PKS Akui Sudah Kirim Surat ke Gerindra Soal Fit and Preper Test

loading…

JAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta, Syakir Purnomo mengaku telah mengirimkan surat kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) terkait fit and proper test cawagub DKI Jakarta.

“Betul (sudah kirim surat-red). PKS sudah kasih surat ke Gerindra isinya pertama mengundang silaturahmi dan rapat koordinasi rencana fit and proper,” kata Syakir saat dihubungi wartawan, Rabu (9/1/2019).

Baca Juga:

Syakir menjelaskan, maksud pihaknya mengirimkan surat kepada Gerindra karena ingin melihat respons, apakah pimpinan bisa atau tidak.

“Kedua, kita sampaikan kembali terkait apa yang disampaikan Syarif di media bahwa beliau menunggu surat penunjukan tim panelis dari PKS. Sedangkan kami sudah menyampaikan surat penunjukan dan sudah dikirim ke panelis yang kami ajukan ya itu prof Eko Prasojo dan Ubaidillah. Itu sudah dikirim,” lanjutnya.

Pihaknya berharap dari para pimpinan DPD Partai Gerindra DKI Jakarta segera memberikan jawaban atas undangan koordinasi tersebut.

“Ya ini mudah-mudahan sih yang menjadi harapan dari arahan dan kebijakan dari Pak Prabowo oleh teman-teman Gerindra dan tentu saja kita PKS kita komitmen kita segera menyelesaikan karna kan pasti terkait dengan kegaduhan ini,” katanya.

“Kan kepentingannya juga supaya kerja gubernur lebih mudah. Kaitannya dengan warga juga supaya layanan publik, layanan para warga itu dengan ditetapkannya wakil gubernur yang akan membantu tugas-tugas gubernur, pelayanan akan makin bagus harapannya,” bebernya.

(mhd)

Keluarga Kecewa Sidang Penembakan Acuan Ditunda

loading…

JAKARTA – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara batal menggelar sidang kasus korban pembunuhan terhadap Herdi alias Acuan (45) yang terjadi di Penjaringan, Jakarta Utara.

Acuan tewas ditembak tak jauh dari rumahnya di Jalan Jelambar Aladin, Kelurahan Pejagalan, Jumat 20 Juli 2018 malam.

Baca Juga:

Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Dodong Iman Rusdani dan dua hakim anggota, Sutejo Bomantoro dan Chris Fajar Sosiawan dengan agenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) batal digelar karena saksi-saksi yang dipanggil tidak bisa hadir.

Sidang rencananya untuk mendengar saksi yang bernama Jonson dari pihak terdakwa Alex selaku otak pembunuhan dan Sunandar yang berperan sebagai eksekutor. Serta ketua RT di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan saksi ahli balistik yang akan menjelaskan mengenai peluru dan senjata yang digunakan para terdakwa.

Majelis Hakim terpaksa menunda sidang pada hari ini selama satu minggu ke depan tepatnya pada tanggal 15 Januari 2019 mendatang.

Ibu kandung Acuan, So Hwi mengaku kecewa dengan penundaan sidang itu. Dia merasa sudah tua dan bersusah payah datang ke ruang sidang yang terletak di lantai 3.

Dia pun memohon agar saksi-saksi yang diperlukan hadir bisa dipaksa datang oleh JPU. Khususnya saksi yang sudah berstatus tersangka dalam perkara ini karena diduga ikut serta terlibat dalam pembunuhan keji ini.

“Saya ingin pelakunya dihukum berat. Kalau nyawa anak saya diambil, saya juga ingin nyawa pelaku diambil. Itu baru adil,” kata So Hwi usai sidang di PN Jakarta Utara, Jalan Gajahmada Jakarta Pusat, Selasa 8 Januari 2019.

Dua adik kandung korban turut menemani sang ibunda menghadiri sidang. Shantika dan Juniar Indra, mengatakan keluarganya masih terpukul karena tidak menyangka kematian sang kakak dibunuh dengan cara ditembak.

“Kami berharap persidangan kasus pembunuhan terhadap kakak kami dijalankan seadil-adilnya. Pelaku harus mendapat hukuman yang setimpal. Dan anak istri kakak kami mendapat keadilan,” kata Juniar Indra.

“Kami sekeluarga masih sangat trauma,” timpal Shantika yang juga adik korban.

Sebelumnya, atas permintaan majelis hakim, keluarga Herdi alias Acuan termasuk anak dan istri telah meminta rekomendasi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertugas menjaga keselamatan keluarga korban termasuk memberikan bantuan psikologis bagi keluarga korban.

(mhd)

Nasdem Yakin Caleg Petahana Dulang Suara di Jakarta

loading…

Anggota Komisi III DPR, yang maju kembali pada Pileg 2019, Ahmad Sahroni. Foto/Istimewa

JAKARTA – Partai Nasdem optimis petahana yang duduk di parlemen baik tingkat DPR RI maupun DPRD DKI Jakarta mampu mendulang suara dan mengangkat elektabilitas partai, termasuk di daerah pemilihan (Dapil) Jakarta III yang disebut Dapil hantu dalam perhelatan pemilu serentak April 2019.

Hal itu dikemukakan Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus. Dirinya menceritakan, masing-masing calon legislatif memiliki cara untuk mendekati konstituen di daerah pemilihannya, termasuk memunculkan organisasi ataupun komunitas.

Baca Juga:

“Petahana harusnya jadi vote gater yang utama. Kita harap petahana kita mendongkrak suara karena kita sudah kerja melayani dan masyarakat sudah mengetahui apa aksi yang sudah kita lakukan kita di masyarakat,” ujar Bestari di Jakarta, Selasa 8 Januari 2019 malam.

Khusus untuk DPRD DKI Jakarta, dia mengungkapkan, sesuai rapat DPW secara nasional beberapa waktu lalu, target diraih menembus 10 kursi. Target tersebut dengan asumsi masing-masing satu kursi untuk 10 dapil di Jakarta ditambah 5 kursi yang diyakini masih akan diraih para petahana.

“Tentu kita miliki target yang kita anggap dapat kita wujudkan. Pemilu kemarin hanya dapat lima kursi. Saat ini sekurang-kurangnya 10 Dapil DPRD teriai kursi satu. Kita meningkatkan maksimal perolehan kursi yang di Dapil 2014 sudah ada dapat kursi,” jelas Bestari.

Sementara untuk tingkat DPR, ditargetkan setidaknya satu suara di masing-masing Dapil Jakarta. Seperti diketahui, DKI Jakarta memiliki tiga dapil untuk legislator DPR, dengan rincian Jakarta 1 meliputi wilayah Jakarta Timur, Jakarta II mencakup Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan luar negeri, serta Jakarta III untuk Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu.

Pada Pileg 2014 lalu, Nasdem hanya berhasil menempatkan satu wakil rakyat di DPR diperoleh dari dapil Jakarta, yaitu Ahmad Sahroni. Sebagai petahana, Ahmad Sahroni diyakini mampu mendulang suara dan bahkan mengangkat elektabilitas Nasdem di Jakarta. Terlebih, pria lekat dengan panggilan Anak Priok ini mampu membuktikan diri tetap memperhatikan konstituen di daerah pemilihan pasca-terpilih sebagai anggota DPR. Hal lain yang menjadi kelebihan Sahroni, keberadaan Ahmad Sahroni Center (ASC) sebagai mesin politik yang aktif mendekatkan diri dan memperhatikan masyarakat di daerah pemilihan Jakarta III.

Dalam kesempatan yang sama Bestari menegaskan, organisasi ataupun komunitas bentukan para calon legislatif dapat efektif untuk mensosialisasikan visi misi kepada para konstituen di daerah pemilihan. Khususnya bagi petahana yang seyogyanya memiliki konstituen loyalis dengan bantuan tim bentukan pada Pileg 2014 lalu.

“Yang paling penting, kenapa ASC itu solid, saya juga SBB (Sahabat Bestari Barus) karena setelah terpilih, kita tidak lupa, kita tetap tiga bulan sekali ketemu (konstituen), berkegiatan, tatap muka, menampung aspirasi. Jadi bukan (tim) yang dadakan dan dipakai sekali, tidak. Berkomitmen menjaga konstituen dan relawannya,” papar Bestari.

“Makin banyak sekoci yang satu jalan, satu persepsi, dan terpelihara dengan baik, tentu jadi yang diperhitungkan juga,” Bestari melanjutkan.

Terpisah, Ahmad Sahroni meyakinkan ASC sebagai mesin politik berkomitmen tak hanya mengantar dirinya terpilih kembali sebagai wakil rakyat di DPR RI, namun juga mendorong semakin banyak wakil rakyat DPRD DKI dari Partai NasDem, khususnya di daerah pemilihan Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu. Dapil III disebut Sahroni sebagai ‘Dapil Hantu’ karena banyak caleg yang tak terjun langsung ke masyarakat secara aktif namun memperoleh suara besar pada Pilpres 2014 lalu.

“ASC bukan hanya menjadi garda terdepan saya agar lebih dekat dan tak melupakan konstituen, tetapi juga menjadi mesin penggerak memperkenalkan para Caleg DPRD DKI dengan daerah pemilihan di Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu. Kita berharap dengan totalitas ASC yang aktif turun menyapa, masyarakat akan semakin mengenal Caleg DPR maupun DPRD DKI,” terang pria yang sempat merasakan berprofesi sebagai tukang ojek payung, penyemir sepatu hingga sopir pribadi ini.

“Dengan semakin banyaknya kursi DPRD diraih, aspirasi Nasdem untuk perbaikan Jakarta baik kehidupan masyarakat maupun infrastruktur akan lebih dapat disuarakan,” imbuh suami dari Feby Belinda ini.

Beberapa calon legislator yang mendapat dukungan mesin politik ASC disampaikan Sahroni antara lain Ketua ASC Imamuddin, Sekretaris ASC Tabroni, dan Likke Rae dengan daerah pemilihan di Jakarta Utara. Sementara untuk daerah Jakarta Barat, sejumlah Caleg DPRD turut mendapat amunisi dukungan tim ASC seperti Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Nasdem Jakarta Barat Abdul Azis Muslim, Yane Yunarni, Agustinus Lomboan, Yon Samelly dan Jupiter.

(mhd)

Atasi Kemacetan, Transportasi Jabodetabek Diintegrasikan

loading…

Atasi Kemacetan, Transportasi Jabodetabek Diintegrasikan. (Dok. SINDOnews).

JAKARTA – Pemerintah berupaya membuat terobosan memecahkan problem kemacetan yang selama ini mendera Ibu Kota DKI Jakarta dan sekitarnya.

Salah satu solusi yang diambil adalah mengintegrasikan pengelolaan transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Langkah ini mendesak diambil karena kemacetan menim bulkan kerugian sangat besar, yakni mencapai Rp65 triliun.

Baca Juga:

Integrasi akan dilakukan lewat sebuah otoritas baru. Badan inilah yang akan menyatukan pengelolaan untuk memudah kan integrasi moda transportasi dan koordinasi pengelolaannya. Saat ini memang sudah ada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Namun, BPTJ yang ber ada di bawah Kementerian Perhubungan tidak melibatkan unsur pemerintah daerah.

Hanya, bagaimana bentuk otoritas baru dimaksud, peng organisasian, dan kewenangannya, kemari masih belum di putuskan. Namun, otoritas dipastikan akan melibatkan unsur pemerintah pusat dan provinsi di Jabodetabek. Untuk mematangkan rencana tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Wakil Presiden M Jusuf Kalla (JK) memimpin koordinasi dan memecahkan berbagai kendala yang dihadapi dalam integrasi transportasi antarwilayah tersebut.

Rencana pembentukan otoritas yang akan mengintegrasikan muncul dalam rapat terbatas terkait pengelolaan transportasi di Jabodetabek yang digelar di Kantor Presiden kemarin.

Selain melibatkan men teri terkait, rapat juga melibatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.

“Karena saya lihat sekarang ini memang sebagai contoh saja urusan jalan saja ada yang dimiliki oleh Kementerian PUPR, DKI, Banten, dan Jawa Barat. Semuanya itu kadang-kadang pengelolaannya tidak terpadu, terintegrasi, dan yang terjadi misalnya yang berkaitan pemeliharaan juga sering banyak saling menunggu,” kata Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden kemarin.

Presiden mengingin kan semua moda transportasi terintegrasi dengan baik. Dalam pandangannya, jika mass rapid transit (MRT), light rail transit (LRT), dan kereta bandara siap bisa mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik, maka kerugian karena kemacetan dapat dikurangi. Berdasarkan data Bappenas, kerugian karena kemacetan mencapai Rp65 triliun per tahun.

“Ini kalau kita jadikan barang, sudah jadi MRT, jadi LRT. Dalam lima tahun sudah jadi barang. Enggak mungkin halhal seperti ini kita teruskan. Kita harus berani memulai, harus berani merancang agar bisa selesai sehingga Rp65 triliun itu betul-betul jadi barang, bukan asap yang memenuhi kota,” tandasnya.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga meminta agar pengelolaan transit-oriented development (TOD) dapat dikelola dengan baik. Menurutnya, selama berpuluh-puluh tahun TOD tidak berjalan dengan baik. Untuk itu, keterpaduan antara transportasi perkotaan dengan tata ruang harus dirancang dan dihitung sebaik-baiknya.

“Intinya kita ingin ada penyederhanaan dalam manajemen yang ada sehingga semakin gampang dimulai, dikerjakan, dan tidak saling dilempar antarinstitusi satu dengan lainnya,” tegasnya.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution membenarkan hasil rapat terbatas memutuskan penye der – hanaan pengelolaan transportasi di Jabodetabek, baik pengelolaan MRT, LRT, maupun Trans jakarta.

Menurut dia, integrasi dibutuhkan karena selama ini setiap moda transportasi dikelola instansi berbeda. Aki batnya, sering terjadi keterlambatan karena perbedaan pendapat. “Jadi akan disatukan. Artinya menyatukan kewenangan-kewenangan yang diperlukan untuk itu. Bagaimana bentuknya itu belum. Ini mau satu tangan jangan nanti ada di Perhubungan, PU, atau DKI,” ungkapnya.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi me nuturkan, dengan ada penyatuan pengelolaan akan lebih memudahkan mengintegrasikan moda transportasi. Dia bahkan menyebut dimungkinkan dibentuk sebuah otoritas baru yang mengurusi transportasi di Jabodetabek.

Ini Kata Pecinta Hewan Soal Razia Kucing dan Anjing

loading…

JAKARTA – Penertiban kucing dan anjing di DKI Jakarta saat ini menjadi perbincangan hangat walaupun Gubernur Anies Baswedan telah menunda razia tersebut. Namun, dikalangan para pencinta hewan khususnya kucing hal itu menjadi pembahasan yang serius.

Salah seorang pencinta kucing, Yolanda (26) mengatakan, razia kucing dan anjing yang ingin dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta baik. Karena, untuk menangani anjing dan kucing jalanan guna menangani hewan penular rabies (HPR).

Baca Juga:

“Kalau dilihat dari tujuannya bagus, ingin menangani dan menekan populasi anjing dan kucing jalan,” ujar Yolanda saat dihubungi SINDOnews, Rabu (9/1/2018).

Tapi, kata warga Pademangan, Jakarta Utara ini, sebaiknya proses dari awal eksekusi sampai akhir harus jelas.

“Kucing dan anjing ini ditangkap nantinya akan diapakan? Nasib mereka akhirnya nanti seperti apa? Jangan sampai terkesan aktivitas yang berjalan ini seperti enggak ada arahnya,” kata Yolanda.

Menurutnya, jika tak ada penjelasan maka razia tersebut akan kembali menuai beragam reaksi dari masyarakat pecinta hewan.

“Ini hanya akan bikin para komunitas perlindungan hewan resah akan nasib hewan yang dirazia dan bakal timbul pro kontra lagi,” tutur wanita yang akrab disapa Yoyoy ini.

(mhd)

Transportasi Jabodetabek Diintegrasikan

loading…

Transportasi Jabodetabek Diintegrasikan. (Antara).

JAKARTA – Pemerintah berupaya membuat terobosan memecahkan problem kemacetan yang selama ini mendera Ibu Kota DKI Jakarta dan sekitarnya.

Salah satu solusi yang diambil adalah mengintegrasikan pengelolaan transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Langkah ini mendesak diambil karena kemacetan menim bulkan kerugian sangat besar, yakni mencapai Rp65 triliun.

Baca Juga:

Integrasi akan dilakukan lewat sebuah otoritas baru. Badan inilah yang akan menyatukan pengelolaan untuk memudah kan integrasi moda transportasi dan koordinasi pengelolaannya. Saat ini memang sudah ada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Namun, BPTJ yang ber ada di bawah Kementerian Perhubungan tidak melibatkan unsur pemerintah daerah.

Hanya, bagaimana bentuk otoritas baru dimaksud, peng organisasian, dan kewenangannya, kemari masih belum di putuskan. Namun, otoritas dipastikan akan melibatkan unsur pemerintah pusat dan provinsi di Jabodetabek. Untuk mematangkan rencana tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Wakil Presiden M Jusuf Kalla (JK) memimpin koordinasi dan memecahkan berbagai kendala yang dihadapi dalam integrasi transportasi antarwilayah tersebut.

Rencana pembentukan otoritas yang akan mengintegrasikan muncul dalam rapat terbatas terkait pengelolaan transportasi di Jabodetabek yang digelar di Kantor Presiden kemarin.

Selain melibatkan men teri terkait, rapat juga melibatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.

“Karena saya lihat sekarang ini memang sebagai contoh saja urusan jalan saja ada yang dimiliki oleh Kementerian PUPR, DKI, Banten, dan Jawa Barat. Semuanya itu kadang-kadang pengelolaannya tidak terpadu, terintegrasi, dan yang terjadi misalnya yang berkaitan pemeliharaan juga sering banyak saling menunggu,” kata Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden kemarin.

Presiden mengingin kan semua moda transportasi terintegrasi dengan baik. Dalam pandangannya, jika mass rapid transit (MRT), light rail transit (LRT), dan kereta bandara siap bisa mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik, maka kerugian karena kemacetan dapat dikurangi. Berdasarkan data Bappenas, kerugian karena kemacetan mencapai Rp65 triliun per tahun.

“Ini kalau kita jadikan barang, sudah jadi MRT, jadi LRT. Dalam lima tahun sudah jadi barang. Enggak mungkin halhal seperti ini kita teruskan. Kita harus berani memulai, harus berani merancang agar bisa selesai sehingga Rp65 triliun itu betul-betul jadi barang, bukan asap yang memenuhi kota,” tandasnya.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga meminta agar pengelolaan transit-oriented development (TOD) dapat dikelola dengan baik. Menurutnya, selama berpuluh-puluh tahun TOD tidak berjalan dengan baik. Untuk itu, keterpaduan antara transportasi perkotaan dengan tata ruang harus dirancang dan dihitung sebaik-baiknya.

“Intinya kita ingin ada penyederhanaan dalam manajemen yang ada sehingga semakin gampang dimulai, dikerjakan, dan tidak saling dilempar antarinstitusi satu dengan lainnya,” tegasnya.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution membenarkan hasil rapat terbatas memutuskan penye der – hanaan pengelolaan transportasi di Jabodetabek, baik pengelolaan MRT, LRT, maupun Trans jakarta.

Menurut dia, integrasi dibutuhkan karena selama ini setiap moda transportasi dikelola instansi berbeda. Aki batnya, sering terjadi keterlambatan karena perbedaan pendapat. “Jadi akan disatukan. Artinya menyatukan kewenangan-kewenangan yang diperlukan untuk itu. Bagaimana bentuknya itu belum. Ini mau satu tangan jangan nanti ada di Perhubungan, PU, atau DKI,” ungkapnya.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi me nuturkan, dengan ada penyatuan pengelolaan akan lebih memudahkan mengintegrasikan moda transportasi. Dia bahkan menyebut dimungkinkan dibentuk sebuah otoritas baru yang mengurusi transportasi di Jabodetabek.

