Ini Tiket Kereta Api Mudik yang Masih Tersedia hingga H-1 Lebaran

loading…

Sejumlah calon penumpang kereta api mengantre di pintu masuk salah satu stasiun kereta api di Jakarta.Foto/SINDOnews/Dok

JAKARTA – Mengantisipasi meningkatnya jumlah penumpang yang menggunakan moda transportasi Kereta Api (KA) pada masa Angkutan Lebaran 2019, PT KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan 78 KA. Sejauh ini tiket perjalanan KA Jarak Jauh (KAJJ) tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur hampir terjual habis.

Executive Vice President Daop 1 Jakarta, Dadan Rudiansyah mengatakan,
minat masyarakat yang tinggi menggunakan moda transportasi KA saat mudik Lebaran terlihat dari hampir terjual habisnya tiket KAJJ tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan okupansi 100% di tanggal-tanggal favorit pada H-7 sampai dengan H-1 atau 29 Mei – 4 Juni 2019.

Sementara untuk jarak sedang seperti tujuan Bandung dan Cirebon masih tersedia untuk keberangkatan H-10 sampai H-1.”Melihat tingginya antuasiasme masyarakat, PT KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan 78 KA untuk musim mudik Lebaran ini,” kata Dadan pada wartawan Kamis (16/5/2019).

Baca Juga:

Dadan merinci, 78 KA tersebut terdiri dari 58 KA reguler dan 20 KA tambahan Lebaran. Dengan pembagian, 32 KA reguler dan 12 KA tambahan Lebaran yang berangkat dari Stasiun Gambir, serta 26 KA reguler dan 8 KA tambahan Lebaran yang berangkat dari Stasiun Pasarsenen.

Dadan mengungkapkan, PT KAI Daop 1 Jakarta masih menyediakan tiket bagi pelanggan yang tetap ingin melakukan perjalanan mudik menggunakan KA. Masyarakat yang belum memiliki tiket dapat memilih keberangkatan perjalanan KA pada tanggal-tanggal yang masih tersedia tiketnya berdasarkan data penjualan tiket tanggal 16 Mei pukul 10.00 WIB sebagai berikut,

Untuk keberangkatan H-10 sampai H-8 Lebaran dengan KA Reguler Jarak Jauh tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur dari Stasiun Gambir, berikut jadwal perjalanan KA yang masih tersedia tiketnya:

1. KA Tegal Bahari tujuan Tegal pemberangkatan pukul 09.40 pada 26-29 Mei
2. KA Tegal Bahari tujuan Tegal pemberangkatan pukul pukul 11.00, 19.45 26- 28 Mei
3. KA Argo Muria tujuan Semarang pemberangkatan pukul 07.00, dan KA Argo Anggrek Pagi tujuan Surabaya Pasarturi pemberangkatan pukul 09.30 pada 26-28 Mei
4. KA Argo Dwipangga tujuan Solo pemberangkatan pukul 08.00 dan KA Taksaka Pagi tujuan Yogyakarta pemberangkatan pukul 08.30 pada 26-27 Mei
5. KA Argo Sindoro tujuan Semarang Tawang pemberangkatan pukul 16.15 pada 26-28 Mei
6. KA Argo Anggrek Pagi pemberangkatan pukul 09.30 serta KA Sembrani tujuan Surabaya Pasar Turi pemberangkatan pukul 19.15 pada 26-28 Mei.
7. KA Bangunkarta (15.00 WIB) tujuan Surabaya Gubeng, KA Bima (16.30 WIB) dan KA Gajayana (17.40 WIB) tujuan Malang, KA Argo Lawu (20.15 WIB) tujuan Solo, KA Taksaka Malam (20.45 WIB) tujuan Yogyakarta, serta KA Purwojaya (22.05 WIB) tujuan Cilacap pada 26-27 Mei.
8. KA Argo Anggrek Malam tujuan Surabaya Pasar Turi pemberangkatan pukul 21.30 pada 26-27 Mei dan 4 Juni.

Sedangkan untuk keberangkatan H-10 sampai H-1 Lebaran dengan KA Reguler Jarak Menengah tujuan Bandung dan Cirebon dari Stasiun Gambir, berikut jadwal perjalanan KA yang masih tersedia tiketnya:

1. KA Argo Parahyangan tujuan Bandung pemberangkatan pukul pukul 08.45 pada 26-29, 31 Mei, dan 2-4 Juni
2. KA Argo Parahyangan tujuan Bandung pemberangkatan pukul 10.30 dan 11.30 pada 26-31 Mei, 2-4 Juni
3. KA Argo Parahyangan tujuan Bandung pemberangkatan pukul 18.45 dan 20.00 pada 26-28, 30 Mei, 1-4 Juni
4. KA Pangandaran tujuan Banjar pemberangkatan pukul 07.50 pada 26-28 Mei dan 1-4 Juni
5. KA Argo Jati tujuan Cirebon pemberangkatan pukul 09.00 pada 26-31 Mei, 3-4 Juni
6. KA Argo Jati tujuan Cirebon pemberangkatan pukul 17.20 pada 26-30 Mei, 2-4 Juni
7. KA Argo Parahyangan tujuan Bandung pemberangkatan pukul 05.25, 06.15, 12.35, 15.30 17.02, 18.00 pada 26 Mei –4 Juni
8. KA Cirebon Ekspres tujuan Cirebon pemberangkatan pukul 12.10 pada 26–29, 31 Mei
9. KA Cirebon Ekspres tujuan Cirebon pemberangkatan pukul 22.20 pada 26 Mei – 4 Juni

Untuk keberangkatan H-10 sampai H-8 Lebaran dengan KA Reguler dari Stasiun Pasarsenen, berikut jadwal perjalanan KA yang masih tersedia tiketnya:
1. KA Menoreh (20.30) tujuan Semarang Tawang dan KA Fajar Utama Jogya (06.15) tujuan Yogyakarta 26 – 28 Mei
2. KA Kutojaya Utara (05.25) tujuan Kutoarjo, KA Senja Utama Yogya (19.00) tujuan Yogyakarta, KA Gajahwong (06.45) tujuan Lempuyangan, KA Jaka Tingkir (12.00) tujuan Purwosari, KA Singasari (12.25) tujuan Blitar, KA Gumarang (15.45) tujuan Surabaya Pasar Turi, KA Senja Utama Solo (22.00) tujuan Solo, KA Tawang Jaya Premium (06.55) tujuan Semarang Tawang pada 26 -27 Mei
3. KA Jayakarta Premium (13.20) tujuan Surabaya Gubeng dan KA Sawunggalih Malam (18.30) tujuan Kutoarjo, dan KA Bogowonto (21.45) tujuan Lempuyangan pada 26 Mei

Sementara tiket KA Tambahan Lebaran 2019 dari Stasiun Gambir masih tersedia untuk keberangkatan H-10 sampai H-1 pada KA Jarak Jauh tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur serta KA Jarak Menengah tujuan Cirebon dengan data sebagai berikut:

1. KA Cirebon Ekspres Fakultatif tujuan Cirebon pemberangkatan pukul 20.30 pada 29, 31 Mei, dan 2 – 4 Juni
2. KA Gajayana Lebaran (22.30) tujuan Malang, KA Argo Dwipangga Fakultatif (10.00) tujuan Solo, dan KA Taksaka Malam Lebaran (19.30) pada 4 Juni
3. KA Argo Lawu Fakultatif tujuan Solo pemberangkatan pukul 21.15 pada 3- 4 Juni
4. KA Argo Muria Lebaran tujuan Semarang Tawang pemberangkatan pukul 13.45 pada 31 Mei
5. KA Argo Sindoro Lebaran tujuan Semarang Tawang pemberangkatan pukul 23.45 pada 30–31 Mei, 2 – 4 Juni
6. KA Sembrani Lebaran tujuan Surabaya Pasarturi pemberangkatan pukul 16.45 pada tanggal 29 Mei, 3–4 Juni
7. KA Purwojaya Lebaran tujuan Cilacap pemberangkatan pukul 16.00 pada 2 Juni

Perlu diketahui, data sisa tempat duduk tersebut akan selalu berubah dalam hitungan detik, dikarenakan sistem penjualan dilakukan secara online. Untuk itu, PT KAI Daop 1 Jakarta mengimbau kepada pelanggan agar selalu memantau dan memesan ketersediaan tiket melalui website www.kai.id, KAI Access,

Contact Center 121, atau melalui chanel-chanel eksternal lain yang bekerjasama dengan PT KAI. Hindari membeli tiket dari penawaran jasa perorangan yang dapat merugikan pelanggan.

(whb)

Polisi Periksa Pelapor Kasus Ancaman Penggal Kepala Jokowi

loading…

JAKARTA – Polisi memeriksa Ketua Umum Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer sebagai pelapor terkait kasus pengancaman Presiden Joko Widodo dengan tersangka Hermawan Susanto.

“Saya datang (ke Polda Metro Jaya) untuk pemeriksaan lanjutan dan pelengkapan berkas,” ujar Ketua Umum Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer pada wartawan, Kamis (16/5/2019).

Menurutnya, selain untuk melengkapi berkas-berkas, dia juga mengajukan empat orang saksi untuk diperiksa. Saksi itu merupakan relawan Jokowi Mania.

Baca Juga:

Pengajuan saksi tersebut, tambahnya, penting dilakukan karena ada penambahan pasal untuk HS. Lalu, salah satu perempuan tidak terkait atau tidak terlibat dalam kasus itu.

“Langkah-langkah polisi sudah cukup luar biasalah. Begitu cepat dan sigap, karena kita lihat ini bahaya, bahaya untuk demokrasi, bahaya untuk kemanusiaan,” katanya.

(ysw)

Ramadhan, Puluhan Siswa SLB-A Pembina Lebak Bulus Ikuti Pesantren Kilat

loading…

Untuk mengisi liburan Ramadhan, 89 siswa SLB-A Pembina Lebak Bulus, Jakarta Selatan mengikuti rangkaian kegiatan pesantren kilat untuk menambah wawasan agamanya, Kamis (16/5/2019). Foto/SINDOnews/Isra Triansyah

JAKARTA – Sebanyak 89 siswa SLB-A Pembina Lebak Bulus, Jakarta Selatan mengikuti rangkaian kegiatan pesantren kilat di sekolah. Kegiatan ini digelar selama tiga hari mulai dari Rabu 15 Mei hingga Jumat 17 Mei 2019.

Selama pesantren kilat, siswa melakukan berbagai kegiatan seperti tadarusan, salat Dhuha, hapalan surat dan hadist, mendengarkan kultum serta kuis di akhir kegiatan.

Salah seorang guru SLB A Pembina Tingkat Nasioal, Tati Novianti menjelaskan kegiatan ini untuk mengisi waktu belajar selama bulan Ramadhan dan menambah wawasan anak-anak di bidang agama Islam.

Baca Juga:

“Kami ingin anak-anak didik kami bisa menambah wawasan dan pemahanan tentang Islam dalam pesantren kilat ini,” katanya ketika ditemui di sekolah, Kamis (16/5/2019)

Salah satu siswa kelas 6 di SLB-A Pembina Nabiilahtunnajaah (11) menjelaskan dia dan teman-temannya sangat antusias mengikuti kegiatan pesantren kilat yang diadakan di sekolahnya.

Ramadhan, Puluhan Siswa SLB-A Pembina Lebak Bulus Ikuti Pesantren Kilat

“Selain dapat menambah wawasan mengenai Islam dapat juga menambah keakraban sesama teman dari kelas lain,” ujarnya.
Kegiatan ini akan ditutup pada Jumat 17 Mei 2019 dengan kegiatan buka puasa bersama para siswa dan guru serta berbagai lomba seperti lomba azan, hapalan surat, berwudhu, dan lainnya.

(ysw)

Ditipu Ratusan Juta Rupiah, Pria Bogor Gugat Pacar ke Pengadilan

loading…

BOGOR – Ini peringatan untuk berhati-hati saat memilih pujaan hati. Seperti yang dialami oleh Hartono (29). Pria Kelahiran Bogor ini mengaku ditipu calon pasangan hidupnya hingga ratusan juta.

Merasa telah dibohongi, Hartono menggugat pelaku di PN Jakarta Barat. Warga Jalan Ceremai Ujung Ruko, RT 02/RW 05, Kelurahan Bantarjati, Bogor Utara, Kota Bogor, ini juga melaporkan tindakan dugaan penipuan tersebut ke Polda Metro Jaya.

Hartono bersama kuasa hukum juga tengah mengajukan bantuan dan perlindungan hukum kepada Komisi Yudisial (KY) dengan berbagai dasar. Kuasa hukum dari Hartono, Firza Achmad Singgih, menjelaskan, hubungan Hartono dengan kekasihnya bernama Maribeth terjadi sejak tahun 2013.
Awalnya, hubungan karena suka sama suka berdasarkan pengakuan keduanya.
Dalam percakapan via mail, mereka saling panggil sayang. Di pertengahan jalan, sang pujaan hati mengeluh atas kondisinya yang sulit. Sebab harus memikirkan pembiayaan rumah sakit Bibi bernama Yani yang tinggal di luar negeri.

Baca Juga:

“Kekasihnya lalu minta klien kami untuk membantu pembiayaan hidup bibinya serta biaya pengobatan,” ujarnya kepada wartawan Kamis (16/5/2019).

Meskipun sempat ragu, Hartono akhirnya mengabulkan permintaan kekasihnya itu dengan memberikan sejumlah uang. “Kurang lebih selama 4 tahun klien kami mentransfer uang secara rutin ke rekening kekasihnya Maribeth,” tuturnya.
Jika ditotal, Hartono sudah mengeluarkan uang sebesar Rp.1.042.900.393. Tak cukup di situ, korban juga diminta oleh pelaku untuk memberikan ATM dan kartu kredit pribadinya untuk digunakan.

“Hartono meminta dan sering kali mengingatkan serta menasihati agar kekasihnya tidak foya-foya. Tapi kekasihnya malah membanding-bandingkan Hartono dengan mantan kekasihnya,” tukasnya.

Merasa permintaannya terus dikabulkan, Maribeth kemudian meminta Hartono untuk menanggung biaya pendidikannya di universitas terkemuka.
“Di tahun 2014, klien kami diminta membayar uang kuliah. Biaya masuknya saja Rp35 juta, dan biaya semester selama 3 tahun sekitar Rp90 juta,” bebernya.

Selama berhubungan, kata Firza, kliennya selalu memberikan apa yang dipinta Maribeth, karena keduanya sudah berkomitmen ke jenjang lebih serius yaitu pernikahan. Bahkan, kliennya telah mempersiapkan satu unit apartemen seharga Rp263.437.000 di kawasan Pluit, Jakarta Utara.

Apartmen itu dibelinya dengan menggunakan nama Maribeth, sesuai permintaan kekasihnya itu. Tak cukup sampai di situ, karena menginginkan kekasihnya mandiri, Hartono juga memberikan modal usaha sebesar Rp170 juta sesuai permintaan Maribeth.

Namun, selama 4 tahun menjalin hubungan, Hartono mulai merasakan keanehan. Intensitas petemuan perlahan-lahan dibatasi oleh Maribeth. “Maribeth selalu menolak saat di pinta ketemu, ” ungkapnya.

Hingga akhirnya pada tahun 2017, Hartono tercengang dengan status kekasihnya yang sudah memiliki pasangan hidup dan memiliki satu orang anak. “Klien kami cek ke keluarga Maribeth dan ternyata benar (sudah punya anak),” tandasnya.

Karena ulah Maribeth tersebut, Hartono mengalami kerugian immateril sebesar Rp500 juta dan kerugian materil Rp495.337.000. Merasa telah dibohongi, Hartono meminta Maribeth untuk mengembalikan harta yang telah diberikannya.

Namun, Maribeth enggan memberikannya. Karena itu, Hartono memutuskan menggugat Maribeth di PN Jakarta Barat, serta melaporkan tindakan penipuan tersebut ke Polda Metro Jaya. “Anehnya, gugatan yang teregister dengan perkara nomor 170/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt yang kami layangkan per tanggal 15 Maret 2018 baru diputuskan setelah 1 tahun lebih, yaitu pada tanggal 26 Maret 2019,” tukasnya.

Selain menggugat Maribeth, Hartono juga menggugat pengembang apartemen yang dibelinya, PT KUS, dikarenakan transaksi jual beli dilakukan dihadapan pengembang dan notaris rekanan pengembang. Sehingga ditariknya PT KUS hanya bertujuan agar pihaknya mentaati putusan hakim dalam hal gugatan Hartono dikabulkan.

Menurut Firza, selama proses persidangan Maribeth maupun kuasa hukumnya tidak pernah mememuhi panggilan dari pengadilan padahal sudah dipanggil secara sah dan patut bahkan telah dipanggil melalui media massa dengan biaya yang tidak sedikit.

“Harusnya pengadilan memutuskan perkara itu paling lambat 5 bulan. Dan karena Maribeth selaku tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dengan demikian dalil-dalil gugatan Hartono tidak pernah dibantahkan kebenarannya, maka harusnya diputuskan Verstek, berdasarkan Pasal 125 HIR,” tegasnya.

Selain itu, apabila tergugat tidak hadir setelah pemanggilan sah dan patut, harusnya dilakukan poses pemeriksaan pada tergugat secara kontradiktor.
Alhasil, tanggal 26 Maret 2019, majelis hakim memutuskan perkara tersebut. Namun putusan itu dianggap aneh dan mengecewakan.

“Setelah lebih dari 1 tahun, Pengadilan memutuskan gugatan kami tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Itu sangat aneh dan mengecewakan, ” pungkasnya. Itu sebabnya, Hartono dengan kuasa hukumnya mengajukan permohonan bantuan serta perlindungan hukum kepada Komisi Yudisial (KY), dan juga telah mengajukan banding terhadap putusan PN Barat tersebut.

(whb)

Polisi Tunggu Hasil Autopsi Mayat Wanita Dalam Karung di Waduk Pluit

loading…

JAKARTA – Penyidik Polsek Penjaringan masih menunggu hasil autopsi mayat wanita dalam karung di antara tumpukan sampah yang ditemukan di Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Hasil autopsi ini sangat penting karena jasad korban diperkirakan sudah tewas sejak 1 bulan lalu.

Kanit Reskrim Polsek Penjaringan, Kompol Mustakim mengatakan, hingga kini penyidik belum dapat memastikan penyebab korban terewas. Hanya saja, perempuan itu diduga menjadi korban pembunuhan.

“Kita masih menunggu hasil autopsi dari RSCM untuk mengetahui penyeban kematiannya karena jeratan atau apa. Sebab, mayatnya sudah tak bisa dikenali lagi, sidik jari tak bisa,” kata Mustakim saat dikonfirmasi, Kamis (16/5/2019).

Baca Juga:

Menurutnya, korban diduga berusia 25-35 tahun, tak ada bekas luka sayatan meski ada bekas jeratan di lehernya, dan saat ditemukan posisi tangan dan kakinya terikat serta terbungkus karung. Korban pun diduga sudah meninggal sebulan lalu.

“Kondisinya sudah membusuk karena terendam air, identitas tak ada, lalu barang berharga juga tak ada yang ditemukan di lokasi. Kita harap ada yang melapor (kelihalangan) agar bisa mendapatkan petunjuk baru,” tuturnya.

Dia menerangkan, polisi pun masih mencari rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian untuk mencari petunjuk tentang kasus tersebut, termasuk mencari saksi-saksi yang tahu. Sejauh ini, polisi belum bisa memastikan apakah korban warga sekitar ataukah orang luar.

“Saksi ada dua orang kita periksa, untuk warga belum ada yang merasa kehilangan korban. Kita masih dalami dia dibunuh disitu atau gimana,” ucapnya.

