P3SRS Nilai Pergub DKI Nomor 132 Bertentangan dengan Permen PUPR

loading…

JAKARTA – Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) menilai
Pergub DKI No 132/2018 tentang Pembinaan Pengeloaan Rumah Susun Milik bertentangan dengan Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No 23/2018 tentang Perhimpunan P3SRS, sehingga menghambat kinerja P3SRS di lapangan.

Ketua P3SRS, Faisal S mengatakan, prinsipnya P3RS mendukung tentang tata tertib Pergub No 132/2018. Namun setelah pihaknya melakukan penelitian secara cermat pada Pergub tersebut terdapat azas yang bertentangan dan tidak berlaku umum dan juga Permen Pekerjaan Umum dan Pemmahan Rakyat Nomor 23/PRT/M2018 tentang perhimpunan PPPSRS.

“Pergub 132 tersebut akan menggangu pelaksanaan jalannya tata tertib dan pembinaan oleh P3SRS kepada para penghuni rusun milik atau para pemilik rusun. Khususnya, dalam pengelolaan sistem adimistrasi dan pada manajemen keuangan P3SRS,” kata Faisal kepada wartawan di Jakarta, Jumat (22/03/2019).

Baca Juga:

Faisal menuturkan, sejumlah pasal dalam Pergub 132 yang bertentangan dengan Permen PUPR di antaranya, soal hak suara. Dalam Permen di Pasal 19 ayat 3 diatur bahwa pemilik wakil pemilik sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut hanya memiliki satu suara walaupun memiliki lebih dari satu unit rusun.

Namun, paca Pasal 36 poin 3 Pergub menyatakan setiap nama pemilik, memiliki satu suara walaupun memiliki lebih dari satu rumah susun, hal ini bertentangan dengan peraturan diatasnya yaitu mengenai sistem pemilihan satu orang satu suara. “Padahal, dalam UU No. 20/2011 Pasal 75, tidak mengisyaratkan adanya sistem satu orang satu suara dalam pembentukan PPPSRS. Dalam Pergub ada 3 kriteria hak suara, sementara Permen mengatur empat kriteria hak suara,” tuturnya.

Kedua, lanjut Faisal, pada Pergub Pasal 103 Peralihan, dijelaskan bahwa P3SRS setelah diundangkannya Pergub 132/2018 mewajibkan menyesuaikan struktur organisasi AD/ART, serta tata tertib agar dapat disesuaikan dalam kurun waktu tiga bulan sejak Pergub ini diundangkan. Sedangkan pada Permen Pasal 37 berbunyi bahwa P3SRS yang jangka waktu kepengurusannya belum berakhir pada saat Permen ini berlaku maka, penyesuaian dilakukan setelah jangka waktu kepengurusan berakhir.

Ketiga, adanya Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta No 16/2018 tentang Optimalisasi Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik, P3SRS dilarang memberikan sanksi pemutusan saluran air dan listrik bagi penghuni yang menunggak pembayaran luran Pengelolaan Lingkungan (IPL)/Service Charge.

“Hal ini berakibat menyulitkan pengelola atau pengurus PPPSRS menjalankan penertiban dan pengelolaan pada sistem manajemen keuangan mengakibatkan disinsentif ekonomi pada manajemen PPPSRS dan konsekuensinya ialah menyebabkan ekonomi biaya tinggi (highcost economy),” ujarnya.

Terlebih, pada proses pembuatan draft Pergub ini oleh Gubernur yang diwakili oleh tim, terkesan memaksakan kehendak. Karena, pada saat para undangan menghadiri sosialisasi implementasi Pergub 132 ini, banyak pengurus PPPSRS menyampaikan pendapat dan saran namun tidak ditanggapi. “Bahkan, pada waktu pembuatan draf awal para P3SRS tidak diikutsertakan,” sesalnya.

Faisal melalui P3SRS memohon kepada Gubernur DKI untuk mempertimbangkan atau meninjau kembali Pergub 132/2018 itu. Karena, hanya akan menciptakan dualisme pada pengurusan apartemen yang berpotensi konflik sebagaimana dijelaskan pada Pasal 43 tentang pembentukan struktur organisasi, dengan adanya pengurus dan pengawas yang mempunyai kekuatan yang sama.

“Sehubungan dengan ini kami mengajukan keberatan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasiona (BPHN) dan Gubernur DKI atas implementasi Pergub No 132 Tahun 2018 mengingat akan terjadinya konnik diantara rumah susun/P3SRS, yang mana dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan rumah susun/P3SRS,” ucapnya.

(whb)

Jokowi Direncanakan Hadiri Silaturahmi Bara JP Warga Banten-Jabar

loading…

Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan akan menghadiri acara silaturahmi dengan Bara JP di Banten. Foto/Dok/SINDOnews

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan akan menghadiri acara silaturahmi dengan Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) dan masyarakat Banten-Jawa Barat pada Minggu 24 Maret 2019. Acara silaturahmi ini diadakan di Lapangan BSK, Perumahan Taman Adiyasa, Desa Cikuya, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten, pukul 09.00 WIB.

Menurut Ketua Panitia Pelaksana dari Bara JP, Viktor S Sirait, meski acara ini jatuh tepat pada hari pertama kampanye terbuka. Namun, kegiatan ini bukanlah kampanye namun hanya silaturahmi antara masyarakat Banten dan Jawa Barat dengan Jokowi.

“Kami hanya menyampaikan maksud kerinduan masyarakat di perbatasan Banten dan Jawa Barat untuk bisa silaturahmi dengan Presiden Jokowi. Kegiatan ini murni silaturahmi dan berdoa agar Presiden Jokowi tetap diberi kesehatan dan kekuatan memimpin negara ini sekaligus berdoa agar perhelatan Pemilu 17 April mendatang dapat berjalan dengan baik,” kata Viktor dalam siaran persnya, Jumat (22/3/2019).

Baca Juga:

Itu sebabnya, kata dia, kegiatan silaturahmi ini juga dirangkai dengan kegiatan istighosah untuk mendoakan negara, presiden dan Pemilu 2019 berjalan dengan baik.

Dia menambahkan, acara ini akan dihadiri sekitar 50 ribu masyarakat yang berada di perbatasan antara Banten dan Jawa Barat seperti Solear, Munjul, Tenjo, Jasinga, Jambe, dan daerah sekitarnya.

Selain itu, kata dia, acara silaturahmi ini juga akan dihadiri ratusan habib dan ustaz yang berada di kedua provinsi ini seperti Habib Umar Assegaf, Abuya Muntaqo, Hadad Alwi, Qori internasional H Syeikh Salman Amrillah Djiharkah, dan masih banyak lagi. Acara ini juga akan dipandu artis Tommy Kurniawan sebagai MC.

Hal yang sama disampaikan oleh Ketua DPD Bara JP Banten Walman Siagian. Ia mengatakan, Bara JP hanya menjadi fasilitator menyampaikan keinginan masyarakat Banten dan Jawa Barat di pedesaan untuk bertemu dan silaturahmi dengan orang nomor satu di negeri ini.

“Sudah sejak lama keinginan ini disampaikan ke kami dan kami tindaklanjuti. Awalnya kegiatan ini kami rancang awal Maret lalu namun waktu presiden yang sangat padat baru bisa dilaksanakan Minggu tanggal 24 Maret ini,” ujar Walman.

Dia kembali menegaskan acara ini hanya silaturahmi dan istighosah, bukan kampanye walaupun dilaksanakan bertepatan dengan hari pertama kampanye terbuka secara nasional.

“Tidak akan ada atribut-atribut kampanye atau partai di lokasi dan tidak akan ada dukung-mendukung dalam acara tersebut,” ucapnya.

(mhd)

Diajak Mengambil Batu, Bocah Perempuan Dicabuli Pemuda 20 Tahun

loading…

JAKARTA – Seorang pria berinisial MR (20) ditangkap petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara karena mencabuli anak di bawah umur berinisial Z (8). MR diringkus polisi di rumah kontrakannya Penjaringan, Jakarta Utara.

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok, AKP Faruk Rozi mengatakan, perbuatan cabul dilakukan pelaku pada Minggu, 17 maret 2019 lalu. Awal mulanya pelaku keluar dari kamarnya untuk buang air kecil. Selanjutnya pelaku menuju toilet di luar kamar dengan maksud tujuan untuk buang air kecil dan melihat ada ember yang berisi batu di dalam toilet.

Setelah selesai dari dalam toilet, pelaku pergi ke warung untuk membeli rokok dan bertemu dengan korban. “Pelaku kemudian mengajak korban mengambil batu yang berada di dalam ember di toilet tersebut. Pada saat berada di dalam toilet itu lah pelaku mencabuli korban,” kata Faruk pada wartawan Jumat(22/3/2019)

Baca Juga:

Faruk menuturkan, korban kemudian mengadukan perbuatan pelaku kepada orang tuanya. Mengetahui anaknya telah dicabuli orang tua korban langsung melaporkan perbuatan pelaku tersebut ke Polsek Sunda Kelapa dan ditindaklanjuti dengan melakukan penangkapan.

“Barang bukti yang diamankan yakni pakaian pelaku, pakaian korban dan dua buah batu yang berada di dalam toilet. Pelaku dikenakan Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat 1 UU RI No 23/2002 tentang Perlindungan Anak subsider Pasal 292 KUHP.

(whb)

Damkar Evakuasi Truk Terperosok di Samping RSUD Jagakarsa

loading…

Petugas Damkar tengah mengevakuasi truk yang terperosok di samping RSUD Jagakarsa, Jakarta Selatan. Foto/@humasjakfire

JAKARTA – Sektor X Jagakarsa Suku Dinas (Sudin) Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan melakukan evakuasi mobil truk terperosok di Jalan M Kahfi I RT01/06, samping RSUD Jagakarsa.

Dalam melakukan evakuasi itu, Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan mengerahkan satu unit rescue dan empat petugas.

Halitu berdasarkan informasi yang dikutip dari akun Twitter-nya Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) DKI Jakarta @humasjakfire, Jumat (22/3/2019).

Baca Juga:

Mobil truk berpelat nomor polisi T 9159 AA itu tampak terperosok bagian ban kiri belakangnya. Dalam foto yang diunggah @humasjakfire petugas juga tampak mengakali untuk mengangkat ban belakang truk tersebut agar bisa diangkat dari lubang.

“Giat Petugas sektor X Jagakarsa Jaksel dalam evakuasi lakalantas mobil truk terperosok (Nopol T 9159 AA), Jumat, 22 Mar 2019, Jalan M Kahfi I RT 01/06, samping RSUD Kecamatan Jagakarsa, Jaksel. Pengerahan 1 unit, terima berita 11.15 WIB, selesai 13.30,” tulis akun Twitter @humasjakfire.

(mhd)

Ikatan Dokter Muslim UIN Dorong Pemkot Tangsel Tangani Kasus DBD

loading…

TANGERANG SELATAN – Jumlah korban akibat virus yang ditularkan gigitan nyamuk aedes aegypti terus meningkat secara nasional. Bahkan dari dari Kementerian Kesehatan menyebutkan, jika jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) hingga tanggal 3 Februari 2019 mencapai 16.692kasus, dengan 169 pasien diantaranya meninggal dunia. Jumlah ini meningkat dari data sebelumnya pada 29 Januari 2019, yang mencapai 13.683 kasus.

Tak terkecuali di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), pasien-pasien DBD nampak banyak memenuhi kamar dan ruang perawatan, bahkan sempat ada pula yang terpaksa ditangani di selasar RSU maupun di sejumlah rumah sakit swasta lainnya.

Data terakhir, seorang pasien penderita DBD meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di RSU. Pasien atas nama Ati (51), warga Kampung Keranggan, RT12 RW05, Keranggan, Setu, Tangsel, itu mengembuskan nafas terakhirnya pada Jumat pagi, 15 Maret 2019.

Baca Juga:

Jumlah korban yang terus berjatuhan itu sulit terbendung, manakala upaya yang dilakukan hanya terkesan reaksional dan tak menyeluruh. Ditambah lagi, pergeseran cuaca yang tak menentu membuat nyamuk DBD tetap leluasa berkembang biak di tempat-tempat yang lembab.

“Pencegahan demam berdarah sangat tergantung pada pemutusan mata rantai penyebaran nyamuk aedes aegypti,” ungkap Pengurus Ikatan Dokter Muslim Alumni UIN Jakarta (Idomain), Irwienny Tria Pujiastuti pada Jumat (22/3/2019).

Dikatakan Irwienny, meskipun vaksin virus dengue telah ditemukan, namun hingga kini masih belum bisa digunakan secara luas karena masih dalam tahap penelitian lebih lanjut. Sedangkan Fogging, sambung dia, hanya efektif pada saat terjadinya wabah.

“Fogging itu tidak efektif membunuh telur dan larva yang masih berada di air. Sehingga memang dalam penanganan DBD ini, peran serta masyarakat juga sangat menentukan,” sambungnya.

Menurut dia, sebenarnya pemerintah telah mencanangkan program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan cara 3M-plus guna memutus mata rantai penyebaran nyamuk DBD. Namun upaya itu tak boleh terhenti hanya pada seruan semata, melainkan juga terus digalakkan melalui instrumen lainnya, seperti Puskesmas dan Jumantik.

“Cara-cara yang terbilang sederhana itu merupakan langkah yang penting dalam memutus mata rantai penyebaran nyamuk DBD. Sehingga menurunkan angka kejadian infeksi dengue di Indonesia. Tentu ini menjadi tugas bersama, tapi pemerintah daerah lah yang memegang kendali guna menggerakkan instrumennya mencegah kasus itu meluas,” ucapnya lagi.

Masih kata dia, pola 3M-plus yang sering dibeberkan dalam penyuluhan, seperti Menguras tempat penampungan air, Menutup rapat tempat-tempat penampungan air, Memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang memiliki potensi tempat perkembangbiakan nyamuk, belum dibarengi dengan kesadaran mempraktikkannya.

“Pola 3M-plus itu sebenarnya sudah sering diingat, tapi budaya mempraktikkannya yang masih rendah. Begitu muncul musimnya, baru kita bertindak. Itulah mengapa pencegahannya harus tuntas,” tandasnya.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Tangsel sendiri menyebutkan bahwa alokasi anggaran bagi penanganan kasus DBD mencapai sekira Rp2,5 miliar. Dana itu dibagi penggunaannya, yakni untuk operasional Jumantik, fogging, dan pengadaan serbuk pembunuh jentik nyamuk (lafasida).

(whb)

TKD Jakarta Nilai OK OCE Program Gagal di Ibu Kota

loading…

JAKARTA – Ketua DPRD DKI Jakarta, Prestyo Edi Marsudi menilai program OK OCE yang didengungkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno selama menjabat sebagai Gubernur-Wagub DKI merupakan program gagal. Prasetyo pun heram bila program tersebut hendak dibawa ke tingkat nasional.

“Coba lihat saja banyak OK OCE Mart yang tutup. Bahkan tempat tersebut sekarang justru dijadikan posko pemenangan Paslon 02. Seperti yang terjadi di Cikajang Kebayoran baru Jakarta Selatan,” ungkap Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi pada Kamis, 22 Maret 2019 malam.

Ketua TKD DKI Jakarta ini melanjutkan, kunjungan Sandiaga Uno ke OK OCE Mart hanya sebuah bagian dari kampanye politis semata bukan realitas. “Terbukti ini baru kali pertama Sandiaga mengunjungi OK OCE Mart. Kami menilai bahwa program OKE OCE coba untuk dibangkitkan dari “kuburnya” hanya menjelang Pilkada dan Pilpres saja. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya minimarket OKE OCE yang tutup mulai dari Kalibata hingga Jalan Cikajang di Jakarta.” ujarnya.

Baca Juga:

Sementara itu anggota DPRD DKI Jakarta dari PDI-P, Steven Setiabudi Musa mengomentari program OK OCE yang gagal di DKI sehingga sangat tidak layak dibawa ke tingkat nasional. “Itu menandakan barang yang sudah tidak laku di Jakarta mau dijual di tingkat nasional. Ini menandakan pasangan capres 02 miskin program,” ujarnya.

“Berbeda dengan capres-cawapres, Jokowi-Ma’ruf Amin. Program Jokowi yang sukses saat jadi gubernur di Jakarta, seperti KJP dan KJS, dinaikkan di level nasional seperti KIP dan KIS dan kini semakin ditingkatkan,” ucapnya Steven.

(whb)

Ramyadjie Bungkam soal pemberi Mesin ATM di Kamar Apartemen

loading…

JAKARTA – Penyidik Polda Metro Jaya tengah memburu seseorang yang memberikan mesin ATM kepada tersangka pencurian uang nasabah bank Ramyadjie Priambodo. Mesin ATM yang ada di kamar Ramyadjie Priambodo diketahui dipakai pelaku untuk mempelajari kelemahan mesin tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan, mesin ATM itu diketahui sudah sejak tahun lalu berada di dalam kamar apartemen RP. Sejak itu, dia sudah berupaya membobol data nasabah lewat mesin ATM yang didapat dari temannya tersebut.

“Hingga kini polisi masih memburu sosok teman Ramyadjie yang memberikan mesin ATM itu. Polisi pun terkendala lantaran RP masih juga tidak menjawab siapa orangnya,” kata Argo saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (22/3/2019).

Baca Juga:

Hingga kini, lanjut dia, polisi masih memburu sosok teman Ramyadjie yang memberikan mesin ATM itu. Polisi pun terkendala lantaran Ramyadjie masih juga tidak menjawab siapa orangnya.(Baca: Uang Kejahatan Skimming, Ramyadjie Priambodo Belikan Bitcoin)

Meski telah ditanya berulang kali, Ramyadjie masih diam tentang sosok pemberi mesin ATM tersebut. “Ya, jadi temannya siapa, kita belum dapat informasi. Dia (RP) belum (juga) menyampaikan,” ucapnya.

(whb)

Sembunyi di Lahan Kosong, Perampok Modus Jual Air Mineral Diciduk

loading…

JAKARTA – Polisi menciduk pedagang air mineral yang melakukan perampokan diturunan flyover Tol Dalam Kota, Grogol, Jakarta Barat, menggunakan golok. Pelaku berinisial SS diciduk di salah satu lahan kosong dekat Mal Taman Anggrek.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan, saat itu korban, H mengemudikan mobil bersama satu rekannya dari arah Serang, Banten menuju RS Islam Sukapura Cilincing Jakarta Utara. Saat di dalam tol dalam kota, tepatnya di depan Mal Taman Anggrek, korban bertanya arah jalan kepada pelaku yang juga sedang berjualan air mineral.

