihan bangunan di lahan kurang lebih 10.000 meter persegi di Jalan Inpeksi Kanal Banjir Timur (KBT), Marunda, Jakarta Utara. Sebelumnya lahan itu digunakan untuk Tempat Penampungan Sampah (TPS) liar.

Camat Cilincing, Muhammad Alwi mengatakan, personel gabungan itu terdiri dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepolisian, TNI, dan jajaran dari Kelurahan Marunda serta Kecamatan Cilincing. Pembersihan ini, kata dia, sebagai tindak lanjut aduan warga melalui aplikasi qlue di Februari 2019. Selanjutnya pihak kecamatan melakukan pendekatan dan sosialisasi pada para pemulung yang mengelola lahan itu.

“Pada bulan Mei kita bersama jajaran terkait bertemu dengan mereka (pemulung) dan menyepakati waktu satu bulan untuk mengosongkan lapak,” ujarnya di lokasi, Senin (15/7/2019).

Baca Juga:

Dijelaskan Alwi, keseluruhannya terdapat 10 grup pemulung yang aktif mengelola sampah di lahan tersebut. Selama ini mereka menerima sampah dari sejumlah perusahaan di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat.

Selanjutnya, sesuai hasil kesepakatan bersama itu ditindaklanjuti secara formal dengan pemberian surat peringatan pertama hingga ketiga di tanggal 11 Juli 2019. Untuk membantu pekerjaan pembersihan, petugas dibantu dua alat berat dan 20 unit truk pengangkutan.

“Jadi yang kita bersihkan sisa gubug pemulung dan gunungan sampah agar tidak menyebabkan bau sehingga mengganggu masyarakat,” tandasnya.

(mhd)

2 Tahun jadi Kader PAN, Wakil Wali Kota Bekasi Kini Jabat Ketua PDIP Bekasi

loading…

Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto (paling kiri).Foto/SINDOnews/Abdullah M Surjaya

BEKASI – Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Bekasi. Padahal, Tri belum genap dua tahun menggunakan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai kendaraan politiknya untuk maju sebagai Calon Wakil Wali Kota Bekasi periode 2018-2023 pada 27 Juni 2018 lalu.

Alhasil, kepindahan Tri Adhianto dari kader PAN menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan dianggap sebagai fenomena kutu loncat.”Kader kutu loncat secara pragmatisme politik memang kurang baik. Hal itu yang sedang dilakukan Wakil Wali Kota Bekasi,” ujar pemerhati kebijakan dan pelayanan Publik Bekasi, Didit Susilo kepada Sindonews.

Meski demikian, lanjut dia, Tri Adhianto yang berasal dari birokrat di pemerintahan juga menginginkan portofolio politik yang signifikan untuk masa mendatang, sehingga dia memilih PDI Perjuangan.”Sebagai partai penguasa di pemerintahan khususnya pusat, PDI Perjuangan tentu memiliki portofolio politik yang signifikan bagi Tri yang berasal dari birokrat,” ujarnya.

Baca Juga:

Didit menjelaskan, karir Tri di dunia politik terutama di Kota Bekasi masih cukup panjang. Berbeda dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dari Partai Golkar yang telah memimpin selama dua periode, dan masa jabatannya akan berakhir pada 2023 mendatang.”Untuk Rahmat tentu tidak mencalonkan diri, dan Tri mempunyai peluang dalam Pilkada 2023,” ujarnya.

Karena itu, Didit membaca alasan Tri pindah ke PDI Perjuangan untuk membidik menjadi Wali Kota Bekasi periode berikutnya. Keberadaan Tri di tampuk kekuasaan juga menjadi alasan Tri ingin berlabuh ke partai politik pendukung pemerintahan. Faktanya secara politik demikian, karena di PAN dia hanya menjadi kader biasa dan memakai PAN hanya untuk kepentingan Pilkada 2018.

Didit menilai kepindahan politisi ke partai lain merupakan hal biasa. Bahkan hal itu paling sering terjadi saat menjelang momen pilkada maupun pileg. Di samping itu, kemungkinan alasan DPP PDI Perjuangan memilih Tri dibanding kader lainnya menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi karena mencari figur di daerah yang memiliki potensi dalam pemerintahan.

Dengan demikian, koordinasi ataupun lobi-lobi politik bisa lebih mudah dilakukan. Selain itu, PDI Perjuangan sebagai pemilik kursi terbanyak 12 kursi periode 2013-2018 juga gagal mengusung pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi pada ajang Pilkada 2018 lalu, sehingga secara pragmatis kepentingan kekuasaan ke depan pilihannya ada pada Tri Adhianto.

Sementara Tri mengaku telah berpamitan dengan pengurus PAN untuk pindah ke PDI Perjuangan. Dia juga membantah adanya deal-deal tertentu, bahkan mahar mengenai kepindahannya dari PAN ke PDI Perjuangan.”Kita pamit dan kita ucapkan terima kasih ke sana (PAN). Yah enggak ada (deal dan mahar) karena semua berjalan lancar dan baik,” kata Tri kepada wartawan.

