Kerap Keluyuran Jadi Alasan Warga Tolak Imigran di Gedung Eks Kodim

loading…

Spanduk penolakan warga Komplek Daan Mogot Baru, Kalideres dengan keberadaan penampungan pencari suaka di lingkungab mereka, Minggu (14/7/2019). Foto/SINDOnews/Yan Yusuf

JAKARTA – Sejumlah warga komplek Daan Mogot Baru, RT 05/17, Kalideres, Jakarta Barat menolak keberadaan pencari suaka yang baru dipindah ke gedung eks Kodim yang berlokasi di dalam kompleks.

Mereka menilai keberadaan pencari suaka dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban lingkungan komplek. Kekecewaan itu mereka sampaikan dengan menebar spanduk yang terpasang di sejumlah titik. (Baca: Warga Komplek Daan Mogot Tolak Para Pencari Suaka)

Ketua RT 005, Jantoni menegaskan pemasangan spanduk merupakan inisitatif dari warga yang mayoritas menolak keberadaan imigran pengungsi. Sedikitnya ada puluhan spanduk yang tersebar di komplek itu.

Baca Juga:

“Inisiatif dari warga. Saya gak tau berapa buah (spanduk), yang saya itung ada 10 yang bener dipasang warga,” kata Jantoni di Kompleks Daan Mogot Baru, Kalideres, Jakarta Barat, Minggu (14/7/2019).

Jantoni menilai, alasan warga menolak lantaran keberadaan imigran dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan di lingkungannya. Apalagi, kata Jantoni, penempatan imigran ke gedung eks Kodim tanpa sepengetahuan dirinya dan warga lainnya.

Terlebih gedung eks Kodim yang bersebelahan dengan sekolah Dian Harapan juga menjadi salah satu alasan warga menolak imigran. Sebab, para Imigran kerap keluar ke jalan dan mengganggu aktivitas warga maupun sekolah. (Baca juga: Direlokasi ke Kalideres, DKI Tanggung Pencari Suaka Selama Seminggu)

“Pasti ganggu, masalahnya waktu hari pertama sudah ada warga yang naik mobil diketuk-ketuk. Katanya cuma di dalem tapi pada keluar. Malah ada yang duduk dan tidur di emperan ruko. Saya bisa ngomong karena kontrol dan lihat sendiri,” ujar Jantoni.

Ia berujar, selain melakukan penolakan melalui pemasangan spanduk. Warga Kompleks Daan Mogot Baru telah membuat petisi penolakan imigran, saat ini petisi itu telah sampai 25 persen. “Kalau ikut mekanisme dari RW ke pihak yang kuasa langsung ke pemerintah. Dari RT 005 aja baru 25 persen,” katanya.

Jantoni berharap penolakan warga terhadap kedatangan imigran tersebut dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah agar pengungsian imigran dapat dipindah ke tempat lainnya.

“Ini kan aspirasi warga, sekarang warga adem ayem. Saya minta dengan pemerintah yang punya wewenang di pengungsi coba cari jalan keluar. Saya gak bisa membendung kalau sampe warga sudah mau unjuk rasa ke lapangan,” tutupnya.

(ysw)