KNKT Sebut Data FDR Pesawat Lion Air JT-610 Masih Proses Verifikasi

loading…

Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono menjelaskan, setelah pihaknya melakukan pengunduhan data-data dari FDR, saat ini masih dalam proses verifikasi, Senin (5/10/2018). Foto/SINDOnews/Komaruddin Bagja.

Setelah suskses mengunduh data yang ada di dalam Flight Data Recorder (FDR), Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) masih melakukan verifikasi. KNKT berharap black box berisi Cockpit Voice Recorder (CVR) juga bisa ditemukan untuk menganalisa seluruh data secara utuh.

Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono menjelaskan, setelah pihaknya melakukan pengunduhan data-data dari FDR, saat ini masih dalam proses verifikasi. Soerjanto mengatakan, KNKT akan menganalisa data-data tersebut setelah data yang ada di FDR terverifikasi.

“Saat ini tim sedang pelajari data yang telah diunduh dari FDR, sekarang dalam proses verifikasi,” ujar Soerjanto dalam jumpa pers di Hotel Ibis, Cawang, Jakarta, Senin (5/11/2018).

Menurut Soerjanto, setelah data yang ada di FDR diverifikasi, pihaknya baru bisa melakukan analisa dugaan jatuhnya pesawat Lion Air di perairan Karawang, Jawa Barat.

Adapun satu bagian kotak hitam atau black box CVR  masih dalam proses pencarian. Karena itu, ia berharap kotak hitam CVR bisa segera ditemukan, agar KNKT bisa segera menganalisa data-data dengan tepat.

“Jadi ada satu kotak yang berisi rekaman suara percakapan dari pesawat ke menara pengawas antara kapten SBOBET dan kopilot dan warna suara di dalam kokpit. selama penerbangan dan suara komunikasi kokpit sama cabin. Mudah-mudahan tidak dalam waktu lama salah satu kotak bisa kita temukan, sehingga analisa kami bisa lebih tepat,” lanjutnya.

Meskipun begitu, lanjut Soerjanto, jika  CVR belum bisa ditemukan, pihaknya akan berupaya menginvestigasi penyebab kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 dengan data yang ada.

“Kami akan berusaha maksimal mungkin untuk bisa menemukan penyebabnya meski nanti proses pencarian sudah dinyatakan selesai,” katanya.

KNKT, lanjutnya, akan berusaha menemukan kotak CVR untuk mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan Lion Air. “Jadi kita akan berusaha sekuat tenaga temukan salah satu cari black box,” tutupnya.

 

Sisir Tanjung Pakis, Tim SAR Temukan Bagian Tubuh Korban Lion Air

loading…

Tim Basarnas mengevakuasi bagian tubuh korban penumpang pesawat Lion Air JT-610 yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat, Senin (29/10/2018). Foto/Eko Purwanto/SINDOphoto

KARAWANG – Tim pencarian korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di perairan Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat menemukan tiga bagian tubuh korban sekitar 10 mil dari pantai Tanjung Pakis.

Potongan tubuh ditemukan sekitar pukul 10.00 hingga 10.30 WIB. Selanjutnya bagian tubuh korban itu akan dibawa ke Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Kabid Humas Polda Jabar, Trunoyudo mengatakan Tim pencari dari Lantamal TNI menemukan bagian tubuh sekitar 10 mil atau 2 jam dari pantai Tanjung Pakis.

“Ditemukan di arah timur Pantai Tanjung Pakis. Dengan temuan ini pencarian terus dilakukan di dekat lokasi penemuan sbobet indonesia,” kata Trunoyudo di Karawang, Jawa Barat, Selasa (30/10/2018).

Menurut Trunoyudo, temuan bagian tubuh ini akan dikirim ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi. Saat ini proses evakuasi bagian tubuh korban ini masih menungu hasil pencarian dari tim yang masih di lapangan.

“Masih menunggu tim lainnya sekarang mereka masih di lapangan,” kata Trunoyudo.

(mhd)

BMKG Prediksi Jakarta Pagi Ini Cerah

loading…

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi seluruh wilayah di Jakarta, Kamis (20/6/2019) cerah.

Tidak hanya itu, Kepulauan Seribu yang masuk dalam kabupaten di Jakarta Utara ini juga diprediksi cerah.

Pada siang hari, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara cerah berawan. Sedangkan Kepulauan Seribu dan Jakarta barat cerah.

Baca Juga:

Beranjak kemalam hari, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu cerah berawan. Untuk Jakarta Selatan dan Jakarta Timur berawan.

Adapun, suhu rata-rata untuk Jakarta pada hari ini berada di angka normal yakni 23 sampai 33 derajat celcius dengan tingkat kelembaban 55 hingga 90 persen.

(mhd)

Gandeng KPK, Pakta Integritas MRT Bundaran HI-Kota Dilakukan

loading…

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto/Ilustrasi/SINDOphoto

JAKARTA – PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta melakukan Kick-off dan penandatanganan pakta integritas pelaksanaan pengadaan proyek fase 2 MRT Jakarta Koridor Bundaran HI-Kota. Penandatanganan dilakukan oleh Direksi PT MRT Jakarta dan jajaran ketua panitia pengadaan paket kontrak proyek di Hotel Le Meridien, Jakarta Selatan, Rabu 19 Juni 2019.

Penandatanganan tersebut disaksikan Direktur Penelitian dan Pengembangan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan (KPK) RI, Wawan Wardiana dan perwakilan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LPKP) RI, Ikak Gayu Patriastomo.

Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar mengatakan, penandatanganan ini merupakan upaya mencegah, daripada kedepannya menjadi persoalan. Terlebih ini merupakan proyek besar, sehingga tidak mungkin dilakukan sendiri, sehingga perlu dikawal.

Baca Juga:

“Oleh sebab itu, semua elemen yang terkait dengan pengawasan kami libatkan dalam proyek ini,” kata William di lokasi.

William menjelaskan Penandatanganan pakta integritas ini merupakan salah satu bentuk komitmen PT MRT Jakarta dalam upaya pencegahan pemberantasan korupsi serta menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel.

“Kami meminta dukungan kepada seluruh pihak, tidak hanya sejak masa pengadaan namun juga sampai saat implementasinya sehingga sesuai dengan governance yang dipersyarakatkan.

Untuk fase I Lebak Bulus-Bundaran Hi, William menyebutkan bahwa tingkat mencapai 80 rib uorang penumpang per hari, dia berharap bisa mencapai 100 ribu orang per hari. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat Jakarta melihat MRT benar-benar bisa membantu dan segera berlanjut ke fase selanjutnya.

“Kami juga sangat memperhatikan good corporate governance sebagai resep penting bila ingin kualitas proyek yang baik, memenuhi standar keselamatan, dan keamanan baik dari sisi konstruksi, operasi, maupun bisnis agar MRT Jakarta bisa memberikan pelayanan terbaik,” ungkapnya.

Bila itu terjadi, lanjut William, akan menjadi pemicu perubahan di Jakarta dan Indonesia.

“Kami mohon dukungan dari segala pihak tidak hanya sejak masa pengadaan namun juga sampai saat implementasinya sehingga sesuai dengan governance yang dipersyarakatkan,” tegasnya.

Dalam pengerjaan fase 2, akan ada enam paket kontrak yang terdiri dari CP200 untuk pekerjaan Gardu Listrik (RSS) di Monas; CP201 untuk Bundaran HI-Monas; CP202 untuk Harmoni-Mangga Besar; CP203 untuk Glodok-Kota, CP205 untuk pekerjaan sistem perkeretaapian (railway systems) dan rel (track works); dan CP206 untuk pekerjaan kereta (rolling stock). Diharapkan seluruh pekerjaan pembangunan selesai pada 2024.

(mhd)

Bacakan Duplik, Kuasa Hukum Akui Dokumen Muljono Salah Prosedur

loading…

Terdakwa kasus penggelapan dokumen, Muljono Tedjokusumo menjalani sidang lanjutan di PN Jakbar. Foto/Yan Yusuf/SINDOnews

JAKARTA – Terdakwa kasus penggelapan dokumen, Muljono Tedjokusumo mengakui bila dirinya menyalahi prosedur pembuatan sertifikat. Hal itu diungkapkan tim kuasa hukumnya saat membacakan duplik atau tanggapan atas replik.

“Bahwa adanya dugaan dokumen palsu itu karena kesalahan prosedur,” kata Kuasa Hukum Muljono Tedjokusumo, Evelyn Hutagalung di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (19/6/2019).

Sebelumnya, JPU Pengganti, Atta mengatakan, bahwa Muljono menggunakan foto copy akta jual beli yang ditanda tangani camat Kebon Jeruk 1987. Foto copy itu kemudian ia buat untuk membuat surat kehilangan di Polres Jakarta Barat sebelum akhirnya mengajukan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Baca Juga:

Evelyn kemudian menanggapi tidak semuanya kesalahan Muljono. Sebab saat pengurusan pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke Musnal. Karena itu dalam kondisi ini, Kuasa Hukum berpendapat semestinya terdakwa dalam kasus ini adalah Musnal.

Meskipun pada akhirnya BPN menarik sertifikat milik Muljono. Namun karena ketidaktahuan Muljono membuat dirinya menduduki fisik lahan itu selama bertahun-tahun.

Karena alasan itulah Kuasa Hukum meminta belas kasih Ketua Majelis Hakim Sterly Marlein untuk membebaskan dan mengembalikan nama baik Muljono serta membebankan biaya perkara sidang kepada negara. Sebab dalam perkara ini, Kuasa Hukum berpendapat kliennya tidak terbukti secara hukum baik primer maupun sekunder melakukan kesalahan yang dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Sesuai dengan Pasal 91 KUHAP, maka klien kami semestinya dibebaskan,” katanya.

Sebelum mengakhiri sidangnya, Ketua Majelis Hakim Sterly meminta JPU untuk menanggapi deplik yang kemudian ditolak.

“Vonis sidang akan dilanjutkan Rabu 3 Juli 2019 mendatang,” tutup Sterly.

Sementara itu, Kuasa Hukum Warga, Aldrinof melihat deplik ini membuktikan bahwa Muljono makin bersalah. Ia tak sependapat bila Musnal yang dijerat dalam kasus ini, sebab meskipun Musnal mengurus dokumen, tapi tidak mungkin Muljono tak menyerahkan sejumlah dokumen atau surat.

“Jadi omong kosong kalau dilimpahkan ke Musnal semua. Itu sama saja memperberat hukumannya. Masa pengurusan sertifikat surat-suratnya dari yang ngurus. Pasti dari yang minta diurus,” ucapnya.

Termasuk mengenai tudingan kesalahan prosedural Muljono terhadap BPN, Aldrinof menjelaskan, ini tindakan pidana yang dilakukan terdakwa.

Ia kemudian mengurutkan sertifikat terbit karena Akta Jual Beli (AJB) yang sudah digunakan. Hal ini berbuntut terbitnya sertifikat.

“Artinya tindak pidana ada. Menyatakan girik girik terlapor ada semuanya. Itu yang menjadi kami melaporkan,” ucap Aldrinof.

Aldrinof mengaharapkan Hakim memberikan keputusan seadil adilnya. Sebab apa yang terjadi sesuai dengan harapan Presiden Jokowi yang menginkan adanya pemberantasan mafia tanah.

(mhd)

Bersama Pemkot dan Polres Jakpus, Kodim 0501/JP Gelar Baksos

loading…

Kodim 0501/JP BS bersama Polres dan Pemkot Jakpus gelar bakti sosial di kemayoran. Foto/Komaruddin Bagja Arjawinangun/SINDOnews

JAKARTA – Kodim 0501/JP BS menggelar TNI Manunggal bakti sosial di Harapan Mulya, Kemayoran. Kegiatan ini bekerja sama dengan Pemkot Jakarta Pusat dan Polres Metro Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan ini hadir Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meganthara dan jajaran. Adapula Kasat Binmas Polres Jakarta Pusat AKBP Syarief.

Masyarakat yang didominasi ibu-ibu nampak antusias dengan adanya kegiatan ini. Adapula pembagian kursi roda dan sembako untuk warga yang membutuhkan.

Baca Juga:

Dandim 0501/JP BS Letkol (Inf) Wahyu Yudhayana mengapresiasi kegiatan ini. Ia berharap, masyarakat senang dan terbantu dengan kehadiran anggota Kodim.

Kasdim 0501/JP BS Letkol (Kav) Ari Setyawan Wibowo mengatakan, kegiatan ini terdiri dari iva test, pelayanan keluarga berencana, pengobatan gigi, bazar, lalu ada juga pelayanan KK.

“Kami juga memberikan sembako. Jadi masyarakat yang ada di sekitaran wilayah Kemayoran diminta untuk hadir. Bisa pengobatan dan lainnya. Kami berikan kupon untuk selesai pulangnya dia bawa sembako,” jelas Ari di lokasi, Rabu (19/6/2019).

Ari menambahkan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehjateraan masyarakat.

“Ini kegiatan program tahunan yang sudah direncanakan dari pusat TNI AD. Kemudian satuan yang ada di Kodam Jaya khususnya Kodim 0501,” terang Ari.

Seharusnya, kegiatan ini berlangsung bulan April, namun karena ada beberapa kegiatan seperti Ramadhan, maka diadakan bulan Juni.

“Ini kan pembukaan. Nanti tiap bulanan di kecamatan ada seperti Posyandu dan KB dibantu Kecamatan,” jelas Ari.

Ari berharap masyarakat bisa mengikuti kegiatan ini terutama penyuluhan soal KB.

“Diharapakan ini pembelajaran bagi masyarakat soal KB. Kalau dulu kan kita ada termonologi banyak anak banyak rezeki. Tetapi itu sudah masa dulu ya. Kita lihat sekarang, makin kita banyak anak, makin kita susah untuk mengurusnya. Sehingga banyak hal tak diinginkan seperti perdagangan anak dan menyengsarakan anak hingga tak bisa sekolah,” terang Ari.

(mhd)

Terbitkan IMB Tanpa Perda, DKI Terancam Kehilangan APBD Rp100 Triliun

loading…

Mantan Gubermur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa dikenal Ahok. Foto/Dok/SINDOnews

JAKARTA – Mantan Gubermur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa dikenal Ahok angkat bicara terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) reklamasi di pulau D yang dikeluarkan Anies Rasyid Baswedan.

Ahok merasa heran dengan keputusan Anies itu karena menerbitkan IMB berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 yang diteken semasa kepemimpinannya.

“Pulau reklamasi saat itu menjadi bahan perbincangan panas karena belum diterbitkannya IMB dan belum ada dasar perda-nya,” ujar Ahok dihubungi wartawan, Rabu (19/6/2019).

Baca Juga:

Ahok mengatakan, langkah Anies terkait penertiban IMB tanpa perda dapat menghilangkan kesempatan Pemprov DKI mendapatkan dana kontribusi tambahan sebesar 15 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP).

Menurut Ahok, ia menerbitkan Pergub 206 Tahun 2016 demi warga yang telah membeli rumah di lahan reklamasi dan tidak bisa membangunnya karena terkendala IMB.

“Kalau pergub aku bisa terbitkan IMB reklamasi, sudah lama aku terbitkan IMB,” ungkapnya.

Ahok menegaskan, dirinya merupakan pendukung reklamasi untuk dapatkan dana pembangunan DKI yang bisa mencapai di atas Rp100 triliunan,” ungkap Ahok.

Oleh karenanya Ahok mempertanyakan langkah Anies menerbitkan IMB di pulau reklamasi yang seolah-olah mengabaikan potensi tambahan pendapatan bagi Pemprov DKI.

“Anies memang hebat bisa tidak mau ambil 15 persen buat bangun DKI,” kata Ahok.

(mhd)

Dibedah, Rumah Reot Kakek Supriyadi Direnovasi Lebih Modern dan Rapih

loading…

Penyerahan tiga kunci pasca rumah warga di Tangsel direnovasi jadi baru oleh Pemkot Tangsel. Foto/Hambali/Okezone

TANGERANG SELATAN – Supriyadi, duda berusia senja 57 tahun ini merasa bak mimpi, mendapatkan rumah reot yang dulu ditinggalinya kini dalam kondisi baru. Supriyadi pun tak kuasa menahan haru, saat bercerita membandingkan keadaan tempat tinggalnya sebelum dipugar.

Kakek Supriyadi tinggal di Kampung Perigi Baru, Jalan Mujahidin 2, Perigi Baru, Pondok aren, Tangerang Selatan (Tangsel). Dia kini tinggal bersama salah seorang anaknya di rumah. Sedangkan sang istri, sejak beberapa tahun silam disebutkan memilih perceraian untuk berpisah.

“Saya tinggal sama anak di sini, anak saya semuanya ada tiga, tapi semuanya sudah berkeluarga, tinggal satu ini yang masih bujangan. Jadi di rumah cuma berdua saja sama saya,” tutur Supriyadi, Rabu 19 Juni 2019.

Baca Juga:

Guna menutupi kebutuhan hidup, kakek Supriyadi melakoni pekerjaan sebagai penjual minuman es keliling menggunakan gerobak. Namun kerja keras itu tak dilakukan saban hari, lantaran terbentur dengan kecukupan modalnya untuk berjualan.

Jika sedang ada modal dan titik keramaian yang akan disinggahi, maka Supriyadi pergi menjajakan berbagai minuman di sana. Sebaliknya jika sepi dan modal belum ada, maka dia pun memilih tak berjualan seraya mengerjakan hal apapun yang bisa menghasilkan uang.

“Kadang sampai dua hari enggak jualan, nanti kalau ada acara-acara yang ramai baru saya jualan lagi ke sana, tergantung modalnya juga. Karena kan kalau anak saya sendiri yang usaha enggak cukup, saya juga mesti tetap cari nafkah walau dapatnya enggak seberapa,” tuturnya.

Dibedah, Rumah Reot Kakek Supriyadi Direnovasi Lebih Modern dan Rapih

Kakek Supriyadi pun mulai bercerita tentang kondisi rumahnya sebelum mendapat program bedah rumah. Ketika itu, dia menjelaskan, bagian atap rumah sudah amat rapuh, hampir sebagian besar gentengnya pun rusak. Jika hujan turun, maka air mengucur deras membasahi isi rumah.

“Atapnya, genteng, semua banyak yang jebol makanya paling terasa kalau hujan, itu bocoran hujan masuk semua ke dalam. Namanya kita orang enggak punya, boro-boro mikirin perbaiki rumah, buat makan saja sulit, mesti peras keringat setiap hari dorong gerobak minuman,” katanya.

Pengamatan di lokasi, rumah bangunan lama milik Supriyadi terlihat sangat kusam karena merupakan rumah warisan yang dibangun sejak puluhan tahun lalu. Kayu-kayu kerangka dibagian atap banyak yang sudah lapuk tak karuan, sedangkan lantainya masih berbentuk plesteran semen. Secara umum, kondisi rumah itu terbilang tak layak huni karena kerusakan parah di sana-sini.

Berbeda jauh dengan kondisi bangunan rumahnya saat ini yang memiliki ukuran 5×6 meter persegi. Meskipun terlihat minimalis, namun tertata lebih modern dan rapih. Setidaknya, untuk membangun rumah baru bagi kakek Supriyadi digelontorkan dana sekira Rp70 juta.

“Saya terharu menerima rumah ini, karena kalau dibandingkan dengan rumah saya sebelumnya, jauh sekali. Sekarang berasa mimpi, kayak enggak percaya. Saya terimakasih betul, masih ada perhatian dari pemerintah buat kita orang enggak mampu. Mudah-mudahan ini jadi ladang ibadah,” ucapnya.

Sebenarnya, di Kampung Perigi Baru, hari ini telah diserahterimakan sebanyak 3 unit rumah, letaknya pun tak terlalu berjauhan. Para pemiliknya turut menghadiri penyerahan secara seremonial yang berlangsung di lokasi rumah baru milik kakek Supriyadi.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) Kota Tangsel, Teddy Meiyadi menerangkan, total pada tahun ini tercatat sudah ada sekira 59 unit rumah yang rampung menjalani program bedah rumah dan diserahterimakan kepada penghuninya.