Koneksi TransJakarta dengan MRT Mulai Dilakukan

loading…

PT TransJakarta lakukan perubahan interkoneksi fisik di koridor I (Blok M-Kota). Perubahan interkoneksi tersebut dilakukan agar terintegrasi dengan MRT yang beroperasi Maret mendatang. Foto/Ilustrasi/SINDOphoto

JAKARTA – PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) lakukan perubahan interkoneksi fisik di koridor I (Blok M-Kota). Perubahan interkoneksi tersebut dilakukan agar terintegrasi dengan Mass Rapid Transit (MRT) yang beroperasi Maret mendatang.

Direktur Utama PT TransJakarta, Agung Wicaksono mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan perubahan fisik interkoneksi dengan Moda Raya Terpadu (MRT) yang akan beroperasi Maret mendatang. Hal itu bisa terlihat di Halte Bundaran HI yang sedang dibangun. Kemudian di Halte Tosari serta halte CSW dengan Stasiun Singsingamangaraja.

Baca Juga:

Untuk Halte CSW, kata Agung, akan dibangun skybridge dari Stasiun Sisingamangaraja ke arah Halte CSW sekitar 100 meter. Sedangkan untuk mengatasi Halte CSW koridor 13 yang tingginya mencapai sekitar 20 meter, pihaknya akan membangun sarana prasarana seperti lift atau eskalator.

“Kalau pakai lift kapasitasnya terbatas jadi lebih lambat bawa orang. Tapi kalau pakai eskalator akan lebih banyak dan lebih cepat. Kendalanya kaum difabel belum bisa naik eskalator. Ini kendalanya spacenya enggak cukup. Ini makanya lagi dikaji,” ujar Agung wicaksono di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.

Selain itu, lanjut Agung, pihaknya juga telah mempelajari integrasi di Hong Kong dan Malaysia. Dimana, desain rute dilakukan untuk mengoptimalisasikan manfaat sistem metro berbasis jalur. Termasuk dengan kemudahan pelanggan dalam berganti-ganti moda transportasi.

“Dari Hong Kong itu MRT dari Malaysia itu CEO dari Rapid Bus. Mereka itu satu induk pengelolaan,” pungkasnya.

Direktur operasional PT TransJakarta, Daud Joseph menuturkan selain merubah beberapa fisik halte di koridor I, pihaknya juga membuat integrasi di Depo MRT Lebak Bulus mengingat Pemprov DKI sudah mengakuisisi dua lahan di area sekitar, yakni di sisi Halte MRT Lebak Bulus dan di seberang Selapa Polri.

Kedua titik lahan tersebut, kata Daud akan menjadi titik balik. Untuk titik pertama akan difokuskan berputar di bidang tanah yang ada disisi Halte MRT.

Sementara sisi yang diseberang selapa polri akan menjadi endapan bus TransJakarta, baik itu koridor 8 (Lebak Bulus-Harmoni), Ciptutat-Tosari, Ciputat-Kampung Rambutan, Kampung Rambutan-Lebak Bulus, ataupin kendaraan-kendaraan Jak Lingko baik seperti 03 dan 32.

“Itu semua akan lebih rapi karena ada titik endapannya. Fungsi pengendapan itu kedua, tapi pertamanya sebagai titik feeder dari Lebak Bulus,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihartono menegaskan integrasi moda transportasi TransJakarta dengan MRT dan angkutan umum lainnya dalam satu program Jak lingko tidak mempengaruhi rencana induk integrasi transportasi Jabodetabek.

Menurut Bambang, BPTJ akan mengitegrsikan Jak Lingko moda Transportasi milik DKI dengan Moda Transportasi milik pemerintah pusat, seperti Kereta API atau Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek.

Sehingga, lanjut Bambang, pada 2029 tercipta moda share angkutan umum maksimal 80% meski targetnya 60%. Apalagi, saat ini pihaknya sudah menyelesaikan satu sistem tiket pembayaran antar moda.

“Ya kami sudah menyelesaikan sistem satu tiket pembayaran. Jadi kartu Komuter bisa digunakan untuk MRT, LRT dan Transjakarta begitu juga sebaliknya. Tidak masalah Transjakarta Keluar kan kartu sendiri asal bisa digunakan untuk lainnya. tahun ini kami akan implementsikan,” tegasnya.

(kri)

Rumah Ambruk di Taman Sari, Satu Keluarga yang Terjebak Selamat

loading…

Satu keluarga di kawasan Jalan Kebon Jeruk 14, Taman Sari, Jakarta Barat (Jakbar) menjadi terluka karena rumah tempat mereka tinggal ambruk. Foto/SINDOnews/Komaruddin Bagja

JAKARTA – Satu keluarga di kawasan Jalan Kebon Jeruk 14, Taman Sari, Jakarta Barat (Jakbar) menjadi korban karena rumah tempat mereka tinggal ambruk.

Akibat hal itu, mereka sempat tak bisa keluar dari dalam rumah karena terjebak. Bagian depan rumah sendiri memang diketahui semi permanen dan bagian belakangnya permanen.

Baca Juga:

“Rumah tinggal namun dipakai untuk usaha. Bagian rumah depan sebagai gudang dan garasi. Untuk jenis usahanya belum diketahui persis, tapi menurut warga untuk ngepul plastik,” ujar Perwira Piket Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat, Sucipto, Selasa (8/1/2019).

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 19.30 WIB. Beruntung, semua korban dalam keadaan selamat. Lebih lanjut dia mengatakan belum diketahui apa penyebab ambruknya rumah milik Lisa (32) itu. Namun, bagian yang ambruk berawal dari depan kemudian menjalar ke bagian belakang.

“Yang ambruk berawal dari garasi (bagian depan rumah) dan menjalar ke gudang serta keruang tamu,” tuturnya.

(kri)

Operator Bus Sedang Keluhkan Batas Usia Kendaraan ke DPRD DKI

loading…

Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar audiensi bersama sejumlah operator bus sedang jenis Metromini, Kopaja, Kopami dan sebagainya di ruang rapat komisi B DPRD DKI Jakarta, kemarin. Foto/SINDOphoto

JAKARTA – Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar audiensi bersama sejumlah operator bus sedang jenis Metromini, Kopaja, Kopami dan sebagainya di ruang rapat komisi B DPRD DKI Jakarta, kemarin. Audiensi tersebut terkait kebijakan pelarangan operasional bagi unit kendaraan berusia diatas 10 tahun.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI, Mualif ZA mengatakan dalam audiensi yang dilakukan bersama operator bus sedang yang terdiri dari Kopaja, Metromini, Koantas Bima, dan Kopami Jaya, pihaknya mendapatkan keluhan beredarnya surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan tertanggal 26 November 2018.

Baca Juga:

Dalam surat tersebut Dishub merekomendasikan kendaraan harus memperpanjang masa berlaku kartu pengawasan (KP). Surat itu juga merekomendasikan agar kendaraan lain wajib diremajakan. Para pengurus diberi tenggat waktu untuk meremajakan busnya hingga 31 Desember 2018. Artinya apabila belum diremajakan, armada tersebut dilarang beroperasi.

“Dinas Perhubungan perlu memberikan kelonggaran kebijakan mengingat kebutuhan warga akan transportasi umum,” kata Mualif di lokasi, kemarin.

Mualif menjelaskan, selama ini operator bus sedang menjalankan kewajban dengan mencari nafkah membantu pemerintah melayani masyarakat Jakarta bermobilitas dari satu tujuan ke tujuan yang lain.

Artinya, lanjut Mualif, kebijakan yang dilakukan harus mempertimbangkan aspek kelangsungan usaha agar mereka tetap bisa melayani dan menjalankan usahanya. Dia pun akan meminta keterangan Dinas Perhubungan terkait hal ini.

“Kami akan kroscek ke Dinas Perhubungan. Apakah kebijakan ini mendadak atau sudah ada tahapan yang dilaksanakan. Misalnya seperti pemberitahuan, pembinaan, atau mungkin rapat bersama,” ungkapnya.

Ketua Unit Bis Sedang Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI, Nanang Basuki menuturkan pada prinsipnya pihaknya sangat mendukung adanya peremajaan bus sedang yang terintegrasi dengan Transjakarta. Menurutnya, dari 1.500 armada bus sedang yang ada di DKI Jakarta saat ini, hanya sekitar 310 armada yang terintegrasi dengan Transjakarta. Masing-masing 150 armada Kopaja, 100 armada Metromini, dan 60 armada Kopami.

Nanang mengakui peraturan batas usia kendaraan 10 tahun sudah lama disosialisasikan. Bahkan, sebagian besar armada sudah melebihi batas usia. Namun, dia berahap Pemprov DKI memberikan waktu kembali agar para operator yang terkendala biaya bisa meremajakanya.

“Intinya kami dari organda mendukung revitalisasi bus sedang karena terkait keselamatan. Sementara ini, biarkan armada yang masih lolos uji KIR dan memenuhi syarat angkutan umum beroperasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Seksie Bidang Angkutan Darat (BAD) Dinas Perhubungan, Fajar Nugrahaini menyatakan bahwa proses peremajaan bus telah disosialisasikan sejak Peraturan Daerah (Perda) 2014 tentang angkutan umum diterbitkan. Sedangkan untuk bus sedang, peremajaan dimulai sejak 2016 dengan tenggat waktu tiga tahun.

Dimana, kata Fajar, saat itu ada aksi yang dilakukan operator terkait batas usia kendaraan secara besar-besaran. Perwakilan aksi pun ditemui dan menyepakati bahwasanya peremajaan kendaraan diatas 10 tahun dilakukan secara bertahap. Tahun pertama 1/3, kedua 1/3, ketiga 1/3 dan berakhir 31 desember 2018.

“Jadi itu bukan karena kebijakan kita sendiri. Itu kesepakatan lima operator bus sedang. Pada 2017 kami juga sudah mengingatkan agar para operator meremajakan sesuai kesepakatan,” ungkapnya.

Terkait kepastian usaha, lanjut Fajar, tentunya sangat dijamin lantaran setiap bus yang diremajakan langsung terintegrasi dengan TransJakarta. Artinya, para operator tidak lagi bergantung penghasilan dari penumpang.

“Dari ribuan, baru 76 unit yang diremajakn dari 5 operator. Sisanya kopaja yang 320 unit. Sedangkan lainya, kalau mau dilanjutkan, siap ikuti lelang di BPBJ DKI Jakarta. kami sudah ajukan pembahasan katalog daerah, prosesnya sedang dilakukan,” pungkasnya.

(kri)

Pembunuhan Siswi SMK Baranangsiang, Polisi: Kita Sedang Selidiki

loading…

BOGOR – Pelaku penusukan hingga menewaskan Andriana Yubelia Noven Cahya, siswi kelas XII jurusan Busana, SMK Baranangsiang, Kota Bogor masih diburu petugas Polresta Bogor Kota.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Bogor Kota Kompol Agah Sonjaya saat dikonfirmasi membenarkan pihaknya langsung bergerak cepat memburu pelaku dengan memintai keterangan sejumlah saksi dan mengumpulkan sejumlah barang bukti.

Baca Juga:

“Kami masih mengumpulkan barang bukti guna mengungkap pelaku dan motifnya. Nanti saja ya,” kata Kompol Agah saat dihubungi melalui telepon genggamnya, Selasa (8/1/2019).

Pembunuhan Siswi SMK Baranangsiang, Polisi: Kita Sedang Selidiki

Namun demikian pihaknya enggan merinci, barang bukti apa saja yang sedang dan sudah dikumpulkan. “Yang jelas banyak, iya termasuk CCTV (terpasang di sekitar lokasi),” ujarnya singkat. (Baca: Siswi SMA di Bogor Ditemukan Tewas dengan Pisau Tertancap di Dada)

Sementara itu, berdasarkan pantauan rekaman di CCTV sangat jelas sebelum kejadian ada seorang pria (ABG) tak dikenal mengenakan baju biru lengan pendek dan celana panjang biru tua sedang menununggu korban.

Saat korban datang dari tangga Gang samping Masjid Raya Bogor, pelaku berjalan perlahan mendatangi korban diduga sesaat sebelum penusukan sempat ada percekcokan. Namun hanya sebentar, karena pelaku langsung menikam ke dada korban dan langsung berlari ke atas arah jalan Sambu-Pajajaran.

Sementara itu, berdasarkan data diperoleh diketahui korban merupakan warga Bandung dan tinggal indekos di sekitar Jalan Riau, Kelurahan Baranangsiang, Bogor Timur, Kota Bogor tak jauh dari lokasi kejadian.

(ysw)

Kasus Pembunuhan Siswi SMK Baranangsiang, Polisi Periksa Empat Saksi

loading…

BOGOR – Polresta Bogor Kota terus menyelidiki kasus tewasnya Andriana Yubelia Noven Cahya Rejeki (18) siswi SMK Baranangsiang yang ditikam pria tak dikenal usai pulang sekolah di Gang Samping Masjid Raya Bogor, Kelurahan Baranangsiang, Bogor Timur, Kota Bogor, Selasa (8/1/2019) petang.

Kasubbag Humas Polresta Bogor Kota Yuni Astuti menjelaskan hingga saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan dan penyidikan diantaranya memeriksa sejumlah saksi-saksi di lokasi kejadian.

Baca Juga:

“Hingga saat ini sudah empat orang saksi, baik warga sekitar maupun pihak sekolah korban,” jelas AKP Yuni kepada wartawan, Selasa (08/01) malam.

Ia menambahkan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15.55 WIB, lokasi kejadian tepatnya di Tangga Gang Masjid Raya Perumahan Jalan Riau Rt. 002/ 003 Kelurahan Baranangsiang, Bogor Timur Kota Bogor. Korban warga Bandung, Komplek Padasuka Ideal Blok D5 No 13 Rt/Rw 03/21, Cimenyan Bandung.

Menurutnya, korban saat kejadian masih menggunakan seragam sekolah berjalan menuju Jalan Riau melalui gang samping masjid raya, dipertengahan jalan gang samping masjid tersebut diketahui korban terlungkup bersimbah darah.

“Akibat ditusuk dibagian dada sebelah kiri dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkaan korban meninggal dunia. Untuk pelaku masih dalam penyelidikan,” katanya.

(ysw)

Tahun Ini, Pemkab Bekasi Proyeksikan Penerimaan Pajak Capai Rp2,5 T

loading…

BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi memproyeksikan penerimaan pajak ditahun 2019 bisa mencapai Rp2,5 triliun. Pemkab Bekasi optimis target itu bisa terpenuhi karena perolehan pajak tahun lalu menembus angka sebesar Rp2 triliun atau meningkat 25 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,6 triliun.

”Proyeksi ditahun ini bisa melebih tahun lalu, kami targetkan melebih angka Rp2 triliun. Karena potensinya sangat banyak,” ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, Juhandi, Selasa (8/1/2019).Menurutnya, over target ditahun 2018 berdasarkan dari hasil penarikan pajak periode 1 Januari hingga pertengahan Desember 2018.

Baca Juga:

Juhandi menjelaskan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini diperoleh dari 11 sektor pajak daerah di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah atau Bangunan (BPHTB), Penerangan Jalan Umum (PJU), Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, dan pajak Air Tanah.

”Juga pajak mineral bukan logam dan batuan serta pajak sarang burung walet,” katanya. Pada tahun 2018, pajak BPHTB menjadi penyumbang pajak terbesar dengan nilai mencapai Rp760 Miliar, disusul PBB dengan raihan Rp 360 Miliar, serta PJU sebesar Rp 330 Miliar. Sedang penyumbang pajak terkecil yakni sarang burung walet nilainya Rp700 juta.

Juhandi mengaku, pada tahun ini pemerintah menambah perolehan PAD dari sektor pajak dengan membuka potensi penarikan pajak dari sektor lain salah satunya usaha katering yang tahun depan mulai ditarik pajaknya.”Potensi sangat besar, makanya kita terus gali supaya mendongkrak PAD,” tegasnya.

Sementara Kabupaten Bekasi menargetkan penerimaan retribusi menara Base Transceiver Station (BTS) diwilayahnya mencapai Rp 1 miliar. Sebab, besaran retribus yang ditetapkan satu menara BTS sebesar Rp 1,4 juta. Apalagi, di Kabupaten Bekasi terdapat sebanyak 700 lebih menara yang berdiri.

Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Bekasi Beni Saputra mengatakan, pada tahun ini pemerintah akan memperoleh retribusi sebesar itu berdasarkan hasil revisi Perda Nomor 9 Tahun 2013.”Sosialisasi sudah dilakukan sejak akhir tahun lalu, tahun ini sudah diterapkan,” katanya.

Menurutnya, penarikan retribusi menara BTS sedianya dilakukan sejak beberapa tahun lalu namun karena Perda tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga pendapatan dari menara BTS belum bisa dipungut. Perda itu kemudian direvisi sesuai dengan pedoman dari Kementerian Keuangan.

”Dengan adanya revisi Perda ini akan memaksimalkan pendapatan daerah dari menara BTS,” ungkapnya. Berdasarkan pemetaan lembaganya dilapangan, hingga saat ini masih banyak sejumlah menara BTS di wilayahnya yang belum selesai mengurus perizinan. Untuk itu, ditahun ini semua menara BTS itu akan ditertibkan.

(ysw)

Ciptakan Politik Sejuk, Gerkindo Ajak Relawan Buat Indonesia Sejahtera

loading…

Ketua Gerkindo, Yerry Tawalujan saat menyerahkan bantuan ke Panti Asuhan Putra Setia, Jalan Kramat Sentiong No. 51, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019). Foto/SINDOnews/Bagus Indra

JAKARTA – Menghadapi musim pemilu 2019, Gerakan Kasih Indonesia (Gerkindo) mengajak sejumlah relawan agar terus menciptakan Indonesia Sejahtera. Bantuan terhadap anak yatim dilakukan demi mewujudkan itu.

“Karenanya kami mengharapkan relawan lain melakukan hal yang sama. Membantu anak yatim piatu,” kata Ketua Gerkindo, Yerry Tawalujan ketika ditemui Panti Asuhan Putra Setia, Jalan Kramat Sentiong No. 51, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).

Baca Juga:

Yerry yang juga merupakan Ketua Relawan Liliana Tanoesoedibyo mengatakan memberikan bantuan terhadap anak yatim merupakan bukti keikhlasan dalam sebuah parpol. Sebab secara hitungan politik anak tidak memiliki hak suara.

Meski demikian, Yerry melanjutkan pemberian bantuan merupakan komitmen Perindo. Karena itu pemberian ini dilakukan secara sukarela dan berasal dari urunan relawan Liliana Tanoesoedibyo. “Relawannya saja sudah begini, gimana orangnya,” ucap Yerry.

Dengan memberikan bantuan terhadap anak yatim piatu, Yerry mengharapkan iklim sejuk dan damai tercipta dalam pemilu 2019 nantinya. Tensi tinggi, huru hara tidak akan terjadi. Sehingga pemilu damai yang diharapkan kian tercipta.

Dalam pemberian ini, para relawan memberikan bantuan berupa bahan pokok makanan dan dispenser. Pemberian ini merupakan hal hal yang dibutuhkan anak anak panti asuhan.

Kedepannya, dalam memberikan bantuan, Yerry sudah berkomunikasi dengan warga panti. Pihaknya juga tengah mendata dan bersiap kembali demi membahagiakan anak panti. “Prinsipnya kami ingin dimana ada mereka kami bisa tersenyum,” ucapnya.

Kepala Panti Asuhan Putra Setia, Sumiati Rifai berterima kasih banyak dengan pemberian yang diberikan Gerkindo. Ia berharap pemberian ini tak terhenti sampai disini. Bahkan bisa terus menerus.

