Polisi Buru Bandar Narkoba Komedian Nunung

loading…

Artis sekaligus komedian Nunung ditangkap polisi karena kedapatan mengonsumsi narkoba. Foto/SINDOnews.

JAKARTA – Polisi tengah mengembangkan kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan komedian Tri Retno Prayudati atau yang dikenal Nunung.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, dari hasil penyelidikan, diketahui kalau Nunung mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang bernama Hery. Adapun Hery mengaku mendapatkannya dari seseorang di kawasan Bogor, Jawa Barat. “Saat tengah dilakukan pengembangan pada DPO yang menjual barang itu ke Hery,” ujarnya, Sabtu (20/7/2019).

Menurutnya, polisi juga masih memeriksa secara intensif tiga pelaku penyalahgunaan narkoba itu, yakni Nunung dan July Jan Sambiran, suaminya serta satu orang penjual barang haram itu. Itu semua dilakukan guna pengembangan pada kemungkinan adanya tersangka lain di kasus itu.

Baca Juga:

“Dalam penangkapan Nunung, diamankan 0,36 gram sabu sisa pakai,” katanya.

(sco)

Komplotan Penipu Modus Telepon Anak Jadi Korban Kecelakaan Ditangkap

loading…

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono menyatakan, telah menciduk pelaku penipuan modus telepon anak mengalami kecelakaan. Foto/SINDOnews.

JAKARTA – Polisi meringkus tiga pelaku penipuan, yakni A, M, dan AZ dengan modus menelepon keluarga korban dan memberitahu anaknya kecelakaan. Adapun pelaku sudah beraksi sejak 2009 lalu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, para pelaku itu melancarkan aksinya dengan modus menghubungi orang tua korban dan menyebut anaknya menjadi korban kecelakaan. Adapun nomor handphone itu dicari pelaku secara acak.

“Pelaku miliki peran dalam aksinya, seperti A yang berperan sebagai pencari data korban. Lalu, tersangka M sebagai kapten, kadang berperan jadi dokter, guru, atau jaga apotek,” ujarnya, Sabtu (20/7/2019).

Baca Juga:

Menurutnya, pelaku M juga berperan mendapatkan nomor telepon orang tua korban, caranya dengan menelepon pihak sekolah dan menipunya dahulu. Setelah mendapatkan identitas atau data orang tua murid, dia pun menelepon korban.

“Pelaku pura-pura telepon, memberitahukan orang tua korban kalau anaknya mengalami kecelakaan dan ada di rumah sakit, lalu diarahkan agar korban menelepon pihak rumah sakit, padahal rumah sakit itu orang yang sama,” tuturnya.

Disitu, kata dia, pelaku yang berpura-pura dari pihak RS itu meminta korban mengirimkan sejumlah uang untuk menebus biaya operasi, obat, dan semacamnya demi keselamatan korban yang baru saja kecelakaan itu. Sedang tersangka AZ, beraksi bila korban belum telepon atau transfer guna lebih memastikan pada korban tentang kondisi anaknya yang sedang terluka.

Para pelaku berhasil diciduk di kawasan Jakarta Utara. Kini, mereka dijerat Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 4 dan Pasal 5 Juncto Pasal 2 ayat (1) huruf r dan atau z UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian dengan ancaman hukuman penjara tujuh tahun.

“Seminggu sekali minimal melakukan kegiatan ini, (uang yang diminta) bisa sekitar Rp17 hingga puluhan juta rupiah. Tergantung dari objek, dia main sejak 2009 hingga sekarang,” katanya.

(sco)

DKI Fokus Pengerukan Waduk dan Drainase di Musim Kemarau

loading…

Alat berat tengah mengeruk lumpur di waduk Jakarta. Foto/Ilustrasi/SINDOphoto

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya mengurangi banjir pada saat musim hujan terjadi nanti. Pengerukan waduk dan saluran menjadi prioritas pengerjaan pada musim kemarau saat ini.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA), Juaini mengatakan, musim kemarau merupakan kesempatan untuk mengurangi banjir di Jakarta. Untuk itu, pada musim kemarau ini, pihaknya terus melakukan pengerukan di waduk dan saluran diberbagai wilayah.

“Pengerukan musim kemarau menjadi prioritas kami, sehingga ketika waktu musim penghujan, waduk dan saluran kita selesai di keruk dan diharapkan menampung lebih banyak debit air,” kata Juaini saat dihubungi wartawan, Jumat 19 Juli 2019.

Baca Juga:

Juaini menjelaskan, selain melakukan pengerukan, pihaknya juga tengah melanjutkan normalisasi dan naturalisasi untuk mengendalikan banjir pada saat musim hujan nanti. Menurutnya, ada beberapa contoh waduk yang akan dinaturalisasi dan selesai hingga akhir tahun ini.

Adapun waduk-waduk tersebut adalah, waduk kapuk di Jakarta Barat, Waduk Brigif di Jakarta Selatan, Waduk Kampung Rambutan satu dan dua. Nantinya, selain dapat mengurangi banjir, Waduk bisa menjadi tempat rekreasi dan warga bisa saling berinteraksi lantaran dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung kawasan waduk sebagai ruang ketiga bagi masyarakat.

“Berdasarkan kegiatan strategis daerah, naturalisasi akan menyentuh waduk terlebih dahulu. Untuk sungai masih dilakukan pendataan,” ungkapnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan, musim kemarau merupakan tantangan dalam menangani banjir dan mengatasi kekeringan. Menurutnya dengan meresapkan air sebanyak banyaknya ke dalam tanah dan tempat penampungan air, kekeringan tidak akan terjadi dan banjir bisa terkendali.

“Harapannya kita ke depan bisa memiliki tempat penampungan air hujan yang lebih banyak, setu, waduk, pengerukan sekarang kita lakukan intensif. Harapannya agar bisa ikut menyimpan air,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono meminta Dinas SDA memaparkan bagaimana konsep naturalisasi yang akan dilakukan nanti. Menurutnya, ketidakpastian naturalisasi di sungai di sebabkan ketidakberanian Gubernur Anies menata bantaran sungai.

“Wajar kalau waduk yang dipilih untuk dinaturalisasi. Tapi jelaskan konsepnya. Sehingga apa yang dilakukan saling berhubungan. Penanganan banjir harus berkesinambungan,” katanya.

(mhd)

Dapat Penghargaan dari KPAI Peduli Anak, Anies Sebut Hadiah Pemprov DKI

loading…

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan usai mendapatkan penghargaan dari KPAI di Gedung iNews, Jakarta. Foto/Komaruddin Bagja Arjawinangun/SINDOnews

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat penghargaan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai Pemerintah Provinsi Peduli Anak. Penghargaan itu langsung diterima oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.

Anies Baswedan mengatakan bahwa penghargaan ini diperoleh berkat kerja keras dari seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

“Penghargaan ini merupakan hadiah untuk seluruh keluarga besar Pemprov DKI yang bekerja keras dalam membangun kota dan merupakan komitmen kita terhadap perlindungan perempuan dan anak,” ujar Anies saat menerima penghargaan di Gedung iNews, Jakarta Pusat, Jumat 19 Juli 2019.

Baca Juga:

Anies melanjutkan melalui penghargaan ini pihaknya akan terus berusaha meningkatkan program perlindungan bagi kaum perempuan dan anak-anak.

“Alhamdulillah pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak itu sudah berstandar dan unit reaksi cepat dengan layanan 24 jam juga berjalan dengan baik. Kita punya pos pengaduan dari 19 lokasi di seluruh Jakarta, ada rumah aman juga dan Jakarta siaga, telpon 112, tahun lalu sudah tersambungkan dengan Polda,” ucapnya.

Kemudian untuk mendapatkan pelayanan secara maksimal ia meminta kepada seluruh warga Ibukota untuk mengunduh aplikasi yang bernama Jakarta Aman. Sehingga, nantinya bisa saling melindungi bila terjadi sesuatu di daerahnya.

“Kita berharap bagi masyarakat bisa mendownload aplikasi Jakarta aman, sehingga kalau ada masalah bisa langsung melaporkan. Sehingga orang-orang terdekat bisa langsung mengetahui. Makin banyak yang gunakan aplikasi ini, maka makin berkurang tingkat kejahatan,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPAI Susanto menerangkan, proses penilaian sesuai dengan indikator yang telah ditentukan, bukan karena Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia.

Leawat penghargaan ini, Susanto menaruh harapan lebih kepada seluruh pihak untuk dapat melindungi perempuan dan anak-anak.

“Ini bagian dari ikhtiar kita meyakinkan publik, bahwa banyak contoh baik dari penyelenggara negara,” pungkasnya.

(mhd)

Muncul Banyak Nama, Pengganti Airin Diharapkan Sosok Muda dan Kreatif

loading…

Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany. Foto/Dok/SINDOphoto

JAKARTA – Pengamat Politik Yohan Wahyu menilai Tangerang Selatan (Tangsel) membutuhkan figur pemimpin baru yang membawa gagasan-gagasan segar. Dengan potensi yang dimiliki Tangsel, figur tersebut harus bisa membawa percepatan pembangunan.

Dia mengatakan, Tangsel adalah kota penyangga ibu kota yang penting, karenanya harus berbenah. Dia menuturkan, infrastruktur dan fasilitas kota, pelayanan publik, akses untuk kesejahteraan warga harus lebih diperhatikan.

“Kultur birokrasi dan setting pembangunan kota harus sejalan dengan visi sebuah kota modern yang nyaman dan berkarakter. Tangsel membutuhkan figur pemimpin zaman ini, yang datang dengan ide kreatif dan inovatif,” katanya di Jakarta, Jumat (19/7/2019).

Baca Juga:

Dia pun berharap, muncul nama dari kalangan anak muda yang memiliki kemampuan dan menawarkan harapan perbaikan. Sosok tersebut bisa dari partai, profesional, masyarakat sipil atau entrepreneur kreatif.

“Tangsel membutuhkan percepatan pembangunan, di situ dibutuhkan energi muda kreatif untuk memimpin percepatan tersebut,” ungkapnya.

Diketahui, Pilkada Kota Tangerang Selatan masih 14 bulan lagi, tetapi perbincangan mengenai siapa yang akan menjadi wali kota pengganti Airin Rachmi Diany terus menghangat. Selain nama-nama yang sudah digadang sejak lama, nama-nama baru juga bermunculan.

Munculnya nama-nama baru itu disambut positif oleh Yohan Wahyu, yang juga warga Tangerang Selatan. Menurut Yohan, semakin banyak nama yang muncul sebagai bakal calon wali kota, semakin bagus untuk masyarakat Tangsel.

“Munculnya banyak kandidat memberikan banyak pilihan untuk warga. Mereka bisa mulai mempelajari rekam jejak, kapasitas, dan ide-ide yang ditawarkan untuk pembangunan Tangsel. Dengan begitu, kompetisi menjadi lebih sehat,” ujar Yohan.

Sementara itu, Presiden Komunitas Tangsel Creative Foundation, Hilmi Fabeta, mendukung figur anak muda kreatif memimpin Tangsel pasca Airin. Hilmi mengatakan, figur muda akan menjadi representasi populasi yang sangat besar di Tangsel hari ini.

“Mereka tergabung di berbagai komunitas kreatif, mahasiswa atau pelajar dan profesional. Pemimpin muda yang bersih, inovatif, berjiwa entrepreneur dibutuhkan untuk memajukan dan membuat bangga warga Tangsel dalam menghadapi era milenial ini,” ujarnya.

Pengajar Pradita Summarecon Institute ini pun menyebutkan sejumlah nama potensial. “Sekarang kan sudah beredar nama-nama bakal calon walikota yang muda. Sosok-sosok yang baik menurut saya. Ada Andiara Aprilia Hikmat, Suhendar, dan lainnya. Baru-baru ini kencang juga beredar di kalangan komunitas nama Fahd Pahdepie, pengusaha muda Tangsel yang juga pegiat ekonomi kreatif. Ia juga dikenal sebagai staf Ahli Presiden RI. Figur-figur muda seperti ini harus kita dorong untuk ikut memajukan Tangsel,” ungkapnya.

(mhd)

Fraksi Gerindra Minta Perda Anti LGBT Segera Disahkan

loading…

DEPOK – Fraksi Partai Gerindra di DPRD Depok mempertanyakan belum disahkannya perda anti Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/transeksual (LGBT). Paripurna tersebut dalam rangka Persetujuan DPRD Kota Depok Terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Perubahan Tahun 2019.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Fraksi Partai Gerindra di DPRD Depok, Hamzah dalam rapat paripurna yang digelar Jumat 19 Juli 2019. Tak hanya itu, dia juga meminta, Perda RT/RW serta Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) segera disahkan.
“Intruksi ketua sidang saya ingin usulkan agar perda anti LGBT dan RT W serta LKK segera disahkan,” kata Hamzah. (Baca juga: Khawatir Terjangkit HIV, PSK Gay di Depok Jalani Tes Kesehatan)

Hamzah melanjutkan, usulan terkait perda tersebut sudah lama diusulkan dan telah didukung oleh tujuh fraksi dan sudah seharusnya disahkan. “Kami dari Gerindra meminta segera disahkan,” tegasnya.

Baca Juga:

Sementara itu, Wali Kota Depok, Muhammad Idris mengatakan, belum disahkannya perda anti LGBT disebabkan karena belum ada kajian yang komprehensif. “Kita kajian dulu, karena kajiannya tidak lengkap dan tidak komprehensif termasuk juga aturan perundangan di atas kan itu juga dilihat,” katanya.

Dijelaskan Idris, perda tentang LGBT muncul pada saat dikeluarkan surat edaran tentang pembatasan aktivitas LGBT setelah itu disuarakan di DPRD. “Edaran saya dulu itu termasuk pembatasan aktivitas LGBT. Itu saya dulu keluarkan, dan itu dewan langsung respon masalah itu kan sinergi itu. Tinggal kita lihat kajian seperti apa,” paparnya.

Dia juga menegaskan, bahwa dirinya tidak ingin mengatakan penting dan tidak terkait perda tersebut. Sebab harus ada kajian yang lebih dalam. “Penting dan tidak penting hal itu nanti kita lihat, pada saat kajian baru saya bisa katakan penting dan tidak penting,” tandasnya.

(mhd)

Jakarta Berawan, Depok dan Bogor Bakal Diguyur Hujan Lokal

loading…

Patung selamat datang di Bundaran HI. Foto/Istimewa

JAKARTA – Cuaca DKI Jakarta diperkirakan pagi ini Sabtu (20/7/2019) berawan. Namun Jakarta Barat cerah berawan.

Lewat laman resminya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pada siang hari cuaca ibu kota berawan. Beranjak ke malam hari, ibu kota diperkirakan cerah berawan.

Sedangkan cuaca untuk wilayah penyanggah Jakarta seperti Tangerang pagi hari diprediksi berawan siang hujan lokal hingga malam.

Baca Juga:

Untuk Bekasi pagi cerah siang hingga malam berawan. Depok pagi cerah berawan siang hujan lokal dan malam berawan. Begitu juga dengan Kota Bogor pagi cerah berawan siang hujan lokal dan malam hujan ringan.

(mhd)

Warga Resah Banyak Kabel Menjulur ke Bahu Jalan di Tangsel

loading…

Kabel menjulur ke bawah jalan meresahkan warga Tangerang Selatan. Foto/Hambali/Okezone

TANGERANG SELATAN – Kabel-kabel menjulai ke bahu jalan banyak ditemui pada beberapa ruas jalan di wilayah Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Warga sekitar pun resah, lantaran keberadaan kabel tersebut dianggap membahayakan pejalan kaki ataupun pengendara yang melintas.

Berdasarkan pantauan, Jumat 19 Juli 2019 sore, diketahui kabel-kabel yang menjulur ke bahu jalan itu paling banyak ditemui di Jalan Siliwangi Kecamatan Pamulang, lalu ada juga di dekat perempatan Muncul Kecamatan Setu.

Salah satu warga sekitar, Djuardi (42), menuturkan, keberadaan kabel-kabel itu meresahkan masyarakat. Lantaran, kebanyakan mereka memilih melalui sisi jalan yang lain karena khawatir kabel tersebut memiliki aliran listrik.

Baca Juga:

“Ini banyak juga yang nggak tahu, disangkanya kabel listrik, padahal ini kabel fiber optik. Tapi kan masyarakat takut juga mau lewat, kondisi begini sudah lama, kesannya dibiarin aja begini,” katanya di lokasi.

Pengakuan warga lainnya, darmin (46), menyebutkan, kabel yang nyaris berserakan ke permukaan jalan itu tak jelas kepemilikannya. Bahkan hingga saat ini, belum terlihat upaya dari satu pihak pun yang coba merapihkan keberadaan kabel tersebut.

“Itu sudah dari kapan tahu kabel-kabel pada ngegantung. Dibiarin aja pada begitu, buat kumuh juga, buat khawatir juga takutnya ada setrum atau gimana gitu,” ucap pria paruh baya yang bekerja sebagai tukang ojek pangkalan di sekitar bundaran Universitas Pamulang ini.

Sebenarnya, beberapa hari kemarin para aktivis dari Tangerang Tranparency Public Watch (TRUTH), sempat membuat aksi teatrikal dengan menjemur pakaian di atas kabel-kabel yang menjulai di sisi Bundaran Universitas Pamulang. Aksi itu lantas viral di media sosial, sebagian netizen pun berkomentar menyindir jajaran pemerintahan Wali Kota Airin Rachmi Diany.

Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangsel mengaku tak mengetahui keberadaan kabel-kabel yang viral itu. Disebutkan, pemasangan kabel fiber optik disertai tiang penyangganya belum dikomunikasikan ke Pemkot Tangsel.

“Pendirian tiang-tiang tersebut belum pernah dikomunikasikan ke Diskominfo. Kalau Peraturan Daerahnya (Perda) masih dalam proses, Perda terkait fiber optik masih dalam proses. Untuk perusahan pemilik kabel-kabel kita belum tahu, nanti kita coba tracking itu punya siapa,” jelas Fuad, Plt Kadis Kominfo Tangsel kepada wartawan.

(mhd)

Digeruduk, Wabin Lapas Cibinong Latihan Pramuka Bersama

loading…

Kalapas Cibinong Agung Krisna dan Komandan Kodim 0621 Kabupaten Bogor Letnan Kolonel (Letkol Inf) Harry Eko. Foto/Ist

JAKARTA – Komandan Kodim 0621 Kabupaten Bogor Letnan Kolonel (Letkol Inf) Harry Eko dan sejumlah jajarannya geruduk Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong. Kedatangan jajaran TNI itu guna memberikan wawasan kebangsaan bagi warga binaan (Wabin) di Lapas.

Pertemuan ini sebagai bentuk perjanjian kerja sama antara Lapas/Rutan di wilayah Bogor Raya, Kodim 0621 dan Kwartir Cabang Bogor untuk meningkatkan kualitas pembinaan serta membentuk karakter pribadi yang positif bagi WBP. Kegiatan ini juga bersamaan dengan program Silaturahmi Pramuka Lapas (Siprala) wabin yang juga anggota Pramuka berkumpul untuk bersilaturahmi dan melaksanakan latihan gabungan kepramukaan.

Program ini juga adalah salah satu program unggulan Lapas Cibinong dalam upaya pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Latihan gabungan pramuka ini dihadiri oleh Kadivpas Kanwil Jawa Barat, Pembina Pramuka Pemasyarakatan, Kepala Kwartir Cabang Kabupaten Bogor, dan para Majelis Pembina Gugus Depan Pramuka Lapas/Rutan melibatkan seluruh anggota perwakilan Kwarcab Kabupaten Bogor, serta warga binaan di Lapas dan Rutan se-Bogor Raya sebanyak 90 orang.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jabar, Abdul Aris mengatakan, setiap warga binaan harus bisa menjadi role model bagi warga binaan lainnya lewat Pramuka sebagai wadah utama.

“Warga Binaan yang terlibat dalam Pramuka harus menjadi manusia dengan prinsip tunas kelapa. Dapat berguna, bersatu, dan memiliki kemauan, panutan, dan serbaguna,” kata Aris dalam keterangan persnya, Jumat 19 Juli 2019.

Sementara itu, Kalapas Cibinong Anak Agung Gde Krisna menambahkan, kegiatan ini menjadi bagian dari pembinaan kepada warga binaan yang dilaksanakan secara periodik.

“Pramuka menjadi wadah kesiapsiagaan dan kedisiplinan dasar bagi warga binaan, sehingga kami berharap para WBP yang mengikuti kegiatan ini dapat hidup lebih disiplin, bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya sehingga mampu menjadi agen-agen perubahan dimanapun mereka berada,” tandasnya.

(mhd)

Keluarga Korban Pelecehan Seksual di JIS Sesalkan Grasi Neil Bantleman

loading…

Terpidana kasus JIS Neil Bantleman yang bebas setelah dapat grasi dari Presiden Jokowi. Foto/Dok/Istimewa

JAKARTA – Keluarga korban pelecehan seksual di Jakarta International School atau Jakarta Intercultural School (JIS) menyesalkan grasi yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Neil Bantleman.

Pasalnya, mantan guru JIS yang juga terpidana kasus ini telah pulang ke negaranya di Kanada dan meninggalkan gugatan sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Kami memang tidak diberitahu, sehingga kami juga kaget ketika mendengar kabar tersebut,” kata Kuasa Hukum Korban, Tommy Sihotang di Jakarta, Jumat 19 Juli 2019.

Baca Juga:

Dia melanjutkan, Neil dan beberapa terpidana lainnya telah terbukti melakukan kejahatan paedophilia terhadap muridnya. Sehingga, kata dia, kejahatan yang dilakuian adalah kejahatan yang cukup serius.

“Korban sampai sekarang masih trauma dan masih menjalani pengobatan di psikater dan psikolog,” ujarnya. (Baca juga: Dapat Grasi, Terpidana Kasus Asusila di JIS Bebas dari Penjara)

Karena perlakuan yang dilakukan oleh Neil hingga saat ini masih membekas dan menjadi trauma tersendiri terhadap korban. Oleh karena itu, pihak keluarga merasa kecewa dan sedih.

“Selarang usia korban masih 11 tahun, bisa dibayangkan sudah beberapa tahun saja korban masih trauma,” tegasnya. (Baca juga: Neil Bebas, MaPPI Minta Terpidana Kasus JIS Dapat Grasi Semua)

Atas dasar itu, pihak keluarga korban selaku yang sangat dirugikan atas kebijakan tersebut meminta kepada Presiden Jokowi untuk meminta perlindungan hukum. (Baca juga: LPSK Sayangkan Pemberian Grasi bagi Terpidana Kasus Kekerasan Seksual Anak)

“Jadi kami meminta kepada pemerintah untuk bisa melakukan sesuatu untuk membantu keluarga korban. Salah satunya adalah memediasi antara keluarga korban dengan pihak JIS yang memperkerjakan Neil untuk menyelesaikan segala kewajibannya termasuk gugatan di PN Jaksel,” pungkasnya.

(mhd)

Polisi Pastikan Tulisan Lulus Sensor di Akun YouTube Rey-Pablo Palsu

loading…

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono. Foto/Dok/SINDOphoto

JAKARTA – Penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa saksi dari Lembaga Sensor Film (LSF) terkait video pencemaran nama baik yang diunggah di akun YouTube Rey Utami dan Pablo Benua. Dari pemeriksaan itu diketahui, kalau tulisan lulus sensor di video pencemaran nama baik yang dilakukan mantan suami Fairuz A Rafiq, Galih Ginanjar palsu.

Hal itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat 19 Juli 2019. (Baca juga: Polisi Belum Kabulkan Permohonan Penangguhan Penahanan Rey dan Pablo)

“Keterangan lulus sensor pada menit 00:58 (di video pencemaran nama baik) itu palsu dan tak benar. Karena penulisannya pada tampilannya sudah salah, sehingga video tersebut seolah-olah telah dinyatakan telah lulus sensor di lembaga sensor film dan informasi tersebut tidak benar,” kata Argo.

Baca Juga:

Dia menerangkan, Lembaga Sensor Film tak pernah mengeluarkan izin telah lulus sensor pada video yang di unggah di media sosial YouTube itu. Kedua pasangan YouTuber Rey dan Pablo itu tak pernah datang ke lembaga tersebut untuk pengajuan izin sensor konten di YouTube keduanya.

“Video semacam tulisan yang menyatakan telah lulus sensor, tetapi setelah diteliti, judul tersebut tak pernah masuk untuk disensorkan ke Lembaga Sensor Film,” tuturnya.

Argo menambahkan, penulisan telp atau penulisan nomor lulus sensor yang ada dalam video tersebut tak sesuai dengan ketentuan yang ada di Lembaga Sensor Film sehingga penulisan telp atau penulisan nomor lulus sensor itu palsu. Maka itu, pasangan suami istri itu telah memenuhi unsur dugaan melakukan manipulasi, penciptaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

“Sebagaimana Pasal 35 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE,” katanya. (Baca juga: Dalami Channel YouTube Rey dan Pablo, Polisi Surati Lembaga Sensor)

(mhd)

Penjelasan PPPSRS Mediterania Palace Residence Soal Pemadaman Listrik

loading…

JAKARTA – Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Apartemen Mediterania Palace Residence (AMPR) di Kemayoran, Jakarta Pusat membantah telah mematikan listrik seluruh unit yang ada di apartemen tersebut.

Ketua pengurus PPPSRS Apartemen Mediterania Palace Residences, Ikshan mengatakan, yang benar adalah pihaknya hanya memutuskan aliran listrik terhadap sekitar 20 unit apartemen yang tidak membayar tagihan listrik selama dua bulan.

“Jadi pemberitaan mengenai kami memutus aliran listrik seluruh unit itu tidak benar. Apalagi sampai memutus fasilitas umum seperti di lorong dan lift, itu sangat tidak benar,” kata Ikhsan kepada wartawan, Jumat 19 Juli 2019.

Baca Juga:

Adapun unit-unit yang diputus alirannya itu, lanjut Ikhsan, adalah milik dari para penghuni yang menjadi pengurus di PPPSRS ilegal di apartemen itu. Seperti diketahui, bahwa di Apartemen Mediterania Palace Residences saat ini terdapat dualisme kepengurusan PPPSRS. Dimana pengurus tandingan atau ilegal tersebut diketuai oleh Khairil Poloan.

Pemutusan listrik ini lantaran Khairil cs tidak mau membayarkan tagihan listrik. Padahal mereka telah dititipkan pembayaran listrik oleh sebagian penghuni AMPR ke rekening PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang dipegang oleh Khairil cs. Sebelumnya, rekening BCA ini adalah milik pengurus sah yang digunakan sebagai tempat untuk pembayaran IPL dan listrik penghuni. Tapi, sejak Mei 2019 rekening tersebut diambil alih oleh Khairil cs.

Karena diambil alih, pengurus PPPSRS versi Ikhsan pun membuka rekening baru agar para penghuni bisa tetap membayarkan iuran dan terhindar dari tunggakan. “Dan akhirnya, sebanyak 65 persen penghuni membayarkan iurannya melalui rekening yang baru. Dan masih ada sekitar 35 persen yang membayarkan iurannya ke BCA yang lama,” kata Ikhsan.

Agar layanan tidak terganggu, pengurus versi Ikhsan maupun versi Khairil sejatinya telah bersepakat untuk menanggung pembayaran listrik sesuai porsi uang yang masuk dari para penghuni, yakni 65 persen pembayaran listrik ditanggung PPPRS Ikhsan, dan 35 persen akan dibayarkan oleh Khairil.

“Tapi selama dua bulan terakhir, total tagihan listrik seluruhnya kami yang bayar. Sedangkan uang 35 persen penghuni yang lain tetap utuh ditangan mereka. Kami khawatir uang itu dipakai bukan untuk peruntukannya,” kata Ikhsan.

Ikhsan juga menyatakan langkah Khairil cs yang mengaku sebagai PPPSRS Mediterania Palace untuk periode 2019-2022 yang sah lantaran hanya mengantongi Surat Keputusan dari Dinas Perumahan (Disperum) DKI Jakarta. Sebab, PPPSRS yang sah seharusnya memiliki SK dari Gubernur, seperti PPPSRS yang resmi saat ini.

“Kami masih memiliki SK Gubernur, dan itu belum dicabut alias masih berlaku,” ujar Ikhsan.

Selain itu pembentukan PPPSRS tersebut juga tidak sesuai aturan yang berlaku dan tidak disetujui oleh mayoritas penghuni apartemen. “Buktinya, 65 persen penghuni lebih percaya dan membayarkan iurannya kepada kami,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya tengah memproses masalah ini ke jalur hukum, yakni di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

(mhd)

Hina Pengadilan, LPSK Minta Pengacara Pemukul Hakim Dihukum Berat

loading…

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Foto/Ilustrasi/SINDOphoto

JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyesalkan terjadinya penyerangan terhadap majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh oknum pengacara. Apalagi, pemukulan dengan gesper itu dilakukan pada saat majelis hakim tengah membacakan putusan perkara perdata dalam persidangan yang digelar Kamis 11 Juli 2019 sore.

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menyayangkan ulah oknum pengacara berinisial D itu. Pengacara merupakan bagian penegakan hukum, seharusnya dapat menjaga tindakannya dan menghormati persidangan.

“Kalau perilakunya seperti itu, tentu kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum hilang,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Jumat 19 Juli 2019. (Baca juga: Pemukulan Hakim oleh Pengacara Saat Sidang Baru Pertama Terjadi)

Baca Juga:

Hasto meminta adanya tindakan tegas terhadap oknum pengacara tersebut karena perbuatannya sudah terkategori contempt of court (penghinaan terhadap pengadilan). Selain proses hukum, organisasi induk advokat yang menaunginya juga seharusnya dapat mengambil sikap dengan menjatuhkan sanksi berat kepada yang bersangkutan.

“Baik hakim (PN Jakarta Pusat) atau pihak-pihak lain yang potensial terancam, LPSK siap berikan perlindungan,” lanjut dia. (Baca juga: Ditahan Polisi, Ini Motif Pengacara TW Aniaya Hakim di PN Jakpus)

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menambahkan, mekanisme hukum dibuat karena hal itu merupakan cara damai dalam menyelesaikan suatu masalah. Karena itulah, sudah seharusnya hakim mendapatkan perlindungan agar putusan yang dibuat, berdasarkan fakta-fakta yang ditampilkan di persidangan, bukan karena adanya ancaman .

Senada dengan Hasto, Edwin juga menyarankan jika majelis hakim yang menjadi korban penganiayaan merasa terancam, ataukah mendapatkan intimidasi dan teror, LPSK siap memberikan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seperti diketahui, peristiwa penganiayaan terhadap majelin hakim PN Jakarta Pusat terjadi dalam sebuah sidang perkara perdata, Kamis 11 Juli 2019 sore, ketika tengah membacakan pertimbangan putusan. Saat itu, oknum pengacara D beranjak dari kursinya dan melangkah ke hadapan majelis hakim yang sedang membacakan pertimbangan putusan. Dia kemudian menyerang dengan menggunakan ikat pinggang. Serangan itu mengenai HS selaku ketua majelis dan DB selaku hakim anggota I yang menangani perkara tersebut.

(mhd)

Resmi Dibuka, Lebaran Betawi di Monas Ramai Dikunjungi Masyarakat

loading…

Lebaran Betawi ke-12 di Lapangan Barat Daya Monas resmi dibuka dengan pembacaan surah Yasin dan tahlil dan doa bersama di panggung utama bersama Bamus Betawi. Foto/Okto Rizki Alpino/SINDOnews

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar Lebaran Betawi ke-12 di Lapangan Barat Daya Monas selama tiga hari mulai Jumat 19 hingga Minggu 21 Juli 2019. Lebaran Betawi kali ini dibuka dengan pembacaan surah Yasin dan tahlil dan doa bersama di panggung utama bersama Badan Musyawarah (Bamus) Betawi.

Lebaran Betawi yang dibuka pada pukul 19.30 WIB bertajuk “Dengan Budaye Kite Perkokoh Persatuan dan Kesatuan Indonesia”. Banyak stan yang disediakan panitia, bahkan hari pertama dibuka acara ini sudah ramai dikunjungi masyarakat.

Resmi Dibuka, Lebaran Betawi di Monas Ramai Dikunjungi Masyarakat

Mirwan salah seorang pengunjung Lebaran Betawi ini berharap agar perayaan yang digelar di Monas ini dapat dikunjungi oleh seluruh warga DKI.

“Semoga Lebaran Betawi berjalan dengan baik sekaligus dapat menghibur masyarakat dan melestarikan budaya Betawi,” ujar Mirwan salah sorang pengunjung Lebaran Betawi, Jumat 19 Juli 2019 malam.

Baca Juga:

Kemudian ia menuturkan, agar kedepannya pagelaran Lebaran Betawi dapat menjadi ikon kota Jakarta dan bisa mendunia. “Lebaran Betawi ke-12 makin tahun makin bagus dan menjadi kebanggan masyarakat Jakarta,” tandasnya.

(mhd)

Ciduk Enam Pencuri Kabel di Menteng, Polisi Amankan Dua Mobil

loading…

JAKARTA – Polsek Menteng menangkap enam pencuri berkedok petugas lapangan PT Telkom nekat mencuri kabel tembaga dua gulung di Jalan Raden Saleh, Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku yang diamankan itu Imam Rohani, Dubrono, Deni Sugianto, Yasir Hadi, Rachmat dan Murdiono.

Kapolsek Metro Menteng AKBP Deddy Supriyadi mengatakan, dari penangkapan ini pihaknya juga menyita dua mobil jenis truk bernomor polisi B 9051 PU dan Suzuki Carry Pikap B 9860 KAI. Kata dia, pelaku ini sudah profesional karena beraksi seperti pekerja PT Telkom.

“Pelaku awalnya ada 10 orang kepergok securiti PT Telkom sedang menarik kabel masih dalam pekerjaan, pelaku dengan menggunakan mobil pikap menarik kabel,” kata Dedy di Mapolsek Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2019).

Baca Juga:

Melihat kecurigaan itu satpam kemudian curiga dan segera melapor ke Polsek Menteng. Rupanya, truk pelaku ditemukan di depan Apartemen Park, Cikini, mereka sedang beraksi menarik kabel telepon.

Polisi akhirnya berhasil menangkap ke enam pelaku berikut barang bukti sedang empat pelaku lainnya kabur. Akibat ulah komplotan itu pihak PT Telkom mengalami kerugian sekitar Rp30 juta dan pemakai jasa telepon juga jadi terganggu.