“Bedah rumah itu sudah berjalan sejak 4 tahun lalu, 2016. Tahun ini targetnya ada 198 unit, sekarang realisasinya sudah 58 unit rumah per-awal Juni 2019. Nanti 140 unit lainnya bertahap sampai dengan bulan Oktober 2019, Insya Allah selesai semua. Kalau tahun lalu sebelumnya target 161 unit, jadi tahun ini meningkat targetnya,” ungkap Teddy, usai serah terima 3 unit umah di lokasi.

Menurut Teddy, data per tahun 2016 mencatat ada sedikitnya 700-an unit rumah yang mengalami rusak berat dan harus diperbaiki. Hal itu tercatat dalam susunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 lalu. Tidak menutup kemungkinan, jumlah itu terus bertambah tiap tahunnya disebabkan kondisi ekonomi masyarakat.

“Saat saya menyusun RPJMD 2016 ada 700-an lebih, ini kan tidak menutup kemungkinan bertambah tiap tahunnya karena berbagai faktor. Maka ini akan menjadi prioritas ke depan, tiap tahun harus ada program bedah rumah,” imbuhnya.

Untuk memerbaiki seunit rumah, dianggarkan dana maksimal Rp70 juta. Rumah yang mendapat perbaikan, haruslah memenuhi ketentuan yang ada, diantaranya mengalami kerusakan berat karena penghuninya berkategori miskin.

“Anggaran sekira Rp14 miliar pertahun untuk sekira 200-an unit rumah. Kami juga ingin nanti kalau yang rusaknya ringan, sedang, itu mungkin nanti ada CSR, ada Baznas, ada nanti bantuan dari lembaga-lembaga itu untuk yang rusak ringan. Kalau dari dinas, itu harus yang kondisinya rusak berat, jadi dibongkar semua,” ujarnya.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, jika Kecamatan Ciputat diketahui merupakan wilayah yang kondisi rumah warganya terdata paling banyak untuk program bedah rumah. Meskipun di Kecamatan lain jumlahnya pun tak sedikit, misalnya Pondok Aren terdata memiliki target capaian bedah rumah tahun ini berjumlah 68 unit. “Paling banyak Ciputat. Kenapa? karena penduduknya juga banyak di sana,” tukasnya.

Saat ini, Kecamatan Pondok Aren telah merampungkan perbaikan berat pada 24 unit rumah yang tersebar di 11 Kelurahan. Yakni, Pondok Kacang Barat 3 unit, Perigi Baru 3 unit, Pondok Kacang Timur 4 unit, Perigi Lama 3 unit, Pondok Pucung 3 unit, Pondok Betung 1 unit, Pondok Aren 3 unit, Jurangmangu Barat 3 unit, dan Jurangmangu Timur 2 unit.

(mhd)

Akun Dibajak, Status FB ASN Pemkot Tangerang Hina Babu Viral

loading…

Aparatus Sipil Negara (ASN) Pemkot Tangerang Amelia Fitriani yang ditemani Sekda Kota Tangerang Dadi Budaeri temui wartawan di Pemkot Tangerang. Foto/Hasan Kurniawan/SINDOnews

TANGERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, dihebohkan dengan status Facebook salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) bernama Amelia Fitriani (34).

Dalam unggahannya, pegawai inspektorat Kota Tangerang ini menulis caption foto saat sedang makan dengan tulisan, “Kegiatan hari ini reuni makan. Emangnya kamu. Babu, kerjaannya cuma ngosek WC.”

Tulisan babu itu, mengundang perdebatan di media sosial dan akhirnya viral. Sikap Amelia, dianggap menghina profesi asisten rumah tangga sebagai pekerjaan hina dina.

Baca Juga:

Namun, saat dikonfirmasi wartawan, Amelia mengaku tidak pernah membuat caption foto dan mengupload foto tersebut ke jejaring sosialnya. Dia mengaku, akunnya telah dibajak orang tak bertanggung jawab.

“Secara singkat saya informasikan, akun FB saya sudah tidak bisa diakses dari email melalui password dan telepon. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan,” kata Amelia, di Pemkot Tangerang, Selasa (19/6/2019).

Dijelaskan dia, akun Facebooknya diretas usai dirinya mengikuti apel, di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, pada Jumat lalu. Namun, diretas siapa dia tidak tahu.

“Saya tahunya pas cek hari Jumat. Saat itu iseng. Sebelum apel mau buka FB, buka grup. Lalu dipanggil buat baris, saya tutup dan apel lah saya. Pas saya buka kembali, ternyata enggak bisa kebuka lagi,” kata Amelia.

Bahkan, tambah Amelia, saat dirinya mau masuk akun FB nya malah minta password. Setelah password diketik, akunnya tetap tidak terbuka dan dia tidak jadi main FB lagi.

Awalnya dia tidak mempermasalahkan akun FB nya tersebut. Hingga akhirnya, adik sepupunya memberi kabar, kalau akun FB miliknya ramai menjadi perbincangan. Saat itu, diri menduga akunnya dibajak orang.

“Ok akun FB saya enggak bisa dibuka. Pas lihat emailnya juga sudah beda, dan ada kode yang enggak pernah dibuat. Lalu adik sepupu saya capture foto dari temannya, saya posting itu. Saya jadi kaget,” terangnya.

Lebih jauh, Amelia pun memohon maaf, karena telah membuat gaduh. Dirinya pun akan melaporkan kasus ini ke Polrestro Tangerang Kota, karena sudah terganggu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Dadi Budaeri yang merasa gerah dengan kasus tersebut pun angkat bicara. Dia sudah mendengarkan keterangan dari Amelia. Dirinya juga yang meminta dia lapor polisi.

“Sudah dicek, diduga orang tak bertanggung jawab. Saat ini yang bersangkutan, suami maupun keluarga, juga tidak bisa lagi akses akunnnya. Terus saat itu juga akun FB nya berisi postingan foto tahun 2017,” jelasnya.

Dalam foto itu, ada pejabat inspektorat yang sudah pensiun. Pihaknya juga sudah meminta Amelia melapor ke manajemen Facebook dan juga kepihak kepolisian terkait dengan aksi peretasan akun FB-nya.

“Kemarin diantar oleh kabidnya, Pak Sanny. Dan sudah diminta keterangan selesai jam 9 malam dari sore, dan pihak polisi akan menindak lanjuti kasus ini,” sambung Sekda.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestro Tangerang Kota AKBP Dicky Ario Yustisianto membenarkan, bahwa Amelia sudah datang melapor ke pihak kepolisian.

Dalam laporannya, Amelia mengatakan, akun Facebooknya dibajak seseorang, dan dirinya merasa sangat dirugikan dengan postingan di akun Facebooknya itu. Saat ini, kasusnya sedang dalam penyelidikan.

“Melapor terkait FB nya yang di hack orang tidak dikenal. Masih dalam penyelidikan,” kata Dicky saat dikonfirmasi.

(mhd)

Terkendala Pembebasan Lahan, Proyek Jalan Bojonggede-Kemang Mangkrak

loading…

BOGOR – Proyek jalan tembusan sepanjang delapan kilometer dari Kecamatan Bojonggede hingga Kemang atau Bomang di Kabupaten Bogor yang pembebasan lahannya dimulai sejak 2014 kembali mangkrak.

Pasalnya, hingga saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bogor masih kesulitan membebaskan lahan pembangunan jalan solusi macet seluas 435 ribu meter persegi atau 784 bidang tanah itu.

“Hingga saat ini masih ada sekitar 17 ribu meter persegi lahan lagi yang belum di bebaskan, tapi saya yakin tahun ini dengan anggaran Rp23 miliar untuk pembebasan lahan, pembangunan bisa dilanjutkan,” kata Kepala Dinas PUPR Yani Hasan, Rabu (19/6/2019).

Baca Juga:

Ia menjelaskan persoalan pembangunan jalan Bomang sejak awal memang selalu terkendala oleh pembebasan lahan yang biayanya cukup besar.

“Jadi persoalannya ada di pembiayaan pembebasan lahan. Saya kira itu saja, kita tetap utamakan tahun ini selesai. Kalau belum bisa ya tahun depan,” jelasnya.

Ia mengakui ada beberapa bidang lahan yang belum di bebaskan untuk proyek ini. Meski demikian pihaknya tetap optimis untuk melakukan pekerjaan tahun ini. “Jadi yang mau dibebaskan itu ya kira-kira tujuh kilometer di kali 30 meter itu. Jadi, pada 2020 sisanya bareng sama proses konstruksi,” paparnya.

Sekedar diketahui, pembangunan Jalan Bomang tahap satu sudah selesai sejak tahun lalu. Namun tidak berlanjut alias mangkrak, sehingga proyek tersebut menyebabkan beberapa ruas jalan yang sudah dibeton mengalami kerusakan.

“Kita bakal segera perbaiki. Saya kira itu
bukan pemborosan. Kalau rusak tidak diperbaiki, apa itu pemborosan? Kan di pakai juga jalannya untuk lalu lintas di situ,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Anwar Anggana mengaku persoalan pembebasan lahan hingga saat ini tak berjalan mulus karena ada beberapa yang masih berstatus sengketa.

“Misalnya, di Perumahan Vila Asia ada sengketa dengan warga luasnya 1,38 hektare. Jika mentok, ya kita akan konsinyasi ke pengadilan,” jelasnya.

Ia menambahkan, masih ada lima bidang tanah milik perorangan. Tanah itu, tidak diketahui pemiliknya. Bahkan, ada beberapa bidang yang sudah dibebaskan tapi diklaim kembali secara personal oleh warga.

“Yang jelas tahun Anggaran 2019 ini untuk pembebasan lahan khusus Bomang senilai Rp23 miliar dan itu akan kita selesaikan,” pungkasnya.

(ysw)

Penumpang Terus Meningkat, PT KCI Rencanakan Tambah Kapasitas Peron

loading…

JAKARTA – Sadar akan kondisi peron yang tak mampu menampung penumpang membuat PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) bakal berbenah. Mereka berencana akan melebarkan peron di tahun 2019.

Dirut PT KCI, Wiwik Widayanti mengatakan, tahap awal akan mengujicoba penambahan peron di Stasiun Tanah Abang. Peron yang tak sebanding dengan jumlah penumpang setiap harinya membuat peron Tanah Abang penuh sesak.

Bahkan sering kali luas peron tak sebanding dengan jumlah penumpang. Meski demikian, PT KCI sendiri bukan tanpa upaya.

Baca Juga:

Melalui pengeras suara di tiap stasiun, pihaknya menginformasikan agar mendahulukan penumpang turun. Dengan harapan alur peron teratur.

Hanya saja, karena kebanyakan penumpang terburu buru membuat informasi demikian seringkali diabaikan. Imbasnya peron tak kunjung kondusif. “Itulah yang kemudian kami merencanakan menambah peron,” ucapnya.

Tak hanya soal peron, penambahan fasilitas pendukung dilakukan PT KCI, pembuatan papan informasi kini tengah diupayakan dipasang di sejumlah stasiun.

Melalui papan neon box nantinya informasi kedatangan kereta serta jumlah rangkaian akan terlihat. Dengan demikian penumpang bisa mengukur dimana ia harus berdiri. “Karena antara stand gerbong 8 dan 12 tentunya beda,” tutup Wiwik.

(ysw)

Selama Lebaran 2019, PT KCI Sebut 17,2 juta orang Gunakan KRL

loading…

JAKARTA – PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengklaim pengguna Commuter Line selama angkutan lebaran alami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Bila di tahun 2018, penumpang mencapai 16,19 juta. Maka Juni 2019, jumlah penumpang mencapai 17,2 juta orang.

“Kebanyakan mereka yang mau liburan. Kalau untuk mudik, ini kerata lokal nggak mungkin dipakai mudik,” kata Dirut PT KCI, Wiwik Widayanti, Rabu (19/6/2019).

Peningkatan tertinggi di commuter line terjadi pada H-9 lebaran atau hari terakhir kerja dan H+9 lebaran atau hari pertama kerja. Jumlah penumpang disana alami peningkatan cukup tinggi.

Baca Juga:

Seperti di Stasiun Tanah Abang, kata Wiwik, pihaknya mencatat jumlah penumpang selama musim Ramadan menjadi sangat tinggi, aktifitas jual beli dan ekonomis yang terjadi serta sebagai stasiun transit membuat rata rata 180 ribu orang berada disitu. Jumlah ini meningkat 110-130 persen dibandingkan hari biasa.

“Tapi kalo pas Ramadan tidak begitu banyak di Tanah Abang. Justru di stasiun Bogor, Jakarta Kota dan Pasar Minggu yang cukup banyak penumpangnya,” tutup Wiwik yang mengatakan tiga tempat itu masyarakat untuk berwisata.

(ysw)

Bobol Kios Kosmetik di Depok, Dua Pelaku Diringkus Polisi di Rumahnya

loading…

DEPOK – Anggota Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Depok membekuk kawanan pencuri toko kosmetik di Jalan Pramuka, Mampang, Pancoran Mas, Depok. Dalam aksinya, kedua pelaku menggasak sebuah smartphone yang ada di dalam kios tersebut.

Pelaku yang diringkus adalah FH alias Bagol (26) dan AA (24). Keduanya diamankan di rumahnya masing-masing.

“Diamankan di dua tempat berbeda, di rumah mereka. Yaitu di Sawangan dan Pancoran Mas,” kata Kasat Reskrim Polresta Depok Kompol Deddy Kurniawan, Rabu (19/6/2019).

Baca Juga:

Keduanya merupakan pelaku yang beraksi di Toko Kosmetik milik Saeful Anwar (21). Toko itu terletak di Jalan Pramuka No.1, RT.01/11, Mampang, Pancoran Mas Depok. Dia mengatakan, pelaku mengambil HP dengan menjebol pintu belakang berhasil mengondol HP merek Oppo A7 biru.

Terungkap kasus ini berkat kerja cepat anggota dan keterangan saksi-saksi yang didapatkan. “Setelah mendapat laporan tim kami langsung bergerak lalu berhasil menangkap satu persatu pelaku di rumah sedang istirahat,” tambahnya.

Sementara itu, pelaku menjual smartphone tersebut seharga Rp1,2 juta ke pusat perbelanjaan. Kemudian uang dibagi rata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari lantaran pelaku tidak bekerja.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatan tersangka, lanjut Kompol Deddy, polisi menjerat kedua tersangka dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian pemberatan. “Ancaman pidana Pasal 363 KUHP tentang pencurian pemberatan di atas lima tahun penjara,” pungkasnya.

(ysw)

Pesan Ratusan Gerbong, PT KAI Harapkan Bisa Dipakai Mudik Tahun Depan

loading…

JAKARTA – PT KAI sedang memesan 886 gerbong kereta dari PT Industri Kereta Api (INKA). Proses pembuatan tengah berlangsung, diharapkan ratusan gerbong tambahan ini bisa digunakan masa angkutan lebaran 2020.

“Kita sudah pesan 886 KA dari INKA. Mudah mudahan bisa selesai dan bisa digunakan lebaran tahun depan,” kata Direktur Utama PT KAI, Edi Sukmoro di Aula Jakarta Rail Centre (JRC), Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).

Dengan menambahnya gerbong kereta yang telah dipesan. Edi mengharapkan jumlah penumpang yang menggunakan pada masa angkutan lebaran 2020 mendatang bisa meningkat di tahun depan. Terlebih selama ini pihaknya belum merencanakan pensiunkan gerbong yang ada.

Baca Juga:

Tak hanya soal penambahan gerbong. Pihaknya juga tengah menambahkan jumlah perjalanan kereta seiring melimpahnya sejumlah gerbong.

Ia kemudian mencontohkan seperti Argo Parahyangan relasi Jakarta – Bandung, yang dahulu hanya delapan rangkaian kereta api dengan 16 perjalanan.

Maka setelah adanya gerbong baru pihaknya bisa menambah perjalanan rangkaian itu ditahun ini dengan 15 rangkaian dengan 30 perjalanan setiap harinya. “Artinya akan ada jumlah perjalanan di tahun depan,” tutupnya.

(ysw)

Evaluasi Angkutan Lebaran 2019, PT KAI Klaim Kecelakaan Menurun

loading…

JAKARTA – Direktur Utama PT KAI, Edi Sukmoro mengklaim pelaksanaan angkutan lebaran 2019 mencatat adanya penurunan jumlah kecelakaan dan gangguan yang terjadi.

Hal itu diungkapkan saat merilis hasil dan evaluasi angkutan lebaran 2019 selama 22 di di Aula Jakarta Rail Centre (JRC), Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019). Meski tak merinci, namun ia yakin dengan pernyataan itu.

“Dari tahun ke tahun kita alami penurunan, coba aja cek ke Ditjend Perkeretaapian di Kemenhub, semuanya jelas menurun,” kata Edi.

Baca Juga:

Edi beralasan selama ini setiap jumlah kecelakaan dan gangguan kereta api terus dilaporkan pihaknya ke Ditjend Perkeretaapian.

Termasuk mengenai anjloknya KA Lodaya 7021 di kawasan Lebakrejo-Nagrek, Bandung, Jawa Barat, Rabu 29 Mei 2019 lalu. Edi mengatakan menyerahkan kejadian itu kepada Komisi Keselamatan Transportasi Indonesia (KNKT).

“Biarlah KNKT yang menentukan penyebabnya,” kata Edi yang sebelumnya menduga faktor alam penyebab kecelakaan itu terjadi.

Meski demikian, terhadap kecelakaan yang terjadi, pihaknya mengakui telah mengantisipasi yakni menempatkan sejumlah material seperti batu dan bantalan rel di beberapa titik longsor. Karena itu usai kejadian, pembenahan dilakukan, jalur kemudian kembali normal.

(ysw)

Pemprov DKI Pastikan Perda Zonasi Tidak Mengatur Pulau Reklamasi

loading…

Bangunan yang sudah berdiri di Pulau D Reklamasi. Foto: dok/SINDOphoto

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta hanya menyusun Peraturan Daerah Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) untuk mengatur perairan teluk jakarta. Pulau hasil reklamasi yang sudah ada bangunan seperti pulau G, C dan D itu diatur dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kepala Dinas Kehutanan, Perikanan dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta, Darjamuni mengatakan, Perda RSWP3K itu sebenarnya dari dahulu sudah dipisahkan dengan Perda reklamasi atau Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura Jakarta). Namun, lantaran ada kasus reklamasi, seolah olah Perda RZSWP3K dipermasalahkan.

Kedua Perda tersebut, kata Darjamuni ditarik oleh Pemprov DKI Jakarta dari pembahasan DPRD dan dikaji ulang. Keduanya inging disatukan. Namun karena keduanya berbeda antara darat dan laut, akhirnya ada kesepakatan bahwa daratan seperti pulau reklamasi masuk di perda RTRW .

Baca Juga:

“Karena itu dianggap daratan, RTRW yang mengatur. Beda sekali. RZWP3K benar-benar ruang perairan yang kita tata. Misalnya orang akan bangun diperairannya kita lihat apa sesuai dengan peruntukannya baru kita rekomendasikan,” kata Darjamuni Di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (19/6).

Darjamuni menjelaskan, pulau yang telah menjadi daratan dan sudah eksis seperti pulau G, C dan D atau pantai Kita, maju, bersama itu diatur oleh RTRW. Sedangkan Perda RZWP3K mengatur semua bangunan yang berada di luar pulau reklamasi. Diantaranya yaitu di kepulauan seribu.

Menurut Darjamuni, selama ini di kepulauan seribu belum ada bangunan yang berizin lantaran pintu masuk perizinannya tidak ada. Bahkan seperti cottage di atas air itu pun belum ada izinnya.

“Saya gak berani ngomong pokonya itu kewenangan wilayah masing-masing. Terpenting kalai masalah pembangunan di atas perairan belum ada payung hukumnya,” tegasnya.