Sumiati memaparkan sedikitnya ada 37 anak perempuan yang tinggal di kawasan ini. Mereka berasal dari sejumlah daerah di pinggiran jakarta dengan kondisi Yatim, Piatu, dan tak bercukupan. “Alhamdulilah bantuan ini sangat berarti bagi kami semua,” kata Sumiati.

Diketahui sebelumnya pemberian bantuan serupa juga dilakukan Gerkindo terhadap 54 anak Panti Asuhan Muslimin di Panti Asuhan Muslimin, Senen, Jakarta Pusat, Senin 7 Januari 2019 lalu.

(ysw)

Pengecoran Jalan di Pamulang Mangkrak, Pengendara Alami Kecelakaan

loading…

Pengecoran jalan yang tak tuntas di sepanjang Jalan Siliwangi, Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel), berakibat pada banyaknya kecelakaan yang terjadi. Foto/Hambali

TANGERANG SELATAN – Pengecoran jalan yang tak tuntas di sepanjang Jalan Siliwangi, Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel), berakibat pada banyaknya kecelakaan yang terjadi. Para pengendara umumnya terjungkal lantaran tak mengetahui, bahwa satu lajur di jalur yang sama memiliki ketinggian lebih rendah.

Pantauan di lokasi menunjukkan, jalan yang belum dicor itu berada sepanjang sekira 20 hingga 30 meter. Letaknya pun tak jauh dari area pusat perbelanjaan Pamulang Square. Selisih ketinggian antara lajur yang sudah dicor dengan lajur dibawahnya yang belum dicor cukup tinggi, yakni sekira 15-20 centimeter.

Baca Juga:

Jalan Siliwangi Pamulang sendiri memiliki 2 ruas jalan, satu yang menuju ke arah bundaran Universitas Pamulang dan satu lagi yang menuju arah Perempatan Viktor. Beberapa ruas jalan itu telah mengalami perbaikan total dengan pengecoran beton diatas permukaan jalannya.

Sayangnya, pada titik tertentu seperti di lokasi yang berdekatan dengan Pamulang Square, pengecoran permukaan jalan tak dilakukan secara tuntas. Bahayanya lagi, di sisi lajur yang sudah dicor itu terdapat besi-besi tajam terpasang melintang, yang tentu saja membahayakan pengendara.

“Sering tergelincir kendaraan, kebanyakan pengendara sepeda motor. Jadi ini kan ada dua jalur, dijalur yang arah Pamulang Square itu pengecorannya nggak tuntas, cuma satu lajur aja yang dicor, lajur sebelahnya dibiarin begitu aja, jadi kan nggak rata,” terang Suhaemi (47), pedagang yang berjualan di pinggir jalan tak jauh dari lokasi, Selasa (8/1/2019) sore.

Menurut warga sekitar, kondisi jalan yang timpang ketinggiannya itu dibiarkan terbengkalai sejak sekitar beberapa bulan lalu. Belum ada tanda-tanda bahwa akan ada pengerjaan pengecoran terhadap satu lajur yang mengarah ke Pamulang Square.

“Bisa dilihat aja disini, belum akan dicor sepertinya. Jadi begini aja kondisinya,” ucap Rozi (39), warga sekitar.

Ditambahkan Rozi, warga sebetulnya sangat mengapresiasi adanya pengecoran disepanjang Jalan Siliwangi. Namun pelaksanaannya harus tuntas, dan tidak dikerjakan sepotong-sepotong hingga bisa membahayakan pengendara atau warga yang melintasi jalan itu.

“Harus tuntas, masa separuh dicor, sebagiannya lagi dibiarkan begini, kan malah membahayakan masyarakat ini namanya. Apalagi kalau malam, sering banget banyak yang terjatuh, tergelincir karena selisih tingginya nggak sama. Tiap malam pasti ada saja pemotor yang terjatuh lewat sini,” imbuhnya.

Dikatakannya, sarana lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di lokasi itu banyak yang tidak berfungsi. Atau sekalipun menyala, namun cahayanya sudah tak maksimal menerangi jalan. Kontan situasi demikian, memperburuk resiko pengendara yang melintasinya.

“Kalau malam kan gelap, mereka tahunya di jalur yang mengarah ke perempatan Viktor ada dua lajur, begitu ingin mendahului lewat lajur sebelah kanan langsung tergelincir. Harapan kita sebagai masyarakat disini, ya secepatnya lah dituntaskan, dicor, atau paling tidak dikasih rambu-rambu petunjuk di sisi jalannya,” tandasnya.

Diketahui, Jalan Siliwangi merupakan jalan yang kewenangannya berada dibawah naungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Banten. Artinya segala pengerjaan proyek diatas jalan itu berada dibawah tanggung jawab Provinsi. Saat wartawan berusaha mengonfirmasi, pihak Dinas PU Provinsi belum memberikan tanggapan resminya.

(ysw)

Detik-Detik Rekaman CCTV Pembunuhan Siswi SMK Baranangsiang Bogor

loading…

Rekaman CCTV diduga pelaku pembunuh NV siswi SMK Baranangsiang Bogor yang ditemukan tewas bersimbah darah, Selasa (8/1/2019). Foto/Istimewa

BOGOR – Temuan mayat wanita berseragam sekolah penuh darah diketahui berinisial NV, pelajar SMK Baranangsiang, Jalan Pajajaran, Bogor Timur, Kota Bogor yang letaknya sekitar 300 meter dari lokasi kejadian.

Menurut Deki warga sekitar diduga korban dibunuh seorang pria bertato lengan kiri dan kanannya. Itu diketahui, lanjut dia, setelah melihat dari CCTV yang terpasang di sekitar Gang Belakang Masjid Raya, Kelurahan Baranangsiang, Bogor Timur, Kota Bogor.

Baca Juga:

Menurutnya dalam rekaman CCTV tersebut terlihat sebelum kejadian ada seorang pria muda sedang menunggu seseorang. “Pria tersebut ciri-cirinya kaos lengan pendek berwarna biru memiliki tato dilengan kiri-kanan,” katanya, Selasa (8/1/2019).

Ia menambahkan dari rekaman CCTV itu, terlihat korban baru pulang sekolah. “Jadi dia datang dari atas, sementara pria tak dikenal yang diduga pelakunya itu dari arah bawah,” katanya.

Selanjutnya, kata Deki, secara tiba-tiba pria tersebut menusuk dada korban dan langsung berlari ke arah atas yang tembusannya ke Jalan Raya Pajajaran.

Sebelumnya diberitakan, seorang siswi SMA di Bogor ditemukan bersimbah darah dengan pisau yang masih tertancap di dadanya. Diduga wanita berseragam abu-abu tersebut warga yang tinggal disekitar lokasi.

Saat ditemukan, korban yang belum diketahui identitasnya itu dalam kondisi tertelungkup lengkap dengan seragam serta darah segar mengalir hingga ke jalan gang tersebut. “Iya dia masih mengenakan tas, kemungkinan habis ribut kemudian ditusuk,” ujar warga segempat. (Baca: Siswi SMA di Bogor Ditemukan Tewas dengan Pisau Tertancap di Dada)

Korban memiliki ciri – ciri kulit putih berambut panjang. Hingga saat ini jasad korban sudah dievakuasi ke RS PMI Bogor dan pihak kepolisian masih melakjkan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). “Iya kita juga belum tahu namanya, katanya sih korban anak kos, di sekitar sini,” kata warga.

Namun demikian, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian apakah korban merupakan korban perkelahian atau kejahatan.

(ysw)

Pembunuh Siswi SMK Barangsiang, Diduga Pelakunya Pria Bertato Ini

loading…

Remaja yang diduga sebagai pelaku pembunuhan siswi SMK Baranangsiang Bogor terekam CCTV di sekitar lokasi pembunuhan, Selasa (8/1/2019). Foto/Istimewa

BOGOR – Polisi masih menyelidiki kasus pembunuhan Andriana Yubelia Noven Cahya, siswi kelas XII jurusan Busana, SMK Baranangsiang, Kota Bogor. Korban ditemukan oleh warga tergeletak bersimbah darah di Gang Belakang Masjid Raya, Kelurahan Baranangsiang, Bogor Timur, Kota Bogor.

Menurut warga sekitar Deki, ada rekaman CCTV yang memantau situasi di terpasang di sekitar Gang Belakang Masjid Raya, Kelurahan Baranangsiang, Bogor Timur, Kota Bogor. (Baca: Siswi SMA di Bogor Ditemukan tewas dengan Pisau Tertancap di Dada)

Baca Juga:

Dalam rekaman tersebut terlihat seorang remaja yang seperti menunggu seseorang sebelum kejadian itu berlangsung.

“Pria tersebut ciri-cirinya kaos lengan pendek berwarna biru memiliki tato dilengan kiri-kanan,” katanya, Selasa (8/1/2019).

Dari rekaman CCTV terlihat, korban baru pulang sekolah dan melintas di lokasi. “Jadi dia (korban) datang dari atas, sementara pria tak dikenal yang diduga pelakunya itu dari arah bawah,” katanya.

Selanjutnya, kata Deki, secara tiba-tiba pria tersebut menusuk dada korban dan langsung berlari ke arah atas yang tembusannya ke Jalan Raya Pajajaran.

Sebelumnya diberitakan, seorang siswi SMA di Bogor ditemukan bersimbah darah dengan pisau yang masih tertancap di dadanya. Diduga wanita berseragam abu-abu tersebut warga yang tinggal disekitar lokasi.

Saat ditemukan, korban yang belum diketahui identitasnya itu dalam kondisi tertelungkup lengkap dengan seragam serta darah segar mengalir hingga ke jalan gang tersebut.

(ysw)

Siswi SMA di Bogor Ditemukan Tewas dengan Pisau Tertancap di Dada

loading…

BOGOR – Temuan mayat wanita berseragam sekolah putih abu bersimbah darah segar menggegerkan warga Bogor Timur, tepatnya di Gang arah Masjid Raya, Kelurahan Baranangsiang, Bogor Timur, Kota Bogor.

Informasi dihimpun menyebutkan temuan mayat pelajar wanita itu pertama kali diketahui warga yang sedang melintas pada pukul 16.30 WIB, Selasa (8/1/2019). Bahkan foto temuan tersebut sempat tersebar di whatsapp warga sekitar Pulo Geulis dan Babakan Pendey yang letaknya tak jauh dari lokasi kejadian.

Baca Juga:

“Astagfirullah ditemukan anak sma di Jalan Riau,” ujar DP, warga setempat di status whatsappnya dengan foto tubuh dan wajah pelajar berlumuran darah yang berusaha di evakuasi warga.

Saat ditemukan, korban yang belum diketahui identitasnya itu dalam kondisi tertelungkup lengkap dengan seragam serta darah segar mengalir hingga ke jalan gang tersebut. “Iya dia masih mengenakan tas, kemungkinan habis ribut kemudian ditusuk,” ujar warga segempat.

Korban memiliki ciri – ciri kulit putih berambut panjang. Hingga saat ini jasad korban sudah dievakuasi ke RS PMI Bogor dan pihak kepolisian masih melakjkan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). “Iya kita juga belum tahu namanya, katanya sih korban anak kos, di sekitar sini,” kata warga.

Namun demikian, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian apakah korban merupakan korban perkelahian atau kejahatan.

Siswi SMA di Bogor Ditemukan Tewas dengan Pisau Tertancap di Dada

Roza (15) warga sekitar menuturkan bahwa saat kejadian dirinya sedang berada di dalam rumah. Namun tiba tiba warga berteriak minta tolong karena melihat adanya seorang pelajar terkapar dan bersimbah darah.

Kemudian Ia pun dan sang ayah dengan warga sekitar membantu evakusi pelajar tersebut ke rumah sakit. “Orangtua saya jaga kosan sebelah gang ini, terus ada warga teriak, ayah saya keluar saya ikut pas lihat sudah terkapar,” katanya daat ditemui di lokasi.

(ysw)

Mayat Bersimbah Darah di Bogor Ternyata Siswi SMK Baranangsiang

loading…

BOGOR – Polisi masih menyelidiki kasus dugaan pembuuhan yang menimpa seorang siswi SMA di Bogor yang ditemukan tak bernyawa di Gang arah Masjid Raya, Kelurahan Baranangsiang, Bogor Timur, Kota Bogor. Korban diketahui berinisial NV yang bersekolah di SMK Baranangsiang Bogor.

Pengurus RW 3 Kelurahan Baranangsiang, H Aulia (50) membenarkan korban adalah warganya berinisial NV sekolah di SMK Baranangsiang, Kota Bogor.

Baca Juga:

“Saya dapat informasi kalau ada siswi yang diduga tewas di tusuk. Kejadiannya di jalan pintas menuju Jalan riau di samping Masjid Raya Bogor,” tuturnya saat ditemui, di RS PMI Bogor Selasa (8/1/2019).

Ia baru mengetahui adanya peristiwa pembunuhan ini dari warga melalui telepon seluler melaporkan ada siswi di tusuk. “Makanya saya langsung ke sini (RS PMI Bogor). Kalau tidak salah, kata warga kejadiannya pukul 15.30 WIB,” ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan pantauan di ruang forensik RS PMI Bogor sejumlah rekan dan kerabatnya terus berdatangan. (Baca: Siswi SMA di Bogor Ditemukan Tewas dengan Pisau Tertancap di Dada)

Namun demikian tak ada satupun yang mau memberikan keterangan. Karena masih menunggu pihak keluarga korban datang.

(ysw)

Warga Sebut Pembunuhan Siswi SMK Baranangsiang Bogor Terekam CCTV

loading…

BOGOR – Warga sekitar temuan siswi SMK Baranangsiang Bogor bersimbah di Bogor mengaku aksi pelaku tersebut terekam CCTV yang terpasang di sekitar Gang Belakang Masjid Raya, Kelurahan Baranangsiang, Bogor Timur, Kota Bogor.

Menurut Warga Gang Belakang Masjid Deki, diduga wanita tersebut dibunuh oleh pria tak dikenal. Karena aksi tersebut terekam CCTV yang terpasang tak jauh dari lokasi temuan mayat tersebut. (Baca: Siswi SMA di Bogor Ditemukan Tewas dengan Pisau Tertancap di Dada)

Baca Juga:

Menurutnya dalam rekaman CCTV tersebut terlihat sebelum kejadian ada seorang pria muda sedang menunggu seseorang. “Pria tersebut ciri-cirinya kaos lengan pendek berwarna biru memiliki tato dilengan kiri-kanan,” katanya kepada wartawan, Selasa (8/1/2019).

Sebelumnya diberitakan, seorang siswi SMA di Bogor ditemukan bersimbah darah dengan pisau yang masih tertancap di dadanya. Diduga wanita berseragam abu-abu tersebut warga yang tinggal disekitar lokasi.

Saat ditemukan, korban yang belum diketahui identitasnya itu dalam kondisi tertelungkup lengkap dengan seragam serta darah segar mengalir hingga ke jalan gang tersebut. “Iya dia masih mengenakan tas, kemungkinan habis ribut kemudian ditusuk,” ujar warga segempat.

Korban memiliki ciri – ciri kulit putih berambut panjang. Hingga saat ini jasad korban sudah dievakuasi ke RS PMI Bogor dan pihak kepolisian masih melakjkan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). “Iya kita juga belum tahu namanya, katanya sih korban anak kos, di sekitar sini,” kata warga.

Namun demikian, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian apakah korban merupakan korban perkelahian atau kejahatan.

(ysw)

Usai Libur Tahun Baru, Pekerjaan Jalan Tol Japek II Kembali Berlanjut

loading…

JAKARTA – Libur Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 baru saja usai. Pembangunan sejumlah proyek infrastruktur yang sebelumnya sempat terhenti kini dilanjutkan, salah satunya Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II (Elevated).

Direktur Utama PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JJC) Djoko Dwijono mengatakan, saat ini proyek masih fokus melakukan pekerjaan pengangkatan Steel Box Girder (SBG) dengan sisa pekerjaan kurang-lebih 1.200 buah dan pengecoran slab (badan jalan).

Baca Juga:

“Hingga 4 Januari 2019, pekerjaan konstruksi Jalan Tol Japek II (Elevated) telah mencapai 62%,” ujarnya pada wartawan, Selasa (8/1/2019).

Menurutnya, Jalan Tol Japek II (Elevated). Jalan tol layang sepanjang 36,4 km ini dibangun untuk mengatasi volume lalu lintas yang telah melebihi kapasitas pada Jalan Tol Japek eksisting. Jalan Tol Japek eksisting sendiri tepat berada di bawah Jalan Tol Japek II (Elevated).

Sebelumnya, pembangunan Jalan Tol Japek II (Elevated) sempat dilakukan pembatasan pekerjaan major item (pengangkatan SBG dan pengecoran slab) beberapa saat demi kelancaran lalu lintas pada libur Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 yang baru saja usai.

Sesuai Surat Pemberitahuan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang menindaklanjuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.PM 115 Tahun 2018, pembangunan Jalan Tol Japek II (Elevated) dihentikan sementara pada tanggal 21, 22, 25, 28, 29 Desember 2018, dan 1 Januari 2019.

“Kini, kami fokus untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik lagi, memperhatikan keselamatan konstruksi, pemakai jalan, dan lebih meningkatkan traffic management dalam pelaksanaan konstruksi untuk seminimal mungkin mengganggu kelancaran lalu lintas,” katanya.

Adapun waktu pengerjaan proyek kontruksi akan dilakukan pada waktu window time, yaitu antara pukul 22.00 – 05.00 WIB, dan Jasa Marga menghimbau kepada pengguna jalan tol untuk mengatur waktu perjalanan dan antisipasi kepadatan lalu lintas yang ditimbulkan dalam pengerjaan proyek jalan tol ini.

(ysw)

Selama Proses Rehab, 30 Ribu Siswa Menumpang Belajar di Sekolah Lain

loading…

JAKARTA – Sekitar 30 ribu murid dari SD, SMP, dan SMA di Jakarta telah mengungsi selama proses rehab sekolah di tahun 2018. Mereka kemudian tersebar dibeberapa sekolah lain dan sejumlah balai warga.

Sekretaris Dinas Pendidikan, Susi Nurhayati mengatakan, relokasi sementara siswa itu sudah dilakukan sejak Juni lalu. “Nah sekarang proses administarasinya sedang di percepat. Kami harapkan puluhan sekolah yang sudah selesai rehab itu bisa di gunakan,” kata Susi ketika dihubungi SINDOnews, Selasa (8/1/2019).

Baca Juga:

Untuk proses rehab total ini, Susi mengatakan ada sekitar 98 sekolah yang direhab dan tersebar di enam wilayah DKI, termasuk Kabupate Kepulauan Seribu.

Dari puluhan itu, enam diantaranya menjadi sekolah percontohan dan bagian dari ramah disabilitas, sekolah itu umumnya bercat putih dan memiliki fasilitas aman dan nyaman untuk kaum disabilitas. “Nilai proyeknya sekitar Rp 1,8 triliun yang terbagi dalam lima paket,” ucapnya.

Meski demikian, dirinya tak menutup kemungkinan beberapa sekolah yang memasuki rehab total juga dibangun nyaman bagi disabilitas. Hal itu terjadi di SDN 04 Tanjung Duren, di tempat itu, kata Susi, rancangan untuk ramah disabilitas perlahan dibangun.

(ysw)

Ancam Sebar Foto Setengah Telanjang, Mahasiswi Diperas Puluhan Juta

loading…

Kekasih sekaligus pelaku pemerasan terhadap mahasiswi, Puteri. Foto/Hasan Kurniawan/KORAN SINDO

JAKARTA – Seorang pria bernama Rival Jasita, tega melakukan pemerasan terhadap kekasihnya sendiri, B Puteri, sebesar Rp35 juta. Rival mengancam, jika tak diberikan uang dirinya akan menyebarkan video telanjang setengah dada mahasiswi itu.