“Empat pelaku lainnya sudah terdeteksi, ini kini tersangka yang tertangkap itu akan dijenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 6 tahun,” tegas Dedy.

Kini enam tersangka berserta barang bukti dua mobil truk yang di sewa oleh pelaku untuk menjalankan aksinya dibawa ke Polsek Menteng kini Kanit Reskim metro Menteng terus melakukan pengejaran empat tersangka lainya. “Kami akan terus melakukan pengejaran tersangka lainya guna penyelidikan lebih lanjut,” tutur Dedy.

Sementara itu Kanit Reskrim Polsek Metro Menteng Kompol Gozali Luhulima mengatakan, pelaku diduga sengaja mengincar kawasan Menteng karena tempat itu didominasi perkantoran. “Kalau perkantoran kan malam sudah sepi. Mereka sengaja bukan perumahan yang diincar,” jelas Gozali.

Selain itu, Gozali menuturkan, akibat ulah pelaku, warga pengguna telepon di sekitar lokasi mengalami kerugian. “Kerugian seperti jaringan komunikasi mati dan sering putus kalau kita menggunakam internet,” ungkap Gozali.
Gozali menduga, mereka memilih waktu malam hari karena tak terpantau. “Kalau siang kan ketahuan. Makanya milih malam. Apalagi warga juga gak ada yang curiga,” jelas Gozali.
Gozali menilai, keuntungan yang didapat para pelaku mendapatkan keuntungan yang besar. “Lumayan sekali aksi Rp1 juta didapat,” jelas Gozali.

Dari pengakuannya, mereka baru sekali melakukan aksi pencurian. “Kami masih menyelidiki lagi. Karena kan pengakuan baru sekali. Yang namanya pelaku pasti gak mau ngaku,” jelas Gozali.

(mhd)

Jadi Kurir Narkoba, Karyawan Swasta di Kebon Jeruk Diciduk Polisi

loading…

Seorang kurir narkoba berinisial PA diamankan Polsek Tambora, Jakbar. Foto/Yan Yusuf/SINDOnews

JAKARTA – Seorang kurir narkoba berinisial PA (21), diamankan Polsek Tambora, Jakarta Barat. Ia dibekuk saat hendak mengantarkan sabu di Tanjung Duren Utara IV, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kamis 18 Juli 2019.

Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sepaket sabu 0,30 gram, 10 paket narkotika berat 46,62 gram, satu unit handphone Xiomi warna putih, sepeda motor Scoopy B 4084 BPU warna hitam.

Kapolsek Tambora, Kompol Iverson Manosoh menerangkan, karyawan swasta yang tingga di Pesing Koneng, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, itu diamankan saat hendak bertransaksi narkoba.

Baca Juga:

“Awalnya dari informasi warga. Setelah kami mengintai, kami mencurigai pelaku,” tuturnya.

Kanit Reskrim Polsek Tambora, AKP Supriyatin mengatakan, setelah mendapatkan informasi. Pihaknya menyisir dan mengamankan pelaku lengkap dengan barang bukti.

Menurut keterangan dari pelaku bahwa barang Haram tersebut didapat dari teman yang berinisial HN.

Atas perbuatan pelaku terancam hukuman penjara di atas 7 tahun lantaran dianggap melanggar Pasal 114 ayat (2) sub 112 ayat (2) UU.RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

(mhd)

Untuk Stamina, Nunung Mengaku Sudah sejak 5 Bulan Lalu Konsumsi Sabu

loading…

Komedian Nunung memperlihatkan hasil tes urine. Foto: Ist

JAKARTA – Pasca ditangkap siang tadi karena kasus penyalahgunaan narkoba jenis sab-sabu, komedian Tri Retno Prayudati atau akrab disapa Nunung bersama suaminya, July Jan Sambiran, masih menjalani pemeriksaan intensif di Polda Metro Jaya. Dari pemeriksaan sementara diketahui jika Nunung sudah lama ketergantungan sabu.

“Kepada polisi, Nunung dan suaminya mengaku sudah memakai sabu sejak 5 bulan lalu. Alasannya untuk stamina dalam bekerja,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono kepada wartawan, Jumat (19/7/2019). (Baca juga: Komedian Nunung dan Suami Ditangkap Polisi terkait Narkoba)

Argo menyebutkan hingga malam ini Nunung dan suaminya masih berada di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan secara intensif terkait kasus narkoba itu. Dari hasil pemeriksaan keduanya diketahui membeli sabu-sabu itu seharga Rp1,3 juta per gramnya.

Baca Juga:

Keduanya membeli sabu sebanyak 2 gram dari pengedar bernama HM alias Hery alias Tabu. Dari 2 gram sabu, hanya disita barang bukti 0,36 gram, karena sisanya sudah dibuang ke dalam closet kamar mandi. (Baca juga: Kronologis Penangkapan Komedian Nunung dan Suami terkait Kasus Sabu)

Adapun suami Nunung telah menyerahkan uang pembelian sabu itu seharga Rp3,7 juta kepada Hery. Dimana Rp2,6 juta untuk beli sabu sebanyak 2 gram, dan Rp1,1 juta sisanya untuk bayar utang kepada Hery atas pembelian sabu sebelumnya.

“Nunung dan suaminya mengaku mengambil shabu dari Hery sebanyak 10 kali dalam waktu 3 bulan,” pungkas Argo Argo.

(thm)

IFPRI Tertarik Pelajari Terobosan Kebijakan Jakarta di Sektor Pangan

loading…

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkunjung ke kantor International Food Policy Research Institute (IFPRI). Foto: Ist/Facebook

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkunjung ke kantor International Food Policy Research Institute (IFPRI) atau Institut Penelitian Kebijakan Pangan Internasional yang bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat. Dalam kunjungannya itu terungkap jika IFPRI tertarik dengan terobosan-terobosan yang dilakukan DKI Jakarta di bidang pangan.

IFPRI adalah sebuah pusat penelitian agrikultural internasional yang didirikan pada awal dekade 1970-an untuk meningkatkan pemahaman tentang kebijakan pangan dan agrikultural nasional. Menurut Anies, dalam pertemuannya dengan pihak IFPRI, mereka mengeksplorasi berbagai model kebijakan pangan yang sehat untuk daerah perkotaan.

“Alhamdulilah, terobosan kebijakan di Jakarta terkait dengan ketersediaan pangan dan terkendalinya harga pangan di Jakarta telah menjadi perhatian mereka. Bahkan mereka berminat untuk mempelajari lebih jauh terobosan-terobosan kita di Jakarta,” ujar Anies dikutip dari akun media sosialnya, Jumat (19/7/2019) malam WIB.

Baca Juga:

Anies menyebutkan, IFPRI sudah memiliki kerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas. Saat berdiskusi mereka mengeksplorasi hasil kajian IFPRI di Asia dan Afrika yang bisa dimanfaatkan untuk program pengentasan kemiskinan di Jakarta, serta program makanan sehat bagi warga yang secara ekonomi belum bisa mandiri.

“Praktik-praktik yang sukses dalam pengentasan kemiskinan di berbagai kota di dunia itu menarik untuk kita pertimbangkan. Itu semua sebagai referensi, bukan sekadar untuk diterapkan. Tidak pernah bisa meng-copy-paste-kan karena konteks sosial, ekonomi dan budaya yang tentu berbeda,” tukas Anies.

Dalam kunjungannya ke Negeri Paman Sam, Anies juga menghadiri pertemuan US-ASEAN Business Council. Dalam pertemuan itu dibahas berbagai potensi kerja sama. Salah satunya mengeksplorasi bagaimana Jakarta bisa mengundang dan memfasilitasi lebih banyak lagi kegiatan perekonomian di Ibu Kota.

“Jakarta harus bisa berkompetisi dengan kota-kota lain, minimal di kawasan Asia Tenggara,” tegas Anies.

Anies menilai kunjungan ini agak unik, karena dulu saat kuliah pasca sarjana di Amerika Serikat, ia adalah penerima bea siswa dari US-ASEAN Business Council. Sebagai mahasiswa, saat itu Anies hanya bisa berkomunikasi jarak jauh melalui e-mail dan telepon, dengan lembaga pemberi beasiswanya.

“Kini kami bertemu. Kali ini membicarakan masa depan hubungan usaha antara Amerika dan kawasan Asia Tenggara. Alex Feldman adalah pemimpin yang matang dan amat mengusai tentang kawasan Asia Tenggara. Di tangannya, lembaga ini makin berkembang,” tukasnya.

Jakarta menyatakan siap menyambut kedatangan delegasi para pengusaha yang dirancang oleh mereka. Rencananya sebelum ganti tahun ini delegasi perdagangan itu akan datang ke Jakarta.

“Semoga makin banyak kegiatan yg bisa dilakukan di Jakarta agar manfaat bagi lapangan pekerjaan dan kegiatan ekonomi lain bisa meningkat,” pungkasnya.

(thm)

Selain Komedian Nunung dan Suami, Polisi juga Tangkap Pemasok Sabu

loading…

Barang bukti yang disita dari HM alias Hery alias Tabu. Foto: Ist

JAKARTA – Polisi menangkap komedian Tri Retno Prayudati atau akrab disapa Nunung, bersama suaminya July Jan Sambiran, karena terlibat kasus narkoba. Selain pasangan suami istri itu, polisi juga mencokok penjual barang haram tersebut.

“Selain Nunung dan suaminya, diamankan pula penjual narkoba itu, yakni HM alias Hery alias Tabu,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono, saat dikonfirmasi, Jumat (19/7/2019).

Hery ditangkap polisi di kawasan Tebet Timur III, Jakarta Selatan seusai menyerahkan barang haram itu kepada suami Nunung. Adapun barang haram itu didapatkan dari seseorang berinisial E dengan cara tempel di kawasan Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Saat ini E masih berstatus DPO.

Baca Juga:

“Dari Hery diamankan barang bukti berupa handphone dan uang Rp3,7 juta hasil penjualan sabu tersebut,” tuturnya. (Baca juga: Komedian Nunung dan Suami Ditangkap Polisi terkait Narkoba)

Komedian Nunung ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Tebet Timur III, Jakarta Selatan, pada Jumat (19/7/2019) siang. Dari kediaman Nunung, polisi menyita barang bukti berupa 1 klip sabu 0,36 gram, 2 klip kecil bekas bungkus sabu, dan 3 bauh sedotan plastik untuk menggunakan sabu.

Selanjutnya, 1 buah sedotan plastik sendok sabu, 1 bauh botol larutan cap kaki tiga untuk bong memakai sabu, potongan pecahan pipet kaca untuk memakai sabu, 1 buah korek api gas, serta 4 handphone.

(thm)

Kronologis Penangkapan Komedian Nunung dan Suami terkait Kasus Sabu

loading…

Komedian Nunung beserta suaminya memperlihatkan hasil tes urine dan bukti sabu-sabu yang diduga mereka konsumsi. Foto: Ist

JAKARTA – Polisi membeberkan kronologis penangkapan komedian Tri Retno Prayudati atau yang akrab disapa Nunung bersama suaminya, July Jan Sambiran, di rumahnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Saat ini pasangan suami istri itu masih menjalani pemeriksaan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, mengatakan, penangkapan itu berawal dari informasi masyarakat tentang kerap terjadinya penyelahgunaan dan transaksi narkoba di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui kalau narkoba itu kerap dijual oleh seseorang berinisial HM alias Hery alias Tabu. Polisi lantas melakukan penangkapan pada penjual narkoba itu di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, yakni HM alias Hery alias Tabu.

Baca Juga:

Hasil introgasi, tersangka Hery mengaku menyerahkan narkoba itu kepada Nunung sekitar pukul 12.30 WIB di depan rumah. (Baca juga: Komedian Nunung dan Suami Ditangkap Polisi terkait Narkoba)

“Hasil introgasi HM, dia baru saja menyerahkan narkoba pesanan suami Nunung di depan rumahnya, Tebet, Jakarta Selatan,” ujar Argo, kepada wartawan, Jumat (19/7/2019).

Dari informasi itu polisi lantas melakukan pengembangan. Pada pukul 13.15 WIB, dilakukan penggeledahan di rumah Nunung dan ditemukan sejumlah barang bukti. Sabu-sabu itu dibeli suami Nunung seharga Rp1,3 juta per gramnya.

Selanjutnya polisi menggelandang Nunung dan suaminya ke kantor polisi. “Hasil introgasi Nunung dan suaminya, mereka membeli sabu sebanyak 2 gram dari Hery. Sabu yang disita sebanyak 0,36 gram itu sisa pakai keduanya,” katanya.

Adapun sisa sabu yang diterima tersangka Nunung dari Hery sudah dibuang ke dalam closet kamar mandi.

(thm)

Komedian Nunung dan Suami Ditangkap Polisi terkait Narkoba

loading…

Polisi menangkap komedian Nunung beserta suaminya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Foto: Ilustrasi/Dok

JAKARTA – Kalangan selebritas Tanah Air kembali diciduk terkait kasus narkoba. Kali ini polisi menangkap komedian Nunung beserta suaminya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

Keduanya ditangkap terkait dugaan terlibat kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Saat ini mantan pentolan grup lawak Srimulat itu sedang diperiksa intensif oleh polisi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, mengatakan, Nunung dan suaminya ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, pada Jumat (19/7/2019) ini. Keduanya diduga terlibat kasus penyelahgunaan narkoba jenis sabu-sabu.

Baca Juga:

“Telah diamankan pasangan suami istri komedian Nunung d irumahnya Jalan Tebet Timur, Tebet, Jakarta Selatan, pada Jumat (19/7/2019) siang, sekitar pukul 13.15 WIB,” ujar Argo saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (19/7/2019).

Menurut Argo, dalam penangkapan itu polisi menyita barang bukti berupa narkotika jenis sabu. “Diamankan satu klip sabu 0,36 gram. Sudah dilakukan tes urine dan hasil test urine positif narkotika,” tandasnya.

Saat ini, kata Argo, pasangan suami istri itu tengah diperiksa polisi guna penyedilikan lebih lanjut. Polisi belum bisa bersedia berbicara banyak terkait kasus ini.

(thm)

Ditahan Polisi, Ini Motif Pengacara TW Aniaya Hakim di PN Jakpus

loading…

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Harry Kurniawan memberikan keterangan kepada media. Foto: Ilustrasi/SINDOnews/Dok

JAKARTA – Polres Metro Jakarta Pusat langsung menahan pengacara Desrizal Chaniago (54) setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap hakim di PN Jakarta Pusat. Desrizal ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti-bukti dan hasil visum.

“Dilakukan penahanan dengan persangkaan Pasal 351 (Penganiayaan), ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan, dan atau Pasal 212 KUHP,” ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Harry Kurniawan, Jumat (19/7/2019). (Baca juga: Kuasa Hukum TW Penganiaya Hakim PN Jakpus Dijerat Pasal Berlapis)

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata Harry, Desrizal melakukan perbuatan tidak terpuji itu karena kesal. Sejauh ini belum terindikasi Desrizal menggunakan narkoba atau minuman keras.

Baca Juga:

“Ia kesal karena vonis yang dibacakan itu tidak sesuai dengan harapan tersangka,” tandasnya. (Baca: Lapor Polisi, Ini Pengakuan Hakim PN Jakpus Usai Disabet Gesper)

Sejauh ini, masih berdasarkan pengakuan tersangka, aksi tersebut dilakukan secara spontan. Pelaku dalam tahapan persidangan itu tidak terima atas putusan yang dibacakan oleh korban (hakim), karena tidak sesuai harapannya.

“Lalu tersangka mengambil ikata pinggang yang ada di celananya dan berdiri mendekati korban,” terang Harry. (Baca juga: Pemukulan Hakim oleh Pengacara Saat Sidang Baru Pertama Terjadi)

Meskipun berstatus sebagai pengacara pengusaha Tomy Winata, Harry memastikan proses hukum tetap berjalan normal. “Ini kita enggak bisa lihat ke sana, ini proses terjadi adalah proses pidana. Barang siapa yang melakukan perbuatan pidana, ada ancaman hukumannya. Saudara D ini adalah melakukan kegiatan penganiayaan dan ancaman hukumannya dua tahun delapan bulan,” jelas Harry.

Nantinya, penyidik juga bakal berkoordinasi dengan organisasi advokat untuk proses hukum. “Kami melakukan koordinasi kepada pihak yang memang akan berperkara atau pihak yang memang akan berpengaruh dalam kasus ini,” tutupnya.

(thm)

Gorong-Gorong di Mega Kuningan Dipenuhi Kondom Bekas hingga Celana Dalam

loading…

JAKARTA – Petugas PD Pengelolaan Air Limbah (PAL) Jaya melakukan pembersihan di salurah air atau gorong-gorong di kawasan Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Hasilnya, petugas menemukan berbagai macam sampah, mulai dari kondom, celana dalam, hingga kabel.

“Banyak sekali ya sampah plastik, termasuk salah satunya kondom itu,” ujar Dirut PD PAL Jaya, Subekti kepada wartawan, Jumat (19/7/2019).

Petugas juga menemukan sampah lainnya seperti pembalut, botol plastik, hingga celana bekas. Bahkan, petugas menemukan kabel yang masih utuh di dalam gorong-gorong tersebut.

