Sengketa Pilkada Bogor, Pasangan Jadi Minta Hitung Ulang

loading…

Sidang mediasi di PN Cibinong. Foto/Istimewa

JAKARTA – Sengketa Pilkada Kabupaten Bogor dengan nomor 304/Pdt-G/2018/PN masih berlanjut. Hal itu dikarenakan pihak ketiga yakni Kemendagri belum menyerahkan resumenya dan diberi waktu oleh Pengadilan pada hari Rabu 13 Februari 2019.

Kuasa hukum pasangan Jaro Ade-Inggrid Kansil (Jadi), Makhfud mengungkapkan, dirinya tetap berpegang teguh dalam resume yang diserahkan kepada PN Cibinong, untuk membuka seluruh kotak suara dan menghitung ulang 77.602 pengguna hak pilih dalam DPTb yang tertulis dalam Model ATb-KWK di 7.635 TPS, di 435 Desa/Kelurahan, dan 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor.

“Untuk memastikan ini benar atau tidak dalam poin ini,” katanya usai sidang mediasi di PN Cibinong dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Baca Juga:

Dirinya juga menyadari, bupati Bogor ini sudah dilantik dan tidak bisa ditunda pelantikannya. Akan tetapi, penekanan dalam kasus Perkara Perdata Pilkada ini untuk nilai hukum. Karena, atas tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh penyelenggara, tentu hal ini jangan sampai terulang kembali di kepemilihan kepala daerah selanjutnya.

“Kami akan tetap pada gugatan kami, dan akan terus berjuang apa yang kami pandang itu benar, bahwa kami merasa sudah diperlakukan tidak adil, dan itu melanggar hukum,” ungkapnya.

Sidang ke tiga mediasi inipun menurutnya ada kemajuan, karena sebelumnya perwakilan dari Mendagri tidak hadir, dan pada sidang ke tiga ini hadir diwakili langsung oleh kuasa hukumnya.

“Setelah Mendagri sudah menyerahkan resume dalam mediasi nanti, maka mediator dari PN Cibinong akan melihat titik temu dalam permasalahan ini, baik itu dari Tergugat ataupun dari Penggugat,” imbuhnya.

Untuk sekadar diketahui, sidang pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Kelas IA Cibinong dengan nomor 304/Pdt-G/2018/PN akan dilaksanakan kembali pada 13 Februari 2019, gugatan tersebut didasarkan pada KPU Kabupaten Bogor sampai saat ini belum berani membuka seluruh kotak suara dan menghitung ulang 77.602 pengguna hak pilih dalam DPTb yang tertulis dalam Model ATb-KWK di 7.635 TPS, di 435 Desa/Kelurahan, dan 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor, seolah-olah hal ini sengaja ditutupi agar selisih 77.602 pemilih dalam DPTb ini bisa lolos begitu saja dan tidak ada penjelasannya dari mana suara tersebut muncul.

(mhd)