(ysw)

Derasnya Urbanisasi, Ratusan Pendatang di Bekasi Terancam Jadi Pengemis

loading…

BEKASI – Ratusan kaum urban yang datang ke Bekasi untuk mengadu nasib ternyata tak seberuntung dengan rekan-rekan lainnya yang sudah sukses. Sebab pada tahun 2018 lalu, sejumlah orang yang kalah bersaing, akhirnya memilih menjadi gelandangan dan pengemis.

“Pendatang yang datang usai lebaran 2018 lalu mencapai ratusan dan sekitar 348 orang ditemukan menjadi gelandangan dan pengemis,” ujar Sekretaris Dinas Sosial Kota Bekasi Agus Harfa kepada wartawan, Rabu (19/6/2019).Menurutnya, ratusan orang yang terdata itu datang ke Bekasi usai Lebaran 2018, karena kalah bersaing mengadu nasib di Bekasi. Saat ini, kata dia, seluruh orang itu masuk katagori penyandang masalah kesehjateraan sosial (PMKS).

“Tahun ini kita belum melakukan pendataan kembali, dan petugas masih melakukan inventarisir di lapangan,” katanya.

Baca Juga:

Agus menjelaskan, pemerintah masih melakukan pembinaan dan menampung ratusan orang tersebut. Sebab, pemerintah belum bisa mengembalikan seluruh PMKS ke daerah asal. Sebab, mereka selama tinggal di Kota Bekasi sudah memiliki KTP.
“Sulit juga memulangkannya karena identitas kependudukannya sudah ikut Kota Bekasi,” jelasnya.

Kebanyakan para PMKS itu betah menggelandang di Kota Bekasi karena daerah tersebut dinilai yang sedang berkembang dari berbagai aspek. Selama ini kata dia, pemerintah daerah sudah menyediakan rumah singgah untuk para PMKS yang tertangkap di jalan karena razia yang kerap dilakukan pemerintah selama ini.

Agus merinci, dari 348 orang yang masuk PMKS, terdiri dari pengemis 129 orang, pengamen 107 orang, pemulung 1 orang, Wanita Pekerja Seks Komersial 15 orang. Kemudian, anak jalanan 44 orang, gelandangan 2 orang, anak punk 42 orang, dan pengemis disabilitas 2 orang yang menghiasi tiap sudut Bekasi.

Apalagi, kata dia, mereka datang saat usai lebaran 2018 lalu, kedatangan mereka ingin mencari pekerjaan. Sayangnya, tekad yang sudah dibawa dari kampung halamannya itu tak membuahkan hasil. Mereka kalah bersaing dengan warga lainnya. “Mau tidak mau mereka mencari jalan lain untuk bisa hidup,” ucapnya.

Langkah yang dilakukan pemerintah daerah terus melakukan binaan. Jadi ketika mereka terjaring operasi maka diberikan binaan. Kemudian mereka yang tinggal di panti sosial maka diberikan kerajinan juga.”Merek tidak masuk katagori warga yang masuk ke program Keluarga Harapan dari pemerintah pusat. Karena bukan warga asli Bekasi,” tegasnya.

Kasie Rehabilitasi Tuna Sosial Dinas Sosial Kota Bekasi, Edi Riyanto mengatakan, penertiban bagi PMKS terus dilakukan. Sayangnya, kata dia, meski sudah dilakukan razia tetap kembali. Apalagi mereka datang ke Bekasi dengan berbagai alasan. Salah satunya, wilayah tersebut merupakan kota yang sedang berkembang di segala aspek.

“Mereka yang masuk katagori PMKS adalah anak Punk, pengemis, gelandangan, pengamen, dan pekerja seks komersial,” katanya. Meski demikian, pemerintah akan terus menggalakan agar kehadiran mereka tidak menganggu estetika wajah perkotaan Bekasi. Karena, kehadiran mereka kerap membuat kumuh Bekasi.

(ysw)

Arus Mudik 2019, Kereta Luxury Diperbantukan untuk Angkutan Lebaran

loading…

JAKARTA – Terbatasnya jumlah perjalanan angkutan lebaran 2019 membuat PT KAI menambah jumlah rangkaian perjalanan. Cara ini untuk memaksimalkan angkutan lebaran.

Karena itu tak hayal pada musim lebaran 2019 lalu, Daop 1 PT KAI sempat mencoba standformasi 14 pada sejumlah kereta, yakni KA Kertajaya, KA Gumarang, dan KA Tawang Jaya. Selain memperpanjang gerbong ekonomi dan eksekutif, PT KAI juga mencoba menggunakan gerbong wisata dan Luxury atau sleeper.

“Dua gerbong itu membantu peningkatan penumpang,” kata Direktur Utama PT KAI, Edi Sukmoro di Aula Jakarta Rail Centre (JRC), Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).

Baca Juga:

Edi memaparkan untuk di tahun ini saja, pihaknya menambah kereta sleeper atau dikenal kereta luxury 2. Artinya pada musim mudik 2019, ada dua kereta sleeper yang di operasikan.

“Kalo Luxury 2 dioperasikan mulai 26 Mei 2019,” jelasnya sembari mengatakan harga tiket ini cukup mahal dibandingkan gerbong ekonomi dan eksekutif.

Untuk penumpang, Edi membandingkan dengan angkutan 2018 lalu. Pada angkutan lebaran 2019 selama 22 hari, Edi mencatat ka Luxury 1 mengangkut 1.686 atau 106,4 persen. Sedangkan untuk Luxury 2 mengakut 4.690 atau 81,9 persen per kereta.

Luxury 1 sendiri dirangkaikan dengan menggunakan KA Argo Bromo Anggrek jurusan Gambir – Surabaya Pasar Turi. Sementara untuk Luxury 2 dirangkaian KA Argo Lawu jurusan Gambir – Solo Balapan, KA Argo Dwipangga jurusan Gambir – Solo Balapan, KA Taksaka jurusan Gambir – Yogyakarta, dan KA Gajayana jurusan Gambir – Malang.

(ysw)

Satroni Rumah di Ciracas, Pencuri Diringkus Warga

loading…

JAKARTA – Seorang pencuri kalang kabut ketika dipergoki pemilik rumah yang disatroninya di Jalan Epatik II, Ciracas, Jakarta Timur, pada Senin 17 Juni 2019 sekitar pukul 03.40 WIB. Salah satu pelaku akhirnya berhasil diringkus warga dan diberi bogem mentah.

Seorang pelaku berinisial BAS (29), diringkus usai bersama temannya menyatroni rumah warga di Ciracas. Saat itu korban BS tengah tidur di ruang tamu dengan meletakkan handphone di sampingnya.

”Ketika itu jendela rumah terbuka, dan sekitar jam 03.40 WIB, korban terbangun mendengar suara berisik dan kaget melihat pelaku berinisial E sudah berada di dalam rumahnya,” terang Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Timur AKP Diah Tin Agustina, Rabu (19/6/2019).

Baca Juga:

Selanjutnya pelaku kabur dan korban mengejar sambil teriak maling. Pelaku E kemudian memberikan handphone yang dicurinya kepada pelaku BAS yang menunggu di luar. “Selanjutnya kedua pelaku kabur ke arah yang berbeda,” ujarnya.

Korban yang mengejar pelaku BAS dengan bantuan warga akhirnya berhasil menangkap pelaku. “Namun tetsangka berinisial E berhasil melarikan diri. Atas kejadian ini pelaku BAS dibawa kepolsek Ciracas guna proses hukum selanjutnya,” tukasnya. Sementara, polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku E.

(ysw)

Angkutan Motor Gratis dengan Kereta Api Tahun Ini Naik 11,6 Persen

loading…

Dirut PT KAI Edi Sukmoro saat konpers di kantor KAI, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019). Foto/SINDOnews/Komaruddin Bagja

JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (KAI) bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan pada angkutan lebaran 2019 ini menggelar angkutan motor gratis (motis). Dalam mudik motor gratis tahun ini, terjadi peningkatan 11,6 Persen dari tahun lalu.

“Tahun ini sebanyak 19.141 unit motor telah diangkut menggunakan KA, meningkat 11,6% dari tahun lalu sebanyak 17.147 unit motor. Untuk okupansinya sepeda motor yang dilayani program motis ini mencapai 105,7% dari kuota 18.096 sepeda motor,” ungkap Dirut PT KAI Edi Sukmoro, Rabu (19/6/2019).

Angkutan Mudik Motor Gratis Dengan Kereta Api 2019 digelar untuk tujuan, Jakarta-Surabaya, Jakarta-Semarang, Jakarta-Tegal, Jakarta -Pekalongan, Jakarta-Bojonegoro, Jakarta- Babat, Jakarta-Cepu, Jakarta-Ngrombo, Jakarta-Purwokerto, Jakarta- Kutoarjo, Jakarta-Gombong, Jakarta-Kroya, dan Jakarta Kebumen.

Baca Juga:

Selain itu Mudik Motor Gratis Kereta Api juga terdapat tujuan Jakarta-Yogyakarta, Jakarta-Klaten, Jakarta-Solo, Jakarta-Madiun, Jakarta-Kertosono, dan Jakarta-Kediri.

Tujuan Subsidi Angkutan Motor antara lain mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan raya yang disebabkan oleh pemudik dengan menggunakan sepeda motor.

Mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang disebabkan oleh sepeda motor pada saat penyelenggaraan angkutan lebaran 2019.

Pada saat penyelenggaraan angkutan lebaran, konsumsi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) meningkat, oleh karena itu perlu didukung angkutan massal yang tepat.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada pengguna jasa kereta api atas kepercayaan menggunakan KA sebagai moda transportasi pilihan untuk mudik/balik lebaran tahun ini,” tutup Edi.

(ysw)

PT KAI : Kota di Jateng dan Jatim Jadi Tujuan Utama Pemudik

loading…

JAKARTA – Selama angkutan lebaran kereta api selama 22 hari. PT KAI mencatat kota kota besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai kota yang sering menjadi tujuan pemudik.

“Memang hampir semua kota kota besar di Jawa yang menjadi tujuan pemudik. Tapi yang paling tinggi cukup banyak, seperti Solo, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang,” kata Direktur Utama PT KAI, Edi Sukmoro di Aula Jakarta Rail Centre (JRC), Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).

Sementara di Provinsi Jawa Barat, Edi menyebutkan kawasan Bandung juga menjadi cukup tinggi, bahkan selama musim mudik, pihaknya mencatat kereta dari Bandung menuju jalur selatan jawa alami peningkatan cukup tinggi selama musim lebaran.

Baca Juga:

Edi berasumsi banyak tempat wisata di sekitaran Garut, Tasikmalaya, dan Banjar membuat peningkatan KA dari Bandung menuju jalur selatan meningkat.

Sedangkan untuk spesifik perjalanan kereta api, Edi mengatakan jumlah tertinggi tercatat Kereta Logawa jurusan Purwokerto – Jember PP.Selama angkutan lebaran 2019, kereta itu tercatat mencapai 41.331 penumpang. “Kereta itu melintasi beberapa kota kota besar, salah satu Yogyakarta,” tuturnya.

(ysw)

Penuhi Janji Kampanye, Taufik Akan Perjuangkan Air Bersih Gratis untuk Warga

loading…

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan untuk memberikan suplai air bersih secara gratis kepada warga DKI Jakarta. Foto: dok/SINDOnews/Okto Rizki

JAKARTA – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan untuk memberikan suplai air bersih secara gratis kepada warga DKI Jakarta.

“Saya akan memperjuangkan itu untuk air minum PAM. Yang 10 kubik kebawah, saya dorong kepada Pemda untuk menggratiskan,” kata Taufik saat dikonfirmasi SINDOnews, Rabu (19/6/2019).

Taufik mengatakan, penyedian fasilitas gratis seperti air bersih merupakan tugas dan tangggung jawab pemerintah. Karena itu Taufik mengaku tak keberatan bila dirinya ditunjuk Pemprov untuk membangun dialog dengan pengelola air bersih agar program air gratis ini segera teralisasi.

Baca Juga:

“Saya sudah hitung. Saya berani kok dialog ke pengelola air. Saya kira sudah jadi kewajiban pemerintah ke masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut Taufik menegaskan, secara hitung – hitungan, pengelola tidak akan merugi bilamana mengratiskan air bersih pada warga DKI. “Kalau itu digratiskan, pengelola masih untung apa engga? Tetap masih untung. Itu air untuk pemakaian 10 kubik ke bawah,” tegasnya.

Kemudian, selain menggratiskan fasilitas air bersih, Taufik juga berjanji bakal meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan untuk turut serta menggratiskan angkutan transportasi masal di Ibu Kota. (Baca: Penuhi Kebutuhan AIr Bersih, Pemprov DKI Akan Subsidi Warga Tak Mampu)

Menurutnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI sangat cukup untuk memberikan subsidi pada angkutan transportasi masal di Ibu Kota. “Kalau APBD sudah Rp100 triliun mau diapain? Transportasi juga harus gratis,” terangnya.

(ysw)

PT KAI Klaim Pemudik Gunakan Kereta Api Meningkat 9,2 persen

loading…

Ilustrasi, pemudik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Foto: dok/SINDOphoto

JAKARTA – PT KAI mencatat jumlah penumpang lebaran 2019 mencapai 6.810.407 atau meningkat 9,2 persen dibandingkan tahun 2018 sebesar 6.236.227 penumpang. Jumlah ini diatas target yang ditetapkan 6.449.172 penumpang atau 5,6 persen dibandingkan tahun lalu.

Direktur Utama PT KAI, Edi Sukmoro mengatakan jumlah itu terdiri dari dua jenis perjalanan, yakni KA Jarak Jauh sebesar 3.694.170 penumpang dan KA Lokal sebesar 3.116.327 penumpang. (Baca: 553 Kendaraan Tinggalkan Jakarta Sejak H-7 hingga H-4)

“Selama 22 hari kerja atau 26 Mei 2019 (H-10) hingga 16 Juni 2019 (H+10) masa angkutan lebaran, data kami himpun terlihat peningkatan signifikan,” kata Edi di Aula Jakarta Rail Centre (JRC), Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).

Baca Juga:

Selain karena faktor harga tiket pesawat yang melonjak tinggi membuat penumpang beralih ke kereta api. Edi mengatakan beberapa faktor lainnya karena pihaknya meningkatkan jumlah perjalanan kereta. Pada lebaran tahun ini saja, PT KAI, kata Edi, melakukan penambahan jumlah kursi sebesar 3-4 persen.

“Jadi bisa dibilang sekalipun jumlah kursinya tidak sebanding dengan jumlah penumpang. Tapi perlu dicatat satu kursi kereta bisa digunakan dua orang. Contoh kereta Jakarta – Surabaya, penumpang yang naik dari Jakarta bisa turun di Cirebon, kemudian di Cirebon ada penumpang yang naik hingga ke Surabaya,” ucap Edi. (Baca juga: Dapatnya Susah, Per Hari 60-90 Orang Pemudik Batalkan Tiket Kereta Api)

Selain itu, kata Edi, pada musim lebaran juga pihaknya menambah operasi kereta, yakni 416 kereta api yang terdiri dari 354 Kereta regular dan 60 Kereta tambahan. Jumlah tersebut meningkat 5,8 persen dibandingkan 2018, yakni 393 kereta api, terdiri dari 345 kereta api regular dan 48 kereta api tambahan.

Kondisi ini kemudian di dukung dengan sejumlah Kereta Api baru, yakni Kereta Prabujaya, Joglosemarkerto, Galunggung, Dolok Martimbang, Pangrango 2, dan Ciremai 2. “Kereta baru itu membantu kami melakukan peningkatan angkutan penumpang lebaran,” tutup Edi.

(ysw)

Pelanggan Harus Jeli, Hati-hati Modus Penipuan Mengatasnamakan Sanken

loading…

JAKARTA – Akhir-akhir ini, mulai bermunculan modus penipuan baru yang membawa nama Sanken. Penipuan ini berseliweran di dunia maya, mencoba mengincar kelemahan konsumen yang menjadi pelanggan setia Sanken.

Pihak Sanken pun meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati dan waspada jika ada penawaran2 dari website yg sengaja dibuat mirip dengan website Sanken. Website resmi Sanken adalah www.sanken.co.id dan pembayaran ke PT Istana Argo Kencana.

Karenanya, masyarakat diminta untuk berpikir cerdas menyikapi penawaran produk yang dijual di luar situs resmi Sanken.

Baca Juga:

Direktur Pemasaran PT Istana Argo Kencana (Sanken) Teddy Tjan mengatakan, pihaknya menerima keluhan dari beberapa konsumen yang sudah melakukan transaksi dengan website palsu tersebut dan sudah terlanjur mentransfer uang ke rekening Bank Permata atas nama PT.Ultra SankenIND yang ternyata merupakan virtual account.

“Masyarakat harus berhati-hati, jangan sampai menjadi korban. Kami akan melaporkan kasus pencatutan nama Sanken kepada pihak kepolisian karena hal ini jelas merupakantindakpidanapenipuandan pencemaran namabaik,” terang Teddy Tjan, saat dikonfirmasi, Rabu (19/6/2019).

Pelaku penipuan ini memanfaatkan belanja promo yang tengah tren di toko online. Masyarakat jangan langsung percaya jika ada penawaran yang di luar logika. Ada baiknya memastikan di web resmi Sanken di www.sanken.co.id. atau ke Customer service Sanken No…..

Sankenmenyatakantidakpernahadahubungandenganwebsitewww.sankenco.idatausankenku.com atau PT.UltraSanken IND. tambah Teddy.

Belanja melalui marketplace memang praktis dan tidak buang-buang waktu, tapi masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati karena belanja online bisa menjadi sarang penipuan juga.

Meski umumnya sistem marketplace sudah terbilang aman, tapi selalu ada saja ada celah untuk melakukan penipuan . Karenanya, kita sebagai pembeli harus lebih pintar buat mencegah agar hal itu tidak terjadi.

(ysw)

Anies Beberkan Alasannya Keluarkan IMB Reklamasi

loading…

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: dok/SINDOnews/Komaruddin Bagja

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta beralasan bila Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan pada bangunan reklamasi karena terikat perjanjian kerjasama dengan swasta. Salah satu kewajiban Pemprov DKI adalah memberikan semua perizinan sepanjang pihak pelaksana reklamasi menunaikan kewajibannya.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, dalam penerbitan IMB pada umumnya, posisi Pemprov DKI adalah sebagai regulator yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan sebuah izin.Dalam kasus program pembangunan lahan reklamasi ini, posisi Pemprov DKI adalah sebagai salah satu pihak dalam sebuah Perjanjian Kerjasama sekaligus sebagai regulator.

Program reklamasi ini, lanjut Anies, sejak awal, yaitu pada 1997, melibatkan swasta sebagai pelaksana. Lalu, hubungan antara Pemprov DKI dan pihak swasta itu diatur menggunakan Perjanjian Kerjasama. Perjanjian Kerjasama itu secara hukum adalah setara dengan Undang-Undang bagi kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian itu.

Baca Juga:

Pemprov DKI Jakarta terikat dalam Perjanjian Kerjasama dengan pihak swasta sebagai pelaksana program reklamasi. Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani pada 1997, diperbarui pada 21 Mei 2012, 11 Agustus 2017, dan 2 Oktober 2017. Perjanjian Kerjasama itu mengatur kewajiban pihak pelaksana reklamasi dan pihak Pemprov DKI.

“Salah satu kewajiban Pemprov DKI adalah memberikan semua perizinan sepanjang pihak pelaksana reklamasi menunaikan kewajibannya,” kata Anies Baswedan melalui press release yang diterima Rabu (19/6/2019).

Anies menjelaskan, dalam kaitan dengan permohonan IMB. Kenyataannya, telah berdiri bangunan gedung yang dibangun sesuai dengan Pergub 206/2016, semua keputusan pengadilan telah dikerjakan, dan semua denda serta kewajiban telah dilaksanakan oleh pihak pelaksana reklamasi, maka sesuai Perjanjian Kerjasama, Pemprov DKI diharuskan untuk menjalankan kewajibannya yaitu mengeluarkan IMB.

