KNKT Sebut Data FDR Pesawat Lion Air JT-610 Masih Proses Verifikasi

loading…

Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono menjelaskan, setelah pihaknya melakukan pengunduhan data-data dari FDR, saat ini masih dalam proses verifikasi, Senin (5/10/2018). Foto/SINDOnews/Komaruddin Bagja.

Setelah suskses mengunduh data yang ada di dalam Flight Data Recorder (FDR), Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) masih melakukan verifikasi. KNKT berharap black box berisi Cockpit Voice Recorder (CVR) juga bisa ditemukan untuk menganalisa seluruh data secara utuh.

Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono menjelaskan, setelah pihaknya melakukan pengunduhan data-data dari FDR, saat ini masih dalam proses verifikasi. Soerjanto mengatakan, KNKT akan menganalisa data-data tersebut setelah data yang ada di FDR terverifikasi.

“Saat ini tim sedang pelajari data yang telah diunduh dari FDR, sekarang dalam proses verifikasi,” ujar Soerjanto dalam jumpa pers di Hotel Ibis, Cawang, Jakarta, Senin (5/11/2018).

Menurut Soerjanto, setelah data yang ada di FDR diverifikasi, pihaknya baru bisa melakukan analisa dugaan jatuhnya pesawat Lion Air di perairan Karawang, Jawa Barat.

Adapun satu bagian kotak hitam atau black box CVR  masih dalam proses pencarian. Karena itu, ia berharap kotak hitam CVR bisa segera ditemukan, agar KNKT bisa segera menganalisa data-data dengan tepat.

“Jadi ada satu kotak yang berisi rekaman suara percakapan dari pesawat ke menara pengawas antara kapten SBOBET dan kopilot dan warna suara di dalam kokpit. selama penerbangan dan suara komunikasi kokpit sama cabin. Mudah-mudahan tidak dalam waktu lama salah satu kotak bisa kita temukan, sehingga analisa kami bisa lebih tepat,” lanjutnya.

Meskipun begitu, lanjut Soerjanto, jika  CVR belum bisa ditemukan, pihaknya akan berupaya menginvestigasi penyebab kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 dengan data yang ada.

“Kami akan berusaha maksimal mungkin untuk bisa menemukan penyebabnya meski nanti proses pencarian sudah dinyatakan selesai,” katanya.

KNKT, lanjutnya, akan berusaha menemukan kotak CVR untuk mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan Lion Air. “Jadi kita akan berusaha sekuat tenaga temukan salah satu cari black box,” tutupnya.

 

Sisir Tanjung Pakis, Tim SAR Temukan Bagian Tubuh Korban Lion Air

loading…

Tim Basarnas mengevakuasi bagian tubuh korban penumpang pesawat Lion Air JT-610 yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat, Senin (29/10/2018). Foto/Eko Purwanto/SINDOphoto

KARAWANG – Tim pencarian korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di perairan Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat menemukan tiga bagian tubuh korban sekitar 10 mil dari pantai Tanjung Pakis.

Potongan tubuh ditemukan sekitar pukul 10.00 hingga 10.30 WIB. Selanjutnya bagian tubuh korban itu akan dibawa ke Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Kabid Humas Polda Jabar, Trunoyudo mengatakan Tim pencari dari Lantamal TNI menemukan bagian tubuh sekitar 10 mil atau 2 jam dari pantai Tanjung Pakis.

“Ditemukan di arah timur Pantai Tanjung Pakis. Dengan temuan ini pencarian terus dilakukan di dekat lokasi penemuan sbobet indonesia,” kata Trunoyudo di Karawang, Jawa Barat, Selasa (30/10/2018).

Menurut Trunoyudo, temuan bagian tubuh ini akan dikirim ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi. Saat ini proses evakuasi bagian tubuh korban ini masih menungu hasil pencarian dari tim yang masih di lapangan.

“Masih menunggu tim lainnya sekarang mereka masih di lapangan,” kata Trunoyudo.

(mhd)

Geng Wardu Pembegal Adik Artis Vicky Prasetyo Digulung

loading…

Polres Metro Bekasi bersama artis Vicky Prasetyo menggelar konferensi pers, Rabu (23/1/2019). Foto: KORAN SINDO/Abdullah M Surjaya

BEKASI – Polres Metro Bekasi mengungkap sejumlah kasus begal sadis di wilayah Kabupaten Bekasi. Salah satu korban pembegalan itu adalah adik kandung artis Vicky Prasetyo, Herbowo Darminto.

Herbowo menjadi korban begal di Jalan Gatot Subroto, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, pada 7 Desember 2018 lalu. Rupanya, selain beraksi sadis terhadap adik artis kontroversial tersebut, kawanan begal ini juga beberapa kali beraksi di Jalan Pulosirih, Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya.

Pada 15 November 2018, korban kawanan begal itu adalah Luki Rahman, yang tewas mengenaskan setelah mengalami luka bacok di bagian perut hingga sobek. Kawanan ini berhasil membawa kabur sepeda motor korban.

Baca Juga:

Tidak cukup di situ, ulah dari kawanan begal ini menewaskan seorang pemilik warung, Yusuf bin Warno, di sekitaran Jalan Gatot Subroto. Korban menderita luka bacok golok dan celurit di bagian punggung kanan.

“Mereka kawanan Geng Wardu asal Cibitung dan Cikarang. Setiap aksinya selalu sadis,” ujar Kapolres Metro Bekasi, Kombes Candra Sukma Kumara, Rabu (23/1/2019).

Adapun deretan tersangka yang diamankan yaitu AZ, KF, JK, BS, dan AM. Sedangkan pelaku yang belum tertangkap dan masih menjadi buronan yakni KK, AG, dan DPO.

Kasus ini bisa terungkap berdasarkan penyelidikan petugas di lapangan dan informasi saksi-saksi yang melihat langsung kejadian tersebut. Dari informasi yang didapat di lapangan mengarah kepada kawanan ini.

Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan satu bilah celurit, satu sepeda motor Honda Vario, dan dua buah telepon selular. Kini, para tersangka dijerat dengan Pasal 365 KHUP tentang Pencurian dan Kekerasan dengan ancaman hukuman di atas lima tahun.

(thm)

Tabung Gas 12 Kg Meledak di Serpong, 4 Rumah Hancur dan 3 Warga Luka

loading…

TANGERANG SELATAN – Tabung gas 12 Kg meledak di Perumahan Nusa Loka, Blok R3, No12B, RT09/07, Rawa Mekar Jaya, Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Akibat ledakan tersebut, empat rumah mengalami rusak dan tiga penghuni rumah mengalami luka bakar.

Warga yang mengalami luka bakar, yakni ayah, Yosef Muktiarto (47), dan kedua putrinya, yakni Litwina Natalia (15), dan Valerie Calista Tanujaya (5). Sedang istri korban, Marfiani (40), selamat.

Saat ini, ketiga korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit (RS) Eka Hospital. Dari ketiga korban itu, Yosef yang terparah, menderita luka bakar hingga 90%.

Baca Juga:

Sedang kedua anak korban, yakni Litwina dan Valerie, menderita luka parah, di kepala dan kaki. Akibat tertimpa material rumah yang roboh, dan tabung gas yang meledak.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran kota Tangsel Uci Sanusi mengatakan, tabung gas meledak tengah malam tadi, sekitar pukul 01.30 WIB, terjadi di ruang dapur korban.

“Saat itu, pemilik rumah Yosef Muktiarto, hendak memasak. Ketika menyalakan gas, tiba-tiba terjadi ledakan. Korban sempat terpental,” kata Uci, kepada Koran Sindo, di Serpong, Kota Tangsel, Rabu (23/1/2019).

Selain mengakibatkan tiga penghuni rumah terluka, ledakan tabung gas 12 Kg itu juga mengakibatkan tiga warga lain yang hendak menolong korban di rumahnya terbakar.

“Jadi, saat ketiga saksi hendak menolong korban untuk dievakuasi juga mengalami luka lecet dan bakar. Karena saat menolong para korban, ada material rumah yang runtuh dan api yang menyala,” ungkapnya.

Kapolsek Serpong Kompol Stephanus Lukito menambahkan, hasil pemeriksaan sementara, diduga ledakan tabung gas itu berasal dari selang regulator yang bocor.

“Diduga, selang regulator korban bocor dan saat gas dinyatakan, api langsung menyambar dan meledakan seisi ruangan. Untuk sementara, korban luka ada 6 orang. Tiga masih dirawat di RS,” sambungnya.

Sementara itu, Widia (43), kakak Marfiani yang merupakan istri Yosef menambahkan, saat kejadian Yosef hendak memanaskan sayur. Dia pun mengaku tidak tahu, jika kabel gas di dapur Yosef ternyata bocor.

“Jadi saat itu, memang mau ngangetin sayur. Katanya laper. Jam setengah dua, yang biasa masak memang suaminya, Yosef. Saat ini, Yosef di RSCM, dirujuk dari RS Eka Hospital,” kata Widia, di lokasi.

Sedangkan Marfiani, istri korban, menderita luka ringan. Karena saat kejadian, dia terlindung selimut yang dipakainya. Sedang anak korban, Litwina, luka parah di kepala.

“Dijahit tujuh jahitan. Tadi muntah-muntah. Lagi diperiksa dokter. Takutnya gegar otak. Kalau anak keduanya, hanya lecet-lecet. Dan anak ketiganya, yang TK, mengalami luka bakar 7%, karena dengan ibunya,” jelasnya.

Saat ledakan, api sempat muncul. Namun tidak berlangsung lama, karena mati terkena ledakan. Saat ini, kondisi rumah Yosef hancur. Paling parah bagian genting.

Di depan rumah, tampak puing bangunan yang hancur berserakan. Garis polisi tampak terpasang di depan rumah Yosef, yang menandakan rumah harus dalam kondisi steril, dan tidak boleh dimasuki.

(ysw)

Dalam Satu Bulan, Penderita DBD di Tangsel Capai 90 Orang

loading…

Puluhan warga Tangsel menderita demam berdarah dengue yang disebabkan dari gigitan nyamuk aedes aegypti. Foto: dok/SINDOphoto

TANGERANG SELATAN – Pasien Demam Berdarah (DB) dan Demam Berdarah Dengue (DBD), di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, melonjak tajam di awal Januari 2019.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangsel, jumlah penderita DBD ada sebanyak 90 orang. Seorang di antaranya, yakni pasien Puskesmas Situ Gintung, Kelurahan Serua, Ciputat, meninggal dunia.

Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan, dan Pengendalian Penyakit pada Dinkes Tangsel Tulus Muladiono mengatakan, hingga kini masih ada 25 pasien DBD yang dirawat.

Baca Juga:

“Hingga 20 Januari 2019, tersisa 25 pasien DBD yang ditangani di RSUD, puskesmas, dan RS Swasta yang ada di Tangsel. Kalau dari awal ada 90 orang,” kata Tulus, di Puspemkot Tangsel, Rabu (23/1/2019).

Dibandingkan periode yang sama, di tahun 2018 lalu, angka ini mengalami kenaikan drastis. Menurutnya, hal itu dipicu oleh perubahan alam, dari siklus lima tahunan.

Diakuinya, sangat sulit membendung wabah DBD pada siklus lima tahunan, yang mulai terjadi pada akhir tahun 2018 lalu itu. Hal ini bahkan diakui oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), terjadi diseluruh Indonesia.

“Ada siklus lima tahunan, Kemenkes RI juga sulit membendungnya. Petugas Puskesmas dan RT/RW, serta kelurahan, juga sudah melakukan berbagai upaya pencegahan. Tetapi masih saja mewabah,” sambungnya.

Adapun, upaya yang dilakukan selama ini adalah dengan melakukan penyuluhan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) ke lingkungan warga, dan melakukan fogging.

Upaya ini dinilai masih kurang maksimal. Minimnya koordinasi antara Dinas Kesehatan (Dinkes) dengan aparatur yang ada dibawahnya, ditenggarai menjadi penyebab, kurang maksimalnya PSN itu.

Alhasil, semua dikembalikan kepada warga dan pengurus lingkungan masing-masing. Pola penanganan yang buruk ini, dibuktikan dengan tidak adanya data DBD yang valid.

“Kami sudah melakukan berbagai upaya, diantaranya program satu rumah satu jumantik, perlakuan fogging juga. Dari jumlah itu, Kecamatan Serpong dan Setu paling banyak terjakit,” tambah Tulus lagi.

Selama 2018, jumlah penderita DBD ada 480 orang. Angka ini tergolong kecil, dibanding penderita di bulan Januari 2019 saja yang sudah mencapai 90 orang lebih.

Tidak ada dan sinkronnya data korban DBD, terbukti dari pengakuan Kepala Puskesmas Situ Gintung Salmun. Dia membantah, ada pasiennya yang meninggal akibat DBD.

“Ada satu warga di lingkungan RW 07 yang terjangkit DBD. Namun dirawat di RS Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kalau yang meninggal tidak ada. Itu juga sekarang sudah sehat, tinggal fogging,” ungkapnya.

Dijelaskan dia, tahun ini, penanganan DBD di lingkunhan warga saat ini dilakukan dengan memaksimalkan program 3M plus, yakni menguras, menutup, dan mengubur, serta menaburkan bubuk larvasida di bak air.

(ysw)

Tawuran di Tanah Sereal, Polisi Tetapkan Enam Tersangka

loading…

Petugas POlsek Tambora Jakarta Barat menyisir sekitar Jalan tanah Sereal dan menemukan sejumlah senjata tajam yang digunakan untuk tawuran, Rabu (23/1/2019). Foto/SINDOnews/Yan Yusuf

JAKARTA – Polsek Tambora Jakarta Barat menahan enam dari 13 remaja yang diamankan di Tanah Sereal karena diduga terlibat tawuran yang menewaskan Adam Ilham (18). Tindakan sadis yang dilakukan para pelaku ditengarai karena pengaruh narkoba.

Kanit Reskrim Polsek Tambora, AKP Supriyatin mengatakan, dari hasil penyelidikan, enam diantaranya sudah ditetapkan tersangka. Enam tersangka itu, yakni Rian, Fadli, Andi, Faturahman, Raihan, dan Sadem diketahui secara sengaja melakukan pembacokan terhadap Adam.

“Satu pelaku bernama surya diketahui teman dari korban,” kata Supriyatin kepada wartawan, Rabu (23/1/2019).

Baca Juga:

Supriyatin mengatakan, yang terlibat langsung dalam kasus ini karena dipicu menggunakan narkoba sehingga nekat melakukan pembunuhan ini. Hal itu terungkap setelah pihaknya memeriksa dua rekan Adam yang selamat.

Saat dikantor polisi keduanya berbicara melantur dan gelisah. Keduanya kemudian di tes urine dan positif mengandung THC, dari situlah keduanya mengaku mengkonsumsi ganja.

Sementara terhadap satu pelaku yang membunuh Adam, Polisi mendapati pelaku dalam pengaruh methapetamine dan MDMA. Kondisi ini membuat pelaku menjadi antipati dan memiliki belas kasih. “Ia juga menjadi beringas dan kejam,” kata Supriyatin.

Dari tangan para pelaku, polisi sendiri mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya clurit, golok, dan parang yang menjadi alat membunuh Adam.

Hingga berita ini ditulis. Polisi sendiri masih memeriksa keenamnya. Pemasok narkoba masih terhadap ketiganya masih di buru oleh polisi.

(ysw)

Tiga Pilar Berjibaku Bersihkan Lokasi Kebakaran di Tomang

loading…

Petugas melakukan pembersihan di lokasi kebakaran Jalan Tomang Utara 1, Tomang, Grogol Petamburan, Jakbar. Foto: SINDOnews/Isra Triansyah

JAKARTA – Ratusan orang dari tiga pilar Jakarta Barat (Jakbar) beberapa hari ini terus melakukan kerja bakti di lokasi kebakaran Jalan Tomang Utara 1, Tomang, Grogol Petamburan. Ketiga pilar yakni Pemkot Jakbar melalui dinas terkait, TNI, dan Polri.

“Kami mencoba meringkan beban masyarakat di sana,” ujar Camat Grogol Petamburan, Ahmad Sajidin, Rabu (23/1/2019).

Ratusan Pasukan Orange, Pasukan Biru, anggota TNI, Polri, dan personel Satpol PP terlihat di lokasi membantu warga membersihkan puing-puing sisa kebakaran. Mereka tampak berjibaku mengangkat puing-puing sisa kayu dan besi dari lokasi. Saat ini sisa sampah itu masih dilakukan pemeriksaan.

Baca Juga:

Sejumlah truk juga disiapkan di lokasi guna membantu proses pengangkutan material bangunan. Nantinya truk-truk itu membantu proses pengangkutan sampah ke TPST Bantargebang, Bekasi.

Lurah Tomang, Bambang Edi Kusumo, menyebutkan, hingga kini pendataan terhadap warga korban kebakaran masih terus dilakukan. Sejumlah warga yang rumahnya terbakar dibantu mengurus Kartu Keluarga (KK). Adapun KTP warga yang terdampak kebakaran, Sudin Dukcapil yang terlibat langsung dalam kegiatan itu.

“Kemarin dari Dukcapil sudah mendata KK dan KTP, sudah ada sebagian. Untuk pendataan Dukcapil ada di pos dua, RW 14,” tuturnya.

Selain itu, kepada anak-anak yang mengungsi, pihaknya masih berkoordinasi dengan sejumlah pihak, khususnya Sudin Pendidikan. Bantuan alat tulis dan seragam belum didistribusikan lantaran menunggu pendataan.

“Untuk sekolah, mereka sudah aktif sekolah. Karena itu kebijakannnya ada di pihak sekolah. Jadi tanpa baju seragam, anak terdampak kebakaran bisa ikut pelajaran,” terangnya.

Sementara itu, petugas Dukcapil Kelurahan Tomang, Eko S M mencatat, sejak kemarin baru ada 15 jiwa yang mendaftar. Ia tidak mengetahui alasan warga belum mendaftar.

“Padahal proses pencetakannya (KTP) cepat. Besok dokumen itu bisa langsung diserahkan ke warga kok,” tuturnya.

Diketahui, kebakaran yang terjadi Senin (21/1/2019) lalu itu menghanguskan 165 rumah yang dihuni 185 kepala keluarga.

(thm)

Sisir Pelaku Tawuran di Tanah Sereal, 13 Remaja Diamankan

loading…

Petugas POlsek Tambora Jakarta Barat mengamankan 13 remaja yang diduga terlibat tawuran yang menewaskan Adam Ilham pada Minggu 20 Januari 2019 lalu. Foto/SINDOnews/Yan Yusuf

JAKARTA – Warga Tanah Sereal dikejutkan dengan penggrebekan yang dilakukan Polsek Tambora, Jakarta Barat, Rabu (23/1/2019) pagi. Dalam penggrebekan itu petugas menciduk 13 orang remaja dan anak di bawah umur.

Mereka diduga kuat terlibat dalam tawuran di Jalan Tanah Sereal Raya RT. 06 / 014, Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat, Minggu 20 Januari 2019. Tawuran itu, menyebabkan seorang remaja, Adam Ilham (18) tewas setelah seluruh tubuhnya dipenuhi luka bacok.

Meskipun saat kejadian, Adam sempat dilarikan ke Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat. Namun pendarahan yang dialaminya membuat tubuhnya melewah, Adam kemudian tewas dipangkuan orang tuanya di ruang perawatan Rumah Sakit.

Baca Juga:

Kapolsek Tambora, Jakarta Barat, Kompol Iverson Manossoh mengatakan tewasnya Adam dan tawuran menjadi penyebab pihaknya melakukan penggerebekan tadi pagi. Dalam kejadian itu pihaknya menyisir sejumlah rumah dan tongkrongan remaja, 13 orang kemudian di ciduk dalam kejadian ini.

“Enam diantaranya langsung kami tahan lantaran terlibat tawuran,” tegas Iverson saat dikonfirmasi.

Sisir Pelaku Tawuran di Tanah Sereal, 13 Remaja Diamankan

Iver melanjutkan kejadian yang terjadi di jalan itu dipicu masalah sepele. Kala itu Adam dan bersama dua rekannya mengejek kelompok Gaspar usai mengisi bahan bakar sepeda motornya.

Karena tak terima, Kelompok Gaspar langsung mengejarnya dengan membawa serta clurit dan klewang. Ia kemudian terciduk dan langsung menjadi bulan bulanan kelompok itu, sementara dua temannya berhasil melarikan diri. “Jenazahnya kemudian ditinggalkan begitu saja di lokasi,” lanjut Iver.

(ysw)

Majukan IKM, Pemkab Bekasi Buka Klinik Desain Merek

loading…

BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi membuka klinik desain merek dan kemasan guna membantu meningkatkan daya saing produk pelaku Industri Kecil Menengah (IKM). Klinik yang mulai dibuka tahun ini untuk membantu dan melayani yang belum mampu melakukan kegiatan pengemasan yang baik.

Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi, Peno Suyatno mengatakan, klinik desain merek dan kemasan merupakan program terbaru intansinya pada 2019 ini yang mana sangat bermanfaat bagi para pelaku IKM..”Klinik ini kita buka untuk memajukan industri kecil milik warga, di klinik semuanya diberitahu tata caranya,” kata Peno pada wartawan Rabu (23/1/2019).

Menurut Peno, klinik yang dimaksud tidak hanya melayani desain dan kemasan namun juga membantu pelaku IKM untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah terintegrasi secara online menggunakan platform terbaru pemerintah yaitu online single submission (OSS). Sehingga, IKM legalitas formal dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Baca Juga:

Dengan mengikuti program itu, IKM akan sangat terbantu untuk memiliki merek produknya sendiri. Sebab, selama ini pelaku mengeluhkan sulitnya mendapatkan izin dalam berusaha.”Soal kemasan juga diberitahu agar menarik peminatnya dan nantinya bisa bersaing dengan produk lainya,” ujarnya.

Sekretaris Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi, Juniardiana Rosatijawan menambahkan, tengah memacu daya saing IKM agar semakin kompetitif di pasar domestik maupun mancanegara.”Kami berharap, melalui pemberian bantuan desain merek dan kemasan ini kualitas produk IKM akan semakin meningkat,” katanya.

Dengan adanya bantuan klinik itu, pelaku IKM bisa bersaing mulai aspek bahan kemasan, desain, labeling hingga fasilitasi sertifikasi halal bagi produk makanan. Sehingga, pelaku IKM yang telah difasilitasi dapat menjadi pionir untuk IKM lain.

Saat ini, ada sebanyak 15 IKM yang telah difasilitasi dalam program bantuan desain kemasan dan merek ini. Pelaku IKM itu sangat beragam mulai komoditi makanan, minuman, kerajinan, komponen otomotif dan aneka industri. Database Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi merilis lebih dari 1.200 unit usaha IKM lokal eksis dan terus berkembang. 160 unit di antaranya telah terdaftar sebagai anggota Asosiasi IKM Kabupaten Bekasi.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Jejen Sayuti mengapresiasi langkah pemerintah dengan membuka klinik Desain Merek tersebut. Menurutnya, dengan adanya bantuan dari pemerintah tersebut, diharapkan IKM Kabupaten Bekasi bisa bersaing dengan IKM daerah lainya.”Sangat penting klinik diikuti, karena produk yang dijual nantinya bisa lebih bersaing,” ucapnya.

(whb)

Tahun Ini, Pemkot Jakarta Timur Bangun 10 Taman Literasi

loading…

ILustrasi, taman bacaan yang digagas oleh polisi. Foto: dok/SINDOnews/Komaruddin Bagja

JAKARTA – Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Timur bekerja sama dengan Suku Dinas Kehutanan Jakarta Timur berencana membangun 10 taman literasi tahun ini. Taman-taman yang dikelola oleh Sudin Kehutanan Jakarta Timur secara bertahap akan dilengkapi dengan pojok bacaan.

Kasudin Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Timur Eka Nuretika Putra mengatakan, melalui program taman literasi ini pihaknya menyiapkan buku-buku bacaan yang disimpan dalam lemari mini.

“Taman literasi ini mengajak masyarakat untuk gemar membaca. Karena kita ingin memberikan keleluasaan pada pembaca untuk memilih membaca dan mengembalikan sendiri buku tersebut ke tempat semula,” katanya kepada wartawan, Rabu (23/1/2019).