Baca Juga:

“Kabel 35 meter dan ini masih ada lagi. Jadi kabelnya tak seperti yang ditemukan di (gorong-gorong) depan Istana. Ini kabel isinya masih ada, tidak diambil isinya,” tuturnya. (Baca juga: Hambat Aliran Air, 12 Kubik Gulungan Kulit Kabel Diangkut Truk)

Dia tak mau berspekulasi dari mana asal berbagai macam sampah itu. Hanya saja diduga kuat dari pembuangan sembarangan, dari toilet di gedung-gedung atau hotel sekitar. Begitu juga dengan kabel yang diduga berasal dari pekerja saat melakukan pembangunan. “Akibat sampah-sampah itu berdampak pada mampetnya saluran,” tandasnya.

Perusahaan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta itu melakukan pembersihan di saluran air kawasan Mega Kuningan sejak 2 Juli lalu. Total sudah 10 kg sampah yang tidak wajar diangkut dari gorong-gorong Mega Kuningan. Proses pembersihannya pun tak mudah, lantaran sudah 7 kali mata bor yang dipakai untuk pembersihan, putus.

“Kita ambil, kita pancing pakai mata bor sampai putus tujuh kali. Bisa dibayangkan ambil di luar saja susah, ini di dalam gorong-gorong. Kemarin tenant-tenant gedung tinggi kita kumpulkan jangan sampai buang sampah di-flush,” paparnya.

Maka itu, pihaknya meminta agar masyarakat sadar tak membuang sampah sembarangan. Apalagi di dalam closet ataupun saliran air. Pasalnya, bisa membuat saluran air mampet dan menyebabkan banjir saat hujan melanda.

“Kalau ke toilet jangan buang sampah, seperti celana dalam atau plastik. Kalau di toilet kan ada peringatan, itu yang bersihkan kita. Jadi perlu kesadarannya, karena akan buat mampet. Kekarang kan pipa kita mampet karena itu,” pungkasnya.

(thm)

Gelar Formula E, Pengamat: Jadikan Jakarta Kota Percontohan Otomotif

loading…

JAKARTA – Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna mempertanyakan tujuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam mengadakan balapan Formula E di Ibu Kota Jakarta. Karena jika hanya sekedar memindahkan balapan Formula E di Jakarta itu merupakan kerja yang sia-sia.

Yayat mengatakan jika balapan Formula E bertujuan mendukung pengembangan industri otomotif berbasis listrik, maka itu harus di sinergikan dengan kebijakan dan keputusan presiden tentang mobil listrik yang belum keluar sampai sekarang. (Baca: Bertaraf Internasional, Formula E Diyakini Tingkatkan Perekonomian Jakarta)

“Jadi kalau konteksnya pengembangan otomotif dibidang kemajuan transportasi listrik itu bagus,” ujar Yayat Supriatna saat dihubungi SINDOnews, Jumat (19/7/2019).

Baca Juga:

Selanjutnya Yayat menuturkan bahwa sampai saat ini belum ada kota di Indonesia yang melakukan pengembangan kendaraan berbasis listrik. Maka itu ia mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk serius dalam menghelat balapan Formula E agar dapat menjadi percontohan bagi kota-kota di Indonesia. (Baca: Anies Baswedan: Alhamdulillah Jakarta Jadi Tuan Rumah Formula E)

“Artinya kalau kita hanya memindahkan Formula E, ya sama saja kita sekedar menjadi tuan rumah dan tidak mendapatkan prestasi,” tuturnya.

Terakhir Yayat mengimbau Pemprov DKI, untuk belajar kepada negara Singapura yang notabene berpengalaman dalam menghelat balapan Formula 1 di tengah kota.

“Ajang Formula E jadikan kebanggaan dan menjadi sebuah sebuah prioritas buat kita,” imbuhnya.

(ysw)

Kejati DKI Titipkan 334 Tersangka Kerusuhan 22 Mei di Rutan Polda Metro

loading…

JAKARTA – Polisi telah melimpahkan tahap dua kasus 22 Mei 2019 lalu ke Kejati DKI Jakarta. Meski begitu, Kejati DKI menitipkan ratusan tersangka itu di rumah tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan, para tersangka akan tetap menjalani masa penahanan di Polda Metro Jaya sebagai mana sebelumnya. Pasalnya, jumlah tersangka dalam kasus kerusuhan 22 Mei itu cukup banyak.

“Tersangka tetap ditahan di sini, Kejaksaan menitipkannya di Polda Metro,” ujarnya pada wartawan, Jumat (19/7/2019).

Baca Juga:

Menurutnya, dari ratusan tersangka itu, ada 106 berkas perkara dalam kasus itu, yang mana telah dilimpahkan ke Kejati DKI Jakarta sebelumnya. Adapun pelimpahan berkas itu dilakukan secara bertahap oleh polisi hingga akhirnya semua berkas dinyatakan lengkap atau P21.

“Semuanya kita seluruhkan disitu jumlahnya, yang (Polres) Jakarta Barat juga sudah kita limpahkan juga tahap keduanya,” katanya.

(ysw)

Dalami Motif, Pengacara Pemukul Hakim di PN Jakpus Diperiksa Maraton

loading…

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono. Foto: SINDOnews/Dok

JAKARTA – Polisi masih memeriksa pengacara berinisial D, yang melakukan pemukulan terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat saat sidang berlangsung. Polisi tengah mendalami motif pria yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu melakukan pemukulan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, mengatakan, sejak Jumat (19/7/2019) siang tadi hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap pengacara berinisial D, di Polres Metro Jakarta Pusat. Adapun pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui motif pelaku menyerang hakim yang sedang memimpin jalannya persidangan itu.

“Jadi sampai sekarang belum selesai pemeriksaannya (D) sebagai tersangka. Jadi, kita tunggu saja hasil pemeriksaanya untuk mengetahui alasannya (motif penyerangan),” ujar Argo kepada wartawan, Jumat (19/7/2019). (Baca: Bacakan Putusan, Hakim PN Jakpus Disabet Pakai Gesper)

Baca Juga:

Argo menjelaskan, penyerangan itu dilakukan di dalam suatu persidangan di PN Jakarta Pusat. Di situ pelaku menjadi salah satu pengacara dari pihak yang berperkara. Selaku saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi setelah dilakukan gelar perkara.

“Gelar perkara dilakukan setelah penyidik mengumpulkan bukti. Jadi ada keterangan saksi, ada barang bukti, dan visum,” tukasnya. (Baca juga: Polisi Tetapkan Penganiaya Hakim Sunarso sebagai Tersangka)

(thm)

Pemukulan Hakim oleh Pengacara Saat Sidang Baru Pertama Terjadi

loading…

JAKARTA – Perbuatan penyerangan secara fisik yang dilakukan seorang advokat kepada hakim, sebagaimana terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, tergolong peristiwa langka. Aksi advokat berinisial D yang menyerang dan memukul hakim berinisial HS pada saat majelis hakim membacakan putusan perkara, tercatat kejadian pertama dii PN Jakarta pusat.

Kepala Humas PN Jakarta Pusat Makmur mengatakan, kasus penganiayaan terhadap hakim sepengetahuannya baru kali ini terjadi.
“Ini kasus pertama di Jakpus atau kasus pertama di Indonesia advokat yang melakukannya. Biasanya orang yang berperkara (terdakwa) yang melakukannya. Ini kejadian langka di PN Jakpus yang dilakukan advokat,” ujar Makmur di PN Jakpus, Jumat (19/7/2019). (Baca: Bacakan Putusan, Hakim PN Jakpus Disabet Pakai Gesper)

Ia menduga penyebab D nekat menyabet gesper ke hakim HS lantaran tidak terima dengan putusan majelis hakim yang menolak gugatannya. “Reaksi itu terjadi karena majelis hakim mengarah pada pertimbangan yang menyatakan bahwa gugatan dalam perkara itu ditolak. Mungkin advokat ini merasa tidak diuntungkan dengan hukumnya dan merasa dirugikan, makanya mengambil sikap seperti itu,” tandasnya.

Baca Juga:

Terkait status D sebagai advokat, Makmur menuturkan masih menunggu hasil dari Peradi. “Dari pihak Peradi perkara pidananya. Organaisasi advokat sendiri sudah menyatakan sikap dari profesi yang bersangkutan, bagaimana hasilnya nanti kita tunggu dari lembaga advokat itu,” tuturnya. (Baca juga: Polisi Tetapkan Penganiaya Hakim Sunarso sebagai Tersangka)

Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro, sebelumnya mengatakan, lembaganya menyesalkan dan sangat prihatin atas peristiwa penyerangan tersebut. “Apalagi dilakukan oleh pengacara yang menjadi kuasa hukum dari salah satu pihak, kalau tidak salah dari salah satu penggugat,” ujar Andi dalam jumpa pers di Gedung MA, Jakarta, Jumat (19/7/2019).

Andi menuturkan, terlepas apapun putusan yang dibacakan Majelis Hakim di dalam persidangan dan pengadilan, seharusnya dihormati semua pihak yang berperkara.

(thm)

Diduga jadi Provokator Tawuran, 4 Remaja Ditangkap Tim Rajawali

loading…

JAKARTA – Polres Jakarta Timur menangkap empat remaja karena diduga menjadi provokator aksi tawuran di TPU Prumpung. Keempat remaja itu berinisial SY (15), RAP (19), AG (15), dan GF (15).

Katim Rajawali Polres Jakarta Timur, Aiptu Ronggeng Biru mengatakan, mereka terlibat aksi saling serang di Gang Remaja I, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Rabu, 17 Juli 2019 lalu.Di kawasan tersebut memang sering terjadi keributan antarremaja.

Menurutnya, kasus tawuran remaja di TPU Prumpung masih marak terjadi. Bahkan, bentrok di pertengahan 2017 lalu menewaskan satu orang remaja berusia 16 tahun.

Baca Juga:

“Itulah makanya tetap kita periksa dulu lebih lanjut untuk mengetahui apakah benar mereka ini biang kerok di TPU Prumpung,” ujarnya. Ronggeng menyebut Tim Rajawali Polres Jakarta Timur acap kali menyatroni TPU Prumpung karena mendapat laporan terjadinya tawuran kelompok remaja.

Namun saat tiba di lokasi, personel Tim Rajawali tak sepenuhnya berhasil meringkus biang kerok tawuran karena mereka dapat melarikan diri. “Di TPU Prumpung itu sering terjadi tawuran kelompok remaja, kita sudah sering ke sana dan mengamankan beberapa pelaku usia anak. Tapi masih saja ada tawuran,” tuturnya.

Hasil pemeriksaan Unit Reskrim Polsek Jatinegara juga guna mengungkap kronologis saling serang yang membuat GF diamuk warga karena dikira pelaku begal. Ronggeng menuturkan, keempat remaja itu memberikan keterangan berbeda saat diperiksa anggota Tim Rajawali di Sekretariat RW 03.

Mereka sama-sama berdalih membela diri karena lebih dulu dilempari batu usai beradu tatap di Gang Remaja I tempat kejadian.

(whb)

Bobol Gudang Pengembang Perumahan, Dua Pencuri Material Diciduk

loading…

BEKASI – Kawanan pencuri nekad membobol gudang material milik pengembang properti di Perumahan Indah Gempol II, Kampung Gempol RT 08/04, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Akibat aksi kawanan ini, pemiliknya mengalami kerugian Rp7,5 juta.

Beruntungnya, tidak begitu lama kedua tersangka yakni Endra Kusmawan (36), dan Abdul Rojak (23) ditangkap petugas. Sedangkan, pelaku dengan inisial D berhasil melarikan diri.

Kapolsek Cikarang Selatan, Kompol Alin Kuncoro mengatakan, kasus pembobolan ini terungkap saat petugas mendapatkan informasi lokasi persembunyian para pelaku. Tepat berjarak 5 kilometer dari lokasi kejadian, petugas melakukan penggrebekan dan menciduk dua tersangka. Namun, tersangka lainya berhasil meloloskan diri.

Baca Juga:

Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita barang bukti berupa engsel pintu, kunci pintu, stop kontak, grendel pintu dan mesin gerinda. Menurutnya, kasus pencurian dengan pemberatan ini terjadi pada Selasa, 16 Juli 2019 lalu, saat itu, korban Hudiano mendapat laporan dari petugas keamanan perumahan.

Hudiano bergegas ke lokasi dan menyadari beberapa material untuk pembangunan perumahannya telah raib. Hudiano kemudian mencari tahu sosok pencuri tersebut ke para tetangga. Tetangga rumah ada yang melihat kejadian itu, namun para pelaku berdalih mendapat amanat dari korban untuk membawa material tersebut.

Alin mengatakan, warga sekitar tidak ada yang menaruh curiga dengan para pelaku karena dianggap tukang bangunan yang bekerja dengan Hudiano. Namun belakangan diketahui, para lelaki itu merupakan kawanan pencuri.”Warga kemudian mendatangi rumah kontrakan korban di dekat lokasi,” ujarnya.

Kanit Reskrim Polsek Cikarang Selatan Iptu Jefri menambahkan, polisi terus menggali keterangan warga hingga akhirnya terungkap mereka bersembunyi di rumah salah satu paman pelaku yang berjarak sekitar 5 kilometer dari lokasi. Di sana, petugas menangkap Endra dan Rojak tanpa perlawanan berikut barang bukti.

“Kepada penyidik tersangka mengaku sudah beberapa kali melakukan pencurian serupa. Modusnya nyamar sebagai tukang bangunan yang bekerja di lokasi proyek,” katanya. Akibat perbuatannya tersangka dijerat Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang bakal dihukum penjara di atas lima tahun.

(whb)

MA Bereaksi soal Advokat Pukul Hakim, Minta Ketua PN Jakpus Bersikap Tegas

loading…

Jumpa pers MA terkait aksi penyerangan advokat kepada hakim PN Jakpus, di Gedung MA Jumat (19/7/2019). Foto: SINDOnews/Rakhmatulloh

JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) bereaksi atas peristiwa tidak terpuji yang dilakukan seorang advokat kepada hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Seorang advokat berinisial D terekam menyerang dan memukul hakim berinisial HS pada saat majelis hakim membacakan putusan perkara perdata.

Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro, mengatakan, lembaganya menyesalkan dan sangat prihatin atas peristiwa penyerangan tersebut.
“Apalagi dilakukan oleh pengacara yang menjadi kuasa hukum dari salah satu pihak, kalau tidak salah dari salah satu penggugat,” ujar Andi dalam jumpa pers di Gedung MA, Jakarta, Jumat (19/7/2019). (Baca: Bacakan Putusan, Hakim PN Jakpus Disabet Pakai Gesper)

Andi menuturkan, terlepas apapun putusan yang dibacakan Majelis Hakim di dalam persidangan dan pengadilan, seharusnya dihormati semua pihak yang berperkara.

Adapun jika tidak puas dengan putusan yang dikeluarkan hakim, bisa menempuh upaya hukum lain sesuai yang diatur dalam perundang-undangan. Sehingga, tidak pantas sampai melakukan tindakan yang tidak terpuji. (Baca juga: Sabet Hakim Pakai Gesper, Kuasa Hukum TW Dikenal Arogan Selama Sidang)

Baca Juga:

Menurut Andi, karena peristiwa tersebut sudah masuk ke ranah tindak pidana berupa penyerangan dan pemukulan terhadap hakim, maka MA meminta Ketua PN Jakpus mengambil sikap dengan melaporkan tindakan tersebut kepada aparat kepolisian.

“Apakah memang sudah melaporkan ke polisi sebagai penyidik, yang jelas ini tak bisa dibiarkan. PN Jakpus perlu mengambil sikap kepada polisi sebagai yang sudah terjadi jangan terulang kembali tindak atau insiden yang memalukan seperti itu,” tandasnya.

Andi menegaskan, MA sebagai lembaga peradilan tertinggi yang membawahi lembaga-lembaga peradilan di bawahnya, tentu ikut bertanggung jawab. “Itulah sikap dari lembaga (MA),” pungkasnya.

(thm)

Lemkapi Sebut Penerapan ETLE Bagian dari Inovasi Program Promoter

loading…

Petugas Dirlantas Polda Metro Jaya sedang memantau pelanggar lalu lintas melalui kamera ETLE. Foto: dok/SINDOnews/Isra Triansyah

JAKARTA – Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) menilai penerapan sistem Electronic Traffic Law Enforcemen (ETLE) di Jakarta adalah bagian dari inovasi penegakan hukum yang modern sesuai program Promoter.

Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan mengatakan, banyak masyarakat yang mengapresiasi program ETLE. Tapi ada juga yang bingung melihat teknologi canggih ini.

“Sangat manusiawi jika sebuah inovasi baru dan modern ada pengguna jalan bingung. Pada umumnya masyarakat senang dan bangga melihat Polri semaskin baik dan membuat berbagai inovasi dlm pelayanan dan penegakan hukum yang transfaran,” kata mantan anggota kompolnas ini melalui siaran persnya, Jumat (19/7/2019).

Baca Juga:

Menurut doktor ilmu hukum ini, penerapan ETLE di wilayah Jakarta dibuat untuk meningkatkan pelayanan dan penegakan hukum tanpa diskriminasi. “Siapa salah, langsung kena tilang tanpa melihat siapa dia. Teknologi ini menjadikan kinerja polisi semakin profesional sesuai semangat Promoter agar Polri semakin dipercaya,” terangnya.