Pelaku berinisial SS itu menawarkan diri untuk mengantarkan korban dengan ikut masuk ke dalam mobil korban. Korban pun menyetujuinya. “Pelaku menawarkan diri dapat menunjukan jalan ke lokasi dengan masuk ke dalam mobil korban. Setelah berada di dalam mobil dengan posisi di belakang korban atau pengemudi, pelaku mengancam menggunakan golok dengan kata-kata ancaman,” kata Argo pada Jumat (22/3/2019).

Baca Juga:

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Tanjung Duren, AKP Rensa Aktadivia menambahkan, pelaku telah diamankan polisi di sebuah lahan kosong di belakang Mal Taman Anggrek. Dari tangan pelaku polisi mengamankan uang tunai dan ponsel korban, sedang gagang golok telah dibuangnya ke kali‎.(Baca: Polisi Cari Perampok Modus Jualan Air di Flyover Tol Dalam Kota)

“Pengakuannya dia baru sekali saja melakukan aksi seperti ini tetapi kami masih mendalami. Pelaku kami kenakan Pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan,” katanya.

(whb)

YLKI Sarankan Tarif MRT Perhatikan Kemampuan Bayar Konsumen

loading…

JAKARTA – Yayasan Lembaga Konsumen (YLKI) menyarankan tarif Mass Rapid Transit (MRT) mememperhatikan kemampuan membayar konsumen. Rencannya tarif MRT akan diketok palu DPRD DKI Jakarta pada 25 Maret 2019 mendatang.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, dalam hitungan hari MRT Jakarta segera diresmikan, kehadiran MRT sebagai angkutan masal patut diberikan apresiasi. Sebab MRT Jakarta akan mengukuhkan kota Jakarta sebagai kota modern, sejajar dengan kota-kota modern lain di dunia.Salah satu ciri kota modern adalah eksistensi sarana transportasi masal, seperti MRT. Namun, ironisnya hingga saat ini belum ada kesepahaman berapa tarif yang akan disepakati, antara Pemprov DKI dengan DPRD DKI.

Pemprov DKI telah mengusulkan tarif MRT sebesar Rp10.000 per kilometer dan LRT sebesar Rp6.000. Namun DPRD belum menyepakati besaran tarif tersebut. Jika tarif yang diusulkan tersebut disepakati, Pemprov DKI akan menggelontorkan subsidi yang sangat signifikan, bahkan lebih dari 60% tarif MRT dan LRT adalah tarif subsidi.

Baca Juga:

Dengan usulan tarif Rp 10.000/penumpang maka subsidinya sebesar Rp21.659. Bahkan untuk LRT, dengan tarif Rp6.000, subsidinya akan mencapai Rp31.659. Dengan asumsi 65.000 penumpang per hari, maka total subsidi MRT mencapai Rp572 per tahun, dan Rp327 miliar untuk LRT.

“Dalam pandangan YLKI, besaran tarif MRT harus benar-benar memperhatikan aspek ability to pay atau kemampuan membayar konsumen. Bahkan harus ada gambaran konkrit, berapa sebenarnya alokasi anggaran/belanja transportasi calon konsumen MRT, dari total pengeluaran dan pendapatannya,” kata Tulus kepada SINDOnews, Jumat (22/3/2019).

Dia menambahkan, hal ini harus di-back up dengan hasil survei yang komprehensif dan meyakinkan. Tanpa memerhitungkan aspek kemampuan membayar konsumen, maka MRT Jakarta akan ditinggal konsumennya alias tidak laku.

“Namun kemampuan membayar ini harus dielaborasi, siapakah mayoritas pengguna MRT? Pemprov juga harus punya data, untuk tujuan apa konsumen memilih menggunakan MRT? Jika tujuannya karena faktor kenyamanan dan efisiensi waktu tempuh maka tarif Rp10.000 juga masih make sense,” ucapnya.

(whb)

Polisi Cari Perampok Modus Jualan Air di Flyover Tol Dalam Kota

loading…

JAKARTA – Polda Metro Jaya tengah memburu pedagang air mineral diturunan flyover Tol Dalam Kota, Grogol, Jakarta Barat, yang melakukan aksi pencurian dengan menggunakan sebilah golok.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan, kejadian pencurian dengan kekerasan itu berawal saat korban, H mengendarai mobil bersama rekannya dari arah Serang, Banten menuju RS Islam Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Saat di dalam tol dalam kota, tepatnya di depan Mall Taman Anggrek, korban bertanya arah jalan kepada pelaku yang juga sedang berjualan air mineral.

Pelaku berinisial SS itu menawarkan diri untuk mengantarkan korban dengan ikut masuk ke mobil korban. Korban pun menyetujuinya. “Pelaku menawarkan diri dapat menunjukan jalan ke lokasi dengan masuk ke mobil korban. Setelah berada di dalam mobil dengan posisi di belakang korban atau pengemudi, pelaku mengancam menggunakan golok dengan kata-kata ancaman,” ujarnya.

Baca Juga:

Merasa terancam dan takut, korban menyerahkan barang-barangnya. Pelaku dengan cepat mengambil handphone dan uang korban serta langsung lari meninggalkan korban. “Korban menyerahkan uangnya ratusan ribu dan handphonenya,” ujarnya.

Atas dasar itu, korban melaporkannya ke polisi dam saat ini petugas dari Polsek Tanjung Duren dan Polrestro Jakarta Barat masih memburu pelaku tunggal tersebut.

(whb)

Penetapan Tersangka Pembajakan Mobil Tangki Sesuai Prosedur

loading…

JAKARTA – Polda Metro Jaya menyatakan penangkapan dan penetapan awak mobil tangki menjadi tersangka terkait pembajakan dua mobil Pertamina sudah sesuai prosedur yang ada dan tidak menyalahi aturan.

“Sudah sesuai aturan (penangkapan dan penetapan status tersangka),” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Jumat (22/3/2019).(Baca: SPPPN Dukung Polisi Usut Pembajakan Mobil Tangki Pertamina)

Argo menegaskan, apa yang telah dilakukan kepolisian dalam kasus tersebut sudah sesuai peraturan yang ada. Sejauh ini, polisi sudah menjadikan 10 orang sebagai tersangka pembajakan dua mobil tangki Pertamina. “MK (Mahkamah Konstitusi) memutuskan jika surat perintah penangkapan paling telat dikirim ke pihak keluarga tujuh hari setelah penangkapan,” tuturnya.

Baca Juga:

Pernyataan kepolisian itu disampaikan menanggapi tudingan yang menyebut, polisi sewenang-menang melakukan peangkapan dan penetapan tersangka. Polisi disebut tidak memberikan surat perintah penangkapan dan tembusan pada anggota keluarga para pelaku.

(whb)

Uji Publik MRT Diklaim Mendapat Respons Baik dari Warga Jakarta

loading…

JAKARTA – PT MRT Jakarta mengadakan trial run atau uji coba operasional Mass Rapid Transit sejak 12 Maret 2019 hingga 24 Maret 2019. Pemprov DKI Jakarta mengklaim uji publik tersebut mendapat respons positif dari masyarakat.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, meskipun ada beberapa yang harus terus dievaluasi, namun respons masyarakat atas uji coba tersebut dinilai positif. “Alhamdullilah feedback-nya banyak, operasional kereta api tidak ada masalah sama sekali, feedback itu banyak tentang signage, tentang penandaan-penandaannya. Misalnya, tandanya kok tidak seperti yang dibayangkan, nah disitu kemudian feedback-nya banyak, ketika keluar tangga kok tanda-tandanya beda, nah feedback itu sangat bermanfaat sekali,” urai Anies di Jakarta, Jumat (22/3/2019).

“Kita berterima kasih sekali kepada warga yang memberikan feedback tanda-tanda di dalam stasiun ke pintu keluar dan juga dari pintu keluar ke pintu masuk itu feedback yang sangat bermaanfaat dari masyarakat kemarin,” sambungnya.

Baca Juga:

Mantan Mendikbud itu menambahkan, warga bercerita tentang pengalamannya menggunakan MRT. Warga, kata Anies, merasa terbantu dengan moda baru transportasi Ibu Kota.

“Karena itu saya menganjurkan pada mereka mencoba jangan hanya naik di dua stasiun ujung, kan naik di Lebak Bulus turun di Bundaran HI. Turunlah di tengah, keluar kemudian masuk lagi, merasakan betapa nyamannya menggunakan moda ini,” jelasnya.

Dia kembali menambahkan, ada warga yang mencoba MRT hanya sekadar untuk jarak pendek. “Waktu kita menggunakan ini 2 hari yang lalu ada warga yang naik turun di FX, sekedar untuk makan siang. Selesai makan siang balik lagi ke kantor. Jadi ini satu contoh bahwa berbeda ketika kita mengunakan bus itu dari satu titik sampai di ujung ya baru keluar. Kalau ini mau keluar di tengah, kembali lagi juga enggak ada masalah toh ada kereta 10 menit berikutnya,” ucap Anies.

(whb)

TKD Tangsel Nilai Prestasi Jokowi Jelas hingga Unggul Survei Indo Barometer

loading…

Tim Kampanye Daerah (TKD) Kota Tangsel, Julia Mihardja (jaket merah).Foto/Hambali/Okezone

TANGERANG SELATAN – Berdasarkan hasil survei lembaga Indo Barometer terbaru, pasangan calon presiden 01 Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin mengungguli pasangan 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno. Survei dilakukan di 34 Provinsi, pada 6 hingga 12 Februari 2019. Tim Kampanye Daerah (TKD) Kota Tangsel menilai hasil survei membuktikan masyarakat melihat prestasi Jokowi yang telah berhasil selama memimpin Indonesia.

Hasil survei Indo Barometer menunjukan, jika pasangan Jokowi-Ma’ruf unggul dengan selisih 21%. Pasangan 01 itu memeroleh elektabilitas sebesar 50,2%, jauh melampaui pasangan Prabowo-Sandi yang hanya mendapat elektabilitas sebesar 28, 9 persen. Sedangkan sisanya 20%, masih merahasiakan pilihan

Tim Kampanye Daerah (TKD) Kota Tangsel, Julia Mihardja mengatakan, survei itu bisa menjadi acuan elektabilitas pasangan calon di tengah masyarakat. “Hasil survei itu kami menganggapnya biasa, karena sebelumnya kan lembaga survei yang lain juga mengunggulkan Jokowi-Ma’ruf. Sulit terkejar lah dengan angka itu. Walaupun demikian kami tak menjadikan hasil survei sebagai acuan utama untuk bekerja memenangkan beliau,” kata Julia, Juru bicara TKD Kota Tangsel, Kamis (21/3/2019).

Baca Juga:

Menurut Julia, keunggulan Jokowi-Ma’ruf berdasarkan sejumlah survei disebabkan kepemimpinan Jokowi selama empat tahun terakhir diyakini telah membawa banyak perubahan. Capaian-capaian itu pun dirasakan langsung oleh masyarakat. Hingga tak heran, berbagai kalangan mendeklarasikan dukungannya agar Jokowi melanjutkan kepemimpinan di periode kedua nanti.

“Prestasi yang beliau capai selama ini bisa dirasakan langsung masyarakat. Kita juga tahu kan ramai deklarasi dari akademisi, ulama, dan berbagai profesi lainnya yang menginginkan Pak Jokowi melanjutkan kepemimpinan di periode kedua. Karena prestasinya jelas, ada buktinya,” ujarnya lagi.

Menurut Julia, kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi sulit dipengaruhi oleh berbagai isu hoaks dan fitnah yang kerap kali menyerang pribadi dan kebijakannya. Padahal upaya itu, gencar dilakukan untuk menghancurkan elektabilitas Jokowi selama ini.

“Meski diserang hoaks, fitnah, tapi pada akhirnya masyarakat sadar bahwa isu-isu itu tidak benar. Masyarakat secara jernih melihat sosok Pak Jokowi dan kebijakannya selama ini justru bertolak belakang dengan fitnah yang diembuskan itu,” ucap Julia.

Survei Indo Barometer sendiri menilai Pilpres 2019 merupakan pengulangan dari Pilpres tahun 2014 lalu. Sebab yang bertarung adalah calon presiden yang sama, yakni Jokowi melawan Prabowo. Dalam simulasi head to head, Capres petahana Jokowi masih memiliki elektabilitas lebih tinggi dari pada Prabowo.

“Dari pertanyaan simulasi 2 gambar Capres yang disodorkan kepada responden, Jokowi terpilih sebanyak 51,2%, Prabowo 28,9%, sementara yang masih merahasiakan pilihannya sebesar 19,9%, di sini Jokowi kembali menggunguli Prabowo,” terang Hadi Suprapto, Peneliti Indo Barometer, dalam keterangannya.

(whb)

Pengamat: Park and Ride Harus Dibangun di Seluruh Stasiun MRT

loading…

Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan seharusnya PT MRT membangun fasilitas park and ride di seluruh stasiunnya. Foto/Istimewa

JAKARTA – Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan seharusnya PT MRT membangun fasilitas park and ride di seluruh stasiunnya. Menurutnya, rencana MRT hanya membangun park and ride di Stasiun Lebak Bulus dan Fatmawati tidak cukup memaksimalkan penggunaan transportasi massal berbasis rel tersebut.

Adapun tujuan dibangunnya park and ride agar masyarakat mau memarkir kendaraan pribadi kemudian beralih ke moda transportasi massal. Apabila tidak bisa menyediakan itu, MRT berpotensi ditinggalkan.

“Seluruh stasiun MRT sangat membutuhkan park and ride mulai dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI. Jika tidak bisa mendapatkan lahan di banyak stasiun, kerja sama dengan pemilik gedung atau pusat belanja di sekitar stasiun,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (21/3/2019)..

Baca Juga:

MRT, lanjut Nirwono, keliru jika menyatakan park and ride tidak dibutuhkan di stasiun pusat kota. Terlebih stasiun-stasiun dinilainya belum terintegrasi dengan Jak Lingko dan Transjakarta.

“Di titik pusat kota seperti Blok M dan Dukuh atas juga perlu park and ride untuk mengurangi kendaraan pribadi dari dalam kota,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memastikan fasilitas park and ride pendukung layanan Mass Rapid Transit (MRT) di Depo Lebak Bulus siap dioperasikan sebelum MRT beroperasi akhir Maret ini. Fasilitas park and ride pendukung MRT diprioritaskan di kawasan Lebak Bulus dan Fatmawati, Jakarta Selatan.

Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko mengatakan untuk mendukung operasional MRT tentunya harus ada fasilitas layanan parkir, integrasi angkutan umum dan perluasan trayek. Untuk layanan park and ride, dominannya berada di kawasan Lebak Bulus-fatmawati lantaran menjadi pintu gerbang masuk ke Jakarta.

“Kalau di tengah kota kita hanya siapkan layanan angkutan umum saja,” ujar Sigit Wijatmoko saat dihubungi, Kamis (21/3/2019).

Diketahui sebelumnya, total ada 13 Stasiun MRT yang terbentang dari wilayah Jakarta Selatan sampai Jakarta Pusat. Seluruh stasiun tersebut, yakni Stasiun Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Pasar Blok A, Blok M, Sisingamangaraja, Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, Bundaran HI.

(kri)

Anies: Mulai 1 April 2019 MRT Jakarta Tak Lagi Gratis

loading…

JAKARTA – Polemik mengenai tarif Moda Raya Terpadu (MRT) belum juga selesai. Meskipun akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Maret 2019 mendatang, DPRD DKI baru akan menetapkan pada Senin 25 Maret 2019.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, rencana DPRD untuk menetapkan tarif MRT bukan menjadi masalah, meskipun angkutan massal tersebut akan diresmikan pada 24 Maret 2019 mendatang. Pasalnya, operasional komersial MRT baru dimulai pada awal April 2019.

“Kan seperti yang sampaikan kemarin, kita MRT operasional terus jalan tapi secara komersial baru 1 April. Jadi hingga 31 Maret 2019 warga masih bisa menaiki MRT secara cuma-cuma,” kata Anies di Jakarta, Jumat (22/3/2019).

Baca Juga:

Anies menegaskan, para anggota dewan akan memutuskan tarif pada Senin mendatang. “Untuk harga yang menjadi pertimbangan, pihak DPRD DKI dan Pemprov berencana memberikan harga Rp.1.000/kilometer,” ujarnya.

Anies melanjutkan, karena tarifnya itu per kilometer, tentu nanti harganya per stasiun sudah ada tabelnya. “Tapi nanti diketok sama dewan dari stasiun A ke stasiun B berapa, dari stasiun C ke stasiun D berapa jadi harganya itu berdasakan dari titik satu ke titik mana jadi bukan satu harga untuk semua tapi bila itu dihitung rata-rata maka keluar rata-ratanya kira-kira Rp1.000/kilometer atau Rp10.000 kalau diratakan keseluruhannya,” ucapnya.

(whb)

Fasilitas Park and Ride MRT Lebak Bulus Siap Digunakan

loading…

Pemprov DKI Jakarta pastikan fasilitas park and ride pendukung layanan MRT di Depo Lebak Bulus siap dioperasikan sebelum MRT beroperasi akhir Maret ini. Foto/SINDOphoto/Isra Triansyah

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta pastikan fasilitas park and ride pendukung layanan Mass Rapid Transit (MRT) di Depo Lebak Bulus siap dioperasikan sebelum MRT beroperasi akhir Maret ini. Fasilitas park and ride pendukung MRT diprioritaskan di kawasan Lebak Bulus dan Fatmawati, Jakarta Selatan.

Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas PerhubunganDKI Jakarta, Sigit Wijatmoko mengatakan untuk mendukung operasional MRT tentunya harus ada fasilitas layanan parkir, integrasi angkutan umum dan perluasan trayek. Untuk layanan park and ride, dominannya berada di kawasan Lebak Bulus-fatmawati lantaran menjadi pintu gerbang masuk ke Jakarta.

“Kalau di tengah kota kita hanya siapkan layanan angkutan umum saja,” ujar Sigit Wijatmoko saat dihubungi, Kamis (21/3/2019).

Baca Juga:

Sigit menjelaskan, area park and ride yang tengah disiapkan saat ini berada di lahan eks Kavling Polri persis di sisi selatan Stasiun MRT Lebak Bulus. Selain sudah dipagari, pemasangan alat mulai dari gate sampai ticketing sudah terpasang. Nantinya, park and ride juga berada di lahan milik Jakarta Tourisindo dan pull Lorena Di Jalan Kartini.

Area parkir di Lebak Bulus dapat menampung sebanyak 500 unit sepeda motor dan sebanyak 150 unit mobil. Terkait tarif yang dibebankan, pihaknya masih mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan parkir, Denda Pelanggaran Transaksi dan Biaya Penderekan atau pemindahan kendaraan bermotor.