Baca Juga:

Dia menegaskan, 10 taman Literasi yang akan diprogramkan itu berada di Taman Cempaka Jalan Rawa Lindung RT 01/04 Cilangkap, Cipayung. Kemudian di Taman Bambu, Jalan Pagelarang RT 06/01 Setu, Cipayung; Taman Palm Jalan Raya Centek no 109 RT 05/06, Ciracas; Taman Mahoni Jalan Raya PKP RT 07/09 Kelapadua Wetan, Ciracas; Taman Kota Pondok Ranggon RT 04/02 Pondok Ranggon, Cipayung.

Kemudian Taman Bulak Rantai, Kelurahan Tengah, Kramat Jati. Taman Abdul Rahman di Jalan Abdul Rahman no 66 Cibubur, Ciracas; Taman Pintar, Jalan Waringin Raya no 25, Kayu Putih, Pulogadung; Taman Mayang di Jalan Pondok Kelapa Timur Dalam, Kavling DKI, Pondok Kelapa, Duren Sawit; dan Taman Brownbeck di Jalan Kelapa Sawit I Utan Kayu Selatan, Matraman.

“Sasaran taman literasi adalah taman yang ada di pemukiman warga namun belum dilengkapi dengan fasilitas bacaan atau pojok baca. Lokasi taman bacaan ini juga atas usulan dari kelurahan,” tukasnya.

(ysw)

Polisi Pastikan Mahasiswa UBM Bunuh Diri karena Masalah Pribadi

loading…

JAKARTA – Polisi memastikan mahasiswa UBM, Pademangan, Jakarta Utara, Reynaldy (20) tewas karena bunuh diri dengan cara terjun bebas dari lantai 12 Gedung Asrama UBM.

Kapolsek Pademangan, Kompol Yulianthy mengatakan, dari hasil olah TKP, pemeriksaan saksi, dan kamera CCTV di lokasi yang merekam aktivitas korban, dipastikan dia tewas karena bunuh diri. Adapun motifnya diduga karena masalah pribadi, hanya saja polisi tak membeberkannya secara rinci.

“Jadi lebih ke masalah pribadi, kita butuh pendalaman lebih lanjut karena dia sering cerita ke temannya seperti itu. Korban ini mahasiswa dari luar kota,” kata Yulianthy saat dikonfirmasi, Rabu (23/1/2019).

Baca Juga:

Berdasarkan keterangan rekannya pula, Reynaldy pernah cerita kalau orang tuanya telah bercerai dan menikah lagi. Namun, polisi tak mau cepat mengambil simpulan kalau motif Reynaldy nekat bunuh diri karena hal tersebut.(Baca: Mahasiswa UBM yang Tewas Terjun Bebas dari Lantai 12 Dikenal Tertutup)

“Tanda-tanda dari telepon genggam tak ada pesan-pesan istilahnya mau bunuh diri dari kamarnya. Tapi teman-temannya bilang saat korban ada masalah tak cerita dan tidak terbuka dan yang temannya tahu ada permasalahan keluarga,” ucapnya.

(whb)

Polisi Pastikan Penyebab Kebakaran di Tomang dari Korsleting Listrik

loading…

Petugas bersama warga membersihkan puing-puing sisa kebakaran rumah di Jalan Tomang Utara I, Tomang, Jakarta Barat. Foto: SINDOnews/Isra Triansyah

JAKARTA – Kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah di Jalan Tomang Utara 1, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin (21/1/2019) lalu, dipastikan bersumber dari hubungan pendek atau korsleting listrik.

Kepastian ini didapat setelah polisi memeriksa Tuminah, penghuni rumah sumber pertama api. Rumah Tuminah berada persis di belakang warung padang. “Bukan karena kompor, tapi karena korsleting,” ujar Kanit Reskrim Polsek Tanjung Duren, AKP Rensa Aktadevia, Rabu (23/11/2019).

Pernyataan Tuminah ini diperkuat dari hasil labfor dan kesaksian sang anak. Kala itu si anak menyaksikan langsung kabel di rumahnya mengalami konsleting dan memunculkan percikan api. “Karena ada gas di sana, jadi meledak dan menghanguskan rumah lainnya,” kata AKP Rensa.

Baca Juga:

Saat ditemui polisi, Tuminah tampak shock karena sadar kebakaran yang terjadi di rumahnya menyebabkan ratusan rumah warga ikut ludes dilalap api. Diketahui, kebakaran hebat yang melanda kawasan itu membuat 165 rumah ludes yang dihuni 185 kepala keluarga.

Sejauh ini, kata AKP Rensa, belum satupun yang ditahan akibat kejadian ini. Pemeriksaan masih terus dilakukan, terrmasuk mencari keterangan dari sejumlah saksi-saksi.

(thm)

Pemkot Depok Dianggap Kurang Gerak Cepat Minta Bantuan ke Pusat

loading…

Wali Kota Depok Mohammad Idris (tiga dari kanan) bersama sejumlah anggota DPR Dapil Depok.Foto/SINDOnews/R Ratna Purnama

DEPOK – Pemerintah Kota Depok diminta lebih kooperatif untuk mengajukan bantuan ke pemerintah pusat. Karena ada program yang bisa digulirkan untuk membantu memajukan Depok khususnya bidang pendidikan dan kebudayaan.

“Teknisnya kan harus pengajuan dari daerah. Kami dari DPR mendorong untuk membantu. Namun pas kita minta ajuan proposalnnya mereka engak pada mau, kita juga engak tahu masalahnya apa gengsi atau apa,” ungkap anggota Komisi X DPR RI, Nuroji ketika melakukan kunjungan kerja spesifik ke Depok, Rabu (23/1/2019).

Nuroji mengaku pernah berkomunikasi ke salah satu dinas terkait agar membuat proposal pengajuan di salah satu bidang. Sayanya dinas tersebut tidak bisa membuat proposal bantuan tersebut. “Sebenarnya kami siap membantu membangun Kota Depok, namun mana proposal ajuannya kepada kami,” ujarnya.

Baca Juga:

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menilai pelaksanaan pendidikan dan kebudayaan di Depok sudah berjalan dengan baik. Untuk itu, pihaknya akan mendorong Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan dan kebudayaan agar lebih maksimal.

“Supaya maksimal diberikan untuk Depok, mengingat banyak potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut,” ujarnya. Dia menambahkan pengadaan sarana dan prasarana (sarpras) budaya yang memadai di Depok harus didorong agar terus dikembangkan.

Sebab, sarana prasarana tersebut merupakan sarana berekspresi, berkreasi dan sangat dibutuhkan masyarakat. “Kita paham kesadaran memajukan kebudayaan bukan menjadi beban pemerintah kota. Namun harus dijadikan investasi besar yang bisa sangat berdampak pada tumbuhnya ekonomi kreatif di Depok,” tambahnya.

Dia mendengarkan masukan dari Pemkot Depok yang menginginkan teknis penerimaan DAK yang sebisa mungkin dari empat termin menjadi dua termin. Hal itu untuk memudahkan Pemkot Depok, maka pihaknya juga akan mendorong pencairannya sebelum bulan Juli. “Setelah mendengarkan dari Kunker Spesifik ini, teknis DAK menyulitkan jika hingga empat termin. Kami akan sampaikan agar Depok dua termin,” katanya.

Sementara itu Wali Kota Depok Mohammad Idris menuturkan, angka partisipasi murni untuk jenjang sekolah menengah di Depok mencapai 76%. Selain itu Pemkot Depok juga sudah memberikan bantuan sosial siswa rawan drop out (DO), maupun memberikan dana bagi peningkatan kesejahteraan guru honorer dan swasta.

Untuk bidang kebudayaan dan pariwisata, di Kota Depok memiliki cagar budaya benda dan non-benda. Di mana untuk benda, banyak yang sudah dijadikan situs bersejarah. Sedangkan untuk non-benda banyak kegiatan budaya lokal yang terdapat di Kota Depok.

“Kami terus memberikan perhatian untuk kebudayaan dan pariwisata di Depok, dengan memberi kesempatan bagi pekerja seni untuk berekspresi sesuai kreativitasnya,” ucapnya.

(whb)

Bangun Sikap Kritis Milenial, Remaja Depok Bentuk Sobat Garbi

loading…

Ketua Umum Garbi Chapter Depok, Bayu Adi Permana mengatakan, gerakan ini bahan bakarnya ada dua yaitu kesadaran intelektual dan kepedulian besar terhadap nasib bangsa, Rabu (23/1/2019). Foto/Istimewa

DEPOK – Untuk membangun sikap kritis kaum milenial, Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) membentuk Sobat Garbi di Depok. Langkah ini dilakukan juga untuk menjadi wadah anak muda milenial di Depok.

Ketua Umum Garbi Chapter Depok, Bayu Adi Permana mengatakan, Garbi bukan underbow dari ormas ataupun partai politik tertentu. Menurutnya, gerakan ini bahan bakarnya ada dua yaitu kesadaran intelektual dan kepedulian besar terhadap nasib Bangsa dan ini ada di anak muda.

“Kalangan anak muda generasi milenial perlu dibangunkan sikap kritis cendekianya, perlu dikapitalisasi untuk memuluskan arah baru Indonesia yang lebih efektif,” katanya, Rabu (23/1/2019).

Baca Juga:

Dikatakan dia Garbi Chapter Depok sangat mengapresiasi adanya pembentukan Sobat Garbi Depok sebagai wadah anak muda milenial di Depok. Sobat Garbi Depok akan diumumkan keberadaannya. Mereka terdiri dari anak-anak muda, aktivis mahasiswa dan alumni yang peduli dengan Indonesia 12 tahun mendatang yaitu pada tahun 2030 saat bonus demografi terjadi dimana kaum muda 15-55 tahun akan memiliki porsi 60% penduduk Indonesia.

“Apakah Indonesia menjadi negara besar yang disegani di dunia atau menjadi negara gagal yang kaum mudanya tidak punya pekerjaan dan tertinggal dari dunia luar yang kompetitif,” ungkapnya.

Ditemui di tempat yang sama, inisiator Sobat Garbi Depok Salahudin Yuswa menambahkan, Sobat GARBI adalah wadah kebangsaaan khas anak muda yang terbuka maka kehadiran mereka akan diterima dengan tangan terbuka. Keilmuan mereka menjadi cahaya yang membantu bangsa Indonesia menjadi apa yang Garbi citakan yaitu terhormat, terpandang dan menjadi lima besar kekuatan dunia.

“Beberapa aktivitas Sobat Garbi Depok adalah diskusi anak muda Depok di Youtube Garbi Depok untuk bertukar pikiran bagaimana arah Indonesia ke depan. Kemudian ada stand up comedy, roadshow buku Gara-gara Indonesia, leadership forum, start up usaha, safety riding dan lain sebagainya yang pastinya akan seru dan bernilai untuk Bangsa Indonesia saat ini,” katanya.

(ysw)

Penambahan CCTV ETLE, Polisi Tunggu Kabar Pemprov DKI

loading…

JAKARTA – Ditlantas Polda Metro Jaya hingga kini masih menunggu pengadaan kamera CCTV yang akan dipakai untuk perluasan program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik di Jakarta.

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusuf mengatakan, setelah kawasan Sudirman-Thamrin, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda, juga di Jalan MH Thamrin (kawasan Sarinah), nantinya sejumlah ruas jalan di Jakarta seperti sekitar SUGBK, Monas, dan Istana Negara pun akan diterapkan ETLE.

“Kami sudah mengajukan permintaan sebanyak 81 kamera CCTV kepada Pemprov DKI Jakarta,” kata Yusuf pada wartawan, Rabu (23/1/2019). Menurut Yusuf, hingga kini pihaknya masih menunggu Pemprov DKI terkait pengadaan kamera CCTV tersebut.

Baca Juga:

Perluasan ETLE, lanjut Yusuf, baru dapat dilakukan bila 81 kamera tersebut sudah ada. “Kalau kamera CCTV-nya sudah ada , langsung kita lakukan perluasan ETLE,” ucapnya.

(whb)

Mahasiswa UBM yang Tewas Terjun Bebas dari Lantai 12 Dikenal Tertutup

loading…

Gedung UBM Housing, lokasi Reynaldy menghabisi hidupnya dengan cara terjun bebas dari lantai 12. Foto: Ist

JAKARTA – Mahasiswa Universitas Bunda Mulia (UBM), Reynaldy (20), yang nekat menghabisi hidupnya dengan cara terjun bebas dari lantai 12 gedung asrama di kampusnya, Pademangan, Jakarta Utara, Selasa (22/1/2019) sore, dikenal tertutup.

Berdasarkan keterangan rekan seangkatan korban kepada polisi, Reynaldy dikenal orang yang cukup tertutup akan masalah hidupnya. “Ya, bisa dibilang korban orangnya kalau ada masalah tidak mau menceritakan,” ujar Kapolsek Pademangan, Kompol Yulianthy, kepada wartawan, Rabu (23/1/2019).

Reynaldy merupakan angkatan 2018 Jurusan Desain Komunikasi Visual yang sedang menjalani semester dua. Korban diketahui merupakan warga Jalan Rappocini Raya No 62, Kelurahan Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan.

Baca Juga:

Di Jakarta, biaya hidup korban selama ini ditanggung oleh opa (om) dan tantenya. “Biaya sehariannya dan untuk kuliah ditanggung itu oleh opa dan tantenya,” kata Kapolsek. (Baca juga: Diduga Akibat Nilai Semester Buruk, Mahasiswa UBM Nekat Terjun Bebas)

Polisi memastikan kejadian ini murni kasus bunuh diri. Sebab, dari rekaman kamera CCTV, Reynaldy terlihat naik ke lantai 12 hanya seorang diri. Lantai 12 gedung Asrama UBM itu merupakan bagian rooftop (atap), sebab ruang asramanya hanya sampai 10. Saat tiba di rooftop, korban kemudian loncat hingga tewas di tempat.

Rekan korban sebelumnya menduga Reynaldy nekat bunuh diri lantaran nilai semesternya buruk. Hal ini berdasarkan perbincangan di antara sesama mahasiswa penghuni asrama.

“Gosipnya sih begitu bang (nilainya buruk), kata teman-teman kelasnya,” kata salah seorang mahasiswa UBM, Tito (20).

(thm)

PKS-Gerindra Gelar Pertemuan Bahas Fit and Proper Test Cagub DKI

loading…

Hari ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra menggelar pertemuan tertutup untuk membahas fit and proper test Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rabu (23/1/2019). Foto/SINDOnews/Komaruddin Bagja

JAKARTA – Hari ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra menggelar pertemuan tertutup untuk fit and proper test Wakil Gubernur DKI Jakarta.

PKS mengirimkan dua orang perwakilannya dari kalangan profesional yang akan membantu selama proses fit and proper test Cawagub DKI mereka adalah Prof. Dr. Eko Prasojo (Mantan Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dan Ubedillah Badrun, S.Pd, M.Si (Dosen UNJ).

Sementara Gerindra telah menunjuk dua nama untuk perwakilannya, yaitu Prof. Dr. Siti Zuhro (Peneliti Senior LIPI) dan Syarief (Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta).

Baca Juga:

Pertemuan tersebut berlangsung tertutup di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (23/1/2019). Hingga saat ini belum ada tanggapan baik dari panitia seleksi maupun dari kedua partai pengusung.

Sebelumnya, ada tiga kandidat Cawagub dari PKS yakni, Sekretaris Umum DPW PKS DKI Jakarta Agung Julianto, mantan Wakil Wali Kota Bekasi Achmad Syaikhu, dan Ketua Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi. Ketiganya juga sudah melakukan kunjungan ke Fraksi Demokrat dan PAN DKI Jakarta pada Selasa 22 Januari 2019 kemarin.

(ysw)

Loading Test MRT, Lalin Jalan Panglima Polim-RS Fatmawati Direkayasa

loading…

JAKARTA – Suku Dinas (Sudin) Perhubungan Jakarta Selatan melakukan rekayasa lalu lintas di ruas Jalan Panglima Polim dan Jalan Fatmawati. Langkah ini dilakukan terkait kegiatan loading test Mass Rapid Transit (MRT) pada Rabu (23/1/2019).

Kasudin Perhubungan Jakarta Selatan, Christianto mengatakan, pihaknya melakukan rekayasa lalu lintas di Jalan Panglima Polim dari arah BLok M – Fatmawati dan ruas Jalan Fatmawati-Blok M. Sebanyak 15 petugas Sudin Perhubungan Jaksel disiagakan untuk melakukan pengaturan lalu lintas dan rekayasa lalu lintas di ruas jalan tersebut.

“Penutupan dilakukan mulai hari ini hingga Kamis, 24 Januari 2019 besok di pukul 10.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB. Adapun penutupan jalan itu dilakukan selama lima menit saat kegiatan loading test MRT dilakukan,” kata Christianto pada wartawan Rabu (23/1/2019).

Baca Juga:

Dia menerangkan, ada tujuh kali waktu uji coba rekayasa lalu lintas yang bertujuan menjaga keselamatan pengendara sehubungan dengan adanya loading test MRT di Jalan Panglima Polim dan Jalan RS Fatmawati tersebut.

“Rekayasa lalu lintas diruas Jalan Panglima Polim-Jalan RS Fatmawati dilakukan dengan menutup jalan dengan durasi waktu yang ditentukan, ada pembatasan kecepatan (perlambatan) kendaraan sebanyak tujuh kali pengujian,” ucapnya.

Adapun pengujiannya sebagai berikut: waktu uji 1 pukul 10.10-10.15 WIB, kedua 10.25 -10.30 WIB, ketiga 10.40-10.45 WIB, keempat 11.00-11.05 WIB, kelima 11.15-11.20 WIB, keenam 11.35-11.40 WIB dan terakhir 11.55-12.00 WIB.

“Selama waktu uji ruas Jalan Panglima Polim ditutup selama lima menit selama lima menit, setelah selesai kembali dibuka sesuai jadwal waktu uji. Diharapkan pada pukul 10.00-12.00 WIB hindari jalan tersebut,” ucapnya.

(whb)

Ringkus 4 ABG Perampok Sopir Truk, Polisi Lepaskan Tembakan Peringatan

loading…

JAKARTA – Empat anak remaja berusia belasan tahun diciduk petugas Polrestro Jakarta Utara lantaran merampok sopir truk di Jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Keempat pelaku yakni, MRH (14), AM (18), MA (15) dan SA (18) merampok sopir truk bermodalkan pisau dapur.

Kanit Jatanras Satreskrim Polrestro Jakarta Utara, AKP Dermawan Zendarto mengatakan, perampokan ini terjadi pada Selasa, 22 Januari 2019 dini hari kemarin. Saat itu korban yang tengah mengemudikan truk dihadang oleh para pelaku di lokasi kejadian.

“Para pelaku naik ke truk dan menodongkan pisau ke sopir serta kernet. Selanjutnya mereka merampas uang dan ponsel milik korban,” kata Dermawan pada wartawan Rabu (23/1/2019).

Baca Juga:

Usai menjarah harta benda korban, para pelaku bergegas kabur di tengah kegelapan malam. Petugas Polrestro Jakarta Utara yang mendapat laporan tersebut bergerak cepat hingga akhirnya menemukan lokasi persembunyian para pelaku.

Dermawan menuturkan, dibantu warga sekitar petugas akhirnya menangkap para pelaku berikut sejumlah barang bukti.”Penangkapan mereka ini agak sulit, anggota di lapangan sempat melepaskan tembakan peringatan karena mereka kabur begitu mengetahui kedatangan polisi,” tuturnya.

Menurut Dermawan, saat ini petugas masih mendalami pemeriksaan terhadap para pelaku.”Masih diperiksaa untuk mengetahui berapa kali mereka merampok sopir dan kernet truk,” ucapnya.

Akibat perbuatannya, empat pelaku kini terancam hukuman penjara minimal tiga tahun lantaran dianggap melanggar Pasal 365 KUHP tentang Pencurian dan Kekerasan.

(whb)

Tarik Paksa Truk dan Tantang Polisi, 3 Debt Collector Diciduk

loading…

JAKARTA – Tiga pria yang mengaku sebagai penagih utang atau debt collector digelandang petugas Polrestro Depok. Mereka merampas paksa satu truk dari pemiliknya di Jalan Juanda, Depok pada Selasa, 22 Januari 2019 kemarin.

Dilansir dari Humas Polda Metro Jaya keempat pelaku yang diciduk ialaah IG, RM, dan PB. Kasat Reskrim Polresta Depok, Kompol Deddy Kurniawan mengatakan, peristiwa itu bermula saat sopir truk Nor Hasan melinta di Jalan Juanda dari Kebon Nanas, Jakarta Timur.

Di tengah perjalanan, dua pria yang mengendarai motor menghadangnya dan meminta paksa Nor untuk turun. “Tak selang berapa lama datang mobil Avanza hitam berisi lima orang pria turut mengampiri korban,” kata Deddy kemarin.

Baca Juga:

Karena merasa tak pernah memiliki utang, lanjut Deddy, Nor pun menghubungi bosnya yakni, Djumhari selaku pemilik truk. Kemudian para debt collector itu bersama sopir dan pemilik truk sepakat melakukan pertemuan di SPBU Jalan Juanda, Depok.

Saat itu, para pelaku menunjukan surat kuasa dari salah satu perusahaan leasing tertanggal 15 Januari 2019 tanpa ada surat tugas dan jaminan fiducia. Sempat terjadi cekcok antara kelompok debt collector dengan pemilik truk hingga akhirnya salah seorang pelaku, yaitu IG mengambil kunci kontak truk.

Karena merasa benar, korban akhirnya melapor ke petugas Polresta Depok.”Saat kami datangi para pelaku ini malah memaki dan menantang petugas. Kami kejar akhirnya kita tangkap,” ujar Deddy.

Dari hasil penyelidikan diketahui, para pelaku tidak dilengkapi dengan surat-surat tugas. Selain menangkap para pelaku, polisi juga mengamankan satu truk dengan nomor polisi B 9358 QA yang sempat dilarikan komplotan itu.

(whb)

Hujan Lebat, Atap Rumah Dinas di SDN 01 Benda Pamulang Ambruk

loading…

Kepala Sekolah SDN 01 Benda Baru, Musherawati (60) menuturkan, ambruknya atap rumah dinas itu terjadi malam. Foto/Hambali

TANGERANG SELATAN – Rumah dinas milik SDN 01 Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel), ambruk akibat diguyur hujan lebat. Beruntung saat kejadian, tak ada penghuni di dalamnya.

Kepala Sekolah SDN 01 Benda Baru, Musherawati (60) menuturkan, ambruknya atap rumah dinas itu terjadi pada Selasa 22 Januari 2019 malam. Penyebabnya diduga akibat guyuran hujan yang cukup deras sepanjang hari kemarin.

“Kejadiannya semalam, rumah ini adalah rumah dinas milik sekolah,” ucapnya kepada wartawan, Rabu (23/1/2019).

Hujan Lebat, Atap Rumah Dinas di SDN 01 Benda Pamulang Ambruk

Dikatakan Musherawati, bangunan itu sejatinya diperuntukkan bagi kepentingan kegiatan sekolah. Khususnya bagi tempat tinggal sementara para guru, penjaga sekolah, bahkan termasuk kepala sekolah.

Baca Juga:

“Ini disebutnya rumah dinas, bisa buat penjaga sekolah, dulu kepala sekolah juga sempat tinggal disini,” katanya.

Menurut dia, rumah dinas yang atapnya roboh itu telah dibangun sekitar tahun 1986, berbarengan dengan pembangunan ruang kelas lainnya. Namun hingga saat ini, rumah dinas belum pernah mengalami perbaikan sehingga kondisinya rapuh memprihatinkan. “Sejak dibangun memang belum pernah direhab,” imbuhnya.

Kondisi demikian, setiap saat tentu mengancam keberadaan para siswa-siswi yang bermain di dekat bangunan itu. Bagian atap maupun material penyangganya, bisa saja ambruk kapan saja, terlebih saat terjadi hujan maupun angin kencang.

“Tahun 2018 kemarin pernah juga ambruk, kejadiannya malam juga, beruntung nggak ada orang saat itu,” ungkapnya.

Hujan Lebat, Atap Rumah Dinas di SDN 01 Benda Pamulang Ambruk

Letak rumah dinas itu sendiri berada persis di sisi ruang kelas siswa SDN 01 Benda Baru. Bagian atapnya belum semua roboh, masih tersisa beberapa potongan material di bagian atas rumah. Pihak sekolah berharap, ada pihak yang mau membantu agar bangunan tersebut dibongkar dan dialihfungsikan sebagai ruang kelas.