Untuk itu, kata Anies, Pemprov hanya dapat menolak menerbitkan IMB apabila kewajiban pihak swasta yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Kerjasama tidak dipenuhi. Jika semua kewajiban dalam perjanjian telah dipenuhi pihak swasta, maka Pemprov tidak dapat menolak menerbitkan IMB. Apalagi, Perjanjian Kerjasama itu secara hukum adalah setara dengan Undang-Undang bagi pihak yang terikat.

“Sebagai regulator, Pemprov berhak mengubah kebijakan termasuk Pergub 206/2016, tetapi sesuai asas hukum tata ruang, perubahan kebijakan itu tidak boleh berlaku surut. IMB tetap diterbitkan untuk bangunan yang sudah berdiri,” jelasnya.

(ysw)

Selama Angkutan Lebaran 2019, PT KAI Angkut 6,8 Juta Pemudik

loading…

Dirut PT KAI Edi Sukmoro mengatakan, selama masa angkutan Lebaran selama 22 hari dari 26 Mei hingga 16 Juni, total penumpang yang dilayani oleh KAI mencapai 6.810.407 penumpang, Rabu (19/6/2019). Foto/SINDOnews/Komaruddin Bagja

JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah menutup rangkaian angkutan Lebaran 2019. Tercatat pada arus mudik hingga arus balik, pemudik yang menggunakan angkutan kereta api mencapai 6,8 juta penumpang.

Dirut PT KAI Edi Sukmoro mengatakan, selama masa angkutan Lebaran selama 22 hari dari 26 Mei hingga 16 Juni, total penumpang yang dilayani oleh KAI mencapai 6.810.407 penumpang.

Edi menambahkan, angka ini dari tahun 2018 yang lalu, di mana saat itu tercatat sebanyak 6.236.227 penumpang. “Terjadi peningkatan sekitar 9,2 % dari tahun sebelumnya,” kata Edi di kantor PT KAI, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).

Baca Juga:

Selain itu KAI berhasil melampaui target volume Angkutan Lebaran 2019 sebanyak 5,9% dari target yang telah ditetapkan yaitu 6.449.172 penumpang.

KAI mencatat puncak keberangkatan penumpang di periode mudik tahun ini jatuh pada H1-4 yaitu hari Sabtu 1 Juni 2019 dengan volume sebanyak 293.181 penumpang.

“Sedangkan puncak arus balik jatuh pada H2+2 yaitu hari Sabtu 8 Juni 2019 dengan volume sebanyak 402.930 penumpang.

Ia menambahkan, adapun KA Logawa (Purwokerto – Jember pp) adalah KA Jarak Jauh yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dengan total penumpang pada masa Angkutan Lebaran 2019 mencapai 41.331 penumpang.

(ysw)

Pemprov DKI Bangun Pasar Buku Murah di Klender, Rampung Akhir 2019

loading…

Gubernur DKI Anies Baswedan saat meresmikan pasar buku murah di Pasar Kenari, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Foto/Istimewa

JAKARTAPemprov DKI tengah membangun pasar buku murah atau Jakbook di Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur. Ditargetkan, pasar buku murah yang menempati lahan 1.000 meter persegi ini rampung akhir tahun 2019 nanti.

“Sementara ini lokasi Jakbook di Pasar Perumnas Klender. Setelah itu baru di lokasi berikutnya,” ujar Amron Situmorang, Asisten Manager Perumda Pasar Jaya kepada wartawan.

Amron menjelaskan, saat ini pengerjaan Jakbook di Pasar Perumnas Klender sudah sekitar 20%. Di lokasi juga disediakan playground, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), penitipan anak, mesin ATM, food court hingga kedai kopi. (Baca: Pemprov DKI Resmikan Pasar Buku Terlengkap dan Termurah)

Baca Juga:

“Di Perumnas Klender luasnya lebih dari 1.000 meter persegi. Nantinya ada 4.000 judul buku. Targetnya sebelum akhir 2019,” tukasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan pasar buku Jakbook Pasar Kenari di Salemba, Jakarta Pusat, Senin 29 April 2019 lalu.

Pasar buku itu merupakan pasar buku pertama di Jakarta yang didirikan untuk menyediakan buku-buku berharga yang murah alias terjangkau dan dikelola PD Pasar Jaya.

Pasar buku itu berlokasi di lantai tiga Pasar Kenari. Ada beberapa gerai toko buku yang menjual berbagai jenis buku dari buku pendidikan hingga fiksi.

(ysw)

Cabut Pergub Reklamasi, Anies Khawatir Jadi Preseden Buruk Kepastian Hukum

loading…

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menyegel bangunan di pulau reklamasi beberapa waktu lalu. Foto: dok/Okezone

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku sulit mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) yang melegalisasi bangunan reklamasi. Pencabutan Pergub yang dikeluarkan Basuki T Purnama (Ahok) itu dinilai menjadi preseden buruk bagi sebuah kepastian hukum.

“Tidak sesederhana itu (pencabutan Pergub). Begini ya, ada prinsip fundamental dalam Hukum Tata Ruang yaitu pelaksanaan perubahan peraturan tidak berlaku surut,” terangnya melalui siaran persnya, Rabu (19/6/2019).

Anies mengatakan, bia mencabut Pergub 206/2016 agar bangunan rumah tersebut kehilangan dasar hukumnya, lalu membongkar bangunan tersebut maka yang hilang bukan saja bangunannya tapi kepastian atas hukum juga jadi hilang.

Baca Juga:

Anies menjelaskan, jika sebuah kegiatan pembangunan gedung yang telah dikerjakan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu bisa divonis jadi kesalahan. Bahkan
dikenai sanksi dan dibongkar karena perubahan kebijakan di masa berikutnya, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada peraturan gubernur dan hukum, karena pernah ada preseden seperti itu.

“Suka atau tidak terhadap isi Pergub ini, faktanya pergub itu telah diundangkan dan telah menjadi sebuah dasar hukum dan mengikat. Apalagi yang baru dipakai dari peluang hukum hanya sebesar 5 persen,” katanya

Anies pun memilih memanfaatkan 95 persen kawasan reklamasi sesuai visi-misi untuk memberi manfaat sebesar-besarnya pada publik. Misalnya sekarang sedang dibangun jalur jogging, jalur untuk sepeda, lapangan untuk kegiatan olah raga termasuk akan dibangun pelabuhan dan lain-lainm

“Jadi, tidak dibongkarnya bangunan rumah-rumah itu adalah konsekuensi dari melaksanakan aturan hukum yang berlaku, melaksanakan azas-azas umum pemerintahan yang baik, dan ketaatan pada prinsip good governance,” tegasnya.

(ysw)

Tersangka Pembacokan di Lubang Buaya Ditangkap saat Melamar Kerja

loading…

MR, remaja tersangka kasus penganiayaan ditangkap saat melamar kerja di sebuah perusahaan di Jalan Pahlawan Revolusi, Jakarta Timur, Senin 17 Juni 2019. Ilustrasi/Istimewa

JAKARTA – Remaja berinisial MR digelandang ke Polres Metro Jakarta Timur. Pria berusia 18 tahun itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menganiaya ECA (20) hingga kritis di Jalan Gaber, Lubang Buaya, Jakarta Timur pada Minggu 16 Mei 2019.

MR ditangkap polisi saat melamar pekerjaan di sebuah perusahaan di Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin 17 Juni 2019.

“Saat dilakukan penangkapan, tersangka sedang melamar pekerjaan,” ungkap Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Ady Wibowo kepada wartawan, Rabu (19/6/2019).

Baca Juga:

Peristiwa bermula ketika tersangka bersama teman-temanya bertemu dengan Eca yang juga saat itu bersama rekan-rekannya. Kedua kelompok pun bentrok.

Menggunakan senjata tajam jenis klewang, MR mengejar korban hingga terjatuh. Tanpa pikir panjang, ketika itu MR menghujamkan klewang ke pinggang korban sebanyak satu kali.

“Pelaku mengejar korban dan terjatuh, kemudian pelaku membacok korban dengan menggunakan kelewang sebanyak satu kali di bagian pinggang belakang,” sambungnya.

Polisi menuturkan, MR mengaku membacok korbannya yang berinisial ECA (20) saat sedang tawuran. Korban pun roboh seketika akibat serangan yang dilakukan oleh MR sehingga harus dilarikan menuju rumah sakit.

“Tersangka mengaku melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara membacok pinggang bagian belakang dengan menggunakan kelewang sehingga pinggang korban luka sobek dan di rawat di RS,” kata Ady.

Untuk mempertanggung jawabkan aksi nekatnya, saat ini MR diperiksa lebih lanjut di Polres Jakarta Timur.

(dam)

Soal Reklamasi, Anies Heran Gubernur Sebelumnya Bisa Keluarkan Pergub

loading…

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto/Istimewa

JAKARTA – Peraturan Gubernur (Pergub) 206/2016 tentang panduan rancang kota (PRK) yang dikeluarkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akibat terhentinya pembahasan Peraturan Daerah (Perda) reklamasi pada pertengahan 2016. Pergub tersebut sebagai legalisasi kegiatan dan bangunan di sana yang semula bermasalah secara hukum.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mempertanyakan mengapa Gubernur saat itu mengeluarkan Pergub 206/2016. Sebab lazimnya, penataan kota itu diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Namun, konsekuensinya perlu waktu lama.

“Saya dengar laporan dari jajaran bahwa pada saat itu pembahasan Perda terhenti di DPRD karena beberapa anggota DPRD diperiksa KPK bahkan ada yang ditahan. Itu sekitar pertengahan 2016,” katanya melalui siaran persnya, Rabu (19/6/2019)

Baca Juga:

Mengenai tiba-tiba kemudian keluar Pergub 206/2016 pada 25 Oktober 2016, Anies mengaku tidak mengetahuinya. Anies mengakui bila memang dengan adanya Pergub, kegiatan dan bangunan di pulau reklamasi yang semula bermasalah secara hukum jadi punya dasar hukum.

“Reklamasi di Teluk Jakarta adalah program pemerintah dan program reklamasi di Teluk Jakarta itu telah dihentikan,” terangnya.

(ysw)

Telat Bayar Pajak Motor Kena Denda 2% Per Bulan

loading…

Kepala BPRD DKI Jakarta Faisal Syafruddin (kanan) menyerahkan STNK kepada pemilik kendaraan yang telah membayarkan kewajiban pajaknya. Pemilik kendaraan yang telat bayar pajak akan dikenakan denda 2% setiap bulan. Foto/Istimewa

JAKARTA – Pemilik kendaraan bermotor diimbau taat membayar pajak kendaraannya. Bila tidak maka sanksi denda 2% dari besaran pajak setiap bulannya bakal dikenakan.

Ini terhitung dari jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Artinya jika 1 atau 2 hari maupun 1 minggu terlambat, maka denda yang dibayarkan sama dengan 1 bulan.

Jika telat bayar pajak kendaraan bermotor mencapai 1 tahun maka menghitung dendanya dengan cara mengalikan pokok pajak dikali 12 bulan. Dan begitu juga seterusnya untuk 2,3 ataupun 4 tahun lebih sanksi yang dikenakan maksimal 48%.

Baca Juga:

Pajak kendaraan bermotor yang telah melewati 12 bulan atau 1 tahun, pelayanan dan pembayaran pajaknya dilakukan di kantor Samsat terdekat. Besaran pajak kendaraan bermotor terutang tergantung dari nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) itu sendiri.

“Semakin besar NJKB-nya maka pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan pun semakin tinggi,” kata Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin.

Diharapkan pemilik kendaraan membayar pajak sebelum jatuh tempo untuk menghindari sanksi administrasi yang dapat merugikan.

Diketahui, tugas BPRD DKI Jakarta adalah mengelola pajak daerah, salah satunya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Setiap tahun pemilik kendaraan bermotor, baik roda dua dan roda empat wajib membayar pajak dan mengesahkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

STNK merupakan bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Seringkali pemilik kendaraan bermotor lupa membayar sehingga melewati jatuh tempo pembayaran pajak yang sudah ditentukan. Akibatnya, harus membayar sanksi administrasi atas STNK kendaraannya.

(poe)

Imbas Surat Undangan Terlarang, BKD DKI Berikan Sanksi ke Pejabat DPPAPP

loading…

JAKARTA – Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta memerintahkan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) untuk lakukan pemeriksaan terkait surat undangan terlarang yang viral di media sosial beberapa hari lalu.

Sebelumnya, DPPAPP DKI Jakarta berniat mengundang sejumlah organisasi masyarakat (ormas) untuk melakukan rapat terkait konten poster mengenai antikekerasan terhadap perempuan dan anak yang dipasang di MRT Jakarta bias gender. Namun, ada salah satu ormas yang sudah dibekukan oleh pemerintah masuk dalam daftar undangan tersebut.

“Dari BKD kita sampaikan pada kepala dinasnya untuk melakukan pemeriksaan, karena kan PNS harus netral dan tidak masuk dalam unsur-unsur terkait,” ungkap Kepala BKD DKI Jakarta, Chaidir saat dikonfirmasi SINDOnews, Rabu (19/6/2019).

Baca Juga:

Chaidir menjelaskan, terkait kejadian ini merupakan bentuk kekeliruan dikarenakan kepala seksi tak mengetahui adanya larangan pada organisasi masayarakat tersebut yang statusnya telah dibekukan pemerintah.

“Jadi sudah BAP, karena DPPAPP ada acara terkait isu gender, mereka browsing di internet mencari unsur-unsur lembaga sosial masyarakat. Kemudian karena kekeliruan yang bersangkutan juga tidak mengetahui info bahwa ormas tersebut sudah dilarang,” jelasnya.

Chaidir menuturkan, imbas dari kelalaian tersebut, pihaknya akan memberikan sanksi tegas berupa hukuman disiplin ringan, supaya tidak terjadi untuk kedua kalinya. Karena jika terjadi kembali akan mendapatkan hukuman disiplin sedang, artinya bisa menurunkan kenaikan pangkat.”Teguran secara tertulis, agar tak ada kejadian serupa dikemudian hari,” tegasnya.

Chaidir melanjutkan, tidak memberikan sanksi pada kepala dinas terkait, karena pada dasarnya kepala dinas sudah melakukan BAP dan hal tersebut sudah benar sebagai mana tugasnya.”Ternyata kadisnya cukup bagus dan kooperatif, terkait adanya isu viral langshng melakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan dan koordinasi dengan BKD,” ucapnya.

(whb)

Diduga Korupsi Rp470 Juta, Bendahara KPU Kota Bogor Ditahan

loading…

Bendahara KPU Kota Bogor, Harry Astama ditahan kejaksaan karena diduga melakukan korupsi. Ilustrasi/Okezone

BOGOR – Setelah menjalani pemeriksaan selama lebih dari enam jam, Bendahara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor, Harry Astama akhirnya dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Paledang, Kota Bogor, Selasa 18 Juni 2019 petang.

Sebelumnya, Harry telah menyandang status tersangka kasus korupsi Rp470 juta dana Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Bogor 2018-2023

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kota Bogor, Rade Satya Nainggolan menjelaskan penetapan tersangka merupakan hasil dari rangkaian kegiatan penyidikan sejak akhir tahun lalu sesuai perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor nomor print 2536/O.2.12/F.1/12/2018.

Baca Juga:

“Tersangka ditahan karena diduga kuat telah melakukan penyimpangan penggunaan dana hibah dari Pemkot Bogor dengan membuat kegiatan fiktif. Jadi dalam proses pencairan dia yang berperan,” katanya kepada wartawan.

Menurut dia, ada dua kegiatan fiktif, di antaranya pengadaan barang dan jasa berupa pembuatan buletin.”Jadi bukan hanya satu kegiatan tapi ada ada dua kegiatan yang di luar yang telah ditetapkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Salah satunya adalah buletin. Ternyata di RAB tidak ada,” paparnya.

Usai diperiksa, tersangka yang keluar dari ruang penyidik sudah mengenakan rompi merah bertuliskan tahanan kejaksaan terlihat menunduk dan langsung dibawa ke Lapas Kelas II A Paledang menggunakan mobil Tahanan Kejaksaan Negeri Kota Bogor.

“Terkait barang bukti yang kita amankan cukup banyak, di antaranya kwitansi fiktif, tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 tentang Tipikor dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun,” tuturnya.

Sekadar diketahui, perbuatan tersangka terungkap setelah Inspektorat KPU melakukan pemeriksaan terkait adanya sejumlah kegiatan fiktif, kemudian ditindaklanjuti oleh tim intelijen Kejari Kota Bogor.

(dam)

Tak Sesuai Kompetensi, Plt Dinas LH DKI Mengundurkan Diri

loading…

Plt Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Djafar Muchlisin.Foto/FB DinasLhDKI/Istimewa

JAKARTA – Plt Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Djafar Muchlisin mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Djafar beralasan jabatan yang diembannya tersebut tak sesuai dengan kompetensinya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, Chaidir mengatakan, Ddjafar mengajukan pengunduran diri pada selasa, 11 Juni 2019 lalu. Djafar mengundurkan diri atas permintaan sendiri tanpa ada paksaan ataupun mutasi jabatan.

“Pak Djafar dikenal serta besar dan tumbuh di lingkungan Dinas Sosial. Jadi beliau secara hati nuraninya ingin kembali ke Dinas Sosial. Dan Pak Djafar mengakui terkait pengunduran dirinya atas permintaan sendiri, karena merasa tidak nyaman dan tidak sesuai dengan kompetensinya,” ujar Chaidir saat dihubungi SINDOnews, Rabu (19/6/2019).

Baca Juga:

Chaidir menjelaskan, terkait mekanisme pergantian posisi yang ditinggalkan Djafar Muchlisin di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, sudah masuk pada tahap penyeleksian kandidat penganti.”Terkait Plt sudah disampaikan kepada Kabidnya Handonk Warih, dan SK sudah keluar per tanggal 12 Juni,” jelasnya.

Chaidir menegaskan, terkait pengunduran diri Djafar Muchlisin bukan karena kinerja melainkan karena ketidak sesuaian hati nurani dan lebih berpengalaman di dinas lain.”Plt Kepala Dinas LH mengundurkan diri atas permintaan sendiri, karena tidak sesuai pengalaaman dan kompetensinya,” ucapnya

(whb)

ASN Diberi Pendidikan dan Latihan Agar Paham Tupoksi

loading…

ASN Diberi Pendidikan dan Latihan Agar Paham Tupoksi. (Istimewa).

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok terus berupaya meningkatkan kualitas aparatur sipil negara (ASN) yang cerdas dan berkualitas. Apa saja yang sudah dilakukan Pemkot Depok dalam mengembangkan pegawainya.

Berikut wawancara KORAN SINDO dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok Supian Suri.

Bagaimana perkembangan kepegawaian di Kota Depok?
Dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), ada 14 hal yang diatur antara lain, penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, dan mutasi.

Baca Juga:

Di dalamnya juga mengatur mengenai penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun hari tua, dan perlindungan. Kami selama ini berupaya melaksanakan dan menerapkan standar serta ketentuan yang ada dalam aturan itu. Sejauh ini sudah banyak perkem bangan yang terjadi di lingkungan Pemkot Depok untuk kualitas SDM-nya. Kami bahkan sudah melakukan digitalisasi sistem untuk beberapa hal. Semua itu berpatokan pada perkembangan zaman. Jika kami tidak mengikuti perkembangan, maka kami akan tertinggal.

Upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM?
Kami melakukan tiga hal dalam lingkup BKPSDM Depok. Pertama , penyusunan dan penetapan kebutuhan PNS Depok serta penyusunan evaluasi jabatan. Kedua , penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2019. Ketiga, penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap I tahun 2019. Untuk penyusunan dan penetapan kebutuhan PNS Depok telah dilakukan melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja pada 38 perangkat daerah dengan jumlah sekitar 3.643 jabatan dari total kebutuhan pegawai sebanyak 13.184 orang.