(whb)

Dnars Indonesia, Bogor Raincake dan ACT Bagikan 2.500 Porsi Makanan Berbuka

loading…

Artis Shireen Sungkar bersama perwakilan ACT berfoto bersama usai mengumpulkan donasi dalam acara di Bogor, pada Rabu, 15 Mei 2019 kemarin.Foto/Istimewa

BOGOR – Aksi Cepat Tanggap (ACT) menggelar acara bersama dengan Dnars Indonesia dan Bogor Raincake dalam kajian “Ngariung Yuk! Batch ke-4” di Grand Ballroom Gedung Puri Begawan, Kota Bogor, Rabu, 15 mei 2019 kemarin. Dalam kegaiatan ini sebanyak 2.5000 porsi makanan berbuka dibagikan.

Keterlibatan ACT dalam kajian tersebut merupakan kerja sama strategis lembaga untuk terus menyebarkan semangat kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya di bulan suci Ramadhan. Kajian ini juga turut dimeriahkan langsung oleh seleberiti Indonesia, Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar.

Koordinator Event Aksi Cepat Tanggap (ACT), Eka Saputra mengatakan, rangkaian kajian hari ini terdiri dari pembukaan dari perwakilan pemerintah Kota Bogor, kajian agama yang disampaikan oleh Ustaz Oemar Mita, Lc, games dari Dnars Indonesia dan Bogor Raincake hingga penggalangan dana untuk aksi kemanusiaan ACT di bulan Ramadhan.

“Hasil donasi nantinya akan digunakan dalam program-program ACT seperti; pengiriman makanan berbuka puasa di tepian negeri Indonesia hingga ke Palestina atau negara-negara Islam lainnya,” kata Eka.

Chief of Dnars Indonesia, Faziani Rohban Ahmad mengaku tidak menyangka acara ini bisa diikuti ribuan orang. “Ini adalah pertama kali acara kajian sebanyak ini bareng Shireen dan teman-teman. Semoga kami bisa lagi bekerja sama untuk acara yang positif. Kita sama-sama saling support untuk dunia dan akhirat, Insya Allah,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Teuku Wisnu mengapresiasi langkah ACT melalui program Humanity Food Truck, yang telah membantu masyarakat pra-sejahtera, khususnya, pada bulan Ramadhan. “Saya sangat mengapresiasi langkah ACT yang sangat memikirkan sekali hal ini. Karena mungkin kan masih ada saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang kalau sekadar berbuka mungkin masih bisa, tetapi tidak bisa berbuka dengan lauk seperti daging, sayuran, dan lain-lainnya yang disediakan Humanity Food Truck hari ini,” kata Teuku Wisnu.

Teuku Wisnu berharap dengan adanya Humanity Food Truck ACT dapat membagi kebahagiaan Ramadhan bersama masyarakat yang menjadi penerima manfaat mereka.

Apresiasi pun hadir dari Istri Wali Kota Bogor, Yane Ardian.”Sebanyak 2.500 orang yang datang luar biasa Masya Allah, harus sering dilaksanakan kegiatan seperti ini. Kalau saya melihatnya seperti ini, kita kan sama-sama ingin membangun negeri ini, membangun kota ini, Kota Bogor. Kalau membangun fisik kan gampang, ada uang ada barang. Tapi, kalau membangun karakter itu mau ada uang sebanyak apa pun, itu gak mudah. Jadi, kalau anak anak milenial datang berbondong-bondong ke kajian seperti ini kan sesuatu yang harus diapresiasi,” ungkap Yane.

Ryan Andriana Rachman, penanggung jawab program Humanity Food Truck menambahkan, hari ini pihaknya memasak 2.500 porsi iftar. “Rencananya setelah acara ini, kita dengan teman-teman Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) Bogor, akan membagikan paket iftar ini di pinggir jalan sekitar sini dan terminal juga. Tidak hanya untuk peserta kajian,” ucapnya.

(whb)

Pilpres 2019 Usai, Bravo 5 Ajak Pemkot Tangsel Rajut Kebangsaan

loading…

Ketua Divisi Perempuan Bravo 5 Tangsel, Yanny Irmella mengajak Pemkot Tangerang Selatan merajut kembali spirit kebangsaan Berbagai elemen masyarakat pasca Pilpres 2019. Foto/Istimewa

TANGERANG – Pemkot Tangerang Selatan diminta merajut kembali spirit kebangsaan berbagai elemen masyarakat pasca gelaran Pilpres 2019. Ini penting dilakukan karena efek perbedaan Pilpres terlalu keras di masyarakat.

“Pemkot Tangsel dan institusi terkait seperti TNI/Polri saya kira perlu melakukan langkah konkrit bukan sekadar dialogis saja,” kata Ketua Divisi Perempuan Bravo 5 Tangsel, Yanny Irmella, Kamis (16/5/2019).

Salah satu langkah konkrit yakni bersilaturahim dengan tokoh masyarakat, pemuka adat, dan tokoh lintas agama. “Kita sambangilah, sowan ke agamawan lintas agama. Ini ramadhan momentum tepat merajut ikatan persaudaraan beragama , persaudaraan kenegaraan,” tandasnya.

Baca Juga:

Sebagai suksesor 01 di Tangsel, Yanny sendiri akui hingga hari ini terus melakukan pergerakan. “Tapi bukan lagi konsolidasi kemenangan, kita fokus turun ke lembaga pendidikan hari ini. Karena efek pilpres anak didik kita juga terkena imbasnya,” ujarnya.

Sepanjang gelaran Pilpres kemarin Yanny prihatin akan maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian hingga berefek pada menurunnya spirit nasionalisme ditataran anak didik. “Pesan-pesan itu sampe lho ke anak-anak kita. Tidak sedikit di antara mereka ikut berujar benci karena bisa jadi ikutan orang tua atau baca HP. Ini kan jadi tidak dewasa benci kok ngajak-ngajak,” jelasnya.

Pengamat politik dari Universitas Islam Syech Yusuf (Unis) Tangerang, Miftahul Adib akui adanya bibit berkembangnya disintegrasi bangsa akibat Pilpres 2019. “Maka perlu ada yang merajut, baik di tataran lokal ataupun nasional walaupun bangsa kita ini sudah teruji dengan perbedaan pilihan. Hanya saja Pilpres kali ini spirit agama terlalu kuat dibawa bawa,” kata Adib.

Politik simbol pada gelaran Pilpres 2019 justru menguat. “Lagi-lagi soal agama, padahal agama itu bukan sekadar simbol. Tapi pada nilai pada budi pekerti,” ujarnya.

(poe)

Integrasi dengan LRT, Transjakarta Siapkan Layanan JAK34

loading…

Bus Transjakarta terintegrasi dengan LRT Velodrome-Kelapa Gading.Foto/SINDOphoto/Dok

JAKARTA – Menjelang dioperasikannya Light Rail Transit (LRT) Velodrome-Kelapa Gading, PT Transjakarta menyiapkan layanan JAK34 rute Rawamangun-Klender via Stasiun LRT Velodrome. Ini dilakukan agar memudahkan masyarakat yang hendak menumpangi LRT.

Direktur Operasional PT Transjakarta, Daud Joseph mengatakan, layanan JAK34 rute Rawamangun-Klender via Stasiun LRT Velodrome memiliki rute sepanjang 27 kilometer (km).”Untuk tahap awal disediakan 11 unit angkutan mikro dengan operator Komika Jaya,” kata Daud pada wartawan, Kamis (16/5/2019).

Menurut Daud, selain terintegrasi LRT, layanan JAK34 juga terhubung dengan Transjakarta koridor 11 (Kampung Melayu-Pulo Gebang). Serta JAK26 (Duren Sawit-Rawamangun) dan JAK59 (Rawamangun-Rawa Sengon).

Baca Juga:

“Layanan JAK34 rute Rawamangun-Klender memiliki 58 titik pemberhentian untuk memudahkan masyarakat menjangkau moda transportasi ini serta menuju tujuan masing-masing,” ujarnya.

Dia menerangkan, JAK34 melengkapi integrasi moda transportasi Transjakarta dengan LRT Jakarta. Sebelumnya telah disediakan layanan JAK24 rute Pulogadung-Pasar Senen via Kelapa Gading (JAK24).

Selain integrasi layanan, tambahnya, Transjakarta dengan LRT Jakarta juga sedang menghubungkan fisik dengan pembangunan jembatan penghubung (skybridge) agar penumpang transportasi umum terkoneksi. “Pelanggan Transjakarta bisa melanjutkan perjalanan dengan LRT Jakarta ataupun sebaliknya,” ucapnya.

(whb)

Di Tengah Ramadhan, Pejabat Kecamatan Ciputat Mengamuk Bogem Staf

loading…

Korban Surya Malik Perkasa (27), mengalami luka di bagian mata. Foto: Hambali

TANGERANG SELATAN – Di tengah bulan puasa, seorang staf di Kantor Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), mengaku dipukuli oleh pejabat kecamatan setempat yang marah besar tak berdasar. Akibatnya, korban bernama Surya Malik Perkasa (27), mengalami luka di bagian mata.

Surya menceritakan, peristiwa pemukulan itu terjadi pada Rabu kemarin sekitar pukul 10.30 WIB. Kejadian bermula saat dirinya berada di meja kerja lalu tak lama kemudian atasannya datang memungut sampah kertas yang berada di salah satu meja.

“Habis memungut sampah itu, dia masuk ke ruangannya. Terus keluar lagi menghampiri saya, langsung mukul aja tiba-tiba. Saya juga kaget, saya salah apa?” ungkap Surya di kediamannya kepada Okezone, Kamis (16/5/2019).

Baca Juga:

Lantaran merasa sebagai bawahan, Surya pun tak melakukan perlawanan. Dia justru berulang kali berusaha menanyakan kesalahannya hingga terus dipukuli. Namun seperti kesetanan, sang atasan tak bergeming dan terus mengucapkan perkataan penuh emosi.

“Dia bilang ke saya, ‘gue enggak senang sama lo’. Padahal saya enggak pernah ada masalah sama dia. Saya juga aneh kenapa bisa emosi begitu. Mungkin karena melihat sampah kertas di atas meja itu yang dia bersihin, karena kan biasanya ada sisa bekas foto copi yang masih berserakan,” ucap Surya.

Setelah melampiaskan amarahnya, pelaku malah menantang Surya untuk melaporkan pemukulan itu. Karena merasa sungkan, dia pun awalnya ragu melapor, namun setelah didorong oleh rekan dan keluarganya, Surya akhirnya melapor ke Polres Tangsel beberapa jam setelah kejadian. “Siangnya saya langsung lapor ke Polres, sudah visum juga,” imbuhnya.

Akibat pemukulan itu, beberapa lebam nampak terlihat di wajah Surya, terutama di bagian mata sebelah kiri. Lantaran masih trauma juga atas ulah atasannya, dia memilih tidak masuk kerja hari ini. “Saya enggak masuk hari ini, karena kondisi mata saya juga masih nyeri,” jelasnya.

Pihak keluarga memang tidak terima atas perlakuan oknum pejabat Kecamatan Ciputat itu. Bahkan beberapa diantaranya sempat emosi dan mengancam akan mendatangi kantor Kecamatan Ciputat. Namun upaya itu berhasil diredam, hingga akhirnya disepakati untuk menunggu proses hukum atas ulah pelaku.

“Kita minta semua bersabar, jangan sampai lepas kontrol. Kan sudah melapor, jadi sebaiknya kita tunggu proses hukumnya saja,” ujar Cecep Iswadi, Lurah Serua yang ikut menenangkan pihak keluarga.

Sementara itu, saat berusaha dikonfirmasi ke Kantor Kecamatan Ciputat di Jalan Cendrawasih Nomor I, Sawah, didapat informasi bahwa terduga pelaku sedang tidak masuk kantor. Namun sejumlah pihak, termasuk Sekcam dan pegawai lain enggan memberikan keterangan mengenai peristiwa tersebut.

(thm)

Kisruh Lahan Stadion BMW, Biro Hukum DKI Ajukan Banding ke PTUN

loading…

JAKARTA – Pemprov DKI akan melakukan upaya hukum terkait soal lahan Stadion Taman BMW di Jakarta Utara. Saat Ini Pemprov DKI melakukan upaya banding atas putusan PTUN memenangkan gugatan PT BUana Permata Hijau.

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhana mengatakan Pemprov DKI bakal mengajukan banding, terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas gugatan PT Buana Permata Hijau. (Baca: Lahan Bermasalah, Anies Pastikan Pembangunan Stadion BMW Tetap Berjalan)

Berdasarkan Putusan Nomor 282/g/2018/PTUN-JKT, sertifikat lahan stadion taman Bersih, Manusiawi, dan Berwibawa (BMW) yang dimiliki Pemprov DKI cacat hukum. “Banding. Kemarin pernyataan banding,” ujar Yayan di Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Baca Juga:

Yayan menuturkan, segala hal yang berkaitan dengan tata usaha negara hal itu masih sah, lantaran belum inkrah. “Selama itu belum inkrah putusan dianggap benar. Pelaksanaan terkait putusan itu bisa kita kerjakan,” jelasnya.

Meski demikian, Yayan menjamin proses kasus sengketa lahan BMW itu tidak akan mengganggu proses pembangunan stadion kebanggaan klub Persija. Apalagi dalam putusan itu tidak ada perintah untuk menunda pembangunan.

“Enggak (ganggu pembangunan) karena kalau PTUN kan sifatnya administrasi penerbitan. Di putusan juga tidak ada penetapan penundaan. Amar putusannya tidak ada amar putusan penundaan,” katanya. (Baca juga: Jakpro Pastikan Pembangunan Stadion BMW Tetap Berjalan)

Sekadar informasi, PTUN Jakarta Utara memenangkan gugatan PT Buana Permata Hijau terkait sengketa lahan Stadion Taman Bersih Wibawa, Manusiawi (BMW).

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim membatalkan Sertifikat Hak Pakai yang diterbitkan Badan Pertanahan Negara (BPN) Jakarta Utara Nomor 314 dan 315. Di mana dalam perkara ini, Pemprov DKI turut menjadi tergugat intervensi.

Sertifikat nomor 314 memiliki luas 29.256 meter persegi sementara SHP nomor 315 seluas 66.199 meter persegi.

(ysw)

Perekam Video Pengancam Penggal Jokowi Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara

loading…

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono. Foto/SINDOnews/Ari Sandita Murti

JAKARTA – Polisi menyebutkan, Ina Yuniarti, perekam video pria yang mengancam akan memenggal Presiden Joko Widodo masih diperiksa intensif. Adapun dia dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan, pelaku tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara dan tindak pidana di bidang ITE dengan modus pengancaman pembunuhan terhadap Presiden RI yang sedang viral di media sosial saat ini dijerat Pasal 104 KUHP, Pasal 110 junto Pasal 104 KUHP, Pasal 27 ayat 4 junto Pasal 45 ayat 1 UU RI nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

“Adapun hukumannya maksimal 20 tahun,” ujarnya pada wartawan, Kamis (16/5/2019).

Baca Juga:

Menurutnya, dalam kasus perekaman itu, polisi mengamankan dua orang, satu Ina yang sudah menjadi tersangka. Lalu, satu lagi perempuan berinisial R yang diamankan di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur.

“Satu yang insial R itu, dia saksi, dia mengakui ada di video itu. Tapi kita masih periksa dan dalami statusnya,” katanya. (Baca: Perekam Video Penggal Kepala Jokowi Diciduk di Bekasi)

Dia menambahkan, polisi masih memeriksa Ina dan R secara intensif. Ina sudah ditetapkan sebagai tersangka karena sudah mengakui merekam dan menyebar video itu melaui WhatsApp.

(ysw)

Ini Pertimbangan Bawaslu Jabar Vonis Bersalah KPU Kabupaten Bekasi

loading…

BANDUNG – Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat (Jabar) memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi terbukti bersalah secara administratif. Keputusan tersebut diambil Bawaslu Jabar dalam sidang putusan gugatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait dugaan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Kantor Bawaslu Jabar, Jalan Turangga, Kota Bandung, Rabu 15 Mei 2019 malam.

Dugaan pelanggaran Pemilu 2019 yang dimaksud, yakni kasus dugaan penggelembungan suara di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII, tepatnya di Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. “Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kami menyatakan, KPU Kabupaten Bekasi terbukti bersalah secara administrasi,” tegas Komisioner Bawaslu Jabar yang juga pimpinan sidang gugatan tersebut, Yulianto saat dikonfirmasi, Kamis (16/5/2019). (Baca juga: Bawaslu Jabar Kabulkan Gugatan PPK, KPU Bekasi Diputus Bersalah)

Adapun pelanggaran yang dimaksud, yakni KPU Kabupaten Bekasi tidak menanggapi keberatan yang dilayangkan pelapor, dalam hal ini saksi PKS, bahkan hingga rapat pleno rekapitulasi suara digelar di tingkat KPU Jabar. “Dalam perlakuan terhadap peserta pemilu, (KPU Kabupaten Bekasi) tidak sama karena keberatan pelapor tidak ditanggapi sama dengan peserta pemilu yang lain,” jelas Yulianto.

Baca Juga:

Pelanggaran lainnya, lanjut Yulianto, KPU Kabupaten Bekasi tidak langsung memberikan data rekapitulasi suara Desa Jatimulya yang tercantum dalam formulir DAA-1 pasca rekapitulasi suara di tingkat PPK selesai dilakukan. Formulir (DAA-1) akhirnya diberikan setelah dipaksa pelapor. “Berdasarkan hal tersebut, maka pihak terlapor dalam hal ini KPU Kabupaten Bekasi bersalah secara administratif,” tegas Yulianto.

Disinggung materi gugatan, yakni dugaan penggelembungan suara, Yulianto menjelaskan, hal tersebut tidak dapat dikonfirmasi karena pihak terlapor tidak membawa data yang dipersoalkan. Sehingga, pemeriksaan hanya dilakukan terhadap bukti-bukti yang disampaikan pelapor. “Kedua, Bawaslu memang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atau menyidangkan perselisihan perolehan suara, itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi,” pungkas Yulianto.

(thm)

Dinsos Sebut 279 Titik Tempat Tongkrongan Gerombolan Gepeng di Jakarta

loading…

JAKARTA – Fenomena di kota-kota besar setiap bulan Ramadhan salah satunya adalah kemunculan para Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS). Hal itulah yang mulai terlihat di Ibu Kota Jakarta saat ini.

Pantauan SINDOnews, penyandang PMKS sudah mulai bermunculan di beberapa titik seperti di sekitar Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak hingga sepanjang Jalan Penjompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka biasa beroperasi pada pagi atau malam hari.

Penyandang PMKS dalam menjalankan kegiatannya biasa membawa beberapa anggota keluarga, bahkan anak kecil lalu meminta-minta berharap belas kasihan dari para pengguna jalan. Kehadiran mereka jelas mengganggu ketertiban umum.

Baca Juga:

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) DKI Jakarta Irmansyah mengaku pihaknya sudah mulai melakukan sidak dan operasi ketat untuk membersihkan kawasan Jakarta dari kehadiran rombongan gelandangan dan pengemis (gepeng) yang kerap muncul pada bulan Ramadhan.

Bahkan jauh sebelum bulan Ramadhan pihaknya sudah gencar melakukan operasi gepeng. “Satu titik penjagaan ditugaskan empat sampai lima orang petugas,” ujar Irmansyah saat dikonfirmasi Kamis (16/5/2019).

Secara keseluruhan Irmansyah menyebut terdapat 279 titik di Jakarta yang kerap menjadi tongkrongan gerombolan gepeng ini. Umumnya tempat yang menjadi sasaran empuk para gepeng adalah rumah ibadah dan TPU.

Untuk menghalau pergerakan mereka, Irmansyah sudah memerintahkan anak buahnya agar turun ke lapangan melakukan penertiban. “Kami mempunyai 439 personel yang ditugaskan,” ucapnya.