“Kita maunya dibongkar, biar menambah ruangan belajar anak-anak. Tapi kita nggak punya dana, pihak dinas pun bilang kalau untuk alokasi anggaran rumah dinas seperti ini tidak ada,” tukasnya.

(ysw)

Hendak Cari Pekerjaan di Jakarta, Ega Ditipu Teman Sendiri

loading…

JAKARTA – Nasib apes dialami Ega Kaniawati yang hendak mencari pekerjaan di Jakarta. Ega menjadi korban penipuan yang dilakukan temannya sendiri yakni, Dian.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, kejadian berawal saat Ega menerima informasi dari Dara kalau Dian bisa membantu mencarikan pekerjaan di Jakarta. Dian mengaku bisa mencarikan pekerjaan pada Ega untuk menjadi perawat di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Ega pun menghubungi nomor ponsel Dian dan komunikasi selanjutnya dilakukan via WhatsApp.”Dian menjanjikan gaji tinggi dan ada fasilitas tambahan menarik,” kata Argo pada wartawan Rabu (23/1/2019).

Baca Juga:

Dalam komunikasi yang terjalin antar keduanya itu, Dian meminta Ega menyiapkan persyaratan,seperti ijazah dan lain-lain. Ega yang senang karena bisa bekerja itu menyiapkan berkas yang diminta.

Agar semakin meyakinkan, Dian pada awalmya mengajak Ega bertemu di RS Polri. Namun, tiba-tiba tempat pertemuan diganti ke salah satu RS di kawasan Jakarta Pusat dan keduanya pun melakukan pertemuan.

Disitu Dian mulai melakukan aksinya, dengan dalih persayaratan yang dibawa Ega kurang, Dian mengajak Ega tes darah dan mengajak ke RS Khusus THT (Telinga, Hidung, dan Tenggorokan) yang tak jauh dari lokasi.

“Tersangka beralasan di rumah sakit tempat mereka bertemu tidak ada fasilitas untuk tes darah, sehingga korban diajak untuk pindah rumah sakit,” tuturnya.
Saat Ega sedang menjalani tes itu, Dian kabur dari lokasi sambil membawa barang berharga milik Ega, termasuk ijazah Ega.

Ega baru sadar ditipu setelah tes yang dijalaninya usai. Bagaimana tidak, dia mendapati Dian telah kabur berikut dengan harta benda yang ia miliki.
Kecurigaan makin menjadi manakala ketika dihubungi tak ada jawaban dari Dian.

Tanpa pikir panjang, Ega pun segera ke kantor polisi dan membuat laporan. “Korban sempat menghubungi tersangka tapi tidak direspons, tersangka jawab teleponnya dan justru tersangka mengancam korban akan merobek ijazahnya,” katanya.

Menurut Argo, setelah mendapat laporan dari korban petugas bergerak cepat dan akhirnya menangkap Dian. “Pelaku kini dijerat Pasal berlapasis yakni, Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP, dan Pasal 362 KUHP dengan ancam hukuman penjara 5 tahun,” ucapnya.

(whb)

Baru 76 PKL Daftar Lapak di Pasar Blok F Tanah Abang

loading…

Sejumlah pedanag sudah membuka kios di lapak baru mereka di atas Skybridge Tanah Abang, Jakarta Pusat.Foto/SINDOphoto/Dok

JAKARTA – PD Pasar Jaya menyatakan sebanyak 76 pedagang kaki lima (PKL) di trotoar Jalan Jati Baru telah mendaftar untuk menempati kios di Blok F Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Dirut PD Pasar Jaya Arief Nasrudin mengatakan, para PKL yang berada di trotoar Jalan Jati Baru sudah disediakan tempat di Blok F Tanah Abang.
“Sudah disediakan. Kemarin dari 149 PKL yang daftar 76. Ya, sebanyak 76 yang kita bikinin. Nanti kalau ada yang daftar lagi kita bikinin lagi. Terpenting itu semua listnya dibuat dan dikirim oleh Dinas UMKM dan wilayah, Wali Kota,” kata Arief kepada wartawan, Rabu (23/1/2019).

Dia menuturkan, pihaknya siap menyiapkan tempat bagi para pedagang.
“Saya sudah bilang tadi, mau berapa? Kapasitasnya mah banyak, sekarang tinggal bilang mau berapa saja saya bikin, 200 kios masih bisa, saya waktu itu sudah bikinin layout-nya 150-an saja masih bisa,” lanjutnya.

Baca Juga:

Arief berharap para PKL yang masih membandel bisa segera mendaftar unthk pengundian tempat di Blok F. “Blok F itu jalurnya orang untuk ke sana, kan sudah enggak lewat bawah. Jadi saya cuma minta sama teman-teman PKL ini ayo saja untuk ramaikan jangan pesimis dulu. Saya tahu lah itu memang kehidupan mereka cuma kan harus ada yang patuh. Kan kita nyiapin itu semuanya. Saya bisa juga kasih grace periodenya gratis dulu misalkan untuk berapa bulan gitu juga enggak apa-apa semuanya dibuka untuk negosiasi kok, pokoknya perintah Gubernur apa kita jalanin,” ucapnya.

(whb)

Skybridge Bantu Hidupkan Kembali Blok F Pasar Tanah Abang

loading…

Sejumlah PKL Tanah Abang mengisi kios di Jembatan Penyeberangan Multifungsi.Foto/SINDOphoto/Dok

JAKARTA – PD Pasar Jaya menyatakan telah menyediakan tempat bagi para pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang yang belum tertampung di Jembatan Penyeberangan Multifungsi (JPM). Adapun tempat tersebut yakni berada di pasar Blok F Tanah Abang.

Dirut PD Pasar Jaya Arief Nasrudin menjelaskan, Blok F Tanah Abang tersebut terus ramai lantaran menjadi salah satu akses yang dilalui warga dari Stasiun Tanah Abang melalui JPM.”Sudah disiapin. Sekarang Blok F itu jadi jalur pergerakan manusianya sekarang sudah hidup. Jadi untuk kemudian itu hidup lagi kita sudah disiapkan kiosnya juga,” kata Arief kepada wartawan, Rabu (23/1/2019).

Dia menuturkan, keberadaan JPM atau skybridge cukup membantu meramaikan pasar Blok F. “Sangat membantu. Karena lalu lintas orangnya sudah masuk situ. Makanya sekarang jembatan milik swasta itu yang Blok F itu malah sudah keisi itu kayaknya sudah laku,” tuturnya.

Baca Juga:

Tak hanya PD Pasar Jaya yang diuntungkan dari keberadaan JPM, menurut Arief pihak swasta meraup keuntungan. “Yang pengelolanya swasta yang berseberangan persis sama Blok G, itu bukan kita, itu awalnya kosong kan sekarang udah mulai keisi karena lalu lintas manusianya ada di situ,” ucapnya.

(whb)

Prediksi BMKG Soal Cuaca DKI Jakarta Hari Ini

loading…

Cuaca DKI Jakarta. Foto/Dok/BMKG

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca di DKI Jakarta pagi ini, Rabu (23/1/2019) berawan. Namun, untuk Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu bakal diguyur hujan.

Hal itu berdasarkan informasi yang dikutipdari laman resmi BMKG www.bmkg.go.id. Beranjak ke siang hari, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur bakal diguyur hujan lokal.

Sedangkan Jakarta Barat, Jakarta Pusat dam Jakarta Utara berawan, Kepulauan Seribu cera berawan. Untuk malam hari, seluruh wilayah diprediksi bakal diguyur hujan dengan intensitas yang berbeda-beda, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara hujan ringan.

Baca Juga:

Jakarta Selatan dan Jakarta Timur hujan lokal. Sedangkan untuk Kepulauan Seribu diguyur hujan dengan intensitas sedang.

Untuk wilayah penyangga Ibu Kota Jakarta seperti Tangerang, pagi cerah berawan, siang hujan sedang dan malam berawan. Bekasi pagi hujan ringan, siang hujan lokal dan malam hujan ringan. Sedangkan Depok dan Bogor dari pagi hingga malam diselimuti awan.

Sedangkan untuk suhu udara di Jakarta hari ini berkisar 24-32 derajat celsius dengan kelembaban berkisar 65-95%.

(mhd)

Grind Banten: Keluarga Hal Inti dalam Sebuah Bangsa

loading…

Garda Rajawali Perindo (Grind) Provinsi Banten, di Pamulang, Tangerang Selatan. Foto/Hambali/Okezone

TANGERANG SELATAN – Keberhasilan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahan tak bisa dilepaskan dari bagaimana ia memimpin keluarga kecilnya. Hal ini menjadi dasar yang kuat bagi Jokowi untuk memimpin Indonesia.

“Keluarga adalah hal yang paling inti dalam sebuah bangsa. Karena pada dasarnya, bangsa adalah keluarga besar,” kata Musa Al-asari, Sekjen Garda Rajawali Perindo (Grind) Provinsi Banten, di Pamulang, Tangerang Selatan, Selasa (22/1/2019).

Menurut Musa, Jokowi punya kapasitas memimpin keluarga. Dalam beberapa kesempatan, bahkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu tampil bersama istri, anak dan cucunya dengan suasana natural dan tak dibuat-buat.

Baca Juga:

“Kondisi seperti ini menggambarkan keharmonisan dari keluarga yang dipimpin Jokowi. Tak hanya itu, dari sisi kapasitas juga beliau terbukti mencetak bibit andal,” ungkapnya.

Dilanjutkannya, anak-anak Jokowi tak memanfaatkan posisi ayahnya untuk masuk ke pemerintahan. Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, menekuni bidang usaha waralaba. Begitu pula dengan anak ketiganya, Kaesang Pengarep.

Dengan keberhasilan dan kemandirian anak-anaknya, tak heran jika Jokowi sukses memimpin Indonesia. “Bagaimana mau mengurus Indonesia kalau mengurus keluarga kecil saja tidak bisa,” kata Musa.

Dia menyebutkan, dalam relasi antara ketua umum partai dengan petahana atau calon yang didukung, sifat Jokowi tak jauh berbeda dengan saat mengurus keluarga. Putra Boyolali itu memangkas jarak dan berdialog apa adanya, sehingga tak ada jarak saat berkomunikasi.

Masih kata Musa, Presiden Jokowi merupakan Presiden yang paling banyak dihina sepanjang kepemimpinannya. Hinaan terhadap Jokowi, bebernya, juga menyasar keluarga, bahkan sampai menyangkut hal inti kehormatan dan martabat.

“Tapi, alhamdulillah yang kita saksikan bersama, walaupun fitnah tidak pernah putus, beliau tetap bekerja,” terangnya lagi.

Berbicara kapasitas keislaman Jokowi, ulas Itba, jika diukur dari kefasihannya membaca Alquran. Maka dia memang bukan muslim seperti santri yang menguasai khazanah keilmuan Islam, tetapi jelas muslim yang taat.

“Insya Allah beliau muslim yang baik. Bertahun-tahun dihina dianggap pura-pura, sampai akhirnya terjadi titik balik,” ulasnya.

Atas dasar itulah, dikatakan Musa, banyak ulama dan kiai yang memberi dukungan kepada Jokowi guna memimpin Indonesia ke depan. Apalagi, selama 4 tahun kepemimpinannya selama ini memberikan dampak signifikan bagi pembangunan fisik dan mental secara nasional.

“Banyak tokoh ulama dan kiai yang mendukung, ada TGB Muhamad Zainul Majdi, itu dulu partainya tak dukung tapi beliau pribadi dukung, karena keislaman dan komitmen Pak Jokowi membangun Indonesia itu jelas dilakukan, kongkrit. Sehingga kepercayaan itu tumbuh luas di masyarakat,” tandasnya.

(mhd)

Komisioner Dapat Teguran Keras dari DKPP, KPU Tangsel Harus Berbenah

loading…

TANGERANG SELATAN – Seorang Komisioner KPUD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bernama Ajat Sudrajat diberi sanksi berupa peringatan keras oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dia terbukti melakukan pelanggaran kode etik serta pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

Kondisi demikian membuat kekhawatiran publik muncul, khususnya terkait netralitas penyelenggara dalam menjalani tahapan pemilu ke depannya. Meski telah dijatuhi sanksi peringatan keras, namun tentu saja kepercayaan masyarakat belum bisa dipulihkan sepenuhnya.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menuturkan, jika dilihat dari putusan DKPP maka diketahui Ajat Sudrajat diberi sanksi lantaran menghadiri kegiatan parpol dan memakai atribut parpol tersebut. Kejadian itu berlangsung pada 17 Juni 2017 lalu, saat dia masih menjadi Tenaga Ahli (TA) anggota DPR Fraksi Partai Gerindra.

Baca Juga:

“Kalau membaca putusan DKPP, saudara Ajat Sudrajat bukan pengurus parpol. Dia diberi peringatan keras karena ketika menjadi TA salah satu anggota DPR dia hadir dengan menggunakan atribut parpol,” ujarnya, Selasa (22/1/2019).

Meskipun Ajat tidak diberhentikan sebagai Komisioner, namun secara kelembagaan, KPU Tangsel harus memastikan bahwa seluruh jajarannya bekerja profesional, netral, imparsial, dan berintegritas dalam menyelenggarakan Pemilu 2019.

“Atas peringatan keras DKPP itu, menurut saya KPU Tangsel harus berbenah, khususnya Ajat Sudrajat. Karena kepercayaan publik dipertaruhkan oleh mereka,” tandasnya.

Dia menilai sangat mungkin muncul stigma publik jika kedekatan salah satu Komisioner dengan parpol tertentu itu memengaruhi kebijakan dan keputusan yang diambil KPU Tangsel. Oleh karenanya, baik Ajat Sudrajat maupun Komisioner yang lain, harus bekerja keras untuk merebut kembali kepercayaan publik.

“Satu-satunya cara yang paling tepat dilakukan saudara Ajat adalah membuktikan kinerja dan kredibilitasnya melalui pelaksanaan tugas yang profesional, terbuka, dan akuntabel. Sebab hanya dengan begitu, stigma bahwa dia tidak netral dan partisan bisa dibantah,” tukasnya.

Surat putusan DKPP terhadap Komisioner Ajat Sudrajat itu diketahui bernomor registrasi 251/DKPP-PKE-VII/2018. Disebutkan, DKPP telah memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir tentang perkara pengaduan Nomor 269/I-P/L/DKPP/2018 tanggal 26 September 2018, dengan registrasi perkara Nomor 251/DKPP-PKE-VII/2018.

DKPP lantas memutuskan 4 poin tentang hasil persidangan itu, yakni:
1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian.
2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu Ajat Sudrajat selaku anggota KPU Kota Tangerang Selatan sejak putusan dibacakan.
3. Memerintahkan KPU Provinsi Banten untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan.
4. Memerintahkan Badan Pengawasan Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Putusan itu diambil dalam rapat pleno 5 anggota DKPP pada Rabu 2 Januari 2019, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada Rabu 16 Januari 2019.

(thm)

Terminal Baru Tipe A di Bekasi Akan Dibangun Pertengahan Tahun

loading…

BEKASI – Pemerintah akan membangun terminal tipe A di Jatiwarna, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih. Saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi sedang mempercepat proses serah terima lahan seluas 5 hektare dari pihak ketiga.

“Kami usahakan pertengahan tahun ini sudah dibangun oleh pemerintah pusat, Kami sedang percepat serah terima lahannya,” ujar Kabid Perencanaan Tata Ruang, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Erwin Guwinda.

Menurut dia, dalam perencanaan tahun ini memang sudah ada skenario untuk membangun terminal tipe A. Untuk itu, Rabu (23/1) besok pihaknya akan rapat bersama dengan Kementerian Perhubungan. “Bila sudah terima, tahun ini sudah bisa dibangun terminal tipe A tersebut,” katanya.

Baca Juga:

Meski demikian, pemerintah sedang mematangkan Feasibility Study (FS) atau kajian kelayakan. Sebab studi yang dimiliki sekarang masih menggunakan tahun 2010. Pemerintah daerah dan pusat segera membahasnya, apakah FS yang disiapkan pada tahun 2010 itu masih layak digunakan.

Kabid Prasarana Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Teguh Indrianto, menambahkan, FS itu belum bisa dipastikan masih layak digunakan atau tidak. Untuk itu, perlu adanya pematangan kajian dari pemerintah pusat. Sedangkan terkait serah terima lahan dari pengembang, ia melihat sepertinya tidak menemukan kendala.

“Pemerintah daerah tengah berkomunikasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) terkait kelayakan kajian tersebut. Karena studi kelayakan itu berlangsung selama tiga bulan,” katanya.

Apabila kajian itu dinyatakan tidak layak, kata Teguh, maka mau tidak mau pihaknya harus melakukan FS kembali. Kemungkinan FS baru bisa dibiayai tahun anggaran perubahan 2019. Sebab, dalam APBD murni tahun ini, tidak ada pagu anggaran tersebut. Kecuali, BPTJ memiliki anggaran untuk melakukan kajian tersebut.

Menurut dia, terminal baru tersebut sudah mendesak. Sebab terminal yang berada di Jalan Cut Meutia, Bekasi Timur, dinilai sudah tidak layak. Walaupun dipaksakan untuk dibangun secara vertikal, maka anggarannya sangat besar. “Lebih mahal ketimbang membangun terminal baru. Mendingan dibangun terminal baru,” tegasnya.

Saat ini banyak kendaraan yang tidak bisa masuk ke dalam terminal lantaran keterbatasan lahan. Lahan seluas 1,3 seharusnya masuk tipe B, akan tetapi karena angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) diperbolehkan masuk, maka tipenya menjadi A.

(thm)

Diduga Akibat Nilai Semester Buruk, Mahasiswa UBM Nekat Terjun Bebas

loading…

JAKARTA – Diduga akibat nilai semester buruk, seorang mahasiswa Universitas Bunda Mulia berinisial R (20), nekat terjun bebas dari lantai 12 gedung asrama di kampusnya, Pademangan, Jakarta Utara, Selasa (22/1/2019) sore.

Kejadian itu membuat luka parah di sekujur tubuh korban. Bagian kepala mahasiswa semester 2 itu mengalami luka parah akibat terbentur paving block, sementara sekujur badan mengalami patah tulang. Korban diketahui warga Jalan Rappocini Raya No 62, RT 01/ 03, Kelurahan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Kapolsek Pademangan, Kompol Yuliati, mengatakan, informasi kejadian pertama kali diketahui ketika anggotanya melakukan patroli rutin. Sore itu anggotanya menerima informasi dari warga yang menyebutkan ada mahasiswa tewas. “Setelah ditelusuri ternyata (kasus) bunuh diri,” ujar Kapolsek ketika dikonfirmasi.

Baca Juga:

Kompol Yuliati belum dapat memastikan penyebab pasti R nekat terjun bebas dari atap atau rooftop di asrama kampusnya itu. “Belum tahu penyebab pastinya. Kami masih menyelidiki,” tegas Kapolsek.

Namun dari hasil penyidikan sementara melalui rekaman Closed Circuit Television (CCTV), diketahui R sempat menaiki anak tangga sendirian hingga ke atap asrama. Begitu sampai di rooftop, R loncat hingga tewas seketika di tempat kejadian.

Terpisah, Humas UBM, Andiani, mengaku belum dapat memastikan apakah korban merupakan mahasiswa di kampusnya. Sekalipun CCTV telah membuktikan bahwa korban berasal dari asrama kampus dan dibenarkan oleh sejumlah rekan-rekan korban.

“Saat ini kami dari pihak UBM belum bisa mengkonfirmasi dikarenakan untuk infonya sendiri belum kami terima. Saya akan keep updating ya,” kata Andiani.

Adapun rekan korban menduga R nekat bunuh diri lantaran nilai semesternya buruk. “Gosipnya sih begitu bang (nilainya buruk), kata teman-teman kelasnya,” kata seorang mahasiswa UBM, Tito (20).

(thm)

Cegah Banjir, DKI Akan Bangun Drainase Vertikal di Setiap Rumah Warga

loading…

Genangan air di salah satu permukiman warga di Jakarta Barat beberapa waktu itu. Foto: Ilustrasi/SINDOnews/Dok

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta menginginkan setiap rumah dan gedung di Ibu Kota dibangun drainase vertikal atau sumur resapan sebagai bentuk kontribusi menangkal banjir dan kekeringan. Rumah yang langsung menampung dan menyimpan air hujan dianggap bisa menyumbang pencegahan banjir.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan, saat ini pihaknya tengah menunggu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Dinas Perindustrian dan Energi, menyelesaikan proses lelang untuk membangun vertikal drainase di setiap rumah warga. Dengan adanya drainase vertikal, setiap rumah tidak lagi mengeluarkan air hujan dari halaman.

“Kalau air hujannya dimasukkan ke dalam tanah di areal rumah kita sendiri, kita bisa mengatakan pada diri kita bahwa, saya bukan termasuk yang menyumbang air banjir di Jakarta,” ujar Anies di Balai Kota, Selasa (22/1/2019).

Baca Juga:

Menurut Anies, drainase vertikal tersebut menjadi bentuk nyata kontribusi warga untuk mencegah terjadinya banjir di Jakarta. Sebab, drainase vertikal membuat air hujan tidak terbuang ke area luar rumah, namun langsung tertampung oleh sistem itu.

Anies tengah menunggu pembangunan drainase vertikal di gedung kantor pemerintahan milik Pemprov DKI yang ditargetkan selesai pada 31 Maret. Hal itu sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor 131/2018 tentang Percepatan Pembangunan Drainase Vertikal di Lahan Milik Pemprov DKI Jakarta.

“Nanti kita akan lakukan secara masif setelah lelang selesai,” pungkasnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta, Ricki Marojahan Mulia, mengungkapkan, pihaknya sudah menguji coba tiga sumur resapan dangkal dan 1 sumur resapan sedang pada objek berbeda.

Sumur resapan dangkal diuji di halaman sekolah, di jalanan, dan di lapangan. Semua objek tersebut sudah disurvei merupakan lokasi yang tergenang cukup signifikan pada saat turun hujan. Sedangkan sumur resapan sedang diuji pada sebuah rumah ibadah.

Dari hasil uji coba di halaman sekolah menunjukkan bahwa sebelum ada sumur resapan, genangan baru surut sekitar 24 jam. Namun hasil uji coba saat hujan deras pada 22 November 2018, ternyata genangan hilang dalam waktu 15 menit.

Begitu juga genangan di jalanan, sebelum adanya sumur resapan air baru surut sekitar 10 jam, tetapi pada tanggal yang sama genangan hilang dalam waktu 15 menit. Untuk uji coba di lapangan, genangan sebelum dipasang sumur resapan biasanya sekitar dua sampai tiga hari, namun pada 22 November 2018 genangan hilang sekitar 2 jam.

“Kami yakin akan efektivitas drainase vertikal sebagai upaya untuk menangani banjir, asalkan penempatannya di lokasi yang tepat,” pungkasnya.

(thm)

Video Bendung Katulampa Siaga 1 Hoaks, Bima Arya: Tapi Tetap Waspada

loading…

Meski hujan mengguyur Bogor sepanjang hari, namun tinggi muka air (TMA) di Bendung Katulampa dinyatakan masih aman. Foto: Ilustrasi/SINDOnews/Dok

JAKARTA – Beredar sebuah video di media sosial yang menayangkan rekaman pernyataan Wali Kota Bogor Bima Arya yang menyebut kondisi Bendung Katulampa Siaga I. Menanggapi beredarnya video tersebut, Bima Arya langsung membuat klarifikasi.

Dalam rekaman video yang diunggah akun Twitter BPBD DKI Jakarta, Bima Arya menegaskan kondisi Bendung Katulampa saat ini masih dalam keadaaan aman terkendali dengan ketinggian muka air 40 cm. Bima Arya menyebut video tersebut merupakan rekaman 5 Februari 2018.

Meski demikian, ia mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan jangan mudah mempercayai informasi yangg belum jelas alias hoaks.

Baca Juga:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta juga memastikan video tersebut hoaks. Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Jupan Royter Tampubolon mengatakan, berdasarkan hasil konfirmasi BPDB DKI Jakarta dengan DInas Sumber Daya Air DKI, berita tersebut merupakan hoaks.