Penyusunan analisis jabatan dan analisis kebutuhan pegawai merupakan salah satu syarat harus disampaikan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dalam pengajuan formasi CPNS. Demikian juga dengan penyusunan evaluasi jabatan, kami telah mendapatkan penetapan hasil evaluasi jabatan dari Menpan-RB.
Manfaat evaluasi jabatan adalah sebagai dasar penghitungan pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi PNS Depok pada tahun ini. Hal tersebut sesuai dengan amanat Permen pan RB No. 63/2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri.

Sedangkan untuk penerimaan CPNS 2019, kami telah melakukan seleksi pada 2018 sesuai dengan formasi yang ditetapkan dari pusat. Pada 2019 ini kami membuka 239 formasi yang terdiri atas tenaga guru dari formasi eks tenaga honorer K-2 sebanyak 14 orang, tenaga guru dari formasi umum sebanyak 108 orang, tenaga kesehatan 104 orang, dan tenaga teknis 13 orang. Dari formasi tersebut, di angkat 237 CPNS de ngan dua for masi yang tidak terisi, yaitu tenaga honorer K-2 sebanyak satu orang karena yang memenuhi persyaratan hanya 13 orang.

Kemudian formasi dokter spesialis gizi klinik ahli pratama sebanyak satu orang karena tidak ada yang melamar di formasi itu. Sesuai dengan analisis jabatan yang kami lakukan, maka mereka akan ditempatkan di formasi yang telah diatur.

Satu orang untuk Sekretariat Daerah (Sekda), Dinas Pendidikan sebanyak 121 orang, Dinas Kesehatan sebanyak 68 orang, dan Dinas Perhubungan sebanyak satu orang. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak enam orang, Dinas Perumahan dan Permukiman dua orang, dan RSUD Depok 37 orang. Selain penerimaan CPNS tersebut, kami juga mengangkat satu orang CPNS dari program Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan.

Selain itu, upaya lainnya?
Kami banyak melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat) dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kemampuan ASN Depok. Kami tidak menutup mata perkembangan zaman menuntut kami meningkatkan kualitas diri sehingga berdampak positif pada roda kinerja di Pemkot Depok. Peningkatan kualitas PNS merupakan amanat dari PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS. Disebutkan dalam Pasal 203 ayat 3 bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi.

BKPSDM Depok pun berupaya meningkatkan kompetensi PNS melalui berbagai jenis pengembangan. Salah satunya penyelenggaraan Diklat 2019 yang meliputi diklat penatausahaan keuangan, PIM 2, 3, 4 bagi pejabat struk tural, diklat pengelolaan dana BOS, diklat teknis dan fungsional, pengiriman tugas belajar, pemberian izin belajar bagi PNS.

Berapa jumlah PNS Depok saat ini. Apa sudah ideal?
Jumlah PNS Depok saat ini adalah 6.802 orang. Tentu jumlah tersebut masih kurang dari ideal karena kami butuh sekitar 13.184 tenaga.

Pada bidang apa Pemkot Depok kekurangan tenaga?
Kami banyak kekurangan tenaga di bidang pendidikan dan medis. Oleh karenanya kami terus berupaya melakukan terobosan agar jumlah yang dibutuhkan bisa sesuai dan ideal. Kekurangan tenaga bukan menjadi kendala bagi kami untuk memberikan pelayanan. Karena kami akan tetap melayani secara maksimal.

Jumlah PNS yang pensiun tiap tahun apakah seimbang dengan yang diterima?
Jumlah PNS yang pensiun tiap tahun tidak seimbang dengan penerimaan atau yang kami terima. Berdasarkan data yang pensiun pada 2016-2018 sebanyak 726 orang. Sedangkan yang diterima 2018 hanya 237 orang. (R Ratna Purnama)

(nfl)

Anies: Bangunan dan IMB Reklamasi Ada karena Aturan Gubernur Terdahulu

loading…

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memastikan kembali bahwa bangunan di pulau reklamasi ada karena Peraturan Gubernur (Pergub) 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK). Pergub itu mengatur mana kawasan perumahan, sekolah, jalan umum, kantor dan sebagainya.

Anies Baswedan mengatakan, siapapun yang ingin membangun di lahan kosong harus melihat rencana tata kota. Mana yang jadi jalan umum, lahan hijau, perumahan, sekolah, perkantoran, lahan biru dan sebagainya.

Lautan hasil reklamasi itu, lanjut Anies merupakan tanah kosong dan daratan baru yang sebelumnya hanya perairan dan tidak memiliki peta berisi rancangan tata kota di kawasan tersebut. Menurutnya, dalam kondisi seperti itu, siapapun tidak boleh membangun.

Baca Juga:

Namun, begitu ada peraturan yang berisi rencana tata kota, siapapun boleh
membangun asalkan sesuai dengan aturan rencana tata kota. Peraturan rencana
tata kota itu biasa disebut Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) atau umumnya disebut Perda RDTR.

Anies menuturkan, dalam kasus reklamasi, pada 2016 itu belum ada Perda RDTR, lalu Gubernur saat itu membuat Peraturan Gubernur yaitu Pergub 206/2016 yang isinya adalah rencana tata kota, atau biasa disebut dengan nama resmi Panduan Rancang Kota (PRK). Di Pergub itu diatur mana kawasan perumahan, sekolah, jalan umum, kantor dan lain lain.

“Pergub ini isinya seperti Perda RDTR. Atas dasar adanya Pergub itulah, Pengembang lalu memiliki dasar hukum untuk melakukan pembangunan. Jika tidak ada Pergub 206/2016 itu, tidak bisa ada kegiatan pembangunan apapun di sana, otomatis tidak ada urusan IMB,” kata Anies Baswedan melalui press rilis yang diterima SINDOnews pada Rabu (19/6/2019).

Anies menjelaskan, lazimnya di Jakarta itu, rencana tata ruang dan rencana detailnya dibuat dalam bentuk Perda RDTR, bukan bentuk Pergub. Namun, ada celah yang memperbolehkan aturan tata ruang tersebut dimuat dalam Pergub.(Baca: Anies: Penerbitan IMB di Pulau D Sudah Sesuai Aturan, Bukan Diam-diam)

Seperti misalnya ada Peraturan Pemerintah No 36/2005 Pasal 18 ayat 3, yang mengatakan jika sebuah kawasan yang belum memiliki Perda RTRW dan Perda RDTR maka pemerintah daerah dapat memberikan persetujuan mendirikan bangunan gedung pada daerah tersebut untuk jangka waktu sementara.

“Celah hukum inilah yang dijadikan pintu masuk dan jadi dasar hukum bagi Gubernur waktu itu untuk mengeluarkan Pergub 206/2016 yang isinya adalah tentang rencana tata kota atau resminya disebut Panduan Rancang Kota (PRK),” pungkasnya.

(whb)

Ada Sidang Sengketa Pilpres, Lalu Lintas di Kawasan Patung Kuda Lancar

loading…

Arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, terlihat lancar.Foto/SINDOnews/Okto Rizki Alpino

JAKARTA – Ditlantas Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta belum melakukan penutupan ruas Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, meskipun pada hari ini dilakukan sidang sengketa Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Berbeda pada hari sebelumnya, ruas jalan tersebut sempat ditutup guna mengantisipasi mendekatnya massa aksi ke Gedung MK.

Berdasarkan pantauan SINDOnews pada Rabu (19/6/2019), ruas Jalan Medan Merdeka Barat dapat dilalui kendaraan. Di sekitar ruas jalan tersebut hanya terlihat beberapa kendaraan taktis yang terpantau keluar masuk di kawasan Monas.

Sejumlah anggota kepolisian sudah disiagakan di depan pintu masuk Monas dan di depan Gedung Indosat. Hingga kini pihak kepolisian belum menginformasikan apakah akan ada aksi unjuk rasa atau tidak seperti pada sidang sebelumnya.

Baca Juga:

(whb)

BPTJ: Macet di Jabodetabek akan Berkurang, Jika Angkutan Massal Terintegrasi

loading…

Ribuan kendaraan bermotor terjebak kemacetan di salah satu ruas jalan di Jakarta.Foto/SINDOphoto/Dok

JAKARTA – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengapresiasi turunnya tingkat kemacetan di Jakarta sebanyak 8% bedasarkan data dari TomTom Index. BPTJ berpandangan menangani permasalahan transportasi di Jakarta, mau tidak mau harus menyinggung Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek)

Kabag Humas BPTJ, Budi Rahardjo mengatakan, Pemprov DKI Jakarta patut berbangga dengan turunnya kemacetan 8% di Jakarta karena tentunya hal ini merupakan buah dan berbagai usaha dan kerja keras yang telah dilakukan.
Apresiasi patut pula ditujukan kepada segenap stakeholder yang terlibat, seperti Pemprov DKI, Ditlantas Polda/ Korlantas Polri, Kementerian PUPR, para operator angkutan umum penumpang dan barang, operator jalan tol, BPTJ dan bahkan pemerintah daerah di wilayah Bodetabek.

Budi menuturkan, BPTJ berpandangan penilaian positif dari TomTom Index ini dapat menjadi pemacu untuk lebih intens lagi membenahi transportasi di Jakarta khususnya dan Jabodetabek umumnya.”Menangani permasalahan transponasi di DKI Jakarta mau tidak mau harus pula menyinggung Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi karena wilayah-wilayah ini sudah menjadi satu wilayah yang teraglomerasi,” kata ,” kata Budi lewat keterangan persnya, Rabu (19/6/2019)..

Baca Juga:

Artinya, lanjut Budi, Jakarta dan daerah di sekitar ini sudah menjadi satu kesatuan secara ekonomi sehingga menyebabkan timbulnya mobilitas manusia dan barang yang sangat intens antarwilayah di dalamnya. Sebagai contoh jutaan manusia dari wilayah Bodetabek setiap hari melakukan perjalanan komuter ke Jakarta untuk menjalankan aktivitas ekonomi.

Dia menambahkan, jika penyelenggaraan transportasi antarwilayah ini tidak terintegrasi dengan baik, maka transponasi yang seharusnya menjadi urat nadi perekonomian justru akan menjadi beban perekonomian. “Singkat kata kemacetan yang terjadi di Jakarta dan Bodetabek akan berkurang secara siginifikan apabila terbangun dan termanfaatkan sistem transportasi perkotaan berbasis angkutan umum massal yang teintegrasi baik secara fisik maupun sistem mencakup keseluruhan wilayah Jabodetabek,” ucapnya.

(whb)

Pemkot Depok Bertekad Wujudkan ASN 4.0

loading…

Pemkot Depok Bertekad Wujudkan ASN 4.0. (Koran SINDO.R Ratna Purnama).

DEPOK – Pemkot Depok terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang cerdas dan mampu beradaptasi dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Salah satunya dengan memberikan pembekalan, pendidikan dan pelatihan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Kepala BKPSDM Kota Depok Supian Suri mengatakan, pembekalan terhadap 236 CPNS ini bertujuan agar peserta CPNS mengetahui dan paham terhadap tugas, pokok, dan fungsi (Tupoksi) kepegawaian di masing-masing unit kerja. Dengan demikian, kata dia, saat bertugas mereka bertanggung jawab terhadap tugas yang diamanahkannya. “Termasuk memiliki inovasi agar dapat berdaya saing demi kemajuan pembangunan bangsa, khususnya di Kota Depok,” kata Supian.

Peserta dibekali berbagai materi mulai dari peraturan kepegawaian, etika, dan kedisiplinan. Kemudian, hal-hal terkait gratifikasi oleh Inspektorat Daerah (Itda) Kota Depok, termasuk pembekalan tentang ketahanan keluarga yang disampaikan langsung Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Depok, Elly Farida.

Baca Juga:

Dia mengaku, setiap tahun banyak pegawainya yang pensiun. Dampaknya pada kurangnya jumlah pegawai. Saat ini, Pemkot Depok kekurangan sekitar 6.000 ASN. Jumlah pegawai di Depok saat ini 6.212 orang. Idealnya, Depok memiliki 13.184 orang ASN untuk melayani 2 juta penduduk.

“Jumlah ASN di Depok dinilai masih jauh dari kata ideal. Sebenarnya kebutuhan kami masih banyak ya, kalau kita lihat dari kebutuhan hasil Anjab (analisa jabatan) dan ABK (analisa beban kerja) harusnya jumlah pegawai kami 13.184 orang,” katanya.

Wakil Ketua Komisi A Hamzah mengatakan, kekurangan ASN bukan hanya terjadi saat ini. Tiap tahun sebelumnya kata dia Depok selalu kekurangan tenaga ASN. ”Kekurangan ASN dari dulu. Ini bukan baru sekarang,” katanya.

Namun Depok tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya penentuan kuota ditentukan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan setiap tahun kuota yang diberikan untuk Depok selalu sedikit. “Tiap tahun banyak yang pensiun. Namun BKN hanya memberikan formasi sedikit,” katanya.

Sekretaris BKPSDM Kota Depok, Mary Liziawati menuturkan, berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Apartur Sipil Negara (ASN), masa CPNS berlangsung selama satu tahun. Karena itu, lanjutnya, pengenalan terhadap peraturan kepegawaian diberikan di masa-masa awal. “Termasuk, pembekalan ini juga dalam rangka persiapan masa pelatihan dasar (latsar),” tuturnya.

Dirinya menambahkan, melalui kegiatan tersebut diharapkan mereka lebih siap dalam mengemban tugas-tugas di masing-masing organisasi perangkat daerah (PD). Selain itu, mereka juga menyadari akan segala konsekuensinya menjadi CPNS.

“Mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai koridor yang telah ditetapkan, tidak ada yang melakukan tindakan indisipliner. Karena semua aturan sudah kami sampaikan kepada mereka,” katanya.

Terbukti, sejumlah prestasi telah diraih Pemkot Depok di tingkat Provinsi Jawa Barat. Dua ASN Depok berhasil meraih penghargaan sebagai pegawai berprestasi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat.

Dari 12 ASN yang hadir, Rita Nurlita dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok dinyatakan sebagai juara 2 untuk penghargaan ASN berprestasi kategori pejabat fungsional. Adapun untuk kategori pejabat eselon IV, Eti Rohati dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok meraih juara 3.

“Alhamdulillah, saya merasa bersyukur dan bahagia sekali. Penghargaan ini memotivasi dan memacu saya untuk semakin meningkatkan kinerja dan bekerja lebih baik lagi untuk Pemkot Depok dan masyarakat,” kata Rita.

Selama ini, dirinya berusaha menjadi pegawai yang rajin, disiplin, ikhlas, dan terus memberikan yang terbaik saat menyelesaikan amanah pekerjaan. Selain itu, dirinya juga berusaha membuat kegiatan yang kreatif, khususnya di bidang pelayanan informasi dan komunikasi sehingga bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (R Ratna Purnama)

(nfl)

Integrasi Transportasi Jadi Faktor Turunnya Kemacetan di Jakarta

loading…

Ribuan kendaraan bermotor terjebak kemacetan di salah satu ruas jalan di Jakarta.Foto/SINDOphoto/Dok

JAKARTA – Tingkat kemacetan Jakarta turun 8% dibanding tahun sebelumnya menurut TomTom Traffic Index 2018. Penurunan paling besar dalam setahun dibanding kota-kota lainnya yang diukur.

Dikutip dari TomTom Traffic Index, kini kota Jakarta berada di posisi tujuh di mana tahun sebelumnya berada di posisi 4 dengan kota termacet di dunia. Menanggapi hasil survei tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersyukur karena Ibu Kota mengalami peningkatan yang cukup baik

“Saya ingin tambahkan yang terkait dengan Tom Tom survei. TomTom Traffic Index 2018, Alhamdulillah Jakarta sudah mengalami peningkatan yang cukup baik dan kita di indeks itu 53%,” kata Anies di Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Baca Juga:

Anies pun menyampaikan beberapa hal yang terkait keberhasilan Pemprov DKI dalam mengurangi kemacetan. Pertama, soal integrasi transportasi. Karena orang menggunakan kendaraan publik bila transportasi terintegrasi. Kalau transportasi publik terintegrasi warga meninggalkan kendaraan pribadi.

“Dengan kendaraan pribadi berkurang maka traffic akan berkurang. Kemudian itu diiringi dengab pembukaan rute-rute baru layanan Transjakarta. Yang kedua, kita menugaskan Transjakarta untuk menyambung dengan transportasi-transportasi publik kereta api dan MRT. Sehingga jumlah kendaraan orang yang naik kendaraan umum pindah ke kendaraan pribadi berkuran,” jelasnya.

Lalu beroperasinya beberapa flyover, underpass yang menurut Anies hal tersebut membantu mengurangi kemacetan dan kemudian pendesainan baru di jalan-jalan protokol itu ikut membantu.

“Jadi itu sebagian dari hal-hal yang kita pandang nanti akan kita teruskan ke depan supaya bisa mengurangi kemacetan. Tapi kita melihat ini sebagai progres positif yang kita akan coba pertahankan terus di tahun-tahun yang akan datang,” ucap Anies.

(whb)

Meriahkan Hut DKI ke-492, Ancol Suguhkan Hiburan Spektakuler

loading…

Taman Impian Jaya Ancol akan menggelar persembahan spesial dan spektakuler dalam rangka menyambut hari jadi Kota Jakarta ke-492. Foto/Dok/SINDOnews

JAKARTA – Taman Impian Jaya Ancol akan menggelar persembahan spesial dan spektakuler dalam rangka menyambut hari jadi Kota Jakarta ke-492.

“Pada tanggal 21 Juni 2019, akan digelar sebuah acara bertajuk ‘Ancol Magical Night’ di kawasan Dunia Kartun, Dufan, mulai pukul 18.00 WIB,” ujar Rika Lestari, Departement Head Corporate Communications PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, saat dikonfirmasi SINDOnews, Rabu (19/6/2019).

Rika mengatakan, acara ini juga sebagai rangkaian seremoni peresmian seluruh wahana baru Taman Impian Jaya Ancol yang telah beroperasi sejak libur Lebaran lalu.

Baca Juga:

Rika menjelaskan, ‘Ancol Magical Night’ akan mempersembahkan kesenian Betawi, yakni alat musik kendang Betawi dan tehyan, yang dibalut dalam seni orchestra serta ada penampilan atraksi pesulap yang akan memberikan kejutan bagi para pengunjung.

“Ancol Magical Night akan menyuguhkan penampilan Batavia Chamber Orchestra untuk membawakan lagu Nusantara, ada penampilan pesulap dan juga akan menampilkan Spectacular Video Mapping di Gerbang Baru Dunia Fantasi,” jelasnya.

Lebih lanjut Rika mengatakan, acara ini rencana akan dihadiri langsung oleh Gubernur DKI Jakarta dan turut mengundang anak Yatim Piatu agar dapat menikmati wahana di Dufan sekaligus ikut serta dalam acara peresmian wahana baru.

“Dalam kesempatan ini, Taman Impian Jaya Ancol mengundang 1000 anak Yatim Piatu, serta acara akan diakhiri dengan penampilan spesial dari penyanyi ternama Isyana Sarasvati,” tegasnya.

Sekedar informasi, bagi masyarakat yang ingin mengunjungi ‘Ancol Magical Night’ dapat membeli tiket melalui website www.ancol.com seharga Rp 200.000.

Kemudian, Wakil Direktur Utama PT Taman Impian Jaya Ancol Tbk, Teuku Sahir Syahali mengatakan, pada tanggal 21 Juni 2019, tiket masuk Ancol akan digratiskan, tapi tak berlaku untuk kendaraan yang masuk, serta unit-unit rekreasi yang berada di dalam kawasan Ancol Taman Impian.

“Khusus pada tanggal 21 Juni 2019 ini, PT Taman Impian Jaya Ancol Tbk, akan menggratiskan tiket masuk kawasan Ancol untuk individu, mulai pukul 06.00 – 18.00 WIB, agar masyarakat dapat berwisata sambil menyambut perayaan Hut Kota Jakarta,” ujarnya.

Tak hanya sampai disitu, Sahir menegaskan di tanggal 22 Juni 2019 Ancol kembali menghadirkan konser musik bertajuk ‘Lebaran For All Spesial Hut DKI 492’ menghadirkan penyanyi kawakan Indonesia yakni Iwan Fals untuk menghibur seluruh penggemarnya dan para pengunjung Ancol.