“Tarifnya Rp2.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil. Tarif itu flat untuk seharian,” jelasnya.

Adapun sistem pembayaran, lanjut Sigit, nantinya menggunakan uang elektronik milik PT MRT yang juga digunakan untuk naik MRT yakni kartu jelajah. Menurutnya ini merupakan bagian dari pelayanan, sekalian semakin mengenalkan MRT kepada masyarakat.

“Tujuannya memastikan park and ride yang disediakan pakai tarif khusus agar tidak menjadi parkir inap atau garasi untuk masyarakat sekitar,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, total ada 13 Stasiun MRT yang terbentang dari wilayah Jakarta Selatan sampai Jakarta Pusat. Seluruh stasiun tersebut, yakni Stasiun Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Pasar Blok A, Blok M, Sisingamangaraja, Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, Bundaran HI.

(kri)

Psikolog: Game PUBG Berdampak Negatif bagi Perkembangan Anak

loading…

Anak-anak tengah memainkan hp. Foto/Inverse

JAKARTA – Psikolog Universitas Pancasila (UP) Aully Grashinta menuturkan, game online The PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) memiliki dampak negatif bagi kesehatan dan kejiwaan. Ada beberapa hal yang menjadi catatan dirinya mengenai game ini.

Pertama, PUBG mengandung unsur kekerasan yang sangat tinggi. Karena pemain dituntut untuk lebih banyak mengalahkan lawan dengan cara membunuh dengan cara menembak, melempar pisau, mengembon dan sebagainya.

“Meskipun membutuhkan strategi, tujuan dari strategi itu hanya satu yaitu menghabisi sebanyak mungkin lawan agar bisa menang.Jika hal seperti ini dilakukan terus menerus, sepanjang hari, sangat mungkin akan mempengaruhi cara berpikir pemainnya,” katanya di Depok, Kamis 21 Maret 2019.

Baca Juga:

Kedua, kata dia, anak-anak atau remaja memiliki emosi dan pribadi yang masih labil. Stimulus kekerasan yang terus menerus akan sangat mempengaruhi kehidupan ‘nyata’ mereka. Tayangan ataupun informasi yang mereka ‘konsumsi’ bisa berpengaruh pada pola sehari-hari.

“Mereka masih seringkali kesulitan memberi jarak antara realitas dan permainan, sehingga games membuat anak seringkali menyamakan perilaku di games dan di realita,” tukasnya.

Ketiga, PUBG online membuat anak terokupansi pada permainan sehingg tidak ingin melakukan kegiatan lain seperti bermain, bersosialisi dengan anak lain, bahkan belajar. Dampaknya jelas, prestasi sekolah bisa menurun. Anak yang candu game online menjadi pribadi yang kurang suka bersosial karena asyik dengan permainan tersebut.

“Dia menjadi penyendiri karena tidak suka bergaul secara langsung, malah tidak suka diajak pergi kemana-mana karena fokus hanya pada penyelesaian games,” jelasnya.

Keempat adalah dari faktor kesehatan. Penggunaan gadget yang berlebihan menyebabkan kerusakan pada mata, kelelahan pada tangan dan anggota tubuh lain, bahkan obesitas karena kurang gerak. Kelelahan terus menerus (fatigue) akibat fokus game online serta obesitas, dapat menyebabkan penyakit lain yang berujung ke kematian.

“Tidak berdampak langsung memang, tapi akibat yang ditimbulkan ini bisa berujung pada kematian. Dampaknya memang tidak langsung menyasar pada otak seperti narkoba, tidak akan sakau. Hanya secara kesehatan mental ya terganggu. Kepribadian dan mood utamanya,” katanya.

Shinta menuturkan, kecanduang game online sudah masuk dalam daftar penyakit kesehatan mental (DSM V). Akibat candu game online bisa menimbulkan potensi agresif yang tinggi karena otak terus menerus menerima rangsangan agresif.

“Penyimpangan ya itu memang potensi agresif menjadi tinggi karena terus menerus menerima rangsang agresif, impulsivitas (dorongan) juga menjadi lebih tinggi dan kesulitan dalam pengendalian diri, sehingga mudah melakukan tindakan-tindakan tertentu tanpa memikirkan akibatnya lebih jauh,” pungkasnya.

(mhd)

Jalan Tol Diperkirakan Bakal Menjadi Pilihan Favorit

loading…

JAKARTA – Meski musim mudik liburan Lebaran masih sekitar dua bulan lagi, sejumlah persiapan telah dilakukan pemerintah untuk memberikan kenyamanan bagi para pemudik. Berbagai infrastruktur transportasi pun dibangun. Jalan tol, pelabuhan hingga penambahan kapasitas bandara udara kini bersiap melayani pemudik.

Tahun ini jalan tol diperkirakan bakal menjadi pilihan favorit para pemudik. Hal ini karena sepanjang pulau Jawa kini terhubung dengan jalan bebas hambatan, mulai dari Merak di Banten hingga Probolinggo di Jawa Timur. Keberadaan infrastruktur ini akan memangkas waktu tempuh yang cukup signifikan.

Kendati demikian para pemudik nantinya diharapkan tidak hanya mengandalkan jalan tol. Pemudik diimbau memanfaatkan jalur arteri biasa, terutama untuk mengambil kesempatan beristirahat. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi mengatakan, pada mudik Lebaran tahun ini pihaknya akan mengantisipasi titik kemacetan di jalur keluar jalan tol trans-Jawa.

Baca Juga:

Kemenhub akan mengerahkan jajarannya untuk mengantisipasi kemacetan pada jalur keluar jalan tol trans-Jawa. Untuk menghindari kepadatan di lokasi-lokasi istirahat atau rest area di jalan tol, Kemenhub juga mengimbau pengguna angkutan pribadi agar tidak singgah berlama-lama di sepanjang rest area.

“Di sepanjang jalan arteri itu banyak warung makan. Setelah beristirahat, pengguna tol bahkan bisa masuk kembali ke jalur tol. Jadi cara ini akan lebih efektif daripada memanfaatkan rest area sepanjang trans-Jawa yang bisa berefek terjadinya penumpukan kendaraan,” kata Budi saat konferensi pers persiapan mudik Lebaran 2019 di Jakarta kemarin.

Pada kesempatan tersebut Budi memperkirakan jumlah pemudik melalui jalur darat tahun ini akan mencapai 9,09 juta orang, naik tipis dari tahun 2018 yang sebanyak 8,91 juta orang. Kemenhub memperkirakan, moda angkutan darat seperti bus dan kereta api akan menjadi favorit pemudik tahun ini. Prediksi tersebut mengacu pada masih tingginya tarif tiket pesawat. Di sisi lain tersambungnya jalur trans-Jawa juga menjadi daya tarik tersendiri.

Khusus penumpang angkutan bus, Kemenhub memperkirakan akan terjadi kenaikan 1–2% dari sebelumnya 4,5 juta orang menjadi 4,65 juta pada tahun ini. Untuk melayani pemudik, Kemenhub mendata jumlah armada bus yang siap sebanyak 50.317 unit dan kapal roro sebanyak 221 unit. Budi menambahkan, mengenai jalur tol Cikampek yang biasanya padat pemudik, pihaknya akan terus memastikan jalur tol baru Jakarta–Cikampek Elevated apakah bisa digunakan secara fungsional atau belum.

“Saya belum konfirmasi terakhir dari Jasa Marga soal ini. Kalau optimistis bisa diselesaikan dan operasi tentu akan banyak sosialisasi yang lebih awal kita sampaikan kepada masyarakat,” ujarnya. Menurutnya, sosialisasi operasional tol layang Cikampek penting dalam upaya melakukan rekayasa lalu lintas.

“Dengan sosialisasi dilakukan lebih awal, kita bisa melakukan rekayasa lalu lintas di sepanjang jalan arteri. Misalnya melakukan sistem contraflow, menghindari pasar tumpah, dan sebagainya,” ungkapnya. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemenhub Rosita Sinaga memperkirakan, puncak mudik Lebaran akan jatuh pada H-4 dan H-3 Lebaran. “Kita prediksi di awal Juni atau sebelumnya sudah mudik. Sebab hari Lebaran jatuh pada tanggal 5 dan 6 Juni 2019,” ujarnya.

PT Transjakarta Bakal Uji Coba Bus Listrik Senayan-Monas

loading…

Bus listrik buatan PT MAB dipamerkan di ajang GAIKINDO Indonesia International Commercial Vehicle Expo 2018, JCC, Sabtu (3/3/2018). Foto/Ist

JAKARTA – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) akhirnya mewujudkan angkutan umum ramah lingkungan dengan keberadaan bus listrik untuk melayani masyarakat. Sebanyak 10 unit bus listrik akan diujicobakan selama enam bulan mulai Mei 2019 dengan rute Bundaran Senayan-Monas.

Direktur Utama PT Transjakarta Agung Wicaksono mengatakan, pada Januari lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menginstruksikan PT Transjakarta untuk mengkaji bus listrik. Bahkan menyiapkan uji coba di 2019. Untuk itu, sesuai arahan tersebut, Transjakarta mengkaji berdasarkan instruksi Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan uji coba bus listrik melalui komitmen dengan para penyedia yang bersedia diseleksi dan tertuang dalam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU) bersama.

“Untuk mempersiapkan uji coba, kami menandatangani MOU dengan tiga perusahaan, yakni BYD, MAB dan RAC-Danfoss, serta satu lembaga pendidikan, Institut Teknologi Bandung (ITB), yang akan menyiapkan bus listrik untuk diuji coba,” kata Agung Wicaksono di kawasan Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2019).

Baca Juga:

Agung menjelaskan, kelebihan dari bus listrik yakni zero emisi, ramah lingkungan serta biaya perawatan dan operasional lebih rendah, sehingga dalam jangka panjang biaya pengelolaan lebih rendah, walaupun harga awal lebih tinggi.

Saat ini, kata Agung, pihaknya baru menyediakan tiga unit bus type low entry yang tersedia. Dimana, ketiganya Akan diujicobakan pada Mei mendatang dengan rute Bundaran Senayan-Monas sesuai arahan Gubernur Anies agar dilakukan di kawasan yang menjadi kesadaran publik. Dirinya berharap ke depan penyedia juga menyiapkan bus reguler, sehingga bisa digunakan dikoridor transjakarta.

“Tahap awal, pak Gubernur menginginkan 10 armada bus listrik, tetapi kami ingin semua bus memenuhi syarat,” ungkapnya.

Adapun pengisian baterai listrik, lanjut Agung, berada di dua lokasi yakni Kelapa Gading dan Pulogadung. Untuk mengisi baterai bus dibutuhkan waktu empat jam dengan daya jarak 200 kilometer yang ditempuh. Dia juga meminta kepada penyedia untuk bekerja sama dengan operator serta agen tunggal pemegang merk (ATPM) untuk perawatan dan pemeliharaan.

“Kami tetap terbuka untuk penyedia bus listrik yang uji coba selama memenuhi syarat untuk kondisi operasional Transjakarta. Bekerja sama dengan para operator dan memiliki kesiapan kemitraan dengan APM untuk penyiapan infrastruktur dan pemeliharaan,” pungkasnya.

Pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengapresiasi terobosan yang dilakukan pemerintah perihal penggunaan bus listrik di Jakarta. Namun tentunya masih banyak pekerjaan rumah yang harus disiapkan terlebih dahulu.

Di antaranya yaitu, waktu penggunaan bus harus lebih lama daripada waktu pengisian, idealnya 12 jam operasional; Waktu pengisian yang 4 jam harus lebih diperpendek. Menurutnya, terlalu lama pengisian tentunya akan menjadi tidak efektif; lokasi pengisian listrikharus didukunh dengan ketersediaan lahan parkir bus dan tempat pengisian ulang baterai.

“Apakah Jakarta sudah memiliki rencana induk pengembangan transportasi umum dan pribadi bertenaga listrik?, itu semua harus disiapkan terlebih dahulu,” pungkasnya

Sementara itu, Kepala Bidang pengelolaan energi Listrik, Minyak dan Gas Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta, Edward Napitupulu mengatakan, pada 2017 lalu, Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah membangun 1143 SPLU yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta.
Menurutnya, SPLU yang mayoritas berada di lokasi ramai pinggir jalan seperti tempat pedagang berjualan, taman dan sebagainya itu sudah bisa digunakan.

Namun, kata Edward, untuk kendaraan roda empat atau lebih yang ingin melakukan pengisian di SPLU membutuhkan minimal sekitar 4-5 jam. Itu pun hanya dilakukan di tempat yang setidaknya tidak menggangu mobilitas masyarakat lainnya. Seperti di Gedung PLN Gambir, Monas dan di Kementrian Energi Sumber Daya Manusia (ESDM).

“Pada tahun ini rencananya PLN juga membangun 1.000 SPLU di Jakarta. Karena tahun ini PLN akan mengeluarkan sepeda motor listrik. Kalau mobil kan aki atau daya cukup besar. Jadi kalau yang punya mobil mau nunggu lama untuk ngisi bisa saja,” pungkasnya.

(mhd)

AP II Kukuhkan Terminal 2F Soetta sebagai Terminal Berbiaya Murah

loading…

PT Angkasa Pura II (Persero) tengah mempersiapkan Terminal 2F menjadi low cost carrier (LCC). Foto/Ilustrasi

JAKARTA – PT Angkasa Pura II (Persero) tengah mempersiapkan Terminal 2F menjadi low cost carrier (LCC). Halitu sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan pariwisata di Indonesia.

Persiapan untuk menjadikan Terminal 2F sebagai terminal yang menawarkan ketentuan tarif yang lebih murah ketimbang dengan terminal lain, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah mendapat respons positif dari Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pariwisata.

“Hari ini kami (Kemenpar dan AP II) membahas bahwa kami akan secara formal mengoperasikan Terminal 2F sebagai LCCT pada 1 Mei mendatang. Sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden yang kemudian diinstruksikan melalui Menteri BUMN, Menteri Perhubungan dan Menteri Pariwisata,” ujar Presiden Director PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin dalam keterangan persnya, Kamis (21/3/2019).

Baca Juga:

Strategi menjadikan Terminal 2F sebagai LCC agar segmentasi setiap terminal berbeda. Khususnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang memiliki Terminal 1,2,3 dan sebentar lagi akan ada Terminal 4.

“Ditambah lagi akan dibangun terminal khusus umrah, sehingga perlu ada segmentasi setiap terminal. Kami sudah melaporkan kepada Menteri Perhubungan dan responsnya positif,” terang Awaluddin.

Termasuk juga, hari ini kepada Menteri Pariwisata PT Angkasa Pura II sudah melakukan pemaparan. “Secara teknis tadi Pak Menpar minta pengalokasian parking stand dan contact stand maskapai khusus LCC minta ditambah dari yang ada saat ini. Karena kan untuk supporting pariwisata itu salah satu yang menambah volume inbound traffic atau foreign tourist arrivals dari LCCT,” tuturnya.

Hal teknis lain yang diprioritaskan adalah pelayanan simple yang tidak terputus. Sebab, para penumpang LCC kebanyakan budget traveler yang memang dari sisi waktu, biaya, kemudahaan, khususnya memerlukan kecepatan sampai ke lokasi tujuan. Layanan yang berbasis digitalisasi sangat membantu, disamping konsep layanan yang berbasis self service.

“Selain itu dari sisi udara pun, ground time LCC berbeda dengan full service carrier. Kalau LCC paling lama satu jam, sedikit sekali ground time,” jelasnya.

“Tarif maskapai juga dimungkinkan tidak flat. Akan akan diferensiasi tarif, artinya dapat dinamis. Contohnya untuk maskapai yang landing atau take off-nya pada malam hari, itu akan sangat berbeda dengan kalau mereka take off atau landing malam hari. Kenapa? kan kalau di malam hari okupansi traffic sedang turun. Sehingga kita juga bisa mengoptimalkan atau mengutilisasi terjadinya peningkatan alat produksi kita yang sebelumnya idle,” katanya.

Soal Cawagub, Anggota DPRD DKI Harus Pilih 1 Calon

loading…

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik. Foto/Dok/SINDOnews

JAKARTA – Anggora DPRD DKI Jakarta wajib memilih satu dari dua kandidat calon wakil gubernur (Cawagub) yang diusulkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra. Kedua nama yang telah disepakati yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

Halitu disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik.Kata dia, pemilihan satu calon Wagub itu berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD DKI.

“Bahwa memang DPRD ini wajib memilih satu di antara dua yang diusulkan oleh partai pengusung, milihnya di forum paripurna,” ujar Taufik di Jakarta, Kamis 21 Maret 2019.

Baca Juga:

Taufik menambahkan, di dalam Paripurna pun ada syaratnya, dimana yang hadir harus 3/4 kuorum, kalau kurang tidak bisa dilakukan. Hal ini bukan berarti, partai Gerindra dan PKS bisa mencalonkan nama baru.

“Enggak dong, ini kan sudah kita usulin. Masa belom dilakukan udah (ganti nama), apa salahnya dua orang itu,” tambahnya.

Dia pun mengungkapkan, nantinya sebelum Paripurna DPRD membentuk panitia khusus (pansus) untuk membuat tata tertib dan panitia pemilihan (panlih) untuk teknisnya. Pada tatib disebutkan misalnya dua kali tidak kuorum calon diganti.

“Gantinya kepada siapa? Partai pengusung juga. Partai pengusungnya kan Gerindra dan PKS, tapi Gerindra sudah menyerahkan sepenuhnya pada PKS, yah ke PKS lagi,” tegas Taufik.

(mhd)

Sopir Angkot Pandeglang Dukung Jokowi-Ma’ruf Amin

loading…

Sopir Angkot Pandeglang beri dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf Amin. Foto/Ist

JAKARTA – Puluhan sopir angkutan kota (angkot) Pandeglang mendeklarasikan dukungan kepada pasangan presiden dan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin di lapangan Pesisir Cibungur, Kabupaten Pandeglang, Kamis (21/03).

Koordinator sopir angkot Pandeglang Sahroni menegaskan, deklarasi tersebut merupakan bentuk dukungan dari rakyat kecil untuk Jokowi-Ma’ruf Amin.Menurut dia, selama kepemimpinan Jokowi, ada banyak kemajuan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, salah satunya pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pandeglang.

“Selama Pak Jokowi memimpin, kita merasa terperihatikan. Pembangunan jalan rusak jadi bagus, pokoknya kita dukung Pak Jokowi lagi,” kata Sahroni.