Menanggapi Video yg bnyk beredar dimedsos (kiri) brikut hasil konfirmasi dg DSDA Prov. DKI Jakarta || Dihimbau agar Masyarakat tetap memantau kanal resmi penyebaran informasi dan tidak menyebarkan inforrmasi yg belum jelas. @aniesbaswedan #SiapTanggapGalang pic.twitter.com/hOnjwlqTku

— BPBD DKI Jakarta (@BPBDJakarta) January 22, 2019

Hingga pukul 16.00 WIB hari ini, kata dia, kondisi Bendung Katulampa masih status Siaga 4 (aman) dengan tinggi muka air 30 cm. Royter mengimbau kepada masyarakat agar tetap memantau kanal resmi penyebaran informasi dan tidak menyebarkan inforrmasi yang belum jelas.

(thm)

Penderita DBD di Depok Naik Tajam, RS Kewalahan Menampung Pasien

loading…

DEPOK – Jumlah penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Depok meningkat. Pada November 2018 penderita DBD hanya tercatat 36 kasus, lalu naik menjadi 115 kasus pada Desember 2018, dan hingga 21 Januari 2019 tercatat sebanyak 133 kasus.

Meningkatnya jumlah penderita DBD ini membuat rumah sakit kewalahan menampung pasien yang rawat inap. “Saat ini yang dirawat sebanyak 17 pasien,” ujar Humas RSUD Depok, Hadi, Selasa (22/1/2019).

Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad sudah mengeluarkan instruksi siaga terhadap penyakit DBD. Dia mengimbau setiap wilayah di Depok agar siaga terhadap DBD.

Baca Juga:

“Siaga itu bukan darurat ya maksudnya. Saya minta wilayah siap dengan virus DBD. Ini untuk mengambil langkah pencegahan dan penindakan,” katanya.

Idris membenarkan banyak warga yang telah terjangkit DBD. Hal ini berdasarkan laporan dari rumah sakit negeri maupun rumah sakit swasta. Pihak rumah sakit mengaku belakangan ini pasien cukup banyak sehingga mereka tidak dapat lagi menampung pasien DBD untuk rawat inap.

“Saya sedang pendataan. Kalau berdasarkan informasi memang pasien di rumah sakit negeri dan swasta, penuh. Tapi, kita juga tidak tahu apakah penuh karena pasien yang mengidap penyakit lain sehingga DBD enggak kebagian tempat atau memang banyak pasien penyakit DBD. Ini yang ingin saya data,” tandasnya.

Dari hasil pendataan itulah Idris nantinya akan memutuskan apakah kasus ini dinyatakan darurat atau sudah kejadian luar biasa (KLB). Ditargetkan, pendataan selesai pekan depan.

Selanjutnya pihaknya dapat menetapkan langkah konkrit dalam mencegah DBD. “Saya ingin data untuk tahu apa memang sudah KLB atau tidak, itu pertama. Yang kedua penanganannya seperti apa. Jadi sekarang dalam pendataan dulu,” katanya.

Menurut dia, salah satu wilayah yang menjadi titik rawan DBD adalah Perumahan Taman Duta. Hal ini mengingat daerah tersebut merupakan langganan banjir setiap kali turun hujan.

“Pondok Duta yang rawan virus DBD karena banjirnya. Ini bisa diatasi apabila pengerjaan sodetan dari Situ Pengarengan ke Sugutamu yang dilakukan pengelola Tol Cijago selesai pengerjaannya,” pungkasnya.

(thm)

Perubahan Jalur di Stasiun Manggarai, Perjalanan KRL Mundur 2 Menit

loading…

Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten (BTPWJB) melakukan perubahan jalur kereta api di Stasiun Manggarai. Foto: Info Grafis/PT KCI

JAKARTA – Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten (BTPWJB) melakukan perubahan jalur kereta api di Stasiun Manggarai. Imbas dari perubahan jalur itu, akan terjadi pemunduran jadwal KRL Commuter Line sekitar 2 menit.

Mulai Rabu (23/1/2019) pukul 00.00 WIB, jalur 10 yang biasanya dipergunakan untuk KRL relasi Jakarta-Bogor/Nambo, akan dinonaktifkan selama 45 hari. Dampak penutupan jalur 10 itu membuat KRL Jakarta-Depok dialihkan ke jalur 8, 5, dan 4. Sementara untuk Kereta Bandara dialihkan ke jalur 9.

Perpindahan jalur KRL Commuter Line bukanlah yang pertama. Sebelumnya pada 11 Agustus 2018 lalu, saat paket pertama fase A proyek double double track (DDT) atau jalur rel dwi ganda sepanjang 35 kilometer yang dibangun dari Stasiun Manggarai hingga Stasiun Cikarang, jalur KRL Bogor juga mengalami perpindahan. Jalur 6 dan 7 yang sebelumnya digunakan untuk KRL Bogor dinonaktifkan dan bergeser ke jalur 8 dan 10.

Baca Juga:

Vice President PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), Eva Chairunissa, mengatakan, adanya perubahan jalur tersebut membuat perjalanan Commuter Line mengalami keterlambatan sekitar 2 menit. (Baca juga: Mulai Rabu Jalur KRL di Stasiun Manggarai Berubah, Jalur 10 Ditutup)

Eva menyebut terdapat 936 perjalanan Commuter Line Jabodetabel dan hampir 71 persen melintas di Stasiun Manggarai. “Karena ada perubahan (jalur), tentu rangkaian kereta akan terlambat 2 menit per kereta,” ujar Eva, Selasa (22/1/2019).

Senior Manager Coorporate Communication Daop 1, Edi Kuswoyo tak menampik jika diantara banyak stasiun di wilayahnya, Stasiun Manggarai merupakan stasiun terpadat dan tersibuk di Jakarta. Ia mencatat sedikitnya 725 perjalanan kereta per hari di Stasiun Manggarai.

Dia menjelaskan, selain merivitalisasi Stasiun Manggarai, Daop 1 sedang merancang pembangunan sistem persinyalan elektrik terbaru, Automatic Train Protection (ATP). Sinyal ini diyakini akan menambah perjalanan kereta, lantara dalam jarak 400 meter rangkaian kereta bisa di sejajarkan.

Sementara itu, menanggapi perubahan jalur KRL di Stasiun Manggarai, pengamat transportasi dan perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, mengatakan, sudah sewajarnya dan waktunya pembenahan di kawasan itu dilakukan. “Sudah haruslah, makanya butuh namanya percepatan. Milih sekarang atau nanti,” kata Yayat.

Terhadap perubahan jalur di Stasiun Manggarai, Yayat melihat PT KCI selaku operator Commuter Line wajib memberikan informasi seluas luasnya. Tak hanya melalui pengumuman di stasiun, informasi juga harus diberikan melalui papan pengumuman, serta kertas pamflet di stasiun. Ia yakin banyak masyarakat dan pengguna Commuter Line yang malas bertanya.

Kemudian terhadap penataan Stasiun Manggarai, Yayat menilai potensi menjadi seperti Stasiun Tanah Abang cukup terbuka. Kesemerawutan mulai terlihat dengan akses jalan kecil, angkutan umum, serta pedagang kaki lima (PKL). Karenanya penataan harus dilakukan segera, Tindak tegas dan memperluas jalan harus dilakukan sehingga kawasan itu tetap nyaman. “Jadi butuh tindakan dan program berkala dari Pemprov DKI,” tutupnya.

(thm)

Tambun Dihantam Puting Beliung, 9 Ruko dan 2 Tiang Listrik Roboh

loading…

Hujan disertai angin puting beliung memporak-porandakan sejumlah ruko di Kampung Tambun Kelapa, Jalan Raya Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Bekasi. Foto: KORAN SINDO/Abdullah M Surjaya

BEKASI – Hujan disertai angin puting beliung memporak-porandakan sejumlah ruko di Kampung Tambun Kelapa, RT 4/9, Jalan Raya Jejalen Jaya, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Selasa (22/1/2019). Akses jalan sempat terputus akibat adanya dua tiang listrik yang roboh.

Berdasarkan data sementara, sebanyak sembilan ruko dan dua tiang listrik roboh akibat angin puting beliung itu. “Kejadianya sekitar pukul 12.00 WIB, tidak sampai memakan korban jiwa, hanya kerusakan materil,” ujar Kapolsek Tambun, Kompol Rahmad Sujatmiko, saat dikonfirmasi.

Kerugian materil akibat kejadian ini diperkirakan mencapai Rp100 juta. Akibat adanya tiang listrik yang roboh, kata Rahmad, aliran listrik sementara dipadamkan oleh pihak PLN. Proses evakuasi masih berjalan hingga saat ini. Petugas PLN di lapangan juga sedang berusaha mendirikan tiang listrik yang baru.

Baca Juga:

“Lalu lintas di depan kejadian sekarang sudah bisa dilewati, sebelumnya sempat tidak bisa dilewati selama kurang lebih 30 menit,” kata dia.

Meski demikian, pihak kepolisian dan pemerintah setempat masih melakukan evakuasi dan inventarisir di lokasi yang terkena angin puting beliung.

Camat Tambun Utara Dodo Rosika membenarkan musibah angin puting beliung tersebut. Pihaknya bersama pihak kepolisian masih melakukan inventarisir di lokasi yang terkena angin puting beliung.

“Kami masih inventarisir di lapangan. Data sementara 9 ruko dan tiang listrik roboh,” pungkasnya.

(thm)

Hari Pejalan Kaki, Anies Akan Gencarkan Pembangunan Trotoar

loading…

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, bakal terus menggencarkan pembangunan trotoar di Jakarta ini. Foto: dok/Sindophoto

JAKARTA – Hari Pejalan Kaki Nasional jatuh pada Selasa (22/1/2019) ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, bakal terus menggencarkan pembangunan trotoar di Jakarta ini.

“Bagi kami di Jakarta, gerakan membangun trotoar yang lebih banyak kita akan teruskan,” ujar Anies pada wartawan, Selasa (22/1/2019).

Menurutnya, kawasan Sudirman-Thamrin dan sejumlah jalan protokol lainnya di kawasan Jakarta ini bisa menjadi percontohan yang cukup baik dalam pemanfaatan trotoar untuk pejalan kaki. Ke depan, Pemprov DKI bakal terus melakukan pembangunan trotoar yang bisa digunakan pejalan kaki.

Baca Juga:

Karena ini Hari Pejalan Kaki Nasional, tambahnya, dia pun mengingatkan pada semua warga Jakarta untuk lebih banyak berjalan kaki. Pasalnya selain sehat, kaki juga merupakan alat transportasi yang dimiliki semua masyarakat.

“Mari kita lebih banyak menggunakan kaki untuk bertransportasi karena kita tahu, alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap kita itu kaki. Namun, kita cenderungnya menggunakan alat transportasi yang lain karena itu perbanyak berjalan kaki,” katanya.

(ysw)

Mulai Rabu Jalur KRL di Stasiun Manggarai Berubah, Jalur 10 Ditutup

loading…

Pekerja beraktivitas di jalur kereta api di Stasiun Manggarai, beberapa waktu lalu. Foto: Ilustrasi/SINDOphoto

JAKARTA – Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jakarta dan Banten (BTPWJB) melakukan perubahan jalur kereta api di Stasiun Manggarai mulai Rabu (23/1/2019) pukul 00.00 WIB. Jalur 10 yang biasanya dipergunakan untuk KRL relasi Jakarta-Bogor/Nambo, akan dinonaktifkan selama 45 hari.

Penonaktifan jalur 10 ini dilakukan menyusul adanya revitalisasi Stasiun Manggarai atau pembangunan bangunan tiga lantai di lokasi. Rencananya alat berat akan masuk guna mempercepat pembangunan. Jadi, mulai 23 Januari 2019, KRL tujuan Bogor/Nambo masuk di peron jalur 4, 5 dan 8.

“Demi keamanan pengguna jasa dan keselamatan penumpang, kami akan menutup sementara jalur itu (10),” ujar Kepala BTPWJB Jumardi, Selasa (22/1/2019).

Baca Juga:

Selain berdampak pada jalur 10 yang dinonaktifkan, pembanguanan itu juga berdampak pada jalur 8 dan jalur 9. Perubahan jalur akan dilakukan selama proses pembangunan berlangsung. Penutupan jalur 10 akan membuat KRL jurusan Jakarta-Bogor/Nambo dialihkan ke jalur 8, 5, dan 4, sementara untuk Kereta Bandara pindah ke jalur 9.

Adanya pengalihan di jalur 5 yang dipergunakan untuk lintasan KRL Bogor-Depok-Jakarta Kota, juga akan membuat KRL tujuan Jakarta Kota-Bekasi mengalami perubahan. KRL tujuan Jakarta Kota-Bekasi akan menggunakan jalur 4. “Perubahan itu akan dimulai Rabu pukul 00.00 nanti,” kata Jumardi.

Dengan penutupan sementara jalur 10 itu, BTPWJB meyakinkan pengerjaan bangunan tiga lantai itu akan lebih cepat. Jika sebelumnya pembangunan ditargetkan selesai 90 hari, maka dengan dikerjakan selama 24 jam non stop waktu pembangunan akan menjadi lebih cepat, yakni 45 hari.

Mulai Rabu Jalur KRL di Stasiun Manggarai Berubah, Jalur 10 Ditutup

Pembangunan di Stasiun Manggarai merupakan bagian dari proyek double double track (DDT) atau jalur rel dwi ganda sepanjang 35 kilometer yang dibangun dari Stasiun Manggarai hingga Stasiun Cikarang. Proyek ini direncanakan selesai 2021 mendatang. Untuk merampungkan proyek itu, pembangunan dibagi dua paket, yakni Paket A lintas Manggarai-Jatinegara dan Paket B lintas Jatinegara-Cikarang.

Saat ini, untuk Paket A pembangunannya telah mencapai 70 persen. Proyek dibagi dalam empat bidang pekerjaan, yakni pekerjaan pertama meliputi pekerjaan gedung di Stasiun Manggarai dan Stasiun Matraman. Stasiun ini nantinya dibangun diantara Stasiun Manggarai dan Stasiun Jatinegara. “Stasiun Matraman terdiri dari dua lantai. Itu masih dalam tahap pembangunan,” kata Jumardi.

Khusus pembangunan di Stasiun Manggarai, pembangunan bangunan tiga lantai akan memisahkan beberapa lintas kereta, yakni lantai 1 digunakan untuk KA lintas Bekasi dan Kereta Bandara untuk standformasi 12 kereta. Sedangkan untuk lantai 2, akan dimaksimalkan untuk mobilitas penumpang. Dengan luas lantai lebih dari 9.108 meter persegi, maka kapasitas orang bisa tertampung mencapai 17.800 orang. Nantinya disana akan dilengkapi lift dan lantai.

Sementara untuk lantai 3, jalur KA utama (mainline) akan digunakan untuk KRL rute Bogor dengan panjang peron untuk standformasi 12 kereta. Untuk pembangunan itu, pihaknya tengah berupaya menai,kan jalur Bogor ke lantai tiga,sesuai dengan pekerjaan kedua.
Untuk pekerjaan ketiga, pembangunan jalur baru di Stasiun Manggarai akan menyusul kemudian.

Nantinya Stasiun Manggarai memiliki empat jalur KA lintas Bekasi dan 4 jalur Kereta Bandara di lantai 1, serta 6 jalur KA utama (mainline), 6 jalur di lantai 2, dan 4 jalur Bogor line di lantai 3. Adapun pembangunan meliputi modifikasi persinyalan jaringan listrik aliran atas. Dengan pembangunan di stasiun manggarai, KAI nantinya akan memisahkan jalur kereta api jarak jauh, KRL, dan Kereta Bandara.

(thm)

Tangsel Endemi Demam Berdarah Dengue, Tercatat 3 Warga Meninggal Dunia

loading…

Kasus Demam Berdarah (DB) dan Demam Berdarah Dengue (DBD), di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, cukup tinggi dalam tiga bulan belakangan ini. Foto: dok/SINDOphoto

TANGERANG SELATAN – Kasus Demam Berdarah (DB) dan Demam Berdarah Dengue (DBD), di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, cukup tinggi dalam tiga bulan belakangan ini. Berdasarkan data DInkes Tangsel, dalam tiga bulan belakangan ini, ratusan orang terkena DBD dan tiga orang diantaranya meninggal dunia.

Kepala Seksi Surveilans, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis pada Dinas Kesehatan Kota Tangsel Aprilia Krisliana mengatakan, saat ini pihaknya masih menghitung berapa jumlah warga yang terkena DBD belakangan ini.

“Kalau data riilnya kita masih krosek dari rumah sakit dan puskesmas. Yang kita masukin datanya, yang DBD. Kalau yang DB ada juga. Banyak bahkan,” kata Aprilia, kepada SINDOnews, Selasa (22/1/2019).

Baca Juga:

Dilanjutkan dia, data penderita DBD dan DB di Kota Tangsel, selalu diupdate setiap bulannya. Pihaknya masih menunggu jumlah riil penderita DB dan DBD yang ada.

“Kalau yang bulan November 2018 kemarin, kami sudah ada datanya. Jumlahnya sekira 50 orang untuk DB dan DBD. Pada Desember 2018, penderitanya mengalami kenaikan, hingga bulan Januari ini,” jelasnya.

Kenaikan jumlah penderita DB dan DBD ini, katanya terkait siklus 5 tahunan. Tidak hanya di wilayah Tangsel, menurut Aprilia, kenaikan penderita DB dan DBD ini juga terjadi hampir merata di wilayah Indonesia.

“Naik, seluruh Indonesia juga naik. Dari akhir Desember 2018 memang naik, karena sesuai dengan kondisi alam juga. Ini kan virus juga. Jadi kita tidak akan bisa nebak, kapan penyakit itu datang,” sambungnya.

Pada Januari ini, penderita DBD sudah ada yang meninggal satu orang, di wilayah Situ Gintung, Ciputat Timur. Kematian ini menambah jumlah korban di tahun 2018.

“Di tahun 2018 lalu, ada dua yang meninggal karena terkena DBD. Pertama di wilayah Pondok Aren, dan di Setu. Kalau daerah sebaran penyakit DB dan DBD ini seluruhnya merata di setiap kecamatan,” ungkapnya.

Dari 7 kecamatan di Kota Tangsel, Setu dan Serpong merupakan wilayah yang warganya paling banyak terkena DB dan DBD. Hal itu terjadi karena daerah ini adalah perbatasan.

Koordinator Program Demam Berdarah, pada Seksi Surveilans, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Dinkes Tangsel Supriyadi menambahkan, pihaknya sudah maksimal melakukan upaya pencegahan.

“Sejauh ini, tindakan atau antisipasi yang bisa kita lakukan hanya foging, tapi secara kontinuw diserahkan kepada warga masing-masing. Kalau penegahan, kita sudah cukup maksimal,” terang Supriyadi.

Pihaknya bahkan sudah mengeluarkan surat edaran, ke puskesmas-puskesmas, agar waspada terjadinya wabah demam berdarah. Terutama saat cuaca seperti ini.

“Kita sudah membuat surat antisipasi DBD ke Puskesmas untuk berkoodinasi dengan RT/RW, Lurah, Camat, karena DBD adanya di tengah lingkungan. Agar sama-sama memberantas jumantik itu,” sambungnya.

Pihaknya pun mengimbau kepada warga, untuk rutin melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), agar terhindar dari wabah demam berdarah yang mengancam.

“Meski demikian, masih belum bisa dibilang endemi, karena daerah yang dikatakan endemi DBD, jika 3 tahun berturut-turut ada warganya yang terkena. Itu pun jika ada yang melapor dan tercatat,” paparnya lagi.

(ysw)

Jabat Kapolda Metro, Gatot Harus Bisa Berantas Isu SARA Saat Pemilu

loading…

Tugas berat disandang Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono untuk menciptakan kondisi aman dan terbebas dari SARA dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 di Ibu Kota. Foto/Istimewa

JAKARTA – Tugas berat disandang Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono untuk menciptakan kondisi aman dan terbebas dari SARA dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 di Ibu Kota. Namun Gatot diyakini mampu menciptakan situasi kondusif tanpa isu SARA di Ibu Kota saat perhelatan pesta demokrasi lima tahunan ini.

Pengalaman dan pemikiran Gatot sebagai doktor krimonologi menjadi alasannya. Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, sebelum menjadi Kapolda Metro Jaya, Gatot juga telah mengenal dengan baik karakter kehidupan maupun kriminalitas di ibu kota. Lulusan Akpol 88 ini sempat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan pada 2009 dan kemudian dipercaya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya di 2011.

Berbicara pendidikan dan konsep pemikiran, Gatot Eddy yang pada tahun 2015 masih berpangkat Brigjen berhasil meraih gelar Doktor Kriminologi Universitas Indonesia (UI). Gatot meraih gelar itu dengan mempertahankan disertasi berjudul “Transformasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Menjadi Kelompok Kekerasan (Studi terhadap Kekerasan Kelompok oleh Empat Ormas di Jakarta)”. Ormas yang menjadi subjek penelitian Gatot adalah Forum Betawi Rempug (FBR), Pemuda Pancasila, Forkabi, dan Kembang Latar.

Baca Juga:

“Saya yakin Irjen Gatot Eddy Pramono sebagai Kapolda Metro Jaya nantinya akan mampu mengamankan stabilitas di Ibu Kota, khususnya saat Pemilu Serentak 17 April mendatang. Gatot memiliki rekam jejak bagus dalam pengalaman maupun akademisi. Dia mengenal karakter Jakarta sejak menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya,” kata Sahroni dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Selasa (22/1).

Politisi NasDem ini menambahkan, pengalaman Gatot sebagai Kepala Satgas Nusantara sejak awal 2018 akan berdampak positif pada penanganan potensi gangguan gangguan Kantibmas dalam pesta demokrasi di Ibu Kota. Bermodalkan kemampuan tersebut, Sahroni berharap Gatot mampu mengeliminir isu SARA sehingga dinamika politik saat Pilkada DKI yang sarat dengan isu agama tak terulang di Pemilu serentak yang digelar 17 April 2019.

“Pilkada DKI 2017 yang masih memunculkan isu SARA sehingga menciptakan dinamika politik dan melemahkan hubungan bermasyarakat menjadi pelajaran. Ini adalah tantangan Kapolda Metro Jaya dalam mengamankan Ibu Kota saat Pemilu serentak. Saya berharap dan optimistis Gatot dengan berbagai pengalamannya mampu mengeliminir isu SARA di Ibu Kota,” tutur Sahroni.

Selain sosok Kapolda Metro Jaya, profil lain yang menjadi sorotan Sahroni dalam mutasi Polri kali ini adalah Kabareskrim yang dijabat Irjen Pol Idham Azis. Sebelumnya Idham merupakan Kapolda Metro Jaya. Sahroni memandang Idham sangat layak mendapat kepercayaan sebagai Kabareskrim. “Keberhasilan mengamankan Polda Metro Jaya sejak menggantikan Irjen M Iriawan menjadi salah satu bukti kinerjanya,” jelasnya.

Ketegasan Idham dalam memimpin diharapkan Sahroni menjadi modal penting dalam membenahi dan meningkatkan kinerja Bareskrim. Isu adanya oknum bermain kasus maupun tebang pilih penanganan perkara yang saat ini masih tergambar di benak masyarakat diharapkan menghilang.

“PR terbesar Kabareskrim adalah membuktikan kepada masyarakat tak ada tebang pilih dalam penanganan perkara. Kabareksrim harus mampu memperlihatkan profesionalisme dan integritas jajarannya,” tandasnya.

Sahroni mengingatkan Idham sebagai pimpinan tertinggi Reserse Kriminal dapat terus memacu kinerja jajarannya di Direktorat IV Narkoba untuk menjadikan Indonesia tak lagi menjadi surga para bandar narkoba.

“Kinerja baik dalam pemberantasan narkoba harus terus ditingkatkan. Kerja sama dengan berbagai instansi ataupun elemen dalam pengawasan penyelundupan dan pabrik pembuat narkoba harus dimaksimalkan agar peredaran zat terlarang ini semakin menghilang. Tindak tegas oknum yang bermain dalam penanganan kasus atau bekerjasama dengan para bandar,” imbau Sahroni seraya mengingatkan pentingnya pemantauan narkoba jenis terbaru yang muncul di masyarakat.

(poe)

Begini Cara Bedakan Elpiji Asli dengan Oplosan

loading…

Polda Metro Jaya merilis pengungkapan kasus gas oplosan 3 kg ke 12 kg di Tangerang dan Jakarta Timur.Foto/SINDOnews/Ari Sandita Murti

JAKARTA – Pertamina membeberkan salah satu cara untuk mengenali tabung gas yang diisi secara resmi oleh Pertamina. Hal itu untuk menghindari tabung gas oplosan sebagaimana kasus yang diungkap polisi di Tangerang dan Jakarta Timur.