“Konser ini akan dimulai pukul 17.00 WIB pada tanggal 22 Juni 2019. Iwan Fals, Steven and Coconutreez dan Souljah akan mengisi floating stage pantai Lagon Ancol,” imbuhnya.

(pur)

Bangun Kesadaran Warga Terhadap Sampah, Bogor Terapkan Sanksi Tegas

loading…

BOGOR – Untuk menumbuhkan ksadaran warga terhadap sampah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan memberiksan sanksi tegas sesuai dengan Perda. Nantinya, Satpol PP dan Pengadilan negeri Cibinong akan berkolaborasi menegakan aturan tersebut.

Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, pihaknya akan mengenakan sanksi denda Rp50 juta dan pidana kurungan paling lama tiga bulan kepada warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan di wilayahnya.

“Iya ini tak bisa dibiarkan, Pemkab Bogor tidak segan-segan memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang membuang sampah sembarangan. Sanksinya berupa kurungan paling lama tiga bulan dan denda Rp50 juta,” katanya kepada wartawan, Selasa (18/6/2019).

Baca Juga:

Ia menjelaskan aturan mengenai penindakan terhadap pembuang sampah sembarangan tersebut tertuang dalam Pasal 9 Ayat 2 Peraturan Daerah (Perda) No 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.

“Saya sudah instruksikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor berkolaborasi dengan Pengadilan Negeri (PN) Cibinong untuk menegakkan aturan tersebut. Jadi, mulai sekarang jangan lagi membuang sampah sembarangan jika tidak mau terkena sanksi tersebut. Kita jaga lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya,” katanya.

(ysw)

Sidak, DPRD Tangsel Temukan Bangunan Sekolah Rawan Roboh

loading…

Gedung SDN Rawabuntu 3, di Jalan Ciater, BSD City, Serpong, Tangsel, Banten, tidak layak ditempati. Foto/Hasan Kurniawan/SINDOnews

TANGERANG SELATAN – Gedung SDN Rawabuntu 3, di Jalan Ciater, BSD City, Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, tidak layak ditempati. Pondasi gedung terlihat miring, dan terasa goyang di lantai 2 dan 3.

Gedung yang masih digunakan siswa untuk belajar ini, hanya sampai lantai 2 saja. Sedangkan akses naik tangga ke lantai 3 diblokade bangku belajar, sehingga kosong.

Hal itu terungkap saat Wakil Ketua I DPRD Tangsel Tubagus Bayu Murdani melakukan sidak ke lokasi. Dalam sidaknya, Bayu sangat menyayangkan kondisi gedung SD tersebut.

Baca Juga:

Menurutnya, pembangunan gedung SDN ini memakai dana pemerintah. Namun, diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasinya. Sehingga, setelah jadi tidak bisa digunakan.

“Ini kalau nanti dianggarakan lagi akan jadi masalah. Ada dua. Ini dengan SMPN 8 Tangsel. Sama kondisinya. Ini kan jadi tidak sehat,” kata Bayu kepada SINDOnews di lokasi, Selasa (18/6/2019).

Dijelaskan dia, gedung ini masih digunakan para siswa belajar. Mereka tidak punya pilihan lain, selain menggunakan gedung ini. Namun, pihak kepala sekolah SD itu, hingga kini enggan menerima serah terima kunci.

“Tempatin mah ditempatin. Tetapi belum serah terima. Kepala sekolahnya tidak mau. Wajar kalau sekolah tidak mau terima. Sebab diterima salah. Tetapi tidak diterima juga salah. Ini kan sangat bahaya,” jelasnya.

Saat naik ke lantai dua dari tangga, gedung sudah mulai terasa goyang. Setibanya di lantai dua, goyangan makin terasa kencang. Bahkan, semakin kuat di lantai 3 gedung.

“Kalau melihat dari sisi keamanan dan kesehatannya, jelas ini sangat berbahaya. Di lantai tiga, gedung miring. Tembok dan pondasi gedung miring, debu juga sangat tebal. Sangat tidak nyaman,” ungkapnya.

Sebelum berdiri sekolah, lahan ini awalnya akan diambil oleh pengembang. Namun, para tokoh masyarakat sekitar, termasuk saat itu dirinya, berjuang mempertahankan.

“Ini dulunya diperebutkan oleh BSD untuk dijadikan satu kawasan. Tetapi saat itu dipertahankan agar dijadikan sekolah. Saat itu tahun 2001. Kalau sekarang jadi seperti ini, kan sangat disayangkan,” terangnya.

Sebagai sekolah yang berdiri dikawasan kompleks perumahan elite, kata Bayu, harusnya bangunan SDN Rawabuntu 3 tidak seperti ini, tidak terawat dan rawan roboh.

“Saya mendapat beberapa masukan dari tokoh masayarakat yang berjuang mempertahankan tanah ini. Ini terkesan pembiaran. Ini mah proyek gagal total. Harus segera diselesaikan,” sambung Bayu.

Sementara itu, Rudi Darmawan, guru kelas VI membenarkan pihaknya tidak mau menerima serah terima kunci. Karena saat itu, ada jendela yang tidak ada teralisnya.

“Ini sangat membahayakan keselamatan para siswa mas. Keramik semua lantai juga mulai banyak pecah, hanya beberapa bulan sejak ditempati. Lantai 3 bahkan masih belum ditempati sampai saat ini,” jelasnya.

Kondisi bangunan yang sangat ringkih dan tidak sesuai, seperti tidak adanya sekat kelas, membuat pihak sekolah ragu. Apalagi, gedung sekolah terasa goyang dan membuat banyak siswa mual dan pusing.

“Lahan sekolah ini berasal dari tukar guling atau ruislag dengan pihak pengembang kawasan BSD City. Gedung yang dipakai ini pun baru pada lantai 1 dan 2,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangsel Taryono mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Dinas Bangunan tentang gedung SD itu.

“Kan saya sudah tanya ke Dinas Bangunan, bahwa itu aman ditempati yang lantai duanya. Kalau yang lantai 3, tidak bisa dipakai. Memang perlu dilakukan renovasi lagi untuk yang lantai 3,” sambung Taryono.

Dijelaskan dia, gedung SDN Rawabuntu 3 dibangun antara 2013/2014. Diakuinya, kondisi gedung kurang baik. Terutama yang ada di lantai 3, sehingga perlu direnovasi.

“Jadi begini, SD itu dibangun 2013/2014 secara bertahap. Memang kondisi sekarang ini, lantai 3 perlu drenovasi. Saya sudah usulkan ke dinas bangunan agar direnovasi. Infonya sudah dianggarkan,” ungkapnya.

(mhd)

Hanya Satu SMA, Gubernur WH Anggap PPDB Sistem Zonasi Tak Efektif

loading…

Gubernur Banten Wahidin Halim saat diwawancarai wartawan di Banten. Foto/Rasyid Ridho/SINDOnews

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menilai, penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan menggunakan sistem zonasi untuk tingkat SMA kurang efektif.

Penggunaan sistem zonasi ini, akan mulai diterapkan tahun ini. Sesuai dengan keputusan Kementerian Pendidikan yang menyatakan, kuota PPDB zonasi sebesar 90 persen, prestasi 5 persen, dan orang tua pindah 5 persen.

“PPDB menggunakan sistem zonasi masih menuai perdebatan dan protes. Banyak orang berharap, harusnya dikedepankan prestasinya. Tetapi kan ini zonasi,” kata Wahidin kepada SINDOnews, Selasa 18 Juni 2019.

Baca Juga:

Dijelaskan dia, ada beberapa hal pokok yang kurang diperhatikan sistem zonasi ini. Pertama, rasio sekolah dengan kebutuhan yang sering kali tidak sesuai.

“Jadi yang harus dihitung jumlah sekolah dengan kebutuhannya. Karena faktanya, ada satu kecamatan yang hanya satu sekolah. Maka akan terjadi penumpukan, tanpa melihat daya kapasitas sekolah,” jelasnya.

Sedari awal, tambah Wahidin, dirinya sudah memprediksi akan terjadi penumpukan peserta PPDB. Sebagai contoh, dibeberapa wilayah kecamatan yang ada di Tangerang.

“Saya melihat, dibeberapa kecamatan di Tangerang, hanya memiliki satu SMA saja. Sedangkan sekolah itu, dikelilingi oleh banyak rumah atau di dalam perumahan. Banyak sekolah yang kewalahan,” paparnya.

Menurut Wahidin, di balik persoalan sistem zonasi yang banyak menuai masalah ini, sebenarnya ada pemerataan pendidikan. Di mana, anak-anak memperoleh haknya.

“Konsep ini sebenarnya bagus, di dalam hal pemerataan pendidikan. Yakni, siswa dapat memberikan peluang yang sama. Jadi, sebisa mungkin, lingkungan sekitar dapat pendidikan yang sama,” sambung Wahidin.

Apalagi, menurut pengalaman sebelumnya, banyak anak yang tidak berprestasi, dengan sistem zonasi ini dipaksa masuk ke sekolah favorit. Nanti saat semester pertama dan kedua, siswa itu sudah kalah di persaingan.

Tidak hanya Wahidin, kritik terhadap PPDB sistem zonasi ini juga disampaikan oleh orang tua siswa. Seperti diungkapkan oleh Riri, orang tua siswa, saat ditemui wartawan.

Riri mengaku pesimis, anaknya bisa masuk SMAN 2 Kota Tangerang Selatan (Tangsel), karena sekolah itu dikenal sebagai favorit. Apalagi, nilai anaknya tidak tinggi, hanya 36 dan jarak rumahnya cukup jauh, yakni 6 KM.

“Nilai anak saya hanya 36. Tetapi kayaknya peluang masuknya kecil. Apalagi jarak rumah saya dengan sekolah cukup jauh, 6 Km. Kalu zonasi, saya pesimis,” paparnya.

Menurutnya, nilai besar pun jika rumahnya jauh, cukup sulit masuk sekolah ini. Dengan sistem zonasi ini, menurut Riri, nilai tinggi menjadi tidak ada artinya. Perjuangan siswa belajar pun menjadi sesuatu yang percuma.

“Terus terang, kalau sistemnya masih zonasi seperti ini, sulit bagi kami untuk bisa memasukkan anak-anak kami. Kasihan kan, sudah belajar siang malam, dapat nilai tinggi, tidak masuk SMAN favorit,” tukasnya.

(mhd)

Atasi Masalah Sampah, Pemkab Bogor Akan Bangun TPST Baru

loading…

Ilustrasi, tempat pengolahan sampah. Foto: dok/SINDOnews

BOGOR – Untuk mengatasi permasalahan sampah yang tidak terangkut, Pemkab Bogor akan membangun tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan menerapkan sistem zonasi.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor Atis Tardiana mengatakan terkait sistem zonasi sampah itu pihaknya sudah merancangnya sejak lama.

“Jadi sistem zonasi sampai itu begini, kalau kita punya tempat sampah di Nambo bagaimana caranya orang Jasinga ke Nambo, karena terlalu jauh. Harus dipikirkan tempat sampah terdekat,” katanya kepada wartawan, Selasa (18/6/2019).

Baca Juga:

Maka dari itu, pihaknya akan membangun tempat pengolahan sampah di bagian Barat, Timur, Selatan dan Utara wilayah.

“Ini bukan tempat pembuangan sampah, tapi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Di situ semua diolah. Jadi TPST, bukan seperti di Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Galuga,” tandasnya.

Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, pihaknya juga akan membuat program zonasi sampah yang kini sudah dilakukan oleh para pengusaha properti.

“Ke depan kita juga akan memberikan sosialisasi kepada PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia), pengusaha, depeloper dan lain-lain agar mereka membuat tempat sampah terutama perumahan-perumahan mandiri untuk mengurangi beban sampah bagi Kabupaten Bogor,” ungkapnya.

(ysw)

Kekurangan Truk, 2.000 Ton Sampah di Bogor Tak Terangkut Setiap Hari

loading…

BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan bahwa saat ini terjadi darurat sampah di wilayahnya. Karena dari 2.700 ton sampah yang diproduksi perhari, hanya 600-700 ton sampah yang terangkut.

Bupati Bogor Ade Yasin mengaku geram dengan maraknya keluhan masyarakat terkait banyaknya sampah yang menumpuk dan berceceran di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Bogor.

Bahkan pihaknya menyebut, saat ini wilayahnya sedang darurat sampah, sebab berdasarkan data yang diperolehnya dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Bogor ada 2.700 ton sampah/harinya.

Baca Juga:

“Ya sekarang, sampah jadi persoalan darurat ya, kami nyatakan darurat sampah karena dari 2.700 ton per hari yang terangkut hanya 600 sampai 700 ton per hari jadi ada sekitar 2.000 ton yang tak terangkut,” kata Ade kepada wartawan, Selasa (18/6/2019).

Menurutnya jumlah sampah yang terhitung itu, belum termasuk yang dibuang sembarangan ke pinggir-pinggir jalan dan sungai. Maka dari itu, pihaknya saat ini mulai serius menangani permasalahan.

“Tadi kita sudah gelar rapat atau pertemuan dengan mengundang dinas terkait seperti DLHK, Satpol PP dan lain-lain. Ini supaya ada gerakan terpadu dari dinas-dinas tersebut,” paparnya.

Selama ini penanganan sampah yang dikeluhkan itu sebetulnya sudah diatasi dengan cara menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat agar tak buang sampah sembarangan. “Kita juga terkendala dengan minimnya armada angkutan sampah, makanya kita akan tambah,” kata dia.

Selain itu, pihaknya juga akan membuat program zonasi sampah yang kini sudah dilakukan oleh para pengusaha properti.

“Ke depan kita juga akan memberikan sosialisasi kepada PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia), pengusaha, depeloper dan lain-lain agar mereka membuat tempat sampah terutama perumahan-perumahan mandiri untuk mengurangi beban sampah bagi Kabupaten Bogor,” ungkapnya.

(ysw)

Membludak, Hari Kedua PPDB di Depok Dipantau Sekda dan Polisi

loading…

DEPOK – Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK Negeri hari kedua di Depok masih terlihat membludak. Meski demikian, yang berbeda hari kedua ini para pendaftar lebih tertib dibanding hari pertama.

Karena, hari kedua melibatkan anggota polisi untuk pengamanan. Antrean tetap terlihat di sejumlah sekolah. Bahkan saking banyaknya pendaftar, antrean mencapai panjang sekitar 50 meter.

Di SMA Negeri 1 Depok, antrean pendaftar terjadi sejak sekolah dibuka pukul 07.00 WIB. Para pendaftar yang mayoritas diantar orang tua memadati area sekolah.

Baca Juga:

“Masih banyak yang daftar, tapi hari ini teratur dibantu pak polisi,” kata Agus salah seorang petugas keamanan di SMA Negeri 1 Depok, Selasa (18/6/2019).

Diakui dia masih ada orang tua yang ketakutan tidak mendapatkan nomor antrean sehingga mereka datang sejak pukul 02.00 WIB dini hari. Para orang tua yang sengaja datang sejak dini hari itu beralasan, ingin mendapat antrean lebih depan atau mendapatkan nomor antrean kecil sehingga bisa lebih cepat mendaftar dan pulang.

“Pihak sekolah untuk hari ini mengeluarkan antrean nomor sebanyak 500 nomor. Bahkan jam 10 kurang, antrean sudah terurai,” ungkapnya.

Fani, wali murid siswa yang mendaftar mengaku sudah dua kali ke SMA Negeri 1 Depok sejak kemarin dan hari ini. Hari pertama kemarin kata dia proses PPDB di SMAN 1 Depok sangat tidak teratur.

“Sudah dua kali saya ke sini, kemarin dan hari ini. Kalau sekarang enggak terlalu ribet antreannya,” ujar Fani.

Warga Mampang ini mengaku sengaja mendaftarkan anaknya ke SMAN 1 Depok karena jaraknya yang dekat dengan rumah. Selain itu, ia dan sebagian warga Depok masih menganggap SMAN 1 Depok adalah sekolah favorit.

“Kami harap pihak sekolah memprioritaskan siswa barunya yang dekat dengan rumahnya. Kan ini sistem zonasi, tidak ada yang nitip menitip,”
katanya.

Di hari kedua ini bahkan dipantau langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Hardiono yang datang ke SMAN 1 Depok. Dia mengaku mengetahui informasi membludaknya PPDB dari media massa dan media sosial. Pihaknya pun berjanji akan melakukan evaluasi untuk peningkatan pelayanan ke depannya.

“Pertama sinkronisasi yang bagus selama ini antara Disdik Depok dan Jabar untuk terus ditingkatkan. Dan masukan masyarakat diterima dan menjadi bahan evaluasi demi peningatan pelayanan pubik. Karena pendidikan ini wajib dan merupakan pelayanan dasar. Oleh karena itu kewajiban pemerintah provinsi, kabupaten dan kota harus ada perbaikan,” katanya.

Terkait wacana pengembalian tanggung jawab SMA dan SMK negeri ke Pemkot Depok, Hardiono mengatakan perlu tenaga dan pikiran menyikapi wacana tersebut. Meski begitu, Pemkot Depok berjanji akan terus melakukan evaluasi dan koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Pemrov Jawa Barat.

“Seharusnya terus dievaluasi (PPDB). Tapi ini kan baru saja dipindah ke Pemrov untuk tanggungjawabnya, itu perlu tenaga dan pikiran. Oleh karnanya biarkan perjalanan. Nanti baru evaluasi,” ucapnya.

Dikatakan, antrean panjang dalam PPDB saat ini terjadi karena animo masyarakat yang tinggi dan adanya kesalahpahaman di masyarakat. Kesalahpahaman itu, kata dia, terjadi saat munculnya rumor pendaftar pertama yang datang duluan akan mendapat prioritas diterima.

“Padahal, enggak ada yang bikin pengumuman begitu. Itu hanya berita hoaks saja. Sedangkan pendaftaran dibuka sampai 29 Juni ini masih lama, kenapa harus berbondong-bondong,” katanya.

Dia menegaskan, panitia PPDB di tiap sekolah sudah melakukan sosialisasi dan menyampaikan cara daftar. Maka itu, dia mengimbau agar dipasang spanduk yang besar terkait mekanisme pendaftaran agar dipahami orang tua calon siswa.

“Nanti PPDB SMP dan SMA Negeri sekarang ini kami harap pasang spanduk informasi soal mekanisme pendaftaran besar-besar, supaya paham dan jelas,” imbuhnya.

Kasi Kurikulum dan Penilaian SMP Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok M Yusuf menyebutkan, ada 27.320 anak siswa SMP yang lulus tahun ini untuk melanjutkan sekolah di tingkat SMA atau SMK. Jumlah puluhan siswa itu terdiri dari lulusan SMP negeri, swasta sebanyak 221 sekolah dan 73 sekolah MTS negeri dan swasta.

“Iya yang lulus puluhan ribu anak siswa SMP dan MTS negeri dan swasta yang ada di Kota Depok tahun ini,” katanya.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Jawa Barat, Dadang Ruhiyat menyebut, 17 SMA/SMK Negeri di Depok dapat menampung 5.406 siswa lulusan SMP, terdiri dari SMA 3.858 orang, dan SMK sebanyak 1.548 siswa. Dengan total penampungan sebanyak 108 rombel (rombongan belajar) SMA dan 43 rombel SMK. Jadi, kata Dadang, setiap sekolah SMA dan SMK Negeri yang ada di Depok hanya menampung 9 Rombel dan tidak boleh lebih.

“Kalau SMA dan SMK masing-masing rombel hanya boleh berisi 36 siswa,” katanya.

Dia menuturkan, bahwa PPDB SMA/SMK Negeri hanya melalui tiga jalur. Di antaranya, jalur zonasi, prestasi, dan perpindahan orangtua dari luar Kota Depok. “Di mana seluruh jalur tersebut akan berlangsung pada waktu yang bersamaan selama sepekan,” tambahnya.