Selain menekan penyimpangan, Edi mengharapkan, ETLE juga berfungsi membantu mengungkap kejahatan karena identitas kendaraannya saat melintas terekam oleh CCTV yang disiapkan. “Kehadiran ETLE bisa memposisikan Polri sejajar dengan polisi modern di dunia,” tambah pakar hukum dan kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta ini.

Edi juga berharap, inovasi modern yang digagas Kapolri ini bisa memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas.

Sejak ETLE dioperasikan Ditlantas Polda Metro Jaya, polisi sudah mengirim sedikitnya 7.500 tilang ke alamat pemilik kendaraan yang terdeteksi melanggar peraturan lalulintas sesuai UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Pelanggar ETLE paling besar adalah pelanggar yang tidak mengunakan sabuk keselamatan. Ribuan pemilik kendataan yang melanggar tadi telah menyelesaikan tilang di pengadilan.

(ysw)

Polisi Tetapkan Penganiaya Hakim Sunarso sebagai Tersangka

loading…

JAKARTA – Pengacara berinisial D pelaku penyerangan terhadap Hakim Sunarso di PN Jakarta Pusat ditetap sebagai tersangka oleh penyidik Polres Jakarta Pusat.

“D telah ditetapkan tersangka. Siang ini penyidik sudah memeriksa D sebagai tersangka,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono dalam keterangannya, Jumat (19/7/2019).(Baca: Polres Jakpus Masih Selidiki Kasus Penganiayaan Hakim Sunarso)

Menurutnya, dalam kasus itu polisi telah mengumpulkan barang bukti, seperti visum, saksi, dan pelapor. Polres Jakarta Pusat lantas melakukan gelar perkara kasus tersebut sehingga ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga:

Sebelumnya diberitakan, Ketua Majelis Hakim di PN Jakarta Pusat, Sunarso menjadi korban penganiayaan oknum pengacara mengaku tak menyangka jadi korban pemukulan pakai gesper pengacara berinisial D. Sunarso menjelaskan, saat itu ia tengah mengadili perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Kemudian dipenghujung pembacaan putusan tersebut tiba-tiba kuasa hukum dari penggugat menghampiri kami dengan menyabet memakai ikat pinggangnya,” kata Sunarso usai melaporkan kejadian itu kepada polisi di Mapolres Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juli 2019 kemarin.(Baca: Lapor Polisi, Ini Pengakuan Hakim PN Jakpus Usai Disabet Gesper)

Sunarso mengatakan, sabetan gesper dari pengacara berinisial D itu mengenai keningnya. Dan seorang hakim lagi bernama Duta Baskara sebanyak dua kali. “Saya mengalami luka memar di kening,” ujarnya.

(whb)

Kuasa Hukumnya Aniaya Hakim, Tomy Winata Minta Maaf ke Hakim

loading…

JAKARTA – Kasus pemukulan terhadap hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh DA membuat Tomy Winata (TW) kaget. Pengusaha tersebut juga meminta maaf kepada semua pihak terkait masalah tersebut.

Juru Bicara Tomy Winata, Hanna Lilies mengaku, tindakan DA yang tiba-tiba memukul hakim di ruang sidang seharusnya tidak terjadi. (Baca: Lapor Polisi, Ini Pengakuan Hakim PN Jakpus yang Disabet Gesper)

“Kami dan TW sangat terkejut saat diberitahu peristiwa pemukulan tersebut dan kami sangat menyesalkan ini terjadi,” ujar Hanna melalui siaran persnya, Jumat (19/7/2019).

Baca Juga:

Padahal, lanjut Hanna, Da diketahui bukan seorang kuasa hukum yang temperamental. PIhaknya sendiri tak mengerti apa yang membuat DA gelap mata dan berbuat tidak pantas di pengadilan. (Baca juga: Bacakan Putusan, Hakim PN Jakpus Disabet Pakai Gesper)

“Karena itu TW minta maaf kepada semua pihak, khususnya pihak yang menjadi korban atas terjadinya hal tersebut,” jelasnya.

TW juga mengimbau kepada DA agar taat dan patuh terhadap hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. “Sehubungan dengan peristiwa tersebut TW sedang berusaha mempercepat kepulangannya ke tanah air,” ujar Hanna.

(ysw)

Sabet Hakim Pakai Gesper, Kuasa Hukum TW Dikenal Arogan Selama Sidang

loading…

JAKARTA – Kuasa hukum Tomy Winata (TW), berinisial D (54) ternyata dalam beberapa persidangan diketahui bersikap arogan. Bahkan setiap persidangan berlangsung, D selalu dingatkan oleh majelis hakim untuk bersikap sopan.

Kepala Humas PN Jakarta Pusat Makmur menjelaskan, selama persidangan berlangsung pengacara TW yakni D (54) kerap bersikap arogan. “Kalau informasi resmi dari majelis hakim yang bersangkutan, sebelumnya pun yang bersangkutan terkadang menunjukkan sikap arogannya atau tidak bersahabat di ruang sidang,” kata Makmur di PN Jakpus kepada wartawan, Jumat (19/7/2019).

Ia menambahkan, setiap kali D menunjukan sikap arogan, ketua majelis yang memimpin sidang perkara itu memberikan penjelasan kepada D untuk tetap sama-sama menghargai proses persidangan. (Baca: Bacakan Putusan, Hakim PN Jakpus Disabet Pakai Gesper)”Jadi setiap persidangan yang bersangkutan selalu diberikan pengertian oleh ketua majelis untuk bersikap sopan,” katanya.
Makmur menuturkan, setelah peristiwa penyerangan kepada hakim Sunarso, pihak Mahkamah Agung memerintahkan untuk segera melaporkan kepada polisi.

Baca Juga:

“Proses berita acara pemeriksaannya telah dilaksanakan mulai tadi malam,” urainya.

(ysw)

Kuasa Hukum TW Penganiaya Hakim PN Jakpus Dijerat Pasal Berlapis

loading…

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono. Foto/SINDOnews/Komaruddin Bagja

JAKARTA – Polisi telah menetapkan kuasa hukum Tomy Winata (TW) berinisial D yang melakukan penyerangan terhadap Hakim PN Jakarta Pusat, Sunarso sebagai tersangka. Adapun D terancam dikenakan pasal 212 KUHP dan 351 KUHP.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan, pengacara berinisial D itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Adapun dia diperiksa sebagai tersangka untuk dimasukan keterangannya ke dalam BAP. (Baca: Lapor Polisi, Ini Pengakuan Hakim PN Jakpus Usai Disabet Gesper)

“Statusnya sudah tersangka dan dia (D) dikenakan pasal 212 KUHP dan 351 KUHP,” ujarnya saay dikonfirmasi wartawan, Jumat (19/7/2019).

Baca Juga:

Adapun bunyi pasal 212 KUHP itu, yakni barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Sedangkan pasal 351 KUHP berbicara tentang penganiayaan yang mana sebagai berikut.

(1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

(ysw)

Humas PN Jakpus: Penganiaya Hakim Sunarso Ditahan di Polres Jakpus

loading…

JAKARTA – D kuasa hukum Tomy Winata yang melakukan penyerangan terhadap Hakim Sunarso sudah ditahan penyidik Polrestro Jakarta Pusat. Hal ini diungkapkan
Kepala Humas PN Jakarta Pusat, Makmur.

“Update terakhir tadi pagi dari Polres Jakarta Pusat yang bersangkutan sekarang dalam keadaan ditahan oleh penyidik,” kata Makmur di PN Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2019).

Pasca-penyerangan terhadap Hakim Sunarso, lanjut Makmur, PN Jakarta Pusat belum berencana menambah jumlah personel keamanan dalam setiap persidangan. Makmur menilai jumlah personel keamanan masih sangat mencukupi.(Baca: Kuasa Hukumnya Aniaya Hakim, Tomy Winata Minta Maaf ke Hakim)

Baca Juga:

“Di PN Jakarta Pusat ini memang pengamanan internal kita sudah berjalan secara normal sesuai dengan SOP, sehingga dengan kejadian tersebut hampir tidak ada kesulitan yang kita hadapi karena yang bersangkutan berhasil kita amankan,” ucapnya.

(whb)

Pemkot Jakbar Lakukan Pemutakhiran Data Penerima Bantuan Sosial

loading…

JAKARTA – Pemkot Jakarta Barat terhitung mulai 19 Juli-13 Agustus 2019 melakukan pemutakhiran basis data terpadu (BDT). Sebanyak 75.142 data rumah tangga penerima bantuan akan diverifikasi dan divalidasi.

Wali Kota Jakarta Barat, Rustam Effendi mengatakan, sebanyak 341 petugas pendata dan pendamping sosial mulai hari ini melakukan pemutakhiran BDT 2019 di Jakarta Barat.”Pemutakhiran BDT ini salah satu cara meningkatkan pelayanan msyarakat. Pemutakhiran BDT dilakukan agar tercipta pelayanan yang maksimal dan penyaluran bantuan tepat sasaran,” kata Rustam usai apel pelepasan petugas pendata dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran BDT pada Jumat (19/7/2019).

Rustam menuturkan, BDT merupakan sumber data dalam penanganan fakir miskin. Dalam pelaksanaan pemutakhiran BDT, tentunya diharapkan dapat terbentuk sebuah data tunggal yang dapat menjadi acuan dalam penyaluran bantuan.

Baca Juga:

“Semakin akurat data, semakin tepat sasaran bantuan yang diberikan,” tuturnya.
Rustam juga mengapresiasi adanya pemutakhiran data oleh Dinsos DKI karena dapat memudahkan dalam kegiatan sosial lainnya.

“Saya sangat mengapresiasi pemutakhiran data BDT yang dilakukan Dinas Sosial dengan menggunakan aplikasi android SIKS-NG, sehingga nantinya dapat memperoleh data tunggal yang akurat, reliabel dan akuntabel. Ini menjadi dasar bagi kita semua dalam menentukan penerima bantuan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Irmansyah mengungkapkan, pemutakhiran data ini untuk menyesuaikan dengan keadaan sesungguhnya di lapangan.”Jadi kami harapkan kepada petugas agar objektif dalam melakukan verifikasi dan validasi,” ungkapnya.

“Bentuklah kerja sama yang solid, pergunakanlah waktu 18 hari dengan optimal. Kita manfaatkan waktu itu dengan sebaiknya. Kemudian jangan lupa selalu menjaga kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kedisiplinan,” ucapnya.

Sebagai informasi, pemutakhiran BDT di wilayah Jakarta Barat akan dilakukan pada 19 Juli-13 Agustus 2019. Sebanyak 75.142 data rumah tangga penerima bantuan akan diverifikasi dan divalidasi.

(whb)

Catatan untuk Pemprov DKI Sebelum Gelar Balapan Formula E di Jakarta

loading…

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyatakan Kota Jakarta akan menjadi tuan rumah ajang balapan Formula E di tahun 2020 mendatang. Namun ada sejumlah catatan yang harus diperhatikan Pemprov DKI sebelum ajang internasional itu berlangsung di Jakarta.

Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna mengatakan jika hal tersebut benar terjadi, maka penataan lintasan balapan harus menjadi prioritas utama dalam memberikan keselamatan bagi para pembalap maupun penonton.

“Dari sisi tata kotanya, ini kan membangun sirkuit di tengah kota. Kalau membangun sirkuit di tengah kota aspek keselamatan, keamanan tuh menjadi nomor satu,” kata Yayat ketika dihubungi SINDOnews, Jumat (19/7/2019).

Baca Juga:

Soal jalan di Jakarta apakah kualitas aspalnya sudah layak untuk dijadikan sirkuit? “Nah ini kan perlu ada kajian teknis. Jadi persoalannya bukan persoalan hanya mengadakan balapan di tengah kota. tapi bagaimana membangun sirkuit yang aman keselamatan penonton terjamin,” tegasnya.

Dia lalu meminta Pemprov DKI mengkaji kondisi jalan yang hendak di jadikan lintasan balap Formula E ini sebelum turnamen ini di helat pada pertengahan 2020 nanti.

“Maka disini kita minta, kajilah dari kondisi jalan dari geometriknya bagaimana, kecepatan kendaraannya nanti berapa, panggungnya dimana, itu menjadi hal penting untuk menjadi pertimbangan bagi aspek keselamatan penonton maupun penyelenggara,” tuntasnya.

(ysw)

Buru Mobil Mewah, BPRD DKI Jakarta Sisir Jalanan Ibu Kota

loading…

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menggencarkan penahihan pajak, salah satunya pajak mobil mewah. Petugas Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) tengah menyisir jalanan Ibu Kota guna memburu mobil mewah penunggak pajak.

“Semua wilayah sudah diminta untuk melakukan penagihan pajak,” ujar Kepala BPRD DKI Jakarta Faisal Syafruddin, ketika dihubungi, Jumat (19/7/2019). (Baca juga: BPRD DKI Sebut Penunggak Pajak Mobil Mewah Tersebar di Lima Wilayah)

Perburuan mobil mewah merupakan salah satu upaya BPRD dalam menggenjot pendapatan pajak tahun ini. Selain pajak mobil mewah, BPRD tengah menggenjot Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pajak reklame.

Faisal mencatat, sejauh ini pendapatan pajak daerah baru terkumpul Rp16,8 triliun atau 38,2 persen dari target Rp44,1 triliun. Tahun ini target penerimaan pajak meningkat dibanding tahun yang hanya Rp38,1 triliun. (Baca juga: Tunggak Pajak Mobil Mewah, PT SKJP Mengaku Sedang Bangkrut

Baca Juga:

Adapun sumber pendapatan pajak yang telah terkumpul hingga akhir Juni 2019, di antaranya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp613 miliar, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-PP) Rp816,5 miliar, dan pajak reklame Rp469 miliar.

Dengan hanya menyisahkan waktu lima bulan lagi, pihaknya akan terus mengejar wajib pajak agar membayar kewajibannya. Ia merinci, target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2019 sebesar Rp8,8 triliun, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp5,4 triliun, PBB-KB Rp1,2 triliun, PBB-PP Rp 9,6 triliun, dan pajak reklame Rp1 triliun. “Kami optimistis masih bisa menyelesaikan sesuai target,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jakarta Barat, Eling Hartono, mengatakan, hingga 30 Juni 2019, pendapatan PKB dan BBN-KB Jakarta Barat sudah mencapai Rp1,6 triliun atau 51,81 persen dari target Rp3,1 triliun.

Rinciannya, PKB sebesar Rp1,02 triliun atau 52,28 persen dari target Rp1,9 triliun, dan BBN-KB sebesar Rp597 miliar atau 51,02 persen dari target Rp1,1 triliun.

Demi menggenjot pendapatan pajak, pihaknya telah melakukan sosialisasi ke sejumlah titik, di antaranya pusat perbelanjaan, gedung swasta, hingga jalanan. “Kami juga bekerja sama dengan polisi merazia serta mendatangi pusat keramaian, seperti CFD,” pungkasnya.

(thm)

Bantu Masyarakat Miskin, YCAB Gandeng Sekolah Internasional Berikan Beasiswa

loading…

Pengurus YCAB bekerja sama dengan Global Sevilla School memberikan beasiswa bagi siswa tidak mampu.Foto/SINDOnews/Yan Yusuf

JAKARTA – Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) bekerja sama dengan sekolah internasional Global Sevilla School memberikan beasiswa pendidikan formal kepada masyarakat tidak mampu. Kegiatan itu merupakan tahun ketiga Global Sevilla School menyediakan beasiswa kepada anak-anak YCAB untuk mengenyam pendidikan formal tingkat SMA.

Superintendent Global Sevilla School, Michael Thia mengatakan, selama tiga tahun bekerja sama, total sudah ada 24 anak YCAB yang mendapat beasiswa di sekolah elite tersebut. Michael menilai dipilihnya YCAB lantaran organiasi itu telah terbukti berpengalaman dan memiliki rumah belajar yang memberikan solusi bagi anak-anak dari ekonomi kurang mampu.

Terlebih, YCAB memang fokus pada layanan pendidikan informal kepada anak-anak kurang mampu. Termasuk, mereka yang sempat alami putus sekolah. “Salah satu cita-cita pendiri sekolah ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada siswa-siswi berprestasi namun kurang beruntung secara ekonomi,” kata Michael di Global Sevilla School, Jalan Kembangan Raya, Jakarta Barat, Kamis, 18 Juli 2019 kemarin.

Baca Juga:

Sebelum mendapatkan beasiswa sepenuhnya, para siswa dari YCAB menjalani seleksi ketat oleh Global Sevilla School. Selain dipastikan nilai rapor harus bagus, mereka juga mengikuti psikotes dan sejumlah tes lainnya.
Tak hanya itu, wawancara terhadap keluarga dari calon siswa juga dilakukan oleh pihak sekolah.

“Jadi dapat dipastikan anak-anak yang mendapat beasiswa ini memang adalah anak-anak yang terbaik,” ujarnya. Michael memastikan para siswa pendapat beasiswa ini mendapat pendidikan yang sama dengan para siswa reguler.
Mereka tak mendapatkan sikap diskriminasi, apalagi pemisahan terhadap anak-anak dari YCAB.”Penerimaan beasiswa ini untuk menunjukan kepada para siswa tentang penerapan nilai-nilai pemberian, kasih dan pengendalian diri,” katanya.

Sementara itu, founder dan CEO YCAB, Veronica Colondam mengapresiasi diteruskannya kerja sama ini. Dia mengatakan, hal itu dapat menjadi pemacu semangat bagi anak anak kurang mampu untuk terus melanjutkan pendidikannya di sekolah formal.