Irmansyah mengklaim jumlah gepeng di Jakarta sudah menurun drastis setiap tahunnya. Para gepeng sudah berimigrasi ke daerah-daerah penyangga Ibu Kota, seperti Bekasi, Tangerang, atupun Depok dan Bogor.

“Karena di DKI Jakarta sangat ketat terhadap pemantauan dan penjagaan. Sekarang PMKS operasinya minggir ke daerah penyangga Ibu Kota,” pungkasnya.

(thm)

Pakar Hukum Pertanyakan Dasar Hukum HS Diancam Hukuman Mati

loading…

Ahli Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Prof Mudzakir. Foto/Istimewa

JAKARTA – Ahli Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof Mudzakir mempertanyakan dasar hukum kepolisian dalam memberikan ancaman hukuman mati kepada HS pria yang mengancam akan memenggal kepala Jokowi.

“Gak paham itu, polisi atau penyidik itu kenapa harus mengancam pidana mati tuh dasar hukumnya pasalnya apa gitu ya?” kata Mudzakir saat dihubungi SINDOnews, Kamis (16/5/2019). (Baca: Dianggap Makar, Pengancam Penggal Jokowi Terancam Hukuman Mati)

Menurut Mudzakir, tidak tepat bagi polisi menjerat dengan hukuman mati karena perbuatannya hanya omongan saja. “Kalau omongan itu tidak bisa dihukum mati,” katanya.

Baca Juga:

Mudzakir menambahkan, apabila HS dituduh makar, juga tidak kuat. “Kalau makar harus ada perbuatannya bukan sekadar omongan saja. Kalau viral lagi kalau menurut saya tidak ada ancaman hukuman mati untuk yang viral seperti itu,” tegasnya.

Ia pun menjelaskan indikator suatu perbuatan disebut makar. “Prinsipnya makar itu perbuatannya menggulingkan pemerintahan yang sah. Dan perbuatannya itu harus menggulingkan pemerintahan yang sah, presiden-presiden yang sah jadi nggak bisa dasar yang dipakai itu apa kalau dimasukkan sebagai perbuatan makar begitu,” urainya.

Sebelumnya, pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap pemuda yang mengancam akan memenggal kepala Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat unjuk rasa depan Bawaslu, Jumat 10 Mei 2019 lalu. Pelaku berinisial HS, diamankan di Parung, Bogor, Jawa Barat. (Baca juga: Perekam Video Penggal Kepala Jokowi Ditangkap di Bekasi)

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan kalau HS telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara dan tindak pidana di bidang ITE dengan modus pengancaman, pembunuhan terhadap kepala negara.

“Pengancaman, pembunuhan terhadap presiden RI dengan mengucapkan kata-kata yang tak pantas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 KUHP, Pasal 27 ayat 4 junto pasal 45 ayat 1 UU RI no 19 tahun 2016 perubahan atas UU RI no 11 tahun 2008 tentang ITE,” kata Argo.

Pasal 104 KUHP berbunyi:
Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Sedangkan Pasal 27 ayat 4 berbunyi:
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman.

(ysw)

Rekapitulasi Molor, Kinerja KPU Jaktim dan PPK Pulogadung Dinilai Tak Becus

loading…

JAKARTARekapitulasi suara di KPU DKI Jakarta mengalami keterlambatan karena KPUD Jakarta Timur belum tuntas menyelsaikan penghitungan suara di PPK PUlogadung. Mengenai kondisi ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menganggap kalau kinerja KPU Jaktim dan PPK Pulogadung tidak becus.

Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Muhammad Jufri mengatakan, keterlamabatan rekapitulasi penghitungan suara di Jakarta Timur, khususnya PPK Pulogadung ada pada ketidakmampuan ketua dan anggota PPK dalam mengatur baik kepentingan dan aksi protes dari para saksi partai politik di TPS Pulogadung.

“Penyebab keterlambatan itu, karena ada beberapa saksi partai politik yang meminta untuk membuka kotak kembali, ya jadi saksi meminta kembali kotak dibuka karena ada ketidaksesuaian dari data yang dimiliki, ujar Jufri saat dikonfirmasi, Kamis (16/5/2018).

Baca Juga:

Lebih lanjut Jufri menanggapi, persoalan yang terjadi di TPS Pulogadung sejatinya tidak perlu dijadikan alasan dalam keterlambatan rekapitulasi perhitungan suara di Jakarta Timur.

“Aneh, Kalau kita lihat TPSnya, di kecamatan Pulogadung itu sekitar 800 TPS, dibanding dengan Cakung, Duren Sawit yang jumlah TPS-nya 1.000 lebih gitu ya, seharusnya bisa lebih cepat,” ungkapnya. (Baca: KPU Jakarta Timur Targetkan Rekapitulasi Suara Selesai 10 Mei)

Atas kejadian tersebut, pihaknya, Bawasku DKI Jakarta tidak akan memberikan sanksi kepada KPU Jakarta Timur, hanya saja Bawaslu memberikan catatan bahwa KPU Jaktim dan PPK Pulogadung tidak becus dalam menangani permasalahan yang terjadi di lapangan.

“Kalau sanksi ya tidak, tapi hanya diberikan catatan aja, tapi tergantung dari KPU nya ya (KPU Pusat dan KPU DKI),” ujar Jufri.

(ysw)

Polisi-Tentara Giatkan Patroli Malam di Jakarta Selama Bulan Ramadhan

loading…

JAKARTAPolda Metro Jaya bersama TNI menggiatkan patroli malam guna mengantisipasi kejahatan jalanan selama bulan puasa Ramadhan. Warga Jakarta belakangan ini diresahkan dengan aksi geng motor dan kriminalitas jalanan yang biasanya muncul dini hari jelang sahur.

“Kami setiap saat ada patroli gabungan TNI-Polri, kami laksanakan dari tingkat Polsek, Polres, dan Polda,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, kepada wartawan, Kamis (16/5/2019). (Baca juga: Cari Geng Motor, Tim Anti-Bandit PMJ Akan Terus Sisir Jalanan Jakarta)

Menurut Argo, patroli itu akan berlangsung di jalan-jalan wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Patroli dilakukan untuk meminimlisir tindakan kejahatan pada malam hari atau menjelang sahur, termasuk geng motor maupun tawuran antarwarga.

Sejauh ini, Argo menyebut situasi keamanan di wilayah Jakarta masih kondusif. Angka kejahatan jalanan pun tidak meningkat selama bulan suci Ramadhan ini. (Baca juga: Serang Pelajar SMK hingga Tewas, 5 Kawanan Geng Motor Diringkus)

Baca Juga:

“Kami preventif selama ini patroli gabungan TNI-Polri. Patroli diologis jelang tengah malam sampai subuh. Kami berjalan, kalau temukan masyarakat atau gerombolan, kami berhenti, bertanya, dan berdialog,” tandasnya.

(thm)

Rekap Suara di PPK Pulagadung Lambat, Ini Kata Bawaslu DKI

loading…

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta angkat bicara terkait lambannya rekapitulasi perhitungan perolehan suara Pemilu 2019 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pulogadung, Jakarta Timur. Bawaslu DKI menyatakan kesiapannya memberikan pendampingan guna mempercepat jalannya rekapitulasi.

“Jika permasalahan ada pada Sumber Daya Manusia (SDM), Bawaslu DKI siap untuk kembali memberikan bimbingan teknis kepada para panitia agar bisa memperlancar proses rekapitulasi,” ujar Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Muhammad Jufri, saat dikonfirmasi, Kamis (16/5/2019). (Baca juga: KPU Jakarta Timur Targetkan Rekapitulasi Suara Selesai 10 Mei)

Menanggapi soal keterlambatan rekapitulasi perhitungan suara yang terjadi di KPU Jakarta Timur, Jufri menyatakan bahwa pihaknya sudah menurunkan sejumlah pengawas, baik tingkat kota maupun provinsi di lokasi tersebut.

Baca Juga:

“Kata pengawas, ada protes-protes biasalah. Dalam prosesnya kalau ada protes yang memutuskan itu kan KPU, bukan Bawaslu. Juga ada permintaan untuk dibuka kembali kotak suara,” bebernya.

Ia menilai keterlambatan rekapitulasi perhitungan suara di Jakarta Timur sebenarnya tidak perlu terjadi jika dilihat dari sisi beban pekerjaan. Jika dibandingkan dengan TPS di kecamatan lain di wilayah Jakarta Timur, maka Kecamatan Pulogadung tidak ada artinya. Sebab, hanya ada sekitar 800 TPS saja.

“Pulogadung kan cuma sekitar 800 TPS, (lebih sedikit) dibanding dengan Cakung, Duren Sawit, Cengkareng, kan sudah selesai,” ucapnya. (Baca juga: Ini Penyebab Lambatnya Rekapitulasi Suara KPU Jakarta Timur)

Jufri mengimbau kepada KPU Jakarta Timur agar proaktif menyampaikan permasalahan yang sebenarnya terjadi. Meilihat proses rekapitulasi perhitungan suara di PPK Pulogadung, pihaknya bisa memahami persoalan yang dihadapi KPU Jakarta Timur.

(thm)

Kodim Jakarta Pusat Tunggu Kritik Membangun dari Unsur Forkopimko

loading…

Dandim saat menyerahkan santunan kepada anak yatim. Foto: SINDOnews/Komaruddin Bagja Arjawinangun

JAKARTA – Dalam rangka mempererat jalinan silaturahmi dengan aparat kewilayahan se Jakarta Pusat, Kodim 0501/JP BS mengadakan acara buka puasa bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko), Rabu (15/5/2019) malam.

Dalam sambutannya Komandan Kodim (Dandim) 0501/JP BS Letkol Inf Wahyu Yudhayana menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran masyarakat dan segenap unsur Forkopimko Jakarta Pusat.

“Pada kesempatan ini kami juga mohon doa restu kepada para tokoh agama tokoh masyarakat yang mana pada bulan Juli sampai dengan Oktober nanti kami akan mewakili Kodam Jaya dalam rangka lomba pembinaan teritorial tingkat nasional pada tahun 2019,” ujar Wahyu.

Baca Juga:

Ia berharap masyarakat dan seluruh unsur Forkopimko agar memberikan masukan maupun kritik yang membangun untuk suksesnya tugas kewilayahan. Dandim juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih Kepada para Prajurit TNI-Polri serta seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat atas pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 yang berjalan aman, damai, lancar dan sukses.

“Keberhasilan itu berkat kerja keras saudara-saudara dan seluruh elemen bangsa. Tanpa kesungguhan setiap personel, kerja sama antarsatuan, dan koordinasi yang baik, tidak mungkin kondisi tersebut dapat terwujud,” tegasnya.

Meski demikian tugas belum selesai, karena masih ada tahapan-tahapan berikutnya. Personel TNI-Polri beserta seluruh masyarakat luas harus tetap mengawal sampai seluruh proses yang ada dituntaskan dengan baik. Dandim meminta seluruh prajurit TNI dan anggota Polri untuk tetap siaga guna mengawal jalannya proses demokrasi tersebut.

“Semoga berkah bulan suci Ramadhan ini menjadikan persaudaraan bangsa Indonesia semakin kuat. Semoga dengan ibadah puasa, antara sesama anak bangsa saling merajut kembali tali silaturahmi,” harapnya

Hadir dalam acara itu Kapolres Metro Jakarta Pusat, Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Kajari Jakarta Pusat, Wakil PN Jakpus, Kepala BPN, Ketua PPKK, dan seluruh unsur pemerintahan terkait juga pihak swasta di Jakarta Pusat.

Dandim dan Ketua Persit KCK Cabang XV Kodim 0501JP BS PD Jaya didampingi unsur Forkopimko menyerahkan santunan kepada 65 anak yatim dan Warakawuri Kodim/ 0501JP BS.

(thm)

Cari Geng Motor, Tim Anti-Bandit PMJ Akan Terus Sisir Jalanan Jakarta

loading…

JAKARTA – Tim Khusus Anti-Bandit (T-Kab) Polda Metro Jaya (PMJ) akan terus menyisir Jakarta pada malam hari untuk mencari pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat. Belakangan ini masyarakat diresahkan dengan aksi geng motor dan tawuran yang biasanya muncul dini hari jelang sahur.

Katimsus Anti Bandit Polda Metro Jaya, Kompol Jarono, mengatakan, pada Kamis (16/5/2019) dini hari pihaknya melakukan patroli di jalanan Jakarta untuk mengantisipasi kejahatan di bulan suci Ramadhan ini. Patroli dilakukan di Jalan Gatot Subroto-Semanggi hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI). (Baca juga: Serang Pelajar SMK hingga Tewas, 5 Kawanan Geng Motor Diringkus)

Patroli dilanjutkan ke daerah Harmoni, Kwitang, dan Senen di Jakarta Pusat. Lalu, Pulo Gadung, Cawang, Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur hingga ke kawasan Duren Kalibata, Jakarta Selatan. Adapun kawasan yang dilalui itu ada yang juga titik rawan tawuran.

Baca Juga:

“Kalau yang dari Bekasi ke Jakarta Pusat, titik rawan perjalanan geng motor dan SOTR,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (16/5/2019). (Baca juga: Warga Resah, Polda Metro Pastikan Jakarta Aman dari Aksi Geng Motor)

Selama patroli itu, kata dia, pihaknya tidak menemukan adanya tindak kejahatan. Meski demikian, T-Kab PMJ bakal terus melakukan patroli untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada warga Jakarta. Khususnya dari ancaman pelaku tawuran, geng motor, dan kejahatan jalanan lainnya.

“Untuk sementara sampai saat ini masih kondusif ya (situasi di Jakarta). Mudah-mudahan ke depan lebih kondusif lagi,” pungkasnya.

(thm)

Bawaslu Jabar Kabulkan Gugatan PPK, KPU Bekasi Diputus Bersalah

loading…

BEKASI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat memutuskan KPU Kabupaten Bekasi bersalah secara administratif dalam prosedur penyelenggaraan rekapitulasi suara di Desa Jatimulya dan PPK Tambun Selatan.

Putusan Bawaslu ini akan menjadi bukti kuat bagi PKS agar KPU-RI dapat melakukan penghitungan suara ulang DPR-RI di Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Budi Purwanto selaku pelapor dari PKS Kabupaten Bekasi berharap, pembetulan perolehan suara bisa dilakukan sesegera mungkin sehingga perolehan suara Partai NasDem dapat dikoreksi dan dikembalikan ke angka 1.430, bukan 7.525 suara.

Baca Juga:

“Dengan pembetulan tersebut, nantinya KPU dapat menetapkan kursi ke-10 DPR Dapil Jabar 7 kepada PKS,” ujar Budi dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Kamis (16/5/2019).

Sidang Pembacaan Keputusan Bawaslu Jawa Barat berlangsung pada Rabu, 15 Mei 2019. Dalam kesempatan itu hadir KPUD Kabupaten Bekasi sebagai terlapor dan Bawaslu Kabupaten Bekasi sebagai pihak terkait.

Budi menambahkan, pihaknya akan meneruskan hasil keputusan Bawaslu Jawa Barat ke KPU Pusat. “Kamis akan langsung kami antar ke Jakarta,” tandasnya yang juga turut hadir dalam sidang di gedung Bawaslu Jabar.

(thm)

Pagi Cerah, Sore Hujan Lokal Diprediksi Guyur Jakarta dan Bogor

loading…

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca seluruh DKI Jakarta pada Kamis (16/5/2019) pagi ini cerah berawan, dengan suhu udara rata-rata 24-33 derajat celcius.

Namun pada siang dan malam hari, BMKG memprakirakan cuaca Ibu Kota di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur, akan turun hujan lokal, dengan kelembapan udara rata-rata 75-95 persen.

“Waspada hujan disertai kilat/petir di Jaktim pada siang dan sore hari,” tulis peringatan dini BMKG. Menjelang dini hari, BMKG memprakirakan cuaca diseluruh wilayah Ibu Kota cerah berawan.

Baca Juga:

Sementara, cuaca di wilayah Bogor pagi hari cerah berawan, siang hari berawan, malam dan dini hari berpotensi hujan dengan intensitas sedang dan lebat, suhu udara 22-31 derajat celsius.

Cuaca di wilayah Depok, pagi cerah berawan, siang hari berawan dan malam hari berpotensi hujan dengan intensitas rendah, suhu udara 23-33 derajat celcius.

“Waspada terjadinya hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang, kilat/petir di wilayah, Bogor, Depok dan sekitarnya, pada waktu malam hingga dini hari” tulis peringatan dini BMKG.

Cuaca di wilayah Bekasi pagi ini juga cerah berawan, siang hari berawan, dan malam hari berpotensi hujan dengan intensitas sedang. Adapun suhu udara 23-34 derajat celcius.

(thm)

Kodim Jakarta Pusat Tunggu Kririk Membangun dari Unsur Forkopimko

loading…

Dandim saat menyerahkan santunan kepada anak yatim. Foto: SINDOnews/Komaruddin Bagja Arjawinangun

JAKARTA – Dalam rangka mempererat jalinan silaturahmi dengan aparat kewilayahan se Jakarta Pusat, Kodim 0501/JP BS mengadakan acara buka puasa bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko), Rabu (15/5/2019) malam.

Dalam sambutannya Komandan Kodim (Dandim) 0501/JP BS Letkol Inf Wahyu Yudhayana menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran masyarakat dan segenap unsur Forkopimko Jakarta Pusat.

“Pada kesempatan ini kami juga mohon doa restu kepada para tokoh agama tokoh masyarakat yang mana pada bulan Juli sampai dengan Oktober nanti kami akan mewakili Kodam Jaya dalam rangka lomba pembinaan teritorial tingkat nasional pada tahun 2019,” ujar Wahyu.

Baca Juga:

Ia berharap masyarakat dan seluruh unsur Forkopimko agar memberikan masukan maupun kritik yang membangun untuk suksesnya tugas kewilayahan. Dandim juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih Kepada para Prajurit TNI-Polri serta seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat atas pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 yang berjalan aman, damai, lancar dan sukses.

“Keberhasilan itu berkat kerja keras saudara-saudara dan seluruh elemen bangsa. Tanpa kesungguhan setiap personel, kerja sama antarsatuan, dan koordinasi yang baik, tidak mungkin kondisi tersebut dapat terwujud,” tegasnya.

Meski demikian tugas belum selesai, karena masih ada tahapan-tahapan berikutnya. Personel TNI-Polri beserta seluruh masyarakat luas harus tetap mengawal sampai seluruh proses yang ada dituntaskan dengan baik. Dandim meminta seluruh prajurit TNI dan anggota Polri untuk tetap siaga guna mengawal jalannya proses demokrasi tersebut.

“Semoga berkah bulan suci Ramadhan ini menjadikan persaudaraan bangsa Indonesia semakin kuat. Semoga dengan ibadah puasa, antara sesama anak bangsa saling merajut kembali tali silaturahmi,” harapnya

Hadir dalam acara itu Kapolres Metro Jakarta Pusat, Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Kajari Jakarta Pusat, Wakil PN Jakpus, Kepala BPN, Ketua PPKK, dan seluruh unsur pemerintahan terkait juga pihak swasta di Jakarta Pusat.

Dandim dan Ketua Persit KCK Cabang XV Kodim 0501JP BS PD Jaya didampingi unsur Forkopimko menyerahkan santunan kepada 65 anak yatim dan Warakawuri Kodim/ 0501JP BS.

(thm)

Rekapitulasi Molor, Bawaslu DKI Sarankan KPU Siapkan Dasar Hukum

loading…

Komisioner Bawaslu DKI Jakarta. Foto/Dok/SINDOnews

JAKARTA – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Muhammad Jufri menyarankan agar KPU DKI mempersiapkan dasar hukum terkait molornya rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi DKI Jakarta.