Baca Juga:

Selain pembangunan infrastruktur, Jokowi dianggap berhasil mengatasi masalah kebutuhan dasar rakyat Indonesia secara menyeluruh melalui program berbagai program, di antaranya subsidi sekolah lewat Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Bahkan, hanya di era ini masyarakat Indonesia merasakan harga bahan bakar minyak (BBM) yang merata di seluruh daerah. Untuk itu, ia yakin Jokowi dapat melanjutkan kepemimpinannya.

“Kita mengajak seluruh sopir angkot untuk memberikan dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin,” pungkasnya.

Sahroni berharap, kepemimpinan Presiden Jokowi bersama Ma’ruf Amin berhasil mengatasi masalah bangsa untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satunya, masalah keberadaan transportasi daring atau online untuk dibuatkan aturan agar tidak menimbulkan masalah pendapatan bagi para sopir angkot.

Di hari yang sama, sopir angkot Tangerang juga menggelar deklarasi dukungan untuk pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Puluhan sopir ini secara bersama-sama melakukan stikerisasi.

(mhd)

Dijenguk, Keluarga Akui Sudirman Alami Gangguan Jiwa

loading…

JAKARTA – Keluarga pelaku penusukan di Halte Transjakarta, Sudirman (51) telah datang menjenguk. Kepada polisi, keluarga Sudirman mengakui bahwa Sudirman memang mengalami gangguan jiwa yang sering kumat.

“Sudah datang (anggota keluarga). Menurut keluarga dia (Sudirman) gila,” kata Kapolsek Kramatjati, Kompol Nurdin AR saat dikonfirmasi, Kamis (21/3/2019).

Meskipun begitu, kata dia, pihaknya mengaku belum sempat bicara banyak saat itu dengan anggota keluarga.

Baca Juga:

Sehingga, Nurdin belum tahu persis sejak kapan Sudirman mengalami gangguan kejiwaan.

Pihak kepolisian hingga kini masih menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan Sudirman guna memastikan apakah Sudirman benar-benar mengalami gangguan jiwa. Polisi tidak mau serta-merta percaya pada pengakuan anggota keluarga, kemudian melepaskan Sudirman.

Hasil pemeriksaan tersebut diperkirakan baru rampung sekitar sepekan lagi dari hari ini. Sembari menunggu hasil tes, Sudirman sendiri berada di Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur. “(Sudirman) masih di Rumah Sakit Polri,” ujarnya.

Sekadar informasi, Sudirman menikam Eric Sandy Marbun saat menunggu antrean bus di Halte Transjakarta BKN, Cawang, Jakarta Timur pada 14 Maret 2019 lalu sekitar pukul 11.25 WIB.

Sudirman menikam Eric di bagian paha sebelah kiri karena Eric mengangkat kakinya saat duduk di halte. (Baca juga: Penusuk Penumpang Bus Transjakarta Dijadikan Tersangka)

(mhd)

Kasus Bobol ATM Ramyadjie Priambodo Langgar UU Perbankan

loading…

JAKARTA – Pakar Hukum Pidana, Romli Atmasasmita mengatakan, aksi pembobolan ATM yang dilakukan Ramyadjie Priambodo dapat mengganggu dunia perbankan nasional.

“Kalau dari kaca mata hukum, kasus skimming ini kan pencurian. Yang jelas, UU Perbankan dilanggar, UU Siber dilanggar. Kan dia memakai alat siber kan, KUHP dilanggar,” kata Romli di Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Di samping itu, ketika dikonfirmasi apakah kasus pembobolan ATM yang dilakukan Ramyadjie dapat mengganggu perbankan nasional. Menurut dia, kasus ini memang luput dari pengawasan bank.

Baca Juga:

Karena itu, kata Romli, bank biasanya baru mengetahui setelah kejadian sehingga patut dipertanyakan juga bagaimana sistem pengawasannya. Apalagi, Ramyadjie disebut sudah 50 kali melakukan aksinya itu.

“Bank kalau saya tahu sudah kejadian baru melapor, itu pun lapor sudah lama karena sudah kebanyakan. Jadi dilema bank, sering dilaporkan salah, gak dilaporin salah. Kalau dia ngaku sudah 50 kali, itu bayangin kalau sekali narik Rp100 juta dikali 50 itu sudah berapa,” kata Romli.

Oleh karena itu, Romli menyarankan kepada Bank Indonesia, segera mengeluarkan peraturan baru tentang bagaimana penggunaan kartu. Meskipun, peraturan pengadaan kartu sudah ada tapi bagaimana penggunaan kartu itu belum ada.

“Untuk pengawasanya dan penggunaanya sehingga aman memang ada pasword, ada ini tapi bisa tuh dibobol. Pin-pin itu kan pin kita kok bisa dibobol. Polisi pasti tau lah bagaimana cara mencegah. Kalau ini dibiarin goncang dong per bank, kan duit nasabah diambil dia harus bayar dari mana,” jelas dia.

Kemudian, Romli menduga kasus skimming ini dilakukan tidak hanya sendirian tapi berkelompok. Karena, tidak mungkin orang itu bekerja sendirian pasti ada yang bikin alatnya dan kasih petunjuk.

“Pastikan skimmingnya itu dibobol tempat-tempat sepi lama kan, jadi enggak sendirian tapi kelompok, terorganisir lah. Kejahatan terorganisir, bukan perorangan,” tandasnya.

Untuk diketahui, Ramyadjie Priambodo ditangkap petugas Polda Metro Jaya karena diduga melakukan pembobolan ATM. Kemudian, polisi juga menyita satu unit mesin ATM.

Selain itu, polisi juga menyita barang bukti berupa peralatan skimming, laptop, telepon genggam dan beberapa kartu ATM yang sudah dimodifikasi. Kemudian, polisi juga menemukan uang senilai Rp300 juta.

(mhd)

Lima Bulan Jadi Buronan, Begal Satria FU Dibekuk di Bogor

loading…

Polisi amankan begal sepeda motor. Foto/Ilustrasi/SINDOphoto

JAKARTA – Satu dari dua begal yang beraksi di Jembatan Layang Karet, Jakarta Selatan, Sabtu 22 Februari 2019 lalu berhasil dibekuk polisi. PMN alias Aska dibekuk di daerah Bogor, Jawa Barat.

Halitu dikatakan oleh Kapolsek Setiabudi AKBP Tumpak Simangunsong.Kata dia, rekas Aska berinisial KT alias Tian masih dalam pengejaran polisi.

“Setelah kita melakukan proses penyelidikan, pelaku berhasil teridentifikasi. Namun lima bulan pelaku buron. Hingga pelaku berhasil ditangkap di rumah neneknya di daerah Kemang Bogor,” katanya di Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Baca Juga:

Tumpak menjelaskan, awalnya pelaku yang mengendarai motor Honda Beat memepet korban Fredrico yang mengendarai Satria FU 150. Kata dia, korban diancam oleh pelaku hingga akhirnya korban ketakutan dan memberikan kendaraan itu ke pelaku.

“Selanjutnya pelaku KT alias Tian mengambil alih sepeda motornya. Sementara korban dibonceng oleh rekan pelaku. Kemudian jarak tertentu korban diturunkan. Pelaku akhirnya kabur dengan motor milik korban,” tuturnya.

Pelaku yang ditangkap terancam Pasal 365 KUHP tentang perampokan dengan ancaman pidana itu 12 tahun penjara.

Pelaku Tian mengaku, barang hasil rampasannya tersebut dijual oleh temannya yang hingga kini masih buron. “Saya enggak tahu dijual kemana, tapi hasilnya dibagi dua,” ujarnya.

Dia mengakui kalau dirinya setelah melakukan perampokan langsung tinggal di Bogor sedangkan kawannya tidak diketahui berada dimana. Hasil kejahatannya digunakan untuk kehidupan sehari-hari.

(mhd)

Bawa Senjata Api, 3 Remaja Asal Lampung Terjaring Razia di Tangerang

loading…

TANGERANG – Tiga remaja asal Lampung, yakni SG (19), AS (20) dan TS (19), tertangkap polisi saat operasi biru, di Jalan Raya Merdeka, Kota Tangerang, Banten.

Saat dilakukan pemeriksaan, dari tubuh SG, petugas menemukan satu pucuk pistol rakitan, lengkap dengan pelornya 5 butir, beserta kunci leter T yang biasa digunakan untuk merampok dan membegal motor.

Kasubag Humas Polrestro Tangerang Kota Kompol Abdul Rachim mengatakan, ketiga pria ini terciduk saat anggota Samapta menggelar patroli, di lampu merah Cimone. (Baca: Polisi Ciduk Komplotan Begal Bersenjata Tajam di Depok dan Jaksel)

Baca Juga:

“Ketiganya merupakan komplotan pencuri motor yang dikenal sadis. Kemungkinan besar, indikasinya ke sana. Sekarang masih didalami Satreskrim Polrestro Tangerang Kota,” kata Rachim, Kamis (21/3/2019).

Dijelaskan dia, kasus ini terungkap saat anggota Patko Subnit 1 yang dipimpinan Iptu Dikie Wahyudi, menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh SG. (Baca juga: Dua ABG Begal Sadis Diringkus di Cibitung, Satu Orang Buron)

“Awalnya, petugas melihat ada pengendara berboncengan 3 orang tanpa memakai helm. Namun saat dihentikan petugas, tiba-tiba ketiga pemuda asal Lampung ini malah melarikan diri,” sambung Rachim.

Ketiganya lalu digelandang ke Polrestro Tangerang Kota, untuk penyelidikan. Akibat perbuatannya, ketiga remaja itu dijerat dengan UU Darurat No 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin.

(ysw)

Jelang Diresmikan Presiden, Pengelola Diminta Jaga Ketat MRT

loading…

JAKARTA – Menjelang diresmikannya Moda Raya Terpadu (MRT) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), pihak pengelola diharapkan lebih meningkatkan penjagaan. Jokowi bakal meresmikan MRT ini pada Minggu 24 Maret 2019 di Stasiun Bundaran HI. Hal itu untuk mengantisipasi aksi vandalisme terhadap moda angkutan umum baru di DKI Jakarta.

“Itu kan harus terintegrasi dan harus diberesin. Saya kemarin juga ingetin bahwa MRT ini yang mesti dijaga adalah stasiun bawah tanah nanti jadi Bronx (kota kumuh di New York, Amerika Serikat). Mesti ada security-nya,” kata Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik di Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Politikus Gerindra ini mengingatkan, agar fasilitas publik tersebut dijaga. Pasalnya, pada pertengahan September 2018, gerbong kereta MRT di Lebak Bulus menjadi korban aksi vandalisme.

Baca Juga:

“Dulu kan pernah dicoret-coret. Anda bayangin, kok bisa masuk, artinya security-nya, ini enggak boleh (ada aksi vandalisme) lagi,” kata Taufik.

“Ketika di halte busway masa orang bisa rusuh. Karena persepsi yang mau dibangun. Kalau begitu kan orang mikir enggak aman. Kan saya pernah nyobain. Menurut saya ini udah okelah,” sambungnya.

Taufik menegaskan, masyarakat diminta untuk bersama-sama menjaga keberadaan MRT berikut fasilitas penunjangnya.

“Tapi di kita lagi-lagi menurut saya perawatan jangan sampe kumuh di dalam. Jangan ada pembiaran lah,” tegas Taufik. (Baca juga: Ungkap Pelaku Vandalisme Gerbong MRT, Polda Metro Jaya Bentuk Timsus)

(mhd)

Usul Denda Rp500 Ribu bagi Masyarakat yang Golput

loading…

JAKARTA – Golongan putih atau golput merupakan sikap dan pilihan masyarakat yang dilakukan secara sengaja untuk tidak memberikan hak suaranya saat pesta demokrasi digelar. Tentu, tingkat partisipasi itu sangat berdampak kepada hasil yang diharapkan dari pesta demokrasi tersebut.

Oleh karenanya, kini muncul sebuah usulan tegas untuk menggenjot partisipasi masyarakat, yakni dengan memberikan denda bagi yang tidak ikut berpartisipasi.

Hal itu diusulkan oleh Dewan Pembina DPP Institut L9,Muh Rapsel Ali. Kata dia, agar pemerintah memberi kompensasi biaya transport pemilih menuju tempat pemungutan suara (TPS). Namun jika pemilih tidak menunaikan kewajibannya, kata dia, agar yang bersangkutan diganjar berupa denda Rp500 ribu atau bahkan denda kurungan.

Baca Juga:

“Saya usul hak pilih di (setiap) rumah menjadi wajib pilih. Wajib pilih diberi kompensasi biaya transport ke TPS sebesar Rp50 ribu,” tutur Rapsel dalam keterangannya, Kamis (21/3/2019).

“Karena merupakan wajib pilih, maka, jika tidak datang ke TPS dikenakan denda Rp500 ribu, atau denda kurungan badan selama tiga bulan,” sambung Pendiri Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) ini.

Menurut Rapsel, melihat kondisi yang sudah-sudah, maka sudah waktunya pemerintah harus membuat regulasi baru mengenai ketetapan aturan wajib pilih. “Ini agar partisipasi pemilih meningkat dalam pesta demokrasi,” tutur Rapsel lagi.

Rapsel mencontohkan, bahwa di beberapa negara maju sudah menerapkan aturan wajib pilih, seperti di Amerika Serikat dan Singapura.

“Jadi pemilih nantinya bukan lagi hak pilih, tapi wajib pilih. Mengikuti pemilu kan merupakan bagian demokrasi yang sangat penting, karena menyangkut pemilihan kepala negara. Oleh karena itu, maka setiap warga negara diwajibkan untuk mengikuti pemilu,” tuntasnya.

(mhd)

Sampah Plastik di Tangsel 15 Ton Sehari, 3 Ton Dibuang ke Situ Perigi

loading…

Sampah penuhi Situ Perigi, di Pondok Aren, Tangsel. Foto/Hasan Kurniawan/SINDOnews

TANGERANG SELATAN – Produksi sampah rumah tangga dan industri di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dalam sehari sebanyak 100 ton dan 15%-nya merupakan sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang.

Sampah-sampah plastik itu, tidak semua dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang, Serpong. Ada juga yang dimanfaatkan untuk bank sampah, dan dijadikan komoditi mendatangkan uang.

Menurut Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup (LH) Kota Tangsel Toto Sudarto, banyak warga yang menggantungkan hidup dari sampah plastik, melalui bank sampah.

Baca Juga:

“Sampah-sampah plastik itu dikumpulkan, yang bagusnya dijual di bank sampah, dengan cara ditimbang. Rata-rata disetiap daerah, pembuangan sampah plastik banyak,” katanya di Pamulang, Tangsel, Kamis (21/3/2019).

Tidak hanya itu, kata dia, sampah-sampah plastik ini juga menyebabkan kerusakan lingkungan sangat parah. Terutama, pada ekosistem yang berada di dalam situ. Seperti terlihat, pada Situ Perigi, di Pondok Aren, misalkan.

Tampak, sampah plastik banyak numpuk, di dalam situ. Sampah yang tidak bisa larut oleh alam itu, membuat dataran situ menjadi dangkal. Sehingga, sampah plastik terlihat jelas, berada di tengah-tengah situ.

Dalam seminggu, sampah di Situ Perigi bisa mencapai 7 ton lebih, dan 3 ton sampah, di antaranya merupakan sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang. Untuk mengangkut sampah ini, dibutuhkan waktu berhari-hari.

“Setiap hari kita angkut 1 truk, beratnya 3 ton. Satu minggu, bisa 7 ton lebih. Kalau musim hujan, sampah yang masuk ke dalam situ, bisa semakin banyak,” jelasnya.

Sam Kura, petugas lapangan DLH Tangsel menambahkan, sedikitnya butuh waktu sekira 2 hari sekali, mengangkut sampah yang menumpuk di Situ Perigi, dengan 15 unit mobil truk sampah bermuatan 8 kubik.

SPPPN Dukung Polisi Usut Pembajakan Mobil Tangki Pertamina

loading…

JAKARTA – Serikat Pekerja Pertamina Patra Niaga (SPPPN) mendukung langkah kepolisian untuk mengusut pelaku dugaan pembajakan mobil tangki di Jakarta Utara.

“Tindakan tegas memang perlu dilakukan aparat penegak hukum karena aksi perampasan tersebut sudah melampaui batas, membahayakan masyarakat sekitar, mengganggu distribusi BBM, mengganggu masyarakat lain yang membutuhkan konsumsi BBM. Jangan ada toleransi terhadap tindakan melawan hukum seperti itu,” tutur Wakil Ketua SPPN, Abdul Arya, Kamis (21/3/2019).

Dia menegaskan, mereka yang melakukan aksi unjuk rasa dengan mengatasnamakan SP-AMT bukanlah mantan pekerja PT Pertamina Patra Niaga, melainkan mantan pekerja AMT PT GUN sebagai perusahaan penerima pemborongan pekerjaan (P4).

Baca Juga:

Sebelumnya, seluruh anggota SPPN mengikuti informasi dan berita yang diperoleh dari media dan mengapresiasi kinerja kepolisian yang telah bergerak cepat dalam mengungkap pelaku yang diduga melakukan aksi perampasan dua mobil tangki yang sedang membawa BBM tujuan SPBU.

“SPPN pasti akan bersikap jika ada hal yang dapat mengganggu kelangsungan perusahaan, distribusi BBM juga merupakan tugas perusahaan tempat kami mencari nafkah. Mereka jangan asal melakukan aksi perampasan, kami juga memiliki rasa tanggung jawab di sini,” tutur Ketua Umum SPPN, Dinda Rizki.

Sikap SPPN ini dilandasi oleh semangat UU Nomor 21/2000 tentang Serikat Pekerja. SPPN berharap seluruh lapisan masyarakat turut menjaga kelancaran distribusi BBM ke seluruh pelosok negeri untuk kepentingan masyarakat banyak.

“Siapapun tidak boleh mengganggu jalannya distribusi BBM. Kami SPPN mendukung aparat menindak tegas siapapun yang mengganggu kelancaran distribusi BBM,” tuturnya.

(mhd)

Tak Dapat Lapak Skybridge, PKL Akui Terpaksa Jualan di Trotoar

loading…

Lapak di skybridge atau jembatan penyeberangan multiguna (JPM) Tanah Abang, Jakarta Pusat. Foto/Ilustrasi/SINDOnews

JAKARTA – Pedagang Kaki Lima (PKL) Tanah Abang, Jakarta Pusat mengaku terpaksa berjualan di trotoar ketimbang di skybridge atau jembatan penyeberangan multiguna (JPM). Alasannya, masih banyak PKL yang belum terakomodir untuk berjualan di skybridge.

