DKI Kembali Raih WTP, Pengamat Nilai Tidak Ada yang Istimewa

loading…

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan foto bersama dengan ASN seusai menerima penilaian WTP dari BPK, Rabu (15/5/2019) lalu. Foto: Ist/F Anies Baswedan

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018. Capaian ini merupakan kali kedua berturut-turut setelah tahun lalu juga memdapatlan opini WTP.

Capaian ini disambut gembira jajaran Pemprov DKI. Bahkan beberapa spanduk membentang di dalam ruang Sidang Paripurna DPRD saat Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar menyerahkan hasil penilaian BPK tersebut, Rabu, 15 Mei 2019 lalu. (Baca: Dua Tahun Berturut-turut, DKI Dapat Opini WTP dari BPK RI)

Lebih dari seratusan ASN Pemprov DKI hadir. Mereka membawa spanduk-spanduk ungkapan rasa syukur dan bangga. Namun pandangan berbeda justru datang dari pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Ia menilai raihan Pemprov DKI tersebut tidak ada yang istimewa.

Baca Juga:

“Itukan soal audit keuangan, laporan keuangan. Kalau laporan keuangannya sesuai dengan persyaratan akuntansi ya sudah,” ujar Agus Pambagio, Jumat (17/5/2019). (Baca: Tanpa Wagub Dapat WTP, Anies Beberkan Jurus Pengelolaan Keuangan dan Aset)

Menurut dia, tidak ada hubungan antara kinerja Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta dengan predikat WTP tersebut. “Kan diaudit, kalau auditornya bilang WTP ya sudah, itu emang begitu. Kalau salah, auditornya yang diperiksa. Kalau auditornya disogok itu lain lagi kan,” pungkasnya.

(thm)