“Sudah dipertanyakan apa yang menyebabkan sehingga rekap berlarut-larut, sedangkan waktunya sudah selesai. Sebagaimana diatur dalam tahapan pemilu, maka saya mempertanyakan ke KPU DKI untuk bisa menyampaikan dasar hukumnya memperpanjang rekap tingkat provinsi,” urai Jufri di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2019) malam.

Ia menambahkan, molornya waktu rekapitulasi suara ini, dapat dipermasalahkan bila tidak ada dasar hukum yang jelas.

Baca Juga:

Hal tersebut juga bisa dijadikan pedoman dan alasan kepada berbagai pihak termasuk kepada para relawan dan tingkat saksi apabila hasil rekapitulasi molor dari waktu yang ditentukan.

“Katanya nanti ada surat edaran. Kalaupun ada surat edaran tolong diperlihatkan kepada kami. Supaya nanti kami mengetahui batal-batal, ada dasar hukum memperpanjang rekap. Karena kalau tidak nanti dipermasalahkan hasilnya,” tutup Jufri.

(pur)

KPU DKI Ungkapkan Alasan Molornya Rekapitulasi

loading…

Ketua KPU DKI Betty Epsilon Idroos. Foto/Dok/SINDOnews

JAKARTA – Ketua KPU DKI Betty Epsilon Idroos menjelaskan alasan molornya rekapitulasi suara Pemilu 2019. Beety mengatakan, molornya perhitungan dikarenakan belum lengkapnya data dari TPS di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur.

Itu sebabnya, pemberian skors rekapitulasi suara akan dilanjutkan pada esok hari.

“Jadi update terakhir dari Jaktim, Kecamatan Pulogadung masih belum menyelesaikan tingkat kecamatannya. Kami sendiri sudah berkoordinasi dengan KPU RI, terkait kondisi yang ada di lapangan untuk dapat memastikan perpanjangan waktu,” jelas Betty di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2019).

Baca Juga:

Sekadar informasi, Berdasarkan data yang didapat, di Jakarta Utara, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin memperoleh 572.567 suara. Sementara itu Prabowo-Sandiaga mendapatkan 417.062 suara.

Di Jakarta Barat, pasangan Jokowi-Ma’ruf meraih 834.038 suara, sementara Prabowo-Sandiaga meraih 615.101 suara, dari total perolehan 1.449.139 suara sah.

Sebaliknya, di Jakarta Selatan, pasangan Prabowo-Sandiaga unggul dengan perolehan 723.008 suara, sementara Jokowi-Ma’ruf meraih 673.100 suara dari jumlah 1.396.108 surat suara sah.

Sebelumnya, Jokowi-Ma’ruf unggul pada perolehan suara di Kepulauan Seribu dan Jakarta Pusat.

Jokowi-Ma’ruf mendapat perolehan 8.826 suara di Kepulauan Seribu dan 333.076 suara di Jakarta Pusat. Sementara itu Prabowo-Sandi hanya meraih 8.281 suara di Kepulauan Seribu dan 315.078 suara di Jakarta Pusat.

(pur)

Haknya Diabaikan, Pekerja Gugat Perusahaan di Pengadilan

loading…

Sejumlah pekerja dari PT Odira Energy Karang Agung menggugat perusahaannya ke Pengadilan Negeri. Langkah itu ditempuh, menyusul adanya hak-hak pekerja yang belum diberikan. Foto/Ilustrasi

TANGERANG SELATAN – Sejumlah pekerja dari PT Odira Energy Karang Agung menggugat perusahaannya ke Pengadilan Negeri. Langkah itu ditempuh, menyusul adanya hak-hak pekerja yang belum diberikan.

Para pekerja itu sebenarnya telah mengabdi cukup lama di PT Odira, yakni antara 4 hingga 11 tahun. Meski begitu, masih banyak hak-hak industrial yang belum semestinya diterima mereka.

Diantara hak-hak yang dipersoalkan itu adalah, upah semenjak bulan November 2014 lalu hingga saat ini belum dibayarkan secara penuh oleh perusahaan.

Baca Juga:

Bahkan tak hanya upah, pembayaran Jamsostek, BPJS, PPh 21, biaya perjalanan dinas, Medical Reimburstment serta uang cuti pun mengalami nasib yang sama.

Padahal diketahui, PT Odira sendiri merupakan Kontraktor kontrak kerja sama dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

“Padahal hak-hak para pekerja tersebut merupakan kewajiban dari perusahaan yang tertulis di dalam peraturan perusahaan tahun 2011 hingga 2013,” terang Janses E. Sihaloho kepada wartawan, saat menggelar buka puasa bersama di Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (15/5/2019).

Dikatakannya pula, selain permasalahan itu, rupanya sejak bulan Juni 2018 perusahaan telah melakukan penurunan besaran upah secara sepihak kepada beberapa pekerja. Bahkan disertai pula tekanan agar mereka menyetujuinya.

“Tekanan dari perusahaan itu apabila pekerja tersebut tidak menyetujui penuruan besaran upah, maka upah pada bulan Juni 2018 serta THR-nya ketika itu tak akan dibayar,” ucap Janses.

Karena merasa hak-haknya tak ditunaikan perusahaan, maka selanjutnya para pekerja menyepakati surat kuasa khusus tertanggal 27 Februari 2019 kepada tim hukum guna mendaftarkan gugatan Perselisihan Hak di Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Jakarta Pusat, tanggal 08 Maret 2019 lalu.

Masih kata Janses, selama proses persidangan berlangsung, pihak perusahaan kerap kali menawarkan kepada para pekerja untuk berdamai. Hal tersebut terbukti dengan adanya pengunduran diri oleh 2 orang pekerja dari sejumlah pekerja lainnya yang mengajukan gugatan.

“Perlu menjadi catatan, bahwa terdapat kesepakatan antara dua pekerja yang berdamai dengan perusahaan, dimana perusahaan memberikan 100 persen upah tertunda kepada dua pekerja tersebut. Dengan catatan, keduanya diwajibkan untuk mengundurkan diri sebagai pekerja dan tidak campur tangan dalam perkara yang sedang berlangsung itu,” tandasnya.

Sementara itu, pihak perusahaan sendiri hingga kini belum bisa dikonfirmasi atas gugatan para pekerja. Beberapa kontak yang dihubungi, tak dapat diakses.

(pur)

Jakpro Pastikan Pembangunan Stadion BMW Tetap Berjalan

loading…

JAKARTA – PT Jakarta Propertindo (Jakpro) memastikan pembangunan Stadion Bersih Mandiri dan Berwibawa (BMW) dipastikan tetap berjalan, meski lahan yang digunakan bersengketa.

“Jadi pembangunan tetap jalan sambil tim dari Pemrov DKI menyelesaikan sengketa lahan Stadion BMW dan status sertifikatnya. Jadi semuanya berjalan secara pararel,” ungkap Direktur Jakpro Iwan Takwin saat dikonfirmasi, Rabu (15/5/2019).

Selanjutnya, dalam amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta merekomendasikan Badan Pertanahan Negara untuk mencabut sertifikat hak pakai nomor 314 dan 315 atas lahan yang akan dijadikan Stadion BMW, akan tetapi pencabutan itu belum inkrah, lantaran Pemprov DKI mengajukan kembali banding atas putusan PTUN.

Baca Juga:

“Pembangunan tetap berjalan, hanya statusnya tanah saja yang harus diperjelas,” tegasnya. Iwan melanjutkan, terkait perkembangan dalam hal pembangunan Stadion BMW, masih dalam tahap pembuatan pondasi awal stadion.

“Sekarang kita pematangan lahan sama soil test. Soil test itu mencoba pondasi, kedalaman pondasi, artinya masih belum nampak ada bangunan. Kita pastikan pondasi teelebih dahulu, intinya kan di situ,” ujarnya.

Sebelumnya, sebagaimana diketahui bahwa Majelis hakim PTUN mengabulkan gugatan PT Buana Permata Hijau atas sengketa penerbitan dua sertifikat hak pakai (SHP) oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. Artinya sertifikat hak pakai DKI dengan nomor 314 dan 315 itu tak berlaku atau dengan kata lain dibatalkan.

“Dalam pokok sengketa mengabulkan gugatan penggugat,” kata Ketua Majelis Hakim, Susilowati Siahaan saat membacakan putusan di PTUN Jakarta, di Cakung, Jakarta Timur.

(whb)

Raih Opini WTP, Aset Pemprov DKI Dinilai Masih Bermasalah

loading…

BPK menyebut pengelolaan aset masih menjadi masalah utama Pemprov DKI Jakarta.Foto/SINDOphoto/Ilustrasi

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI kembali berikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018. Meski demikian, pengelolaan aset masih menjadi masalah utama Pemprov DKI Jakarta.

Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar mengatakan LKPD TA 2018 ini merupakan LKPD tahun keempat bagi pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah dalam menerapkan akuntansi berbasis aktual, baik sistem akuntansinya maupun penyajian laporan keuangannya. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD DKI TA 2018, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan Pemprov DKI, BPK memberikan opini WTP.

“Pemprov DKI telah berhasil mempertahankan opini WTP yang telah diperoleh tahun sebelumnya,” kata Bahrullah Akbar dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 di Ruang Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, pada Rabu (15/5/2019).

Baca Juga:

Bahrullah menjelaskan, pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Opini kewajaran tersebut berdasarkan pada kriteria penerapan standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Efektivitas sistem pengendalian internal dan pengungkapan yang cukup.

“Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. WTP bukan merupakan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbatas dari adanya fraud atau tindakan kecurangan lainnya,” jelasnya.

Dengan diraihnya WTP, lanjut Bahrullah, telah menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan manajemen Pemprov DKI untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik.”Kami berharap agar capaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan,” ungkapnya .

Kendati demikian, kata Akbar, tanpa mengurangi rasa hormat, BPK mencatat inventarisasi atas aset di DKI Jakarta masih lemah. Namun, permasalahan tersebut tidak memengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Permasalahan tersebut adalah temuan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

Temuan pemeriksaan tersebut di antaranya pelaksanaan inventarisasi atas aset tetap belum selesai dan masih terdapat kelemahan dalam sistem informasi aset tetap. Kemudian, terdapat aset fasilitas sosial dan umum (fasos dan fasum) berupa tanah yang telah diserahkan kepada Pemprov DKI tetapi masih dimanfaatkan oleh pengembang.

Lalu, terdapat bangunan fasos dan fasum yang sudah selesai dibangun dan dimanfaatkan oleh pengembang, tetapi belum diserahkan kepada Pemprov DKI. “Serta adanya dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Mahasiswa Unggul (KMU) masih berada di rekening penampungan dan belum dimanfaatkan oleh penerima bantuan,” ujarnya.

BPK juga mengungkapkan temuan antara lain penyusunan anggaran pembangunan pada dua RSUD kurang memadai yang mengakibatkan jumlah pagu dan harga perkiraan sendiri (HPS) yang ditetapkan melebihi kebutuhan.
Juga masih terdapat kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi teknis pekerjaan dan ketidakpatuhan dalam proses pengadaan belanja barang/jasa dan belanja modal.

Serta keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum atau kurang dikenakan denda keterlambatan pada beberapa SKPD. Berdasarkan pasal 20 UU No 15/2004, mengamanatkan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP. Pejabat wajib memberikan jawaban atas penjelasan kepada BPK terkait tindak lanjut atas rekomendasi LHP selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

“BPK berharap pimpinan dan anggota DPRD dapat ikut memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi LHP yang terdapat dalam LHP ini sesuai dengan kewenangannya,” pungkasnya.(Baca: Tanpa Wagub Dapat WTP, Anies Beberkan Jurus Pengelolaan Keuangan dan Aset)

Sementara itu, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan bersyukur atas predikat yang diberikan BPK. Menurutnya, opini WTP yang didapatkan sejak 2017 merupakan penghargaan tertinggi atas proses peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

“Pemberian opini WTP pada tahun 2017 tersebut telah memberikan semangat luar biasa, antusiasme kinerja yang sangat tinggi. Karena itu, pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan terimakasih dan apresiasi ketika tahun berikutnya, kerja keras pagi-siang-sore-malam tak berhenti, sampai tuntas. dengan motivasi yang luar biasa tinggi, akhirnya tahun ini bisa kembali mendapatkan opini WTP,” ungkapnya.

Anies menjelaskan lima langkah prioritas Pemprov DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset. Di antaranya yaitu: pembenahan sistem administrasi pendapatan daerah, melalui program noncash revenue system yang terkoneksi secara online dengan perbankan, untuk mewujudkan kemudahan pelayanan, menjamin akurasi penerimaan, serta mencegah terjadinya penyelewengan.

Pengembangan dan integrasi sistem pembayaran dan pembayaran pajak ke kas negara dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak dan sistem informasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara untuk memastikan akurasi dan ketepatan pembayaran dan pelaporan pajak secara online dan real time.(Baca: Dua Tahun Berturut-turut, DKI Dapat Opini WTP dari BPK RI)

Peningkatan akuntabilitas administrasi belanja sekolah melalui penerapan Sistem Informasi Akuntabilitas Pendidikan (SIAP BOS-BOP) yang terintegrasi dengan sistem perbankan yang akan dilanjutkan dengan Integrasi Sistem Pembayaran dan Pembayaran Pajak ke Kas Negara dengan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara.

Pembenahan penatausahaan aset daerah, yaitu dengan melakukan pengembangan Sistem Informasi Aset Daerah, inventarisasi aset SKPD/UKPD yang dilanjutkan dengan penyelesaian permasalahan aset hasil sensus melalui Majelis Penetapan Status Aset untuk diketahui bersama bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah satu-satunya Pemerintah Daerah yang telah membentuk Majelis Penetapan Status Aset; dan mempercepat pelaksanaan atas tindak lanjut LHP BPK-RI.

“Saya menyadari bahwa upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka melakukan perbaikan pengelolaan keuangan dan aset daerah masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu, saya berharap BPK-RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan bimbingan, saran dan masukan maupun koreksi yang membangun, sehingga pada akhirnya pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menjadi lebih baik dan akuntabel,” pungkasnya.

(whb)

Cegah Tawuran, Polres Jakarta Utara Akan Bentuk Tim Khusus

loading…

Polrestro Jakarta Utara akan membentuk tim khusus untuk mencegah aksi tawuran antarwarga maupun pelajar.Foto/SINDOphoto/Dok

JAKARTA – Polrestro Jakarta Utara tengah membentuk tim mengantisipasi tawuran. Mereka nantinya membantu Tim Tiger bersifat taktis ketika tawuran terjadi.

“Semuanya kami antisipasi. Terlebih selama ini banyak berita hoaks yang muncul meresahkan masyarakat,” ungkap Kapolrestro Jakarta Utara, Kombes Pol Budhi Herdi pada Rabu (15/5/2019).

Mengantisipasi aksi geng motor dan tawuran, Budhi mengajak masyarakat bersama-sama mengantisipasi, pembentukan grup anti-tawuran antarwarga dilakukan dengan melibatkan polsek-polsek.

Baca Juga:

“Alhamdulillah ini idenya dari warga semua. Jadi warga sangat aktif sehingga kita sangat terbantu dengan adanya hal itu,” katanya. Melalui grup itu, kejadian tawuran mengalami pengurangan.

“Mudah-mudahan akan terus dipertahankan karena saya yakin kalau kita hanya kerja sendiri mungkin akan sulit. Tapi kalau dibantu dengan warga, saya yakin hasilnya lebih baik lagi,” ujarnya.

Sementara untuk lokasi rawan, Budhi menuturkan, daerah Penjaringan, di perbatasan wilayah KP3 Pelabuhan merupakan kawasan rawan, disitupun pihaknya telah mengantisipasi. “Kemudian daerah perbatasan, karena kami tahu juga beberapa yang sempat viral ataupun beberapa kejadian itu terjadi dari wilayah lain. Itu yang kami antisipasi,” tuturnya.

(whb)

Revitalisasi Empat Pasar Tradisional Tua di Bekasi Terancam Molor

loading…

Sejumlah kendaraan bermotor melintas di gerbang masuk Kota Bekasi.Foto/SINDOnews/Dok

BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mendesak legislatif untuk segera mengeluarkan rekomendasi revitalisasi empat pasar tradisional. Desakan itu lantaran pemerintah sudah mengirimkan surat permohonan rekomendasi kepada DPRD Kota Bekasi sejak Januari 2019 lalu.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindah) Kota Bekasi, Makbullah mengatakan, belum keluarnya rekomendasi tersebut mengancam pembangunan empat pasar tradisional menjadi molor.”Kita masih menunggu hingga kini, tapi rekomendasi dari dewan belum keluar hingga kini,” kata Makbullah pada Rabu (15/5/2019).

Padahal, kata dia, revitalisasi pasar tradisional itu secepatnya harus dilakukan. Adapun, empat pasar itu di antaranya, Pasar Jatiasih, Pasar Bantar Gebang, Pasar Medan Satria dan Pasar Kranji.

Baca Juga:

Makbullah menuturkan, alasan yang paling mendasar melakukan revitalisasi karena usia masing-masing pasar sudah terlampau tua. Dia mencatat rata-rata pendirian bangunan itu dilakukan pada tahun 1986. Dari tahun itu belum ada empat pasar yang direvitaliasi.

Menurut dia, empat pasar itu menjadi sasaran revitalisasi pemerintah daerah tahun 2019. Setelah usulan itu disetujui oleh dewan, maka pemerintah akan melakukan kerja sama dengan pihak swasta yang nanti akan membangunnya.

“Setelah rekomendasi dikeluarkan, maka nantinya akan dibahas dalam perjanjian kerja sama. Biasanya 60% pengelola dan 40% pemerintah daerah,” ujarnya.

Rencananya, investasi di setiap satu pasar itu bernilai ratusan miliar. Seperti Pasar Kranji Rp144 miliar, Pasar Jatiasih Rp44 miliar, Pasar Bantar Gebang Rp42 miliar dan Pasar Family Medan Satria Rp17 miliar.

Anggota DPRD Kota Bekasi, Ronny Hermawan mengatakan, bila surat itu sudah disampaikan sejak Januari 2019 lalu, seharusnya sudah dibentuk panitia khusus (pansus) atas usulan tersebut.”Sampai sekarang enggak ada pansus yang membahas soal pasar. Kalau pun dokumennya masuk, sudah pasti pansus akan langsung dibentuk,” katanya.

Ronny menuturkan, usulan tersebut memang harus dipansuskan karena menyangkut kepentingan orang banyak terutama padagang dan pihak ketiga yang berencana membangun pasar tersebut. Nantinya, di dalam pansus legislator akan menghadirkan para pedagang maupun pihak ketiga untuk menanyakan rencana revitalisasi pasar.

Tidak hanya itu, pansus mengenai pasar juga harus dibentuk karena menyangkut persoalan aset, yakni gedung pasar yang selama ini di bawah kendali pemerintah daerah. Aset kepemilikan gedung pasar harus dihapus terlebih dahulu, setelah itu pihak ketiga akan membangun gedung baru.

(whb)

Ikut Begal Motor di Depok, Gadis 20 Tahun Ditangkap Massa

loading…

DEPOK – Tiga dari enam pelaku begal yang beraksi di depan Perumahan Depok Indah Jalan Marginal Raya, Kemirimuka, Beji, Depok, pada Rabu (15/5/2019) dini hari pagi diciduk. Mereka dapat ditangkap setelah korbannya yakni, Agtomih (25) berteriak minta pertolongan.

Tiga pelaku yang diciduk yakni, TT (22) dan RA (16) serta seorang gadis muda berinisial ST (20). Kasat Reskrim Polres Depok, Kompol Deddy Kurniawan mengatakan, peristiwa bermula ketika korban sedang melintas di jalan raya. dan ternyata telah diikuti oleh para pelaku.

Selanjutnya, sepeda motor para pelaku memepet korban dan mengancam membacok menggunakan gergaji es. Korban yang sempat tak memedulikan ancaman para pelaku, akhirnya tejatuh setelah salah seorang pelaku benar-benar membacok korban.