Kasus pemerasan ini kemudian dilaporkan korban, kepada petugas Polres Metro (Polrestro) Tangerang Kota, pada Senin 7 Januari 2019. Dalam laporannya, gadis yang akrab disapa Putri ini mengaku telah menjadi korban pemerasan kekasihnya.

Baca Juga:

“Saya kenal di facebook. Saat itu, awalnya dia menawarkan untuk join bisnis dengan modal Rp25 juta, dan dijanjikan dalam tempo satu bulan modal akan dikembalikan,” terangnya kepada petugas Polrestro Tangerang Kota, Selasa (8/1/2019).

Korban pun mengaku tertarik dengan bisnis yang ditawarkan pelaku. Kemudian, mereka terlibat komunikasi yang itensif melalui jejaring sosial facebook dan pesan WhatsApp, hingga akhirnya saling menyukai satu sama lain.

Kapolsek Tangerang Kompol Ewo Samono mengatakan, korban dan pelaku memiliki hubungan dekat. Mereka suka memadu kasih dan sering berkomunikasi dengan layanan video call. Hingga suatu ketika, korban diminta bertelanjang dada.

“Saat itu pelaku meminta korban untuk telanjang setengah dada, karena korban sayang, hingga tidak malu-malu lagi untuk membuka bajunya. Namun saat video call berlangsung, pelaku melakukan screenshot,” sambung Ewo.

Gambar hasil screenshot itu, lalu dikirimkan kepada korban, sambil mengancam akan menyebarkan ketiga foto tersebut jika korban tidak mau memberi uang sebesar Rp35 juta kepadanya. Korban pun takut, dan mentransfer.

“Namun pelaku masih saja meminta uang kepada korban, sebesar Rp65 juta, sembari mengacam apabila tidak diberikan gambar telanjang dada korban akan disebar ke kantor, kampus dan keluarga korban. Korban pun takut,” katanya lagi.

Saat itu, korban sudah tidak punya uang. Akhirnya, korban datang melapor ke Polsek Tangerang, Polrestro Tangerang Kota. Selanjutnya, pelaku dijebak bertemu dengan korban, untuk memberikan uang Rp65 juta yang diminta pelaku.

“Tetapi saat pelaku datang, langsung diamankan petugas. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga Rp75,9 juta. Pelaku dijerat Pasal 368 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP tentang Pemerasan atau Penipuan,” pungkasnya.

(mhd)

Diminati Warga, Pemkot Bogor Tambah Armada Mobil Curhat

loading…

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Rubaeah mengatakan, animo warga terhadap mobil curhat ini cukup tinggi sehingga perlu ditambah, Selasa (8/1/2019). Foto/SINDOnews/Haryudi.

BOGOR – Setelah sukses melayani masyarakat yang berkonsultasi seputar kesehatan sejak empat tahun lalu, Pemkot Bogor kembali menambah satu unit mobil curhat pada awal tahun ini.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Rubaeah mengatakan, animo warga terhadap mobil curhat ini cukup tinggi sehingga perlu ditambah. “Setiap operasi melayani 100 sampai 200 orang, jadi tahun ini kita tambah satu unit Mobil Curhat. Sehingga total saat ini kita punya dua unit,” jelas Rubaeah di BAlai Kota Bogor, Selasa (8/1/2019).

Baca Juga:

Menurutnya, Pemkot sejak meluncurkan mobil curhat atau Antigalau pada 6 Juli 2014 lalu bekerjasama dengan Fakultas Ekologi Manusia IPB. Sejak saat itu pula, kegiatan pelayanan konseling gratis yang mencakup layanan konsultasi mengenai masalah gizi dan keluarga banyak diminati.

“Seiring dengan itu, mobil curhat juga melayani konseling dan deteksi penyakit tidak menular, VCT HIV/AIDS, dan konseling berhenti merokok,” jelasnya.

Dalam Mobil Curhat yang baru ini juga dilengkapi dengan alat deteksi dini kanker. “Ada layanan IVA Test, yang biasanya konsultasi gizi, VCT, konseling kejiwaan, sekarang ada layanan untuk kanker,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Mobil Curhat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Erni Yuniarti mengatakan pihaknya akan memperluas jangkauan pelayanan konseling seiring dengan penambahan armada Mobil Curhat.

“Yang biasanya beroperasi keliling wilayah, serta hadir dalam acara-acara yang berlangsung di Lapangan Sempur, sekolah atau pusat perbelanjaan di Kota Bogor,” katanya.

Ia menambahkan mobil hasil kerja sama antara Pemkot dengan IPB ini pada awalnya diluncurkan untuk curhat bagi keluarga karena tingginya angka perceraian di Kota Hujan.

“Awalnya mobil curhat untuk konseling keluarga karena tingginya kasus perceraian. Tapi berjalannya waktu, ternyata yang dibutuhkan masyarakat itu pemeriksaan kesehatan. Namun, konseling perceraian tetap ada, tapi kemudian kami tambah pemeriksaan kesehatan,” ujarnya.

Berbagai macam pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan di mobil berbentuk minibus ini, mulai dari pemeriksaan penyakit tidak menular dan tidak menular hingga deteksi gizi pengunjung.

“Kami memberikan layanan gratis. Di sini akan dilakukan pemeriksaan darah untuk melihat penyakit hipertensi, diabetes. Ada deteksi dan konseling gizi. Pengunjung dengan gizi buruk nanti akan diberikan konseling makan yang bagus bagaimana sesuai dengan gizinya,” paparnya.

Pengunjung yang datang ke mobil curhat akan dilayani oleh tim pemeriksaan kesehatan dari IPB dan Dinkes Kota Bogor. Erni mengatakan, dalam pemeriksaan kesehatan ini, masyarakat tidak akan diberikan obat.

“Namun, jika ada warga yang terdeteksi penyakit, maka akan dirujuk untuk ke puskesmas atau rumah sakit,” jelasnya.

(ysw)

Rakor, Bupati Ingin Wujudkan Kabupaten Bogor Anti Plastik

loading…

Rapar koordinasi di Kabupaten Bogor. Foto/Istimewa

JAKARTA – Bupati Bogor Ade Yasin menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan seluruh Kepala Daerah se-Kabupaten Bogor. Rapat tersebut guna mewujudkan visi-misi Kabupaten Bogor selama lima tahun ke depan.

Bertempat di Gedung Tegar Beriman Cibinong, Ade Yasin menjelaskan, segala permasalahan dan solusi untuk tercapainya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penanganan sampah yang ada di masyarakat guna menunjang 2 unsur di dalam Pancakarsa, Bogor Sehat dan Bogor Berkeadaban.

Baca Juga:

“Dalam rangka Bogor Sehat dan Bogor Berkeadaban, mari kita wujudkan Kabupaten Bogor Anti Plastik. Setiap Kantor Dinas, Kecamatan, Desa dan Kelurahan agar tidak menyediakan air kemasan dalam botol plastik,” ujar Ade Yasin.

Selain itu, dia berharap, masyarakat bisa menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan selalu membawa kantong yang ramah lingkungan guna mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari.

“Warga Kabupaten Bogor harus senantiasa dapat menjaga lingkungannya guna mewujudkan Kabupaten Bogor yang nyaman. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari dengan membawa kantong yang ramah lingkungan setiap belanja,” ungkapnya.

(mhd)

Puluhan Ribu Murid Tak Sabar Tempati Gedung Sekolah Baru

loading…

Salah satu gedung sekolah yang pembangunannya sempat mangkrak kini sudah berdiri megah dan siap ditempati siswa, Selasa (8/1/2019). Foto/SINDOnews/Yan Yusuf

JAKARTA – Pembangunan gedung sekolah yang dilakukan pertengahan tahun 2018 di sejumlah wilayah di DKI telah selesai. Sejumlah siswa tak sabar untuk menempati gedung mentereng itu.

Beberapa orang murid kemudian tak sabar. Mereka mengharapkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bisa meresmikan sehingga mereka bisa bersekolah di gedung yang baru itu.

Baca Juga:

“Ini mah keren banget bang. Cepetin dong peresmiannya, biar saya bisa sekolah lagi disini,” kata Abdul Malik (11) murid kelas 5 SDN Tanjung Priok 1, Jakarta Utara, Selasa (8/1/2019).

Malik yang tak sabar menempati gedung baru itu mengaku jenuh menumpang belajar di SMP 30 Jakarta Utara. Sudah hampir 1,5 tahun dirinya tak lagi bersekolah di sana, rindu akan belajar dan bermain dilontarkan dirinya. “Kalo di SMP 30 kan kita nggak bisa main bebas,” kata Malik.

Puluhan Ribu Murid Tak Sabar Tempati Gedung Sekolah Baru

Rampungnya pembangunan SDN 01 Tanjung Priok memang menjadi berkah tersendiri bagi murid disana. Hampir setahun lebih proyek disana mangkrak, para pekerja kabur menyisahkan puing-puing bangunan.

Barulah ditahun 2018, pembangunan kembali di lanjutkan. PT Wika kemudian membuat tanggul di belakang sekolah. Pembangunan kemudian di percepat, dalam waktu tiga bulan pembangunan disana selesai, enam kelas, dua ruang guru, satu ruang kepala sekolah kini telah ada di gedung berlantai tiga itu.

Berbeda dengan bangunan sebelumnya, bangunan SDN 01 Tanjung Priok jauh lebih baik. Tiap kelas dibangun setinggi 3,5 meter, dengan ventilasi udara yang cukup. Tiap lantai terdapat tiga kamar kecil yang terbagi untuk siswa pria, siswa perempuan, dan guru.

“Kami ikut senang, adik adik saya bisa sekolah. Saya pun bangga ada sekolah bagus disini,” kata Hendri (21) warga sekitar.

Hendri tak menampik bila sebelumnya sekolah disana mangkrak. Bahkan diakui, para pekerja proyek terdahulu memiliki utang ke beberapa warung di sekitar sekolah.

“Jadi awalnya saat sekolah sedang dibangun. Bangunan itu ambruk karena longsor, abis itu mandornya pergi, para pekerja yang ngga dibayar kemudian ikut kabur,” lanjut Hendri.

Manajer Proyek WIKA Gedung untuk Paket 1 Rehab Total Sekolah, Ali Abrar Sitepu mengatakan pihaknya sengaja mempercepat pembangunan SD 01 Tanjung Priok karena melihat kondisi sekolah yang miris.

Saat datang ke sekolah itu, Ali menyebutkan sekolah dalam kondisi proyek terbengkalai. Gedung gedung dibiarkan roboh. Sementara puing bangunan dibiarkan berserahkan.

Dalam pembangunan disana Ali mengakui kontur tanah yang lembab menjadi kesulitan dirinya membangun sekolah. “Sekarang sekolah sudah megah dengan tiga lantai dan dilengkapi alarm kebakaran,” kata Ali.

(ysw)

Gunakan KRI SPICA, KNKT Cari CVR JT 610 di Karawang

loading…

Kepala KNKT Soeharjanto Tjahjono dan Kapushidrosal TNI AL, Laksamana Muda TNI Harjo Susmoro di Pelabuhan JICT, Jakarta. Foto/Yan Yusuf/KORAN SINDO

JAKARTA – Setelah sempat terhenti pada Desember 2018, pencarian cockpit voice recorder (CVR) milik Pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh diperairan Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat, kembali dilakukan, Selasa (8/1/2019).

Kali ini Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) melalukan pencarian bersama TNI AL menggunakan Kapal KRI SPICA yang memiliki teknologi canggih. Waktu pencarian pun ditarget selama 15 hari sesuai dengan sinyal ‘ping’ yang memancar dari CVR.

Baca Juga:

“Agenda utama kita dua, kita mencari CVR dengan bantuan dari KRI SPICA, karena ada beberapa peralatan yang dimiliki spesifik oleh mereka. Kami minta bantuan dari TNI AL untuk mendukung pencarian,” kata Kepala KNKT Soeharjanto Tjahjono di dermaga Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (8/1/2019).

Gunakan KRI SPICA, KNKT Cari CVR JT 610 di Karawang

Sebelumnya untuk membantu pencarian CVR KNKT sudah menurunkan Kapal MVP Everst pada 19 Desember 2018. Namun, pencarian dihentikan menjelang akhir tahun lalu.

Selain akan mencari CVR, Soeharjanto memastikan bila nantinya ditemukan bagian tubuh korban maka pihaknya akan melakukan evakuasi. Sebab ia menduga masih banyak bagian tubuh yang tertutup serpihan-serpihan.

“Kalau dibuka ada di sana ada bagian human, kita akan angkat,” tegas Soeharjanto.

Hingga kini, Soeharjanto menduga hasil analisis yang dilakukan pihaknya, CVR yang dicari berjarak 50 meter dari Flight Data Recorder (FDR). Dengan diameter 5×5, Soeharjanto berharap CVR akan mudah ditemukan, sehingga waktu pencarian tidak memerlukan waktu lama.

Kapushidrosal TNI AL, Laksamana Muda TNI Harjo Susmoro menambahkan, pencarian ini merupakan kepedulian negara terhadap kejadian JT 610 yang jatuh di bulan September 2018. Sesuai dengan Nawacita Presiden Jokowi, makanya negara harus hadir.

Karena itu, Harjo memastikan pihaknya akan tuntas dan mencari CVR hingga sisa waktu 15 hari ke depan atau sisa batre CVR yang bertahan 90 dari dinyatakan hilang.

“Nah setelah 15 hari, sinyal ‘ping’ melemah. Di situ maksimum yang sudah kita lakukan. Tapi ini dari KNKT, sudah melokalisir di 5×5 sekitar lokasi,” kata Harjo.

CVR sendiri, kata Harjo nantinya mengungkap tabir detik detik penumpang. Karena disitulah, komunikasi antar pilot dengan tower dan situasi antar penumpang terekam.

Termasuk untuk evaluasi nantinya. CVR mengatakan akan menjadi pembelajaran agar jatuhnya JT 610 tidak terulang dikemudian hari.

Mengenai soal spesifik KRI SPICA, Harjo memaparkan kapal ini akan menggunakan teknik sub buttom profilers yakni teknik penginderaan bawah permukaan menggunakan alat khusus yang memancarkan gelombang akustik. Cara ini biasa digunakan untuk menampilkan profil seismik dasar laut dangkal.

Selain menggunakan teknik itu, KRI SPICA juga menggunakan teknik Multibeam Echosounder, yang nanti menampilkan dasar laut dari pancaran singel beam yang dijatuhkan dari badan kapal.

Setelah nantinya terdeteksi, maka pihaknya akan menggunakan maggneto meter yang mampu mendeteksi logam hingga kedalam 60 meter. Tampilan itu akan terdeteksi melalui ROV (Remotely Operated Vehicle) yang di layar perahu.

Gedung SDN 04 Tanjung Duren Utara Dilengkapi Sarana Disabilitas

loading…

Dalam pembangunan gedung sekolah baru, Pemprov DKI tak hanya memerhatikan estetika namun juga sarana ramah disabilitas. Foto/SINDOnews/Yan Yusuf

JAKARTA – Dalam pembangunan gedung sekolah baru, Pemprov DKI tak hanya memerhatikan estetika namun juga sarana ramah disabilitas. Fasilitas ini terdapat di gedung baru SDN 04 Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Sekolah yang berada ditengah pemukiman padat penduduk berdiri mewah dengan tiga lantai. Tak hanya ramah disabilitas, bangunan itu juga dilengkapi dengan WC khusus disabilitas. Pintu besar dan toilet duduk serta shower untuk mandi menjadi fasilitas pendukung.

Baca Juga:

Pada bagian lantai 2, bangunan juga dilengkapi aula yang menggabung dua ruang kelas. Ruang ini sangat spesial dengan dilengkapi pendingin ruangan.

“Aku maunya kelas itu,” kata Fahmi (9) murid kelas 4 SD 04 Tanjung Duren ketika ditemui di sekolah, Selasa (8/1/2019).

Fahmi tak sabar dengan keberadaan sekolah barunya. Ia sempat kecewa lantaran harapannya mencicipi sekolah diawal semester 2 tertunda.

“Padahal udah beli sepatu ma tas baru. Eh tahu ngga di sekolah baru,” kata Fahmi saat bermain di sekolahnya.

Setiap sore, Fahmi dan sejumlah teman temannya menengok sekolah. Impian bersekolah di tempat itu diungkapkan setinggi-tingginya. Bila nantinya bersekolah di sana, Fahmi berjanji akan bersekolah lebih rajin dan baik.

Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Susi Nurhayati sebelumnya mengatakan ada ratusan sekolah yang direhab total selama tahun 2018 lalu. Seluruh sekolah itu terdapat di beberapa wilayah, termasuk lima sekolah di Kepulauan Seribu.

Khusus di Kepulauan Seribu, selain berfungsi sebagai sarana pendidikan. Sekolah juga dijadikan lokasi evakuasi bencana, sebab sekolah di sana mampu menahan gempa hingga 9 skala richter dan tingginya mampu melewati tsunami.

Bila satu sekolah minimal 100 siswa, maka Susi menyakini ada 10 ribu siswa yang siap menempati sekolah baru. Rehab ini kemudian dibagi dengan lima paket dengan nilai hampir Rp1,8 triliun. “Sebentar lagi Insya Allah akan diresmikan pak gubernur,” kata Susi singkat.

(ysw)

Razia Hewan Ditunda, Dinas KPKP Tetap Sosialisasi Soal Rabies

loading…

JAKARTA – Razia hewan liar sepertikucing dan anjing yang terkena rabies ditunda. Penundaan itu setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan (KPKP) menunda razia anjing dan kucing liar. Meskipun begitu, Dinas KPKP tetap mensosialisasikan hal tersebut.

“Kita tetap sosialisasi, yang berubah tidak ada penangkapan,” kata Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas KPKP DKI Jakarta Sri Hartati kepada wartawan, Selasa (8/1/2019).

Baca Juga:

Pihaknya akan tetap melakukan kegiatan sosialisasi yang akan dimulai pada pagi hari ini. Sosialisasi tersebut dilakukan serentak di lima wilayah kota Jakarta. “Iya serentak,” singkat Hartati.

Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan memberikan tiga instruksi kepada jajarannya terkait polemik razia kucing dan anjing liar. Di antaranya tunda kegiatan penangkapan; Ajak bicara organisasi/komunitas pengelolaan binatang dan lakukan kegiatan pengendalian bersama dengan komunitas.

(mhd)

Asyik Nongkrong, Ade dan Aji Dianiaya Pakai Celurit

loading…

JAKARTA – Dua pemuda jadi sasaran pengeroyokan yang dilakukan oleh orang tak dikenal di warung Kampung Cerewed, Jalan Karang satria, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Minggu 6 Januari 2019. Ade Anwar dan Aji Saxena langsung dilarikan ke Rumah Sakit (RS) lantaran nyaris tewas akibat sabetan senjata tajam.

“Saat kejadian, korban sedang duduk-duduk di saung, lalu didatangi tiga orang,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Baca Juga:

Argo mengatakan, tiga orang tak dikenal itu awalnya mengajak Ade dan Aji berkelahi. Namun, kedua korban tak menghiraukan ketiganya lantaran mereka tak saling mengenal.

Kedua korban malah berpikir ketiganya berguyon. Namun, ketiga orang pelaku itu tetap ngotot mengajak berkelahi hingga akhirnya terjadi cek-cok. Di tengah cek-cok itu dua orang pelaku melempar korban dengan batu.

Akibatnya, kedua korban terjatuh dan mengalami luka robek di bagian kepala. Setelah melihat keduanya terjatuh, para pelaku lantas membacok korban dengan celurit yang mereka bawa. “Hingga menderita luka robek di pinggang sebelah kanan,” tuturnya.

Usai puas menghajar korban, para pelaku lantas meninggalkan lokasi. Sebelum meninggalkan lokasi, pelaku merusak sepeda motor korban. Hingga kini, polisi masih memburu para pelaku. Sejauh ini polisi juga sudah memeriksa beberapa saksi mata di lokasi termasuk kedua korban.