“Harapannya kedepan anak anak disini harus bertarung, ubah mindset dan menjadi anak-anak yang tangguh untuk mewujudkan mimpi besarnya. Karena mimpi itu gratis tapi harus kerja keras untuk mewujudkannya,” kata Veronica.

(whb)

Kasus Kerusuhan 22 Mei, Polda Metro Limpahkan 334 Tersangka ke Kejati DKI

loading…

Sebagian tersangka kerusuhan 22 Mei 2019 menunggu untuk dilimpahkan ke Kejati DKI, Jumat (19/7/2019). Foto/SINDOnews/Ari Sandita Murti

JAKARTA – Polda Metro Jaya melakukan pelimpahan tahap dua kasus kerusuhan 22 Mei 2019 lalu ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Adapun pelimpahan tahap dua berupa penyerahan barang bukti dan tersangka.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan, dalam kasus kerusuhan 22 Mei 2019 itu, totalnya ada 334 tersangka yang dilimpahkan polisi ke Kejati DKI. Dari ratusan tersangka itu, polisi membuat 106 berkas perkara yang telah diserahkan juga oleh polisi ke Kejati DKI.

“Hari ini kita limpahkan barang bukti dan tersangka ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ada 334 tersangka seluruhnya yang kita serahkan,” ujarnya pada wartawan, Jumat (19/7/2019).

Baca Juga:

Menurutnya, penyerahan itu dilakukan di Polda Metro Jaya lantaran barang bukti dan tersangkanya berjumlah ratusan. Adapun pihak Kejaksaan itu telah menyatakan 106 berkas perkara itu lengkap sehingga saat ini dilakukan pemeriksaan P21.

“Penyerahan dilakukan di sini ya, kejaksaannya datang ke sini untuk memeriksa berkas P21. Kami sampaikan terima kasih pada jaksa yang telah menerima tahap kedua ini,” tuturnya.

(ysw)

Polisi Bongkar Industri Rumahan Pil Ekstasi di Bogor

loading…

Polres Bogor merilis sejumlah pengungkapan kasus narkoba. Salah satunya industri rumahan narkoba di Cibinong.Foto/SINDOnews/Haryudi

BOGOR – Polres Bogor membongkar home industry narkoba jenis ekstasi di salah satu rumah kontrakan di Kelurahan Sukahati, Cibinong, Kabupaten Bogor. Dari pengungkapan ini, petugas menangkap tiga tersangka berinisial MS, DK, dan ES, juga menyita alat cetak, bahan baku, serta 150 pil ekstasi siap edar.

Kasat Narkoba Polres Bogor, AKP Andri Alam mengatakan, berdasarkan hasil penyidikan sementara, praktik produksi pil ekstasi ini hampir belangsung selama satu bulan.”Jumlah produksi dari home industry ini mencapai 500 butir pil per hari. Mereka menjualnya di wilayah Jabodetabek,” kata Andri pada wartawan Jumat (19/7/2019).

Andri menerangkan, dari keterangan MS, DK, dan ES, pihaknya mengembangkan kembali dan berhasil menyita mesin pembuat pil ekstasi di Cilangkap, Depok. Selain mesin cetak, petugas juga menyita bahan baku narkoba jenis sabu, metamphetamin, juga obat-obat warung jenis paracetamol, serta ekstrak kopi.

Baca Juga:

“Obat paracetamol dan ekstrak kopi dicampurkan untuk memberikan efek tersendiri. Hal ini juga membedakan produksi sindikat ini,” terangnya. Dalam kesempatan yang sama, Satuan Narkoba Polres juga mengungkap hasil pengungkapan selama satu bulan terakhir.

Andri menyebut periode Juni-Juli 2019, Polres Bogor berhasil mengungkap 40 kasus peredaran narkoba dengan 54 tersangka. Hasil pengungkapan itu, sebanyak 40,11 gram sabu, 1,2 kilogram ganja kering sebagai barang bukti. Rata-rata, transaksi peredaran narkoba dari puluhan tersangka itu dilakukan mempergunakan media sosial.

Para tersangka, dijerat dengan Pasal 114, 112, 111, 127 UU No 35/2009 tentang Narkoba dengan ancaman maksimal seumur hidup dan denda pidana minimal Rp10 miliar. “Semua kasus ini telah lengkap dan hari ini juga kami serahkan kepada kejaksaan agar segera diajukan ke pengadilan,” ucapnya.

(whb)

Dorong Masyarakat Gunakan Transportasi Massal, DKI Renovasi 2 Kantong Parkir

loading…

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal merenovasi park and ride atau kantong parkir di dua lokasi terpisah, yakni Terminal Kampung Rambutan dan Terminal Kalideres. Pembangunan keduanya diharapkan selesai tahun ini.

Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo membenarkan hal itu. Dia mengatakan, saat ini pihaknya tengah merampungkan pembangunan di kawasan itu.

“Ada dua pembangunan di dua lokasi, yaitu Terminal Kampung Rambutan dan Terminal Kalideres,” ucap Syafrin di Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Baca Juga:

Meski tak merinci nilai pembangunan, namun Syafrin mengharapkan park and ride yang terbangun nantinya mendorong masyarakat menggunakan transportasi massal. Dengan demikian penggunaan kendaraan pribadi ke tengah Jakarta berkurang. “Tujuannya memang demikian,” jawab Syafrin saat ditanya pengurangan kendaraan pribadi.

Saat ini di dua kawasan itu, Dishubtrans DKI Jakarta mencatat kapasitasnya di Terminal Kampung Rambutan hanya 80 mobil dan 120 motor. Sementara kapasitas di Terminal Kalideres adalah 100 mobil dan 300 motor.

Pantauan SINDOnews, kondisi park and ride di Terminal Kalideres kondisinya sangat memprihatinkan. Tak dilengkapi kanopi dan penutup kendaraan, membuat kendaraan yang terparkir langsung terkena sinar matahari dan hujan.

Puluhan kendaraan roda empat dan ratusan kendaraan roda dua dapat tertampung di kawasan ini. Namun karena minimnya informasi, park and ride ini jarang di ketahui masyarakat. Terlebih, lokasi park and ride berada di pojokan terminal.

“Tidak ada yang tahu mas, kita saja di sini kadang kebingungan kalau mau parkir,” ucap Elga (36), salah seorang penumpang Transjakarta di TerminalKalideres, Jakarta Barat ini.

Elga baru mengetahui adanya park and ride setelah membaca media online saat musim mudik. Kala itu pemberitaan ramai tentang arus mudik di Kalideres, termasuk park and ride.

Humas UP Parkir, Ivan Valentino menambahkan, selain membangun di dua tempat itu. Saat ini pihaknya tengah mengkaji arus kendaraan di luar Jakarta. “Yah rencananya kami akan bangun di luar Jakarta. Jadi menekan supaya kendaraan di Jakarta tidak bertempuk,” ujarnya.

Meski demikian, untuk pembangunan park and ride, Ivan mengatakan, dari beberapa rencana baru kawasan Stasiun Lebak Bulus yang menjadi Dipo MRT telah terlaksana. Pembangunan park and ride di kawasan itu telah rampung dan sudah dapat digunakan sejak beberapa bulan lalu.

Walau telah digunakan, namun Ivan memastikan pihaknya akan menyempurnakannya. Penelitian dan kajian telah dilakukan pihaknya dan tengah menunggu hasil.

Park and ride milik DKI, lanjut Ivan, merupakan tempat parkir yang cukup terjangkau. Selain karena harga murah dan flat, park and ride juga mampu menjangkau kalangan masyarakat. Terlebih dalam penempatannya, park and ride berada di lingkungan yang mampu dijangkau tranportasi publik.

Hingga Juni 2019, Ivan mencatat dari semua pendapatan parkir termasuk dari park and ride. Sedikitnya relisasi yang tercapai mencapai 49,5 persen dari target Rp81 miliar. “Artinya masih aman dan sesuai target,” tuturnya.

Sementara itu, Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirowono Joga menilai park and ride harus dimaksimalkan. Selain harus memberikan kenyamanan dan keamanan, tarif yang dibebankan harus lebih murah.

Dengan demikian, Nirwono yakin masyarakat akan sedia menaruh kendaraan pribadi, sementara akses di Jakarta akan digunakan menggunakan transportasi umum. “Apalagi di Jakarta moda (transportasinya), sudah bermacam macam,” ucapnya.

Hanya saja untuk melakukan itu, Nirwono meminta agar Pemprov DKI segera mengintegrasikan moda itu. Hal ini untuk mempermudah masyarakat berpindah moda.

Melihat fungsinya yang kian banyak, Nirwono menyarankan kepada DKI Jakarta memperbanyak park and ride. Tak hanya di pinggiran Jakarta, lokasi dekat pemukiman juga harus dilakukan agar masyarakat mau menggunakan transportasi massal.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berupaya untuk mendorong masyarakat menggunakan tranportasi massal. Selain mempercantik dan memberi nyaman penumpang transjakarta, Pemrov DKI juga merenovasi park and ride. Hal ini dilakukan agar masyarakat mau menggunakan transportasi massal.

(mhd)

Neil Bebas, MaPPI Minta Terpidana Kasus JIS Dapat Grasi Semua

loading…

Terpidana kasus JIS Neil Bantleman yang bebas setelah dapat grasi dari Presiden Jokowi. Foto/Dok/SINDOphoto

JAKARTA – Grasi yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada terpidana pelecehan seksual di Jakarta International School atau Jakarta Intercultural School (JIS), Neil Bantleman merupakan hak preogratifnya. Asalkan, selama prosedur administratifnya terpenuhi, maka sah saja grasi diberikan.

“Bagus jika Neil Bantleman dapat (grasi). Semestinya yang lain (yang masih di penjara) juga dapat,” kata Ketua Umum Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Choky Ramadhan di Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Neil yang telah mendekam di penjara selama lima tahun dibebaskan setelah mendapatkan grasi dari Presiden Jokowi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13/G Tahun 2019 yang terbit pada 19 Juni lalu.

Baca Juga:

Keppres tersebut memutuskan pengurangan pidana dari 11 tahun menjadi 5 tahun 1 bulan dan denda pidana sebesar Rp100 juta. Neil dibebaskan dua hari kemudian dan kini sudah kembali ke kampung halamannya di Kanada.

Menurut Choky, upaya perlindungan anak dan juga perlindungan hak terdakwa-terpidana sama pentingnya, apalagi dalam kasus JIS ini banyak ditemukan kejanggalan ketika proses hukum berjalan. Sebab sampai tingkat Mahkamah Agung pun, para terdakwa pada waktu itu tidak pernah mengakui hal yang dituduhkan kepada mereka.

“Presiden Joko Widodo selaku eksekutif juga punya segala kewenangan dan sumber daya untuk memastikan keduanya, baik anak maupun terdakwa, dapat terpenuhi,” terangnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan, pemberian grasiini juga karena Presiden Jokowi sangat mendengarkan suara publik.

Banyak masyarakat menilai janggal vonis yang diterima oleh Neil, Ferdinand, dan enam petugas kebersihan JIS. Bahkan, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau kerap menyinggung kasus yang menjerat Neil dalam berbagai forum internasional yang melibatkan Indonesia seperti pertemuan puncak G20.

Seperti diketahui, kasus JIS jilid II ini kembali muncul setelah pada September 2018, ibu MAK menuntut ganti rugi lebih dari Rp 1,7 triliun di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Total ada 10 pihak yang digugat, yakni lima petugas kebersihan, dua orang guru, Yayasan JIS, PT ISS Indonesia, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

(mhd)

Bahas Permasalahan Depok, Emil Akan Bangun Dua Underpass

loading…

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Kang Emil). Foto/Dok/SINDOnews

DEPOK – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan membangun dua dua underpass di Jalan Dewi Sartika dan Jalan Raya Citayam. Pembangunan jalan bawah tanah itu guna mengantisipasi kemacetan di Kota Depok. Detail Engineering Design (DED) juga sudah dirancang dan akan dimulai pembangunan 2020.

“Untuk lebih lancar. Kami juga akan menata Rawa Kalong di Kecamatan Cimanggis sekitar Rp30 miliar. Saya menilai Depok ini butuh tempat wisata dan infrastruktur yang baik supaya warganya tidak stres dan meningkatkan pendapatan lah,” kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menemui Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad di Balai Kota Depok, Kamis (18/7/2019).

Untuk penataan kota, kata dia, pihaknya akan membantu penataan Situ Rawa Kalong. Dana yang akan digelontorkan mencapai Rp30 miliar. “Kami mulai pertama di Rawa Kalong dulu,” katanya.

Baca Juga:

Kemudian ada program dari Pemrov Jabar layat rawat yaitu dokter datangi warga miskin yang sakit. Jadi warga tinggal telepon nanti dokternya yang datang bawa obat. Biayanya dari Pemrov Jabar. Program tersebut sebut Kang Emil bernama quik respon atau penolongan cepat. Untuk petugasnya dari Pemerintah Kota Depok. “Ini bentuk kolaborasi Pemrov Jabar dan Pemkot Depok,” ucap Emil.

Selain itu, Ridwan Kamil berjanji akan menambah sekolahan SMA dan SMK negeri di Kota Belimbing ini untuk menyelesaikan permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang setiap tahunya mengalami persoalan. Mengenai soal sampah, kata dia, saat ini Depok sudah emergency. Rencana pembuangan sampah ke Tempat Pembuang Akhir (TPA) Regional Lulut -Nambo di Kabupaten Bogor, Kota Depok sudah mendapatkan lampu hijau.

“Buang sampah dari Depok ke Nambo sudah ada izin dari saya, tapi ini kan tempatnya di Bogor. Jadi tekninya harus ketok pintu dulu ke Bupati Bogor Ade Yasin ,” tambahnya.

Ketok pintu ke Bupati Bogor jelas Ridwan Kamil yakni soal amdal, karena membuang sampah ke TPA Nambo ini melintasi jalan Bogor. Intinya, kata dia, dalam bulan ini teknisnya sudah aman dan bisa di buang ke TPA Regional Lulut- Nambo.

“Bisa dibuang ke Nambo tergantung teknisnya, pengolahan pembuangan sampah ini ini sifatnya emergency bisa dibuang ke sana,” tandasnya.

Sementara itu menanggapi wacana pemutaran lagu di traffic light Depok, menurutnya, itu untuk mengusir stres pengguna jalan yang kemacetan. “Tanggapan saya (tentang pemutaran lagu di lampu merah), saya serahkan ke Pak Wali,” katanya.

Alasanya, Wali Kota Depok Mohamad Idris lebih mengerti kebutuhan warganya. Menurut dia, Wali Kota Depok pun lebih paham psikologis kebutuhan warganya. “Karena isu lokal yang Pak Wali lebih paham dibanding saya. Ya, saya kira itu,” ungkapnya.

Sementara itu, Idris menegaskan, pemasangan lagu di traffic light tidak setiap saat dan setiap waktu diputar. Ia mengatakan, lagu yang diputar bukan segala jenis lagu.

“Kami tidak memasang lagu di traffic light disetiap saat dan setiap waktu dan segala jenis nyanyian, enggak bukan seperi itu. Kami hanya membuat himbauan tertib lalu lintas lewat lagu (judulnya Hati-Hati),” katanya.

Lebih lanjut Idris menegaskan lagi bahwa lagu yang diputar bukan untuk menghibur melainkan untuk mengingatkan warga untuk tertib lalu lintas. Menurut dia, memutar lagu di traffic light kalau untuk hiburan itu realtif ada yang senang dan tidak.

“Kalau semua masyarakat Kota Depok enggak senang kita cabut, apa susahnya sih,” tutur Idris.

Dia mengakui bahwa lagu yang diputar berjudul Hati-Hati suaranya dan yang menciptakan syair lagu itu oleh Koko Tole. Ketika ditanya pembuatan lagu dengan mengunakan Anggaran Pendapata Belanja Daerah (APBD) Kota Depok, Idris menegaskan tidak ada.

“Semua sesuai ketulusan kerja keras kolaburasi kita, baik penulis lagunya mas Koko Tole penulis liriknya gak dibayar, penyanyi apalagi gak bayar. Perlengkapannya luar bisa, jadi semua swadaya sendiri ketulusan sendiri,” pungkasnya.

(mhd)

Dimeriahkan Karnaval Budaya, DKI Gelar Lebaran Betawi di Monas

loading…

Warga menghadiri Lebaran Betawi yang digelar Pemprov DKI Jakarta. Foto/SINDOnews.

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Badan Musyawarah Betawi (Bamus Betawi) kembali menyelenggarakan Lebaran Betawi ke-12. Lebaran Betawi merupakan acara tahunan sebagai ajang silaturahmi antar warga Jakarta yang kental dengan nuansa Betawi setelah Lebaran Idul Fitri.

Gelaran Lebaran Betawi 2019 kali ini mengusung tema “Dengan Budaye Kite Perkokoh Persatuan dan Kesatuan Indonesia” dan akan berlangsung selama tiga hari, mulai 19-21 Juli 2019 di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat.

Wakil Ketua Umum I Bamus Betawi sekaligus Ketua Panitia Lebaran Betawi Ke-12, M. Rifqi, mengatakan, pemilihan Monas sebagai lokasi karena bukan saja sebagai simbol Kota Jakarta, namun simbol nasional.