Sama halnya dengan tingkat SMP, kata dia, ada beberapa jalur yang mendaftar melalui online, SMA/SMK Negeri pun juga begitu. Apabila melalui sistem offline dapat mendatangi sekolah tujuan masing-masing pilihan pertama, dan atau yang menggunakan sistem online dapat mengunjungi laman PPDB Provinsi Jawa Barat.

“PPDB dari tahun ke tahun ada yang pakai online dan offline, kalau online melalui laman http://ppdb.disdik.jabarprov.go.id,” pungkas Dadang.

(mhd)

Tinggal 300-an Warga DKI Jakarta yang Belum Menjadi Peserta JKN KIS

loading…

Lima tahun sejak program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) menerapkan layanan digital yang makin memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan di Indonesia, peserta JKN KIS terus membesar.

JAKARTA – Lima tahun sejak program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) menerapkan layanan digital yang makin memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan di Indonesia, peserta JKN KIS terus membesar.

“Tinggal 300-an warga DKI Jakarta yang belum menjadi peserta JKN-KIS,” kata Ni Made Ayu Ratna Sudewi, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, dalam public expose BPJS Kesehatan tahun 2019 di Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Masyarakat DKI Jakarta yang belum menjadi peserta JKN KIS bukan monopoli kelas bawah yang tak terpapar informasi.

Baca Juga:

Menurut Ratna, saat ini pemanfaatan teknologi informasi merupakan kesempatan bagi Program JKN-KIS untuk mendorong sistem pembiayaan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas namun tetap efektif dan efisien.

“Hal tersebut harus mulai diadaptasi oleh pihak yang terlibat dalam Program JKN-KIS. Mulai dari peserta, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan lain. Kita harus siap berubah menuju digitalisasi pelayanan kesehatan,” kata Ratna.

BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara jaminan kesehatan terbesaar di dunia terus mengembangkan berbagai aplikasi digital guna mendukung keberlangsungan program ini. “Setidaknya ada lima ekspektasi peserta dari pelayanan JKN, yaitu kemudahan memperoleh informasi terkait Program JKN-KIS, kemudahan dan kecepatan mendaftar, kemudahan dan kepastian membayar iuran, mendapat jaminan di fasilitas kesehatan serta, serta menyampaikan keluhan dan memperoleh solusi.”

Untuk kemudahan memperoleh informasi BPJS Kesehatan telah mengembangkan aplikasi Mobile JKN. Mobile JKN adalah one stop service yang terus dikembangkan BPJS Kesehatan dan dapat digunakan untuk memperoleh informasi, mendaftarkan diri, membayar iuran, mengetahui informasi kepesertaan, informasi kesehatan (tele consulting) dan ke depan akan dikembangkan sistem antrian pelayanan kesehatan.

Untuk kemudahan pendaftaran telah dikembangkan banyak kanal pendaftaran, khususnya berbasis teknologi informasi, yaitu pendaftaran secara online melalui Mobile JKN dan BPJS Kesehatan Care Center 1500400.

BPJS Kesehatan juga mengembangkan elektronik data badan usaha (e-Dabu) untuk pendaftaran peserta kategori Pekerja Penerima Upah (PPU) yang sangat memudahkan pemberi kerja untuk mendaftarkan serta meng-update data peserta.

Pembayaran iuran dapat dilakukan melalui autodebit baik melalui bank maupun non-bank via aplikasi Mobile JKN, e-commerce, dll. Saat ini sebanyak 686.735 kanal pembayaran iuran dapat dipilih dan dimanfaatkan peserta JKN-KIS.

Dari sisi pelayanan kesehatan, pemanfaatan teknologi dikembangkan mulai dari penggunaan aplikasi Health Facilities Information System (HFIS), Rujukan Online, Klaim Digital (Vedika), pemanfaatan finger printdi fasilitas kesehatan serta Deteksi Potensi Fraud melalui Analisa Data Klaim (Defrada).

Untuk kemudahan menyampaikan keluhan BPJS Kesehatan mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Penanganan Pengaduan (SIPP) yang terintegrasi baik di fasilitas kesehatan, kantor cabang BPJS Kesehatan, Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 1500400, Website dan LAPOR!. Pengelolaan Pengaduan ini mendapat apresiasi dari Kementerian PANRB di tahun 2018. BPJS Kesehatan menjadi 10 lembaga terbaik dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

Dengan segala kemudahan dan besarnya manfaat menjadi peserta JKN-KIS, Ratna mengajak kalangan media turut aktif mengedukasi masyarakat secara intensif tentang pentingnya menjadi peserta program JKN KIS.

(akn)

Kesadaran Warga Kurang, Kabupaten Bogor Kesulitan Atasi Masalah Sampah

loading…

ILustrasi, sampah yang dibuang sembarangan oleh warga di pinggir jalan. Foto: dok/SINDOnews/Bima Setyadi

BOGOR – Paskalebaran permasalahan sampah di Kabupaten Bogor yang tersebar di sejumlah titik ruas jalan raya mulai dikeluhkan. Selain menimbulkan bau tak sedap, sampah tersebut juga mengancam kesehatan warga.

Berdasarkan pantauan menumpuknya sampah dalam sepekan terakhir terlihat di Jalan Raya Bogor-Jakarta, Sukaraja, Cilebut, Jembatan Bambu Kuning, alternatif Sentul hingga Jalan Raya Gunung Putri, Klapanunggal dan beberapa lokasi lainnya.

Sebagian besar sampah tersebut adalah sampah rumah tangga yang sengaja dibuang masyarakat dengan cara dimasukan dalam kantung plastik.

Baca Juga:

“Iya sudah seminggu lebih sampah di sini menumpuk dan dibiarkan tak diangkut sehingga menimbulkan aroma busuk. Bahkan ada yang membuang kasur segala,” kata Abdul Rozak (40) warga Cijujung, Sukaraja, Kabupaten Bogor yang mengeluhkan samlah di KM 49 Jalan Raya Bogor – Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Hal senada diungkapkan Neny (28) warga Citaringgul Sentul, Kabupaten Bogor. Ia menuturkan sering melihat masyarakat membuang sampah di pinggir jalan dengan cara melemparkan dari kendaraan bermotor.

“Jadi mereka membuang sampahnya sambil lewat. Lama-lama dibiarkan menumpuk aja. Sebetulnya setahu saya petugas pengangkut sampah tiap hari datang, tapi habis itu numpuk-numpuk lagi,” tandasnya.

Sementara itu, Pemkab Bogor mengakui bahwa di wilayahnya sedang darurat sampah. Karena dari 2.700 ton sampah yang dihasilkan sehari, hanya sekitar 600-700 ton yang terangkut.

“Itu belum termasuk sampah yang dibuang warga sembarangan di pinggir jalan atau kali,” kata BUpati Bogor Ade Yasin. Maka dari itu, pihaknya saat ini mulai serius menangani permasalahan tersebut.

(ysw)

Rusunawa Lebih Dibutuhkan Masyarakat Dibanding Rumah DP 0 Persen

loading…

Rusunawa Jatinegara, Jakarta Timur. Foto/Ilustrasi/SINDOphoto

JAKARTA – Anggota DPRD Partai Nasdem, Bestari Barus menilai Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) lebih dibutuhkan oleh DKI. Selain kepemilikannya sudah pasti, harga rusun jauh lebih murah dibandingkan DP 0 persen.

“Masa kita ngabisin uang kita untuk 25 tahun? Saya pikir ini enggak cocok untuk rakyat, tak ada nilai ekonominya,” kata Bestari saat diminta komentarnya mengenai Rusun yang mangkrak di Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Bukan tanpa alasan, menurutnya, DP 0 persen yang diprogramkan oleh Pemprov DKI saat ini dinilai tidak jelas. Ia melihat warga yang ingin memiliki harus membayar cicilan hingga 20 tahun. Selain itu unit rumah itu tak boleh dipindah tangankan.

Baca Juga:

Kondisi ini tak beda jauh dengan Rusunawa DKI. Pada Rusunawa terlihat sekalipun sama aturannya, yakni tak boleh dipindahtangankan. Namun warga dibebankan biaya sewa perbulan yang lebih murah, yakni di bawah Rp500.000. Sementara untuk DP 0 persen biaya cicilan termurah yakni Rp1,1 juta selama 20 tahun.

“Nah kalau sudah 25 tahun kan bangunan harus diganti. Mereka kena beban lagi,” ucapnya. (Baca juga: Akhir Bulan Ini, Pemprov DKI Verifikasi Rumah DP 0%)

Sedangkan Rusunawa, kata Bestari, DKI tidak lagi memprioritaskan pembangunan ini. Hal ini tercermin di tahun 2018 ketika DPRD menyetujui anggaran Rp700 miliar pembangunan tiga unit tower. Pembangunan itu tidak jadi, karena ketidak seriusan DKI.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Kelik Indriyanto belum memberikan jawabannya. Meski SINDOnews telah mencoba menelpon dan mengirim pesan via WhatsApp, namun yang bersangkutan memilih tak membalas.

(mhd)

Usai Transaksi dengan WNA Nigeria, Pemuda Tangsel Dibekuk Polisi

loading…

JAKARTA – Polisi meringkus Muhammad Riza (23) usai bertransaksi sabu di wilayah Jakarta Barat. Dari tangan Riza, polisi berhasil mengamankan sabu sebanyak 1,7 kilogram.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono menjelaskan, penangkapan ini terungkap setelah polisi mendapatkan informasi transaksi narkoba di wilayah Jakarta Utara yang akan dibawa ke Kepulauan Seribu. Barang itu diketahui datang dari luar Jakarta dan berasal dari Aceh.

“Pihak Polres lalu berkomunikasi dengan Polda untuk mencocokan data. Setelah dapat informasi, pelaku ternyata berdomisili di Tangerang Selatan,” ujar Argo di Mapolres Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Selasa (18/6/2019).

Baca Juga:

Penyelidikan dilakukan jajaran polres, Riza jadi target penangkapan aparat. Gerak-gerik Riza juga diamati betul oleh polisi, saat itu pelaku bergerak ke wilayah Grogol Jakarta Barat.

“Di sana ada hotel, disuruh buka kamar sama orang yang menyuruh pelaku ini. Beberapa jam berikutnya ada seseorang WNA Nigeria datang ke sana dan menyerahkan tas yang berisi narkoba jenis sabu,” jelas Argo.

Riza lalu bergegas pulang ke kontrakannya menggunakan taksi online. Tak lama kemudian polisi menangkap pelaku tanpa perlawanan.

“Sabu ditaro di kontrakan pelaku. Karena ketika digeledah barang itu tidak ada. Kita dapatkan 1,7 kg sesuai dengan yang diberikan WNA tadi,” ungkap Argo yang didampingi Kapolres Kepulauan Seribu, AKBP Sandy Hermawan.

(mhd)

Setahun Beroperasi, RSUD Cabangbungin Resmi Layani Rawat Inap

loading…

RSUD Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, resmi melayani rawat inap setelah satu tahun beroperasi.Foto/SINDOnews/Ilustrasi

BEKASI – Setelah beroperasi selama satu tahun, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cabangbungin di Kampung Teluk Ambulu, Desa Jayalaksana, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi mulai menerima pasien rawat inap. Sebelumnya, rumah sakit yang diperuntukan bagi warga di bagian Utara Bekasi ini hanya melayani rawat jalan.

Direktur RSUD Cabangbungin, Markenley mengatakan, rumah sakit pelat merah ini sudah beroperasi selama satu tahun melayani warga Bekasi yang tinggal di wilayah Utara. Karena keterbatasan fasilitas yang ada, rumah sakit hanya melayani kesehatan warga dengan rawat jalan.”Tapi mulai Senin, 17 Juni 2019 kemarin sudah bisa melayani rawat inap,” kata Markenley kepada wartawan Selasa (18/6/2019).

Menurut Markenley, RSUD Cabangbungin masih dalam kategori tipe D, namun untuk memaksimalkan pelayanan rawat inap, pihaknya menyiapkan 30 tempat tidur.”Jumlah tersebut memang belum ideal dari ketentuan sebanyak 50 tempat tidur,” ujarnya.

Baca Juga:

Meski demikian, dalam meningkatkan pelayanan di RSUD Cabangbungin memang dibutuhkan waktu untuk menatanya mulai dari sarana prasana dan sumber daya manusianya. Karena keterbatasan SDM dan alat kesehatan yang dimiliki, Markenley mengaku telah menyiagakan petugas dan mobil ambulans yang siap merujuk ke rumah sakit lainnya.

“Petugas dan mobil ambulans kita standby selama 24 jam,” ungkapnya. RUSD Cabangbungin memiliki luas 1,4 hektare yang diproyeksikan bisa menampung sebanyak 50 pasien rawat inap yang dilengkapi dengan beberapa dokter di antaranya, empat untuk dokter umum, dua dokter kandungan dan dua dokter anak.

Selain rawat inap, RSUD Cabangbungin sedang meningkatkan fasilitas instalasi pelayanan gawat darurat, pelayanan medik umum, pelayanan laboratorium pratama, radiologi, farmasi, perawatan, pelayanan dapur, pelayanan loundry, dan pelayanan jenazah.

Pembangunan RSUD Cabangbungin dilakukan sejak tahun 2016 lalu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi. Anggaran pembangunan tahap pertama sebesar Rp39 miliar dan tahap dua sebesar Rp15 miliar. Sedangkan untuk alat kesehatan dianggarkan Rp15 miliar melalui persetujuan DPRD Kabupaten Bekasi di 2016 lalu.

Bupati Bekasi, Eka Supri Atmaja mengatakan, pemerintah memang sedang fokus meningkatkan pelayanan kesehatan di Utara Bekasi dengan menata RSUD Cabangbungin yang diharapkan rumah sakit ini bisa men-cover kesehatan warga di Utara.”Kita tata secara perlahan hingga bagus dan layak melayani warga di sana,” kata Eka.

Menurutnya, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Cabangbungin, pemerintah menargetkan RSUD Cabangbungin tipe D dalam 2 tahun ke depan bisa menjadi naik menjadi tipe C. Sehingga maksimal dalam pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah utara. Apalagi, sudah sejak senin kemarin bisa melayani rawat inap.

Eka menjelaskan, RSUD Cabangbungin memang dikhususkan untuk men-cover kesehatan warga yang berada disekitar Kecamatan Babelan, Cabangbungin, Muara Gembong, Sukatani, Sukawangi, dan Pebayuran. Apalagi, saat ini banyak masyarakat di wilayah itu berobat ke RSUD Karawang.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Jejen Sayuti mengapresiasi langkah pemerintah meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah Utara Bekasi. Namun, masih minimnya sarana dan prasarana di RSUD Cabangbungin perlu menjadi perhatian khusus pemerintah daerah untuk terus membenahi rumah sakit tanpa kelas tersebut.

“Selain rawat inap, pemerintah daerah juga harus memprioritaskan penganggaran pengadanaan sarana NICU, PICU dan ruang isolasi di RSUD Cabangbungin,” katanya. Selain itu, pemerintah juga harus segera melakukan pembebasan lahan untuk infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya untuk rumah sakit tersebut.

Fasilitas pendukung itu seperti pembangunan mess karyawan, pengadaan lemari es atau pendingin kamar jenazah dan pengadaan bak pengolahan limbah medis yang sampai saat ini masih belum tersedia.”Harapan saya ke depannya, rumah sakit ini bisa menjadi besar dan bisa menangani semua keluhan kesehatan warga Bekasi Utara,” ucapnya.

(whb)

DKI Siapkan Transportasi Publik Guna Turunkan Emisi Gas

loading…

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta memiliki komitmen menurunkan emisi gas hingga 30% pada 2030. Perbaikan transportasi publik menjadi salah satu langkah utama untuk mengurangi polusi dari emisi gas tersebut.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, Jakarta termasuk di dalam kota dengan komitmen untuk menurunkan gas emisi sebesar 30% pada 2030. Namun, saat ini sudah mencapai 22% disisa waktu 11 tahun lagi.

“Artinya kita melakukan dengan baik, mudah-mudahan kita bisa lebih awal daripada target 2030,” kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Baca Juga:

Anies menjelaskan, salah satu hal yang paling utama untuk mengurangi emisi gas adalah penggunaan transportasi publik. Seperti diketahui, di Jakarta ada sebanyak 17 juta kendaraan bermotor. Menurutnya, selama transportasi publik tidak tersedia dengan baik, kendaraan pribadi akan terus menjadi opsi.

“Dan yang kita kerjakan adalah membereskan transportasi publik, kualitasnya lebih baik, terintegrasi harganya terjangkau kemudian rutenya pun terjangkau. Terutama first mile dan last mile, itu. Cukup,” pungkasnya.

(whb)

DPRD DKI Pastikan Paripurna Pemilihan Wagub Digelar 22 Juli

loading…

Ilustrasi ruang rapat paripurna DPRD DKI. Foto: dok/SINDOnews/Komaruddin Bagja

JAKARTA – Paripurna pemilihan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta resmi digelar pada 22 Juli mendatang. Cawagub terpilih tergantung hasil quorum 106 Anggota DPRD DKI Jakarta.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, hari ini, Selasa (18/6/2019) pihaknya telah menerima laporan dari panitia khusus pemilihan Wagub. Dimana, dalam laporan tersebut disebutkan bahwa ada dua paripurna pemilihan Cawagub. Paripurna pertama akan digelar pada 22 Juli mendatang.

“Paripurna pertama dan paripurna kedua untuk menghasilkan apakah nanti diterima calon wagub atau tidaknya di dalam rapat paripurna itu,” kata Prasetyo di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (18/6).

Baca Juga:

Pras menjelaskan, pansus Cawagub masih harus menyelesaikan proses pemilihan yang tertuang dalam tata tertib pemilihan nanti. Kemungkinan, pansus akan melakukan kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah guna menyempurnakan tatib tersebut.

Paripurna pertama dan kedua diadakan itu, lanjut Pras untuk memastikan agar paripurna Cawagub dihadiri lebih dari 2/3 Anggota DPRD DKI atau secara quorum. Artinya apabila Paripurna pertama tidak quorum, Paripurna kedua diharapkan dapat diputuskan secara quorum..

“cara pemilihannya, pola pemilihannya, ntar kuorum dan tidak kuorum itu bagaimana nanti disitulah diatur dalam tatib, ntar pesertanya ada yang hadir dan nggak hadir nah itu akan terjadi disitu, rapat paripurna,” pungkasnya.

(ysw)

Partai Pengusung Wagub DKI Jakarta Berselisih Paham

loading…

Partai pengusung Wagub DKI Jakarta. Foto/Ilustrasi/SINDOnews

JAKARTA – Posisi Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta hingga saat ini belum ada penggantinya setelah ditinggalkan Sandiaga Uno yang mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden (Capres) pada Agustus 2018. Dua partai pengusung yakni Partai Gerindra dan PKS kembali berselisih paham terkait tata tertib (tatib) pemilihan Wagub DKI Jakarta.

Proses tatib pemilihan wagub saat ini masih dalam proses pembahasan di panitia kerja DPRD DKI Jakarta. Anggota panitia kerja, Ashraf Ali menyebut, bahwa tata tertib akan rampung secepatnya agar paripurna pemilihan Wagub dimulai 22 Juli 2019.

“Kami masih melakukan pembahasan tatib terlebih dahulu untuk memutuskan satu dari dua cawagub yang diajukan PKS,” kata Ashraf Ali di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

Baca Juga:

Ketua Fraksi Partai Gerindra, Abdul Ghani menyebutkan, tatib itu akan mengatur bilamana kedua Cawagub PKS dalam dua kali paripurna tidak quorum atau tidak dipilih 2/3 dari 106 Anggota, Partai Gerindra bisa ikut mencalonkan. Dia pun menyebutkankan nama nama Cawagub Partai Gerindra yang berkompeten, yaitu Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik.