“Kedua korban sudah bisa pulang karena dinyatakan dokter sudah lebih membaik lukanya,” katanya.

(mhd)

Butuh Teknologi Pengelolaan Sampah Warga di TPA Rawa Kucing

loading…

Butuh Teknologi Pengelolaan Sampah Warga di TPA Rawa Kucing. (Koran SINDO. Hasan Kurniawan).

TANGERANG – Volume sampah warga Kota Tangerang, Banten, mencapai 1.300 ton sehari. Sampah-sampah itu dibuang langsung ke TPA Rawa Kucing di Neglasari.

TPA seluas 34,8 hektare itu, sejak pertama kali dioperasikan pada 1992, sudah terpakai seluas 20 hektare lebih untuk menampung sampah, 7 hektare untuk kawasan hijau, dan sisanya masih ada sekitar 5-7 hektare lagi.

Baca Juga:

Dalam 5-10 tahun ke depan, TPA itu akan penuh dan tidak bisa digunakan lagi untuk membuang sampah. Di sinilah perlunya teknologi penghancur sampah di TPA itu. Menurut Kepala UPT TPA Rawa Kucing Diding Sudirman, tidak adanya penghancur sampah membuat jutaan ton sampah yang menumpuk selama 26 tahun di TPA itu membentuk piramida setinggi 18 meter.

“Secara keseluruhan, total lahan yang telah digunakan untuk menampung sampah di TPA Rawa Kucing ini ada sekitar 20 hektare lebih,” katanya, kepada KORAN SINDO, di UPTD TPA Rawa Kucing, Senin (7/1).

Dia mengatakan yang membuat TPA Rawa Kucing masih bisa digunakan hingga kini karena sebelum digunakan sebagai TPA, kawasan itu merupakan tambang galian C. “Jadi, kami sebenarnya beruntung. Karena TPA ini dulunya kawasan tambang galian tipe C yang memiliki kedalaman, mulai dari 15 meter, 25 meter, hingga 30 meter, dan sampah bisa masuk ke dalam,” ungkapnya.

Menurutnya, teknologi penghancur sampah itu sangat penting. Sebab, volume sampah warga Kota Tangerang setiap tahun selalu meningkat, mengikuti kenaikan jumlah penduduk Kota Tangerang.

“Kita harus sudah punya teknologi. Karena, jika tidak ada teknologi, pembuangan pasti habis. Dalam 10 tahun ke depan, kita tidak bisa buang sampah. Tapi, bukan hanya teknologi, penghijauannya juga harus jalan,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Engkos Zarkasih mengatakan, pihaknya sudah melakukan kajian pembangunan teknologi penghancur sampah di TPA Rawa Kucing tersebut. “Saat ini progresnya sudah masuk lelang. Teknologi penghancur itu adalah Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) yang ramah lingkungan,” ujarnya.

Dia mengatakan, pembangunan PLTSA di TPA Rawa Kucing selesai dibangun dalam tempo tiga tahun ke depan. Sementara sampah di TPA itu diperkirakan penuh dalam waktu 5-10 tahun ke depan. “Saya kira yang terpenting itu, pemanfaatan teknologinya. Hitungannya mungkin 10 tahun. Tapi, kan PLTSA. Insya Allah, tiga tahun jadi. Mudahmudahan cepat jadi,” tandasnya.

Sementara itu, berdasarkan pengamatan di TPA Rawa Kucing, sedikitnya ada sekitar 300-400 orang warga sekitar TPA yang bekerja sebagai pemulung, mengais rezeki, dan menggantungkan hidupnya dari sampah.

Wati, salah seorang warga, mengatakan bekerja sebagai pemulung di TPA Rawa Kucing sejak 2016 lalu. Penghasilan memulung di tempat ini cukup lumayan. “Dalam sehari, saya bisa mendapatkan uang Rp100.000 dari mulung. Saya mulung setiap hari. Kadang pagi, malam, tergantung truk sampah yang datang. TPA buka 24 jam. Kalau malam, pakai penerangan,” ujarnya.

Kepala Tata Usaha TPA Rawa Kucing Masan mengatakan sedikitnya sudah ada lima orang pemulung yang diangkat sebagai pegawai TPA menjadi petugas sampah.

“Ada 400 pemulung, rata-rata warga semua, hampir 95% warga sekitar. Penghasilan mereka dari memulung di TPA Rawa Kucing mencapai Rp100.000 per hari. Rata-rata dari mereka punya rumah sendiri,” sebutnya.

Selain menjadi sumber ekonomi warga, TPA Rawa Kucing juga memiliki potensi perekonomian lain yang sangat besar. Terutama kandungan gas metan yang ada di dalamnya jika dikelola dengan baik. Sedikitnya, sudah satu lingkungan RT yang dijadikan objek percontohan yang disalurkan gas metan sampah TPA Rawa Kucing untuk memasak sehari-hari. Selain itu, gas metan di TPA ini juga bisa untuk menerangi jalan umum.

Sempat Gemparkan Pecinta Binatang, Anies Tunda Razia Kucing dan Anjing

loading…

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Foto/Dok/SINDOphoto

JAKARTA – Sempat membuat panik para pecinta hewan, akhirnya razia kucing dan anjing liar di Jakarta ditunda.

Lewat akun twitter dan instagramnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta jajaran Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) agar mengevaluasi sosialisasi penanganan hewan penular rabies (HPR).

Baca Juga:

Anies memberikan tiga instruksi kepada jajarannya terkait razia hewan-hewan tersebut.

“Terkait polemik razia kucing, pagi ini saya instruksikan kepada Dinas terkait agar: Tunda kegiatan penangkapan; Ajak bicara organisasi/komunitas pengelolaan binatang; Lakukan kegiatan pengendalian bersama dengan komunitas,” cuit @aniesbaswedan.

Sekadar diketahui, sempat viral di media sosial, rencana razia anjing dan kucing liar yang berada di jalanan yang dianggap meresahkan warga.

Setelah dikonfirmasi, Dinas KPKP mengatakan kegiatan tersebut hanya sosialisasi HPR.

“Kegiatan ini diisi dengan hanya memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemahaman tata cara pemeliharaan hewan HPR yang baik. Agar tidak membahayakan lingkungan,” kata Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas KPKP DKI Jakarta Sri Hartati, saat dimintai konfirmasi.

Ada lima lokasi sosialisasi yang akan dilaksanakan pagi ini di antaranya, Jakarta Pusat: Kelurahan Mangga Dua Selatan, Jakarta Utara: Kelurahan Sukapura, Jakarta Selatan: Kelurahan Ragunan, Jakarta Barat: Kelurahan Jelambar dan Jakarta Timur: Kelapa Dua Wetan.

(mhd)

PKB DKI Jakarta Tak yakin Cawagub dari PKS Bisa Kerja

loading…

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD DKI Jakarta mengaku tidak tahu rekam jejak dari tiga kandidat calon Wakil Gubernur (Wagub) yang dimunculkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Seperti diketahui, ketiga calon Wagub yang diusulkan yakni mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Agung Yulianto dan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi.

Baca Juga:

“Benar-benar enggak tahu, gimana mau ngomongin track record,” kata Ketua Fraksi PKB Hasbiallah Ilyas saat dikonfirmasi, Selasa (8/1/2019).

Dia pun meragukan ketiga calon yang diusulkan PKS. Pasalnya, ketiga kandidat belum terlalu mengerti persoalan yang ada di Jakarta.

“Sudah pasti kagak mampu. Jadi wagub juga enggak ngerti kok,” kata Hasbiallah.

Dia pun meminta semua pihak tak terus-menerus meributkan persoalan DKI 2. Maka itu, dia menyarankan pembahasan Wagub ini setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

“Sudahlah enggak usah diributin soal begini, nanti setelah pilpres, pileg baru itu wagub,” tuturnya.

Hasbiallah pun menilai kinerja Anies Baswedan tanpa adanya wagub dirasa cukup bagus.

Ia mencontohkan penyerapan anggaran 2018 DKI Jakarta yang lumayan bagua tanpa adanya sosok Wagub. Kemudian Anies kerja cepat mengganti Kepala Dinas di Jakarta.

“Tidak ada direcokin oleh wagub, jadi ini wagub antara perlu dan tidak perlu. Nanti setelah pilpres baru cocok pakai wagub,” katanya.

(mhd)

Kebakaran di Kemenkumham Hanya Hanguskan Ruang Server

loading…

JAKARTA – Kebakaran yang menghaguskan tiga lantai Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, hanya menghanguskan ruangan server penghantar listrik.

Kapospol Mega Kuningan, Iptu Suryanta mengatakan, kebakaran itu terjadi pada Selasa (8/1/2019) pagi tadi, yang mana menimpa kantor Kemenkumham, Setiabudi, Jakarta Selatan. Adapun kebakaran tak sampai merembet ke perabotan di gedung itu.

Baca Juga:

“Kebakarannya di ruang server lantai 4, 5 dan 6,” ujarnya pada wartawan, Selasa (8/1/2018).

Menurutnya, 20 unit mobil pemadam kebakaran sempat dikerahkan petugas pemadam kebakaran guna mengantisipasi kebakaran itu. Beruntung, api bisa dikuasai petugas di lapangan lantaran tak sampat membakar hangus gedung itu.

“Jadi hanya server penghantar aliran listriknya saja, sedangkan ruangan berikut perabot perkantoran, semuanya tak ada yang terbakar,” tuturnya.

Dia menambahkan, belum diketahui penyebab kebakaran itu, hanya saja tak ada korban jiwa dalam insiden itu.

(mhd)

Flyover Kodim Kemayoran Sudah Bisa Dilintasi Kendaraan

loading…

Kendaraan roda dua dan empat melintasi flyover. Foto/Ilustrasi/SINDOphoto

JAKARTA – Pengendara yang kerap melintasi Flyover Kodim Kemayoran, Jakarta Pusat, sudah bisa bernapas lega. Pasalnya, perenggangan jalan yang terjadi di flyover tersebut telah diperbaiki.

Perbaikan kerusakan jalan itu sudah rampung sejak kemarin. Jalan yang sempat renggang dan membahayakan pengendara itu sudah utuh menyambung.

Baca Juga:

“Iya jalan sudah tidak renggang lagi,” ujar Kasat Lantas Polres Jakarta Pusat, AKBP Juang Andi Prayitno saat dikonfirmasi, Selasa (8/1/2019). (Baca juga: Flyover Kembali Alami Pergeseran, Kini Giliran Flyover Kodim Kemayoran)

Kata dia, hal itu dapat dipastikan dengan melakukan pengecekan ke lokasi. Pihaknya juga melakukan pengaturan arus lalu lintas karena para pengendara masih banyak yang mengira jalan masih rusak.

Karena kini jalan telah bisa dilalui, para pengendara diminta untuk tidak khawatir lagi melintas di sana. Namun, dia tetap meminta warga selalu berhati-hati dalam berkendara dan tidak kebut-kebutan.

“Tetap hati-hati berkendara. Lengkapi surat-surat dan patuhi aturan yang ada,” imbaunya.

(mhd)

Tahun 2019, Bekasi Terus Genjot Pendapatan Daerah

loading…

Tahun 2019, Bekasi Terus Genjot Pendapatan Daerah. (Koran SINDO. Abdullah M Surjaya).

BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi harus memutar otak untuk memaksimalkan pendapatan daerah tahun ini. Sebab, target pendapatan pada 2018 lalu tidak sesuai harapan.

Dari target yang dipatok Rp5,38 triliun, Kota Bekasi hanya memperoleh pendapatan Rp4,64 triliun atau setara 86,18%. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi Karya Sukma Jaya mengatakan, tahun ini seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus optimal mengejar pendapatan daerah. Pendapatan daerah dari seluruh sektor harus digenjot mengingat pendapatan pada tahun lalu kurang maksimal.

Baca Juga:

“Pendapatan 2019 kita target harus lebih besar dari tahun lalu,” katanya. Menurutnya, pada tahun lalu, pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) yang paling rendah ada pada sektor pajak reklame.

Dari target Rp90,8 miliar, penerimaan pajak tahun ini hanya Rp38,1 miliar. “Perolehan PAD dari sektor reklame paling rendah atau hanya 41,99% dari target yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Padahal, kata dia, pemerintah memproyeksikan PAD reklame bisa tembus Rp90.822.004.200 miliar, namun yang terealisasi hanya Rp38.133.354.001 miliar. Apalagi, rendahnya penerimaan pajak reklame karena yang mengelola bukan hanya lembaganya, namun ada pihak lain. Misalnya, Dinas Tata Ruang (Distaru) dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sementara lembaganya merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berperan sebagai pengelola terakhir.

“Memang pengusaha reklame membayarnya kepada kami, tapi ada DPMPTSP yang mengeluarkan izin dan yang paling tahu soal reklame juga adalah Distaru,” ungkapnya.

Karya menjelaskan, sebetulnya pemerintah daerah telah melakukan sejumlah upaya untuk pencapaian target PAD, diantaranya dengan penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 48 tahun 2018 tentang Penghapusan Denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta melakukan penarikan pajaknya dengan turun langsung ke masyarakat.

“Perwal diterbitkan agar bisa menarik PAD dengan maksimal. Kami juga minta kesadaran masyarakat bila memiliki tunggakan pajak untuk segera menunaikannya karena uang yang disetorkan untuk pembangunan Kota Bekasi juga,” imbuhnya.

Dengan adanya payung hukum itu, tak heran bila penerimaan PBB paling besar. Dari target yang dipatok sebesar Rp340,5 miliar, pencapaian pajak dari sektor ini menembus Rp416,8 miliar. Kemudian sektor pajak dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dari target Rp400,2 miliar, target yang diterima tercapai Rp454,2 miliar.

Selanjutnya Pajak Restoran dari target Rp297,9 miliar tercapai Rp271,5 miliar. Meski pendapatan tidak sesuai harapan, pemerintah tetap menaikan targetnya pada 2019 ini. Dari target yang dipatok sebesar Rp5,38 triliun pada 2018, Kota Bekasi mematok pendapatan 2019 mencapai Rp6,3 triliun. “Kami tetap optimistis target pendapatan yang dipatok pada 2019 akan tercapai hingga pengujung tahun,” ujarnya.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, pendapatan tidak maksimal karena adanya degradasi kepemimpinan saat pilkada pada 2018 lalu. Angka pendapatan Rp5,38 triliun yang disetujui oleh eksekutif dan legislatif pada tahun sebelumnya merupakan angka yang riil dan mudah tercapai bila tidak terjadi turbulensi kinerja pegawai.

“Pada saat ditetapkan dengan DPRD, itu dalam kondisi kerja. Kalau tidak kerja, ya enggak akan bisa, apalagi potensinya banyak dan digali dengan cara kerja melalui penarikan pajak,” katanya.

Selain menerbitkan Perwal tentang Penghapusan Denda PBB, pemerintah juga melakukan efisiensi anggaran pada 2018 lalu. Salah satunya dengan memangkas tunjangan berupa tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebesar 40%. Dana belasan ribu aparatur sipil negara (ASN) terpaksa dipotong untuk mengurangi beban belanja daerah. Pemotongan tunjangan ini diprediksi selama enam bulan atau sampai pertengahan tahun 2019 mendatang.

“Kalau sampai Desember 2018 (pemotongan TPP) masih agak berat, mungkin Mei atau pertengahan 2019 sampai kondisinya stabil baru kita kasih lagi (TPP 40%),” tegasnya. Selain pemangkasan TPP, pemerintah juga melakukan efisiensi kegiatan lainnya seperti mencoret kegiatan atau pengadaan berang dan jasa yang dianggap tidak penting.

Green Pramuka City Bantah Keterangan Haris kepada Polisi

loading…

JAKARTA – Manajemen Apartemen Green Pramuka City menyebutkan bahwa Haris Prasnastyadi (24) sudah bukan lagi petugas keamanan di tempatnya.

Haris diduga sebagai pelaku pembunuh Nurhayati. Haris telah tak terdaftar sebagai sekuriti di Green Pramuka City per 29 April 2018 bukan baru resign seperti apa yang diakui Haris kepada polisi.

Baca Juga:

“Dia itu bergabung di sekuriti kita itu tanggal 25 Sepetember 2017,” kata Head of Communication Apartemen Green Pramuka City, Lusida Sinaga saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (8/1/2019).

Haris tidak resign melainkan dikeluarkan. Hal itu karena dia bolos kerja lima hari berturut-turut tanpa keterangan. (Baca juga: Ternyata Pembunuh Nurhayati Mantan Sekuriti Apartemen Green Pramuka)

“Sejak 29 april 2018 dia tidak datang ke kantor tanpa keterangan. SOP (Standar Operasional Prosedur) kita itu lima hari enggak datang berturut-turut tanpa keterangan, maka otomatis keluar. Tiba-tiba 10 Mei 2018 dia datang, jadi sudah hampir 2 minggu, dia bilang dapat kerjaan baru, namun otomatis sih karena sudah lima hari lebih (tidak masuk dan tanpa keterangan) otomatis dia keluar,” terangnya.

Sekadar diketahui, Nurhayati ditemukan tewas di lorong Tower Chrysant Apartemen Green Pramuka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Sabtu 5 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 WIB. Ditemukan sebanyak 10 luka tusuk di tubuh Nurhayati.

Tak butuh waktu lama, polisi menciduk pelaku yang tak lain adalah Haris pada Minggu 6 Januari 2019 siang. Haris diciduk di kediaman orang tuanya di kawasan Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur tanpa perlawanan.

(mhd)

Sony Kusumo: Caleg PDIP Bersatu untuk Menangkan Jokowi

loading…

Sony Kusumo, caleg PDI Perjuangan dari Dapil 3 DKI Jakarta. Foto/Yan Yusuf/KORAN SINDO

JAKARTA – Perebutan kursi legislatif rupanya tidak mengurangi kekompakan dari calon anggota dewan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kemenangan pasangan Joko Widodo dan Ma’aruf Amin menjadi tujuan bersama para caleg dari partai nomor urut tiga tersebut.

“Caleg PDI Perjuangan harus bersatu untuk memenangkan Jokowi, biarpun masing-masing memperebutkan kursi parlemen, tidak boleh mengurangi tujuan bersama untuk memenankan Jokowi,” ujar Sony Kusumo, caleg PDI Perjuangan dari Dapil 3 DKI Jakarta saat menghadiri acara Parade Akhir Pekan di Kemayoran, Jakarta.

Baca Juga:

Menurut Sony Kusumo, selama kampanye dirinya selalu berupaya mengedepankan sosok Jokowi.

“Selain memberikan visi misi pribadi, saya juga tak pernah lupa untuk mengajak warga lebih mengenal Jokowi lewat rekam jejak yang sudah dilakukannya,” ujar Ketua Yayasan Permai tersebut.

Parade Akhir Pekan sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan PDI Perjuangan dalam rangka menyambut Peringatan HUT partai yang ke-46 yang akan diadakan pada 10 Januari mendatang. Selain Sony Kusumo acara tersebut juga dihadiri oleh Hasto Kristiyanto, Prastyo Edi Marsudi, Eriko Sotarduga dan beberapa petinggi partai lainnya.

“Mengingat acara puncak HUT partai dilaksanakan di Kemayoran, kami hari ini memyapa warga masyarakat di Kemayoran. Kalau orang Jawa itu permisi lebih dulu untuk memberitahu seluruh khalayak di Kemayoran terhadap kegiatan pada 10 Januari,” ucap Hasto Kristiyanto dalam sambutannya.

(mhd)

Pemprov DKI Akan Revitalisasi 5 Taman dan Tambah RTH

loading…

Taman Tebet di Jakarta Selatan yang biasa dimanfaatkan warga untuk berolah raga salah satu taman yang akan diperbaiki Pemprov DKI. Foto:dok/SINDOphoto

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta terus berupaya memperbanyak ruang terbuka hijau (RTH) dan taman interaksi warga. Selain merevitalisasi lima taman, DKI tahun ini bebaskan 30 hektare lahan untuk RTH.

