Pemprov DKI Usulkan Subsidi Anggaran Transportasi Rp6,94 Triliun

loading…

Sejumlah warga menikmati MRT Jakarta. Pemprov DKI mengajukan usulan kenaikan PSO 2020 sebesar Rp6,94 triliun.Foto/SINDOphoto/Ilustrasi.dok

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta mengusulkan subsidi anggaran transportasi atau public service obligation (PSO) 2020 sebesar Rp6,94 triliun. Kenaikan anggaran yang hampir 100% dibanding tahun lalu itu dinilai harus mampu mengurangi kemacetan.

Berdasarkan data Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Pemprov DKI Jakarta mengusulkan anggaran subsidi transportasi sebesar Rp6,94 triliun pada 2020. Anggaran tersebut di-breakdown untuk subsidi MRT sebesar Rp938,59 miliar, LRT Jakarta Rp665,07 miliar, dan Transjakarta Rp5,34 triliun.

Pada 2019 ini, anggaran PSO untuk tiga moda transportasi itu hanya Rp3,7 triliun. Rinciannya, subsidi untuk MRT Jakarta Rp672,3 miliar, LRT Jakarta Rp278,3 miliar, dan Transjakarta Rp2,76 triliun.

Baca Juga:

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Yuke Yurike mengatakan, usulan subsidi tersebut sah saja apabila dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, Dinas Perhubungan (Dishub) sebagai pengusul kegiatan harus bisa menjelaskan asal usul subsidi termasuk evaluasi penggunaan anggaran subsidi tahun sebelumnya.

Sebab, dari banyak masukan yang didapat dari masyarakat dan dari pengamatannya, kemacetan masih parah. “Nah kalau subsidi tiap tahun terus bertambah, harusnya pengguna angkutan umum bertambah dan pengguna kendaraan pribadi berkurang,” kata Yuke di DPRD DKI Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Yuke menjelaskan, Pemprov DKI mempunyai kemampuan untuk menggratiskan biaya transportasi masyarakat. Namun, tentunya Pemprov DKI harus bisa memindahkan pengendara pribadi ke angkutan umum. Sehingga subsidi benar-benar tepat sasaran dan dapat mengurai kemacetan.(Baca: Pengerjaan MRT Fase II Dimulai di Monas, Ditarget Beroperasi 2025)

Pemprov DKI, lanjut Yuke, seharusnya sangat bisa melakukan itu. Apalagi DKI sudah mengetahui kunci utamanya, yaitu integrasi. Menurutnya, dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran yang besar, bukanlah hal yang sulit untuk integrasi.

“Gunakan teknologi, pakai aplikasi. Semua ukuran dan hitungannya akurat. Jangan sampai hanya demi mendapatkan subsidi, angkutan umum hanya berputar putar tanpa ada penumpang,” ungkapnya.

Anggota DPRD Fraksi PKS, Muhayar RM menilai selama penambahan anggaran tersebut jelas dan mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat umum, tidak menjadi masalah.”Adanya kenaikan anggaran bisa saja karena adanya penambahan armada baru, penambahan layanan MRT dan LRT yang tahun ini belum ada dan tidak signifikan anggarannya,” ungkapnya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, kenaikan subsidi transportasi tersebut merupakan upaya pemerintah mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Subsidi itu nanti digunakan untuk meningkatkan pelayanan di bidang transportasi publik.

Tahun depan, lanjut Syafrin, jumlah armada yang tergabung dalam program Jak Lingko sebanyak 10.047 unit. Jak Lingko adalah sistem integrasi transportasi publik di bawah pengelolaan PT dengan PT Transjakarta.

Hingga Agustus 2019, jumlah armada yang tergabung dengan Jak Lingko baru mencapai 3.369 unit. “Jadi tahun depan kenaikannya beberapa kali lipat dibanding saat ini,” ujarnya.(Baca: BPTJ Rencanakan LRT Tembus hingga Kawasan Puncak)

Syafrin menilai subsidi untuk Transjakarta memang cukup tinggi lantaran pengguna hanya dikenai tarif Rp3.500. Adapun biaya operasional dan perawatan bus selalu naik setiap tahun.

Biaya operasional dan perawatan bus inilah yang disubsidi oleh pemerintah DKI. Hak itulah yang mengakibatkan PSO naik terus tiap tahun.”Kenaikan anggaran subsidi transportasi juga dipengaruhi oleh rencana pengoperasian LRT Jakarta. Targetnya, kereta ringan dengan rute Velodrome-Kelapa Gading itu bisa mengangkut penumpang sebanyak 14.000 orang per hari,” ucapnya.

(whb)