“Sebenarnya saya enggak mau, tapi mau gimana? Dari pada keluarga enggak makan, saya terpaksa dagang di trotoar,” kata Maria (49), salah seorang PKL yang berjualan di trotoar, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Maria mengaku, semenjak ada skybridge, pendapatannya mengalami penuunan. Bila dahulu ia bisa mengantongi upah bersih Rp300 hingga 400 ribu per hari. Kini mendapatkan Rp200 ribu dari berjualan kaos kaki sudah bersukur.

Baca Juga:

Lain halnya dengan Idah (36), pedagang pakaian di skybridge. Ia merasa bersyukur mendapatkan lapak di sana, terlebih ia telah bertahun tahun tak mendapatkan tempat untuk berdagang.

Selama berjualan di skybridge, Ida mengakui pendapatannya meningkat sebesar 20 hingga 25 persen. Hal ini dikarenakan Pemprov DKI membuka jalur dari Stasiun Tanah Abang, sehingga pengguna KRL bisa langsung ke skybridge.

Sembari berjalan ke blok-blok Tanah Abang, Ida mengatakan, banyak pengunjung yang kemudian membeli dagangannya. “Yah lumayan mas, kita jadi nambah aja,” ucap Ida.

Mengenai kondisi pedagang lainnya. Ida mengharapkan Pemprov DKI dapat memperpanjang kawasan skybridge, dengan demikian pedagang yang kini berjualan di trotoar bisa tertampung.

(mhd)

Wakil Wali Kota Jakpus: Jangan Sampai Jati Baru Berantakan

loading…

JAKARTA – Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi mengaku berang dengan kondisi Jalan Jati Baru, Tanah Abang yang masih semrawut. Namun, dia juga tidak menampik penataan pedagang kaki lima (PKL) dan kemacetan di wilayahnya kurang maksimal.

Dia mengakui, kondisi itu tak lepas dari petugas di lapangan yang kurang tegas. Maka itu, dia bakal menegur keras sejumlah petugas yang dianggap tak becus bekerja. Perintah untuk menindak tegas mikrolet dan pedagang yang membandel akan dilakukan.

“Jadi poinnya jangan sampai Jati Baru berantakan,” tegasnya sembari mengatakan akan meminta sudin teknis bertindak kepada wartawan di Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Baca Juga:

Meski demikian, terhadap penindakan. Irwandi mengatakan bukan tanpa upaya. Upaya penertiban pedagang dilakukan pihaknya, salah satunya dengan mengkandangkan sejumlah barang dagangan. Bahkan pedagang yang melawan petugas Satpol PP langsung ditindak polisi.

Sementara itu, Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Yayat Supriatna menilai, sudah semestinya pejalan kaki di kawasan Tanah Abang ditindak. Arahan untuk berjalan di skybridge wajib dilakukan.

Yayat melihat, dengan pejalan kaki berjalan di sky bridge membuat PKL liar kehilangan pendapatannya. Sebab tanpa pejalan kaki, maka tidak akan ada pembeli.

“Kalau kita putus mata airnya. Maka 100 PKL di bawah tidak akan berfungsi,” kata Yayat.

Yayat melihat, cara ini cukup efektif. Sebab selain mampu membuat tertib PKL di bawah. Maka akan mendorong ekonomi PKL yang ada di skybridge.

Karenanya mendorong itu, Yayat meminta petugas lapangan membantu. Dorongan untuk mengarahkan pejalan kaki ke atas skybridge wajib dilakukan.

(mhd)

PKL Masih Jualan di Trotoar, JPM Tanah Abang Dinilai Kurang Berfungsi

loading…

Jembatan penyeberangan multifungsi (JPM) atau Skybridge Tanah Abang, Jakarta Pusat. Foto/Ilustrasi/SINDOphoto

JAKARTA – Keberadaan Skybridge atau Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Tanah Abang belum membuat banyak perubahan. Terutama masalah pedagang kaki lima (PKL) dan kemacetan di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat yang masih semrawut.

Kondisi itu membuat pejalan kaki terpaksa berjalan di tengah jalan, kemacetan kian tak terhindarkan lantaran bahu jalan banyak digunakan pejalanan kaki.
Pantauan SINDOnews, kemacetan di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, terlihat saat memasuki jalan itu dari KS Tubun, sejumlah mikrolet mulai mengetem di pinggir jalan. Mereka tak mempedulikan sejumlah kendaraan yang ingin melintas di jalan tersebut.

Kondisi kian parah terlihat di sisi jalan sebelah timur, dekat dengan pintu timur Stasiun Tanah Abang. Mikrolet lebih dari dua mengetem di kawasan ini, membuat manuver mobil yang melakukan puter balik terganggu.

Baca Juga:

Tak hanya kendaraan yang putar arah. Kebaradaan mikrolet yang mengetem juga membuat manuver Transjakarta terganggu, lantaran badan jalan ditutupi mikrolet.

“Jadi kalau saya katakan, ini (JPM) tak banyak membantu, macetnya dimana mana. Skybridge kurang berfungsi,” kata Yopi (32), salah seorang pengguna Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2019).

Meskipun terdapat petugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan di kawasan itu, namun keduanya tak banyak membantu. Mereka hanya berdiam diri menongkrong disebuah tenda dan mobil derek yang terparkir di lokasi.

Upaya untuk menertibkan tak terlihat. Mereka hanya berdiam diri dan menyaksikan kondisi Jalan Jatibaru yang semerawut.

“Petugasnya saja diam saja di sana (sambil menunjuk lokasi tempat biasa petugas nongkrong). Bagaimana ini bisa rapih,” ucap Tati (39), salah seorang pengguna trotoar di Jalan Jatibaru.

(mhd)

Addendum Depok Metro Stater Dipertanyakan, Ketua DPRD: Ini Soal Aset

loading…

DEPOK – Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo mempertanyakan dasar kerja sama antara Pemkot Depok dengan pihak pengembang pembangunan terminal modern dengan nama Depok Metro Stater. Sebab proyek ini menyangkut aset Pemkot Depok yang dikerjasamakan.

“Dasar kerja samanya apakah sudah sesuai dengan aturan perundang-udanganan atau tidak. Lalu bagaimana pendampingan hukum dari sudut pandang yuridis sehingga proses administrasi betul-betul clean dan tidak ada aturan yang dilanggar,” ujarnya, Kamis (21/3/2019).

Selanjutnya, ia mempertanyakan bagaimana koordinasi dengan DPRD. Sebab sejauh ini DPRD tidak pernah tahu bagaimana addendum kontrak yang sudah disepakati. Bahkan, kata Hendrik, tidak ada tembusan ke Dewan. (Baca juga: Kota Depok Akan Memiliki Terminal Modern)

Baca Juga:

“Ini menyangkut aset daerah loh. Sampai saat ini DPRD tidak pernah tahu bagaimana addendum kontrak yang sudah disepakati bersama. Saya menganggap itu adalah pelanggaran administrasi yang dilakukan sehingga menurut saya itu cacat hukum,” tukasnya.

Bagi Hendrik, addendum ini perlu dijelaskan kepada DPRD sebelum bicara apakah ada manfaat untuk masyarakat dengan adanya terminal terpadu tersebut. Hendrik curiga proyek tersebut hanya permainan oknum tertentu. “Saya melihat itu penuh dengan permainan oknum-oknum yang hanya mengambil keuntungan pribadi,” ucapnya.

Diketahui, Depok Metro Stater ini akan berbasis Transit Oriented Development (TOD) yang mensinergikan hubungan antarmoda dengan berbagai tipe transportasi. Di area seluas 2 hektare itu akan berdiri terminal, hunian, dan kawasan komersial. (Baca juga: Pembangunan Terminal Modern Depok, Akan Ada 2.000 Tiang Pancang)

“Terminal luasnya sekitar 17.000 meter persegi. Nanti ada ruang tunggu, kantor dan koridor-koridor. Detailnya ada di Dinas Perhubungan kalau soal koridor-koridor, kami hanya menyediakan saja,” ujar Direksi PT Andyka Investama, Sumarsono Hadi.

Setelah terminal selesai, selanjutnya pembangunan area komersial. Setelah itu akan ada pembangunan kawasan hunian di proyek senilai Rp1,3 triliun itu. Pihaknya juga memfokuskan pada sarana prasarana yang menunjang teknologi modern dalam pembangunan terminal. (Baca juga: Pembangunan Terminal Terintegrasi Depok Masuk Pengerjaan Bawah Tanah)

Dengan begitu, masyarakat akan sangat terbantu dengan kecanggihan teknologi yang diterapkan. “Target keseluruhan untuk hunian sekitar 3-4 tahun. Tapi kami tidak boleh membangun apapun sebelum terminal selesai,” tuturnya.

(thm)

Akibat Gas Bocor, Si Jago Merah Hanguskan 2 Rumah di Kemayoran

loading…

JAKARTAKebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk di Jalan Mawar, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2019) siang sekitar pukul 12.45 WIB. Api diduga berasal dari kebocoran gas di bagian regulator dan selang.

Beruntung karena petugas pemadam kebakaran cepat ke lokasi, api hanya melalap dua rumah dan tidak merembet ke rumah lain.

“Objek yang terbakar rumah tempat tinggal,” kata Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat, Hardisiswan saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (21/3/2019).

Baca Juga:

Sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi guna memadamkan api yang menyala di sana. Belum bisa dipastikan apakah ada korban jiwa dalam kejadian ini. (Baca: Korsleting Listrik, Tempat Pengolahan Kerupuk Dilalap Api)

Namun, api sudah berhasil dikuasai dan sudah dalam proses pendinginan. Akibat kebakaran ini, diperkirakan kerugian mencapai Rp210 juta. “Kerugian ditafsir ratusan juta,” tutupnya.

(ysw)

Bupati Ade Yasin Janjikan 2021 Tidak Ada Lagi Sekolah Rusak di Bogor

loading…

Seorang guru memindahkan buku-buku di ruang kelas yang ambruk di salah satu sekolah di Kabupaten Bogor. Foto/SINDOnews/Haryudi

BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menargetkan pada 2021 tidak ada lagi ruang kelas atau bangunan sekolah rusak. Hal tersebut dijanjikan Bupati Bogor Ade Yasin di hadapan masyarakat Ciampea, Kamis (21/3/2019).

Ade Yasin menegaskan, tidak ada alasan lagi infrastruktur sekolah yang tersebar di 40 kecamatan mengalami kerusakan. Pada 2021, kondisi seluruh sekolah harus layak dipergunakan oleh anak didik atau siswa-siswi. “Yang jelas pada 2021 jangan ada seolah atau bangunan rusak. Semua yang kini dalam kondisi rusak harus sudah diperbaiki,” ujarnya.

Unuk mewujudkan target itu, pihaknya akan memprioritaskan pengalokasian anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) membangun ruang kelas baru, merevitalisasi infrastruktur sekolah dan lainnya. (Baca juga: Dibangun Tahun 1970-an, Ribuan Gedung SDN di Bogor Sebagian Besar Rusak)

Baca Juga:

Menurut Ade Yasin, membenahi ruang kelas dan insfrastruktur sekolah selain untuk memberikan kenyamanan, juga untuk memberikan stimulasi kepada para siswa tingkat SD maupun SMP. “Bagaimana mereka bisa nyaman dan semangat dalam belajar kalau bangunan kelasnya mengalami rusak berat, sedang atau ringan? Sehingga membangun RKB (ruang kelas baru) dan merevitalisasi insfrastruktur sekolah menjadi suatu keharusan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor TB Luthfie Syam mengatakan, tidak menutup kemungkinan pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi sekolah rusak sewaktu-waktu bisa bertambah. Sebab jumlahnya belum termasuk yang akan dikerjakan oleh pemerintah pusat lewat APBN atau yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Anggaran yang sudah kami petakan itu baru dari APBD, kemungkinan bisa bertambah. Karena pemerintah pusat juga punya data soal sekolah rusak, jadi bisa turun langsung dan dipastikan tidak akan tumpang tindih dengan Pemkab,” tukasnya. (Baca juga: Rehab 221 Sekolah Rusak, Pemprov DKI Gelontorkan Rp1,74 Triliun)

Berdasarkan data Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, tahun ini Pemkab Bogor akan membangun ruang kelas baru sebanyak 173 SDN dan 32 SMPN dengan biaya sekitar Rp101 miliar yang bersumber dari APBD. “Biaya tersebut dianggap membengkak dan terlampau mahal dari apa yang sudah diasumsikan sebelumnya,” kata Direktur Kopel Indonesia Syamsuddin Alimsyah.

Ia mencatat, hingga 2017, sebanyak 6.265 ruang kelas SD dan SMP di Bumi Tegar Beriman dengan kondisi rusak. Bukan hanya ruang kelas, sebanyak 68 sekolah masih belum memiliki perpustakaan, dan 632 sekolah sudah memiliki namun kondisinya rusak. “Khusus fasilitas toilet, hampir setiap sekolah sudah memiliki. Tapi, 3.222 toilet di antaranya mengalami rusak ringan dan sedang, serta 578 toilet lainnya rusak berat,” ungkapnya.

Berdasarkan hitungannya, untuk memperbaiki satu ruang kelas SMP hanya membutuhkan dana sekitar Rp90 juta. Kemudian untuk membangun satu perpustakaan berdasarkan estimasinya membutuhkan Rp296 juta. Sedangkan untuk membangun satu toilet baru, membutuhkan biaya Rp48 juta. (Baca juga: Banyak Sekolah Rusak, Bupati Bogor: Penanganan Bertahap)

Namun, oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor anggarannya dinilai membengkak. “Terbukti, dari rencana kegiatan pada tahun 2019, untuk memperbaiki satu ruang kelas SMP, Pemkab Bogor menganggarkan sekitar Rp340 juta. Untuk membangun satu perpustakaan, Disdik menganggarkan biaya sekitar Rp325 juta. Sedangkan untuk membangun satu toilet dianggarkan sekitar Rp140 juta. Jelas boros sekali,” pungkasnya.

(thm)

Pikap Terguling di Ruas Tol Jagorawi, Lalin Arah Jakarta Tersendat

loading…

Pikap terguling di ruas Tol Jagorawi arah Jakarta siang ini. Foto: Twitter/@ochadingin

JAKARTA – Sebuah kendaraan jenis pikap terguling di ruas Tol Jagorawi arah Jakarta siang ini. Kejadian ini memicu kemaceten karena pikap melintang di badan jalan.

Informasi kejadian ini dilaporkan di akun twitter TMC Polda Metro dan PT Jasa Marga oleh pemilik akun @ochadingin, Kamis siang ini.

“Kecelakaan tol Bogor arah Jakarta, potensi kemacetan. Mohon bantuan ditanggulangi, belum ada petugas. @PTJASAMARGA @TMCPoldaMetro,” tulis @ochadingin dalam akun twitternya.

Baca Juga:

Sementara itu, TMC Polda Metro Jaya menyebut saat ini petugas sedang menangani kejadian tersebut. “12.13 Kecelakaan mobil Pick up terbalik di tol Jagorawi arah Jakarta, sedang penanganan Polri lalin tersendat,” tulis @TMCPoldaMetro

(thm)

Pintu Tol Cengkareng 2 Dirusak Massa, Polisi Buru Empat Pelaku

loading…

JAKARTA – Polres Metro Jakarta Barat memburu sejumlah orang yang melakukan perusakan Gerbang Tol (GT) Cengkareng 2, Jakarta Barat. Pengecekan kamera Closed Circuit Television (CCTV) telah dilakukan untuk mengungkap kasus ini.

“Ada empat yang kami identifikasi. Semuanya masih kami buru,” ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Edi Suranta Sitepu, Kamis (21/3/2019).

GT Cengkareng 2 dirusak sejumlah orang pada Selasa (12/3/2019) lalu. Kala itu rombongan pengawal jenazah memaksa masuk dan merusak pintu tol. Mereka enggan membayar dan mendobrak Automatic Lane Barrier (ALB). Pihak Jasa Marga langsung melaporkan kejadian ini.

Baca Juga:

Setelah menerima laporan, polisi bergegas mencari informasi. Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pengecekan CCTV. Dari situ diketahui sejumlah orang diduga melakukan pengerusakan, namun baru empat yang terindetifikasi jelas. “Saat ini anggota masih mencari mereka,” tuturnya.

Corporate Communication Dept Head Jasa Marga, Irra Susyanti, mengatakan, saat kejadian petugas di lapangan tidak bisa berbuat banyak, karena sekelompok orang itu bertinda brutal dan membawa sejumlah kayu.

“Untungnya tidak ada korban dalam kejadian ini. Setelah kejadian kerusakan, kami langsung melakukan perbaikan,” tandasnya.

(thm)

Sejukkan Hati Jelang Pemilu, Polres Jakbar Gelar Tabligh Akbar

loading…

Polres Metro Metro Jakarta Barat menggelar tabligh akbar di Lapangan Kompas, Kembangan, Jakarta Barat, Rabu (20/3/2019) malam. Foto: KORAN SINDO/Yan Yusuf

JAKARTA – Dalam rangka menciptakan suasana sejuk jelang pencoblosan 17 April 2019 mendatang, Polres Metro Metro Jakarta Barat menggelar tabligh akbar di Lapangan Kompas, Kembangan, Jakarta Barat, Rabu (20/3/2019) malam.

Dalam kegiatan yang dihadiri ratusan masyarakat itu, Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Hengki Haryadi, mengajak masyarakat untuk menjaga suasana pemilu. Isu SARA dan hoaks tidak perlu dihembuskan demi terciptanya suasana damai.

“Sudah banyak sekali menjelang Pemilu 2019 berita-berita hoaks yang dapat memecah-belah. Oleh sebab itu, kami dari Polres Metro Jakarta Barat mengadakan tabligh akbar untuk menyejukan dan menenangkan hati,” kata Kapolres.

Baca Juga:

Ia menyebutkan, saat ini banyak sekali politik adu domba yang sudah terlihat. Karenanya, Hengki mengajak menyiapkan keimanan dan ketaqwaan agar bisa mencegah itu semua.

“Banyak penjajah di Indonesia yang ingin menjajah tanpa perang, seperti adu domba, narkoba, dan cyber crime. Indonesia adalah surga dunia karena walaupun berbagai macam agama, budaya tetapi tetap aman, damai dan sejuk,” jelasanya.

Termasuk berita hoaks, Hengki mengharapkan masyarakat yang mendapatkan informasi agar mentelaah secara baik-baik untuk tidak terpengaruh terhadap berita-berita bohong tersebut.