Unit Manager Communication & CSR MOR III, Dewi Sri Utami mengatakan, masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan harga elpiji yang murah dibandingkan harga resminya lantaran rawan terjadi oplosan. Adapun harga resmi dari Pertamina harga elpiji 12 kg itu sebesar Rp139.100.

“Harga elpiji nonsubsidi itu (oplosan) kan dijual Rp135.000-150.000 per tabung, sementara harga resminya Rp 139.100. Aritnya harga murah itu jangan sampai kita tergiur karena itu sama saja menggadaikan keselamatan kita,” kata Dewi pada wartawan, Selasa (22/1/2019).

Baca Juga:

Dalam membeli gas, lanjut Dewi, masyarakat diminta untuk mengutamakan keselamatan, berbeda dengan gas oplosan yang tak ada keamanannya dan sistem pengisiannya pun tak sesuai prosedur serta keselamatan. Jauh berbeda dengan Pertamina yang dalam pengisiannya mengutamakan prosedur di tempat pengisian.

“Berkaitan safety kami imbau masyarakat setiap membeli, khususnya untuk elpiji nonsubsidi yah, jika sudah tak sesuai (rusak) kembalikan ke agen atau warungnya,” tuturnya.

Dari segi keaslian dan kelaikan, tambahnya, di tabung gas yang diisi Pertamina bakal terdapat tutup segel berbarcode. Barcode itu bisa discan menggunakan handphone melalui bantuan aplikasi scan data, dari situ bisa diketahui lokasi pengisian tabung gas tersebut.

“Shield memang bisa diduplikasi, tapi shield kita yang resmi itu ada barcodenya yang bisa di-scan menggunakan handphone. Itu bisa diketahui di mana dia diisinya, itu nanti ketahuan kalau dari kami,” ucapnya.

Seperti diketahui, Polda Metro Jaya menciduk enam pelaku pengoplosan gas elpiji 3 kg menjadi 12 kg di empat wilayah yang ada di Tangerang dan Jakarta Timur. Adapun keenamnya berinisial ADN, LA, RSM, KND, KSN, dan YEP.

(whb)

Tambah Rute, PT Transjakarta Optimis Capai Target 231 Juta Pelanggan

loading…

Direktur Operasional Transjakarta Daud Joseph optimis target 236 rute yang dilayani pada 2019 dengan jumlah pelanggan 231 juta tercapai. Foto: dok/SINDOphoto

JAKARTA – Hari ini PT Transajakarta menambah rute baru Tanah Abang-Blok M dengan menggunakan bus Metrotrans. Dengan penambahan rute baru ini, PT Transjakarta optimis bisa memenuhi target 236 rute dan 231 juta pelanggan tahun ini.

Direktur Operasional Transjakarta Daud Joseph mengatakan, mulai hari ini, Selasa (22/1) PT Transjakarta membuka rute baru Tanah Abang-Blok M. Layanan ini beroperasi setiap hari mulai pukul 05.00 WIB -22.00 WIB.

Kehadiran rute Tanah Abang-Blok M juga menjadi fasilitas unggulan bagi masyarakat. Khususnya pengguna moda transportasi umum.

Baca Juga:

“Untuk Anda yang menggunakan kereta api dari Stasiun Tanah Abang dan beraktifitas di sepanjang perkantoran Sudirman-Thamrin, rute ini adalah solusi Transportasi yang paling tepat,” ungkapnya di Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Dengan penambahan rute tersebut, Daud optimis target 236 rute yang dilayani pada 2019 dengan jumlah pelanggan 231 juta tercapai. Serta pengintegrasian layanan dengan sejumlah moda transportasi. (Baca: Kerahkan 5 Bus, PT Transjakarta Buka Rute Baru Tanah Abang-Blok M)

Konektivitas halte di Pemuda Rawamangun dengan Stasiun LRT Velodrome di Rawamangun, yang menjadi integrasi fisik antara TransJakarta dengan LRT Jakarta. “Tahun 2019 adalah momen yang tepat merealisasikan Transportasi Jakarta terintegrasi dengan seluruh moda angkutan umum,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, pada 2018 lalu Transjakarta melayani 189,77 juta pelanggan naik 31% dibandingkan tahun sebelumnya yang mengangkut 144,72 juta penumpang di 2017.

Pencapaian tersebut didukung dengan penambahan rute sebanyak 33 menjadi 155 di akhir 2018 dari yang sebelumnya hanya 122 layanan di tahun 2017.

“Kami terima kasih kepada 190 juta masyarakat yang menjadi pelanggan setia Transjakarta. Dan 9 ribu insan Transjakarta yang telah berkontribusi melayani publik setiap saat dengan optimal,” pungkasnya.

(ysw)

Pengoplos Elpiji di Tangerang dan Jaktim Sudah 1 Tahun Beroperasi

loading…

Empat drai enam pelaku pengoplos gas di Tangerang dan Jakarta Timur yang diciduk petugas Polda Metro Jaya.Foto/SINDOnews/Dok

JAKARTA – Polisi menciduk enam pelaku pengoplosan gas elpiji 3 kg menjadi 12 kg di empat lokasi yang ada di Tangerang dan Jakarta Timur. Adapun keenamnya berinisial ADN, LA, RSM, KND, KSN, dan YEP.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan, akibat perbuatan para pelaku yang telah melakukan pengoplosan elpiji, keenam tersangka itu dijerat Pasal 62 Undang-Undang No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2/1981 tentang Metrologi Legal dengan ancaman pidana penjara 5 tahun dan denda maksimal Rp2 miliar.

“Dari pemeriksaan, tersangka ADN dan LA ini yang dari Tangsel mengaku sudah 3 bulan melakukan ini. Sedang tersangka RSM, KND, KSN, dan YEP ini mengaku sudah setahun,” kata Argo pada wartawan, Selasa (22/1/2019).

Baca Juga:

Namun, lanjut Argo, polisi tak akan begitu saja memercayai keterangan para tersangka itu. Polisi bakal melakukan penyelidikan lanjutan untuk mengkroscek kebenaran keterangan tersangka dengan fakta yang ditemukan nantinya.

Dia pun mengimbau pada masyarakat untuk tidak sungkan dan takut melaporkan bila ada temuan kasus serupa di wilayahnya. Pasalnya, gas oplosan itu selain bisa membuat bahaya kecelakaan, juga meeugikan ekonomi masyarakat.

“Diharapkan ke depan tak ada lagi kejadian seperti ini, masyarakat pun harus menjadi kontrol sosial di wilayahnya masing-masing, laporkan saja saat ada hal-hal yang mencurigakan dan kita terus bersama mencegah hal seperti ini terulang,” ucapnya.

(whb)

Beroperasi Malam Hari, Omzet Pengoplos Gas 12 Kg Capai Rp75.000/Tabung

loading…

Polda Metro Jaya merilis pengungkapan kasus gas oplosan 3 kg ke 12 kg di Tangerang dan Jakarta Timur.Foto/SINDOnews/Ari Sandita Murti

JAKARTA – Komplotan pengoplos elpiji yang diciduk petugas Polda Metro jaya melakukan kegiatan ilegal tersebut pada malam hari. Untuk satu tabung gas 12 kg yang dioplos para pelaku meraup keuntungan Rp65.000-75.000.

Kasubdit Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Ganis Setyaningrum mengatakan, enam pelaku pengoplos yang diciduk ialah ADN, LA, RSM, KND, KSN, dan YEP. Keenam tersagka itu memiliki perannya masing-masing, ada yang sebagai pemilik dan dokter penyuntik atau pengoplos gas elpiji tersebut.

“Saat melakukan kegiatan (pengoplosan) mereka biasanya melihat aktivitas masyarakat dahulu, di mana mereka beroperasi saat masyarakat sudah sepi. Jadi saat dini hari atau malam hari sekalian, jadi masyarakat tak lihat,” kata Ganis pada wartawan, Selasa (22/1/2019).

Baca Juga:

Selain itu, katanya, para tersangka menutupi kegiatannya dengan tumpukan galon air mineral, mobil pikap, dan tumpukan tabung gas. Sehingga masyarakat tak pernah melihat dan menyadari kalau di lokasi tersebut ada kegiatan atau aktivitas perbuatan curang melakukan pengoplosan gas.

Dia menerangkan, para pelaku itu mengisi satu tabung 12 kg dengan empat tabung 3 kg. Tapi pengisiannya tidak penuh hanya sampai 11 kg atau 11,5 kg. Para tersangka itu mendapatkan tabung gas subsidi 3 kg dari sub-agen maupun warung-warung.

“Kalau dari sub-agen mereka dapat harga Rp14.850 pertabung gas 3 kg, dari warung didapatkan harga Rp17.500. Dari satu tabung gas 12 kg ini akan diisi empat tabung gas berisi 3 kilogram, rata-rata modal mereka kisaran Rp60.000-70.000,” tuturnya.

Dia menambahkan, setelah dilakukan pengoplosan, tabung gas 12 kg itu dijual ke pasaran seharga Rp130-150.000. Dalam satu hari, mereka bisa menyuntikan 100 tabung 3 kg ke tabung 12 kg, dari situ mereka pun bisa meraup keuntungan.

“Jadi keuntungan penjualan mereka untuk satu tabung gas 12 kg sekitar Rp 65.000-75.000. Makanya mereka tergiur dengan keuntungan yang besar itu sehingga mereka melakukan perbuatan curang,” ucapnya.

(whb)

Peringati Hari Pejalan Kaki, Anies Janji Tambah Fasilitas Pejalan Kaki

loading…

Peringati Hari Pejalan Kaki Nasional yang jatuh pada 22 Januari, Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan menyarankan agar masyarakat Ibukota gemar jalan kaki. Foto: dok/SINDOphoto

JAKARTA – Memperingati Hari Pejalan Kaki Nasional yang jatuh pada 22 Januari, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menyarankan agar masyarakat Ibukota gemar jalan kaki.

“Mari kita lebih banyak menggunakan kaki untuk bertransportasi, karena kita tahu sesungguhnya alat transportasi yang dimiliki oleh kita adalah kaki, tapi kita cenderungnya menggunakan alat transportasi yang lain,” kata Anies kepada wartawan, Selasa (22/1/2019).

Anies berjanji, kedepannya Pemprov DKI akan menambah pembangunan trotoar dibeberapa titik sebagai fasilitas umum untuk para pejalan kaki.

Baca Juga:

“Bagi kami di Jakarta gerakan membangun trotoar yang lebih banyak kita akan kita teruskan dan Sudirman – Thamrin, dan beberapa jalan Protokol menjadi percontohan pemanfaatan trotoar untuk pejalan kaki,” ucapnya.

Anies pun mengaku, selama dirinya menjabat pihaknya sudah banyak membangun trotoar untuk pejalan kaki, namun sayang pemanfaatan dari trotoar ini masih banyak yang tak tepat sasaran.

(ysw)

Bogor Street Festival 2019 Ditarget Sedot 100.000 Pengunjung

loading…

Pawai Nusantara memeriahkan Bogor Street Festival Cap Gomeh 2018 yang berlangsung di sepanjang Jalan Suryakencana-Jalan Siliwangi, Bogor, tahun lalu. Foto: SINDOnews/Isra Triansyah

BOGOR – Pesta Rakyat Bogor, Street Festival Cap Go Meh (CGM) 2019 akan kembali digelar di sepanjang Jalan Suryakencana, Bogor Tengah, Kota Bogor, pada 19 Februari mendatang. Event ini ditarget dihadiri lebih dari 100.000 pengunjung.

Ketua Panitia Bogor Street Festival CGM 2019, Arifin Himawan, mengatakan, Bogor Street Fest CGM merupakan aksi budaya dari Kota Bogor untuk Indonesia yang dicanangkan sebagai upaya pemeliharaan nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

“Untuk tahun ini, kita secara konsisten, mengusung tagline ‘Ajang Budaya Pemersatu Bangsa’. Berupa pagelaran seni maupun karnaval dengan sebutan Katumbiri Lighting Festival,” ujar Arifin kepada wartawan di Balai Kota Bogor, Selasa (22/1/2019).

Baca Juga:

Ia menjelaskan, Katumbiri yang dalam bahasa Sunda berarti pelangi, memberikan gambaran keberagaman warna-warni yang menyatu dalam satu garis melingkar sehingga menciptakan keindahan.

“Bentukan pelangi yang merupakan pantulan dari cahaya matahari menguatkan tema keterkaitan antara lighting atau cahaya dengan pelangi,” jelasnya. (Baca juga: Jokowi Hadiri Bogor Street Festival )

Bentukan itu biasanya terjadi karena hujan yang juga dihubungkan dengan Kota Bogor sebagai Kota Hujan. Hal ini menggambarkan bahwa Kota Bogor mampu memberikan keindahan dalam perbedaan dan keberagaman yang menyatu dan bersama dalam kemasan budaya.

Menurut dia, Bogor Street Festival ini merupakan rangkaian puncak acara Cap Go Meh yang juga bakal dimeriahkan marching band, paskibraka, marawis, parade seni dan budaya, liong–barongsai. Sebelumnya, pada 12-18 Februari 2019 diisi kegiatan bakti sosial, wayang potehi, dan pada 14-17 Februari 2019 ada bazar rakyat.

“Yang berbeda tahun ini dibuka dengan seni pertunjukan kolosal bertema katumbiri yang menghadirkan penari gabungan dari berbagai sanggar di Kota Bogor. Peserta karnaval juga dikemas dengan tampilan lighting yang apik dan menarik,” paparnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, menyatakan siap mendukung penuh kegiatan yang memang layak dan pantas untuk diselenggarakan.

“Karena selain menjadi daya tarik wisatawan, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya acara tersebut juga mampu menjadi ajang budaya pemersatu bangsa. Maka dari itu saya dan Muspida selalu memilah dan memilih kegiatan yang memang sejalan dengan visi misi Pemkot Bogor,” tandasnya.

Pesta Rakyat ini layak didukung karena diperkirakan mampu menyedot perhatian pengunjung dari berbagai daerah yang diperkirakan mencapai 100.000 orang. “Sebab seperti disampaikan panitia tadi, banyak kesenian dan kebudayaan tradisional yang akan ditampilkan,” ujar Bima.

Ia menambahkan, event besar yang sudah ada sejak zaman dulu ini juga menggambarkan bahwa karakter warga Kota Bogor yang sangat cinta pada keberagaman dan menjaganya hingga sampai saat ini.

“Bogor Street Fest CGM 2019 adalah momentum bagi orang Bogor untuk memperkenalkan titik yang paling seksi di Kota Bogor yaitu pecinan Suryakencana. Nantinya mungkin Chinatown yang original hanya ada di sini, dan CGM akan menjadi perkenalan pertama untuk pendatang,” pungkasnya.

(thm)

Kurang dari 12 Jam, Dua Kebakaran Terjadi di Kota Bogor

loading…

BOGOR – Kurang dari 12 jam, terjadi kebakaran di dua lokasi berbeda di Kota Bogor. Kejadian pertama, kebakaran terjadi di Jalan Kampung Sindangresmi, RT 01/17, Kelurahan Bondongan, Bogor Selatan, Kota Bogor, pada pukul 18.30 WIB, Senin (21/1/2019).

Sebuah mobil Toyota Agya bernomor polisi F 1279 AE milik Suci Anggraeni yang terparkir di tepi jalan tiba-tiba terbakar. Menurut anggota Pusat Pengendalian dan Operasi Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Bogor Achmad Maulana, tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu.

“Api berhasil kami padamkan bersama petugas Damkar Kota selang 10 menit kemudian, tepatnya sekitar pukul 18.40 WIB. Karena lokasi kebakaran dengan markas Komando Damkar Kota Bogor letaknya tak jauh,” ungkapnya.

Baca Juga:

Pihaknya belum bisa memastikan penyebab kebakaran tersebut karena sedang masih dalam proses penyelidikan petugas kepolisian. “Penyebabnya belum diketahui, yang jelas menurut sejumlah saksi mata api tiba-tiba membesar,” ujarnya.

Peristiwa kedua terjadi di Kelurahan Cimahpar, Bogor Utara, Kota Bogor. Sebuah gudang dikabarkan hangus dilalap api, Selasa (22/1/2019) pagi.

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Marshe Hendra Saputra menjelaskan yang menghanguskan gudang rongsokan di Kampung Pakauman RT 1/15, Kelurahan Cimahpar, Bogor Utara, Kota Bogor itu sekitar pukul 05.00 WIB.

“Tak ada korban jiwa juga dalam kejadian tersebut, namun keruigan ditaksir mencapai ratusan juta rupiah,” ucapnya.

Berdasarkan keterangan pegawai gudang rongsokan, diduga api berasal dari salah satu kabel aliran listrik atau akibat arus pendek. “Total ada enam unit Damkar dikerahkan, 4 dari Kota Bogor, 2 dari Kabupaten Bogor,” tandasnya

Awal kejadian kebakaran sekitar pukul 05.00 WIB saat api terlihat di gudang milik Parhan. “Kemudian api menyebar dan pegawainya panik minta tolong kepada warga untuk menghubungi pemadam kebakaran. Saat itu juga kita datang dan api sudah cukup membesar,” pungkasnya.

(thm)

Pengoplosan Gas 3 Kg ke 12 Kg Hanya Butuh Waktu 30 Menit

loading…

Barang bukti gas oplosan yang disita petugas Polda Metro Jaya dari enam tersangka.Foto/SINDOnews/Ari Sandita Murti

JAKARTA – Polisi meringkus enam pelaku pengoplos elpiji di kawasan Tangerang dan Jakarta Timur. Adapun pelaku hanya butuh waktu 30 menit untuk mengoplos atau memindahkan isi tabung gas 3 kg ke tabung 12 kg.

“Waktu pengisian sekitara 30 menit. Ini tidak sesuai SOP dan ilegal. Pada saat pengisian juga sangat berbahaya, rawan meledak,” ungkap Kasubdit Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Ganis Setyaningrum pada wartawan, Selasa (22/1/2019).

Menurut Ganis, pelaku memindahkan isi tabung gas itu dengan cara menjejerkan tabung gas elpiji 12 kg, lalu pada bagian atasnya diberikan es batu agar suhu menjadi dingin. Lantas, tabung elpiji ukuran 3 kg itu diletakkan dalam posisi terbalik pada bagian atas tabung gas 12 kg dan dihubungkan menggunakan pipa atau selang regulator.

Baca Juga:

Dia menambahkan, pelaku membeli tabung gas 3 kg dari sub-agen dengan harga rata-rata Rp14.850 per tabung dan dari warung seharga Rp17.500. Maka itu, modal awal pelaku membeli empat tabung gas 3 kg sebesar Rp59.400 sampai dengan Rp70.000.

“Pelaku lalu menjual kembali tabung gas ukuran 12 kg hasil oplosan itu dengan harga Rp 135.000 sampai Rp 150.000 ke konsumen. Keuntungan pelaku rata-rata Rp65.000-75.000 per tabung dan mereka menjual di daerah Jakarta, total keuntungan masih kami hitung,” ucapnya.

(whb)

Polisi Ciduk Enam Pengoplos Elpiji di Tangerang dan Jakarta Timur

loading…

Empat drai enam pelaku pengoplos gas di Tangerang dan Jakarta Timur yang diciduk petugas Polda Metro Jaya.Foto/SINDOnews/Dok

JAKARTA – Subdit Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya membongkar gudang pengoplosan elpiji 3 kilogram menjadi 12 kilogram di Tangerang dan Jakarta Timur. Enam pelaku pengoplos elpiji ini diciduk tanpa perlawanan saat petugas melakukan penggerebekan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, keenam orang yang ditangkap itu berinisial ADN, LA, RSM, KND, KSN, dan YEP. Adapun keenamnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

“Jadi ini pengungkapan kasus oplosan gas. Dari keterangan ini dinamakan oplosan dokter istilahnya karena dia menyuntik seperti dokter,” kata Argo pada wartawan, Selasa (22/1/2019).

Baca Juga:

Menurut Argo, pengungkapan kasus itu berawal dari informasi masyarakat tentang adanya pengoplosan gas. Polisi lalu melakukan penyelidikan dan berhasil mengungkap di empat lokasi Tangerang dan Jakarta Timur.

“Ada empat laporan mulai dari Tangerang hingga Jakarta. Jadi memang benar kejadian pengoplosan itu,” tuturnya. Dia menerangkan, modus pelaku memindahkan isi tabung elpiji ukuran 3 kg ke tabung gas ukuran 12 kg (non-subsidi) dengan cara menggunakan alat bantu berupa selang atau pipa regulator. Gas oplosan itu lalu diperjual-belikan ke masyarakat.

“Namanya gas kebutuhan masyarakat, tentunya masyarakat langsung membeli saja, tapi tak tahu kalau itu ada pelanggaran pidana di sana. Berbagai modus, baik itu penyuntikan tabung gas 3 kg dimasukkan ke 12 kg,” terangnya.

Adapun tabung gas 3 kg itu, paparnya, merupakan gas subsidi dari pemerintah sehingga harganya pun berbeda dibandingkan gas nonsubsidi. Dari situlah para pelaku meraup keuntungan dengan memanfaatkan gas subsidi itu meski harus melakukan perbuatan ilegal dan tak ada jaminan keamanannya.

(whb)

Kerahkan 5 Bus, PT Transjakarta Buka Rute Baru Tanah Abang-Blok M

loading…

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) membuka rute baru Tanah Abang-Blok M. Layanan tersebut mulai beroperasi hari ini dari pukul 05.00-22.00 WIB. Foto: dok/SINDOphoto

JAKARTA – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) membuka rute baru Tanah Abang-Blok M. Layanan tersebut beroperasi setiap hari mulai dari pukul 05.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB.

“Rute Tanah Abang-Blok M dilayani lima unit bus Metrotrans untuk tahap awal,” ujar Direktur Operasional Transjakarta Daud Joseph pada wartawan, Selasa (22/1/2019).

Menurutnya, rute tersebut mulai dibuka operasinya mulai hari ini, pelayanannya menggunakan bus Metrotrans. Adapun bus Metrotrans tersebut memiliki kapasitas 68 orang dengan 41 tempat duduk.

Baca Juga:

Dia menerangkan, Metrotrans juga dilengkapi dengan satu area kursi roda. Tersedia pula ram kursi roda di area pintu untuk memudahkan keluar masuknya penumpang difabel.

“Kelebihan lain yang dimiliki oleh bus Metrotrans, yakni ketinggian lantai dapat disesuaikan dengan jalan untuk kenyamanan keluar masuk penumpang,” tuturnya.

Selain itu, kata dia, terdapat dua pintu penumpang berlantai rendah di sisi kiri bus. Bus ini juga dilengkapi dengan dua buah televisi wide screen 29 inci dan kamera CCTV untuk memantau setiap area di dalam dan di luar bus.

“Rute Tanah Abang-Blok M terhubung dengan sejumlah layanan Transjakarta, seperti koridor 1, 1C, 1E, 1K, 6M, 6N,7B, 8D, 8E, 9H, 13A, B13. Serta program integrasi moda transportasi, Jak Lingko, yakni JAK07, JAK 10, JAK 11, JAK 12, dan JAK 14. Dengan ini memudahkan masyarakat menjangkau angkutan umum yang aman, layak, dan terjangkau,” terangnya.

Dia menambahkan, pelanggan Transjakarta Tanah Abang-Blok M menempelkan kartu elektronik pada mesin yang terpasang di dalam bus Metrotrans untuk transaksi pembayaran dalam menggunakan moda transportasi milik Pemprov DKI Jakarta.

Kehadiran rute Tanah Abang-Blok M juga menjadi fasilitas unggulan bagi masyarakat. Khususnya pengguna moda transportasi umum. “Untuk Anda yang menggunakan kereta api dari Stasiun Tanah Abang dan beraktifitas di sepanjang perkantoran Sudirman-Thamrin, rute ini adalah solusi Transportasi yang paling tepat,” katanya.

(ysw)

Jumantik Pamulang Timur Tangsel Klarifikasi Soal Warga Terkena DBD

loading…

Kelurahan Pamulang Timur mendatangi warga terkait informasi banyak warta terkena DBD, Selasa (22/1/2019). Foto/Hambali

JAKARTA – Pihak Kelurahan Pamulang Timur mengklarifikasi terkait informasi warganya yang terkena Demam Berdarah Dengue (DBD). Hal demikian dikatakan oleh Juru Pemantau Jentik Nyamuk (Jumantik) setelah mengecek sejumlah pemukiman di Perumahan Lembah Pinus, Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel).