Baca Juga:

“Korban terjatuh setelah dibacok menggunakan gergaji es. Setelah korban terjatuh lalu motor korban langsung dibawa lari,’ kata Deddy pada Rabu (15/5/2019).

Dalam keadaan terlukan, lanjut Deddy, korban berteriak minta pertolongan yang akhirnya didengar sejumlah warga. Pada saat pelaku hendak membawa sepeda motor korban diketahui oleh warga sehingga dikepung dan tiga orang pelaku ditangkap. “Kami masih memburu tiga pelaku lain yang berhasil kabur dalam penangkapan tersebut,” ucapnya.

(whb)

20 Mei, Jalan Perimeter Selatan Bandara Soetta Dibuka untuk Umum

loading…

Ruas Jalan Perimeter Selatan, Kota Tangerang, akan diuji coba untuk dapat dilalui oleh masyarakat pada 20 Mei 2019 mendatang.Foto/Istimewa

JAKARTA – Ruas Jalan Perimeter Selatan, Neglasari, Kota Tangerang, akan diuji coba untuk dapat dilalui oleh masyarakat pada 20 Mei 2019 mendatang. Uji coba ini dilakukan selama tujuh hari ke depan.

Senior Manager of Branch Communication and Legal, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Febri Toga Simatupang mengatakan, setelah ditutup selama kurun waktu sekitar satu tahun lebih, underpass Kereta Bandara Soekarno-Hatta di Jalan Perimeter Selatan akan beroperasi kembali untuk umum. Tetapi, pengoperasian jalan alternatif dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta Tangerang tersebut masih sebatas uji coba.

Uji coba dilakukan hingga tujuh hari, dengan maksud memperhatikan faktor keselamatan dari pengoperasian jalan tersebut. “Waktunya pun dibatasi, yaitu hanya Pukul 04.00-09.00 WIB dan Pukul 15.00-21.00 WIB,” kata Febri dalam siaran tertulis yang diterima SINDOnews pada Rabu (15/5/2019).

Baca Juga:

Selama masa uji coba atau evaluasi berjalan, kekurangan yang diketemukan nantinya akan langsung diperbaiki. Sehingga harapannya, Jalan Perimeter Selatan tersebut akan beroperasi seperti dulu yakni 24 Jam.

Febri melanjutkan, underpass di Jalan Perimeter Selatan kini secara fisik progresnya telah mencapai 98%. “Hanya ada beberapa kekurangan yang sifatnya finishing. Seperti kelengkapan rambu, marka, penambahan separator atau media jalan serta sarana pendukung lain. Tinggal dipercantik saja,” ujarnya.

Febri menutukan, tidak ada pembatasan kendaraan pada saat operasional nanti. Hanya bagi kendaraan bertonase besar dilarang melintas, selain itu kendaraan yang memiliki ketinggian tertentu karena dapat menganggu, merusak portal atau underpass di jalan tersebut.

“Kalau sebelumnya kan rencananya perlintasan sebidang yang akan dioperasikan. Kini rupanya dalam perjalanan progress perbaikan underpass berjalan cukup lancar. Sehingga mencapai kata sepakat Senin 20 Mei 2019 mulai pukul 04.00 WIB akan beroperasi terbatas,” ucapnya.

(whb)

Perjalanan KA Bogor-Sukabumi Ditambah, Pemkot Berharap Bisa Kurangi Kemacetan

loading…

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim saat memberangkatkan KA Pangrango tujuan Bogor-Sukabumi, Rabu (15/5/2019). Foto/SINDOnews/Haryudi

BOGOR – PT KAI menambah jumlah perjalanan KA Pangrango relasi Bogor-Sukabumi dan sebaliknya dari 6 perjalanan menjadi 12 perjalanan. Pemkot Bogor berharap degnan ditambahnya perjalanan KA Pangrango bisa mengurangi beban lalu lintas di Kota Bogor.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menyambut baik dioperasikannya Kereta Api (KA) Pangrango Tambahan relasi Bogor-Sukabumi atau sebaliknya. Bahkan, pihaknya berharap beban lalu lintas di Kota Bogor bisa semakin berkurang.

“Kota Bogor merupakan salah satu kota penyangga Ibu Kota. Saat ini Kota Bogor banyak mendapatkan beban penumpang dari Sukabumi yang selama ini masih memanfaatkan jalur darat melalui Ciawi-Cibadak-Sukabumi. Dengan dibukanya jalur kereta api Pangrango tambahan ini diharapkan dapat mengurangi beban jalur biasa tersebut,” katanya kepada wartawan, Rabu (15/5/2019).

Baca Juga:

Pihaknya juga menyinggung tentang penataan Taman Topi yang akan menjadi taman Plaza Bogor. Semuanya akan terhubung mulai dari Taman Topi, Taman Ade Irma Suryani, hingga Masjid Agung.

“Mudah-mudahan penataan ini kedepannya bisa dimanfaatkan PT. KAI untuk jalan keluar. Hal ini mungkin perlu dibicarakan lebih lanjut terkait dengan TOD-nya, sarana dan prasarananya agar lebih memudahkan masyarakat,” katanya.

Selain menyambut baik, Pemkot juga mengucapkan selamat atas beroperasinya rangkaian KA Pangrango tambahan jalur Bogor-Sukabumi. “Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat Kota Bogor,” ujarnya.

Sementara itu, Executive Vice President Daop 1 Jakarta R. Dadan Rudiansyah menjelaskan, selama ini PT. KAI hanya melayani jalur Bogor-Sukabumi satu hari 6 kali perjalanan. Dengan adanya KA Pangrango tambahan ini bisa menjadi 12 kali perjalanan.

Dia menyebutkan, KA Pangrango tambahan ini sama dengan yang sebelumnya, yakni memiliki 474 tempat duduk, satu gerbong eksekutif dengan 50 tempat duduk dan 4 gerbong ekonomi.

“Kami harapkan ini bisa menjadi jawaban bagi masyarakat yang masih membutuhkan kereta api dari Bogor ke Sukabumi atau sebaliknya,” katanya.

(ysw)

Rumah Menteri PUPR Bakal Digusur Proyek Tol Becakayu

loading…

Rumah pribadi Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di Kompleks Pengairan Rawa Semut, Kota Bekasi akan terkena gusur akibat pembangunan Tol Becakayu.Foto/SINDOnews/Abdullah M Surjaya

BEKASI – Rumah pribadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono di Kompleks Pengairan Rawa Semut, Blok A Nomor 18, RT 4/12, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi bakal terkena gusur proyek pembangunan Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu (Becakayu).

Rumah yang bakal digusur dalam waktu dekat itu memiliki pagar berwarna hitam, banyak pepohonan yang berada diperkarangan rumahnya. Di pojok kanan ada tebing taman air mancur, meskipun airnya tidak ada. Pintu rumah maupun jendelanya juga serba berwarna cokelat dan rumah itu cukup sederhana untuk sekelas menteri.

Ketua RT 4/12, Kelurahan Margahayu, Helmi Kamara mengatakan, saat ini rumah itu jarang dihuni semenjak Basuki menjadi Menteri PUPR.”Pak Basuki sudah tinggal di rumah itu sejak tahun 1990, dan rumah itu memang tempat tinggal beliau,” kata Helmi kepada wartawan Rabu (15/5/2019).

Baca Juga:

Menurut Helmi, sekitar tiga bulan lalu juga sudah ada petugas yang mengukur tanah di kompleks ini untuk kebutuhan pembangunan Tol Becakayu. Dan warga di perumahan tersebut mendukung upaya pemerintah dalam menata pembangunan infrastruktur diwilayahnya tersebut.”Memang ada beberapa rumah yang terkena gusur untuk Tol Becakayu,” ujarnya.

Sementara pembangunan Tol Becakayu hingga kini masih berlangsung di Jalan KH Noer Ali (Kalimalang). PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM) selaku pemegang konsesi jalan Tol Becakayu menyebutkan progres pelaksanaan pembangunan hingga 28 April 2019 untuk Seksi 1 (ABC+koneksi) Casablanca Pasar Gembrong Jakasampurna masih berlangsung.

Progres konstruksinya sudah mencapai 90,255% dan realisasi di lapangan mencapai 89,506% atau targetan penyelesaian kontruski pada September mendatang. Sedangkan untuk seksi 2A (Jakasampurna – Margajaya) progres realisasi kontruksi mencapai 37,091% dengan targetan 52,214% dan dipastikan September rampung.

Humas Waskita Tol Road, Indah Febrianti mengatakan, progres pembangunan sedang berjalan hingga kini di Seksi 2A maupun Seksi 1. Meski demikian, pembangunan terus dikebut hingga targetan rampung pada September mendatang.”Awalnya ada kendala pembebasan lahan, tapi sudah selesai dan pekerjaan dilanjutkan,” katanya.

Tol Becakayu merupakan proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Toll Road, anak usaha PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Saat ini, beberapa ruas jalan itu sudah digunakan publik dan diresmikan oleh Presiden Jokowi. Namun, ada beberapa sambungan terusan yang masih dikerjakan pembangunannya.

Jalan layang berbayar ini secara keseluruhan bakal membentang 21,04 kilometer dan diperkirakan menghabiskan anggaran Rp7,2 triliun. Apalagi, Tol Becakayu ini adalah jalan tol berkonstruksi layang yang dibangun di atas sungai Kalimalang di kota Jakarta Timur dan Bekasi guna mengurai kemacetan di sekitar Kalimalang.

(whb)

Demokrat Jakut Laporkan Dugaan Caleg Gelembungkan Suara

loading…

Ketua DPC Partai Demokrat Jakarta Utara Sulkarnaen melaporkan 27 dugaan pelanggaran pemilu ke Panwaslu. Laporannya berupa dugaan penggelembungan suara yang dilakukan salah satu caleg dan oknum petugas KPU Jakarta Utara. Foto/Istimewa

JAKARTA – Ketua DPC Partai Demokrat Jakarta Utara Sulkarnaen melaporkan 27 dugaan pelanggaran pemilu ke Panwaslu Jakarta Utara. Laporannya berupa dugaan penggelembungan suara yang dilakukan salah satu caleg dan oknum petugas KPU Jakarta Utara.

“Ada caleg yang mengambil atau menggelembungkan suara dan memindahkan suara, dari partai maupun para caleg yang lain. Maka ini yang saya laporkan kepada panwaslu,” kata Ketua DPC Demokrat Jakarta Utara, Sulkarnaen, Rabu (15/5/2019).

Laporannya itu diterima dengan baik oleh Panwaslu Jakut. Ia berharap 27 laporan pelanggaran pemilunya itu segera diproses. Sulkarnaen menambahkan, penggelembungan suara dan pencurian data saat rekapitulasi tingkat KPU Kota diduga dilakukan secara sengaja yang suruh oleh seseorang yang diduga oknum caleg.

Baca Juga:

Sementara terpisah, salah satu caleg DPR RI dapil Jakarta Utara dari Partai Demokrat, Krisna Murti menyampaikan, langkah yang dilakukan DPC Demokrat melaporkan kecurangan tersebut sudah tepat. Ia juga melihat banyak keganjilan hasil suara mulai dari hitungan C1 tidak sama dengan DAA1. “Lalu suara caleg lebih besar dari suara partai, padahal Mas AHY turun kampanye di Jakut,” kata Krisna.

(poe)

Antisipasi Geng Motor, Polres Jakbar Gelar Patroli hingga Gang Sempit

loading…

JAKARTA – Maraknya aksi geng motor remaja yang membawa senjata tajam di jalan raya menjelang sahur membuat masyarakat resah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Polres Jakarta Barat akan menggelar patroli rutin setiap malam.

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan menjaga kondusifitas wilayahnya pihaknya akan berpatroli menyeluruh di delapan polsek yang ada di wilayahnya.

“Semua anggota Polsek akan kami sebar di jalan menyisir demi memberikan rasa aman kepada masyarakat,” katanya kepada wartawan, Selasa (15/5/2019).

Baca Juga:

Hengki mengakui selain mengantisipasi Geng Motor, tawuran antar pelajar juga menjadi antisipasi pihaknya.Selain melakukan kekuatan penuh, pihaknya juga akan menggunakan sepeda motor menyisir gang sempit di Jakarta Barat. “Mulai nanti malam kita patroli,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Polda Metro Jaya memastikan bahwa Jabodetabek masih aman dari Gerombolan geng motor. Sekalipun saat video kekejaman Geng Motor ramai di medsos, namun Polisi menyebutkan video itu hoaks.

“Tontonan video viral di Medsos berbagai bentuk kejadian maupun kata kata hanya untuk membuat masyarakat menjadi takut,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, Rabu (15/5/2019).

Argo menyebutkan beberapa video maupun foto yang beredar merupakan berita lama. Beberapa pelaku juga sudah diamankan pihaknya.

(ysw)

Perekam Video Pengancam Presiden Jokowi Ditetapkan Tersangka

loading…

JAKARTA – Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Ina Y perekam video pelaku pengancam pemenggal kepala Presiden Jokowi sebagai tersangka. Ina ditangkap petugas di rumahnya Grand Residence City, Bekasi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan, saat ditangkap pelaku mengakui perempuan dalam video tersebut merupakan dirinya.”Ina perekam sekaligus penyebar video tersebut melalui media sosial group WhatsApp. Ina sudah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Argo pada wartawan Rabu (15/5/2019)

Argo menuturkan, dari tangan tersangka polisinya menyita kacamata hitam yang digunakan saat kejadian, satu unit iPhone 5s, masker hitam, cincin, kerudung warna biru, selembar baju warna putih dan tas warna kuning.(Baca: Polisi Sita Sejumlah Barang Bukti dari Perekam Video Pengancam Jokowi)

Baca Juga:

Selain Ina, polisi juga membawa seorang perempuan lainnya, hanya saja belum diketahui identitas dan perannya. Polisi bakal memeriksanya pula untuk mengetahui ada tidaknya keterlibatan perempuan tersebut.

(whb)

Langgar Jam Operasional Ramadhan, KFC dan Solaria Ditegur Satpol PP

loading…

KFC dan Solaria di pusat perbelanjaan Pamulang Square, Jalan Siliwangi, Pamulang, Tangsel mendapat teguran dari Satpol PP.Foto/Hambali/Okezone

TANGERANG SELATAN – Restoran ternama, yakni KFC dan Solaria di pusat perbelanjaan Pamulang Square, Jalan Siliwangi, Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel) dirazia petugas Satpol PP, Rabu (15/5/2019) pagi. Pasalnya, kedua restoran cepat saji itu telah melanggar jam operasional saat bulan ramadhan.

Sekira pukul 09.30 WIB, belasan petugas Satpol PP mendatangi gerai KFC di lantai dasar Pamulang Square, didalamnya didapati sejumlah pelanggan tengah asyik menyantap makanan yang dipesan. Beberapa pegawai KFC juga melayani seperti biasa, seolah tak mengetahui mereka telah melanggar jam operasional saat bulan puasa.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Satpol PP Kota Tangsel, Muksin Alfachry, lantas menghampiri pengelola KFC. Setelah diingatkan tentang surat edaran bersama selama Ramadhan, barulah manager restoran menutup pintu masuk.

Baca Juga:

“Jadi kita ingatkan tentang surat edaran itu agar menutup pelayanan sebelum waktunya. Managernya mengatakan bahwa dia baru buka hari ini jam 10.00 pagi, karena perintah dari pimpinannya,” kata Muksin kepada wartawan di lokasi.

Mengakui kesalahan itu, pengelola lantas menghentikan pelayanannya. Namun beberapa pelanggan yang sudah terlanjur menyantap makanan tetap dibiarkan berada di dalam ruangan hingga selesai.”Yang sudah terlanjur di dalam, kita biarkan. Tapi pelayanannya harus ditutup, sampai batas waktu buka operasional yang telah diatur, yakni pukul 12.00 WIB,” jelas Muksin.

Saat dikonfirmasi, pihak KFC menjelaskan bahwa pelayanan pada hari ini dibuka sejak pukul 10.00 WIB pagi. Meski mengetahui tentang surat edaran jam operasional restoran selama Ramadhan, namun dikatakan baru hari ini pelayanan dimulai sejak pagi hari.

“Ya memang kita sudah tahu peraturan itu, tapi hari ini kita buka dari jam 10 pagi, karena perintah dari atasan seperti itu. Baru hari ini saja kita buka dari pagi,” kata Ade Sofyan, Manager KFC Pamulang Square.

Langgar Jam Operasional Ramadhan, KFC dan Solaria Ditegur Satpol PP

Usai menertibkan pengelola KFC, petugas Satpol PP lalu mendatangi restoran Solaria yang lokasinya cukup berdekatan. Di sana, terlihat pula bahwa pelayanan dibuka sebelum pukul 12.00 WIB. Beberapa pelanggan, dipergoki tengah memesan makanan kepada pegawai Solaria.

Namun saat ditanyakan soal itu, para pegawai restoran berkilah bahwa mereka belum membuka pelayanan, melainkan hanya persiapan menjelang pukul 12.00 WIB. Sedangkan para pelanggan yang datang memesan dijelaskan belum dilayani hingga pukul 12.00 WIB. “Kita cuma prepare saja sebenarnya, jadi belum dilayani kalaupun ada yang memesan,” terang Sofi, Supervisor Staf Solaria Pamulang Square.

Akibat dirazia petugas Satpol PP, banyak pelanggan hingga driver ojek daring yang menunggu di depan pintu restoran. Mereka menggerutu, lantaran dalam aplikasi sistem tertera keterangan bahwa restoran yang dimaksud buka sejak pagi hari.

“Iya ini kan kemarin juga buka dari pagi, di aplikasi kita juga statusnya kan buka, tapi ini nggak tahu kenapa ditutup. Mungkin bisa jadi karena dirazia tadi,” keluh Mansur, driver ojek daring yang akan memesan makanan konsumennya.

Pihak Satpol PP Kota Tangsel sendiri telah berkeliling ke 17 titik area restoran ataupun rumah makan yang berada di daerah Pamulang. Mereka, memastikan bahwa surat edaran bersama antara Wali Kota dan Ketua MUI Kota Tangsel dipatuhi oleh segenap usaha kepariwisataan.

Surat edaran bersama itu tertuang dalam Nomor : 003.2/1068/Dispar/2019 dan Nomor : A.039/XVI-08/SR/IV/2019, tentang Pengaturan Kegiatan Usaha Kepariwisataan dan Imbauan Amaliyah Ummat Menjelang dan Selama Bulan Ramadhan.

Di dalamnya terdapat ketentuan yang mengatur jam operasional restoran ataupun rumah makan, yaitu buka mulai pukul 12.00 WIB sampai 04.00 WIB, dengan menggunakan penutup gorden sebelum masuk waktu berbuka puasa.

(whb)

Warga Resah, Polda Metro Pastikan Jakarta Aman dari Aksi Geng Motor

loading…

JAKARTA – Polda Metro Jaya memastikan bahwa Jabodetabek masih aman dari gerombolan geng motor. Sekalipun saat video kekejaman Geng Motor ramai di medsos, namun Polisi menyebutkan video itu hoaks.

“Tontonan video viral di Medsos berbagai bentuk kejadian maupun kata kata hanya untuk membuat masyarakat menjadi takut,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, Rabu (15/5/2019).

Argo menyebutkan beberapa video maupun foto yang beredar merupakan berita lama. Beberapa pelaku juga sudah diamankan pihaknya. (Baca: Polisi Telusuri Video Remaja Naik Motor Tenteng Celurit)

Baca Juga:

Ia kemudian mencontohkan seperti video yang memperlihatkan seseorang berlari dibacok di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat dan segerombolan orang yang melukai seseorang. Menurut Argo, para pelaku yang ada di video itu telah diamankan pihaknya.