Baca Juga:

“Lebaran Betawi merupakan spirit silaturahmi dari pemerintah dengan warganya, dengan masyarakat Betawi atau Bamus Betawi sebagai perekatnya. Maka melalui momentum ini kami ingin mengajak warga Jakarta agar dapat kembali bersatu dan berjabat tangan,” terang Rifqi di Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Lebaran Betawi ke-12 ini dimeriahkan oleh beragam acara yang mengandung unsur kesenian khas Betawi. Hari pertama akan diisi dengan Pembacaan Doa hingga Shohibul Hikayat yang dijadwalkan mulai pukul 19.00 WIB. Lalu pada hari kedua, akan dimulai dari pukul 08.00 WIB pagi yang dimeriahkan oleh sejumlah pertunjukan khas Betawi, seperti Tanjidor, Gambus, Marawis, Palang Pintu, Tarian Betawi, Atraksi Silat Betawi, Gambang Kromong, hingga Lenong.

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah, dijadwalkan hadir pada gelaran hari kedua ini. Sementara itu, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan akan hadir pada hari ketiga penyelenggaraan untuk mengikuti prosesi Hantaran yang merupakan tradisi mengantarkan makanan dan minuman kepada yang dituakan.

Prosesi Hantaran dilakukan oleh Wali Kota dan Bupati kepada Gubernur. Selain itu, Gubernur Anies juga akan memberikan penghargaan kepada dua ulama Betawi, dua seniman Betawi, dan dua guru Silat Betawi.

Gelaran hari ketiga ini turut dimeriahkan dengan acara puncak yaitu Sorendo-rendo Karnaval Budaya Nusantara. Sorendo-rendo merupakan parade defile dengan peserta berjumlah sekitar 2.000 orang yang memakai baju adat khas nusantara dengan berjalan kaki mulai dari Balai Kota Jakarta, berputar di Bundaran Air Mancur Arjuna Wiwaha, kemudian masuk ke Pintu Barat Daya Monas (Pintu Patung Thamrin).

Di hari terakhirnya, Lebaran Betawi masih akan dimeriahkan dengan Tarian Garapan, Silat Kolosal, Samrah Betawi, Qosidah, dan Band Betawi. Sementara pada 20 dan 21 Juli 2019, Panitia Lebaran Betawi bekerja sama dengan PT Transjakarta menyediakan 5.000 tiket gratis bagi para pengguna bus Transjakarta dari seluruh wilayah DKI Jakarta yang akan menuju lokasi pelaksanaan Lebaran Betawi di Monas. Hal ini diharapan akan memudahkan pengunjung untuk tiba di lokasi acara dengan akses transportasi publik yang nyaman dan bebas biaya.

(sco)

Hari Ini Jakarta, Bogor dan Depok Berpotensi Diguyur Hujan

loading…

Sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor dan Depok diprediksi bakal diguyur hujan ringan. Foto/SINDOnews.

JAKARTA – Sejumlah wilayah di Jakarta termasuk Bogor dan Depok berpotensi diguyur hujan pada hari ini, Jumat (19/7/2019). Hujan yang akan mengguyur wilayah Ibu Kota tersebut diprediksi terjadi pada siang dan malam hari dengan intesitas ringan alias hujan lokal.

Berdasarkan data prakiraan cuaca ‎dari lama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan ‎lokal akan mengguyur Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat pada siang hari. Sedangkan Jakarta Utara dan Jakarta Pusat, kemungkinan akan diguyur hujan lokal pada malam hari.

Sementara suhu rata-rata untuk DKI Jakarta berada di angka normal yakni, 24 sampai 34 derajat celcius dengan tingkat kelembaban 50 hingga 75%.

Baca Juga:

Sedangkan, untuk wilayah Tangerang dan Bekasi cuaca diprediksi cerah berawan dengan suhu berkisar 23-34 derajat celcius. Sementara untuk wilayah Bogor dan Depok hujan diprediksi terjadi pada siang hari dengan kelembaban 21-33 derajat celcius.

(sco)

Malam Ini Pemprov DKI Buka Lebaran Betawi di Monas

loading…

Salah satu alat permainan tradisional akan memerihkan Lebaran Betawi di Monas, Jakarta Pusat.Foto/SINDOphoto/Dok

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta mengajak seluruh warga ibu kota untuk ikut memeriahkan Lebaran Betawi yang akan digelar di Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, mulai 19-21 Juli 2019 mendatang.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, pembukaan Lebaran Betawi akan dimulai pukul 19.00 WIB. Agenda tersebut akan dimeriahkan pertunjukan lenong Betawi, palang pintu, rebana biang, layar tancep, sorendo-rendo, tanjidor hingga ondel-ondel.

“Ayo kita pada datang ke Lebaran Betawi di Monas. Ada banyak kebudayaan Betawi yang kita suguhkan di sana,” ujar Saefullah pada Jumat (19/7/2019).

Baca Juga:

Saefullah menjelaskan, Lebaran Betawi kali ini mengangkat tema ‘Dengan Budaye, Kita Perkokoh Persatuan dan Kesatuan Indonesia’. Melalui acara tersebut, kebudayaan asli DKI Jakarta diharapkan dapat terus dilestarikan seiring perkembangan zaman.

“Harapannya budaya Betawi semakin eksis. Walau zaman semakin maju, kita harus bangga dengan kebudayaan kita sendiri,” ucapnya.

(whb)

Polisi Belum Kabulkan Permohonan Penangguhan Penahanan Rey dan Pablo

loading…

JAKARTA – Penyidik Polda Metro Jaya hingga kini belum mengabulkan permohonan penangguhan penahanan tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik di video ikan asin, Rey Utami dan Pablo Benua. Sebab, permohonan pasangan YouTuber itu masih dievaluasi.

“Permohonan penangguhan penahanan itu belum dikabulkan ya,” ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi pada Jumat (19/7/2019).(Baca:Pasangan YouTuber Rey Utami dan Pablo Benua Ajukan Penangguhan)

Menurut Argo, penyidik masih mempelajari permohonan itu sehingga belum diputuskan nasibnya. Dikabulkan atau tidaknya permohonan penangguhan itu sejatinya merupakan kewenangan penyidik.”Masih di evaluasi dan dikaji penyidik permohonannya,” tuturnya.

Baca Juga:

Adapun pasangan YouTuber Rey Utami dan Pablo Benua sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke penyidik beberapa waktu lalu. Permohonan itu diajukan pasca-keduanya ditetapkan sebagai tersangka bersama Galih Ginanjar.

(whb)

Kuasa Hukum Terpidana Mati Kasus Narkoba Gugat UU 35/2009 ke MK

loading…

TANGERANG SELATAN – Undang-Undang (UU) Nomor 35/2009 tentang Narkotika menuai kontroversi, khususnya pada Pasal 132 ayat (1). Di mana di dalamnya dinilai terdapat perbedaan penafsiran tentang makna pidana penjara bagi para pelakunya.

Salah satu terpidana bernama Andi alias Aket, harus merasakan dampak akibat perbedaan tafsir itu. Dia divonis hukuman mati atas tuduhan Pasal 132 ayat (1), sebagaimana isinya menjelaskan “Permufakatan jahat, tanpa hal atau melawan hukum, dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima Narkotika golongan I”.

“Menolak secara tegas atas ketentuan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena dapat mengakibatkan ketidakadilan hukum,” ungkap Janses Sihaloho, kuasa hukum terpidana Andi usai mendaftarkan judicial review ke MK pada Kamis, 18 Juli 2019 kemarin sore, di kawasan Universitas Pamulang.

Baca Juga:

Menurut Janses, ketidakadilan hukum yang dimaksud adalah soal penafsiran frasa “pidana penjara” yang telah diartikan secara keliru oleh sebagian penegak hukum, seperti hakim dan jaksa atau setidak-tidaknya dalam kasus yang dialami kliennya, Andi alias Aket.”Yang menafsirkan secara keliru frasa ‘pidana penjara’ adalah sama dengan pidana maksimal yaitu pidana mati, bukan pidana penjara,” ungkapnya.

Permohonan uji materi atau judicial review Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35/2009 tentang Narkotika ke MK itu dilakukan kemarin. Janses meyakini, bahwa pasal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, semestinya pelaku dipidana sesuai ketentuan pasal tersebut.

“Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal itu,” jelasnya lagi.

Begitupun dengan ketentuan tentang lamanya ancaman atau masa pidana penjara, yang sebenarnya telah diatur dalam Pasal 12 KUHP. Dimana disebutkan, pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
“Yang jelas, Pasal yang kita gugat tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang jaminan dan kepastian hukum,” tegasnya.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sendiri berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Jika dipahami secara detail, maka Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengamatkan secara jelas dan tegas bahwa semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Sementara kepastian hukum mengamanatkan bahwa pelaksanaan hukum harus sesuai dengan bunyi pasal-pasalnya, dan dilaksanakan secara profesional.

(whb)

Polres Jakpus Masih Selidiki Kasus Penganiayaan Hakim Sunarso

loading…

JAKARTA – Polrestro Jakarta Pusat masih menyelidiki kasus penganiyayaan terhadap hakim Sunarso oleh pengacara berinisial D (54). Penyidik masih mendalami keterangan dari pelapor dan terlapor.

“Kami masih dalami bagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik,” ungkap Kapolrestro Jakarta Pusat, Kombes Pol Harry Kurniawan saat dihubungi pada Jumat (19/7/2019).

Harry melanjutkan, kasus ini masih penyelidikan dan penyidik menunggu hasil visum dari rumah sakit.”Kan setelah dilakukan pemeriksaan dilakukan visum. Setelah pemeriksaan dilakukan visum salah satu petunjuk kami untuk menetapkan pelaku,” jelas Harry.(Baca: Lapor Polisi, Ini Pengakuan Hakim PN Jakpus Usai Disabet Gesper)

Baca Juga:

Sebelumnya, Hakim Ketua Majelis PN Jakarta Pusat, Sunarso menjadi korban penganiyayaan oknum pengacara mengaku tak menyangka dipukuli pengacara berinisial D. Sunarso menjelaskan, saat itu ia tengah mengadili perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Oleh sebab itu Sunarso resmi melaporkan D di Polres Metro Jakarta Pusat dengan no LP 1283/K/VII/2019/RESTROJAKPUS. “Kami laporkan sesuai dengan prosedur hukum yakan. Karena kalau ini kan bukan masalah pribadi. Kalau pribadi sih saya mungkin bisa memaafkan tapi kalau lembaga inikan sudah bicara masalah kelembagaan,” jelas Sunarso.

(whb)

Polisi Belum Tahu Pengemudi Rubicon dan Korban Berdamai

loading…

JAKARTA – Kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat berlangsungnya event Milo Run 2019 beberapa waktu lalu dikabarkan berakhir dengan damai. Kesepakatan damai ini dilakukan antara pengemudi Rubicon berinisial PDK dengan korban Lena Marissa yang diwakili oleh suaminya LC Batanggor Simanjuntak.

Informasi yang dihimpun SINDOnews, kesepakatan damai ini dilakukan pada Rabu, 17 Juli 2019 lalu di RS MMC Jakarta, tempat Lena Marissa mendapatkan perawatan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pihak Lena diwakili suaminya, LC Batanggor Simanjuntak.

Kesepakatan tersebut ditandatangani bersama di atas kertas bermaterai, baik PDK maupun Lena telah menerima kesepakatan itu. Dalam kesepakatan itu keduanya sepakat menyelesaikan kasusnya secara musyawarah dan penuh kekeluargaan.

Baca Juga:

Kasubdit Bin Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP M Nasir mengatakan, penyidik tak mengatahui tentang kabar perdamaian kedua pihak itu lantaran itu wewenang korban dan tersangka. Sebab, perdamaian itu telah diatur di dalam Undang-Undang Lalu Lintas, yang mana pelaku wajib memberikan bantuan kepada korban apabila mengalami kecelakaan.

“Belum tahu, belum ada informasi yang sampai ke sini. Itu mungkin keluarga dan tak ada masalah karena itu kan hak mereka,” kata Nasir saat dikonfirmasi, Jumat (19/7/2019).(Baca: Teregistrasi Nama Perusahaan, Rubicon Penabrak Panitia Milo Run Disita)

Adapun dalam UU No 22/2009 itu diwajibkan untuk memberikan bantuan, hanya saja tak disebutkan dalam bentuk materi ataukah barang. Sehingga saat tak menjalankan perintah memberikan bantuan itu bakal salah.”Nah kalau misalnya dia melakukan pertemuan (keluarga korban dan tersangka), itu kan bukan di kantor polisi, dan itu tak ada hubungannya dengan polisi,” tuturnya.

Dia menambabkan, polisi masih tetap melanjutkan kasus itu lantaran belum mengetahui pasti apakah kedua pihak telah berdamai.

(whb)

PDIP DPRD DKI Sebut Seni Bambu Getah Getih Mubazir

loading…

Pemprov DKI Jakarta membongkar instalasi bambu getah getih yang berada di Bunderan Hotel Indonesia (HI) karena kondisinya sudah rapuh. Foto: dok/ig jktinfo

JAKARTA – Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono, menilai bahwa pembuatan dan pemasangan karya seni Getih Getah oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) mubazir karena belum genap satu tahun sudah dibongkar. Seni bambu buatan seniman Joko Avianto tersebut nilainya Rp550 juta.

Pemasangan karya seni unik tersebut untuk mempercantik kawasan Bundaran HI pasca Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Bundaran HI di robohkan dalam rangka menyambut pagelaran Asian Games 2018.

“Yang pertama mubazir, yang kedua dulu kan pernah kita pertanyakan katanya kan tahan lama. Karena ada dia punya alat untuk bisa membuat bambu tahan lama gitu loh. Itu awal yang kita denger sperti itu,” kata Gembong dikonfirmasi wartawan, Jumat (19/7/2019).

Baca Juga:

Getih-Getah sendiri diresmikan oleh Anies Baswedan pada 16 Agustus 2018. Dengan demikian belum genap satu tahun pada dilakukan pembongkaran oleh Dinas Kehutanan DKI Jakarta, Rabu 17 Juli 2019 malam.

“Tapi itu karena barang seni, maka waktu itu oke saja kita apresiasi. Tapi kalau faktanya sekarang sudah dibongkar artinya fakta apa yang sekarang disampaikan tidak sesuai,” tambahnya.

DPRD DKI Jakarta sangat mendukung Anies yang ingin memberikan ruang lebih bagi seniman di Jakarta. Namun kata Gembong, harus lebih hati-hati dalam mengeluarkan anggaran jangan sampai mubazir karena anggaran juga berasal dari uang rakyat yang harus sesuai penggunaannya.

“Sudah pasti (penggunaan anggaran), itu harus hati-hati kan duit rakyat tidak sedikit. Bahwa saat itu kita berikan apresiasi kepada gubernur untuk menghidupkan kreatifitas seni untuk ditampilkan di DKI Jakarta ya tapi harus proporsional,” ucap tutupnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif meminta kepada masyarakt untuk tidak menyalahkan Gubernur DKI Anies Baswedan terkait perobohan instalasi getah getih yang menelan biaya mencapai Rp550 juta itu.

“Gerindra meminta yang merencanakan itu bertanggung jawab menjelaskan kepada publik. Jangan semua masalah itu ditimpakan kepada gubernur ya,” kata Syarif saat dihubungi.

(ysw)

Bambu Getah Getih Dibongkar, Gerindra Minta Jangan Salahkan Gubernur

loading…

Pemprov DKI Jakarta membongkar instalasi bambu getah getih yang berada di Bunderan Hotel Indonesia (HI) karena kondisinya sudah rapuh. Foto: dok/ig jktinfo

JAKARTA – DPD Gerindra DKI Jakarta meminta kepada masyarakat untuk tidak menyalahkan Gubernur DKI, Anies Baswedan terkait perobohan instalasi Bambu Getah Getih yang menelan biaya mencapai Rp550 juta.

“Gerindra meminta yang merencanakan itu bertanggung jawab menjelaskan kepada publik. Jangan semua masalah itu ditimpakan kepada Gubernur ya,” ungkap Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif saat dihubungi Jumat (18/7/2019).

Dia menuturkan, seharusnya publik tidak terlalu mempermasalahkan dana pembangunan karya seniman Joko Avianto itu. Sebab, menurut dia, dana pembangunan Bambu Getah Getih berasal dari urunan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik DKI.(Baca: Bambu Getah Getih Dibongkar, Pengamat: Karya Seni Tak Bisa Diukur Materi)

Baca Juga:

Pihak yang harusnya dirugikan dalam hal ini adalah BUMD, lantaran mereka yang mengeluarkan uang melalui biaya Coorporate Social Responsibility (CSR).
“BUMD kan bisa mengambil dari CSR. Kalau dari CSR ya tergantung kepada yang memberikan, mubazir tidaknya. Kedua, kalau dari BUMD saya menyayangkan perencanaannya,” jelas dia.

Meskipun begitu, Syarif meminta agar pihak yang merencanakan lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran.”Sekali lagi saya mengingatkan perencanaan yang baik ya tidak asal-asalan. Terulang kesalahan saat perencanaan sehingga pada saat pelaksanaan belanja barang itu menjadi masalah salah satunya belum setahun belum dipangkas,” ucapnya.(Baca: Seniman Bambu Getah Getih Sebut Daya Tahan Karyanya hanya Setahun)

Seperti diketahui, Kepala Dinas Kehutanan, Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Suzi Marsitawati, mengungkapkan bahwa pembongkaran instalasi bambu getih-getah pada Rabu, 17 Juli 2019 malam kemarin karena bambu tersebut mulai rapuh dan dan dikhawatirkan akan roboh.