Tri mengatakan, telah mengundurkan diri sebagai kader PAN, sebelum terlibat dalam Konfercab PDI Perjuangan. Bahkan kini, dia telah mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI Perjuangan.”Saya sudah tidak lagi di PAN, tapi sekarang sudah mengabdi untuk PDI Perjuangan,” kata mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Bekasi ini.

Tri menyadari, setelah dilantik sebagai nahkoda DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi tentu ada pekerjaan yang harus dilakukan. Salah satunya memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat khususnya warga Kota Bekasi. Dalam acara Konfercab, partai juga mengungkapkan kader senior Tumai menjadi bendahara dan kader muda Ahmad Faisal menjadi sekretaris.

(whb)

MNC Group Berangkatkan 27 Karyawan Berprestasi ke Yerusalem

loading…

MNC Group memberikan apresiasi kepada para karyawan terbaiknya dengan memberangkatkan mereka wisata rohani ke Yerusalem melalui Program Holyland MNC Group Batch XII – 2019, Senin (15/7/2019). Foto/SINDOnews/Isra Triansyah

JAKARTA – MNC Group memberikan apresiasi kepada para karyawan terbaiknya dengan cara memberangkatkan mereka untuk melakukan wisata rohani ke Yerusalem melalui “Program Holyland MNC Group Batch XII – 2019”.

Program Batch ke XII tahun ini akan memberangkatkan 27 karyawan MNC Group, untuk menjalani serangkaian ibadah ke Yerusalem dan Yordania.

Acara pelepasan wisata rohani “Program Holyland MNC Group Batch XII – 2019”, dihadiri langsung oleh Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo beserta Chairwoman MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo.

Baca Juga:

Chairwoman MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo mengatakan perjalanan Holyland merupakan perjalanan yang suci dimana harus diniatkan untuk ibadah. “Hati dan pikiran harus dipersiapkan untuk berdoa dan menyembah di sana, sehingga ibadahnya khusu,” ujar Liliana Tanoesoedibjo, di Gedung INews Tower lantai 3, Kebon Sirih, Senin (15/7/2019).Selanjutnya, GGOD Director PT. Global Mediacom Tbk, Indra Prastomiyono menuturkan bahwa MNC Group secara konsisten menyelenggarakan program Holyland sejak tahun 2013 dengan total jumlah karyawan yang diberangkatkan sampai dengan tahun 2019 sebanyak 342 peserta.

“Selamat kepada anda yang terpilih, semoga selamat sampai tempat tujuan, dan selamat menikmati wisata rohani dengan ke khusuan dan kembali lagi menjadi karyawan yang diberkati,” ucapnya.

Kemudian perwakilan dari salah satu peserta Holyland, Sigit Wisnu menyampaikan rasa terimakasihnya kepada pihak penyelenggara, serta apresiasi kepada MNC Group yang telah memberikan hadiah ini. “Semoga dengan adanya kegiatan ini karyawan yang lain lebih termotivasi,” pungkasnya.

MNC Group secara konsisten menyelenggarakan program Holyland sejak tahun 2013 dengan total jumlah karyawan yang diberangkatkan sampai dengan tahun 2019 sebanyak 342 peserta.

Selain program Holyland, MNC Group juga menginisiasi terlaksananya program Umroh bagi karyawan Muslim dengan total jumlah keseluruhan dari 2012 sampai dengan tahun 2019 adalah 773 peserta. Sehingga total karyawan yang telah diberangkatkan dalam program Wisata Rohani MNC Group baik Umroh dan Holyland sebanyak 1.115 peserta.

(ysw)

2 Pemerkosa Gadis 17 Tahun yang Nyaris Bunuh Diri di Depok Diciduk

loading…

DEPOK – Polrestro Depok menangkap dua pelaku pemerkosaan terhadap gadis muda berinisial AF (17). Kedua pelaku yakni, S dan A diringkus setelah polisi menenangkan AF yang nyaris melakukan aksi bunuh diri dengan cara melompat dari jembatan penyeberangan orang (JPO).

Kasat Reskrim Polresta Depok, Kompol Deddy Kurniawan mengatakan, terungkap kasus ini bemula dari diamankannya AF pada Jumat, 12 Juli 2019 malam lalu lantaran hendak bunuh diri dengan cara melompat di JPO Margonda. Setelah dimintai keterangan AF mengaku depresi karena menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan S dan A.

Berbekal keterangan korban inilah, petugas bergerak cepat dan menangkap S dan A. Terangka S ditangkap di rumah kontrakannya, sedangkan A diciduk saat sedang narik angkot 112 jurusan terminal Depok-Kampung Rambutan.
“Sebelum diperkosa kedua pelaku, korban dipaksa mengonsumsi sabu. Selain itu pelaku mengancam menganiaya ibu korban, bila korban tak mau menuruti keinginan tersebut,” kata Deddy kepada wartawan pada Senin (15/7/2019).

Baca Juga:

Deddy menuturkan, korban berhasil lepas dari cengkraman para pelaku ketika disuruh pergi ke warung. “Korban yang tidak sadar malah berjalan ke JPO dan berteriak-teriak tanpa sebab hingga diamankan oleh petugas dan membawa korban ke Polres,” ucapnya.

Atas perbuatannya para pelaku kini mendekam di tahanan dan akan dijerat dengan Pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

(whb)