Kemudian video yang terjadi di sekitar lokasi parkir dan saling berkelahi. Menurutnya, kejadian itu terjadi di Makassar, Senin 13 Mei 2019 lalu antara Ojol dan Tukang Parkir. Kasus telah ditangani Polsek Panakukang, Makassar.

Belum lagi mengenai foto yang tangannya putus. Kejadian itu terjadi di Bekasi Utara pada 22 Ferbruari 2019 lalu. Kasusnya tertangani oleh Unit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan beberapa orang diamankan. (Baca juga: Lagi Menanti Sahur, Lima Remaja Luka Parah Dibacok Geng Motor)

“Kemudian ada berbagai foto itu digabung antara foto, video kenudian diviralkan dari berbagai kegiatan. Ada kasus lama dinaikan kembali,” jelas Argo.

Sementara mengenai banyak broadcast-broadcast tentang larangan melintas di malam hari lantaran banyak begal dan rampok. Argo memastikan hal itu adalah bohong.

“Saya nyatakan sekali lagi Jakarta aman, tidak masalah silakan berktifitas dan silakan datang ke Jakarta. Dari PMJ siap mengamankan,” ucapnya.

Termasuk informasi perekrutan gengster yang tersebar melalui broadcast broadcast. Argo menegaskan bahwa itu telah lama.

(ysw)

Ditegur Main Game Online, Suami Aniaya Istri hingga Tewas

loading…

TANGERANG – Seorang ibu muda bernama Apiyatu Syahdiah (23), warga Jatiuwung, Kota Tangerang, tewas dianiaya suaminya Dede Suryana (24). Pembunuhan dilakukan lantaran pelaku kesal korban kerap menyuruhnya saat sedang asyik bermain game online

Ibunda korban, Yunasih (42) mengatakan, peristiwa bermula saat korban dibawa suaminya ke klinik pada Selasa 14 Mei 2019. Setelah sempat mendapatkan pertolongan medis, korban akhirnya meninggal dunia.

Yunasih curiga melihat mayat korban, lalu melapor ke petugas Polsek Jatiuwung. “Dari awal saya sudah curiga, karena pada tubuhnya banyak ditemukan luka lebam,” kata Yunasih kepada wartawan di Polsek Jatiuwung, Tangerang, Rabu (15/5/2019).

Baca Juga:

Kanit Reskrim Polsek Jatiuwung, AKP Zazali yang mendapat laporan itu langsung melakukan penyelidikan. Mayat korban lalu dibawa ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk autopsi.

“Dari hasil autopsi terhadap jenazah korban, diketahui bahwa kematian korban karena akibat kekerasan pada bagian punggung, leher dan kemaluan,” kata Zazali.

Kapolsek Jatiuwung, Kompol Eliantoro Jalmaf menambahkan, pada awalnya Dede mengelak telah menganiaya korban. Tetapi setelah ditunjukkan bukti-bukti dan keterangan saksi, tersangka tidak bisa mengelak dan mengakui semuanya.

“Aksi KDRT yang dilakukan Dede terhadap istrinya dipicu masalah sepele. Pelaku kesal karena sang istri kerap menyuruhnya saat sedang asyik bermain game online,” ujar Eliantoro kepada wartawan.

Merasa terganggu dengan tingkah istrinya, Dede memukul punggung istrinya dengan helm. Ternyata, keributan pasangan suami istri ini telah terjadi, sejak 8 Mei 2018.

“Saat itu, korban bersama anaknya yang berusia 1,5 tahun sempat pulang ke rumah orangtuanya di Curug, Kabupaten Tangerang. Lalu pelaku mengambil paksa anaknya saat korban masih tidur,” jelasnya.

Dihadapan ibunda korban, pelaku berani menendang istrinya yang mengenai kemaluannya hingga operasi bekas lahiran korban mengalami sakit. Sejak itu, pelaku dan korban kerap terlibat keributan.

Beberapa hari kemudian, di dalam rumah kontrakannya. Sang istri kemudian tidur di ruang tamu. Sedangkan pelaku bersama anaknya di kamar tidur.

Saat hendak sahur, korban yang masih tidur di lantai dibangunkan. Pada wajahnya, terlihat biru dan tanggannya bergetar. Lalu, dibantu keluarganya, korban dibawa ke klinik dan akhirnya meninggal dunia.

Pelaku terancam Pasal 44 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

(whb)

Cegah Virus Cacar Monyet, Bandara Soetta Periksa Penumpang Singapura

loading…

TANGERANG – Ditemukannya penyakit monkeypox atau cacar monyet yang diderita oleh seorang warga Nigeria di negeri Singapura, membuat cemas warga dunia.

Tidak terkecuali di Indonesia. Bukan tanpa sebab Indonesia khawatir dengan penyebaran penyakit yang disebabkan oleh virus binatang itu. Apalagi, warga Nigeria yang datang ke Indonesia cukup banyak.

Mereka datang dari Singapura dan negara lain, melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang dan Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta.

Baca Juga:

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Bandara Soetta Anas Maruf mengimbau, kepada penumpang maskapai yang melakukan penerbangan dari negara tempat ditemukannya monkeyfox, untuk melapor kesehatannya. Maskapai harus menyampaikan dokumen kesehatan pesawat, berupa gendecnya.

“Kemudian manifes penumpang sesaat setelah mendarat, kepada petugas Kesehatan di pos Kesehatan KKP Terminal Penerbangan Internasional,” kata Anas kepada SINDOnews, Rabu (15/5/2019).

Maskapai penerbangan internasional baik komersil maupun charter, groundhandling, dan klinik-klinik, juga diwajibkan untuk melaporkan semua penumpangnya yang sakit kepada petugas kesehatan yang ada.

“Semua petugas yang melakukan kontak dengan penumpang yang sakit harus menggunakan alat pelindung diri, minimal masker dan sarung tangan,” sambungnya.

Pihaknya juga membagikan Health Alert Card (HAC) kepada penumpang yang datang dari negara yang terdapat kasus sebelum mendarat di Bandara Soetta. HAC ini mulai dibagikan sejak Rabu siang ini.

Terpisah, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Anung Sugihantono mengatakan, meski demikian kasus monkeypox belum ada di Indonesia. Namun, masyarakat diminta tetap waspada.

“Masyarakat tidak perlu panik terhadap lpenyakit cacar monyet ini. Karena hingga saat ini, masih belum ditemukan kasus monkeypox di Indonesia,” ungkap Anung.

Selain Singapura, negara yang ditemukan kasus monkeyfox ini adalah Afrika Tengah dan Barat. Kedua negara ini masuk ke dalam wilayah endemi penyebaran virus monkeyfox, karena pola hidup warganya.

“Monkeypox merupakan penyakit akibat virus yang ditularkan melalui binatang (zoonosis). Penularan dapat terjadi melalui kontak dengan darah, cairan tubuh atau lesi pada kulit dari binatang,” sambungnya.

Virus ini dapat dicegah dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti mencuci tangan dengan sabun, menghindari kontak langsung dengan tikus atau primata.

“Selain itu menghindari kontak fisik dengan orang yang terinfeksi atau material yang terkontaminasi, menghindari kontak dengan hewan liar, atau mengonsumsi daging yang diburu dari hewan liar,” tambah Anung.

Masyarakat bisa mengenali gejala penyakit ini, seperti demam, nyeri, adanya pembengkakan pada kelenjar getah bening, dan ruam atau gelembung pada kulit.

Kendati wilayah Afrika menjadi tempat yang pertama kali ditemukan virus monkeyfox, namun pemeriksaan tidak fokus kepada warga kulit hitam ini. Namun, lebih kepada penumpang maskapai dari luar negeri.

(mhd)

Anies: Putusan Pengadilan Negeri Tanah Stadion BMW Milik DKI

loading…

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat melakukan kick off pembangunan Stadion BMW, Jakarta beberapa waktu lalu.Foto/SINDOnews/Dok

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan penjelasan terkait putusan PTUN yang memenangkan gugatan PT Buana Permata Hijau (BPH) atas sengketa penerbitan hak pakai (SHP) Stadion BMW. Secara substansi, tanah sudah diputuskan pengadilan negeri bahwa itu adalah milik DKI.

Anies mengatakan, dari hasil putusan pengadilan negeri sebelumnya telah diputuskan bahwa tanah itu sah milik Pemprov DKI Jakarta. Kemudian yang kedua adalah PT Buana melalui PTUN menggugat proses administrasi di BPN (Badan Pertanahan Nasional).

“Yang diputuskan PTUN itu adalah proses administrasinya. Namun, secara substansi sudah diputuskan Pengadilan Negeri bahwa tanah BMW milik Pemprov DKI Jakarta,” kata Anies di Balai Kota pada Rabu (15/5/2019).

Baca Juga:

Anies menuturkan, telah melakukan kordinasi dengan BPN sebagai pihak yang digugat. BPN, lanjut Anies, akan mengajukan upaya banding. Anies menjelaskan, pembangunan stadion BMW tetap berjalan terus. Dia meminta tim sepakbola Persija tidak khawatir akan kelanjutan pembangunan.

Apalagi, Anies telah berjanji untuk membangun stadion ini untuk seluruh warga DKI Jakarta. Mantan Menteri Pendidikan itu meminta agar pihak yang mendukung pembangunan ini tetap mendoakan dan mengawasi kelancaran proses yang ada. Sehingga stadion bisa terwujud.

“Padahal yang digugat adalah BPN bukan DKI. DKI menang, karena itu doakan saya minta pada teman-teman Persija, The Jak, doakan agar gangguan-gangguan seperti ini bisa mengecil kemudian hari karena ini mengganggu,” ujarnya.(Baca: Lahan Bermasalah, Anies Pastikan Pembangunan Stadion BMW Tetap Berjalan)

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, Yayan Yuhanah menambahkan, putusan PTUN tidak akan menggangu pembangunan stadion lantaran PTUN bersifat administari penerbitan, tata usaha negara. Sementara masalah tanah itu ada di Pengadilan Negeri yang sudah dimenangkan Pemprov DKI Jakarta.

“Karena putusan tidak ada penetapan penundaan. amar putusannya tidak ada amar putusan penundaan. Segala sesuatunya yang berkaitan dengan tata usaha negara tersebut. Sertifikat tetep sah sampai ada inkrah,” ungkapnya.

Diketahui sebelumnya, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan PT BPH terkait sengketa lahan BMW yang berada di Kelurahan Papanggo, Sunter, Jakarta Utara. Majelis hakim PTUN mengabulkan gugatan PT BPH atas sengketa penerbitan dua sertifikat hak pakai (SHP) oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Nomor 314 dan 315 di Kelurahan Papanggo atas nama Pemprov DKI Jakarta yang diterbitkan pada pada 18 Agustus 2017 silam.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim membatalkan SHP yang diterbitkan BPN Jakarta Utara Nomor 314 dan 315 tersebut. Di mana, dalam kasus ini, Pemprov DKI turut menjadi tergugat intervensi. Sertipikat nomor 314 memiliki luas 29.256 meter persegi (2,9 hektare) sementara SHP nomor 315 seluas 66.199 meter persegi (6,6 hektare).

Dalam pertimbangan hakim, BPN Jakarta Utara dinilai tidak cermat dalam menerbitkan dua SHP tersebut. Pasalnya, sertipikat dikeluarkan saat persidangan konsinyasi sengketa lahan BMW masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta

Sementara itu, PT BPH meminta Pemprov DKI menghentikan pembangunan stadion BMW. Sebab, PTUN mengabulkan gugatan PT BPH atas sengketa lahan tersebut. “Majelis hakim menyatakan bahwa penerbitan kedua sertifikat tersebut terbukti cacat hukum baik secara prosedur maupun substansi. Untuk itu PT Buana Permata Hijau dengan ini meminta Pemda DKI Jakarta agar menghentikan proses pembangunan stadion BMW dan menghormati hak PT Buana Permata Hijau atas lahan tersebut,” kata kuasa hukum PT BPH, Damianus Renjaan melalui rilis yang diterima di Jakarta.

(whb)

Mulai Marak, Satpol PP DKI Incar Pedagang Petasan Disejumlah Lokasi

loading…

JAKARTA – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI Jakarta, Arifin menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan penertiban terhadap para pedagang petasan selama Ramadhan hingga malam takbiran.

Arifin mengungkapkan bahwa penertiban tersebut sudah berlangsung sejak beberapa hari lalu, memasuki bulan Ramadhan di berbagai wilayah Jakarta.

“Saya sudah perintahkan dari kemarin-kemarin (operasi). Tapi keep silent saja, enggak mau diumumin (waktunya),” kata Arifin saat dikonfirmasi, Rabu (15/5/2019).

Baca Juga:

Saat ditanya lebih lanjut, perihal waktu penertiban, Arifin enggan membocorkan waktu dan lokasi yang menjadi target penertiban tersebut.

Ia khawatir, bila informasi pelaksanaan diketahui pedagang dan masyarakat, maka operasi penertiban tidak akan tercapai. “Nanti kalau sudah ada hasil, kita akan publish,” jelas Arifin.

Sebelumnya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta itu mengatakan, bahwa dirinya telah melarang masyarakat menggelar kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, seperti berjualan di trotoar dan berdagang petasan.

Ia mengungkapkan telah mempersiapkan sejumlah cara guna mengamankan Ibu kota dari tindakan-tindakan yang berpotensi memancing keributan. Apalagi nantinya akan ada pergelaran khusus yang akan diselenggarakan saat bulan Ramadhan.

(ysw)

Polisi Sita Sejumlah Barang Bukti dari Perekam Video Pengancam Jokowi

loading…

JAKARTA – Penyidik Polda Metro Jaya menyita sejumlah barang bukti dari IY perempuan yang melakukan perekaman video Hermawan Susanto pelaku pengancam memenggal kepala Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, IY ditangkap dari rumahnya di Bekasi. “Ada beberapa barang bukti yang diamankan, salah satunya kacamata hitam,” kata Argo pada wartawan, Rabu (15/5/2019).

Menurut Argo, selain menyita kacamata hitam yang digunakan saat kejadian, polisi juga mengamankan 1 unit iPhone 5s, masker hitam, cincin, kerudung warna biru, selembar baju warna putih dan tas warna kuning.

Baca Juga:

Barang bukti tersebut digunakan IY saat merekam video yang kemudian viral itu. Saat itu, dia memegang ponsel dan mengarahkan videonya pada Hermawan.
“Yang bersangkutan mengakui dia yang ada di video tersebut,” katanya.(Baca: Perekam Video Pengancam Penggal Kepala Jokowi Diciduk di Bekasi)

(whb)

Marak Aksi Geng Motor, Kapolres Jaksel Ancam Tindak Tegas Pelaku

loading…

JAKARTA – Banyaknya aski kejahatan selama Ramadhan khususnya di Jakarta Selatan, membuat Kepala Polisi Resort Jakarta Selatan berang. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Indra Jafar menyerukan untuk menindak tegas para pelaku kejahatan yang beroperasi di wilayahnya.

Dia menegaskan, pihaknya melakukan larangan sahur on the road sebagai salah satu antisipasi untuk menekan angka kriminalitas di wilayah hukumnya. “Patroli juga tidak berhenti selama 24 jam,” katanya kepada wartawan, Rabu (15/5/2019).

Selama ini, pihaknya juga telah melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi rawan kejahatan. Sehingga lokasi yang terpetakan tersebut mendapatkan perhatian khusus.
Tidak hanya kejahatan jalanan, kawanan geng motor yang meresahkan juga ditindak tegas. “Kami juga mengimbau kepada orang tua untuk bisa mengawasi anak-anaknya, kalau sudah tertangkap maka kami akan menyita sepeda motor yang digunakan hingga habis lebaran,” tegasnya. (Baca: Serang Pelajar SMK hingga Tewas, 5 Kawanan Geng Motor Diringkus)

Baca Juga:

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Pemkot Jakarta Selatan untuk mencegah pawai SOTR atau kegiatan yang bisa menimbulkan gangguan keamanan Kegiatan itu dianggap tidak memberi manfaat positif. “Kami sudah imbau masyarakat. Lebih banyak kekerasan yang timbul dari pada manfaatnya,” ujarnya.

Sejumlah lokasi yang berpotensi menimbulkan kerawanan kriminal juga telah dipetakan oleh aparat polisi. “Peta kerawanan sudah kita maping di tempat-tempat yang sering terjadi misalnya tawuran,” tegasnya.

Potensi kerawanan lainnya yang diwaspadai yakni balapan liar. Balapan liar ini biasanya terjadi menjelang sahur di beberapa lokasi di wilayah. (Baca juga: Rekrut Pelajar Gabung Gang Motor Gabores, Tompel Tewas Didor)

“Kemudian balapan liar juga kita waspadai karena anak-anak sekolah libur, itu juga kita waspadai. Kita siapkan anggota untuk mengamankan itu,” tukasnya.

Di samping itu, polisi juga tetap mengantisipasi peningkatan kasus kejahatan konvensional curas, curat san curanmor selama puasa. “Kemudian kegiatan yang masalah itu akan terjadi peningkatan mana kala tidak terkelola dengan baik,” pungkasnya.

Terkait kasus yang sedang viral, seorang pengendara sepeda motor hampir saja dibegal. pihaknya juga tengah melakukan penyelidikan. pelaku yang diduga berjumlah lima orang dengan menggunakan dua sepda motor tersebut masih dalam penyelidikan.

“Lokasinya kami menduga di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, kita sudah bentuk tim untuk melakukan penyelidikan,” tuturnya.

(ysw)

Motif HS Ancam Penggal Kepala Jokowi karena Emosi

loading…

JAKARTA – Penyidik Polda Metro Jaya hingga kini menyelidiki kasus yang dilakukan HS dengan mengancam Presiden Joko Widodo. Polisi pun sudah mengetahui motif pelaku melakukan ancaman itu.

“Jadi motif yang dilakukan HS itu dia emosi menyampaikan ucapan tersebut,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono pada wartawan, Rabu (15/5/2019).

Menurut Argo, motif itu diketahui polisi setelah memeriksan HS secara intensif di Polda Metro Jaya. Namun, polisi tak akan langsung percaya begitu saja dengan keterangan HS.(Baca: Pengancam Penggal Kepala Jokowi Ternyata Ketua KPPS)

Baca Juga:

Penyidik, lanjut Argo, bakal mempelajarinya keterangan yang disampaikan HS itu. Polisi juga bakal memeriksa saksi ahli untuk memeriksa video tersebut, termasuk emosi pelaku saat mengancam.

“Akan kita pelajari. Ada saksi ahli dan sebagainya, melihat durasi dia mengucapkan bagaimana posisi dia mengikuti kamera,” ucapnya.

(whb)

KCI Uji Coba 40 Gerbong Tipe 05 dari Jepang

loading…

Pekerja menggunakan alat berat menurunkan gerbong kereta dari kapal di dermaga 209, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Foto/Ilustrasi/SINDOphoto

JAKARTA – PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) tengah mengujicobakan 40 gerbong baru tipe 05 eks-Tokyo Metro dari Jepang. Mereka kini tengah hilir mudik di sejumlah jalur di Jabodetabek.

“Semuanya ada lima dengan delapan rangkaian. Artinya 40 kereta itu dibagi delapan rangkaian, jadi lima kereta stamformasi delapan,” kata Direktur Teknik dan Pemeliharaan PT KCI John Roberto di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Sebelumnya, PT KCI berencana mendatangkan 196 kereta dari Jepang seri 05 yang dibuat tahun 2003 silam. Kereta ini nantinya akan menggantikan kereta yang telah tua dan kerap mengalami gangguan.

Baca Juga:

Beberapa uji coba itu, kata John dimasukan dalam uji coba dinamis dan uji coba statis. Dalam uji coba keduanya KCI menginkan nantinya kereta bertahan untuk kecepatan tinggi, pengereman dan pengukuran jarak pengereman, hingga fungsi deadman pedal dan emergency brake kesemua itu dilakukan agar memberikan keselamatan dalam perjalanan kereta.