Manager Jumantik Pamulang Timur, Suhanda Wijaya mengatakan pihak Kelurahan didampingi Kepala Puskesmas Pamulang, serta kader Jumantik mendatangi Perumahan Lembah Pinus. Di sana tak ditemukan adanya warga yang terkena DBD.

“Kami langsung cek tadi pagi, dan tidak ada warga kami yang terkena DBD,” katanya kepada wartawan di kantor Kelurahan Pamulang Timur, Selasa (22/1/2019).

Baca Juga:

Dilanjutkan Suhanda, letak Perumahan Lembah Pinus memang berada pada satu area namun terpisah ke dalam dua wilayah berbeda, yakni Pamulang Timur dan Pamulang Barat. Antara Pamulang Timur dan Barat hanya dipisahkan oleh kali kecil.

“Kalau di wilayah kita Pamulang Timur, memang sempat ada yang dirawat di Puskesmas karena DBD, tapi sudah bisa pulang ke rumah, itu ada di RW 22,” ucap Suhanda. (Baca: Belasan Warga Pamulang Tangsel Terkena DBD, 2 Meninggal Dunia)

Menurut Suhanda, pihak Kelurahan telah mendatangi pula kediaman Yusa Andriansyah (45) di Perumahan Lembah Pinus, Pamulang Barat. Disana, diterangkan Suhanda, Yusa pun mengklarifikasi keterangan yang dibuatnya bahwa banyak warga sekitar terkena DBD.

“Kita sudah datangi kediamannya, akhirnya dia mau klarifikasi. Karena kalau sebelumnya dia bilang yang kena DBD kan banyak di Perumahan itu, tapi sebenarnya nggak, totalnya cuma dua orang aja di Pamulang Timur. Ada juga yang meninggal, tapi bukan karena DBD, tapi sakit lambung,” tukasnya.

(ysw)

Polisi Ciduk Pencuri dengan Modus Menanyakan Alamat

loading…

JAKARTA – Polisi menciduk YI (44) lataran melakukan aksi pencurian dengan modus berpura-pura menanyakan alamat di kawasan Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Adapun pelaku diciduk di Bojong Gede, Bogor.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan, pelaku melakukan aksi pencuriannya dengan korban secara acak. Pelaku terakhir beraksi di kontrakan Jalan Batu Merah, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

“Pelaku melakukan aksinya dengan modus berpura-pura tanya alamat pada korbannya,” ujarnya pada wartawan, Selasa (22/1/2019). Saat korban lengah, kata dia, sebagaimana yang terjadi di Pejaten Timur, pelaku lantas masuk ke rumah korban yang saat itu dalam kondisi cukup sepi.

Baca Juga:

Disitu, pelaku lalu menjarah barang elektronik milik korban, seperti tiga handphone. “Korban mengalami kerugian sekitar Rp35 juta. Setelah memeriksa laporan dari korban, anggota lalu melakukan penyelidikan guna pengungkapan,” tuturnya.

Dari hasil penyelidikan, polisi akhirnya mengetahui identitas pelaku dan melakukan penangkapan di kawasan Bojong Gede, Bogor. Kini, pelaku pun dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman penjara lama lima tahun.

(whb)

Kapolda Metro Jaya dan Tiga Kapolres Dimutasi

loading…

JAKARTA – Mabes Polri melakukan mutasi sejumlah perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) di lingkungan Polda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Aziz dan sejumlah Kapolres di bawah naungan Polda Metro Jaya dimutasi.

Dalam Surat Telegram No: ST/188/I/Kep/2019 tertanggal 22 Januari 2019, yang didapat SINDOnews pada Selasa (22/1/2019), diketahui Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Azis menempati posisi baru sebagai Kabareskrim Polri menggantikan Komjen Arief Sulistyanto. Adapun jabatan Kapolda Metro Jaya baru akan dipegang oleh Irjen Pol Gatot Eddy Pramono yang sebelumnya merupakan Asrena Kapolri.

Selain mutasi terhadap Kapolda Metro Jaya, sejumlah Kapolres di lingkungan Polda Metro Jaya pun dimutasi. Hal ini tertuang dalam Surat Telegram Nomor: ST/189/I/Kep/2019 tertanggal 22 Januari 2019. Sejumlah Kapolres yang dimutasi di antaranya, Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Roma Hutajulu dimutasi sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri.

Baca Juga:

Posisi Roma digantikan oleh Kombes Pol Harry Kurniawan yang saat ini menjabat sebagai Kapolrestro Tangerang Kota. Adapun jabatan sebagai Kapolrestro Tangerang Kota dipegang oleh Kombes Pol Abdul Karim yang sebelumnya menjabat sebagai Direskrimum Polda Banten.

Selanjut Kapolrestro Jakarta Utara, Kombes Pol Reza Arief Dewanto dimutasi sebagai Analisis Kebijakan Madya Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri. Posisi Reza, digantikan oleh Kombes Pol Budhi Herdi Susianto yang sebelumnya menjabat sebagai Assesor Utama Bagpenkompeten Robinkar SSDM Polri.

(whb)

Minibus Tabrakan di Menteng, Satu Pengemudi Terluka

loading…

JAKARTA – Dua mobil minibus terlibat kecelakaan tabrak di Jalan Sutan Syahril Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/1/2019) pagi tadi. Akibatnya kecelakaan tersebut seorang sopir mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Panit Laka Lantas Polres Jakarta Pusat, Iptu Setiyono mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Selasa (22/1/2019) pukul 04.15 WIB, saat itu kendaraan Toyota Yaris bernopol B 1884 BID melaju dari arah Utara keSelatan di Jalan Tanjung, Menteng, Jakarta Pusat. Diduga, kendaraan itu melaju dengan cepat.

“Sesampainya di simpang tiga Jalan Sutan Syahril, pada saat berbelok bertabrakan dengan kendaraan Toyota Innova bernopol B 1464 NMC,” kata Setiyono pada wartawan, Selasa (22/1/2019).

Baca Juga:

Menurutnya, kendaraan Innova itu, yang dikendarai oleh Azsyadil Ismail diduga melaju dengan cepat dari arah Barat ke Timur di persimpangan tersebut sehingga membuat kedua mobil itu bertabrakan. Adapun mobil Yaris itu dikendarai oleh Nadia Salima Vityarini.

“Pengemudi dibawa ke rumah sakit terdekat untuk pertolongan, kasusnya masih dalam penanganan,” ucapnya.

(whb)

Bayi dalam Kandungan Wajib Punya KTP

loading…

Bayi dalam Kandungan Wajib Punya KTP. (Koran SINDO. Hasan Kurniawan).

TANGERANG – Anak-anak usia 0-17 tahun, kini wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak (KIA). Itu sebagai syarat administrasi kependudukan.

Secara umum, fungsi KIA ini sama dengan KTP dewasa, yakni untuk pendataan anak, melindungi, dan memenuhi hak konstitusional anak. Apalagi, hal itu sudah diatur dalam Permendagri No. 2 Tahun 2016 Tentang KIA.

Dengan adanya KTP Anak, maka diharapkan dapat memperbaiki sistem administrasi kependudukan yang ada. Mulai peningkatan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik. Semua itu dilakukan guna mewujudkan hak-hak seorang anak. Sesuai Permendagri, anak-anak yang wajib memiliki KIA adalah mereka yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak-anak yang masih berada dalam kandungan ibunya.

Baca Juga:

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), jumlah wajib KIA di Kota Tangsel, sebanyak 353.000 jiwa. Terdiri dari anak-anak usia 0-17 tahun.

Kepala Disdukcapil Tangsel Dedi Budiawan mengatakan, sejak kebijakan baru itu dijalankan pada 2018, animo masyarakat untuk membuat KIA terlihat sangat tinggi. “Antusiasme warga sangat bagus. Dalam sehari, jumlah pembuat KIA di Tangsel bisa mencapai angka 500-1.000 orang. Dan sebulan, bisa mencapai angka 40.000 lebih,” kata Dedi, beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan, pembuat KIA tahun 2018 di Kota Tangsel ada 40.638 jiwa. Terdiri dari 20.411 laki-laki, dan 20.227 perempuan. Dari data ini, diketahui bahwa populasi anak perempuan lebih kecil dari anak laki-laki.

Bagi anak yang baru lahir, pembuatan KIA bisa bersamaan dengan pembuatan akte lahir. Tercatat, pembuat akte lahir di Kota Tangsel selama 2018 mencapai 42.940 orang.

Angka para pembuat akte kelahiran bayi ini mengalami peningkatan dari 2017 yang berjumlah 34.271 jiwa. Sedangkan pada periode 2010-2018, jumlah pembuat akte kelahiran di Kota Tangsel mencapai 283.523 jiwa.

Bagi anak di bawah lima tahun yang sudah punya akte lahir, jika ingin mendapatkan KIA harus membawa fotokopi kutipan akta kelahiran dan akta kelahiran, lalu Kartu Keluarga (KK), dan KTP-Elektronik orang tua.

Sedangkan bagi anak yang berusia 5-17 tahun kurang sehari, syarat yang harus disiapkan untuk mendapatkan KIA dengan membawa fotokopi kutipan dari akta kelahiran, akta kelahiran asli, KK orang tua, dan KTP-Elektrik.

Berbeda dengan anak di bawah 5 tahun, anak di atas 5 tahun harus membawa pasfoto anak berwarna ukuran 2×3 sebanyak dua lembar untuk ditempel di kartunya.

Pemilik KIA, kata Dedi, mempunyai banyak keuntungan, yaitu potongan harga jika berbelanja di sejumlah tempat perbelanjaan, seperti restoran, toko buku, dan perbankan. Syaratnya, tinggal menunjukkan KIA miliknya.

“Ada tujuh vendor yang bekerja sama dengan kami. Ada KFC yang bisa kasih diskon hingga 35% dan berlaku di seluruh Indonesia, kecuali bandara. Ada juga McD lokal Tangsel saja ada diskon 10%,” ungkapnya.

Kemudian, jika ingin buka rekening di BJB, Gramedia dan Gunung Agung diskon 10%, dan diskon 10% jika ingin berenang di BSD Sektor 6. Terakhir, mereka akan mendapatkan potongan harga sebanyak 40% untuk bermain di KidCity.

Dedi menjelaskan, tingginya animo pembuat KIA tersebut membuat pihaknya kewalahan. Sehingga, pihaknya terpaksa menutup loket pelayanan di kantornya sejak Januari 2019.

“Pernah satu hari, antrean warga panjangnya dari kantor sampai jalan raya. Sehari bisa mencapai 1.000 orang yang datang, kasihan. Panas kepanasan, hujan kehujanan. Makanya, kami terpaksa tutup,” ungkapnya.

Alhasil, pembuatan KIA dilakukan secara online dan kolektif di sekolah, kantor kecamatan, dan kelurahan, serta pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Kota Tangsel.

Dijelaskan Dedi, KIA tidak ada hubungannya dengan penerimaan siswa baru. Sehingga, jika ada yang mengatakan, bahwa KIA menjadi salah satu syarat siswa masuk sekolah di Tangsel itu hoaks.

“Wajib iya, dibilang kaya KTP orang dewasa. Hanya sebagai identitas penduduk yang kebetulan belum punya KTP. Tapi bukan jadi syarat masuk sekolah. Tidak ada itu. Kalau ada yang bilang, namanya hoaks,” jelasnya.

Menurutnya, informasi hoaks KIA sebagai syarat masuk sekolah, memang sudah meresahkan. Selain disebarkan oleh oknum petugas Disdukcapil, juga oleh masyarakat.

“Saya bilang tangkap yang suka bikin aturan aneh-aneh or hoaks. Itu oknum. Itu petugas hoaks. Tangkap. Laporkan tim saber pungli. Itu dia yang akhirnya bikin pungli. Enggak ada petugas kami yang begitu,” ujarnya.

Berdasarkan pengamatan langsung dalam pelayanan sehari di pusat perbelanjaan, di Graha Raya Bintaro, tampak antrean panjang warga yang mencapai ribuan orang.

Sambil menggendong dan menenteng anaknya, ribuan ibu-ibu dan bapak-bapak ini rela mengantre dan berdiri berjam-jam demi mendapatkan KIA. Bahkan, saat hujan mengguyur, mereka tidak mau beranjak dari tempatnya berdiri.

Dedi, salah seorang warga mengatakan, dirinya datang sekira pukul 09.30 WIB. Saat itu, antrean warga sudah membludak, dan sudah sepanjang hingga ratusan meter.

“Saya datang dari pukul 09.30 WIB, dan dapat nomor antrean 816. Antreannya cukup panjang. Saya datang berdua dengan anak saya, Divania Choirunnisa,” katanya.

Dijelaskan dia, Divania saat ini duduk di bangku Kelas VI SD. Sebentar lagi, dia akan masuk SMP. Salah satu syarat masuk SMP, memiliki KIA. Di sinilah, pentingnya KIA.

“Kartu ini sangat penting, dan menjadi salah satu persyaratan masuk ke SMP. Apalagi, anak saya sudah Kelas 6 SD dan mau masuk SMP. Kalau anak saya yang kedua, yang kecil malah sudah buat,” ungkapnya.

Meski demikian, Dedi mengaku mekanisme KIA ini sangat merepotkan. Apalagi, dalam pembuatannya anak-anak harus dibawa. Sehingga, anak-anak juga diajak mengantre.

“Tadi anak saya sempat masuk pagi, lalu saya jemput jam 9 ke sekolah izin guna membuat KIA. Ribet. Harusnya sekolah saja yang membuatkan secara kolektif. Kan tidak akan mengganggu jam belajar anak,” katanya.

Dia melanjutkan, pada awalnya pembuatan KIA di Disdukcapil. Namun, mulai 31 Desember, pembuatan KIA diserahkan ke sekolah. Tetapi informasinya tidak sampai.

“Katanya sekarang kolektif di setiap sekolah. Tetapi saat saya tanya ke pihak sekolah, malah tidak ada respons, dan sepertinya belum ada tembusan dari Disdukcapil. Jadi ketahuan, koordinasinya buruk,” jelasnya.

Tidak hanya warga Tangsel, warga Kota Tangerang juga banyak yang ikut mengantre di Transmart. Jumlahnya mencapai ratusan orang. Namun, setelah antre, mereka malah tidak dilayani.

”Ini memang untuk warga Tangsel saja, khusus yang punya KTP Tangsel. Yang Kota Tangerang keluar dari antrean. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak yang warga Kota Tangerang keluar dari antrean,” teriak sekuriti mal.

Sementara itu, petugas lapangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangsel Ihsyan Susanto mengatakan, ada ribuan warga yang buat KIA. “Ada ribuan yang datang. Syaratnya harus bawa fotocopi akte kelahiran anak, kartu keluarga, KTP ibu dan bapaknya, serta mengisi formulir pengajuam KIA. Kemudian mengambil nomor antrean,” ungkapnya.

Dijelaskan dia, untuk anak yang usianya di bawah lima tahun, KIA-nya tidak akan difoto. Sedangkan anak yang usianya di atas lima tahun wajib difoto untuk pembuatan kartu.

“Kartu ini untuk mensinkronkan data anak dan orang tua. Maksudnya, anak yang enggak punya akte enggak bisa diproses KIA-nya. Dan, masuk data base pemerintah, Disdukcapil. Fungsinya buat daftar sekolah,” ujarnya.

Anak yang tidak punya KIA tidak akan bisa mendaftar masuk sekolah. Meskipun memiliki akte kelahiran. Padahal, KIA ini masih belum terintegrasi secara elektrik.

“Kalau tidak punya kartu, tidak bisa daftar sekolah. Saat ini kartu belum bisa diakses secara online. Ibu-ibu harus bawa anaknya, kalau tidak, tidak bisa dan tidak akan dilayani. Ini sudah aturan,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany mengatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan, apakah KIA menjadi salah satu syarat masuk sekolah. “Nanti saya cek lagi. Setahu saya enggak. Yang persyaratan itu kan akte kelahiran, tapi apakah itu diganti dengan KIA, nanti kita lihat. Tapi, kita dorong memang, disamping PR kita untuk KTP elektronik,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel Taryono menambahkan, tidak ada dalam aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menyebut soal KIA. “Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak ada sama sekali syarat harus memilki KIA. Bukan untuk masuk sekolah. Saya sudah sampaikan beberapa kali. Tetapi, KIA itu memang penting,” katanya. (Hasan Kurniawan)

(nfl)

Komplotan Pencuri Rumsong Diciduk, Satu Pelaku Ditembak

loading…

JAKARTA – Petugas Polda Metro Jaya menciduk dua orang pelaku pencurian rumah kosong di kawasan Jakarta, yakni AH dan SHD. Adapun komplotan tersebut diduga sudah belasan kali melakukan aksi pencuriannya itu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan, komplotan itu berjumlah empat orang, dua orang lainnya, yakni L dan B masih diburu polisi serta sudah dimasukan ke DPO (Daftar Pencarian Orang). Salah satu pelaku dari yang ditangkap itu, AH terpaksa ditembak kakinya karena melawan petugas saat penangkapan.

“Dua pelaku yang ditangkap ini, perannya masuk ke rumah korban dengan cara mencongkel jendela rumah menggunakan obeng yang sudah disediakan sebelumnya,” kata Argo pada wartawan, Selasa (22/1/2019).

Baca Juga:

Sedang dua pelaku yang buron itu, lanjut Argo, perannya sebagai driver dan memantau situasi di sekitat lokasi. Setiap beraksi, para pelaku itu selalu menyewa mobil rental untuk mengelabui jejak kejahatannya itu.

Setiap beraksi, pelaku selalu mencari sasaran rumah korbannya secara acak, setelah mengetahui rumah calon korbannya dalam kondisi kosong, pelaku pun beraksi. Adapun pelaku beraksi di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat.

“Data yang kami miliki ada tujuh rumah yang disasar pelaku, yang mana dilakukan pelaku sejak Oktober 2018 lalu, itu pun ada sejumlah korban yang belum lapor. Dari laporan polisi, terakhir pelaku beraksi di Pancoran, Jakarta Selatan pada 15 Januari 2019 kemarin,” tuturnya.

Diduga, pelaku sudah beraksi belasan kali, yang mana korbannya masih banyak yang belum melapor ke polisi. Akibat perbuatannya itu, kedua tersangka dikenakan Pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun.

(whb)

Pembongkaran Tunggu Tempat Relokasi PKL

loading…

Pembongkaran Tunggu Tempat Relokasi PKL. (Koran SINDO. Haryudi).

BOGOR – Upaya untuk mencegah bencana tanah longsor, kemacetan, dan kecelakan lalu lintas di jalur Puncak melalui penertiban bangunan liar berupa lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) pada 2018, diakui Pemkab Bogor memang belum maksimal.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, Agus Ridho. Menurutnya, kekurangmaksimalan penertiban PKL itu sudah disampaikannya kepada kepala daerah dalam rapat kordinasi pemetaan masalah Kabupaten Bogor.

“Penertiban bangunan liar di sepanjang jalur Puncak yang sudah dilakukan tahun lalu belum maksimal. Kami masih menunggu pembangunan rest area, sebagai tempat relokasi PKL yang sudah dan akan ditertibkan,” katanya.

Baca Juga:

Menurutnya, persoalan yang dihadapi saat ini terkait penertiban dan penataan PKL di Puncak juga diperlukan sinergitas antar-SKPD terkait. Sebab, Satpol hanya sebatas membongkar, jadi percuma saja jika lokasi bekas pembongkaran tak dimanfaatkan.

“Bekas-bekas PKL yang sudah dibongkar itu perlu juga dilakukan pembangunan. Saya juga usulkan kepada Bupati alangkah baiknya itu dijadikan pedestrian yang luas (10-15 meter), ruang terbuka hijau, atau taman, sehingga itu akan menjadi destinasi baru bagi wilayah Kabupaten Bogor,” ungkapnya.

Berdasarkan pantauan, meski sudah berulangkali dilakukan penertiban terhadap puluhan, bahkan ratusan bangunan liar di kawasan Puncak, Bogor, tetap saja merek kembali mendirikannya. Bahkan jika dihitung jumlahnya bisa dua kali lipat.

Pasalnya, persoalan tersebut sulit diatasi karena lemahnya pengawasan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Bahkan data Dinas Tata Bangunan dan Permukiman (DTBP) Kabupaten Bogor, 2013 lalu diperkirakan lebih dari 4.000 unit bangunan (tempat tinggal, vila, hotel, dan bangunan komersial) berdiri di kawasan Puncak (Megamendung-Cisarua). Jumlah tersebut diprediksi meningkat setiap tahunnya, baik yang berizin maupun tidak berizin.

Guru Besar Manajemen Lanskap Institut Pertanian Bogor (IPB) Hadi Susilo Arifin menjelaskan, maraknya bangunan di kawasan Puncak, selain berakibat pada rusaknya ekosistem hingga bencana banjir juga membuat suhu udara di kawasan berubah.

“Ada beberapa faktor di antaranya yang paling mudah diamati berdasarkan pandangan kasat mata, bukan rahasia lagi bahwa alih fungsi lahan dari area resapan air dan konservasi maupun lindung, kini menjadi kawasan terbangun,” katanya.

Menurutnya, banyaknya bangunan saat ini baik yang legal maupun ilegal berdiri tak sesuai dengan aturan koefisien dasar bangunan (KDB). Bahkan banyak juga yang ilegal, berdiri diatas lahan konservasi maupun lindung yang memang seharusnya kawasan tersebut tidak boleh ada bangunan.

Tak hanya itu, dia menjelaskan banyak juga pengembang yang mengantungi izin tapi tidak sesuai dengan peruntukkannya. Mulai dari izin pembangunan vila yang kenyataannya malah hotel.

“Dari awal mengurus perizinannya saja sudah melanggar apalagi saat membangunannya dipastikan banyak yang tidak sesuai dengan site plan, sehingga mempengaruhi daya dukung lingkungan sekitar bangunan. Yang harusnya dibangun satu lantainya, kenyataannya malah melebihi. Kemudian, KDB nya tidak sesuai aturan,” tandasnya.

Sementara itu, forest watch Indonesia (FWI) sempat merilis alih fungsi lahan di kawasan Puncak, Bogor yang merupakan hulu dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung, saat ini kondisinya semakin mengkhawatirkan.

Data FWI mencatat 5,7 ribu hektare hutan di kawasan Puncak hilang dalam kurun 16 tahun (2000-2016). Aktivis Kampanye FWI Anggi Putra Prayoga menyebutkan, data tersebut berdasarkan hasil risetnya yang dilakukan setelah pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merilis tentang potensi bencana akibat adanya dugaan alih fungsi hutan di kawasan Puncak, Bogor.

“Tutupan hutan dikawasan Puncak dalam kurun waktu 16 tahun sudah beralih fungsi, diantaranya menjadi area terbangun di DAS Ciliwung, secara keseluruhan ditemukan 5,7 ribu hektar hutan di sepanjang DAS itu hilang,” katanya belum lama ini.

Pihaknya sempat menganalisis alih fungsi hutan tersebut denan cara memisahkan antara hutan dan yang bukan hutan. Kemudian dapat ditemukan bahwa hutan seluas 5.700 hektare tersebut telah beralih fungsi menjadi bukan hutan dan dimanfaatkan oleh oknum menjadi bentuk yang lain. (Haryudi)

(nfl)

Pemkab Siap Tertibkan Bangunan Liar di Kawasan Puncak

loading…

Pemkab Siap Tertibkan Bangunan Liar di Kawasan Puncak. (Koran SINDO. Haryudi).

BOGOR – Setelah tertunda lebih dari empat tahun, upaya untuk mengantisipasi banjir dan longsor dengan cara memulihkan kerusakan lingkungan akibat maraknya bangunan liar di kawasan Puncak, Bogor, akan kembali dilanjutkan Pemkab pada 2019.

Bupati Bogor Ade Yasin saat dikonfirmasi perihal permasalahan tersebut mengungkapkan bahwa pihaknya sedang melakukan pembahasan berbagai langkah apa saja yang harus dilakukan, terlebih saat ini sudah memasuki musim penghujan.

Menurut orang nomor satu di Kabupaten Bogor yang baru dilantik akhir tahun lalu, langkah-langkah tersebut di antaranya dengan cara melakukan pembongkaran atau penertiban ribuan vila dan bangunan liar lainnya di kawasan hulu sungai Ciliwung, tepatnya di Puncak (Ciawi, Megamendung dan Cisarua), Kabupaten Bogor.