“Dalam rangka Pemilu 2019 pada tanggal 17 April nanti, saya berharap bapak dan ibu harus mencoblos, jangan sampai golput, sesuai dengan hati nurani kawan-kawan. Saya titipkan NKRI kepada rekan-rekan semua,” ujarnya.

Kegiatan diisi dengan pembacaan tahlil, tahmid dan tasbih serta surat yasin, pembacaan rawi atau risalah Nabi Muhammad SAW dan pembacaan ayat suci Alquran.

Habib Luthfi bin Yahya dalam tausiyahnya mengatakan, istighosa artinya meminta pertolongan kepada Allah SWT. “Pilpres harus bisa menjaga mulut kita, karena mulut kita lebih tajam dari pedang. Kami mengajak ikrar bersama tetap menjaga keutuhan NKRI. Apapun pilihan kita jangan sampai kita terpecah belah, mari kita sama-sama ciptakan pilpres ini yang aman, damai dan sejuk,” ajaknya.

Selain keduanya, hadir pula Dandim 0503/JB Letkol Arh Jatmiko Adi, KH. Abdul Hayyie Naim, Koordinator Dai Kamtibmas Restro Jakarta Barat H Tatang Firdaus, Ketua FKUB Jakarta Barat, pejabat utama Polres Metro Jakarta Barat, dan Kapolsek jajaran Polres Metro Jakarta Barat.

(thm)

Menjelang Diresmikan Jokowi, DPRD DKI Belum Juga Ketok Palu Tarif MRT

loading…

Menjelang diresmikan oleh Jokowi, hingga kini DPRD DKI belum juga memutuskan besaran tarif MRT tersebut. Foto/SINDOphoto

JAKARTA – Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Santoso mengatakan keputusan besaran tarif kereta cepat Moda Raya Terpadu (MRT) dipastikan kembali diundur. Keputusan ongkos MRT bakal diketok anggota legislatif pada Senin 25 Maret 2019 mendatang.

“Belum (diputus tarif MRT). Tadinya kita mau rapat bahas lagi finalisasi. Tapi ternyata batal. Jadi diputuskan Senin nanti ada rapim,” kata Santoso saat dihubungi, Kamis (21/3/2019).

Ia menambahkan, Senin nanti komisi B dan C DPRD rapat dulu memutuskan besaran tarif MRT itu. Setelah selesai berapa ongkos MRT itu pihaknya ajukan hasilnya ke Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab).

Baca Juga:

Santoso pun memastikan pada Senin mendatang pihaknya rampung memutus besaran tarif Ratangga MRT itu. “Iya (senin langsung) selesai kok bisa,” tuturnya. (Baca: Wakil Ketua MPR Minta Pembahasan Tarif MRT ampung Pekan Ini)

Ia berharap masyarakat tak meributkan soal molornya besar tarif MRT. Ia pun menuturkan, tak menjadi masalah bila diresmikan namun belum ada tarif yang resmi.

“Iya nggak apa-apalah. Yang nggak boleh itu kita gagalin peresmiannya,” ungkapnya.

Santoso melanjutkan, jika MRT Jakarta telah diresmikan, namun tetapi tarif belum juga muncul, maka MRT bisa tetap digratiskan selama menunggu keputusan tarif. “Ya uji coba, masih gratis kan. Bisa ya kayaknya,” tutupnya. (Baca juga: Tarif MRT Rp1.000 per Km Dianggap Mahal, Anies: Itu Baru Ancar-Ancar)

Operasional MRT sendiri rencananya akan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Minggu 24 Maret 2019 mendatang di Bundaran HI, Jakarta Pusat.

(ysw)

Separuh Lebih Anggota DPRD DKI Sudah Mendukung Anies Lepas Saham Bir

loading…

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengklaim, jumlah suara yang mendukung pelepasan saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta Tb terus bertambah. Foto: Ilustrasi/SINDOnews/Dok

JAKARTA – Keinginan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melepas saham bir di PT Delta Djakarta Tbk mulai menemui titik terang. Saat ini lebih dari setengah jumlah anggota DPRD DKI telah mendukung rencana Anies tersebut.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengklaim, jumlah suara yang mendukung pelepasan saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta Tb terus bertambah. “Ya, ini kan saya lagi komunikasi terus dan saya kira sudah nambah yang setuju. Insya Allah sudah lebih dari separuh,” ujar Taufik di Geding DPRD DKI Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Meskipun begitu, Taufik enggan membocorkan anggota fraksi mana saja yang setuju dan menolak penjualan saham Pemprov DKI di perusahaan bir itu. Hingga kini pihaknya masih terus melakukan lobi-lobi di DPRD agar saham minuman beralkohol itu segera dilepas. “Jangan lah, jangan disebutin (nama fraksi). Kan komunikasi mesti informal, kan namanya juga lobi,” tuturnya. (Baca juga: Anies Baswedan Beberkan Alasan Ngotot Jual Saham Bir)

Baca Juga:

Taufik mengungkapkan, mekanisme penjualan saham minuman beralkohol itu harus disetujui minimal 2/3 dari jumlah anggota DPRD DKI. Untuk diketahui, total keseluruhan anggota DPRD DKI Jakarta untuk periode 2014-2019 sebanyak 106 kursi dari 10 partai politik. Sedangkan jumlah fraksi DPRD DKI Jakarta untuk periode 2014-2019 sebanyak 9 fraksi dari 10 partai politik.

“Ambil keputusannya harus 3/4, eh 2/3 itu sama saja. Jumlah absolutnya harus sama, bukan soal fraksinya. Nanti kita hitung dari fraksi berapa (individunya),” pungkasnya. (Baca juga: Warga Dukung Pelepasan Saham Bir, Anies Minta Masyarakat Review Calegnya)

Sebelumnya, Anies Baswedan menyebutkan, alasan Pemprov DKI melepas saham di PT Delta Djakarta lantaran kepemilikan saham bir tidak sesuai dengan prinsip kerja Pemprov DKI Jakarta. Tugas pemerintah adalah untuk melakukan pembangunan, bukan mencari keuntungan dengan membuat bisnis.

“Pemerintah itu bukan bekerja mencari keuntungan, karena nanti ada conflict of interest. Di satu sisi pemegang modal, di sisi lain regulator,” ujar Anies.

Orang nomor 1 di DKI Jakarta itu secara resmi telah mengirimkan surat sebanyak dua kali ke DPRD untuk meminta persetujuan penjualan saham bir tersebut. Surat kedua dikirim Anies pada 31 Januari 2019 lalu. (Baca juga: Ketua DPRD Sudah Terima Surat Permohonan Jual Saham Bir dari Anies)

(thm)

Sandi Sosialisasikan Program OK OCE Tani Nelayan di Kronjo Tangerang

loading…

TANGERANG – Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno hari ini mensosialisasikan program OK OCE Tani Nelayan (One Kabupaten/Kota/Kampung One Centre for Entrepreneurship Tani Nelayan) kepada nelayan di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang.

Sandiaga menjelaskan, OK OCE Tani Nelayan merupakan sebuah gerakan sociopreneur yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan usaha. Selain ingin mendorong penciptaan dan pengembangan wirausaha di sektor agromaritim, OK OCE Tani Nelayan juga fokus pada pendampingan dan pemberdayaan petani dan nelayan.

“Para penggerak OK OCE Tani Nelayan akan dilatih untuk pendampingan dan pembinaan,” ujarnya, Kamis (21/3/2019).

Baca Juga:

Sementara itu, Ketua OK OCE Indonesia, Iim Rusyamsi, mengatakan, melalui program ini kelompok tani dan nelayan bisa mendapatkan akses modal/kredit tani dan nelayan hingga membuka akses pasar untuk produk agromaritim ini.

Selain itu, tim penggerak juga akan didorong untuk melakukan edukasi kepada petani dan nelayan meliputi pengelolaan modal hingga penerapan inovasi dan teknologi.

“OK OCE Tani Nelayan sebagai sebuah kluster wirausaha, tentunya akan berdampak pada pertukaran pengetahuan para pelaku di dalamnya,” katanya.

Dengan struktur kelembagaan yang baik dari pusat hingga desa serta konektivitas antar jejaring penggerak OKE OCE diharapkan ada data hasil tani dan nelayan binaan yang bisa diolah untuk monitoring dan evaluasi produksi hasil tani dan nelayan.

Dalam pelaksanaannya, OKE OCE Tani Nelayan akan membentuk sebuah kolaborasi yang baik dengan institusi pemerintah, institusi pendidikan, korporasi, dan masyarakat, guna membentuk tatanan sosial ekonomi yang bertuju pada kesejahteraan rakyat.

(thm)

Polisi Harus Usut Jaringan Kasus Skimming Ramyadjie Priambodo

loading…

Ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar. Foto: SINDOnews/Dok

JAKARTA – Penyidik Polda Metro Jaya diminta untuk mengusut tuntas kasus pembobolan ATM milik nasabah ((skimming) hingga ratusan juga rupiah yang diduga dilakukan oleh Ramyadjie Priambodo.

“Itu jelas kejahatan, jelas kriminal yang harus diusut tuntas. Siapa pun pelakunya, siapa jaringannya, diproses saja secara benar, tuntas dan dalam,” ujar Ahli Hukum Pidana, Abdul Fickar Hadjar, di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Menurut dia, kejahatan skimming ini pasti dilakukan tidak sendirian tapi ada jaringan. Karena, pelaku mendapatkan nomor ATM, pasword dan lainnya itu diduga dari pedagang-pedagang yang pembayarannya pakai ATM itu.

Baca Juga:

“Mungkin juga kasirnya ada yang jahil, jahat kemudian direkam dan diskimming untuk dipakai jaringan ini. Karena itu sangat mungkin tidak melulu ATM di bank-bank Indonesia, bahkan ada juga kartu kredit di luar negeri yang bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Di samping itu, Fickar menambahkan, akibat kejahatan pembobolan ATM ini dapat mengganggu perbankan nasional sangat tergantung penilaiannya. Sebab, kalau perorangan sebetulnya tidak ada sistem yang rusak.

“Karena skimming itu juga bisa kelalaian pemilik ATM, dia percaya saja kepada pedagang kemudian dikasih kartunya yang cash yang bisa pembayaran langsung. Jadi, menurut saya tidak ada sistem yang dirusak,” jelas dia.

Untuk itu, Fickar mendesak kasus ini menjadi perhatian dunia perbankan juga karena ternyata sistem tersebut tidak aman. Begitu diskimming bisa juga dibobol walaupun semua sistem punya kelemahan.

“Paling tidak bisa ada pengaman umpamanya kartu itu tidak bisa bekerja kalau bukan aslinya, misalnya. Bisa dicari sistem seperti itu, bisa dikembangkan ke arah sana,” tandasnya.

Untuk diketahui, Ramyadjie Priambodo ditangkap Polda Metro Jaya dari sebuah apartemen di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, pada 26 Februari 2019 lalu. Polisi menyita satu unit mesin ATM, peralatan skimming, laptop, telepon genggam dan beberapa kartu ATM yang sudah dimodifikasi. Polisi juga menemukan uang senilai Rp300 juta.

(thm)

Anies Ajukan Rp571 Triliun untuk Perpanjang Rute MRT, LRT dan KRL

loading…

JAKARTA – Gubernur DKI Anies Baswedan mengajukan proposal proyek pembangunan infrastruktur transportasi publik senilai Rp571 triliun kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Anggaran tersebut untuk memperpanjang rute MRT, LRT dan Commuter Line.

Anies mengatakan, telah mengajukan proposal proyek pembangunan infrastruktur transportasi publik senilai Rp571 triliun kepada Presiden Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2019 lalu. Anggaran Rp571 triliun untuk membangun Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, Light Rail Transit (LRT) Jakarta, dan KRL menghubungkan seluruh kawasan Jabodetabek.

“Ini adalah anggaran pembangunannya. Jadi, misalnya kita akan membangun MRT yang sekarang baru 16 kilometer (Km), kita akan perpanjang, dibangun menjadi 231 Km. Untuk LRT yang sekarang baru 5,8 km akan menjadi 120 Km,” jkata Anies di Jakarta, Rabu, 20 Maret 2019 kemarin.

Baca Juga:

Menurut dia, proposal proyek pembangunan infrastruktur transportasi publik tidak sekadar membangun yang baru, tetapi juga mengoreksi masalah yang selama ini terjadi di Jakarta dan kerap kali menimbulkan kemacetan lalu lintas.

“Jadi di Jakarta ada 27 Km lintasan yang sebidang. Ini yang akan dinaikkan. Ini termasuk dalam anggaran senilai Rp571 triliun,” ungkapnya. Menurut Anies, lintasan KRL Commuter Line yang selama ini berada di bawah akan dinaikkan memutar dengan rute sepanjang 27 Km.

“Kalau sudah dinaikkan, maka tiap rangkaian KRL bisa jaraknya antara tiga hingga lima menit. Karena kereta tidak mengganggu lalu lintas,” ujar Anies.
Adapun bekas perlintasan sebidang, kata Anies, akan dibuatkan jogging track dan taman sebagai sarana olahraga bagi masyarakat.

(whb)

Badan Integrasi Transportasi DKI Dibentuk Sebelum Juli 2019

loading…

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta akan membentuk satu badan atau entitas untuk mengintegrasikan moda transportasi massal. Sehingga, dengan entitas tersebut tidak ada lagi pembahasan subsidi masing-masing moda seperti yang terjadi saat ini.

Hal itu diungkapkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan usai menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat kota Jakarta Selatan, kemarin. Menurutnya, kunci utama mengatasi masalah transportasi di Jakarta adalah integrasi. Hal itu pun disampaikanya kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas beberapa hari lalu.

Presiden pun, lanjut Anies, sepakat dan memerintahkan DKI untuk menjalankan integrasi tersebut. Dengan integrasi, pengguna kendaraan umum bisa melaniutkan perjalanannya ke mana saja bisa tersambungnya. Baik itu rute, tiket dan manajemennya.

Baca Juga:

“Disisi kami ini kan bicara subsidi, subsidi itu diberikan bukan untuk tiap-tiap moda tapi untuk keseluruhan sistem. Jadi tidak ada lagi tuh hal kecil berapa subsidinya untuk moda ini, siapa yang naik moda itu dan sebagainya,” kata Anies pada Rabu, 20 Maret 2019 kemarin.(Baca: MRT, LRT, KCI, dan Kereta Bandara Akan Dikelola Satu Badan)

Anies menjelaskan, pengelolaan transportasi di DKI dan Jabodetabek itu harus dalam sebuah badan yang terintegrasi. Badan itu bukan berarti membuat lembaga baru, yang ada diintegrasikan. Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), Bus Rapid Transit (BRT), Commuter Line, Kereta Bandara dan sebagainya itu badannya sendiri-sendiri.

Menurutnya dengan entitas baru ini adalah mengintegrasikan dari yang sudah ada, kemudian entitas baru ini nantinya yang akan melaksanakan pengelolaan transportasi di DKI. Kemudian, lanjut Anies, badan yang mengintegrasikan seluruh moda transportasi publik ini diharapkan akan memudahkan tata kelola sistem transportasi karena berada dalam kesatuan organisasi.

Selain itu, subsidi yang diberikan Pemprov DKI Jakarta juga akan melalui satu pintu, sehingga tidak perlu dipisahkan antarmoda transportasi. Entitas baru yang direncanakan hadir sebelum Juli 2019 tersebut akan berada di bawah kontrol Pemprov DKI Jakarta.

“Ada studi yang menyebutkan Rp60 triliun, ada juga Rp100 triliun per tahun ongkos kemacetan. Jadi subsidi yang kita berikan bila dia bisa mengurangi kemacetan, kita memberikan penghematan perekonomian yang sangat besar,” jelasnya.

Diketahui saat ini pembahasan tarif MRT dan LRT yang direncanakan beroperasi pada akhir Maret ini belum juga diputuskan. Komisi C dan B DPRD DKI Jakarta masih meminta PT MRT dan LRT bersama Dinas Perhubungan menghitung secara detail besaran subsidi yang dikeluarkan untuk masyarakat DKI Jakarta dalam menggunakan angkutan umum. Sehingga, subsidi yang diberikan dinilai bisa tepat sasaran.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) bidang perkretaapian DKI Jakarta, Aditya Dwilaksana menegaskan, lembaga untuk mengintegrasikan tarif antarmoda sangat diperlukan. Dia pun pernah mengusulkan hal tersebut kepada Pemprov DKI dalam kesempatan beberapa waktu lalu.

Menurut Adit, untuk menyatukan tarif antarmoda yang operatornya berbeda itu sangat sulit tanpa adanya lembaga tersendiri. Nantinya, lembaga tersebut bertugas untuk mengkordinasikan BUMD-BUMD transportasi dan bertugas mengintegrasikan fisik, tarif, dan jadwal pemberangkatan.

“Jadi kordinasi menjadi lebih mudah. Operatornya tetap para BUMD. Holding itu cuma bertugas mengintegrasikan satu pintu,” ucapnya.

(whb)

Tata Trotoar, DKI Prioritaskan Jakarta Pusat dan Selatan

loading…

Penataan trotoar di DKI Jakarta. Foto/Ilustrasi/SINDOphoto

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mengebut penataan trotoar di lima wilayahnya. Penataan trotoar di Jakarta Pusat dan Selatan menjadi kegiatan strategis daerah dengan anggaran lebih besar, yakni Rp175 miliar ketimbang penataan di wilayah lain yang hanya Rp35 dan 25 miliar.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyusun persiapan penataan trotoar yang dilakukan di lima wilayah kota. Menurutnya, penataan trotoar wilayah tersebut telah ditentukan masing-masing dua kawasan.

“Penataan trotoar ditargetkan mulai pada Mei mendatang. Penataan trotoar di Jakarta Pusat dan Selatan menjadi kegiatan strategis daerah yang menjadi skala prioritas,” kata Hari Nugroho saat dihubungi, Rabu (20/3/2019).

Baca Juga:

Hari menjelaskan, design penataan trotoar di lima wilayah DKI tentunya meniru penataan trotoar di jalan Sudirman-Thamrin. Khususnya untuk Jakarta Pusat dan Selatan yang menjadi kegiatan strategis daerah tahun ini. Dimana, penataan tersebut membutuhkan biaya sebesar Rp175 miliar lebih besar dibanding dengan wilayah lainya yang hanya berkisar sekitar Rp25-35 miliar.

Adapun perbedaan penataan trotoar yang masuk dalam kegiatan strategis daerah, kata Hari lantaran penyelesaiannya satu kawasan yang mempertahankan destinasi wisata disekitar. Termasuk skala prioritas yang menghubungkan kawasan intgerasi atau Transit Oriented Development (TOD).