“Iya betul jatah PKS, tapi kan sudah kami berikan kesempatan dua kali pelaksanaan paripurna. Ini kan soal bagimana PKS meyakinkan Dewan buat dateng ke Paipurna. Kalau misalkan barang itu ga laku dijual, ya cari lagi. Kan jarak Antar paripurna itu 10 hari. Iya harus baru. Nanti bakal tertuang di Tatib. Aturannya begitu,” jelas Ghani yang juga menyebutkan bahwa Cawagub akan dipilih sebelum September atau pergantian dewan.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS, Suhaimi menilai bahwa panitia kerja itu tugasnya adalah memilih satu dari dua cawagub yang diajukan oleh PKS, yakni Ahmad Syaikhu atau Agung Yulianto. Menurutnya hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Terkecuali bilamana kedua Cawagub tersebut berhalangan.

“Tatib itu tidak boleh bertrlentangan dengan aturan yang sebelumnya. Nah di tatib keputusan itu ada pengambilan keputusan di tatib itu. kalau tatib yang ada ini berdasarkan tatib dprd patokannya disitu bukan keinginan. Tatib ini adalah berdasarkan kepada aturan sebelumnya. Jadi bukan keinginan saya bukan keinginan pak Ghani bukan keinginan siapa-siapam Nah itu dituangkan untuk menjadi landasan bagi panitia kerja,” tegasnya.

(mhd)

Massa Aksi di Sekitar MK Bubarkan Diri dengan Tertib

loading…

Massa dari berbagai elemen masyarakat di sekitar gedung MK, Gambir, Jakarta Pusat telah membubarkan diri usai melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, sekitar pukul 17.00 WIB, Selasa (18/6/2019). Foto/SINDOnews/Ari Sandita Murti

JAKARTA – Sejumlah massa dari berbagai elemen masyarakat di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Gambir, Jakarta Pusat telah membubarkan diri usai melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, tak jauh dari Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan pantauan, massa aksi sudah membubarkan dirinya jauh sebelum pukul 17.00 WIB dari kawasan Jalan Medan Berdeka Barat. Adapun massa telah melakukan aksi sejak pukul 10.00 WIB di kawasan Patung Kuda.

Mereka melakukan aksi untuk mengawal jalannya persidangan gugatan Pilpres 2019. Mereka beraksi dengan membawa sejumlah spanduk, poster, memakai pakaian berkostum, dan berdoa bersama di Jalan Medan Merdeka Barat.

Baca Juga:

Massa mengaku bakal kembali melakukan aksi pada sidang gugatan Pilpres 2019 selanjutnya di lokasi yang sama. Aksi mereka dilakukan untuk mendukung MK dalam mengambil putusan sidang secara seadil-adilnya.

Meski massa sudah membubarkan diri, polisi masih terus melakukan penjagaan di sekitar MK mengantisipasi terjadinya hal tak diinginkan saat sidang tengah berjalan. Polisi pun masih melakukan penutupan di Jalan Medan Merdeka Barat.

(ysw)

Tak Ditempati, Rusun KS Tubun Jadi Tempat Parkir Liar

loading…

Mobil terparkir di area rumah susun. Foto/Ilustrasi/SINDOnews

JAKARTA – Tak ditempatinya Rusun KS Tubun, Palmerah, Jakarta Barat, membuat kawasan ini mulai disalahgunakan. Lahan rusun mulai digunakan untuk warga parkir kendaraannya.

Tak hanya itu, sejumlah petugas keamanan pun melarang sejumlah awak media untuk memfoto atau melihat ke kawasan Rusun KS Tubun, Palmerah, Jakarta Barat. Dengan dalih serah terima belum dilakukan, petugas keamanan mengusir sejumlah wartawan.

“Untuk masuk harus ada izinnya mas,” ucap salah seorang petugas keamanan di lokasi, Selasa (18/6/2019). (Baca juga: Pemprov DKI Akan Ubah Peruntukan Rusunawa Menjadi Hunian DP 0 Rupiah)

Baca Juga:

Dari penelusuran diketahui rusun yang berlokasi di pinggir Banjir Kanal Barat (BKB) ini memiliki tiga tower yang tersambung dengan 520 unit. Di sana pula terdapat areal parkir yang luas bagi penyewa, termasuk pada lantai satu dan dua untuk parkir kendaraan.

Di lokasi dekat rusun terdapat RPTRA, sejumlah anak-anak asyik bermain di tempat itu. Pada bagian rusun, terdapat sejumlah kendaraan milik masyarakat terparkir di depan rusun. Dengan terbungkus kain, mobil di sana diperkirakan cukup lama terparkir. Di sisi timur dekat tembok pagar, rumput-rumput terlihat cukup tinggi, seperti tak terurus membuat lokasi tampak kumuh.

Saat malam hari, dari Jalan KS Tubun terlihat rusun ini dilengkapi penerangan dan seolah olah berpenghuni, padahal diketahui tak ada satu pun orang yang menempati rusun itu. “Kalau ada orang mah, pasti ada aktivitasnya,” ucap Tatang (38), salah seorang warga sekitar.

Tatang berharap, Pemprov DKI Jakarta segera memberikan izinnya untuk menempati rusun itu. Dengan adanya banyak warga akan membuat ekonomi sekitar hidup.

(mhd)

Beroperasi Hanya 5,8 Km, LRT Akan Sulit Gaet Banyak Penumpang

loading…

Warga Jakarta mencoba kereta LRT Kelapa Gading-Velodrome yang diuji coba publik.Foto/SINDOphoto/Dok

JAKARTA – Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) menilai operasional tunggal Light Rail Transit (LRT) Kelapa Gading-Velodrome akan sulit menggaet banyak penumpang. Pasalnya, operasional LRT hanya berjarak 5,8 km.

Pengamat transportasi dari FAKTA, Azas Tigor Nainggolan mengapersiasi uji publik LRT yang dioperasikan oleh PT LRT Jakarta sejak 11 Juni 2019 lalu.
Namun, Azas berharap LRT Jakarta bisa terintegrasi dengan moda transportasi lain.

“Prinsipnya LRT sebagai angkutan umum massal oke, asal sistem terintegrasi dengan angkutan umum lainnya. Sementara saya melihat LRT yang sekarang ini baru satu dan pendek 5-6 km saja,” kata Tigor saat dihubungi SINDOnews, Selasa (18/6/2019).(Baca: Satu Pekan Uji Publik, PT LRT Belum Lakukan Evaluasi Khusus)

Baca Juga:

Tigor menambahkan, apabila beroperasi tunggal dengan jarak hanya 5,8 km sulit bagi LRT untuk menggaet banyak penumpang.”Jadi sulit kalau diharapkan penggunanya banyak. Kalau mau LRT ini diintegrasikan dengan angkutan umum lainnya seperti Transjakarta agar banyak penggunanya,” tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, uji publik dimulai sejak pukul 05.30-23.00 WIB. Pengguna bisa menjajal kereta ringan tersebut mulai dari Stasiun Boulevard Utara, Boulevard Selatan, Pulomas, Equestrian, dan Velodrome Rawamangun.

(whb)

Lupa Matikan Kompor, Rumah Berlantai Dua Hangus Terbakar

loading…

Rumah berlantai dua hangus terbakar. Foto/Ilustrasi/SINDOnews

JAKARTA – Satu rumah di kompleks PTB RT11/08 Blok Q 5/5 Kelurahan Duren Sawit, Klender, Jakarta Timur, hangus dilalap si jago merah, Selasa (18/6/2019) sekitar pukul 10.53 WIB.

Kasi Ops Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (PKP) Jakarta Timur, Gatot Sulaeman mengatakan, kobaran api dipicu dari kompor gas.

“Pemilik rumah lupa mematikan kompor sehingga api merembet ke perabotan dapur lalu membesar,” katanya.

Baca Juga:

10 unit mobil pompa lengkap dengan 50 personel Sudin PKP Jakarta Timur dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api di rumah berlantai dua itu.

Besarnya kobaran api membuat proses pemadaman memakan waktu sekitar dua jam, yakni dari pukul 11.02 WIB hingga 12.40 WIB saat api dinyatakan padam.

“Ketika personel datang ke lokasi asap masih tebal, apinya juga cukup besar. Tapi enggak ada korban luka atau jiwa, anggota yang bertugas juga selamat semua,” ujarnya.

Beruntung api tak sampai merembet ke rumah lain sehingga tak kian membebani tugas 50 personel Sudin PKP Jakarta Timur yang berjibaku melawan api.

Namun besarnya kobaran api membuat kerugian materil pemilik rumah yang terdampak diperkirakan sekitar Rp800 juta. “Kerugian materil sekitar Rp800 juta, karena warga enggak sepenuhnya bisa menyelamatkan barang berharganya,” tukasnya.

(mhd)

Hendak Bertugas, Anggota Polres Bekasi Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

loading…

Kapolrestro Bekasi, Kombes Chandra Sukma Kumara saat melayat ke rumah Bripka Arief Presmanto yang meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas.Foto/SINDOnews/Abdullah M Surjaya

BEKASI – Anggota Polrestro Bekasi, Bripka Arief Presmanto meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Metro Boulevard Bundaran Patung Kuda, Kawasan Industri Jababeka 2, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Arief mengembuskan nafas terakhir tubuhnya terlintas truk tronton di lokasi kejadian.

Meski sempat mendapatkan perawatan di RS, pria yang bertugas di Logistik Subba Sarpras Bagian Sumda ini mengembuskan napas terakhir karena luka berat. Kasubbag Humas Polrestro Bekasi, AKP Sukrisno mengatakan, peristiwa maut itu terjadi pada Senin (18/6/2019) pukul 08.40 WIB, saat korban mengenderai sepeda motor dari arah Barat menuju Timur.

Tepat dil okasi kejadian, korban terjatuh dari sepeda motor diduga akibat truk tronton yang datang dari arah Barat ke Timur akan memutar di bundaran. Setelah terjatuh bagian tubuh almarhum terlindas ban depan sebelah kanan mobil tronton tersebut.

Baca Juga:

Bahkan, korban sempat mencoba berdiri namun terjatuh lagi hingga akhirnya masyarakat datang menolong.”Korban sudah dalam kondisi kritis saat ditolong warga,” kata Sukrisno pada wartawan Selasa (18/6/2019).

Warga kemudian mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Harapan Keluarga Pecenongan, Jababeka, Cikarang Utara. Sayangnya nyawa korban sudah tak bisa tertolong, berdasarkan diagnosa tim dokter korban telah meninggal dunia dengan luka patah pada bahu sebelah kanan dan luka pada bagian kepala.

Sukrisno menuturkan, korban saat itu dalam perjalanan ke Mapolrestro Bekasi dari rumahnya di Perumahan Grand Residence, Blok RR No 104, Desa Cijengkol, Setu, Kabupaten Bekasi.”Korban berangkat dinas dengan berpakaian celana dinas untuk bertugas di kesatuannya,” tuturnya.

Saat ini, penyidik dari Satlantas Polrestro Bekasi masih melakukan penyelidikan dengan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mengecek Circuid Closed Television (CCTV) untuk mendapatkan kejelasan peristiwa tersebut dengan memintanya kepada Kawasan Industri Jababeka.

Petugas juga telah mengamankan barang bukti berupa mobil tronton berikut pengemudinya dan sepeda motor di Unit Kecalakaan Lalu Lintas. Sementara sopir dan kernet truk tronton tersebut masih dalam pemeriksaan penyidik.”Kedua pengemudi tersebut masih kita minta keterangan terkait peristiwa tersebut,” tegasnya.

Sementara Kapolrestro Bekasi, Kombes Chandra Sukma Kumara beserta istri mengunjungi rumah duka korban. Di lokasi, Chandra memberi dukungan moril kepada keluarga yang ditinggalkan, terutama istri dan orang tua korban. “Segenap keluarga besar Polri menyatakan belangsukawa atas gugurnya perwira terbaik kami,” ucapnya.

(whb)

Dibangun Dua Tahun Lalu, Rusun Rawa Buaya Jakarta Mangkrak

loading…

Rusun Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Foto/Yan Yusuf/SINDOnews

JAKARTA – Sejumlah bangunan bertingkat milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diketahui mangkrak. Meski telah dibangun dua tahun lalu, namun bangunan tak kunjung ditempati.

Padahal dari kondisi yang ada, bangunan itu semestinya layak ditempati. Namun, hingga kini bangunan tak kunjung ditempati, beberapa di antaranya bangunan dibiarkan berdebu dan konsumsi listrik yang sia-sia.

Seperti di kawasan Rusun Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Terlihat sejak September 2018 baru dua keluarga yang pindah, yakni di lantai 6 tower A, dan lantai 9 tower A. Kedua penghuni itu merupakan relokasi dari kebakaran di Taman Kota, Kembangan, Jakarta Barat.

Baca Juga:

Di kawasan Rusun Rawa Buaya berjumlah 16 lantai. Lantai 1-4 digunakan untuk ruko dan relekosi Pasar Rawa Buaya. Sementara lantai 5-16 digunakan untuk tempat tinggal yang sebelumnya direncanakan untuk warga.

Saat SINDOnews ke lokasi, lantai satu sudah penuh, namun kondisi lantai dua dan tiga berbeda, ruko-ruko masih sepi, rooling door masih tutup, menandakan ruko itu belum ditempati. Kondisi berdebu terlihat di ruko itu, keramik mulai kotor dipenuhi pasir-pasir, debu di dekat tembok terlihat, begitupun dengan ruko yang berukuran 1,5 x 1 meter masih gelap dan belum dipasang lampu.

Kondisi tak jauh berbeda juga terlihat di lantai 4 hingga lantai 16 tempat penghuni tinggal. Unit rusun masih terlihat kosong, pintu-pintu tertutup.

“Sudah lama mas enggak ada yang nempatin. Bahkan semenjak kami di relokasi,” kata Muni (45), salah seorang pedagang di kawasan Pasar Rawa Buaya.

Muni mengakui meskipun belum ditempati, namun pengawasan ketat dilakukan terhadap lantai 5-16 yang menjadi lokasi unit rusun warga. Ia mengakui sejak dirinya menempati Pasar Rawa Buaya tak sembarangan orang bisa masuk. “Hanya PNS dan satpam saja yang boleh,” ujarnya..

Sementara itu saat ditanya kepada sejumlah petugas keamanan, salah satu satpam mengatakan pihaknya hanya ditugasi untuk melakukan penjagaan agar bangunan tak rusak. Karena itu dirinya melarang setiap orang masuk ke unit Rusun Rawa Buaya.

“Saya hanya ditugasi tidak membiarkan orang masuk,” kata salah satu satpam yang menutupi bat namanya. (Baca juga: Layak Huni, Rusunawa Rawa Buaya Kurang Diminati Warga?)

(mhd)

Jakarta Jadi Tuan Rumah Peluncuran Program C40 Selama Dua Hari

loading…

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan bersama sejumlah perwakilan negara peluncuran program C40 di Balai Kota. Foto/Komaruddin Bagja Arjawinangun/SINDOnews

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengaku bangga karena Jakarta akan menjadi tuan rumah peluncuran Program C40 Climate Action Planning untuk Kawasan Asia Tenggara.

Anies bersama perwakilan lima negara yakni Jakarta (Indonesia), Hanoi (Vietnam), Ho Chi Minh (Vietnam), Kuala Lumpur (Malaysia) dan Quezon City (Filipina) mengumumkan komitmen bersama untuk memenuhi Perjanjian Paris.

Kelima kota ini bergabung dengan lebih dari 70 kota lainnya di bawah naungan C40 untuk meluncurkan secara resmi Program C40 Climate Action Planning untuk Kawasan Asia Tenggara.

Baca Juga:

“Kesempatan ini merupakan kebanggaan bagi saya dan DKI Jakarta untuk menjadi tuan rumah dari kegiatan penting ini. C40 Climate Action Planning Program yang dilaksanakan di Jakarta hari ini sampai dengan esok hari,” kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

Dia senang Jakarta dijadikan tuan rumah untuk program C40 Climate Action Planning ini. Karena, kata dia, ini adalah kesempatan untuk belanja ide, membagikan apa saja telah dilakukan.

“Dan juga kami berharap untuk menghubungkan dan saling bertukar pengalaman,” kata Anies.

Dia menjelaskan, beberapa tantangan yang dihadapi DKI Jakarta terkait isu lingkungan hidup untuk bisa didiskusikan bersama guna mencari solusi terbaik dari berbagai belahan dunia.

Beberapa isu lingkungan tersebut antara lain gas emisi rumah kaca, peralihan dari kendaraan pribadi menuju transportasi publik, penurunan permukaan tanah, dan limpahan air yang berasal dari hulu karena DKI Jakarta merupakan muara dari 13 anak sungai menuju Laut Jawa.

“Kita berharap bisa saling bertukar ide, kami berharap bisa mempelajari, dan kami berharap bisa membuka masalah kami untuk kalian, kemudian kami berharap kalian mendatangkan beberapa praktik terbaik yang telah dilakukan untuk kami adaptasikan,” kata Anies.

Kemudian, kata dia, perkembangan ekonomi juga masih menjadi fokus Pemprov DKI Jakarta. Tetapi juga tak melupakan masalah lainnya.

“Tantangan kita hari ini adalah bagaimana memastikan perkembangan perekonomian di Jakarta juga berbarengan dengan ekologi. Karena di masa lalu, rupanya ekonomi dan ekologi bekerja bersama-sama. Bahkan dua kata ini berasal dari akar yang sama, yaitu oikos-nomos dan oikos-logos. Keduanya berasal dari akar yang sama. Kita harus membawa keduanya bersama-sama. DKI Jakarta ini sekarang berkomitmen bahwa kami bukan hanya berfokus pada ekonomi, tapi juga di ekologi. Oleh karena itu, pertemuan ini sangat penting bagi kami,” papar Anies.

Sementara itu, Direktur Eksekutif C40 Cities, Mark Watts, menyatakan kota-kota di Asia Tenggara merupakan pusat pertumbuhan yang paling dinamis di dunia saat ini. Namun, kota-kota ini juga menghadapi kerentanan yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim.

“Komitment yang dicanangkan Jakarta, Hanoi, Ho Chi Minh, Kuala Lumpur dan Quezon City merupakan langkah pentung untuk memastikan kenaikan suhu global masih dalam batas yang aman menurut penelitian terkini. C40 akan berupaya mendukung seluruh upaya yang dilakukan kota-kota tersebut untuk dapat mencapai tujuan bersama ini,” ucap Mark Watts.

Perlu diketahui, Program C40 Cities Climate Action Planning direncakan akan mendukung peningkatan kapasitas kota-kota tersebut untuk merumuskan aksi perubahan iklim yang terintegrasi dan inklusif untuk dapat mengurangi emisi Gas Rumah Kaca secara signifikan, beradaptasi dengan dampak perubahan iklim dan memperoleh manfaat sosial, lingkungan dan ekonomi secara luas.

Program bantuan teknis ini diluncurkan bersama dengan kota-kota dengan agar dapat berbagi praktik baik dalam upaya aksi perubahan iklim. Program C40 Climate Action Planning Southeast Asia didukung oleh Pemerintah Inggris dan Kementerian Luar Negeri Denmark yang hadir diwakili oleh Rob Fen (Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste) dan Rasmus Abildgaard Kristensen (Duta Besar Denmark untuk Indonesia).

DKI Jakarta bersama dengan kota-kota Asia Tenggara yang tergabung dalam C40 Cities akan merampungkan Climate Action Plan pada September 2020. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri telah mencanagkan beberapa Kegiatan Strategis Daerah terkait transportasi, pengurangan sampah dan pengelolaan lingkungan yang berkontribusi pada pengendalian dampak perubahan iklim.

Beberapa inisiatif tersebut antara lain target untuk mengoperasikan 100 bis listrik pertama pada paruh kedua tahun 2020 dan 1.600 unit lagi pada tahun 2021; merenovasi 1.000 sekolah dengan penambahan panel surya pada tahun 2022; meningkatkan efisiensi energi, air dan mengurangi produksi sampah di bangunan gedung pada tahun 2030; serta memperluas cakupan kegiatan partisipasi masyarakat melalui penambahan Kampung Iklim.

(mhd)