Baca Juga:

“Ya, kita saat ini sudah mulai kembali membahas masalah tersebut, khususnya sejumlah masalah berkaitan dengan ibu kota dan daerah penyangganya. Seperti banjir dan transportasi. Terkait banjir akan kami programkan kembali pembongkaran vila-vila ilegal seperti yang pernah dilakukan pada 2013 lalu,” jelasnya.

Namun demikian, lanjut dia, karena minimnya anggaran untuk melakukan penertiban, pihaknya berharap kembali pada Pemprov DKI Jakarta agar mau memberikan bantuan dana hibah.

“Tadi kita rapat dengan Satpol PP dan para asisten daerah membahas tentang maraknya bangunan liar yang berdiri di daerah resapan air. Kami akan melakukan penertiban kembali karena itu salah satu penyumbang banjir DKI Jakarta,” ungkapnya.

Tentunya program lanjutan pembongkaran ribuan bangunan liar itu membutuhkan dana besar. Satpol PP Kabupaten Bogor tahun ini hanya memiliki anggaran Rp300 juta untuk pembongkaran. “Tak akan cukup dan tak mungkin dengan dana Rp300 juta itu bisa melakukan pembongkaran ribuan bangunan liar di Puncak. Kita ingin ada bantuan hibah dari DKI Jakarta untuk penertiban itu,” paparnya.

Pihaknya mengaku sudah memerintahkan Satpol PP dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor untuk membuat proposal bantuan hibah kepada Pemprov DKI Jakarta.

“Usulan bantuan hibah tersebut kaitannya bukan hanya untuk penertiban bangunan liar, tapi revitalisasi sungai-sungai yang ada di Kabupaten Bogor, khususnya yang berkaitan dengan banjir DKI itu sendiri,” ungkapnya.

Sementara itu, Koordintaor Konsorsium Penyelamatan Puncak yang juga akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Ernan Rustiadi, menjelaskan, penyebab banjir DKI Jakarta di antaranya akibat terjadinya peningkatan alih fungsi lahan di kawasan Puncak.

“Harus ada rencana serius soal tata ruang, sehingga ada kejelasan dan kepastian hukum, terkait pengaturan tentang zonasi, melalui regulasi yang bukan seperti kawasan perkotaan pada umumnya. Sehingga akan sangat jelas mana kawasan yang boleh ditempatkan bangunan dan mana yang tidak,”papar Ernan.

Dia menambahkan, hal tersebut juga sebagai bagian dari upaya menciptakan kondusifitas iklim investasi bagi para pengusaha yang masuk ke kawasan Puncak. “Kalau sekarang pengusaha membangun properti, ternyata lahannya mudah longsor, ada bangunan penduduk juga di dekatnya. Kawasan Puncak ini diperlakukan seperti halnya penataan ruang di kawasan perkotaan lainnya,” paparnya.

Berdasarkan pengamatannya, diperkirakan sebanyak 40% bangunan di Puncak berdiri di tempat yang bukan semestinya. Hal tersebut berdampak terhadap terganggunya keseimbangan tata ruang dan menyebabkan daya dukung kawasan berkurang hingga longsor mudah terjadi.

“Selain itu, 34 persen perkebunan di kawasan Puncak tidak sesuai dengan RTRW. Tapi di lapangan, hak guna usaha mereka adalah perkebunan dan mereka tidak masuk kawasan hutan sesuai SK Kementerian LHK,” ujarnya.

Dia menuturkan, sampai saat ini tutupan hutan yang tersisa di Puncak hanya sekitar 30%. Itu juga hanya area yang memang sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan dalam SK Kemen LHK.

“Sementara 34 persen lainnya itu lahan perkebunan, 11 persen permukiman, dan 18 persen sawah. Sisanya itu lahan peralihan dari sawah atau hutan yang akan dialihfungsikan sebagai permukiman maupun perkebunan,” katanya.

Setidaknya, lanjut dia, tutupan hutan di Puncak paling minim 50%. Untuk mengembalikan tutupan yang telah berkurang, permukiman, dan perkebunan memang harus dialihfungsikan kembali sebagai hutan lindung. (Haryudi)

(nfl)

Anak-anak WNA di Tangsel Juga Harus Miliki Kartu Identitas Anak

loading…

Seorang ibu menggendong anaknya memperlihatkan Kartu Identitas Anak (KIA) yang baru didapat dari Pemkot Bekasi.Foto/SINDOnews/Dok

TANGERANG SELATAN – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangsel menyatakan setiap anak-anak Warga Negara Asing (WNA) juga wajib memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Namun, saat ini Disdukcapil fokus memberikan KIA untuk anak-anak Indonesia saja.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 2/2016 tentang KIA disebutkan, anak WNA yang berhak memiliki KIA adalah yang oran tuanya punya izin tinggal tetap atau telah menikah sah. Berdadarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangsel, telah menerbitkan sebanyak 473 Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (Imta).

Ratusan Imta itu, dikeluarkan DPMPTSP selama periode Oktober 2017 hingga September 2018. Rata-rata, warga negara asing itu bekerja sebagai guru sekolah.

Baca Juga:

Kabid Pelayanan Perizinan Ketenagakerjaan DPMPTSP Kota Tangsel Tati Suryati mengatakan, para tenaga asing itu banyak yang berasal dari Inggris, Amerika, Filipina, Jepang, Jerman, Australia dan China. “Kebanyakan, mereka itu bekerja sebagai tenaga pendidik atau guru, seperti di British School, Mentari Bintaro, Global, Sinar Mas, dan di sekolah-sekolah internasional,” kata Tati kepada SINDOnews pada Senin sore.

Meski demikian, menurut cacatan Disdukcapil Kota Tangsel, tidak ada satu orang anak WNA pun yang punya KIA. Kepala Disdukcapil Tangsel Dedi Budiawan mengatakan, anak-anak WNA yang di Tangsel belum menjadi sasaran prioritas pembuatan KIA atau KTP Anak. Saat ini, sasaran pembuat KIA masih untuk warga asli saja.

“WNA enggak ada yang buat. Tapi mereka sudah punya Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT). Untuk WNI iya (wajib). Itu saja belum semua (punya KIA),” ungkapnya.

Menuurt Dedi, saat ini, jumlah pembuat akta lahir anak di Kota Tangsel, selama 2018 sebanyak 42.940. Angka ini meningkat jauh dari tahun 2017, berjumlah 34.271 jiwa. “Warga Tangsel yang punya KIA saat ini baru sekira 50.000 anak. Kami fokus ke situ dulu, dengan target pembuatan KIA tahun 2019 ini sebanyak 353.000 anak,” ujarnya.

Ditambahkan dia, pembuat KIA tahun 2018 di Kota Tangsel ada 40.638 jiwa. Terdiri dari 20.411 laki-laki, dan 20.227 perempuan. Dari data ini, diketahui bahwa populasi anak perempuan lebih kecil dari anak laki-laki.

(whb)

2019, Pemkot Depok Bakal Pasang Puluhan Wifi Gratis

loading…

WiFi informasikan lokasi pengguna. Foto: Highonandroid

DEPOK – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memasang 150 wifi gratis. Setidaknya sudah ada 150 wifi gratis yang dipasang di sejumlah titik yang merupakan fasilitas umum (fasum). Kemudian di tahun ini, jumlahnya akan ditambah sebanyak 50 titik.

“Ini demi menfasilitasi warga mengakses informasi pelayanan publik,” kata Kepala Diskominfo Kota Depok, Sidik Mulyono di Depok, Senin 21 Januari 2019.

Pihaknya belum menentukan dimana saja ke-50 titik yang akan dipasang wifi nantinya. Karena saat ini pihaknya sedang melakukan survei. Tahun ini pihaknya akan bekerja sama dengan pihak pengelola fiber optik yang telah terpasang di sepanjang Jalan Margonda hingga simpang Ramanda.

Baca Juga:

“Nanti di sepanjang jalan itu akan kita pasang wifi gratis agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” ungkapnya.

Diakui dia bahwa permintaan pemasangan wifi gratis di beberapa titik memang karena permintaan masyarakat. Menurutnya, lokasi yang akan dipasang wifi akan dilihat terlebih dahulu dari sisi kelayakan dan pemanfaatannya.

“Setiap lokasi yang akan dipasang wifi akan dilihat sisi kelayakannya dulu, apakah di lokasi tersebut sudah ada jalur kabel fiber optik yang bisa dihubungkan atau belum. Kemudian kita juga akan mempertimbangkan dari sisi pemanfaatannya, karena kita tidak ingin wifi yang sudah terpasang nantinya terbengkalai begitu saja,” tambahnya.

Dikatakan dia pemasangan wifi gratis sudah dilakukan sejak tahun 2018. Tahap awal, titik yang dipasang wifi adalah area kantor kelurahan, tempat ibadah, balai warga, hingga tempat umum lainnya.

“Pemasangan wifi ini sebagian besar berdasarkan permintaan dari warga. Untuk itu, bagi warga yang ingin mengajukan permohonan pemasangan wifi dapat mengajukan surat secara resmi ke Diskominfo Kota Depok,” tutupnya.

Fajriah, salah seorang warga Pondok Petir meminta di wilayahnya untuk dipasang wifi gratis. Karena di Posyandu Lily, Pondok Petir, Bojongsari kemari n sudah menjadi juara pertama lomba posyandu tingkat Jawa Barat.

“Ini akan lanjut ke tingkat nasional. Tapi syarat yang perlu ditambah adalah input data posyandu secara online. Beberapa waktu lalu sudah pelatihan computer untuk kadernya, tinggal fasilitas wifinya saja untuk pelaksanaan hal tersebut,” katanya.

(mhd)

Ojek Online Kian Liar Kuasai Jalanan di Jakarta

loading…

Ojek online penuhi bahu jalan di Jakarta. Foto/Ilustrasi/SINDOphoto

JAKARTA – Lemahnya penindakan yang dilakukan Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta membuat sejumlah jalanan dikuasai ojek online (ojol). Mereka mengusai bibir jalan menyebabkan kemacetan.

Di sisi lain, tak seperti Kantor Pemprov yang menyediakan drop off dan drop in bagi ojol. Beberapa fasilitas publik membiarkan kawasan ini seadanya. Mereka kemudian mengusai sejumlah tempat, menongkrong dan menunggu penumpang hingga menyebabkan kesemrawutan.

Kondisi hampir ditemukan dibeberapa tempat, seperti Stasiun, Pusat Perbelanjaan, Terminal Bus, hingga pasar. Mereka menaruh kendaraan hingga ke tengah jalan.

Baca Juga:

Seperti di Stasiun Palmerah, dua dari empat ruas jalan menuju kawasan Permata Hijau dikuasai oleh ojek online. Mereka kemudian memarkirkan kendaraan di bawah Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) atau skybridge yang menuju Halte Transjakarta.

Imbasnya, kemacetan di kawasan itu tak terhindarkan. Ruas kendaraan menyempit karena jalan di kuasai ojek online. Bunyi klakson sering terdengar saat pagi dan sore hari.

“Makin parah mas, dulu mah enggak sampai begini,” kata Ramdan (38), salah seorang pengguna KRL yang ditemui di Stasiun Palmerah, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Di Palmerah sendiri, keberadaan ojek online membuat manuver Transjakarta terganggu. Akses keluar masuk halte di sisi kiri jalan terganggu lantaran dipenuhi ojek online. Sekalipun petugas memperingatkan namun para driver ojol tak peduli.

Kondisi lebih buruk terjadi di kawasan Mangga Dua, Pademangan, Jakarta Utara. Sejumlah ojek online kuasai badan jalan hingga menutupi ruas jalan yang berada disisi kanan. Mereka kemudian memarkirkan kendaraan membuat jalanan menyempit.

Hal ini membuat kemacetan terjadi cukup panjang, jalanan menuju ke kawasan kota tua terpantau macet hingga ke gunung sahari. Sementara jalan menuju Gunung Sahari juga terpantau macet hingga bawah flyover rel kereta.

Sekalipun telah diklakson berulang kali, namun hal itu tak membuat pengojek jera. Sembari berteriak ‘berisik’ mereka kemudian mengancam sejumlah pengguna jalan di sana.

“Makanya kalau lewat itu, saya pasrah saja. Macetnya makin parah dan buruk,” kata Gilbert (30), pengguna mobil yang melintas di kawasan itu.

Sementara di Grogol Petamburan, sejumlah taksi online terlihat berjejer di kawasan Jalan S Parman, Grogol Petamburan, Jakarta Pusat. Jalanan menyempit karena satu dari empat ruas jalan dikuasai pangkalan liar.

Berada dekat Halte dan JPO membuat manuver angkutan umum terganggu. Kemacetan tak terhindarkan terutama saat menjelang sore hari. Kondisi ini membuat arus lalu lintas yang padat menjadi semerawut.

Sekalipun di kawasan itu terdapat mobil derek Dishub yang berjaga. Namun hal itu tak berdampak signifikan. Mobil di sana hanya diam dan tak melakukan penderekan.

Elga (29), driver taksi online mengatakan, memilih menunggu di sana untuk kepastian penumpang. Ia mengakui dengan menunggu di luar dirinya akan bisa mengangkut penumpang dari sejumlah tempat, seperti Mall Central Park, Mall Taman Anggrek, hingga apartement mediterania. “Ini lokasinya strategis. Kalau masuk ke dalam agak macet dan ribet mas,” ucap Elga.

Pendapat berbeda di ungkapkan, Jojo (34), driver taksi online lainnya. Ia mengatakan, petugas keamanan melarangnya untuk mangkal di kawasan itu. Volume kendaraan yang penuh di kawasan itu membuat tak ada lokasi untuk mangkal. “Kalau tahu kita (driver online) di sana. Mereka akan menyuruh kita keluar,” tutur Jojo.

Kondisi jauh lebih baik terjadi di kawasan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di sana ojek online terlihat berhenti agak jauh dari pintu keluar Stasiun Tanah Abang. Roda dua milik ojek online berbaris rapih dan tak memakan badan jalan.

Adanya aturan etika dengan ojek pangkalan di kawasan itu membuat sejumlah pengendara ojol mengalah. Mereka kemudian menjahui pintu masuk dan keluar stasiun Tanah Abang sejauh 50 meter.

Meski bebas dari ojol, namun kondisi itu tak membuat kawasan Stasiun Tanah Abang bebas macetnya. Ojek pangkalan yang berada di bawah sky bridge, memarkirkan kendaraannya secara sembarang. Kemacetan di kawasan itu tak terhindarkan, karena penyempitan jalan.

“Kita mah enggak membuat kemacetan. Jalanan saja masih lega,” kilah Fahmi (42), pengemudi ojek pangkalan yang mangkal dekat Stasiun Tanah Abang.

Sementara, Tatang (46), berpendapat keberadaan ojek online di Halte Jatibaru tak membuat kemacetan. Terlebih dirinya dan sejumlah teman-temannya tak memakan satu jalan. “Loh ini masih bisa kok,” tuturnya.

Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi menilai kemacetan di kawasannya karena ketidaktegasan petugas di lapangan. Padahal ia menjelaskan bahwa sudah semestinya petugas bisa meminimalisir kemacetan dengan menindak tegas ojek maupun taksi online yang mangkal sembarangan.

“Banyak kok. Kaya di Juanda, Pasar Baru, Stasiun Gambir, dan Tanah Abang,” kata Irwandi yang tak menyangkal kondisi itu.

Terhadap itu, Irwandi kemudian akan meminta petugas, khususnya Sudin Perhubungan agar menindak angkutan yang ngetem sembarangan. Tindakan tegas harus dilakukan dengan cara mengkandangkan angkutan yang membandel.

PLT Kadishubtrans DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko membantah bila pihaknya tak tegas. Ia mengatakan, tindakan mengusir dan menindak ojek online kerap dilakukan disejumlah tempat, seperti di kawasan kuningan dan casablanca.

“Kalau ada yang nakal kita langsung tindak kok. Kita angkut motornya, pentilnya kita cabut, atau kita derek mobilnya,” kata Sigit.

Masih demikian, upaya itu tak sepenuhnya mulus. Aksi kucing kucingan kerap dilakukan pengendara ojek online di beberapa titik. Terhadap itu, Sigit mengaku tak menyerah.

(mhd)

Kembali, Pembangunan Waduk Rorotan Diminta Dipercepat

loading…

Pembangunan waduk Rorotan hingga kini belum rampung dikerjakan. / Foto: dok. SINDOnews

JAKARTA – Penetapan tersangka yang dialami Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA), Teguh Hendrawan, atas kasus perusakan dan memasuki pekarangan orang lain, hingga kini masih menyisakan masalah. Untuk itu, DPRD DKI meminta Pemprov untuk menyiapkan tim khusus guna mengatasi permasalahan yang ada.

Wakil Ketua Komisi A William Yani yang meminta Pemprov DKI harus bergerak cepat. Pasalnya, status tersangka mantan Wakil Kepala Dinas Perhubungan ini belum jelas.

“Pemprov DKI melalui biro hukum harus buat tim kuasa hukum khusus untuk dia (kadis SDA). Jangan sampai masalah ini berlarut-larut,” kata William Yani, Senin (21/1/2019).

Baca Juga:

Dikatakan William Yani, akibat masalah itu, mengakibatkan beberapa proyek pembangunan sempat terganggu pengerjaannya. Salah satunya adalah pembangunan waduk Rorotan hingga kini belum rampung dikerjakan.

“Apalagi saat ini hujan terus turun, seharusnya waduk sudah bisa digunakan untuk menampung air agar tak ada lagi genangan,” ujarnya.

Dengan bantuan yang diberikan dari biro hukum, sambung anggota dari fraksi PDIP, pastinya pembangunan waduk tak akan menjadi kendala. Sehingga segala proyek yang saat ini tengah berjalan untuk menyiapkan tempat penampungan air bisa digunakan.

“Kami berharap semua pembangunan seperti waduk, embung dan situ, di tahun 2019 harus selesai semuanya,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan sebagai tersangka kasus perusakan. Mantan Camat Pulogadung ini diduga telah merusak atau memasuki pekarangan tanpa izin pemilik di Rawa Rorotan, Cakung, Jakarta Timur. Surat pemanggilan pemeriksaan sebagai status tersangka dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), Senin (27/8/2018).

Atas hal itu, sebelumnya Teguh juga mengaku sudah ‘mengadu’ kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, terkait dirinya yang jadi tersangka kasus perusakan lahan warga di Rawa Rorotan, Cakung, Jakarta Timur.

“Sabtu pagi menghadap beliau. Beliau pada prinsipnya akan membantu saya lah. Saya mengatakan ‘Pak Gubernur, saya menjalankan amanat dan hanya menjalankan perintah’,” ungkap Teguh kala itu.

Teguh Hendrawan menceritakan, saat itu dirinya hanya menjalankan tugas dari Gubernur Jakarta terdahulu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). “Saya melakukan pengamanan aset itu perintah lisan dari Pak Ahok, ‘segera kamu amankan lokasi di sana’,” terangnya.

Teguh Hendrawan pun heran atas pelaporan tersebut, sebab status lahan yang dilaporkan itu saat ini sudah menjadi waduk, dan telah diserahterimakan kepada Pemprov DKI Jakarta.

“Jadi yang saya bingung, harus bagaimana lagi ya? Saya kan cuma kerja, tugas saya kepala dinas,” ucapnya.

(maf)

PKL vs Satpol PP, Ombudsman Duga Ada Aksi Premanisme di Tanah Abang

loading…

JAKARTA – Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho mengatakan, pasca-terjadinya kericuhan di Tanah Abang, Kamis 17 Januari dan Mingggu 20 Januari 2019, pihaknya menemukan adanya dugaan tindakan premanisme di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dimana, para PKL yang berada di trotoar sudah membayar iuran ke preman, tapi harus diusir oleh Satpol PP DKI.

“Preman itu kesal lantaran pendapatannya menurun setelah DKI mendirikan Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM). Preman ada potensi kehilangan pendapatan dari pedagang ini, nah kemudian muncul pedagang baru di Jalan Jatibaru yang kemudian mengklaim sebagai PKL Jati Baru. Padahal waktu kami verifikasi orang-orang ini enggak ada,” ujarnya di Jakarta, Senin (21/1/2019).

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI perjuangan DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai, kericuhan di Tanah Abang sebagai bukti tidak cermatnya pemerintahan Gubernur Anies Baswedan menyelesaikan permasalahan.

Baca Juga:

Solusi yang diberikan oleh Anies kepada para PKL Tanah Abang, yakni penempatan lokasi berjualan di atas JPM atau Skybridge Tanah Abang belum memuaskan para pedagang.

Ratusan pedagang yang semula diberikan lapak berjualan di sepanjang Jalan Jatibaru Raya, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat sebelumnya tidak puas. Alasan utama diungkapkannya karena skybridge yang selesai dibangun pada bulan Desember 2018 itu belum dapat mengakomodir seluruh PKL.

“Penyelesaian Tanah Abang tidak dilakukan secara komperhensif oleh Pemprov DKI Jakarta. Masalah ini terus berulang,” pungkasnya.

(mhd)

Langgar Perizinan, Apartement Victoria Ancam Banjir Warga Rawa Buaya

loading…

Kali Bojong tertutup tertutup material tanah setelah longsor setinggi lima meter di Apartemen Vittoria Residence, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Foto/ Yan Yusuf/KORAN SINDO

JAKARTA – Ancaman banjir melanda kawasan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Penyebab Kali Bojong yang berada di kawasan itu tertutup material tanah setelah longsor setinggi lima meter terjadi di Apartemen Vittoria Residence.

Kuat dugaan longsor disebabkan lemahnya pengawasan. Pengembang apartement membiarkan pembangunan didekat saluran air yang semestinya steril. Imbasnya tanah alami penurunan dan menyebabkan longsor di kawasan itu.

Wali Kota Jakarta Barat, Rustam Effendi menduga, pembangunan Apartement di kawasan itu melanggar perizinan. Ia menyakini bahwa ada beberapa aturan yang ditabrak pengembang hingga akhirnya pembangunan dipinggir kali dilakukan.

Baca Juga:

“Makanya kami akan panggil pengelolah apartement. Mana bisa dipinggir kali ada bangunan,” kata Rustam menanggapi longsor di kawasan itu, Senin (21/9/2019).

Sebelumnya, longsor setinggi lima meter terjadi di Apartemen Vittoria Residence, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu 19 Januari 2019 malam. Kejadian ini membuat kali bojong yang berada disampingnya tertutup, aliran air terhambat.

Kasudin Sumber Daya Air Jakarta Barat, Imron Syahrin menduga ada pembangunan disana dilakukan secara ilegal. Ia sependapat walikota ada menduga ada praktik penyalah izin dalam pembangunan apartement.

Karenanya, mengklarifikasi hal itu, Imron telah bersurat ke pengembang dan pengelolah Apartemen Vittoria Residence hari ini. Jadwal pemanggilan akan dilakukan besok.

“Kita sudah panggil mereka. Besok seharusnya datang,” kata Imron.

Terhadap kawasan itu, Imron menyakini pelanggaran terjadi. Hal ini dikarenakan adanya bangunan di kawasan terbangun di pinggir Kali Bojong.

“Mana mungkin mereka menuding ini karena kali. Orang kali di sana sudah lebih dulu ada,” cetusnya.

Imron kemudian menyakini longsor yang terjadi sempat membuat aliran air terhambat. Sikap tak kooperatif ditunjukan pengelolah dengan melarang pihaknya untuk membenah. Karenanya pembenahan kemudian dilakukan dan masuk melalui aliran kali. Kini material longsor di kawasan itu telah dibenahi dan dibuang ke sisi kali menggunakan alat berat.

“Sejak tadi sore aliran mulai lancar. Aliran yang ditutupi sudah kami pindahkan,” tuturnya.

Pantauan Koran Sindo, di kawasan itu material masih terlihat, lapangan basket itu sudah tak berbentuk setelah hampir sebagian lapangan longsor. Sementara di sisi kali pasir dan tanah sedikit demi sedikit berjatuhan dan berusaha menutupi kali.

Dalam kondisi itu, terlihat gundukan tanah setinggi lima meter dari sela sela tembok bangunan yang telah rubuh.

Langgar Perizinan, Apartement Victoria Ancam Banjir Warga Rawa Buaya

Selain merusak lapangan basket. Aspal yang menjadi dasar lapangan saat ini sudah ‎terbelah sekitar lima meter. Keretakan terlihat disekitar lokasi.