Setelah nantinya di uji cobakan selama beberapa hari, maka kereta akan disiapkan di dalam depo untuk finishing sebelum nantinya di operasikan. Pembersihan hingga penempelan stiker akan dilakukan sebelum nanti beroperasi. “Kalau kita sih menargetkan sebelum Idul Fitri, 40 kereta ini beroperasi,” ucapnya.

Meski demikian, John enggan memaparkan 40 kereta yang nantinya beroperasi ini. Kepastian penempatan jalur ditentukan oleh Direktur Operasi. “Kita hanya memelihara,” ucapnya.

Sekalipun kereta baru, namun John memastikan pihaknya tidak akan direpotkan dengan kereta itu. Sebab tipe yang sama sudah pernah dioperasikan pihaknya. Karena itu kereta hanya akan butuh waktu penyesuaian. “Kalau teknis dan sistem sudah tinggal sesuaikan saja. Semuanya telah terpasang kok,” ucapnya.

Bersamaan, Vice President Coorporate Communication PT KCI, Anne Purba mengatakan, untuk kawasan Tangerang-Duri pihaknya belum memastikan rangkaian kereta di kawasan itu bertambah. “Sepertinya belum, kita harus menunggu kesiapan peron dulu,” kata Anne.

Anne mengakui sekalipun saat ini hampir setiap stasiun telah selesai melakukan perpanjangan peron. Namun untuk uji cobanya masih belum dilakukan. Kini di jalur itu, rangkaian kereta masih menggunakan stamformasi 8 dan 10.

Kondisi di Tangerang sendiri sangat berbeda dengan jalur lainnya, seperti ke Rangkas Bitung, Bogor, dan Bekasi. Di jalur itu standformasi 12 sudah dilakukan membantu standformasi 8 yang sesekali beroperasi.

“Selain pertimbangan peron, kami juga pertimbangkan daya angkut penumpang. Kalo penumpangnya banyak, maka gerbongnya harus di tambah,” ucapnya.

(mhd)

Perekam Video Pengancam Penggal Kepala Jokowi Diciduk di Bekasi

loading…

JAKARTA – Setelah meringkus Hermawan Susanto, pelaku pengancaman Presiden Joko Widodo. Kini polisi kembali meringkus satu pelaku yang melakukan perekaman video tersebut.

“Iya dia sudah ditangkap,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (15/5/2019). Adapun orang yang melakukan perekaman video pengancaman Presiden Jokowi itu merupakan seorang perempuan berinisial IY.

Namun, polisi belum merinci soal penangkapan perempuan yang juga menyebarkan video tersebut. Polisi hanya menyebutkan pelaku diciduk di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Adapun IY saat ini tengah digelandang ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mengetahui perannya itu.

Baca Juga:

“Ditangkap di Bekasi ya, nanti disampaikan lagi,”ucapnya.(Baca: Motif HS Ancam Penggal Kepala Jokowi karena Emosi)

(whb)

Lahan Bermasalah, Anies Pastikan Pembangunan Stadion BMW Tetap Berjalan

loading…

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: dok/SINDOnews/Komaruddin Bagja

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan bahwa pembangunan Stadion Bersih, Wibawa, Manusiawi (BMW) untuk klub sepak bola Persija tetap berjalan. Kendati lahan seluas 9,5 hektare di Jakarta Utara itu kini dalam masalah sengketa kepemilikan.

“Tetap jalan terus, teman Persija jangan khawatir (pembangunan jalan terus),” kata Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Berdasarkan informasi, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memenangkan gugatan PT Buana Permata Hijau terkait sengketa lahan itu. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim membatalkan Sertifikat Hak Pakai yang diterbitkan BPN Jakarta Utara Nomor 314 dan 315.

Baca Juga:

Dalam kasus ini, Pemprov DKI turut menjadi tergugat intervensi. Sertifikat nomor 314 memiliki luas 29.256 meter persegi (2,9 hektar) sementara SHP nomor 315 seluas 66.199 meter persegi (6,6 Hektar). (Baca: Peletakan Batu Pertama, Anies Ajak Jakmania ke Stadion BMW)

Anies mengklaim perkara tersebut tak menyeret Pemprov DKI. Pihak terguguat kata Anies adalah BPN bukan Pemprov DKI. “Yang digugat adalah BPN bukan DKI. DKI sudah menang,” tegas Anies.

Anies mengatakan, upaya membangun stadion untuk Persija itu bukan hal yang mudah. Ada saja oknum yang ingin menggagalkan proyek yang menjadi salah satu bagian dari janji kampanyenya pada Pilkada DKI 2017 itu.

Padahal kata dia pembangun stadion BMW adalah untuk kepentingan banyak orang bukan untuk golongan atau segelintir orang saja.

“Ikhtiar kita adalah membangun untuk seluruh warga DKI ini bukan untuk kepentingan kecil. Bantu untuk awasi, selalu ada saja pihak yang ingin menjegal. Bantu ini sehingga stadion bisa terwujud untuk semuanya,” tutup Anies.

(ysw)

Siap Dilalui, Jalur Mudik di Bekasi Tahun Ini Lebih Baik

loading…

Gelombang arus mudik sepeda motor melalui jalur Bekasi terus mengalami peningkatan hingga H-5, Minggu (10/6/2018). Foto/Ilustrasi/SINDOnews

BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menyatakan infrastuktur jalur mudik Lebaran kali ini lebih baik di banding tahun sebelumnya. Pasalnya, beberapa titik jalur mudik sudah mulai diperbaiki secara bertahap hingga nanti jalur mudik tersebut siap dilalui pemudik dalam dua pekan ke depan.

“Perbaikan sedang berlangsung, sebelum H-7 Lebaran jalur mudik di Kota Bekasi sudah mulus dan layak dilintasi pemudik roda dua maupun roda empat,” ujar Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi di bekasi, Rabu (15/5/2019).

Menurutnya, perbaikan sudah dilakukan mulai pekan ini dibeberapa titik yang tersebar diwilayahnya. Perbaikan itu, kata dia, dilakukan di sejumlah ruas yang menjadi jalur mudik, seperti Jalan M Hasibuan, Chairil Anwar menuju arah Jalan Inspeksi Kalimalang. Adapun yang menjadi tanggung jawab dari pusat di antaranya, Jalan Kh Noer Ali (Kalimalang), Sultan Agung, dan Jalan Jendral Sudirman.

Baca Juga:

Sedangkan, lanjut dia, jalur dari Bogor di Jalan Siliwangi adalah wewenang dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan pemerintah daerah sudah meminta Jawa Barat untuk segera memperbaikinya.

“Kerusakan jalan saat ini memang rata disemua wilayah Bekasi, kerusakan itu mulai dari sedang hingga berat,” katanya.

Untuk itu, Kota Bekasi mendesak kepada pemerintah pusat maupun pemerintah Jawa Barat segera melakukan perbaikan di jalan negara maupun provinsi, meski arus mudik di jalur tersebut tak sepadan di dua jalur lainnya di KH Noer Alie (Kalimalang) dan Sultan Agung. Namun, jalur ini menjadi alternatif para pemudik nantinya.

Rahmat mencontohkan, di Jalan Siliwangi, ada beberapa titik yang hanya bisa dilakukan dengan cara tambal sulam. Adapula, yang harus diperbaiki secara total. Sehingga, apabila tak segera dilakukan, dikhawatirkan mengganggu arus mudik dari arah Bogor. “Pemudik dari arah Bogor juga banyak menuju Pantura,” ungkapnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bekasi, Yayan Yuliana mengatakan, pihaknya sedang mempersiapkan jalur lintasan arus mudik, agar arus kendaraan dapat berjalan lancar. Infrastruktur seperti rambu-rambu juga penerangan jalan umum, juga kebutuhan personel untuk pengamanan.

“Pengawalan kelancaran arus mudik juga kami lakukan. Memang ada sejumlah jalur yang kami petakan karena rutin menjadi rute perlintasan pilihan pemudik menuju Pantura dan sekitarnya,” katanya.

Rute perlintasan Barat itu di Sultan Agung-Jendral Sudirman–Ir H Juanda-Bulak Kapal, Bekasi Timur. Sedangkan rute jalur tengah Jalan KH Noer Ali-M Hasibuan-Chairil Anwar, termasuk juga Jalan Siliwangi-Cut Meutia-Bulak Kapal, dan jalur Pondok Gede. Berdasarkan pemetaan awal, kata dia, jalur-jalur yang merupakan jalan arteri tersebut cenderung aman untuk dilalui pemudik menuju Jawa Barat, Tengah dan Timur.

Akan tetapi, ada sebagian jalan yang membutuhkan perbaikan karena banyak lubang menganga yang bisa membahayakan. “Kami sudah berkordinasi dengan Dinas Bina Marga dan merekomendasi agar perbaikan bisa segera dilakukan agar rampung sebelum musim mudik tiba,” tegasnya.

Selain itu, kata dia, pihaknya memintah Dinas Bina Marga untuk meminta penerangan di jalur mudik bisa berfungsi dengan baik demi keamanan pengendara maupun pemudik. “Kami minta intansi lainya untuk segera memperbaiki infrastruktur maupun penerangan jalan di jalur mudik, karena hampir sejuta pengendara lintasi Bekasi,” tukasnya.

(mhd)

Tanpa Wagub Dapat WTP, Anies Beberkan Jurus Pengelolaan Keuangan dan Aset

loading…

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Foto/Dok/SINDOphoto

JAKARTA – Walaupun tanpa pendamping, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan berhasil membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018. WTP ini merupakan yang kedua kalinya selama Anies sejak 2017 lalu.
Anies menjelaskan lima langkah prioritas Pemprov DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset, pertama pembenahan sistem administrasi pendapatan daerah, melalui program non cash revenue system yang terkoneksi secara online dengan perbankan, untuk mewujudkan kemudahan pelayanan, menjamin akurasi penerimaan, serta mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kedua, pengembangan dan Integrasi Sistem Pembayaran dan Pembayaran Pajak ke Kas Negara dengan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara untuk memastikan akurasi dan ketepatan pembayaran dan pelaporan pajak secara online dan real time,” kata Anies dalam Rapat Paripurna di DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2019).

Dia menambahkan, jurus ketiga yakni peningkatan akuntabilitas administrasi belanja sekolah melalui penerapan Sistem Informasi Akuntabilitas Pendidikan (SIAP BOS-BOP) yang terintegrasi dengan sistem perbankan yang akan dilanjutkan dengan Integrasi Sistem Pembayaran dan Pembayaran Pajak ke Kas Negara dengan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara.

Baca Juga:

“Keempat, Pembenahan penatausahaan aset daerah, yaitu dengan melakukan pengembangan Sistem Informasi Aset Daerah, inventarisasi aset SKPD/UKPD yang dilanjutkan dengan penyelesaian permasalahan aset hasil sensus melalui Majelis Penetapan Status Aset untuk diketahui bersama bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah satu-satunya Pemerintah Daerah yang telah membentuk Majelis Penetapan Status Aset,” jelas Anies.

Jurus kelima, Anies mengatakan, mempercepat pelaksanaan atas tindak lanjut LHP BPK-RI. “Saya menyadari bahwa upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka melakukan perbaikan pengelolaan keuangan dan aset daerah masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu, saya berharap BPK-RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan bimbingan, saran dan masukan maupun koreksi yang membangun, sehingga pada akhirnya pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menjadi lebih baik dan akuntabel,” tutup Anies yang hingga kini belum punya wakil.

Sekadar informasi, Opini Kewajaran oleh BPK-RI berdasarkan pada kriteria penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan; kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; efektivitas sistem pengendalian internal; dan pengungkapan yang cukup. (Baca juga: Dua Tahun Berturut-turut, DKI Dapat Opini WTP dari BPK RI)

(mhd)

Dishub DKI Akan Tutup Seluruh Perlintasan Sebidang Secara Bertahap

loading…

JAKARTA – Dinas Perhubungan DKI Jakarta, berencana menutup sebanyak 20 perlintasan sebidang kereta api yang tersebar di wilayah DKI Jakarta. Penutupan perlintasan sebidang ini sudah direncanakan sejak tahun 2017, namun tak kunjung dituntaskan.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Widjatmoko mengatakan, bahwa pihaknya akan melakukan penutupan perlintasan sebidang secara bertahap.

“Perlintasan sebidang di kawasan tertentu akan ditutup bila sudah ada fasilitas pengganti berupa jembatan penyeberangan orang (JPO) yang dibangun disekitar lokasi perlintasan sebidang,” ujar Sigit Widjatmoko, di Balai Kota, Selasa (14/5/2019)

Baca Juga:

Sigit melanjutkan, pihaknya tidak akan semena-mena melakukan penutupan perlintasan sebidang tanpa adanya fasilitas pengganti bagi masyarakat yang ingin berlalu lalang.

“Kita bicara tahun 2019 ini akan ada pembangunan fly over di Tanjung Barat sama Pasar Minggu dengan ada fly over itu tentu ada penutupan lagi,” kata Sigit.

Terkait penutupan dua perlintasan sebidang di Jakarta Timur yakni di kawasan pasar Enjo dan Cakung pada Sabtu 11 Mei 2019, bukan termasuk dari perlintasan sebidang yang hendak dibangun JPO. (Baca: Alasan Keamanan, Daop 1 Dukung Penutupan Perlintasan Sebidang)

“Tapi kalau kita bicara yang terakhir kemarin bonus sebenarnya. Pasar Enjo dan Cakung di luar itu (di luar daftar 20 perlintasan yang ditutup). akan di bangun JPO. kita kemarin di urusan management rekayasa lalu lintasnya. Kita supportnya disitu,” tuturnya.

Sejauh ini kata sigit pihaknya sudah menutup 14 perlintasan sebidang yang tersebar di berbagai wilayah Jakarta, Berikut datanya:

1. Rawa Buaya I Lintas Duri-Tangerang

2. Rawa Buaya II Lintas Duri-Tangerang.

3. Jalan Letjend Suprapto Jalur lingkar Jakarta

4. Jalan Kramat Bunder Jalur Lingkar Jakarta

5. Lapangan Roos I Lintas Manggaral-Bogor

6. Jalan Lapangan Roos II Lintas Manggarai-Bogor

7. Jalan TB Simatupang, lintas Manggarai-Bogor

8. Pondok Kopi/Penggilingan. lintas Manggarai Bekasi

9. Jalan Pejompongan I, lintas Tanah Abang-Seropong

10. Jalan Pasar Minggu, lintas Manggarai-Bogor

11. Jalan Bandengan Utara Jalur lingkar Jakarta

12. Jalan KH. Hasyim Ashari, Jalur Lingkar Jakarta

13. Jalan Bandengan Selatan, Jalur lingkar Jakarta

14. Jalan Angkasa. Jalur lingkar Jakarta.

Sementara itu, kata Sigit perlintasan sebidang yang batal ditutup, yakni terdapat di Jalan Pejompongan 2, Lintas Tanah Abang Serpong dan Karet Bivak.

“Dua Perlintasan ini batal di tutup karena jalur alternatifnya tidak ada dan arus lalu lintas sangat tinggi,” ungkap Sigit.

Sampai dengan saat ini masih tersisa empat perlintasan yang belum bisa ditutup oleh Dishub, karena terkendala arus lalulintas dan pembangunan berbagai infrastruktur. Berikut daftarnya:

1. Jalan Pramuka 1. Jalur lingkar Jakarta

2. Jalan Pramuka 2. Jalur lingakar Jakarta

3. Jalan Tubagus Angke. Jalur lingkar Jakarta

4. Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata. Lintas Manggarai-Bogor

(ysw)

Dua Tahun Berturut-turut, DKI Dapat Opini WTP dari BPK RI

loading…

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: dok/SINDOnews/Komaruddin Bagja

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI. Capaian ini merupakan kali kedua, yang mana pada LKPD Tahun Anggaran 2017, Pemprov DKI Jakarta juga memperoleh opini WTP.

Penetapan tersebut disambut dengan rasa syukur oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018.

“Alhamdulillah, hasil audit atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 yang lalu, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian. ini merupakan penghargaan tertinggi atas proses peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata Anies di Ruang Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, pada Rabu (15/5/2019).

Baca Juga:

Anies mengatakan, pemberian opini WTP tersebut telah memberikan semangat kepada jajaran Pemprov DKI. Anies juga menyampaikan terima kasih kepada setiap pihak yang berkolaborasi bersama dalam mewujudkan opini WTP.

Anies menyebutkan, semua orang yang terlibat telah menunjukkan kerja keras tanpa kenal letih, karena adanya motivasi tinggi untuk menghasilkan LHP yang berkualitas dan bermanfaat. “Saya berharap, pencapaian ini dapat menjadi penyemangat untuk terus melakukan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan di masa yang akan datang,” katanya.

Perlu diketahui, Opini Kewajaran oleh BPK-RI berdasarkan pada kriteria penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian internal, dan pengungkapan yang cukup.

(ysw)

Dishub DKI Sebut DJKA Akan Bangun JPO di Stasiun Cakung

loading…

Perlintasan kereta api Kebon Singkong, Klender, Jakarta Timur secara permanen ditutup. Foto/Ilustrasi/SINDOphoto

JAKARTA – Penutupan perlintasan kereta api sebidang di Jakarta merupakan komitmen Pemprov DKI dalam mewujudkan keselamatan berkendara dan perjalanan kereta api.

“Itu kan komitmen dari 2017 toh, kita hanya bicara melaksanakannya secara bertahap. Karena bagaimanapun kalau ini tetap dibiarkan tidak akan bicara keselamatan kemudian efektifitas perjalanan juga,” kata Plt Kadishub DKI Jakarta Sigit Wijatmoko di Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Dia menambahkan, dengan adanya double-double track (DDT) maka perjalanan kereta akan semakin padat.

Baca Juga:

“Kereta comuters sekarang sudah mengarah ke double-double track. Nah bayangkan dengan 4 line yang ada maka keretanya di bawah 3 menit,” tambahnya.

Sigit pun menjelaskan, ada 19 lintasan sebidang di Jakarta yang ditutup. Hal itu merupakan komitmen Pemprov DKI dengan PT KAI.

“Tapi kalau kita bicara yang terakhir kemarin bonus sebenarnya. Pasar Enjo (Pisangan Lama) dan Cakung di luar itu,” jelasnya.

Adapun untuk memfasilitasi para pengguna jasa kereta di Stasiun Cakung, Dirjen Perkeretaapian, kata Sigit akan membangun Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).

“DJKA (Direktorat Jenderal Perkeretaapian) akan bangun JPO,” pungkasnya.

(mhd)

Begal Modus Cabut Kunci Motor di Gandaria City, Ini Kata Polisi

loading…

JAKARTA – Sebuah video beredar di media sosial (medsos) yang menyebut di Gandria City, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, terdapat begal dengan modus cabut kunci motor. Terkait modus begal itu, polisi mengaku belum menerima laporan begal tersebut.

“Itu tidak ada laporannya ke polsek,” ujar Kapolsek Kebayoran Lama, Kompol Telly Alvin saat dikonfirmasi, Rabu (15/5/2019).

Menurutya, masyarakat jangan mudah percaya sebelum dikroscek terlebih dahulu kebenaran informasi itu. Namun, polisi akan menindaklanjuti kejadian ini agar tidak meresahkan masyarakat.

Baca Juga:

Polisi, tambahnya, baru mendengar soal modus begal cabut kunci sepeda motor korbannya ini. Diimbau para pengendara sepeda motor yang berkendara pada malam hari selalu waspada jika ada pengendara sepeda motor lain yang mendekati. “Kita lakukan patroli selalu agar masyarakat aman,” tuturnya.