Bambu getah getih diresmikan oleh Gubernur Anies pada 16 Agustus 2018 lalu. Instalasi getih getah itu dibangun untuk mempercantik Jakarta dalam rangka perhelatan Asian Games 2018. Saat peresmian Gubernur Anies mengatakan instalasi seni bambu tersebut hanya bertahan selama 6 hingga 12 bulan saja.

Hal ini karena materialnya dari bambu. Di sisi lain, material ini mudah didaur ulang. “Ya keunggulan bambu adalah biodegradable, sehingga otomatis didaur ulang alam,” jelas Anies.

(whb)

Sambut Puncak Musim Hujan, Pemprov DKI Kebut Pembangunan Waduk

loading…

Normalisasi sungai terus digeber Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menyambut datangnya pucak musim hujan yang diprediksi datang pada bulan Januari 2019 mendatang.

JAKARTA – Normalisasi sungai terus digeber Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menyambut datangnya pucak musim hujan yang diprediksi datang pada bulan Januari 2019 mendatang. Tidak terkecuali menuntaskan proyek pembangunan waduk di beberapa lokasi.

Kegiatan ini dilakukan melalui pengerukan sungai dan waduk, situ, embung, lalu perbaikan turap sungai dan saluran air, pembangunan tanggul sungai dan saluran air serta optimalisasi pompa.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan normalisasi sungai dilakukan dengan percepatan pembangunan waduk sebagai kolam menampung air hujan di sekitar hulu. Sehingga aliran air ke hilir, volumenya dapat terkendali.

Baca Juga:

“Kita fokus lakukan perbaikan turap dan pengerukan sungai,” kata Anies.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI, Teguh Hendarwan, menambahkan, pengerukan sungai, waduk, dan situ dilakukan dengan mengerahkan 241 unit alat berat yang dimiliki dinasnya.

“Sehingga pengerukan dapat kita lakukan secara swakelola,” kata Teguh.

Pengerukan sudah dilakukan di Waduk Kampung Rambutan, Waduk Pondok Rangon, Waduk Cimanggis, Wadung Cilangkap Giri Kencana, Waduk Jalan Kaja 2, Situ Babakan, Waduk Pekayon, Waduk Babek TNI, Waduk Jagakarsa, Embung Aselih, dan Embung Jl. Cendrawasih.

Juga telah dilakukan di saluran penghubung (PHB) Kali Duri di Jalan Subur Baru Raya, Kali Setneg, Kali Item, Kali IKIP, Kali Krukut Tambora, dan saluran PHB Swadharma.
Dinas SDA Provinsi DKI juga melakukan perbaikan turap pada sungai atau saluran air untuk memperbaiki kondisi turap yang kurang optimal. Dengan perbaikan turap ini, aliran drainase pada sungai atau saluran menjadi lebih optimal.

Perbaikan turap sudah dilaksanakan di Kali Utan Kayu, Kali Ciliwung Lama Mangga Besar, Kali Krukut Tambora, saluran PHB Intercon, Kali Sarua, dan saluran phb Pulomas Utara.

“Upaya lain, kita juga melakukan pembangunan tanggul sungai atau saluran untuk memperkuat dinding sungai atau saluran air. Agar tidak mudah roboh apabila sungai atau saluran air sedang dilanda debit air yang tinggi. Pembangunan tanggul juga dapat berfungsi untuk meninggikan tanggul aga air tidak melimpas,” jelasnya.

Sepanjang 2018 pihaknya telah melakukan pembangunan tanggul di sistem aliran barat yaitu Kali Grogol (Jalan Palmerah-Jalan Kemanggisan Utama), Kali Mookevart (depan Heinz ABC) dan Kali Sodetan Sekertaris (Jalan Damai).

Pada Sistem Aliran Tengah dilakukan di Kali Ciliwung Lama (Jalan Juanda). Serta di sistem aliran timur di Kali Sentiong, Kali Boulevard Gading Raya dan Kali Utan Kayu (Jalan Mayjen Soeprapto).

Teguh mengungkapkan, pengerukan dan perbaikan turap pada saluran drainase mikro hingga saluran penghubung juga dilakukan oleh Suku Dinas (Sudin) SDA di lima wilayah. Sudin SDA Jakarta Selatan telah melakukan pembangunan tanggul di 35 lokasi, pengerukan di 758 lokasi dan perbaikan turap di 210 lokasi.

Sudin SDA Jakarta Barat, melakukan pembangunan tanggul di 75 lokasi, pengerukan di 2.341 lokasi dan perbaikan turap di 57 lokasi. Sudin SDA Jakarta Timur melakukan pembangunan tanggul di 12 lokasi, pengerukan di 2204 lokasi dan perbaikan turap di 38 lokasi.
Sudin SDA Jakarta Pusat melakukan pembangunan tanggul di 169 lokasi, pengerukan di 494 lokasi dan perbaikan turap di 109 lokasi. Sudin SDA Jakarta Utara melakukan pembangunan tanggul di 27 lokasi, pengerukan di 645 lokasi dan perbaikan turap di 230 lokasi.

(akn)

Naturalisasi Jadi Upaya Pemprov DKI Kembalikan Ekosistem Sungai

loading…

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, menegaskan, penanganan banjir di Ibu Kota tidak hanya bergantung pada proyek normalisasi sungai.

JAKARTA – Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, menegaskan, penanganan banjir di Ibu Kota tidak hanya bergantung pada proyek normalisasi sungai. Namun juga dapat dilakukan dengan naturalisasi sungai.

Ia menyebutkan, Singapura, Tokyo dan Sydney telah menginspirasinya untuk menerapkan konsep naturalisasi pada sungai, waduk, situ dan embung di Jakarta. Sebab, saat ini pembangunan kota-kota megapolitan di dunia sudah bergerak ke arah green city. Naturalisasi termasuk salah satu di dalamnya.

“Sekarang seluruh dunia sedang bergerak menuju kota hijau. Coba lihat Tokyo dan Singapura. Mereka tidak lagi memiliki lahan, namun naturalisasi tetap bisa berjalan di sana,” kata Anies.

Baca Juga:

Melalui naturalisasi maka ekosistem di sungai akan terbangun. Sehingga air bisa terserap, memperlambat arus, dan mempertahankan ekosistem hijau di sekitar sungai. Hal tersebut tak bisa terwujud jika yang dilakukan adalah betonisasi terhadap badan sungai seperti yang terjadi selama ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta, Teguh Hendarwan, mengatakan, naturalisasi merupakan cara mengelola kali, saluran, waduk, situ dan embung melalui konsep pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan, serta fungsi konservasi.

“Konsep dari naturalisasi adalah untuk bisa menampung kuantitas dan kualitas air yang cukup. Dan sungai, waduk, situ dan embung menjadi tempat berkembangnya flora dan fauna. Menjaga keaslian sungai dan waduk,” kata Teguh.

Naturalisasi dilakukan dengan melihat dari kapasitas sungai atau waduk itu sendiri. Bila kapasitas sungai atau waduk untuk pengendalian banjir terpenuhi, maka bisa dilakukan naturalisasi. Juga harus melihat lahan yang tersedia untuk naturalisasi agar tidak bersinggungan dengan warga setempat.

Nantinya, dalam naturalisasi, akan dilakukan penanaman pohon dan tanaman aquaponic. Pohon yang akan ditanam sejenis trembesi, pulai, flamboyan dan eucaliptus. Untuk tanaman aquaponic adalah papirus, lotus, airis dan apu.

(akn)

Pemprov DKI Jakarta Revitalisasi TIM Mulai Tahun Depan

loading…

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan saat pencanangan revitalisasi TIM, beberapa waktu lalu.

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merevitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM). Melalui perbaikan sarana tersebut diharapkan akan membawa Jakarta menjadi pusat kesenian dan budaya di Asia.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mengatakan, revitalisasi TIM menjadi bagian untuk membawa Jakarta sebagai pusat seni dan kebudayaan Asia.

“Sudah saatnya, Jakarta memiliki pusat kesenian berkelas internasional. Dan saya ingin Jakarta bisa menjadi tuan rumah bagi perhelatan kesenian dan kebudayaan dunia. Itu artinya kerja besar bagi kita semua yang ada di tempat ini,” papar Anies lewat keterangan tertulis yang diterima Sindonews, Selasa (4/12/2018).

Baca Juga:

Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi DKI Jakarta, Asiantoro, memaparkan bahwa revitalisasi TIM akan dimulai pada 2019. Pembangunan akan dilakukan selama dua tahun.

“Pada tahun pertama akan dilakukan pembangunan gedung baru beserta fasilitas penunjang. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp501,5 miliar,” ungkap Asiantoro.

Tahun kedua revitalisasi dilakukan terhadap bangunan eksisting dan penataan ruang terbuka hijau. “Di tahun ini dialokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun. Jadi total anggaran yang dibutuhkan Rp 1,8 triliun. Pembangunan akan dilakukan oleh PT Jakpro,” kata Asiantoro.

Desain revitalisasi TIM akan ditangani oleh arsitek kenamaan Isandra Matin atau Andra Matin. Andra pernah menangani desain pembangunan Bandara Banyuwangi dengan konsep green airport.

Andra mengatakan, desain revitalisasi dirancang untuk mengembalikan napas atau soul TIM saat pertama kali dibuat tahun 1968. Yakni bangunan yang sangat inklusif, terbuka, dan guyub.

Andra menegaskan revitalisasi akan menjadikan Pusat Kesenian Jakarta (PKJ) TIM menjadi taman yang besar. Sehingga dapat menjadi tempat para seniman untuk praktik, latihan, dan mempertunjukkan seninya di luar ruangan (outdoor).

“Masyarakat dapat melihat mereka berlatih atau sekadar menikmati ruang terbuka hijau. Sehingga, PKJ TIM menjadi tempat yang inklusif bagi para seniman dan masyarakat,” tukasnya.

Revitalisasi akan berlangsung dalam beberapa tahap. Di antaranya, membuat bangunan baru untuk merelokasi sementara semua kegiatan. Kemudian, bangunan lama akan dipugar. Seperti mengubah lahan parkir menjadi taman, dan memindahkan tempat parkir ke bawah (basement) bangunan yang baru.

Bangunan teater Jakarta dan Planetarium tetap dipertahankan karena termasuk bangunan bersejarah dan masih berfungsi baik. “Interior Planetarium pertahankan. Namun, eksteriornya akan menyesuaikan dengan desain yang baru,” pungkas Andra.

(akn)

Beri Ruang Seniman Berkreasi, Pemprov DKI Jakarta Perbanyak Festival

loading…

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, tengah melihat karya seni lukis usai pencanangan revitalisasi TIM, beberapa waktu lalu.

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memperbanyak gelaran festival seni dan budaya. Melalui berbagai kegiatan ini diharapkan pelestarian dan pengembangan budaya dapat maksimal dilakukan.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengungkapkan, pergelaran festival seni budaya merupakan ruang bagi pengembangan seni dan budaya itu sendiri.

“Kebudayaan itu dinamis. Seiring waktu mengalami perkembangan. Karena itu tanggung jawab kita bukan hanya melestarikan. Namun juga mengembangkan. Pergelaran festival membuka kesempatan bagi para peserta untuk memunculkan ide, kreatifitas dan inovasi-inovasi baru. Sehingga, festival seni budaya dapat berkembang seiring dengan perkembangan waktu,” kata Anies.

Baca Juga:

Bukan hanya wacana, pemikiran itu pun Anies wujudkan dengan menambah postur anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan festival di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi DKI Jakarta.

Pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2019, anggaran sebesar Rp58,25 miliar diusulkan untuk membiayai 23 kegiatan festival. Atau sebesar 14,9% dari total pagu anggaran sebesar Rp389,11 miliar di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut.

Jumlah tersebut bertambah dibanding alokasi anggaran pada APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 yang hanya Rp15,52 miliar untuk 10 kegiatan festival dari total anggaran sebesar Rp194 miliar.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Asiantoro, mengatakan, penambahan anggaran itu untuk membuat festival sepanjang tahun yang melibatkan masyarakat dan berbagai komunitas.

“Pergelaran festival ini juga akan berimbas pada peningkatan laju ekonomi Jakarta. Dengan adanya banyak festival, seniman kita yang tadinya banyak mengganggur bisa bergerak kembali menampilkan kreatifitasnya,” ujar Asiantoro.

Tidak hanya itu, adanya pergelaran festival akan membangkitkan dunia pariwisata di Jakarta. Karena banyak wisatawan yang datang untuk berkunjungke Ibu Kota.

(akn)

Taman Maju Bersama Jadi Sarana Interaksi dan Edukasi Warga

loading…

Selama 2018 Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah membangun sebanyak tujuh Taman Maju Bersama.

JAKARTA – Sebanyak tujuh Taman Maju Bersama dibangun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun ini. Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut diharapkan dapat menjadi tempat interaksi dan edukasi warga ibu kota.

Tujuh Taman Maju Bersama yang dibangun tersebut berada di Kelurahan Kebagusan, Kelurahan Lebak Bulus, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Dukuh, Kelurahan Pondok Kelapa, dan Kelurahan Cibubur. Masing-masing taman dibangun dengan luasan dan desain yang beragam. Dengan anggaran sebesar Rp10 miliar yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2018.

“Taman Maju Bersama merupakan penyempurnaan dari Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang telah ada. Pembangunan masing-masing Taman Maju Bersama disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, Suzi Marsitawati.

Baca Juga:

Adapun fasilitas yang disediakan bervariasi dan disesuaikan dengan hasil Focus Group Discussion (FGD) masyarakat sekitar. Seperti taman baca, gazebo, sarana bermain. Tidak hanya itu, Taman Maju Bersama juga berfungsi sebagai rumah seni dan budaya.

“Tidak ada kriteria khusus lokasi dalam membangun Taman Maju Bersama. Terpenting tujuan utama dibangunnya taman ini untuk menambah RTH sebagai tempat berinteraksi warga,” kata Suzi.

Terkait anggaran, Suzi menjabarkan setiap pembangunanan satu taman ditaksir menghabiskan biaya antara Rp1 miliar sampai Rp2 miliar. Dengan luas masing-masing minimal 1.000 meter persegi.

Rencananya, tahun depan Pemprov DKI Jakarta akan membanguan 50 Taman Maju Bersama dengan perencanaan anggaran sebesar Rp130 miliar. Dengan target 210 taman baru terbangun di era kepemimpinan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Selain berfungsi ekologis, RTH ini juga memiliki fungsi sosial sebagai ruang publik. Nantinya di taman ini akan dijadikan tempat bermain ramah anak, perpustakaan, berolahraga dan bersosialisasi.

(akn)

Tahun Ini, Pemprov DKI Jakarta Subsidi 29.833 Warga Lansia melalui KLJ

loading…

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengeluarkan program Kartu Lansia Jakarta (KLJ). Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok warga tersebut.

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengeluarkan program Kartu Lansia Jakarta (KLJ). Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok warga tersebut.

Adapun jumlah lansia yang mendapatkan KLJ di tahun 2018 ini sebanyak 29.833 orang. Dengan rincian, penyaluran tahap pertama untuk pembayaran sembilan bulan sejak April 2018 ada sebanyak 12.141 Lansia yang telah menerima KLJ. Sedangkan penyaluran tahap kedua, untuk delapan bulan pembayaran sejak Mei 2018 diberikan kepada sebanyak 2.379 lansia.

Penyaluran tahap ketiga untuk tiga bulan pembayaran terhitung pada Oktober 2018 kepada sebanyak 15.313 lansia. Dalam mengimplementasikan program tersebut, Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2018 menganggarkan dana untuk KLJ sebesar Rp104,5 miliar.

Baca Juga:

Dengan program ini, setiap lansia mendapat dana kesejahteraan sebesar Rp600 ribu per bulan yang dicairkan setiap tiga bulan sekali melalui Bank DKI. Sehingga dana bisa dikirim langsung melalui rekening masing-masing lansia penerima manfaat program tersebut lewat ATM.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan, pemberian Kartu Lansia Jakarta (KLJ) ini sebagai bentuk kepedulian Pemprov DKI Jakarta terhadap keberadaan orang lanjut usia di Jakarta. Orang nomor satu di Ibu Kota ini meyakini dengan bantuan dana tersebut, lansia bisa menjadi pribadi yang aktif dalam pembangunan Kota Jakarta.

“Jangan melihat orangtua sebagai orang yang pasif. Orangtua ini aktif. Tinggal difasilitasi, pasti mau terlibat. Keuntungan para orang tua adalah mempunyai akumulasi pengalaman yang kami tidak miliki,” kata Anies melalui keterangan tertulis kepada Sindonews, Rabu (5/12/2018).

Iapun meminta Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melakukan pemutakhiran data lansia Jakarta. Karena, saat ini data yang digunakan berasal dari Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Irmansyah mengatakan kriteria lansia untuk mendapat KLJ, di antaranya berusia di atas 60 tahun, tinggal di Jakarta, tidak memiliki penghasilan tetap atau miskin sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya dan terdaftar dalam Basis Data Terpadu.

“Kemudian, mereka yang memiliki penyakit sudah menahun, tidak bisa melakukan kegiatan, serta warga yang terlantar,” kata Irmansyah.

(akn)