“Sebenarnya sama saja penataan trotoar yang menjadi kegiatan strategis daerah dengan yang bukan kegiatan strategis daerah. Hanya yang kegiatan strategis daerah penyelesaiannya satu kawasan. Sedangkan yang non itu spot-spot lajur jalan. Nantinya kedepan wilayah lain juga akan dibuat kegiatan strategis daerah,” jelasnya.

Adapun titik penataan trotoar di wilayah Jakarta Pusat, lanjut Hari, akan dilakukan di kawasan Senen yang meliputi Jalan Kramat Raya hingga Jalan Senen Raya, serta di kawasan Cikini terdiri dari Jalan Cikini Raya, Jalan Pegangsaan Timur, Jalan Pegangsaan Barat, Jalan Pangeran Diponegoro dan Jalan Raden Saleh Raya.

Kemudian, untuk Jakarta Selatan di kawasan Kemang dengan lokasi di Jalan Kemang Raya, dan kawasan Kuningan sampai Tebet meliputi Jalan Prof Dr Satrio dan Jalan Casablanca.

“Itu skala prioritas, seperti yang di Jalan Kemang Raya yang merupakan salah satu pusat kuliner dan wisata di Jakarta,” ungkapnya.

Bantu DKI, UMB Ajarkan Warga Soal Pengelolahan Sampah

loading…

Tempat sampah di ruang terbuka hijau. Foto/Ilustrasi/SINDOphoto

JAKARTA – Membantu pengelolahan sampah di Jakarta. Universitas Mercubuana (UMB) melakukan sosialisasi pengelolahan sampah terhadap puluhan ibu-ibu.

Kegiatan itu dilakukan di kawasan RPTRA Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat, Rabu (20/3/2019). Penanganan limbah sampah, drainase, hingga pembuat sarpras bakal dibantu oleh mahasiswa Magister Teknis Sipil.

“Jadi kegiatan ini merupakan pengabdian yang dilakukan teman teman mahasiswa. Tujuannya, memberikan sharing dan berbagai pengetahuan dan pengalaman terkait sarana micro khususnya pemukiman padat,” kata Ketua Prodi Magister Tekhnik Sipil UMB, Budi Susetyo.

Baca Juga:

Dalam sosialisasi itu, sejumlah mahasiswa mengajarkan pengelolaan sampah. Lingkungan yang tidak sehat, air limbah, hingga pembuatan septitank dilakukan. Hal ini untuk mencegah kebiasaan masyarakat yang kerap membuang sampah secara sembarang, terlebih beberapa diantaranya kerap membuang limbah ke sungai langsung.

Kondisi demikian, membuat lingkungan menjadi tidak sehat. Karena air sungai mengalir ke sejumlah tempat.
“Karena harapannya dengan memberikan sharing dapat memperoleh solusi bersama,” tuturnya.

Termasuk mengenai sumur resapan, Budi melanjutkan sumur dapat menjadi bantuan. Pembuatan sumur yang baik dapat mengantisipasi hujan. Tapi bila sumur itu terkontaminasi dengan limbah, maka menjadi sumber penyakit.

“Karena kalo hujan itu bisa diresapkan. Jadi bagaiman membuat sumur resapan bersama,” tuturnya.

Kegiatan semacam ini, kata Budi bukanlah yang pertama. Sebelum kegiatan serupa kerap dilakukan Budi di beberapa tempat, khususnya di kawasan sekitaran kampus UMB di Kembangan, Jakarta Barat.

Indah (37), salah satu warga menyambut baik kegiatan ini. Ia mengakui sejauh ini pihaknya belum pernah mendapatkan sosialisasi mengatasi masalah limbah dan sampah. Karena ia kerap membuang sampah secara sembarang.

Setelah ini dilakukan, Indah berkomitmen akan menularkan ini kepada keluarganya. Langkah kecil memilah sampah di rumah akan dilakukan demi menciptakan lingkungan bersih.

“Saya baru sadar betapa pentingnya sampah bagi lingkungan,” tutup Indah.

(mhd)

Terdakwa Tak Hadir, Sidang First Travel Ditunda Pekan Depan

loading…

Terdakwa kasis First Travel Andika Surachman, Annisa Hasibuan, dan Siti Nuraida alias Kiki. Foto/R Ratna Purnama/SINDOnews

DEPOK – Sidang gugatan tuntuan Jamaah First Travel terkait kasus kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa Andika Surachman, Annisa Hasibuan, dan Siti Nuraida alias Kiki ditunda. Alasannya, para terdakwa dalam kasus ini tidak hadir dan sidang dilanjutkan pada Rabu 27 Maret 2019.

“Kita akan tindaklanjuti kembali, persidangan ini sampai pekan depan. Saya minta kepada pihak kejaksaan, agar melengkapi berkas perkara gugatan ini,” kata Ketua Majelis Hakim, Soebandi di Depok, Rabu (20/3/2019).

Dia meminta, agar para terdakwa bisa dihadirkan pada sidang selanjutnya. Majelis hakim mengaku sudah memanggil terdakwa namun mereka tidak bisa hadir.

Baca Juga:

“Tergugat nanti akan kami hadirkan, sebetulnya hari ini juga sudah kami panggil namun belum bisa datang,” katanya.

Kuasa Hukum Jamaah First Travel Rizqie Rahmadiansyah mengatakan, pihaknya sangat menantikan kehadiran para terdakwa dalam sidang pekan depan. Bahkan, dia sempat menanyakan, masalah tersebut kepada pihak Kejaksaan Negeri Kota Depok namun belum mendapatkan jawaban pasti.

“Saya sempat meminta kepada pihak kejaksaan, agar para terdakwa dihadirkan kembali namun belum ada keputusannya, oleh sebab itu saya meminta bantuannya untuk mengurus hal ini yang mulia,” katanya.

Dia menjelaskan, pada dasarnya untuk menghadirkan Andika di persidangan bukan hal sulit bagi hakim maupun jaksa. Pasalnya, itu merupakan tugas hakim dan jaksa jika mereka memang berniat membantu para korban yang tidak bisa berangkat ke Tanah Suci.

“Masa tidak bisa, ini kembali lagi pada birokrasinya saja tinggal dibawa saja dan dihadirkan. Kami sangat membutuhkan ucupan yang bersangkutan atas masalah jamaah ini,” kata Rizqie.

Menurutnya, Andika bersedia hadir dalam sidang. Bahkan pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan Andika Surachman.

“Dia (Andika) mengatakan akan hadir sendiri, karena menurut penuturannya ini adalah tanggung jawab pribadinya. Bahkan, dirinya mengutarakan kesiapan untuk menandatangani perdamaian dengan jamaah,” akunya.

Batalnya persidangan ini membuat korban kecewa. Pasalnya mereka sudah lama menantikan kepastian apakah bisa berangkat atau tidak. Para korban menanti hampir dua tahun lebih mereka memperjuangkan hak mereka hingga sampai ke tahap gugatan persidangan.

“Saya sampai merinding, sudah lama menunggu akhirnya hasilnya begini. Kami pagi-pagi datang ke sini ada yang meninggalkan anak, bahkan salah satu teman saya memiliki anak autis di rumahnya sampai terpaksa datang dan berjuang demi mendapatkan hasil dari First Travel,” kata Ayu, salah seorang korban.

Dia menceritakan, uang yang disetorkan ke First Travel merupakan hasil jerih payah dari usahanya, agar bisa berangkat menunaikan ibadah haji ke Makkah. Namun, dirinya malah menjadi korban penipuan.

“Duit yang kami berikan itu bukan hasil korupsi atau kejahatan, bukan uang pahit dan secara tegas kami katakan ingin berangkat Haji. Kembalikan uang kami,” pungkasnya.

(mhd)

HUT Ke-39, Dekranasda DKI Dukung Perajin Jakarta

loading…

Dekranasda Provinsi DKI Jakarta menggelar Perayaan HUT Dekranas ke 39 di Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Jakarta Pusat. Foto/Komaruddin Bagja Arjawinangun/SINDOnews

JAKARTA – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi DKI Jakarta menggelar Perayaan HUT Dekranas ke 39 sekaligus memperingati usia Dekranasda DKI Jakarta ke 39 di Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Jakarta Pusat.

Acara dimeriahkan oleh berbagai penampilan dari pengurus dan anggota, di antaranya peragaan busana oleh istri wali kota dan bupati DKI Jakarta, bazar produk perajin dari 6 wilayah dan kabupaten DKI Jakarta, lomba pantun, dan konferensi pers untuk memaparkan program Dekranasda DKI Jakarta sepanjang tahun 2019.

“Sebagai mitra Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembinaan dan pengembangan seni kerajinan, di usia baru ini kami semakin berkomitmen untuk membina perajin dan berjalan bersama melestarikan warisan budaya bangsa khususnya budaya Jakarta,” tutur Ketua Dekranasda DKI Jakarta, Fery Farhati di Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Baca Juga:

“Berbagai kegiatan kami siapkan untuk memfasilitasi dan mengembangkan potensi perajin Jakarta serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung seni kerajinan. Kegiatan kami sepanjang tahun 2019 diantaranya terdiri dari 11 Pameran, 23 Workshop dan Pelatihan dalam bidang daya saing, manajemen usaha dan kreatif, serta kompetisi Desain Lifestyle Jakarta yang terbuka untuk masyarakat umum,” sambungnya.

Dekranasda DKI Jakarta saat ini aktif membina 314 perajin Jakarta yang mengembangkan ragam motif khas Jakarta melalui berbagai seni kerajinan.

Bahan dasar kerajinan yang digunakan cukup bervariatif mulai dari kerajinan berbahan dasar batu alam, kayu, keramik, logam, material asli alam lainnya, serat alam, sampai dengan lembaran kain atau tekstil. Bahkan, beberapa perajin memanfaatkan limbah sebagai bahan dasar produknya.

Ayi Fatmawati, salah satu Perajin Jakarta dengan brand Artha Betawi Craft mengungkapkan bahwa pihaknya memanfaatkan limbah kayu sebagai bahan dasar berbagai kerajinan.

“Dengan pembinaan dan kesempatan pengembangan usaha yang diberikan oleh Dekranasda DKI Jakarta, kini produk- produk kami semakin berkembang dan mampu melakukan pemasaran secara lebih mudah karena Dekranasda DKI Jakarta juga memfasilitasi Perajin untuk ikut serta dalam berbagai pameran,” ujarnya.

Selain melalui kegiatan pameran, Dekranasda DKI Jakarta juga terus memaksimalkan pengelolaan sepuluh gerai yang tersebar di berbagai wilayah di Jakarta sebagai sarana pemasaran hasil karya perajin.

Ke-10 gerai tersebut berlokasi di Lantai 1 Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Blok G Balaikota DKI Jakarta, Gedung Mitra Praja, Lantai 1 Blok H-31 Pusat Perbelanjaan Thamrin City, Lantai 2 Mall Artha Gading, dan seluruh Kantor Walikota Administrasi DKI Jakarta.

Kerja sama dengan berbagai pihak mulai dari swasta hingga pemerintah provinsi dan pusat juga terus dijalin sebagai upaya untuk memperluas kesempatan perajin dalam mengembangkan diri.

(mhd)

Soal BBM Ilegal, PT Sanmaru Nilai Anggota DPR RI Keliru

loading…

Mobil tangki bermuatan solar di Dermaga Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.Foto/SINDOnews/Yan Yusuf

JAKARTA – Direktur PT Sanmaru Indo Energi, Surya Anam menyebut langkah Anggota DPR RI, Ivan Doly yang menggrebek kegiatan usaha perusahaan di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara dinilai keliru.

Sembari menunjukan sejumlah bukti kuat perizinan, Surya menyebutkan bahwa operasional dan kegiatan perusahaannya memiliki perizinan yang kuat.

“Salah satunya soal distribusi BBM (bahan bakar minyak). Tidak semua dikendalikan Pertamina. Ada 20 persen yang dikelola swasta, salah satunya kami,” kata Anan kepada SINDOnews, Rabu (20/3/2019).

Baca Juga:

Sebelumnya Anggota Komis VII DPR RI, Ivan Doly menggrebek transaksi bahan bakar minyak (bbm) jenis solar ilegal di Dermaga Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu 17 Maret 2019 malam.

Dengan menunjukan surat izin Ditjen Migas nomer 05.NW.03.20.00.106, Anan mengatakan pihaknya telah mengantongi Ijin Niaga Umum (INU). Artinya, PT Sanmaru Indo Energi setingkat dengan Pertamina dan diperbolehkan menyalurkan BBM Non Subsidi kepada masyarakat. (Baca: Anggota Komisi VII DPR Gerebek Transaksi Ilegal BBM di Muara Baru)

Karenanya BBM yang dijual hanya ke kapal nelayan dengan ukuran 30 GT. Sementara di bawah itu, nelayan biasanya mendapatkannya BBM Subsidi yang dikelola Pertamina. “Dan itu semuanya legal,” tegas Anan.

Termasuk mengenai keberadaan, kapal Tongkang yang menjadi tempat penyaluran BBM, lanjut Anan, kapal tongkang miliknya bersifat stasioner dan tidak bergerak atau berpindah tempat.

Keberadaan kapal maupun operasi perusahaan diawasi ketat Unit Pelabuhan Teknis (UPT), Perindo, Kantor Kesyahbandar sebagai otoritas pelabuhan, dan instansi terkait lainnya. “Kami punya datanya semua. Kami siap perlihat kan data ini,” tuturnya.

Sementara terhadap kegiatan itu, Anan melanjutkan, pihaknya dikecewakan dengan langkah Doly, selain membuat perusahaannya merugi hingga 80 persen. Ia mengatakan saat inspeksi dilakukan, pihaknya tidak pernah mendapatkan informasi tentang kegiatan itu. “Semestinya dia tanya ke kami, dan ajak kami,” ujarnya.

Kapolsek Muara Baru, Polres Pelabuhan Tanjung Priok, AKP Dwi Susanto menegaskan saat ini belum ada laporan mengenai BBM Ilegal di wilayahnya. Selain tidak diajak dalam inspeksi itu, Dwi menduga inspeksi terindikasi karena persaingan usaha. “Yah kalo ada yang dirugikan. Silahkan lapor ke kami,” tegasnya.

(ysw)

Kasus Kebakaran Tinggi, Camat Cengkareng Lakukan Ini

loading…

Kebakaran di Tambora, Jakarta Barat, diduga akibat korsleting listrik di salah satu industri rumahan. Foto/Ilustrasi/SINDOnews

JAKARTA – Camat Cengkareng, Ahmad Faqih tak menampik data Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (Sudin KPKP) Jakarta Barat terkait tingginya angka kebakaran di wilayahnya. Semenjak menjabat 25 Februari 2018 lalu, dia mengakui, pihaknya berkonsentrasi menurunkan tingkat kebakaran di wilayahnya.

Dengan mengajak sejumlah PLN, Faqih melanjutkan, razia listrik dilakukan di beberapa titik kelurahan dengan mengajak serta PLN. Pemutusan listrik hingga denda maksimal diberikan kepada warga yang terbukti memasang listrik ilegal.

“Kalau ini (denda maksimal) belum kapok, kami akan laporkan dengan pidana pencurian listrik,” kata Faqih.

Baca Juga:

Meskipun saat ini belum ada yang tersangkut pidana. Namun, pemberian efek jera wajib dilakukan, mereka yang terbukti melanggar akan diberikan sanksi tegas salah satunya kurungan penjara.

Selama 3 minggu menjabat sebagai camat, Faqih mengakui telah monitoring terhadap enam kelurahan. Kawasan seperti Kelurahan Kapuk, Cengkareng Barat, Cengkareng Timur menjadi lokasi yang paling rentan. Kala merazia, beberapa rumah warga terkena segel dari pihaknya dan PLN.

“Kita lagi pikirkan solusi dan penangananya, jangan sampai Cengkareng terus naik,” pungkasnya. (Baca juga: Angka Kebakaran di Cengkareng Tinggi, Disusul Tambora)

Sebelumnya, Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (Sudin KPKP) Jakarta Barat, Rompis Romli mengakui, Cengkareng menjadi salah satu wilayah penyumbang angka kebakaran tertinggi.

Sepanjang tahun 2017-2018, Kecamatan Cengkareng masih mendominasi sebagai lokasi yang paling banyak terjadi kebakaran. (Baca juga: Antisipasi Kebakaran, Pemkot Jakbar Gencarkan Razia Listrik)

(mhd)

DKI Sediakan Kebutuhan Dasar Pengungsi Kebakaran Krukut

loading…

Kebakaran di rumah padat penduduk. Foto/Ilustrasi/SINDOphoto

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan monitoring kepada korban kebakaran di Krukut, Tamansari, Jakarta Barat.

Monitoring yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup yakni terkait kebutuhan pengungsi terhadap air bersih, dapur umur dan kebutuhan dasar pengungsi.

Informasi ini dikutip dari akun Twitter-nya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBD) DKI Jakarta @BPBDJakarta, Rabu (20/3/2019).

“Monitoring pasca kebakaran Kelurahan Krukut, Tamansari, Jakbar masih terus dilakukan. Kondisi pagi ini telah dilakukan pengecekan kebutuhan air bersih pengungsi, dapur umum, kebutuhan dasar semua dalam keadaan terpenuhi,” tulis Akun Twitter @BPBDJakarta.

Baca Juga:

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial (Dinsos) juga melakukan kegiatan giat psikososial untuk anak-anak korban kebakaran Krukut, Jakarta Barat.

“Dukungan psikososial bersama Psikolog Puskesmas Tamansari dilokasi pengungsian Masjid Al aman, Krukut, Tamansari, Jakbar,” tulis akun yang sama.

(mhd)

Angka Kebakaran di Cengkareng Tinggi, Disusul Tambora

loading…

JAKARTA – Kecamatan Cengkareng menjadi salah satu wilayah penyumbang angka kebakaran tertinggi di Jakarta Barat. Sepanjang tahun 2017-2018, Kecamatan Cengkareng masih mendominasi sebagai lokasi yang paling banyak terjadi kebakaran.

Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (Sudin KPKP) Jakarta Barat, Rompis Romli mengatakan, pihaknya mencatat tahun 2017, sedikit 68 kasus kebakaran terjadi di wilayah Cengkareng. Sementara catatan terakhir di bulan Juli 2018, kebakaran di wilayah Cengkareng mencapai 36 kasus.

Kondisi ini disusul dengan wilayah Tambora yang menempati posisi dua di tahun 2017, dengan 45 kejadian. Sedangkan di hingga Juli 2018, kondisi tertinggi justru terjadi di Kecamatan Kembangan dengan 28 kejadian.