Adapun video modus begal itu modusnya memepet sepeda motor korbannya dengan mengendarai motor juga dan berupaya mencabu kunci sepeda motor korban mereka.

(mhd)

Hanura-Nasdem Jadi Pimpinan Pansus Wagub, PKS: Semoga Bekerja Efektif

loading…

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. Foto: dok/SINDOnews/Komaruddin Bagja

JAKARTA – Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi angkat bicara soal penetapan ketua dan wakil ketua pansus Wagub DKI yang diberikan kepada Partai Hanura dan Nasdem.

Diketahui Ongen Sangaji dari Partai Hanura menjadi ketua Pansus sedangkan Bestari Barus dari NasDem ditunjuk menjadi wakil ketua pansus oleh Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.

“Ya gini kita berharap pansus segera jalan dengan efektif dan mudah-mudahan segera menghasilkan panlih (panitia pemilih) yang nanti dengan panlih itu bisa menjalankan tugas dengan baik,” kata Suhaimi kepada wartawan di gedung DPRD DKI, Rabu (15/5/2019).

Baca Juga:

Ia berharap kepada Ongen Sangaji dan Bestari Barus juga bekerja maksimal dalam proses pemilihan wagub DKI.
“Ya mudah – mudahan ya itu aja bekerja dengan efektif,” harapnya.

Saat ditanya tanggapan Suhaimi terkait perolehan suara kedua pimpinan pansus yang tidak lolos, ia menjawab penunjukan tersebut merupakan hak dari Ketua DPRD DKI.

“Ya itukan haknya ketua ya untuk menentukan ketua pansus pertama siapa yang ditunjuk oleh ketua bisa bekerja secara propesional sehingga terkait Wagub ini masyarakat yang sudah menunggu ini segera realiasasi,” jelasnya.

Jadi, lanjutnya, PKS berharap pansus bisa berjalan dengan baik efektif bekerja secara profesional karena masyarakat DKI sudah menunggu wagub untuk mendampingi gubernur.

(ysw)

Penataan Pasar Tanah Abang Butuhkan Sinergitas Instansi Pemerintah

loading…

JAKARTA – Penataan kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, memerlukan sinergitas antara instansi pemerintah, baik ditingkat Pusat, BUMD dan BUMN. Hal itu disampaikan oleh Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko.”Dengan integrasi satu atap ini kalau ada penanganan-penanganan dan keluhan dapat menjadi fokus perhatian dan bisa diselesaikan secara bersama, ini juga memberikan edukasi, bahwa tidak ada pengkotak-kotakan antara DKI dengan pusat ataupun BUMD dengan BUMN,” ujar Sigit di Balai Kota, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Sigit melanjutkan, sebenarnya dalam proses penataan pasar Tanah Abang, saat ini melibatkan sedikitnya 6 instansi pemerintah yang saling bahu membahu guna terciptanya kerapihan di Pasar Tanah Abang.

“Ya kita bicara di situ JPM (Jembatan Penyeberangan Multiguna) dikelola oleh Sarana Jaya, stasiunnya dikelola oleh KCI, terus pasar Jaya juga ada disana dan ada Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Wali Kota,” ungkapnya.

Baca Juga:

Selanjutnya, Sigit membeberkan, terkait penataan Pasar Tanah Abang, pihaknya berencana menginisiasi untuk dilakukan pembangunan kantor bersama.

“Secara titik sudah disepakati dan ini akan dibangun. tanah sudah disepakati di lahan PT KAI, tadi Direktur aset sudah dateng dan sudah disepakati bersama,” ujarnya.

Sekadar informasi, di pasar Tanah Abang setiap tahunnya terjadi lonjakan pengujung menjelang hari Lebaran, dan menjadikan pasar grosir terbesar di Asia Tenggara itu penuh sesak.

“Kemarin kita concern justru berkaitan dengan struktur JPM sendiri, bahwa kita memastikan JPM mampu menampung mobilitas masyarakat dari KA ke tanah Abang menggunakan JPM,” kata Sigit.

(mhd)

Pemkot Tangsel Permudah Izin Bangunan Rumah Ibadah

loading…

Pemkot Tangsel Permudah Izin Bangunan Rumah Ibadah. (Koran SINDO. Hasan Kurniawan).

TANGERANG – Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, menggratiskan biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadah.

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangsel, ratusan rumah ibadah di Tangsel belum punya IMB. Hanya sekira 100 rumah ibadah saja yang berizin.

Kepala DPMPTSP Kota Tangsel Bambang Nurtjahjo mengatakan, rumah ibadah juga wajib memiliki IMB. Hal ini penting agar tidak ada gugatan terhadap rumah ibadah. “Masjid misalnya, itukan tanahnya enggak ada suratnya. Itu kita enggak bisa keluarkan suratnya. Itu kedala sendiri bagi pengurus masjid,” kata Bambang.

Baca Juga:

Namun, jika status tanah dan gambar teknisnya jelas, maka proses izinnya akan mudah. Semua biaya pengurusan perizinan itu tidak akan dipungut biaya. ”Jadi, proses yang harus dilalui, pertama mereka harus bisa menjelaskan bukti penguasaan tanahnya. Kan, tanah bangunan masjid banyak yang tidak diurus, karena tanah wakaf dan lain-lainnya,” ungkapnya.

Bambang menyebut, IMB sangat penting dan wajib. Tidak hanya bagi tempat usaha, tetapi juga tempat hunian dan rumah ibadah. “Harusnya itu segera diaktifkan, karena itu bisa menjadi masalah jika ahli warisnya menuntut. Ini imbauan supaya pengurus masjid mengecek administrasi penguasaan tanah dan izin bangunannya,” paparnya.

Hingga saat ini, sudah banyak pengurus rumah ibadah yang mengajukan IMB. Namun, belum semuanya diberikan izinnya karena status tanahnya masih harus dicek lagi. ”Sudah banyak rumah ibadah mengajukan izin di Tangsel. Memang belum semuanya. Hingga 2019 ini, sudah 100 rumah ibadah yang berizin. Masjid, gereja, dan tempat ibadah pemeluk agama Hindu dan Budha,” sambungnya.

Pentingnya IMB karena semakin lama nilai tanah semakin mahal, bukan tidak mungkin akan menjadi rebutan. Diakuinya, banyak rumah ibadah yang tanahnya berasal dari wakaf, di mana ahli warisnya kerap bermasalah.

“Jadi belum tentu semua ahli waris juga menerina, dan jika terjadi hal itu, misalnya ahli waris menuntut. Masjid akhirnya diakuisisi oleh ahli waris tanahnya,” ucapnya.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangsel Abdul Rojak menyebut, rumah ibadah umat Islam yakni masjid jumlahnya 667 bangunan dan sedangkan gereja totalnya ada 56 bangunan.

“Masjid yang sudah berizin IMB ada 79 dan gereja ada 10. Sisanya masih belum berizin. Faktornya, karena mereka belum pada ngurus IMB saja, karena kesibukan pengurus masjid atau gereja,” ungkap Rojak.

Dia memastikan, rumah ibadah tidak ber IMB tetap aman digunakan untuk beribadah karena tidak akan dibongkar oleh pemerintah selain ada faktor lainnya.

Untuk mendorong minat pengurus tempat ibadah mengurus IMB maka sosialisasi IMB bagi rumah ibadah harus digencarkan. Apalagi, angka rumah ibadah yang tidak punya IMB di Tangsel, jumlahnya masih ratusan.

“IMB sangat penting bagi rumah ibadah, karena dengan memiliki IMB, berarti rumah ibadah itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan keberadaannya terlindungi hukum, dan tidak bisa menggugat lagi,” tandasnya. (Hasan Kurniawan)

(nfl)

Bantu Warga Urus IMB dengan Layanan Arsitek Gratis

loading…

Kepala DPMPTSP Kota Tangsel Bambang Nurtjahjo. (Istimewa).

Pertumbuhan penduduk di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, terus meningkat setiap tahunnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Banten pada 2016, pertumbuhan penduduk di Tangsel mencapai 3,28%.

Kota yang memiliki luas sekitar 147,19 kilometer persegi ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang pada 2008 lalu. Jumlah penduduknya mencapai 1.593.812 jiwa dengan ting kat kepadatan 10.828,26 tiap kilometer. T ingginya kebutuhan masyarakat terhadap hunian, melahirkan kawasan pemukiman baru.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangsel mencatat jumlah pemohon izin mendirikan bangunan (IMB) khususnya hunian terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Seperti apa pelayanan perizinan pembangunan, berikut wawancara KORAN SINDO dengan Kepala DPMPTSP Kota Tangsel Bambang Nurtjahjo.

Baca Juga:

Bagaimana geliat investasi properti di Kota Tangerang Selatan?
Luar biasa. Jika dibandingkan dengan kota penyangga lainnya, Tangsel termasuk salah satu kota relatif lebih baik dari aspek investasi. Karena didukung aksesibilitas yang baik mulai dari jalan tol hingga akses menuju ke MRT, semua ada. Target penerimaan retribusi IMB 2018 kita juga bagus. Bahkan melampaui target. Ini membuktikan Tangsel masih layak menjadi tujuan investasi.

Sejauh mana penerimaan IMB hunian masyarakat dan pelaku usaha di Tangsel?
Sejak 2017 lalu, semua perizinan di Tangsel dikelola DPMTSP secara online . Perizinan yang terkait langsung dengan fisik pembangunan dan jumlah permohonannya paling banyak adalah IMB. Setiap tahunnya, DPMPTSP selalu diberikan target capaian retribusi. Hingga saat ini pencapaian target retribusi IMB masih didominasi dari para pelaku usaha. Sedangkan kontribusi penerimaan retribusi dari rumah tinggal pribadi relatif masih belum tergali secara optimal. Ini yang akan kita genjot dan sedang diupayakan.

Kendala apa yang menyebabkan penerimaan retribusi IMB hunian pribadi belum optimal?
Sebenarnya salah satu tantangan yang kita hadapi di kota-kota besar, tidak hanya di Tangsel saja, yakni masih banyak masyarakat yang rumah tinggalnya belum dilengkapi dengan perizinan bangunan (IMB). Hal itu terjadi karena masyarakat selama ini menganggap bahwa IMB rumah itu bukan hal penting bagi mereka. Artinya kesadaran masyarakat yang kurang. Selain itu, masih adanya kesulitan memenuhi persyaratan sehingga banyak masyarakat enggan mengajukan perizinan huniannya. Mulai dari kelengkapan teknisnya, seperti gambar teknis, dia butuh arsitek. Kedua, terkait dengan biaya untuk membayar jasa arsitek. Harus diakui, untuk membayar jasa arsitek mahal. Inilah hal-hal menjadi kendala bagi orang melengkapi bangunan rumah tinggalnya dengan perizinan IMB ini.

Apa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapat IMB?
Pembuatan IMB itu seyogianya dimiliki sebelum masyarakat membangun rumah. Jadi masyarakat mengajukan dulu perizinannya, setelah terbit, baru mereka dapat membangun rumahnya. Namun, bagaimana dengan bangunan hunian yang sudah lama ada, tapi mereka ingin melengkapi izinnya? Ini masih bisa dimungkinkan diterbitkan izinnya, jika untuk bangunan yang sudah terbangun tersebut masih memenuhi syarat-syaratnya sesuai dengan peraturan daerah kami. Syarat mendirikan IMB itu dibagi ke dalam syarat administrasi dan teknis. Untuk masalah teknis ini terkait kesesuaian fungsi bangunan dengan rencana kota, juga persyaratan gambar teknis bangunan.

Masalah perlunya data gambar teknis itulah kita tangkap sebagai hal harus dicarikan solusinya kepada warga. Untuk menjawab itu, kita mempunyai program Laris, yakni Layanan Arsitek Gratis (Laris). Layanan ini hanya untuk melayani masyarakat yang akan membangun rumah tinggal, bukan usaha ya. Karena mereka dapat memanfaatkan layanan ini untuk memenuhi kebutuhan gambar teknisnya. Jadi, sepanjang luas bangunan rumah tinggal itu di bawah 100 meter, sepanjang itu bangunan sederhana, maka kami akan memberikan pelayanan gratis sehingga tidak perlu lagi membayar jasa arsitek.

Bisa dijelaskan lebih jauh mengenai layanan arsitek gratis itu?
Seperti sudah kami jelaskan, layanan ini untuk membantu masyarakat yang akan membangun rumah tinggal sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan IMB. Jika ingin mendapatkan layanan Laris, caranya masyarakat bisa datang ke loket untuk berkonsultasi langsung dengan para petugas arsitek kami guna mendapatkan layanan gambar gratis. Saat ini layanan Laris kita gabungkan dengan layanan IMB on the spot , yakni layanan jemput bola kepada masyarakat agar mengurus IMB. Ini juga sebagai bentuk sosialisasi dan pendampingan terhadap pendaftar online , karena setiap bulan dilakukan secara berkala lengkap dengan pelayanan.

Setiap dilakukan layanan jemput bola, para petugas Laris kami juga hadir membantu masyarakat dalam pembuatan gambar teknis bangunan rumahnya. Penggabungan layanan ini sudah kami lakukan sejak satu tahun terakhir. Saat ini layanan baru ada di sejumlah pusat perbelanjaan dan titik keramaian. Animonya juga bagus. Masyarakat sangat antusias.

Apakah dengan program Laris ini warga bisa memesan desain rumah impiannya?
Program ini sudah berjalan setahun dan masyarakat merespons dengan baik, karena itu salah satu jalan keluar permasalahan terhadap keluhan mereka disoal teknis. Sebenarnya layanan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki kendala dalam pemenuhan syarat teknis permohonan IMB huniannya. Khususnya masyarakat tinggal di kampung-kampung yang kesulitan membayar jasa arsitek profesional.

Layanan Laris ini tidak berbayar alias gratis. Masyarakat hanya menyertakan sketsa layout rencana denah bangunan huniannya disertai gambar ukur bidang tanah miliknya. Nanti para petugas arsitek kami akan membuatkan gambar teknis hunian untuk keperluan permohonan IMB mereka. Tetapi, jasa ini tidak berlaku bagi para pelaku usaha properti atau pengembang.

Apa tantangan DPMPTSP dalam membuat IMB hunian?
Tantangannya, yakni mengajak masyarakat agar sadar pentingnya keleng kapan izin bangunan yang dimiliki. Memang keter batas an bentuk layanan dan syarat teknis menjadi momok bagi mereka. Hal ini menjadi tantangan bagaimana meningkatk an kesadaran mereka dan membantu mengatasi keterbatasan teknis. Padahal jika bangunan mereka dilengkapi IMB, berarti pemerintah telah memberikan jaminan hukum bagi mereka bahwa bangunan itu telah sesuai dengan peraturan berlaku. Selain itu, nilai bangunan yang dilengkapi perizinan pasti akan berbeda. Sebagai contoh, pihak perbankan membutuhkan bukti perizinan bangunan guna menilai tingkat appraisal property para nasabahnya.

Terobosan apa yang akan dilakukan untuk mendongkrak retribusi IMB hunian?
Dengan melakukan layanan perizinan online . Pendampingan teknis dan layanan di pusat-pusat kegiatan secara berkala. Selain itu, juga terus menyosialisasikan pentingnya IMB bagi hunian masyarakat. Ke depan, kita juga akan membuat program layanan IMB on the spot by request. Jadi, nanti petugas kami akan mendatangi langsung masyarakat untuk membantu dan mendampingi dalam hal layanan perizinan. Semua layanan ini kami pastikan gratis tanpa dipungut biaya. Ini merupakan salah satu terobosan layanan baru yang terus kami ciptakan dan implementasikan.

Terobosan ini juga men jawab se mua tantangan yang dihadapi masyarakat. Ini juga sebagai satu bukti komitmen kami guna mewujudkan pelayanan perizinan yang lebih baik lagi bagi masyarakat Tangsel. (Hasan Kurniawan)

(nfl)

Hujan Lokal Diprediksi Bakal Guyur Jakarta Siang Ini

loading…

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca seluruh DKI Jakarta pada Rabu (15/5/2019) pagi ini cerah berawan.

Sedangkan pada siang hari nanti, BMKG memprediksi cuaca Ibu Kota Jakarta bakal diguyur hujan dengan intensitas sedang, di antaranya adalah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Sedangkan Jakarta Timur hujan ringan. Untuk Jakarta Utara dan Jakarta Pusat hujan lokal.

Hujan Lokal Diprediksi Bakal Guyur Jakarta Siang Ini

Pada malam hari, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat bakal diguyur hujan lokal. Sedangkan Jakarta Utara, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur diselimuti awan.

Baca Juga:

(mhd)

DKI Bakal Bangun Hunian Sementara, PT KAI Sebut Kita Bersinergi

loading…

Suasana permukiman padat penduduk yang hangus pascakebakaran di Kampung Bandan, Jakarta Utara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.

JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (KAI) merespon pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengaku telah berkoordinasi dengannya untuk membangun hunian sementara bagi korban kebakaran. Selain itu, Anies juga berencana membangun rumah susun di bekas lokasi kebakaran Kampung Bandan, Jakarta Utara.

“Jadi intinya kita tetap bersinergi (dengan Pemprov DKI),” ujar Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro di Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI Jakarta akan membangun shelter atau tempat tinggal di atas lahan Kereta Api Indonesia (KAI) untuk korban kebakaran Kampung Bandan, Jakarta Utara. Lahan ini merupakan lahan yang diduduki warga secara ilegal yang terbakar pada Sabtu 11 Mei 2019.

Baca Juga:

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, telah berkoordinasi dengan PT KAI untuk membangun hunian sementara bagi korban kebakaran.

“Jadi tadi Direktur Aset KAI ikut dalam rapim dan kita menyepakati bahwa akan dibangunkan permukiman di sana,” kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa 14 Mei 2019.

Anies menjelaskan, lahan seluas 1,08 hektare milik PT KAI itu akan dibangun shelter sementara sambil menunggu pembangunan jangka panjang dilakukan.

Dimana, lanjut Anies, dalam jangka panjang akan dibangun Rumah Susun (Rusun). Namun, dia tidak menyebutkan apakah Rusun dibangun di area lahan PT KAI atau bukan, menurutnya hal itu masih dalam perencanaan.

“Akan disiapkan shelter, hunian sementara, di tempat itu sembari pembangunan dilakukan. Jadi mereka nanti akan disiapkan hunian sementara di situ,” ungkapnya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta Kelik Indriyanto menuturkan, saat ini pihaknya bersama dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Kota tengah melakukan pendataan korban kebakaran sekaligus pengukuran untuk pemukiman sementara.

Setidaknya, lanjut Kelik, ada 230 Kepala Keluarga (KK) yang terdaftar dan terkena dampak dari kebakaran tersebut. “Bakal dipetakan oleh teman-teman Cipta Karya. Baru kita bisa ada langkah berikutnya. Sementara kita nanti akan mencari langkah-langkah untuk membangun shelter untuk tampung sementara yang layak,” jelasnya.

Terkait perizinan lahan untuk penggunaan hunian sementara, Kelik masih belum bisa memastikan. Dia menuturkan, perizinan pembangunan nantinya akan dibicarakan Gubernur Anies dengan PT KAI.

“Untuk lahannya kan lahan KAI. Kalau kita akan bangun rusun atau shelter harus ada koordinasi. Ini yang mau dibahas lagi,” jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Utara Syamsuddin Lologau mengungkapkan, ada sebanyak 1.012 warga Kampung Bandan yang terdampak kebakaran. Dia menegaskan ribuan warga tersebut memiliki KTP DKI.

“Ya mereka memiliki KTP DKI dan nanti akan dibangun shelter,” ujarnya.

Syamsuddin mengatakan, warga yang menduduki lahan KAI itu kebanyakan warga yang menyewa. Karena itu, para warga yang menduduki lahan tersebut tidak memiliki izin untuk tinggal di lokasi kebakaran.

(mhd)