Kepala Dinas Kehutanan, Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Susi Marsita mengatakan, pada tahun ini pihaknya akan merevitalisasi lima taman, yaitu Taman Tebet, Taman Puring, Taman tugu tani, taman mataram, dan taman langsat dengan berbagai tematik berbeda-beda. Seperti yang dilakukan dalam revitalisasi taman Tebet, Jakarta Selatan dengan tematik lalu lintas

Baca Juga:

“Tematiknya beda-beda, pokoknya yang pastinya taman itu nantinya bisa memfasilitasi semua lapisan masyrakat dari usia anak-anak sampai usia lanjut. Termasuk yang warga kebutuhan khusus,” kata Susi Marsita saat dihubungi, Senin (7/1/2019).

Susi menjelaskan, sebelum melakukan revitalisasi, pihaknya mengadakan Forum Group Discusion (FGD) dengan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat. Artinya, selain memenuhi RTH, taman tersebut menjadi tempat berinteraksi warga.

Selain merevitalisasi lima taman tersebut, kata Susi, pihaknya juga akan menambah RTH dengan membebaskan lahan seluas 30 hektare yang berlokasi di Jakarta Timur dan Selatan.

Dia berharap dalam pembebasan tidak ada kendala, khususnya masalah dokumen administrasi. “Kita setiap tahun menambah RTH, tapi kadang terkendala pembebasan lahan,” ungkapnya.

Berdasarkan undang-Undang No 26/2007 tentang Tata Ruang, mengharuskan ketersediaan 30 persen RTH dari total luas wilayah.

Di DKI, implementasinya sudah diatur dalam Perda tentang Tata Ruang dan Zonasi. Dari total 30 persen, sebanyak 20 persen harus disediakan pemprov sedangkan 10 persen merupakan tanggung jawab swasta.

(ysw)

Lambat Penuhi Taget RTH, DKI Harus Punya Strategi Baru

loading…

Taman Waduk Pluit Jakarta Utara kondisinya kini lebih baik setelah Pemprov DKI melakukan penataan beberapa tahun lalu. Foto: dok/SINDOphoto

JAKARTA – Pemprov DKI akan menambah ruang terbuka hijau (RTH) tahun ini sebanyak 30 hektare di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Selain menambah jumlah RTH, DKI juga akan memperbaiki lima taman yang sudah ada.

Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengapresiasi langkah yang dilakukan dinas kehutanan, pertamanan dan pemakaman, meski masih jauh dari target ideal. Kemampuan Pemprov DKI menambah RTH rata-rata memang berkisar 25-50 hektare pertahun.

Baca Juga:

“Idealnya DKI menambah luas RTH 250 hektare tahun untuk mengejar target RTH dari luas skg 9,98 % (2018) menjadi 30% (2030, sesuai RTRW DKI 2030),” katanya ketika dihubungi, Senin (7/1/2019).

Strategi percepatan penambahan luas RTH, Nirwono menuturkan yaitu dengan pembangunan jalur hijau jalan, bantaran kali, bantaran rel kereta api, bawah stasiun, kolong jalan layang. Revitalisasi 109 situ danau embung waduk yang ditata menjadi taman seperti Taman Waduk Pluit dan Taman Waduk Ria Rio.

Pengembangan Tempat Pemakaman Umum (TPU) baru; Revitalisasi kawasan pantai utara jakarta menjadi Hutan Mangrove dan Taman Pantai sekaligus benteng alami terhadap abrasi pantai dan meredam tsunami;

“Pembelian lahan untuk penambahan RTH menjadi pilihan terakhir agar dana dapat dihemat. Perbaikan taman yang sudah ada tetap diperlukan supaya menjadi lebih cantik dan indah agar semakin banyak warga datang ke taman, tetapi harus diingat hal tersebut tidak bisa dihitung sebagai penambahan luas RTH,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga menuturkan, Pemprov DKI tidak pernah serius mengurus RTH.

Jangankan menambah, taman yang ada saja tidak dipelihara. Khususnya taman vertikal di jalan-jalan.Padahal, setiap penyusunan anggaran, pemeliharaan dan penambahan selalu diusulkan. “Sejak 2013, RTH DKI masih 9,8 persen,” ujarnya.

(ysw)

Soal PDIP Pasang Bendera di Tiang PJU, Ini Kata Anies Baswedan

loading…

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: dok/SINDOnews/Ari Sandita Murti

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi pemasangan bendera PDI Perjuangan di tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) kawasan Jalan DR Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan.

Anies mengatakan tidak ada perlakuan khusus terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PDIP itu. “Itu penegakan aturan biasa aja. Saya gak ada laporan khusus,” tegas Anies di kantor Bawaslu, Senin (7/1/2019).

Baca Juga:

Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Bawaslu Jakarta Selatan guna menertibkan bendera PDI Perjuangan yang dipasang di Jalan Dr Saharjo, Tebet. (Baca: Pasang Bendera di Tiang PJU, Satpol PP Akan Tegur Pengurus Parpol)

“Saya sudah koordinasi sama bawaslu, bawaslu ambil langkah-langkah jadi sudah ditangani sama bawaslu. Banner atau spanduk yang terpasang sedang dilakukan penertibkan sama bawaslu. Oleh bawaslu Jakarta Selatan,” kata Marullah.

Marullah mengaku siap apabila pihak Bawaslu Jakarta Selatan meminta bantuan Satpol PP untuk mencopot spanduk partai berlambang kepala Banteng itu.

(ysw)

Ini Kata Praktisi Hukum Soal Sidang Pencaplokan Aset Pemkab Tangerang

loading…

JAKARTA – Praktisi Hukum M Zakir Rasyidin menilai, setiap terdakwa memiliki hak untuk menyampaikan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat 1 KUHAP. Karenanya, terdakwa kasus dugaan pencaplokan aset Pemkab Tangerang mempunyai hak untuk melakukan nota keberatan.

“Karena dengan eksepsi itulah mereka akan menilai apakah dakwaan jaksa sudah memenuhi kualifikasi dakwaan yang baik menurut KUHAP ataukah tidak,” ucapnya lewat sambungan telpon.

Baca Juga:

Meskipun begitu, dalam kasus dugaan pencaplokan aset Pemerintah Kabupaten Tangerang Zakir pesimis jika eksepsi terdakwa diterima.

Karenanya, sebagai warga negara yang baik, Zakir meminta Tjen Jung Sen legowo mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.

“Dari banyak pengalaman, eksepsi terhadap dakwaan jaksa jarang dikabulkan, karena JPU tentu punya standarisasi penilaian dalam membuat surat dakwaan, terutama terkait syarat surat dakwaan itu sendiri,” tutupnya.

Sekadar diketahui, sidang lanjutan kasus dugaan pencaplokan lahan aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Sidang beragendakan eksepsi atau pembacaan nota keberatan terdakwa itu digelar di ruang sidang 2 PN Tangerang, kemarin.

Kuasa Hukum Upa Labuhari mengatakan, kliennya, Direktur PT MPL (Mitra Propindo Lestari) Tjen Jung Sen tidak melakukan pencaplokan aset Pemkab Tangerang terkait pemanfaatan jalan menuju kawasan Parsial 19 di Kampung Sungai Turi, Desa Laksana, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

“Jika dicermati maka ini sungguh bukan kasus pidana. Tapi ini suatu usaha demi mensejahterakan masyarakat di sekitaran, membangun jalan penghubung yang awalnya tidak dilalui karena becek dan berdebu,” ujar Upa Labuhari.

Setelah mendengar nota keberatan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Taufik pun meminta waktu untuk memberikan hak tanggapannya dalam sepekan mendatang.

Oleh karena itu, Hakim Ketua Gunawan menyatakan, bahwa persidangan akan dilanjutkan pada Senin 14 Januari 2019. Dalam persidangan perdana, JPU Taufik dalam nomor perkara 2506 Pidsus/2018 mendakwa Tjen Jung Sen telah melakukan pencaplokan aset Pemerintah Kabupaten Tangerang terkait pemanfaatan jalan yang tidak berizin di Kampung Sungai Turi, Desa Laksana, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

Menurutnya, lahan menuju pergudangan Parsial 19 yang dikelola Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang tersebut merupakan daerah resapan air dan kawasan hijau milik Pemerintah Kabupaten Tangerang.

“Yang dilakukan terdakwa mengakibatkan perubahan fungsi ruang. Pemkab mengetahui kejadian pembangunan yang dilakukan terdakwa tanpa proses perizinan,” ujar Taufik dalam persidangan.

Sebelum akhirnya dimejahijaukan, proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran tata ruang itu telah dikerjakan pada Februari 2018. Dari hasil penyelidikan, ditemukan alat bukti berupa dokumen sah tanah milik negara yang dijadikan akses oleh pengelola swasta di kawasan industri tersebut.

Terdakwa pun dipersangkakan melanggar Pasal 69 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp500 juta.

(mhd)

Mengaku Sebagai Pejabat Negara, Ibu dan Anak Diciduk

loading…

JAKARTA – Polisi menciduk Ony Suryanto (34) dan Husniaty Noor (58) lantaran melakukan pemerasan dengan cara mengaku-aku sebagai pejabat di jajaran kepolisian.

“Dua orang pelaku melakukan tindak pidana penipuan dan TPPU dengan modus operandi menelpon korban dengan berperan seolah-olah menjadi pejabat negara,” ujar Kanit I Resmob Polda Metro Jaya, Kompol Malvino Sitohang saat dikonfirmasi, Selasa (8/1/2019).

Baca Juga:

Adapun kedua pelaku itu merupakan anak dan ibu, Husniaty diketahui sebagai ibu dari Ony yang merupakan tahanan rutan Kelas I Cipinang. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan korban bernama Anjar Gunardi, yang mana dia ditelepon pelaku Husniaty.

“Anaknya, Ony merupakan warga Rutan Kelas 1 Cipinang. Kita menduga adanya pelaku lainnya dan masih kita kejar,” ujarnya.

Husniaty menyuruh korban menelepon ke nomor yang diberikannya, yang mana sosok yang ditelepon korban mengaku sebagai pejabat di kepolisian. Saat itulah korban diperas terduga pelaku lain yang hingga kini masih diburu.

Korban dimintai uang sebesar Rp12.582.000. “Karena korban percaya, kemudian korban mentransfer uang dalam jumlah tersebut,” katanya.

(mhd)

Pembangunan Terminal Terintegrasi Depok Masuk Pengerjaan Bawah Tanah

loading…

Proyek pembangunan Terminal Terintegrasi Depok Metrostater sudah mulai pengerjaan. Foto: KORAN SINDO/R Ratna Purnama

DEPOK – Proyek pembangunan Terminal Terintegrasi Depok Metrostater sudah mulai pengerjaan. Pembangunan dimulai sejak kawasan tersebut dinyatakan steril dari aktivitas lain. Sehingga yang ada saat ini hanya untuk pengerjaan pembangunan terminal.

Pada Agustus 2018, area tersebut dinyatakan steril. Setelah itu PT Andyka Investama baru bisa melakukan pengerjaan. Yang pertama dilakukan adalah pemasangan pagar beton di seluruh area. Tujuannya agar kekuatan bangunan dalam tanah bisa terjaga.

Baca Juga:

“Pembangunan itu dilakukan dalam tiga tahap. Tahap persiapan sudah dilakukan. Perizinan, koordinasi dengan pihak operator terkait, juga dengan lingkungan sudah dilakukan. Kemudian pemagaran beton sudah dilakukan,” ujar Direksi PT Andyka Investama, Sumarsono Hadi, Senin (7/1/2019).

Dua bulan ini pihaknya akan fokus melakukan pengerukan tanah. Jika sesuai target maka pengecoran di bawah tanah akan dilakukan pada Mei-Juni 2019. Yang terpenting, kata dia, penguatan infrastruktur di bawah tanah sehingga kekuatan bangunan menjadi maksimal.

Secara teknis, setelah penggalian dan pengeboran selesai maka selanjutnya adalah pemasangan pondasi yang bentuknya mirip dengan sepatu. Mengingat kontur tanah di lokasi memiliki derajat kemiringan tertentu.

“Tahun ini penggalian tanah lalu boring, pemasangan sepatu pondasi delapan meter. Januari- Februari dilakukan pengerukan tanah. Karena tempatnya miring maka harus dilakukan pemancangan dengan memasang cor beton dengan rangka beton,” jelasnya.

Setelah pengecoran bawah tanah selesai barulah dilakukan pembangunan di atas. Pekerjaan yang agak rumit adalah pembangunan bawah tanah. “Sekarang tahapnya under dulu. Ditargetkan pondasi sekitar Mei-Juni. Kalau pondasi sudah selesai maka pembangunan ke atas lebih cepat,” katanya.

Adapun yang bisa menjadi kendala dalam pengerjaan bawah tanah adalah kontur dan kondisi tanah. Ketika tanah dikeruk akan keluar lumpur dan air dari ratusan titik. “Yang lama pada saat proses pengeboran. Bisa saja keluar air dan lumpur. Harapan kami semoga tidak ada kendala saat pengerjaan bawah tanah,” tandasnya.

Sesuai dengan perjanjian, yang pertama harus dibangun adalah kawasan terminai. Pihaknya tidak boleh membangun apapun sebelum terminal terintegrasi selesai. Targetnya setahun sejak Agustus 2018 terminal terintegrasi bisa diserahkan pada pemerintah.

“Kalau target keseluruhan untuk hunian sekitar tiga sampai empat tahun. Tapi kami tidak boleh membangun apapun sebelum terminal selesai,” ucapnya.

Pembangunan terminal juga akan menitikberatkan sarana prasarana yang menunjang teknologi modern. Terminal itu nanti akan sejalan dengan program Kementerian Perhubungan yaitu mempermudah masyarakat dalam mengakses transportasi. Terminal Metro Starter tersebut akan berbasis Transit Oriented Development. Artinya, bagaimana mensinkronkan hubungan perubahan antarmoda dengan berbagai tipe transportasi.

“Kemenhubkan sudah memiliki BPTJ, yang mengsinkronkan seluruh moda transportasi. Sehingga, masyarakat akan dimudahkan ketika berganti moda baik pelayanan maupun interkoneksinya,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumardi, mengatakan, pihaknya akan menunggu stakeholder terkait mengenai integrasi yang dimaksud. “Ini nanti kita akan lihat pata stakeholder mengusulkan proposal titik kereta api, pemda, proposi yang baik. Kita juga pasti buat proposi yang baik untuk masyarakat,” katanya.

(thm)

Targetkan 2 Juta Penumpang, PT KCI Wacanakan Tambah Gerbong KRL

loading…

Penumpang commuter line saat akan masuk ke Stasiun Jakarta Kota, Jakarta Barat. Foto:dok/SINDOnews/Isra Triansyah

JAKARTA – Menghadapi tahun 2019, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) ditargetkan mampu mengangkut 2 juta penumpang sehari. Mempercepat itu, PT KCI akan menambah seluruh rangkaian kereta dengan dua rangkaian.

Disisilain, tambahan rangkaian akan memperlambat beban kereta. Kecepatan kereta akan dikurangi seiring dengan beban bertambah, headway akan meningkat seiring meningkat tambahan gerbong.

Baca Juga:

Vice President Coorporate Communication PT KCI, Eva Chairunissa tak menampik akan hal itu. Ia mengatakan akan ada tambahan dua gerbong akan dilakukan secara bertahap di sejumlah perjalanan.

“Kecuali jalur Kampung Bandan-Tanjung Priok. Belum untuk di tahun 2019,” kata Eva ketika dihubungi SINDOnews, Senin (7/1/2019).

Sebelumnya, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menargetkan PT KCI untuk mengangkut 2 juta penumpang per hari di tahun 2019.

Mempercepat itu, pihaknya kemudian meminta agar KCI memperpanjang rangkaian Commuter Line dari 10 rangkaian menjadi 12, 8 rangkaian menjadi 10, dan 12 rangkaian menjadi 14 rangkaian.

Eva meluruskan, maksud pernyataan Budi yakni menjadikan seluruh commuter line menjadi 12 rangkaian, perpanjangan ini akan dilakukan dibeberapa jalur, yakni Bogor-Jakarta Kota, Bekasi-Jakarta Kota, Tangerang-Duri, dan Rangkasbitung-Tanah Abang.

Saat ini, kata Eva, dari 83 kereta yang tersebar, 20 kereta merupakan standformasi 12, jumlah itu terbanyak di Bogor-Jakarta Kota dengan 13 kereta, 5 kereta di lintas Cikarang-Bekasi-Jakarta Kota, dan dua lainnya di lintas Tangerang-Duri.

Sementara untuk standformasi 10, KCI mencatat ada 37 kereta. Puluhan kereta itu tersebar di 16 kereta di Rangkasbitung – Tanah Abang, 8 kereta di Jakarta Kota – Bekasi – Cikarang, 7 kereta loopline Bogor (melintas Jatinegara – Angke), 5 kereta Jakarta Kota – Bogor, dan 1 kereta jurusan Nambo – Angke.

Sedangkan untuk standformasi 8, KCI mencatat 23 kereta yang tersebar, 14 kereta untuk lintas loopline Bogor (melintas Jatinegara – Angke), tiga kereta di lintas Tangerang – Duri, tiga kereta di lintas Jakarta – Bogor, dua kereta di Jakarta Kota – Bekasi -Cikarang, dan satu kereta di lintas Nambo – Angke.

Sementara untuk lintas Jakarta Kota – Kampung Bandan – Tanjung Priok rangkaian masih menggunakan empat standformasi dengan jumlah kereta mencapai empat.

“Nah mempercepat itu, kami akan melakukan bertahap. Sejak 2014 kami berusaha untuk meningkatkan sedikit sedikit,” ucapnya.

Meski demikian, saat disinggung mengenai adanya pengurangan kecepatan akibat perpanjangan standformasi 12. Eva langsung membantah, ia beralasan pengoperasion 12 standformasi harus memperhatikan unsur teknik commuter line.

“Sehingga dipastikan aman dan tetap dapat dijalankan sesuai speksifikasi teknisnya baik dari sisi tenaga/traksi, kecepatan, percepatan dan perlambatan dll,” kata Eva sembari mengatakan penambahan tidak akan mengurangi kecepatan atau semakin lambat.

Target 2 Juta Penumpang, Pengamat: Harusnya Perjalanan KRL Ditambah

loading…

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga melihat sebenarnya PT KCI tak perlu menambah jumlah rangkaian, tapi menambah jumlah perjalanan KRL. Foto:dok/SINDOphoto

JAKARTA – PT KCI akan menambah dua gerbong dari setiap rangkaian kereta yang ada untuk memenuhi target 2 juta penumpang pada tahun ini. Namun rencana penambahan gerbong itu dikritik karena seharusnya perjalanan commuter line yang seharusnya ditambah.

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga melihat sebenarnya PT KCI tak perlu menambah jumlah rangkaian. Sebab menurutnya masalah yang dihadapi yakni jumlah perjalanan.

Baca Juga:

Sayangnya, kata Nirowono, hal itu terbentur dengan beroperasi jumlah ka jarak jauh dan ka barang. Karena itu, pihaknya mendorong agar PT Kerata Api Indonesia (KAI) harus merelakan mengurangi jumlah angkutan.

Ia pun menyarankan agar stasiun untuk kereta jarak jauh digeser ke pinggiran ibukota. “Jadi mobilitas KRL di dalam kota. sehingga perjalanan menjadi maksimal,” katanya kehika dihubungi, Senin (7/1/2019).

Termasuk mengenai perlintasan sebidang, Nirwono mengatakan penghapusan perlu dilakukan untuk menambah jumlah perjalan. Sebab sudah waktunya di jakarta perlintasan sebidang di hapus.