Baca Juga:

“Masih didominasi dua itu, yakni Cengkareng dan Tambora,” kata Rompis di Jakarta, Rabu (20/3/2019). (Baca juga: Tinggal di Pengungsian, Ribuan Korban Kebakaran Krukut Butuh Selimut)

Mengantisipasi itu, Rompis mengakui pihaknya telah melakukan beragam upaya, sosialisasi digencarkan terhadap wilayah yang terbakar dan menyebar sejumlah alat pemadam api ringan (apar).

Sekadar diketahui, kebakaran di Tamansari, Jakarta Barat mengakibatkan ratusan rumah hangsu terbakar. Kebakaran tersebut diduga akibat konsleting listrik. (Baca juga: Antisipasi Kebakaran, Pemkot Jakbar Gencarkan Razia Listrik)

(mhd)

Akibat Pencemaran Udara, Ratusan Warga Tangsel Terserang ISPA

loading…

TANGERANG SELATAN – Penderita Inspeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, tinggi, penderitanya mencapai 400 orang.

Kepala UPT Puskesmas Pamulang Fitria mengatakan, di Kecamatan Pamulang saja, yakni di Pamulang Barat dan Timur, ini mencapai 400 orang, selama Maret 2019.

“Penderitanya paling banyak anak-anak. Itu untuk wilayah Pamulang Barat dan Timur saja. Angkanya terus naik,” kata Fitria, kepada Koran Sindo, di Pamulang, Rabu (20/3/2019).

Baca Juga:

Menurutnya, penyakit ISPA di Kota Tangsel terjadi akibat polusi udara yang semakin tinggi. Pencemaran udara itu, paling tinggi disumbang oleh kendaraan bermotor. Juga pabrik, dan pembangunan infrastruktur.

“ISPA merupakan virus yang menyerang kekebalan tubuh. Baik kepada orang dewasa, maupun anak-anak. Kalau yang sampai dirawat, karena ISPA saja masih belum ada. Palingan dirawat jalan,” jelasnya.

Penyakit ini, memiliki gejala demam pada penderitanya. Hidung seperti tersumbat, dan pilek. Namun, ada juga disertai sesak napas. Jika parah, bisa menjadi radang.

“Jika disertai penyakit bawaan, bisa dirawat inap. Untuk itu, kami mengimbau kepada masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungannya masing-masing. Apalagi, ini juga terkait dengan pancaroba,” ungkapnya.

(ysw)

Antisipasi Kebakaran, Pemkot Jakbar Gencarkan Razia Listrik

loading…

Petugas PLN melakukan pemeriksaan KWh meter di kawasan padat penduduk Kelurahan Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu. Foto/Ilustrasi/SINDOphoto

JAKARTA – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat membentuk juru pemantau listrik yang dibentuk hingga ke tingkat kelurahan. Hal itu untuk mencegah kebakaran kembali terjadi di Jakarta Barat.

“Kebanyakan penyebab kebakaran bersumber dari konsleting listrik. Karena itu kami bentuk juru pemantau listrik,” kata Sekretaris Kota Jakarta Barat, Eldi Andi di Jakarta, Rabu (20/3/2019). (Baca juga: Gubernur DKI Anies Baswedan Bantu Korban Kebakaran Krukut Rp100 Juta)

Selain itu, Eldi melanjutkan, razia listrik gencar dilakukan pihaknya serempak di delapan kecamatan. Bersama dengan PLN, DKI menyisir sejumlah pemukiman padat penduduk di beberapa lokasi. Hasilnya penurunan angka kebakaran terlihat menurun.

Baca Juga:

“Kami mencoba menurunkan angka kebakaran. Terutama di kawasan Cengkareng dan Tambora yang menjadi titik tertinggi kebakaran di Jakarta,” tambah Eldi. (Baca juga: Kebakaran di Krukut, 25 Mobil Damkar Dikerahkan)

(mhd)

Tewaskan 4 Gurandil, Polisi Akan Intensifkan Pengawasan Aktivitas Peti

loading…

Polisi menunjukkan lokasi penambangan emas ilegal. Foto/Ilustrasi/SINDOnews

JAKARTA – Polres Bogor akan menggiatkan operasi atau penertiban aktivitas Pertambangan Emas Tanpan Izin (PETI), baik yang di Cigudeg maupun di Nanggung, Kabupaten Bogor. Hal itu dilakukan agar musibah keracunan gas di lubang galian hingga menewaskan empat orang tak terulang kembali.
Kapolres Bogor AKBP AM Dicky Pastika mengatakan, kasus tewasnya para pelaku PETI atau gurandil setelah menghirup gas di lubang tambang Kampung Cicilan, Desa Banyu Resmi, Cigudeg, Kabupaten Bogor, Minggu 17 Maret 2019, dalam waktu dekat akan mengintensifkan operasi penertiban.

“Itukan musibah yang memang sudah menjadi risiko aktivitas ilegal tanpa memperhatikan tingkat keselamatan terhadap nyawa sendiri,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (20/3/2019).

Pihaknya berharap, ke depan tak ada lagi aktivitas serupa, meski jumlahnya memang tak sedikit. Namun diharapkan jadi bahan pembelajaran bagi para gurandil lain.

Baca Juga:

“Semoga jadi pembelajaran bagi yang lain (gurandil), untuk tidak melakukan aktivitas serupa mencuri emas, karena aspek safety-nya tak ada. Selain keracunaan gas, bisa saja tiba-tiba jatuh atau tertimbun reruntuhan tanah yang digalinya,” paparnya.

Selain itu, dia menambahkan, pihaknya tak akan melarang aktivitas yang sifatnya positif bagi masyarakat sendiri. Pihaknya melarang karena itu tak baik dan penuh risiko hilangnya nyawa orang.

Pihaknya tak menampik jika tempat kejadian perkara (TKP) tewasnya para gurandil beberapa waktu lalu masih dalam kawasan Unit Bisnis Pertambangan Emas (UBPE) Pongkor PT Antam Tbk yang memang memiliki potensi kandungan emas cukup tinggi.

“Tapi bukan berarti kita lemah dalam melakukan pengawasan karena kawasan pegunungan yang memiliki potensi emas dan selalu jadi sasaran para gurandil itu sangat luas. Masa kita harus mengawasi areal seluas itu,” ungkapnya.

Pihaknya dalam waktu dekat paska Pemilu Legislatif dan Presiden akan kembali menggiatkan operasi atau razia penertiban aktifitas PETI di Nanggung dan Cigudeg.

“Iya nanti pasti itu kita akan razia atau menertibkan lagi semua aktifitas PETI yang sempat ditertibkan besar-besaran paska Pemilu nanti,” jelasnya. (Baca juga: Tragis, 4 Penambang Emas Ilegal di Bogor Tewas di Lubang Galian)

Diberitakan sebelumnya, empat penambang emas ilegal alias gurandil tewas mengenaskan setelah menghirup gas di lubang tambang di Kampung Cicilan, Desa Banyu Resmi, Cigudeg, Kabupaten Bogor, Minggu 17 Maret 2019.

Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Benny Cahyadi mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan pendalaman terkait kejadian itu, sebab aktivitas para korban ini ilegal dan sempat ditertibkan tapi kembali marak.

“Dalam waktu dekat kita akan kembali melakukan giat operasi penertiban penambang emas liar di kawasan Cigudeg dan Nanggung yang merupakan masuk dalam area Unit Bisnis Pertambangan Emas (UBPE) PT Antam Pongkor ini,” katanya, Senin 18 Maret 2019.

Sementara itu, menurut Kapolsek Cigudeg Kompol Asep Supriadi peristiwa tewasnya empat gurandil ini terjadi sekitar pukul 14.00 WIB. Saat itu korban Ata (27), Satri (25), Kosim (28) dan Adam (26), beserta sepuluh pemuda lainnya sedang melakukan aktivitas tambang liar di kaki Gunung Cingaleng, Desa Banyuresmi.

“Mulanya korban atas nama Adam masuk ke lubang dengan kedalaman sekitar 40 meter. Tiba-tiba mendadak Adam mengalami kesulitan bernapas. Saat berusaha keluar dari lubang, Adam lemas dan kembali terperosok,” jelasnya.

(mhd)

Tarif Seluruh Moda Transportasi Massal di DKI Akan Disubsidi Pemerintah

loading…

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan adanya kemungkinan pemerintah memberikan subsisi untuk seluruh moda transportasi publik di Ibu Kota. Foto: Ilustrasi/SINDOnews/Dok

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga kini belum memutuskan besaran tarif Moda Raya Terpadu (MRT) yang akan diresmikan pada 24 Maret 2019 mendatang. Namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan adanya kemungkinan pemerintah memberikan subsidi untuk moda transportasi massal tersebut.

Akan tetapi, subsidi tarif nantinya dibuat secara integrasi. Artinya, tarif dan subsidi bukan lagi pada satu moda, namun secara keseluruhan moda transportasi massal, baik itu MRT, LRT, Commuter Line, maupun Transjakarta.

Menurut Anies, rencana pemberian subsidi moda transportasi massal ini sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi saat rapat kabinet, Selasa kemarin. (Baca juga: Tarif MRT Rp1.000 per Km Dianggap Mahal, Anies: Itu Baru Ancar-Ancar)

Baca Juga:

“Dari sisi kami (Pemprov DKI) bicara subsidi. Subsidi itu diberikan bukan untuk tiap-tiap moda, tapi untuk keseluruhan sistem. Jadi satu kesatuan,” ujar Anies seusai memberi arahan sekaligus membuka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2019, di Ruang Pola, Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Rabu (20/3/2019).

Menurut mantan Mendikbud itu, pemberian subsidi ongkos moda transportasi publik kepada masyarakat itu merupakan kompensasi dari penghematan ekonomi akibat kemacetan lalu lintas. Artinya, subsidi akan diberikan jika MRT maupun LRT mampu menekan kemacetan.

“Subsidi yang kami berikan apabila dia (MRT dan LRT) bisa mengurangi kemacetan. itu artinya bisa memberikan penghematan perekonomian yang sangat besar. Ada studi yang menyebutkan ongkos kemacetan Rp60 triliun, ada studi yang menyebutkan Rp100 triliun per tahun,” ucapnya. (Baca juga: Anies Sebut Hanya 23 Persen Warga Jakarta Menggunakan Angkutan Umum)

Anies menambahkan, dalam rapat kabinet kemarin, ia menyampaikan kepada Presiden tentang konsep integrasi antarmoda sebagai solusi kurangi macet Jakarta.

“Dalam rapat kabinet, saya sampaikan ke Pak Presiden, Jakarta membutuhkan integrasi antarmoda supaya pengguna kendaraan umum itu bisa naik dari mana saja ke mana saja tersambungkan. itu artinya rutenya nyambung, tiketnya juga nyambung, manajemennya juga nyambung,” pungkas Anies. (Baca juga: Tarif LRT Velodrome dengan Transjakarta ke Dukuh Atas Rp11.000)

(thm)

Dikenal Sadis, Dua Bandit Jalanan di Setiabudi Diringkus

loading…

JAKARTA – Polsek Setiabudi menangkap dua jambret sadis yang sering beraksi di wilayah Setiabudi, Jakarta Selatan. Kedua pelaku yang ditangkap adalah MI alias Ambon (26) dan MRS alias IBO (27).

Keduanya ditangkap setelah merampas ponsel milik korban bernama Dini Ayu Dewanti (20), saat tengah berjalan di Setiabudi, pada Sabtu 23 Februari 2019 lalu. Sebelumnya, pelaku juga merampas dan membacok pejalan kaki dan sopir taksi di sekitar Setiabudi.

Kapolsek Setiabudi AKBP Tumpak Simangunsong mengatakan, kedua pelaku dikenas sadis. Terakhir pelaku merampas ponsel dari tangan korban bernama Dini. “Korban gagal mempertahankan ponselnya hingga terjatuh,” katanya kepada wartawan, Rabu (20/3/2019).

Baca Juga:

Polisi kemudian menyisir keberadaan pelaku hingga membekuk kedua pelaku tersebut. Berdasarkan hasil interograsi, pihak kepolisian menemukan bukti kejahatan lain dari laporan korban lainnya.

Korban lainnya, Sopir taksi, Handi Jonathan (40) juga luka-luka usai dibacok karena mempertahankan ponsel dan dompetnya. Handi menjadi korban kesadisan pelaku di Jalan Patra Raya, Kuningan, Jakarta Selatan saat menjelang subuh pada Kamis 31 Januari 2019 silam. (Baca: Pura-Pura Tanya Alamat, Dua Remaja Jambret Keluarga Pasien Rumah Sakit)

Akibat penyerangan itu, Handi harus merelakan sebuah ponsel dan uang tunai sebesar Rp800 ribu yang direbut paksa oleh para pelaku.

Berpura-pura menanyakan alamat korban yang sedang mangkal tapi kemudian Joni (DPO) mengancam korban. “Saat korban melarikan diri, pelaku mengejar hingga mengeroyok dan membacok punggung sopir itu,” tegasnya.

Tak hanya itu saja, laporan kedua mengungkapkan kejahatan lain dari kedua pelaku. Dirga Jaya (16) menjadi target penyerangan oleh dua pelaku tersebut bersama Joni, pelaku yang masih menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO). (Baca juga: Jambret Kembali Beraksi di Jalan HR Rasuna Said, Wartawati Jadi Korban)

Kejadian pembacokan yang dialami Dirga Jaya berlangsung di Taman Tangkuban Perahu pada Senin, 21 Januari 2019 lalu. Pelaku Joni (DPO) merampas ponsel milik korban yang sedang duduk dan membacok punggung serta kaki kanan korban.

Atas perbuatan kejahatannya, dua pelaku terjerat pasal 365 (2) KUHP dengan ancaman penjara 12 tahun. Sedangkan satu pelaku lainnya masih dikejar.

(ysw)

Kecelakaan Kerja Paling Banyak Terjadi Saat Berkendara Motor

loading…

Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Jakarta Cilandak Achmad Fadillah dalam acara Health Talk di Jaksel. Foto/Nuriwan Trihendrawan/SINDOnews

JAKARTA – Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Jakarta Cilandak Achmad Fadillah mengungkapkan, meski angka kecelakaan kerja mengalami penurunan namun dinilai masih cukup tinggi. Hal ini terjadi lantaran sebagain besar pekerja di sekitar kawasan Cilandak, Jakarta Selatan menggunakan moda transportasi sepeda motor.

“Jadi tak heran bila angka kecelakaan kerja dalam perjalanan berangkat dan pulang kerja cukup tinggi. Sedangkan kasus kecelakaan kerja di lokasi kerja relatif sedikit,” ungkap Fadil tanpa menyebut detail jumlahnya saat berbicara di acara Health Talk berjudul Cepat, Tepat dan Tanggap. Penanganan Emergency pada Kasus Trauma dan Kecelakaan Kerja kepada sejumlah perusahaan di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2019).

Menurut Fadil, dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan, pihaknya menjalin kerja sama dengan dengan rumah sakit terdekat dengan perusahaan-perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Juga:

“Kami ingin dekatkan perusahaan ke RS terdekat. Kami juga kerja sama dengan RS kecil tapi yang lengkap alat-alatnya. Ini dimaksudkan untuk mempercepat dan tepat penanganan bila terjadi kecelakaan kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan,” kata Fadil.

Sementara itu, Direktur Siloam Hospital dr Harijanto Solaeman mengatakan, Health Talk yang melibatkan manajemen perusahaan serta dokter dari masing-masing perusahaan yang terlibat dengan BPJS Ketenagakerjaan seperti ini, rutin dilakukan.

“Tujuannya untuk menciptakan pengalaman positif dan edukasi kesehatan untuk manajemen perusahaan serta dokter dari masing-masing perusahaan yang terlibat dengan BPJS Ketenagakerjaan,” kata Harijanto.

Menurut dia, menyadari fakta bahwa trauma dan kecelakaan kerja meningkat sejak tahun 2001 sampai 2018, untuk itu Siloam Hospitals TB Simatupang ingin turut berpartisipasi dalam menurunkan risiko akibat kecelakaan kerja dengan mengadakan gathering yang membahas pentingnya penanganan kondisi gawat darurat/emergency pada kasus trauma dan kecelakaan kerja dengan para ahli di kasus trauma.

Hadir sebagai pembicara dalam seminar ini yakni, DR dr Ferry Senjaya SpBS IFAANS yang membahas trauma kepala dalam kecelakaan kerja, dr Dwi Purnomo SpOT(K) membahas trauma tulang dan bedah tulang dan drg Irwansyah SpBM yang membahas trauma pada muka, khususnya gigi.

“Dengan diadakannya Health Talk ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi manajemen perusahaan maupun dokter dari masing-masing perusahaan yang terlibat dengan BPJS Ketenagakerjaan, untuk dapat secara cepat, tepat dan tanggap dalam menangani trauma dan kecelakaan kerja,” kata Harijanto.

(mhd)

Pagi hingga Siang, Minimal Penghasilan Pengemis Bermobil Ini Rp200.000

loading…

Pengemis tanpa hidung bermobil dan beristri tiga serta juragan angkot diamankan Dinsos dan Satpol PP Kota Bogor. Foto/Haryudi/SINDOnews

BOGORPengemis bermobil, beristri tiga dan juragan angkot asal Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mempunyai penghasilan minimal Rp200.000. Uang ratusan ribu itu didapat hanya dari pagi hingga siang atau siang sampai sore.

“Ya biasa sehari dari pagi sampai siang atau siang sampai sore saya dapat minimal Rp200 ribu,” kata HM alias Nur (80), saat ditemui di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Rabu (20/3/2019).

Nur biasa mengemis di sepanjang Jalan KHR Abdullah bin Nuh dan Sholeh Iskandar. Namun, pengemis tanpa hidung yang sempat viral di grup WhatsApp dan media sosial (medsos) ini sempat membantah memiliki mobil, tiga istri ataupun sebagai juragan angkot.

Baca Juga:

menurutnya, mobil yang dipakai saat mengemis adalah mobil sewaan. “Iya naik mobil, tapi mobilnya bukan punya saya, saya cuma nyewa, nanti orangnya bisa dipanggil,” katanya.

Sedangkan istri tiga, dia mengaku memang sempat mempunyai istri tiga. Namun, kata dia, dua istrinya sudah dicerai. (Baca juga: Pengemis Bermobil dan Beristri 3 Diamankan Satpol PP Bogor)

“Kalau dulu iya istri tiga waktu masih muda tapi dua sudah cerai. Sekarang saya duda yang terakhir meninggal,” katanya.

(mhd)