Rencana Kerja Pemprov DKI 2020 Bertema Pertumbuhan Berkualitas

loading…

JAKARTA – Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta 2020 sudah memasuki tahap konsultasi publik. Bertema pertumbuhan kualitas, DKI berharap forum konsultasi publik hasilkan terobosan untuk kesejahteraan berkelanjutan di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, tema RKPD DKI 2020 adalah pertumbuhan kualitas. Dengan tema tersebut, pihaknya menginginkan agar Jakarta menjadi tempat dimana peningkatan kesejahteraan terjadi berkelanjutan.

Artinya, kegiatan perekonomian harus tumbuh dan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.”Kita menginginkan agar di Jakarta, perekonomian kita bergerak lebih baik, pertumbuhan terjadi, tapi juga ada kualitas yang tinggi. Dan kualitas itu artinya semua merasakan manfaatnya,” kata Anies saat membuka forum konsultasi publik RKPD DKI Jakarta 2020 di Balai Kota DKI Jakarta, pada Rabu (13/3/2019).

Baca Juga:

Anies menjelaskan, angka pertumbuhan ekonomi pada 2020 diharapkan mencapai 6,3 sedikit di atas 2019 yang diproyeksikan sekitar 6,2%. Selain itu inflasinya terjaga dikisaran 3% dengan penguatan peran Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, Bank DKI, dan lain-lain. Dia berharap
momentum pertumbuhan ini dipakai untuk benar-benar memikirkan kualitas.

Sebab, kata Anies, kalau hanya sampai pada angka persentase, itu tidak mencerminkan seberapa banyak di masyarakat merasakan pertumbuhan ekonomi. Tumbuh tinggi itu penting, tapi paling penting itu dirasakan oleh semua masyarakat. Bila pertumbuhannya hanya dirasakan oleh sebagian, itu disebut kurang berkualitas.

“Kita berharap di 2020 ini, kebijakan-kebijakan yang disusun memungkinkan bagi kita untuk merasakan pertumbuhan yang berkualitas itu. Dan ini artinya aspek-aspek yang harus kita perhatikan jauh lebih luas,” jelasnya.

Mantan Menteri Pendidikan itu berharap di dalam forum konsultasi publik, DKI bisa mendapatkan masukan, nasihat tentang aspek-aspek apa saja yang harus diperhatikan agar angka pertumbuhan bisa memberikan kualitas yang baik pula.

Misalnya ketika berbicara tentang peningkatan akses kepada pelayanan kesehatan bagi semua. Masukan itu dapat memastikan bahwa setiap orang di Jakarta memiliki pelayanan kesehatan yang baik.

“Jadi, tema-tema mendasar yang menyangkut kehidupan kota perlu menjadi perhatian kita. Bila kita membereskan hal-hal yang mendasar sesegera mungkin, insya Allah dalam jangka panjang, kita bisa menumbuhkan kota ini dengan baik. Hal-hal sederhana seperti air, kesehatan, pendidikan, persampahan yang saat ini kita miliki. Itu dasar semua,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sri Mahendra Satria Wirawan menuturkan, penyelenggaraan konsultasi publik merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mendorong partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan pada pasal 354 UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Maksud penyelenggaraan konsultasi publik ini adalah untuk membahas rancangan awal RKPD tahun 2020 bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan melalui forum yang bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan terhadap rancangan awal RKPD 2020 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 80 Kemendagri No 86/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, RPJMD, serta tata cara perubahan RPJD, RPJMD dan RKPD

“Penyusunan awal RKPD tahun 2020, kami telah melaksanakan pendekatan perencanaan secara bottom-up melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) yang dimulai dari tingkat RW, kelurahan, kecamatan, dan selanjutnya akan dilaksanakan tingkat Kota/Kabupaten pada Maret dan pelaksanaan tingkat Provinsi yang akan datang pada minggu kedua bulan April tahun 2019,” ungkapnya.

“Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan konsultasi publik ini adalah saran dan masukan dari pemangku kepentingan terhadap kinerja, program prioritas, dan kegiatan strategis yang mendukung. Masukan dan saran tersebut nantinya akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama yang akan menjadi bahan masukan dalam akhir penyerahan dokumen rancangan RKPD tahun 2020,” ucapnya.

(whb)