“Makanya saya dorong Pemprov untuk membantu KAI mengurangi jumlah perlintasan sebidang. Bila perlu ditutup bagi mereka yang mempunyai akses jalur alternatif,” tutupnya.

Sebaliknya, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Pri menyambut baik rencana PT KCI menambah jumlah gerbong. Ia mendorong agar inovasi terus dilakukan. Sebab dirinya melihat commuter line menjadi transportasi utama masyarakat dari pinggiran Jakarta ke tengah kota.

“Kan misinya mengurangi jumlah kendaraan pribadi. Kalo ada tambahan rangkaian, pasti ada tambahan kapasitas angkut,” katanya ketika dihubungi.

Meski demikian, Bambang meminta dengan tambahan rangkaian ini tidak mengurangi pelayanan yang ada. Ia meminta kecepatan harus stabil sehingga waktu tempuh tetap on time.

“Artinya pelayanan harus tetap ditingkatkan. Jangan sampai ada pengurangan waktu,” katanya.

(ysw)

Pencaplokan Aset Pemkab, Praktisi Pesimistis Dakwaan Jaksa Diterima

loading…

Sidang lanjutan perkara dugaan pencaplokan aset milik Pemkab Tangerang oleh PT Mitra Propindo Lestari kembali digelar di PN Tangerang, Senin (7/1/2019). Foto: KORAN SINDO/Hasan Kurniawan

TANGERANG – Sidang lanjutan perkara dugaan pencaplokan aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang oleh PT Mitra Propindo Lestari kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

Sidang kedua ini beragendakan pembacaan nota keberatan terdakwa Direktur PT Mitra Propindo Lestari Tjen Jung Sen oleh kuasa hukum terdakwa, yakni Upa Labuhari.

Baca Juga:

“Jika dicermati lebih dalam, maka ini bukan kasus pidana. Tapi ini suatu usaha demi mensejahterakan masyarakat di sekitaran, dalam membangun jalan penghubung,” ujar Upa di PN Tangerang, Senin (7/1/2019).

Setelah mendengar nota keberatan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Taufik pun meminta waktu kepada majelis hakim agar memberikan hak tanggapan atas keberatan yang disampaikan sepekan mendatang.

Sidang akan dilanjutkan pada Senin 14 Januati 2019 mendatang. Mengomentari kasus pencaplokan aset itu, praktisi Hukum M Zakir Rasyidin pesimistis dakwaan JPU akan diterima oleh hakim.

“Karena dengan eksepsi itulah mereka akan menilai apakah dakwaan jaksa sudah memenuhi kualifikasi dakwaan yang baik menurut KUHAP ataukah tidak,” paparnya.

Sebagai warga negara yang baik, Zakir meminta Tjen Jung Sen legowo mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Sebab dari pengamatannya selama ini, jarang eksepsi dari jaksa bisa dikabulkan.

“Dari banyak pengalaman, eksepsi terhadap dakwaan jaksa jarang dikabulkan, karena JPU punya standarisasi penilaian dalam membuat surat dakwaan, terutama terkait syarat surat dakwaan,” pungkasnya.

(thm)

Rajin Update Status Jalur Puncak, Polres Bogor Diganjar Penghargaan

loading…

Satlantas Polres Bogor menerima penghargaan dari Kapolda Jabar, Senin (7/1/2019). Foto: Ist

BOGOR – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bogor menerima penghargaan dari Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto, karena memberikan informasi jalur Puncak secara update selama Operasi Lilin Lodaya 2018.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Irjen Pol Agung kepada Kasatlantas Polres Bogor AKP Hasby Ristama sebagai Polres Terbaik II dan anggotanya Bripda Anggota Sat Lantas Polres Bogor Bripda Karisma Hermawan sebagai reporter terbaik II Operasi Lilin Lodaya 2018.

Baca Juga:

“Kami memberikan penghargaan kepada satuan wilayah yaitu Polres Sumedang, Polres Bogor, dan Polres Garut atas kinerjanya dalam melaporkan situasi kamtibmas secara cepat dan secara realtime kepada Polda dan secara kontinu, sehingga Polda Bisa menerima langsung laporan-laporan tersebut yang untuk dilaporkan kepada markas besar,” tutur Irjen Pol Agung.

Menurut dia, pelaporan reportase arus lalu lintas dan kamtibmas disampaikan melalui media sosial Instagram, Facebook, dan Twitter, yang disampaikan Satlantas Polres Bogor dan Polres Bogor, layak mendapat apresiasi. “Sebab sekecil apapun informasi positif yang disampaikan pasti sangat bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bogor AKP Hasby Ristama mengaku senang dan bangga dengan penghargaan ini. Sebab banyak pihak yang sudah berkontribusi sehingga dalam penyampaian laporan dak informasi dari jajaran Satlantas Polres Bogor.

“Khususnya satuan Min Ops Sat Lantas, para Polwan yang melakukan kinerja dengan baik. Meski cuaca hujan ataupun terik panas, tapi tetap melaksanakan reportasenya dengan baik,” jelasnya.

Menurut dia, banyak dukungan personel yang mengelola media daring sehingga pembuatan videonya itu cukup bagus. “Ke depan kita akan tingkatkan kembali kinerja, khususnya menyangkut pembuatan video dan reportasenya,” tutur AKP Hasby.

Sementara itu, Bripda Karisma selaku reporter TMC Sat Lantas Polres Bogor menyebutkan, kegiatan reportase yang dijalankannya selama ini terasa menyenangkan karena bisa menyiarkan situasi lalin secara langsung di kawasan Puncak. Dengan arus lalin yang tidak menentu mengharuskan tim reportase harus siap sedia menyiarkan situasi terkini.

“Diharapkan dengan adanya reportase arus lalu lintas dan kamtibmas dapat memberikan informasi yang tepat, cepat, dan akurat kepada masyarakat,” pungkasnya.

(thm)

Waspadai Hujan Petir di Wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan

loading…

JAKARTA – Cuaca di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta pagi ini, Selasa (8/1/2019), diperkirakan cerah berawan. Namun pada siang hari, sebagian wilayah Ibu Kota berpotensi diguyur turun ringan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam situs resminya www.bmkg.go.id menyebutkan, kondisi cuaca di seluruh wilayah Jakarta pagi ini berawan.

Baca Juga:

Pada siang hari, hujan ringan berpotensi turun ringan di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Utara, serta hujan petir di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Sedangkan pada malam hari, seluruh wilayah Jakarta kembali berawan.

“Waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang dengan durasi singkat di wilayah Jaksel dan Jakbar pada siang dan sore hari,” tulis peringatan dini BMKG.

Adapun cuaca untuk wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi, diprakirakan turun hujan sedang pada pagi, siang, dan malam hari.

Sementara cuaca untuk Kota Tangerang, pada pagi hari cerah berawan dan ada potensi hujan pada siang hari dan malam.

Untuk suhu udara di wilayah Jakarta rata-rata 23-32 derajat celcius dengan kelembaban 80-900%.

(thm)

54 Hari Menuju Pengoperasian MRT, Kesiapan Konstruksi Capai 98,1%

loading…

Jelang pengoperasian MRT Fase I Koridor Lebak Bulus-Bundaran HI, PT MRT terus mengebut pembangunan dan melakukan persiapan teknis. Foto: Ilustrasi/SINDOnews

JAKARTA – Hitung mundur 54 hari menuju pengoperasian Moda Raya Terpadu (MRT) Fase I Koridor Selatan–Utara (Lebak Bulus-Bundaran HI), PT MRT Jakarta terus mengebut pembangunan dan melakukan persiapan teknis. Per Desember 2018, PT MRT Jakarta mengklaim kesiapan konstruksi sudah mencapai 98.1%.

“Berdasarkan data per akhir Desember 2018, progresnya (konstruksi) sudah 98,1%,” ujar Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta, Tubagus Hikmatullah, saat dihubungi SINDOnews, Senin, 7 Januari 2019.

Baca Juga:

Hikmat menyebutkan, sejauh ini sudah dilakukan pengujian dan pemeriksaan Integrated Test & Commissioning (ITC) atau pengetesan oleh kontraktor untuk tes antarsubsistem yang terintegrasi. Kegiatan ini sebagai bagian dari test & comissioning (T&C) dan dilaksanakan setelah dilakukan SAT dari masing-masing subsistem.

Untuk uji coba operasi (trial run), akan dilaksanakan MRT Jakarta untuk persiapan OM staff (OCC, masinis, station staff, maintenance), salah satunya untuk mengenal lintasan dan fasilitas stasiun (sarana dan prasarana).

Uji coba terbagi menjadi dua tahap. Pertama, parallel trial run yang berjalan terbatas karena paralel dengan kegiatan T&C sistem. Sifatnya hanya untuk pengenalan tim OM terhadap kondisi aktual ketika nanti beroperasi. Kedua, full trial run, yakni kegiatan uji coba operasi setelah diselesaikannya ITC.

“Pada saat full trial run, MRT Jakarta akan secara langsung menjalankan operasi dengan pola sesuai rencana, di-support oleh kontraktor, namun belum untuk penumpang secara komersial. Direncanakan dimulai bulan Februari 2019,” sebutnya.

Adapun progres pengetesan kereta, tes yang dilakukan pada November 2018 yakni type test rangkaian kereta ke-1, telah selesai dilaksanakan. Di bulan Desember 2018, telah dilakukan function test rangkaian kereta 2 dan 7. Sinkronisasi sistem ATO (update signaling S/W) rangkaian kereta 1 dan 7 selesai dengan stopping akurasi mencapai 100% batas toleransi (± 350 mm). Sinkronisasi sistem ATO untuk seluruh train set diselesaikan sampai Maret 2019.

“Rencana pengetesan kereta di tahun 2019 bulan Januari–Februari yaitu penyelesaian function test untuk 16 rangkaian kereta dan pengujian oleh Dirjen Perkeretaapian,” tandasnya.

Untuk kesiapan operasi dan pemeliharaan, pada sisi institusi (SOP dan peraturan) sudah mencapai 86,13%. Sedangkan bidang Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi rekrutmen dan training baru 78,85%. Total keseluruhan kesiapan operasi dan pemeliharaan mencapai 82,63%.

“Untuk rekrutmen sudah dari tahun 2017. Sampai dengan saat ini jumlah SDM secara keseluruhan sekitar 500 orang,” tuturnya.

Dalam segi kesiapsigaan darurat, PT MRT Jakarta juga mengaku telah melakukan langkah antisipasi. Guna mencegah banjir, khususnya di Stasiun MRT Bundaran HI, pihaknya membangun tangga dari trotoar menuju arah masuk, setinggi 1,5 meter.

“Berdasarkan catatan kami, banjir tidak pernah lewat setinggi itu. Di bawahnya ada tempat menampung air. Kalau ada air masuk, dia tampung. Dia nampung paling bawah nanti air di pompa masuk ke drainase kota,” jelasnya.

Untuk kesiapsiagaan lain, seperti kebakaran, pihaknya juga telah melakukan tes pengasapan. Tes pengasapan ini untuk memastikan kerja dari pada kipas ventilasi terowongan yakni mengalirkan asap keluar melalui suar ventilasi (Ventilation Tower/VT).

“Hal ini dilakukan untuk membuat simulasi situasi kebakaran di dalam terowongan MRT Jakarta dan memastikan sistem dan kapasitas kipas ventilasi terowongan (Tunnel Ventilation Fan/TFV) bekerja sesuai fungsinya,” ujar Tubagus.

Tes ini dilakukan pada dua stasiun bawah tanah milik MRT Jakarta, yakni Stasiun MRT Istora dan Stasiun Dukuh Atas. Untuk waktu pengetesannya juga dilakukan dalam dua waktu berbeda, di mana Stasiun MRT Istora pada pukul 08.30 hingga 12.00 WIB. Selanjutnya Stasiun Dukuh Atas pada pukul 13.00 hingga 16.00 WIB.

“Dalam simulasi ini digunakan jenis asap yang tidak mengeluarkan bau (odorless) dan tidak pedih di mata,” tutup Hikmat.

(thm)

Enam Rumah Sakit di Kabupaten Bogor Tak Melayani Pasien BPJS

loading…

Pemkab Bogor mendorong sejumlah rumah sakit yang kontraknya diputus oleh BPJS Kesehatan untuk segera menyelesaikan administrasi akreditasinya di Kemenkes. Foto:dok/SINDOphoto

BOGOR – Pemkab Bogor mendorong sejumlah rumah sakit di wilayah Kabupaten Bogor yang kontraknya diputus oleh Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk segera menyelesaikan administrasi akreditasinya di Kementerian Kesehatan.

“Kasihan juga banyak peserta BPJS warga Bogor yang akhirnya tak bisa mengakses pelayanan di rumah sakit karena kontraknya diputus. Kami melalui Dinas Kesehatan akan terus mendorong beberapa rumah sakit ini untuk segera melaksanakan proses akreditasi,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Adang Suptandar saat dihubungi, Senin (7/1/2019).

Baca Juga:

Menurutnya berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Bogor, rumah sakit yang diputus kontrak oleh BPJS Kesehatan itu ada enam, seluruhnya rumah sakit swasta.

“Ya, saya sudah konfirmasi dan koordinasi ke Dinas Kesehatan ada enam rumah sakit yang diputus kerjasama dengan BPJS,” katanya.

Enam rumah sakit swasta di Kabupaten Bogor itu yakni RS Citama, RS Bina Husada, RSU Annisa, RS DR. Sismadi, RSIA Permata Pertiwi dan RS Asysyifaa.

“Mereka diputus kontraknya sejak awal tahun 2019 ini, berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan bahwa enam rumah sakit itu memang ada masalah administrasi yang belum selesai terutama terkait akreditasi,” jelasnya.

Menanggapi surat pemutusan kontrak itu, RS Bina Husada sebagai salah satu dari enam rumah sakit sudah tak melayani pasien peserta BPJS Kesehatan.

Kuasa Hukum RS Bina Husada Bogor, Usep Supratman menyayangkan adanya keputusan tersebut. Tentu saja, lanjut dia, kebijakan itu merugikan pasien karena sudah tak bisa lagi menerima pelayanan selain pelayanan emergency.

“Beruntung per tanggal 1 kebetulan tidak ada pasien rawat inap pengguna BPJS. Akan tetapi yang rawat jalan rata-rata 400 pasien per hari,” katanya.

Ia mengakui ada kesalahan administrasi pada RS Bina Husada sehingga BPJS Kesehatan memutuskan kerjasamanya. Namun menurutnya, sertifikat RS Bina Husada akan segera terbit untuk bisa kembali menerima pasien BPJS.

Sementara Direktur RSIA Bunda Suryatni, Kota Bogor, Alfadry mengakui pihaknya sebagai salah satu rumah sakit yang masuk dalam daftar pemutusan kerjasama dengan BPJS Kesehatan telah menginformasikan kepada pasien bahwa sejak 1 Januari rumah sakit tak lagi melayani pasien BPJS.

“Setelah diterangkan, pasien pun memahaminya. Kebetulan pasien BPJS kita tidak banyak, paling hanya 10 sampai 20 persen saja, dan sejak berlakunya aturan ini kebetulan tidak ada pasien BPJS yang dirawat,” ungkapnya.

Terkait proses akreditasi, menurutnya sudah disiapkan sejak bulan Juli 2018. hal itu ditandai dengan dikirimkan karyawan rumah sakit ke berbagai kursus di beberapa kota.

Namun persiapan itu memakan waktu yang cukup panjang. Sehingga aturan yang baru datang sebelum akreditasi selesai dilakukan. “Kita prediksi bisa maju akreditasi sekitar Mei 2019 tapi persyaratan Permenkesnya per 1 Januari 2019,” ungkapnya.

Sekadar diketahui, delapan rumah sakit swasta yang diputus kontraknya itu terdiri dari enam di Kabupaten Bogor dan dua di Kota Bogor (RSIA Bunda Suryatni, dan RSIA Sawojajar).

Pemutusan kontrak kerja sama disebabkan delapan rumah sakit tersebut belum memenuhi syarat akreditasi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 99 tahun 2015.

(ysw)

Ketinggian Air di Katulampa Naik, Waspadai Banjir Kiriman Malam Ini

loading…

Tinggi muka air (TMA) Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa sempat naik menjadi 110 centimeter, Senin (7/1/2019). Foto: Ist

BOGOR – Hujan deras yang mengguyur wilayah Bogor secara merata, khususnya kawasan Puncak, pada Senin (7/1/2019) malam, membuat ketinggian air di Bendung Katulampa, naik drastis. Warga Depok dan Jakarta yang berada di bantaran Sungai Ciliwung diimbau waspada banjir kiiriman yang diperkirakan tiba beberapa jam ke depan.

Petugas Jaga Bendung Katulampa M Jaenudin menyebutkan, ketinggian air di Bendung Katulampa malam tadi sempat mencapai 100 centimeter. Kenaikan secara drastis terjadi pada pukul 22.00 WIB.

Baca Juga:

“Yang semula pukul 21.00 WIB hanya 10 centimeter, kemudian 21.43 WIB naik menjadi 30 centimeter (normal). Tadi pukul 22.00 WIB naik menjadi 100 centimeter dengan status Siaga 3,” ujarnya.

Ia merinci, pada pukul 22.30 WIB tinggi muka air (TMA) Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa sempat naik menjadi 110 centimeter. “Namun berselang 30 menit kemudian tepatnya pukul 23.00 kembali ke 100 centimeter dan pukul 24.00 turun kembali menjadi 70 centimeter dengan kondisi cuaca gerimis,” jelasnya.

Saat ini, BPBD DKI Jakarta dalam akun twitternya melaporkan status Bendung Katulampa sudah turun menjadi Siaga 4 dengan tinggi muka air 70 centimeter.

Meski berangsur surut, warga yang tingggal di hilir, khususnya di bantaran Sungai Ciliwung wilayah Depok dan Jakarta, diimbau mewaspadai banjir kiriman. “Biasanya banjir kiriman akan terjadi selang sembilan jam. Namun demikian kita akan memantau terus di Bendung Katulampa. Saat ini hujan gerimis,” kata Jaenudin.

Informasi diperoleh, akibat meluapnya Sungai Ciliwung, air sempat merendam sejumlah rumah di kawasan Perumnas Bantarkemang, Kelurahan Baranangsiang, Bogor Timur, Kota Bogor.

Hingga saat ini masyarakat yang rumahnya terendam banjir masih bersiaga sambil melakukan pembersihan dan penyedotan air bersama BPBD Kota Bogor.

(thm)

Gaji Menggiurkan, Ini Syarat untuk Bisa Jadi Sopir Trans Patriot

loading…

Dirut Perusahaan Daerah Mitra Patriot (PDMP), TB Hendra Suherman mengatakan, untuk menjadi sopir Trans Patriot memang ada sejumlah persyaratan bagi sopir angkot, Senin (7/1/2019). Foto/SINDOnews/Abdullah M Surjaya.

BEKASI – Dirut Perusahaan Daerah Mitra Patriot (PDMP), TB Hendra Suherman mengatakan, untuk menjadi sopir Trans Patriot memang ada sejumlah persyaratan bagi sopir angkot.

Lowongan pekerjaan ini akan segera disampaikan mengingat Kota Bekasi telah mendapat bantuan 20 armada bus dari Kementerian Perhubungan melalui Provinsi Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

“Syarat yang harus terpenuhi bagi calon sopir adalah memiliki surat izin mengemudi (SIM), usia minimal 30-60 tahun, mengerti tentang teknologi informasi dan tidak pernah terjerat kasus hukum,” katanya kepada wartawan, Senin (7/1/2019).

Menurutnya, usia 30-60 tahun dianggap matang karena mampu menguasai keadaan bila terjadi hal yang tidak diinginkan.

Selain itu, kata dia, sopir juga harus memahami teknologi informasi karena armada TransPatriot telah dibekali sejumlah teknologi modern. Di antaranya kamera pengawas (CCTV), pintu otomatis yang dikendalikan sopir, pendingin ruangan dan bahkan nantinya sistem pembayaran angkutan ini menggunakan sistem non tunai.

“Ada empat bank yang akan kita jalin kerjasama untuk transaksi non tunai,” katanya.

Syarat yang terakhir, kata dia, calon sopir diwajibkan tidak pernah terjerat kasus hukum terutama pidana maupun terlibat kecelakaan saat mengendarai angkot. Karena itu, guna mengetahui rekam jejak calon sopir, pihaknya akan bekerjasama dengan Polrestro Bekasi Kota.

Bagi calon sopir yang tidak pernah terjerat kasus, akan dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Polrestro Bekasi Kota.
“Bagi sopir yang pernah melanggar kasus maupun terlibat kecelakaan akan langsung terlihat datanya dan dipastikan tidak lolos persyaratan,” jelasnya.

Selain menggandeng polisi, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan lembaga lain seperti Dinas Perhubungan, Dewan Transportasi Kota Bekasi (DTKB), Organisasi Angkutan (Organda) serta pemilik angkutan reguler. Dia menyatakan, sistem perekrutan calon sopir dilakukan secara terbuka dan diawasi oleh pemerintah daerah.

Hendra mengatakan, sopir angkot yang sudah diterima menjadi sopir Trans Patriot akan diberikan gaji sesuai UMK sebesar Rp 4,2 juta setiap bulan.

Namun, pihaknya tengah mengkaji tiga aspek dalam memberikan gaji ke para sopir yakni aspek yuridis atau aturan, aspek sosiologis dan aspek ekonomi.

Bila salah satu dari ketiganya, seperti aspek ekonomi tidak memungkinkan menggaji mereka sebesar Rp 4,2 juta per bulan, maka PDMP memaparkan persoalan itu ke para sopir. Bila kedua belah pihak sepakat, mereka akan membuat surat pernyataan, sehingga tidak ada tuntutan di kemudian hari.

(ysw)

Gerkindo Komitmen Bantu Panti Asuhan Muslimin di Senen

loading…

Ketua Umum DPP Gerkindo Pdt. Yerry Tawalujan bersama relawan Liliana Tanaja Tanoesoedibjo memberikan bantuan kepada anak-anak panti asuhan Muslimin, Jakpus, Senin (7/1/2019). Foto/SINDOnews/Ramdhan Saputra

JAKARTA – Gerakan Kasih Indonesia (Gerkindo) dan Relawan Liliana Tanoesibyo memberikan bantuan sosial kepada Panti Asuhan Muslimin, Senen, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).

Ketua Gerkindo, Yerry Tawalujan mengatakan pemberian bantuan ini merupakan komitmennya dalam membantu masyarakat Indonesia. Ia pun berharap dengan bantuan ini beban masyarakat jadi berkurang.

Baca Juga:

“Kami mengkiblatkan kepada pak Hary dan ibu Liliana Tanoesoedibyo dalam membantu masyarakat. Terutama anak yatim,” kata Yerry di lokasi, Senin (7/1/2019).

Yerry melanjutkan saat merayakan ulang tahunnya, Harry Tanoesoedibyo membantu masyarakat. Contohnya saat perayaan ulang tahun ke 51, Harry memberi bantuan terhadap 51 panti asuhan.

Dari situlah, Yerry yang tergabung dalam relawan Liliana Tanoesibyo bersama relawan lainnya kemudian mengikuti jejak HT dan Liliana. Ia pun bergabung dengan relawan lainnya kemudian memberikan bantuan berupa makanan, dispenser, dan kompor gas.

“Walaupun bantuan tak seberapa, minimal ada itikad baik. Saya harapkan ini akan mendorong relawan untuk berbuat sama,” kata Yerry.

Yerry kemudian melanjutkan, sekalipun tahun ini memasuki tahun politik 2019. Namun pihaknya memastikan hal ini tidak ada unsur kampanye. Sebab bantuan sendiri dilakukan di panti asuhan, dimana anak anak ngga bisa memilih.

Kepala Panti Asuhan Muslimin, Masduki menyambut baik kegiatan ini. Ia berharap kegiatan ini membantu masyarakat disini. “Kami merasa terbantu. Bisa bermanfaat bagi anak,” kata Masduki.

Di Panti Asuhan Muslimin sendiri, lanjut Masduki terdapat 54 anak yang tinggal di asrama saat malam. Mereka dari keluarga tidak mampu di pinggiran Jakarta.

“Nah kalo pagi mereka sekolah disini,” ucap Masduki sembari mengatakan disini terdapat sekolah SMP terbuka dan SD disana.

(ysw)

Pasang di PJU, Pemkot Jaksel: Bendera Parpol Sudah Ditertibkan Bawaslu

loading…

Gedung Bawaslu. Foto/Ilustrasi/Istimewa

JAKARTA – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan telah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) guna menertibkan bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di tiang Penerangan Jalan Umum (PJU). Bendera partai politik (parpol) itu dipasang di tiang PJU Jalan Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan.

“Saya sudah koordinasi sama Bawaslu, Bawaslu ambil langkah-langkah jadi sudah ditangani sama Bawaslu. Banner atau spanduk yang terpasang sedang dilakukan penertibkan sama Bawaslu. Oleh Bawaslu Jakarta Selatan,” kata Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali saat dikonfirmasi, Senin (7/1/2019).

Baca Juga:

Marullah mengaku siap apabila pihak Bawaslu Jakarta Selatan meminta bantuan Satpol PP untuk mencopot spanduk partai berlambang kepala banteng itu.

“Kalau dia butuh bantuan kita turunkan Pol PP. Tapi namanya Pol PP BKO karena yang punya tugas kan Bawaslu kaitan pelanggaran pemilu,” lanjutnya.

Dia menambahkan, saat ini bendera partai penguasa itu sedang ditertibkan. Pihak Pemkot Jakarta Selatan membantu proses penertiban itu. “Sudah minta. Katanya mereka sekarang sedang dilakukan penertiban,” tutupnya.

(mhd)

PDIP Akui Pasang Bendera di Tiang Penerangan Jalan Umum di Tebet

loading…

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Foto/Okezone

JAKARTA – Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengaku pihaknya memang memasang bendera partai di tiang-tiang lampu penerangan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Menurut dia, pemasangan bendera tersebut untuk menyambut perayaan ulang tahun PDIP ke-46.

“Ini kan bendera terpasang dalam rangka HUT ke-46 PDIP. Bener (ada bendera) dan yang memasang resmi PDIP,” kata Gembong saat dihubungi di Jakarta, Senin (7/1/2018).

Baca Juga:

Dia mengklaim sudah mendapatkan izin untuk mengibarkan bendera partai berlambang banteng itu dari stakeholder terkait. Namun, Gembong dan partainya tak mengetahui jika pemasangan bendera pada sarana umum tersebut menyalahi peraturan dan perundang-undangan. (Baca: Pasang Bendera di Tiang PJU, Satpol PP DKI Bakal Tegur Pengurus Parpol)

“Karena memang rekomendasi yang diberikan oleh Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, ada beberapa yang tidak diperbolehkan. Dan itu (tiang listrik) tidak termasuk. Jadi, pikiran kami kawasan Kantor DPD PDIP Provinsi DKI Jakarta dan kami punya bendera yang besar-besar, ya kami pasang aja di situ (tiang-tiang lampu penerangan jalan),” ucapnya.

Gembong menuturkan, jika pemasangan bendera tersebut memang menyalahi aturan, partainya akan mencopot dan memasangnya kembali pada tiang-tiang yang akan disiapkan oleh PDIP. Pasalnya, pengibaran bendera itu masih akan berlangsung hingga uncak perayaan HUT PDIP pada 10 Januari ini.

“Kalau itu dianggap menyalahi aturan, ya udah, kami turunin. Kami akuin bahwa itu kami yang masang, gitu ya,” ujarnya.

Kasus pemasangan bendera PDIP ini mengemuka setelah sebuah rekaman video amatir viral lewat pesan aplikasi percakapan Whatsapp (WA). Dalam video tersebut, terdengar seorang pria dan wanita yang berkendara sembari merekam sejumlah bendera yang terpajang di atas tiang lampu penerangan jalan.

Dari dalam video itu terdengar suara seorang wanita yang menyebut bahwa lokasi pemasangan bendera ini ada di Jalan Saharjo Tebet dan belokan Pancoran, Jakarta Selatan. Puluhan bendera tampak diikatkan satu per satu pada tiang lampu penerangan jalan sehingga posisinya terlihat jelas oleh pengendara.

(ysw)

DKI Akan Bangun IPAL Komunal di Sepanjang Kali Sentiong dan Kali Item

loading…

Untuk mengatasi pencemaran sungai akibat limbah rumah tangga, Pemprov DKI akan membangun IPAL Komunal disepanjang aliran Kali Sentiong, Jakarta Pusat. Foto:dok/SINDOphoto

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta segera membangun Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal untuk mencegah pencemaran limbah rumah tangga ke kali atau sungai. Kali Sentiong atau Kali Item menjadi project percontohan menjaga pencemaran air kali.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Teguh Hendrawan mengatakan, dalam waktu dekat ini, Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah (PD PAL) akan membangun 10 titik IPAL komunal di sepanjang kali Sentiong. Menurutnya, 10 titik IPAL tersebut akan mengatasi limbah 250-300 ribu rumah tangga.

Baca Juga:

“Pembangunan IPAL di Kali Sentiong itu sebagai langkah awal pilot project, yang nantinya ke depan di 13 kali sungai akan kita bangunkan seperti itu, termasuk juga kawasan-kawasan padat permukiman,” kata Teguh Hendrawan saat dihubungi, Minggu (6/1/2019).

Teguh menjelaskan, IPAL komunal rumah tangga itu nantinya akan dipasangi pipa instalasi ke rumah-rumah tangga berikut mesin pengolahannya. Sehingga, ketika air limbah rumah tangga masuk ke kali, tidak ada lagi busa ataupun kotoran yang mencemarkan kali seperti peristiwa beberapa waktu lalu.

Untuk satu titik IPAL, lanjut Teguh, memiliki kapasitas sekitar 250-300 rumah tangga sasaran. Artinya, 10 IPAL itu dibangun di dua kecamatan bagian Jakarta Utara dan Pusat. “Space area yang menjadi kendala salah satunya adalah lahan. Jadi kapasitasnya disesuaikan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Teguh, pihaknya juga akan membangun 50 pengolahan air limbah domestik di daerah kawasan rumah-rumah pompa, termasuk juga di kawasan-kawasan seperti taman RPTRA, kawasan perumahan-perumahan pemadam kebakaran, perumahan dinas kebersihan dan rumah susun.

“Dari lima kegiatan strategis daerah, empat diantaranya pengelolaan air limbah. Ini udah diprogramkan oleh Pak Gubernur yang ada di Pemda DKI, di Dinas Sumber Daya Air. Kan kebetulan saya juga merangkap sebagai Ketua Badan Pengawas di PD PAL. Jadi progres itu harus jalan tahun ini,” ujarnya.Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik berjanji akan mengawasi proses pembangunan IPAL untuk menjaga dan melestarikan lingkungan dari limbah. Apalagi, dirinya telah menyetujui usulan anggaran pembangunan IPAL yang diajukan PD PAL.

“Harus selesai tepat waktu. Tidak boleh ada lagi kali yang tercemar setelah ada IPAL,” katanya.

Sementara itu, pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga menyebut ada tiga permasalahan mendasar dalam membersihkan kali. Pertama, Industri rumah tangga seperti pembuatan tahu, cuci jeans harus memiliki ipal dan dilarang keras mbuang air limbah ke sungai. Menurutnya, harus ada sanksi tegas mulai dari penyegelan bahkan penutupan pabrik.

Kedua, Pemprov DKI sudah harus membuat saluran air limbah tersendiri dan ipal kota sehingga tidak ada lagi pembuangan limbah rumah tangga langsung ke saluran air kota atau sungai. Terakhir, Penataan ulang bangunan dan fungsi peruntukan lahan apa yang boleh di spanjang sungai.

“Jadi, tanpa ke 3 hal itu sebanyak apa pun kali dibersihkan tidak akan pernah berhasil,” tegasnya.

(ysw)

Hari Pertama Masuk Sekolah 2019, Lalu Lintas Jakarta Ramai Lancar

loading…

Aparat kepolisian tengah mengatur arus lalu lintas di sekitar Tugu Tani, Jakarta Pusat. Foto/Dok/TMCPoldaMetro

JAKARTA – Hari pertama masuk sekolah pada tahun 2019, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Sejumlah aparat kepolisian juga berjaga-jaga guna mengantisipasi kemacetan di sejumlah Jalan Ibu Kota Jakarta.
Berdasarkan informasi yang dikutip dari Akun Twitter Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya, Senin (7/1/2019), situasi lalu lintas Traffic Light Garuda TMII terpantau ramai lancar.

Kemudian, situasi lalu lintas Traffic Light Tugu Tani JakPus ramai lancar. Begitun juga dengan arus lalu lintas Traffic Light Simpang Lima Senen terpantau ramai lancar.

“Arus lalu lintas di Simpang Lima Semper Jakarta Utara terpantau ramai lancar,” tulis @TMCPoldaMetro.
Begitu juga dengan lalu lintas pagi hari di Traffioc Light Asia Afrika terpantau ramai lancar. Namun, lalu lintas Traffic Light Hankam Bintaro terpantau ramai cenderung padat.

Baca Juga:

Kemudian, arus lalu lintas di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, simpang Tl Tomang dari Pesing ramai lancar dan dijaga anggota polisi.

(mhd)

Penggunaan Kantong Plastik di Jakarta Harus Dihentikan

loading…

Pemprov DKI didorong untuk segera mengurangi penggunaan kantong plastik karena sifatnya yang sulit terurai dalam jangka waktu cukup lama. Foto:dok/SINDOnews/Bima Setiyadi

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta memilih merevisi aturan sebelum melarang penggunaan kantong plastik kepada masyarakat. Karena larangan Penggunaan kantong plastik harus dilakukan secara masif guna menjaga ligkungan.

Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik. Menurutnya, permasalahan sampah plastik yang mencapai sekitar 2.000 ton perhari di Jakarta harus ditangani.

Baca Juga:

Sebab, kata dia, sampah plastik sulit terurai dalam jangka waktu ratusan tahun. Bahkan penggunaan plastik bisa mengancam lingkungan seperti kehidupan biota-biota laut dan plankton.

“Lihat di Tempat Sampah Terpadu Bantar Gebang, gunungan sampah plastik tidak hancur di tengah sampah lain yang membusuk. Ini soal kemauan bukan peraturan,” kata Taufik saat meluncurkan gerakan mengganti kantong plastik dengan kantong kertas ramah lingkungan ini dilakukan di Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, Jalan Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (6/1/2019).

Ketua Seknas Prabowo-Sandi itu menjelaskan, melalui gerakan gerakan masyarakat seperti yng dilakukannya, membuat masyarakat lainnya sadar betapa bahayanya sampah kantong plastik.

Untuk itu, Mulai Senin (7/1/2019) ratusan relawan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) akan menyerbu pasar tradisional di Pekan Baru, Jakarta, dan Semarang untuk melaksanakan gerakan anti kantong plastik diganti dengan kantong kertas yang ramah lingkungan.

Sebagai langkah kongkret Seknas Prabowo-Sandi mengurangi sampah plastik, Taufik menyebut telah menyediakan dan siap menyebarkan 20 ribu tas kertas sebagai pengganti, ke semua pedagang di pasar tradisional di Pekan Baru, Jakarta dan Semarang. Sebab, jika sampah platik tidak dihentikan efeknya buruk sekali terhadap lingkungan dan generasi kita kedepan.

“Mudah-mudahan ini merangsang semua orang untuk sama-sama bergerak menjaga lingkungan. Mudah-mudahan dalam tiga hari habis, kita cetak lagi,” ungkapnya.

Dia menambahkan, dalam waktu dekat ini Seknas akan menyasar ke dermaga dermaga penyeberangan ke Pulau Seribu. Sebab, di sana sampah plastiknya sudah sangat mengkhawatirkan. “Semua yang akan menyebrang akan ditukar plastiknya dengan kantong ini secara gratis,” pungkasnya.

(ysw)

Senin Pagi Ini, Jakarta Berpotensi Diguyur Hujan Ringan

loading…

Pagi ini, Senin (7/1/2019), sebagian besar wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Ilustrasi/Okezone

JAKARTA – Pagi ini, Senin (7/1/2019), sebagian besar wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam situs resminya www.bmkg.go.id, menyebutkan hanya wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang berawan sejak pagi hingga sore hari.

Sedangkan wilayah Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat, pagi ini berpotensi turun hujan ringan. Namun, pada siang hingga sore hari cuaca akan berawan dengan temperatur rata-rata antara 23-32 derajat celcius dan kelembapan 75-95%.

Baca Juga:

Adapun untuk Kota Bogor, Kota Depok, Cibinong (Kabupaten Bogor), pagi ini cuaca cerah berawan. Hanya saja pada siang hingga sore hari diperkirakan turun hujan lokal. Temperatur Kota Depok dan Cibinong sekitar 24-31 derajat celcius dan kelembapan 55–90%.

Sedangkan pada pagi hari temperatur Kota Bogor lebih sejuk sekitar 22 derajat celcius dan siang 24 derajat celcius dengan kelembapan 55-90%. Kemudian untuk wilayah Bekasi, pagi ini berawan dan siang hingga sore hari berpotensi turun hujan ringan. Temperatur sekitar 24-31 derajat celcius dan kelembapan 55-90%.

Berbeda dengan Tigaraksa (Kabupaten Tangerang) sepanjang hari Senin (7/1/2019) ini cerah berawan. Begitu juga dengan wilayah Kota Tangerang, sepanjang hari ini cuaca diperkirakan berawan. Temperatur sedikit lebih hangat antara 25-30 derajat celcius dan kelembapan 75-90%.

(wib)

Posting Hasil Rampasan di Facebook, Begal Diciduk di Kembangan

loading…

Postingan pelaku begal di Kembangan yang membuatnya tertangkap polisi. Foto/Istimewa

JAKARTA – Begal berinisial MAS dicokok Polsek Kembangan, Polres Metro Jakarta Barat di sebuah minimarket di Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku dibekuk setelah tertangkap tangan menjual sepeda motor hasil rampasan dan mempostingnya di Facebook.

Kapolsek Kembangan Jakarta Barat, Kompol Joko Handono mengungkapkan kejadian ini bermula saat pihaknya mendapatkan dari warga tentang adanya penjualan motor rampasan.

Baca Juga:

“Motor yang dijual itu merupakan motor korban juga,” kata Kapolsek ketika dihubungi SINDOnews, Minggu (6/1/2019).

Joko melanjutkan dari tangannya polisi mengamankan satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik korban. Motor itu rencananya akan dijual seharga Rp1,8 juta.

Kanit Reskrim Polsek Kembangan, IPTU Dimitri Mahendra menambahkan hasil interogasi sementara diketahui MAS selalu beraksi bersama JY. Mereka kerap menyisir jalanan di Kembangan, Jakarta Barat dan Ciledug, Tangerang untuk merampas sepeda motor yang dibawa remaja bawah umur.

Termasuk motor beat ini, kata Dimitri, pelaku mengancam korbannya berinisal AB. Kala itu ia tengah berjalan sebelum akhirnya dicegat dan dibawa ke tempat sepi di Kembangan, Rabu (2/1/2019).

Disana pelaku dengan mudah melucuti benda berharga. “Dia merampas barang bawaan korban,” kata Dimitri sembari mengatakan JY menjadi buruannya.

Akibat perbuatannya, MAS terancam hukuman penjara di atas lima tahun lantaran dianggap melanggar pasal 365 KUHP tentang Pencurian dan Kekerasan.

(ysw)