Sementara itu, tiang besi dan kawat yang merupakan penutup lapangan kondisinya saat ini sudah bengkok. Sebuah alat berat sudah dikerahkan ke lokasi untuk mengangkut material longsor dari Kali Bojong untuk dipindahkan ke lahan kosong di kawasan apartemen. Proses evakuasi dilakukan oleh pihak pengembang Apartemen‎ Vittoria Residence.

Ketua RW 02 Rawa Buaya, Suntama menjelaakan proses evakuasi material longsor yang menimbun Kali Bojong dapat secepatnya diungsikan. Ia takut musim hujan yang membuat kawasan menjadi banjir.

“Iya, warga banyak yang takut kebanjiran kalau saluran PHB Bojong yang kena material longsor itu enggak segera diatasi. Karena kan itu merupakan saluran penghubung menuju Kali Mookervart,” kata Suntama.

Selain itu, Suntama berharap dengan adanya kejadian ini membuat pihak pengelola Apartemen Vittoria Residence mau menjalin hubungan baik dengan para pengurus dan warga sekitar di RW 02 Rawa Buaya.

Sebab, ia menilai selama ini pihak pengelola terkesan cuek dengan para pengurus maupun warga di RW 02 Rawa Buaya. Terlebih sebelum longsor terjadi, keretakan dikawasan itu terlihat.

“Sudag diberitahu ke pengembang namun tidak ada respon hingga terjadi longsor,” kata Suntama.

Hingga berita ditulis pengelola Apartement Victoria belum memberikan pernyataannya sedikitpun. Mereka memilih bungkam terhadap wartawan bahkan mengusirnya sejumlah wartawan.

(mhd)

Soal Air Bersih, LBH Jakarta: Kalau Butuh Transisi, Jelaskan ke Publik

loading…

JAKARTA – Anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana mengatakan, prinsipnya pengelolaan air di Jakarta sudah melalui sengketa di pengadilan dan sudah berkekuatan hukum tetap. Artinya, putusan MA pada April 2017 lalu itu harus dilaksanakan.

Selama dua tahun putusan MA, lanjut Arief, Pemprov DKI belum menunjukan langkah untuk melaksanakan putusan tersebut. Tim yang dibentuk pun tidak transparansi. Padahal, pada Maret 2018, Gubernur Anies berkomitmen untuk melaksanakan putusan MA.

“Kalau butuh transisi, jelaskan ke publik. Pemprov DKI itu wakil Negara yang menjalankan undang-undang dan harus mengikuti putusan pengadilan. Tim sudah kerja enam bulan kok belum ada hasil,” katanya kepada wartawan, Senin (21/1/2019).

Baca Juga:

Arief menjelaskan, putusan MA No.31/Pdt/2017 telah memutus terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta, Aerta, Palyja karena gagal memenuhi hak atas air dan merugikan warga Jakarta.

MA memerintahkan untuk menghentikan swastanisasi air di Jakarta, mengembalikan pengelolaan air minum kepublik sesuai dengan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No.ll Tahun 2005, serta sesuai dengan Komentar Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Hak Atas Air.

Swastanisasi yang dilakukan selama ini, lanjut Arief telah merugikan rakyat Jakarta dalam mendapatkan pemenuhan Hak Atas Air, Air menjadi mahal dan sulit didapatkan masyarakat miskin.

Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) harus diposisikan sebagai unit operasional negara dalam merealisasikan kewajiban negara dan bukan sebagai perusahaan yang berorientasi pada keuntungan secara ekonomis.

Konstitusi menyatakan bahwa negara harus memenuhi hak rakyat atas air, dan akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri harus ditegakkan. Air harus dinyatakan sebagai aset nasional serta pengelolaan dan pemanfaatannya harus dengan melibatkan masyarakat laki-laki dan perempuan.

“Respons gubernur beliau masih normatif, tapi dia bilang akan melaksanakan putusan MA,” tegasnya.

(ysw)

Soal Pengelolaan Air Bersih, PAM Jaya Tunggu Keputusan Anies

loading…

JAKARTA – PD PAM Jaya siap mengelola sendiri kebutuhan air warga Jakarta. Namun, PD PAM Jaya masih menunggu keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal keputusan MA yang membatalkan swastanisasi air bersih itu.

Direktur PD Pam Jaya, Priyatno Bambang Hernowo menyatakan siap untuk mengikuti keputusan Gubernur perihal tindaklanjut putusan MA.

Menurutnya, apapun keputusan Gubernur, pelayanan air tidak boleh terhenti dan dipastikan akan menjadi lebih baik. Termasuk kualitas pelayanannya.

Baca Juga:

“Ya meski putusan MA itu mengikat, kami harus tunggu keputusan Gubernur. Kami tidak mau berandai-andai. Intinya kami siap,” katanya kepada wartawan, Senin (21/1/2019).

Hernowo menyebut bahwa kerjasama Pam Jaya dengan dua operatornya Aetra dan Palyja sejak 1998 berakhir pada 2023. Artinya, apabila kerjasama dihentikan sebelum kontrak, tentunya harus ada denda administrasi yang dibayar sesuai yang tertulis dalam kontrak.

Hal itu, kata Hernowo juga menjadi masukan dalam rekmonedasi tim pengelola kepada Gubernur Anies. Termasuk soal kesiapan operasional Sumber Daya Manusia (SDM) PAM, aset, dan sebagainya.

“Sejak 1998 kan kita cuma melakukan pengawasan. Pengelolaan dan pelayanan ada di dua operator. Nah kalau diputus kontrak, kita sudah siap bagaimana supaya air tidak terhenti. Nanti lihat keputusan Gubernur,” ungkapnya.

(ysw)

Selidiki Kebakaran Tomang, Polisi Periksa Dua Saksi

loading…

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Hengki Haryadi saat mengunjungi kawasan itu, sore tadi. Foto/Yan Yusuf/KORAN SINDO

JAKARTA – Polres Metro Jakarta Barat masih menyelidiki kasus kebakaran yang menimpa ratusan rumah di Jalan Tomang Utara 1, RT002/015 Tomong Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin (21/1/19) dini hari. Bahkan, sejumlah saksi telah diperiksa.

“Sementara dua saksi telah kami periksa,” kata Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Hengki Haryadi saat mengunjungi kawasan itu, sore tadi.

Sebelumnya kebakaran hebat melanda kawasan itu, dini hari kemarin. Kejadian itu membuat sejumlah warga mengungsi setelah 165 bangunan yang dihuni 185 Kepala Keluarga rata oleh api.

Baca Juga:

Selain memeriksa saksi, polisi juga tengah memburu pemilik warung yang diduga kuat menyebabkan kebakaran di sana. Sebab, menurutnya, saat polisi mendatangi lokasi, pemilik toko telah melarikan diri.

Padahal keterangan pemilik warung itu akan membuka tabir dugaan meledaknya tabung gas 40 kg yang menyebabkan ratusan rumah di sana terbakar.

Dari keterangan pemilik, lanjut Hengki akan membuka tabir dugaan adanya kelalaian sesuai pasal 187 KUHP. Karenanya sembari menunggu tim labfor pihaknya akan melakukan penyelidikan deduktid. Artinya, keterangan saksi bahwa ini asal muasalnya rumah ini meledak dari tabung gas 40 kilo.

“Nah kita pastikan dengan forensik nanti titik karbonnya dimana, titik bakarnya dimana,” terang Hengki.

Bersamaan, Wali Kota Jakarta Barat, Rustam Effendi memastikan pengungsian terhadap korban kebakaran, khususnya anak anak dan ibu terus diperhatikan pihaknya.

Termasuk soal lokasi pengungsian, Rustam akan meminta Lurah mengontrol langsung lokasi pengungsian, tidur dengan nyaman dan selimutnya, tikarnya, dan tenda harus tersedia.

Agar kejadian tak terulang, Rustam mengakui sosialisasi bakal gencar dilakukan pihaknya. Jaringan listrik serta penanganan gas bocor akan diberikan ke sejumlah warga.

“Lagi lagi kita imbau, sama sama ayo jaga wilayah kita dengan membudayakan hal yang seperti itu,” ucapnya sembari mengatakan tahun 2008 kejadian serupa pernah terjadi di sini.

Dalam kesempatan itu, Kapolres dan Walikota serta Dandim Jakarta Barat ikut meringkan korban bencana. Pemberian motivasi kepada korban dilakukan sembari memberikan bantuan secara simbolis. Turut hadir dalam kesempatan itu, Dandim 0503/JB, Letkol Kav Andre Massengi.

(mhd)

Kurangi Bahaya Gadget, Anak-Anak Kampung di Bogor Diajari Melukis

loading…

Anak-anak Kampung Duren Baru, Susukan, Bojonggede, Kabupaten Bogor mengikuti kelas melukis gratis yang dibuka oleh pelukis Husni Thamrin. FOTO/IST

BOGOR – Pejuang kemerdekaan tidak hanya para pahlawan yang telah gugur di medan pertempuran melawan penjajah, tapi juga mereka yang mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Seperti halnya Husni Thamrin (HTH), seorang pelukis yang membuka kelas melukis gratis bagi anak-anak di Kampung Duren Baru, Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor.

Kelas ini sengaja digelar oleh HTH untuk mengarahkan minat anak-anak kampung Duren Baru di bidang seni lukis. Anak-anak diajak untuk menghasilkan karya sehingga mereka tidak sibuk dengan gadget yang bisa menimbulkan efek buruk bagi perkembangannya.

“Anak-anak desa juga menjadi tercerdaskan pemikirannya. Sebab dengan melukis mereka bisa membayangkan (bermimpi) sebelum menghasilkan karya lukisannya,” kata HTH, Senin (21/1/2019).

Baca Juga:

Ide kelas melukis gratis, menurut HTH, berawal dari obrolan ringan dengan pejabat RW 06 Kampung Duren Baru. Dari situ kemudian disepakati untuk membuka kelas melukis bagi anak-anak.

Kelas perdana yang dibuka, Minggu (20/1/2019), mendapat respons positif dari warga. Tak kurang dari 15 anak mengikuti kelas melukis tersebut. Keceriaan terpancar dari wajah para peserta.

Sementara itu, Hendra, warga kampung Duren Baru mengapresiasi kegiatan kelas melukis gratis tersebut. Menurutnya, apa yang dilakukan HTH adalah contoh nyata seseorang cinta pada Tanah Airnya. “Yaitu dengan membagikan kemampuan atau keahlian yang kita miliki kepada sesama anak bangsa dengan sukarela,” katanya.

(amm)

Siklus 5 Tahunan, Kasus Demam Berdarah di Tangsel Meningkat

loading…

TANGERANG SELATAN – Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie mengatakan, pihaknya sudah mewanti-wanti akan terjadinya wabah demam berdarah.

“Sudah diwanti-wanti sejak awal Januari 2019, kepada jajaran Dinkes dan puskesmasnya untuk waspada DBD,” kata Benyamin kepada KORAN SINDO, Senin (21/1/2019).

Menurut Ben, sapaan akrab Benyamin, yang diwanti-wanti itu adalah melakukan upaya pencegahan. Seperti melakukan fogging dan membersihkan saluran air warga.

Baca Juga:

“Kami sudah imbau para kader yang di bawah untuk melakukan gerakan membersihkan saluran air di depan rumah masing-masing warga,” sambungnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel Deden Deni mengatakan, trend kasus demam berdarah di Kota Tangsel dan nasional naik.

“Kalau trendnya memang naik. Bukan hanya di Tangsel, tapi juga nasional. Ini siklus lima tahunan. Besok saja datanya di kantor, saya sedang di jalan tol,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua RW 05, Kelurahan Serua, Gatam Soleh, mengatakan, pihaknya dan ketua RT setempat selalu aktif melalukan fogging, untuk mencegah wabah DBD.

“Sebelumnya ada dua warga yang terserang DBD di lingkungan RT 04 dan RT 05. Padahal warga selalu rutin membersihkan got, tetapi itu saja tidak cukup,” terangnya.

Selain dengan kerja bakti membersihkan lingkungan, untuk membunuh jentik nyamuk diperlukan foging. Namun, permintaan foging ke pemerintah sangat lama.

“Kami sudah sering kali mengajukan fogging ke pemerintah. Tetapi tidak pernah datang. Prosesnya juga sangat lama. Akhirnya, warga mencari jalannya sendiri,” tukasnya.

(mhd)

Baru Bebas dari Penjara, Residivis Rumsong Menangis Ditangkap Buser

loading…

Kasatreskrim Mapolresta Depok Kompol Deddy Kurniawan menunjukan barang bukti yang digunakan pelaku untuk menggasak rumah kosong, Senin (21/1/2019). Foto/SINDOnews/Ratna Purnama

DEPOK – Dua residivis pencurian rumah kosong diringkus tim Buser Polsek Limo setelah aksinya terekam kamera CCTV di rumah korbannya. Keduanya, Charles (37) dan Andri adalah residivis dan baru keluar dari Rutan Depok pada November 2018.

“Beberapa barang bukti berhasil kita amankan yaitu satu laptop, berbagai macam handphone hasil kejahatan, gitar dan alat bukti kejahatan yaitu linggis dan obeng. Total kerugian 100 juta,” kata Kasatreskrim Mapolresta Depok Kompol Deddy Kurniawan, Senin (21/1/2019).

Modus pelaku adalah masuk ke rumah yang ditinggal kosong pemiliknya. Caranya dengan mencongkel jendela dan pintu menggunakan obeng dan linggis. Setelah itu keduanya masuk dan menggasak isi rumah.

Baca Juga:

“Mereka observasi dulu sebelumnya. Satu target rumah biasanya diintai lebih dari sekali. Setelah dirasa aman lalu mereka beraksi,” tukasnya.

Mereka mengetahui rumah itu kosong dari ciri umum yaitu lampu depan rumah menyala pada siang hari. Hal itu menurut pelaku diindikasikan bahwa rumah tersebut memang ditinggal penghuninya.

“Ini yang patut diwaspadai. Mereka sudah tahu kalau rumah kosong dari lampu yang menyala di siang hari,” ungkapnya.

Charles salah satu pelaku hanya bisa tertunduk lemas ketika berada di hadapan penyidik. Dia mengaku menyesal telah berbuat tindak kriminal untuk kesekian kali.

Dia mengaku terdesak kebutuhan hidup untuk menafkahi keluarga. “Saya terpaksa, harus menghidupi anak – anak saya. Sekarang mereka diurus neneknya,” katanya.

Charles dan istrinya memiliki lima anak. Istrinya kini juga mendekam di sel karena melakukan pencurian. Sehingga kelima anaknya pun harus diurus oleh orang tuanya.

Dirinya mendekam setelah ketahuan mencuri di sebuah rumah di Jalan H. Dulhania Kelurahan Krukut Kecamatan Limo, Depok. Di sana dia menggasak barang berharga milik korban.

Di hadapan penyidik ayah lima anak itu pun menangis teringat anak-anaknya. Dia mengaku tak kuasa membayangkan harus kembali menginap di sel.

“Saya teringat anak-anak saya, kasihan mereka saya janji tidak akan melakukan perbuatan seperti ini lagi,” akunya.

Kedua tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian. Ancaman hukuman diatas lima tahun penjara.

(ysw)

Mulai Hari Ini, Masyarakat Bisa Bayar Pajak Kendaraan di JIC

loading…

Samsat Keliling kini dibuka di JIC Jakarta. Foto/Istimewa

JAKARTA – Kepala Samsat Keliling Jakarta Utara Suhari mengatakan, mulai hari ini, Senin (21/1/2019) layanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui Samsat Keliling di Jakarta Islamic Centre (JIC).

“Demi mendekatkan pelayanan kami kepada warga Jakarta terutama warga Koja dan sekitarnya kami menempatkan bus Samsat Keliling di halaman masjid Jakarta Islamic Centre, karena di JIC halaman dan tempat parkirnya luas,” kata Suhari kepada wartawan, Senin (21/1/2019).

Lebih lanjut Suhari menjelaskan bahwa di DKI Jakarta ada 15 bus Samsat Keliling dan ada 3 unit di Jakarta Utara yang salah satunya berada di halaman JIC.

Baca Juga:

Bus Samsat keliling ini buka pada hari Senin sampai Jumat mulai pukul 08.00-14.00 WIB dan pada hari Sabtu dari jam 08.00-12.00 WIB sedangkan hari Minggu libur.

“Kami melayani semua kendaraan yang membayar pajak untuk warga Jakarta saja tidak melayani di luar Jakarta. Perlu juga diperhatikan yang bisa dilayani hanya pembeyaran pajak kurang dari satu tahun. Selain itu silakan ke Samsat Induk di Mangga Dua,” terang Suhari.

Petugas yang melayani di bus Samsat Keliling ada empat orang yang terdiri dari unsur Bank DKI, Jasa Raharja, Kepolisian dan Badan Pajak dan Restribusi Daerah (BPRD).

Sementara itu, Kepala Sekretriat JIC Ahmad Juhandi menyambut baik kehadiran bus Samsat Keliling yang ditempatkan di halaman JIC.

“Alhamdulillah ya karena bisa mendekatkan pelayanan umat tidak hanya masalah ukhrowi tapi masalah duniawi juga,” tuturnya.

(mhd)

Kurangi Genangan di Jalan Denpasar, Pemkot Jaksel buat Sodetan Air

loading…

JAKARTA – Guna mengurangi genangan di Jalan Denpasar, Setiabudi, Jakarta Selatan, Pemkot Jakarta Selatan melalukan normalisasi dan membuat sodetan saluran agar aliran air bisa kembali lancar.

Kasatpel Sumber Daya Air Kecamatan Setiabudi, Agus Bowo Leksono mengatakan, normalisasi ini atas permintaan warga setempat. Sebab jika hujan deras dalam durasi lama, kawasan tersebut kerap timbul genangan akibat luapan saluran air.

“Pas kita cek, saluran di Jalan Denpasar III tertutup dengan batu-batu turap yang ambruk. Makanya kita langsung sodet,” kata Agus pada wartawan Senin (21/1/2019). Menurut Agus, saluran sodetan mencapai 15 meter dengan lebar dua meter.

Baca Juga:

Selain itu, belasan petugas juga dikerahkan untuk melakukan pengerukan sedimen di saluran dua jalan tersebut. Hingga saat ini lumpur yang diangkut mencapai 1.250 karung. “Saluran yang dikuras panjangnya 785 meter dengan lebar 40 cm,” tegasnya.

Di tempat terpisah, Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan melakukan perbaikan trotoar di Jalan Iskandarsyah, Kebayoran Baru. Kasi Jalan dan Jembatan Sudin Bina Marga Jakarta Selatan, Agus Indroyono mengatakan, petugas Satgas Bina Marga Kecamatan Kebayoran Baru dikerahkan untuk membongkar konblok trotoar yang sudah rusak.

“Konblok dibongkar, lalu yang rusak diganti dengan yang baru. Kalau masih bagus dipasang kembali dan yang renggang tata ulang,” tuturnya. Menurut Agus, panjang trotoar yang diperbaiki memiliki panjang 50 meter dengan lebar antara 1,5-2 meter. Perbaikan kita sudah lakukan sejak Jumat, 18 Januari 2019 lalu dan bisa selesai cepat, jika cuaca juga mendukung.

(whb)

Jaga Tanah Abang, Puluhan Anggota Satpol PP Dikerahkan

loading…

Satpol PP di halaman Monumen Nasional (Monas) Jakarta. Foto/Dok/SINDOphoto

JAKARTA – Wali Kota Jakarta Pusat, Bayu Megantara mengerahkan puluhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) guna menjaga keamanan kawasan Tanah Abang. 60 personel Satpol PP itu dikerahkan untuk mengantisipasi adanya kericuhan seperti sebelumnya.

Tak hanya petugas Satpol PP, sambung Bayu, pihaknya juga menyiagakan petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, dalam mengatur lalu lintas. Titik fokus penjagaan petugas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta itu di Jalan Jatibaru, Jakarta Pusat, tepatnya di bawah Jembatan Penyebrangan Multiguna (JPM) atau Skybridge.

“Kita rutin 60 petugas Satpol PP di kawasan itu dengan dinas perhubungan sekitar 15 orangan bisa menjaga kawasan itu,” kata Bayu saat dihubungi, Senin (21/1/2019).

Baca Juga:

Dia menegaskan, pihaknya akan terus melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masih membandel melanggar aturan dengan berjualan di atas trotoar.

Bayu menambahkan, sebanyak 4 kali petugas Satpol PP menyisir kawasan Tanah Abang. Hal itu dilakukan untuk menertibkan PKL yang berjualan di Tanah Abang.

“Menjaga kawasan ruang publik terutama kawasan trotoar di kawasan itu yang memang sudah relatif baik tetap kita jaga. Kalau enggak dijaga ya seperti apa,” tutupnya.

(mhd)

DKI Belum Patuhi Putusan MA, Anies: Masih Tunggu Tim Evaluasi Tata Air

loading…

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: dok/SINDOnews/Komaruddin Bagja

JAKARTA – Setelah dua tahun Mahkamah Agung (MA) memutuskan penghentian swastanisasi air, hingga kini Pemprov DKI belum menjalankan putusan tersebut. Pemprov DKI masih menunggu tim evaluasi tata kelola air minum untuk mengambil keputusan tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) perihal penghentian swastanisasi air ini.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu hasil kinerja tim evaluasi tata kelola air sebelum memutuskan tindak lanjut putusan MA perihal penghentian swastanisasi air.

Menurutnya, tim yang sudah bekerja sejak Agustus 2018 lalu dan akan berakhir pada 10 Februari 2019 mendatang itu hanya tinggal finalisasi mempersiapkan langkah dan roadmap-nya.

Baca Juga:

“Arahnya adalah kita ingin melaksanakan putusan MA dan bahkan ada putusan MA atau tidak pun keinginan saya membangun jaringan air untuk setiap rumah tangga di Jakarta,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (21/1/2019).

Anies menjelaskan, masalah utama DKI Jakarta adalah pengelolaan air. Untuk itu, pihaknya selalu mengusulkan dana pipanisasi air dibawah pengelolaah Pemprov DKI. Artinya, Pemprov punya sembangat sumber daya membangun air untuk semua.

Bahkan di rapat pimpinan, dirinya telah menghitung supaya 100 persen warga bisa dapat air ketika Pengelolaan Air Minum (PAM) Jaya berusia 100 tahun. Usia PAM Jaya sendiri saat ini baru 96 tahun. (Baca: DKI Belum Siap Jalankan Putusan MA Hentikan Swastanisasi Air)

Mantan Menteri pendidikan Kabinet Kerja itu pun mempersilahkan semua pihak berdiskusi perihal penghentian swastanisasi air di Jakarta. Namun, dirinya tetap akan menunggu tim evaluasi pengelolaan air sebelum mengambil keputusan.

“Silahkan semua pihak berdiskusi tidak apa-apa karena ini adalah masalah hajat hidup orang banyak, paling mendasar tidak ada larangan. Tapi saya akan berdiskusi dengan tim tata kelola saja,” ungkapnya. (Baca: Didemo Tolak Swastanisasi Air, Anies: Kami Taati Semua Putusan MA)

Ketua Tim Evaluasi Pengelolaan Air Minum, Saefullah menuturkan, tim sudah memberikan beberapa opsi kepada Gubernur Anies untuk menindaklanjuti putusan MA. Namun, pihaknya tidak bisa menyampaikan opsi-opsi tersebut kepada masyarakat lantaran keputusanya ada di tangan Gubernur Anies.

Saefullah menjelaskan bahwa banyak aspek yang harus diperhatikan sebelum mengambil keputusan. Diantaranya persoalan hukum, persoalan kemaslahatan bahwa air merupakan kebutuhan pokok dan seterusnya.

“Tim tata kelola sudah melakukan. Rekomendasinya sudah dipaparkan ya. Arahannya kita tunggu,” pungkasnya.

(ysw)

Antisipasi Kejadian Luar Biasa DBD, Ini Imbauan Kadinkes DKI

loading…

JAKARTA – Demam Berdarah Dengue (DBD) diprediksi akan meningkat beberapa hari atau minggu setelah musim hujan pada awal 2019. Untuk itu, perlu meningkatkan kewaspadaan dini serta tindak lanjut guna mengantisipasi Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD yang melibatkan masyarakat bersama Pemprov DKI Jakarta.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Widyastuti menjelaskan, beberapa langkah-langkah antisipasi agar angka KLB DBD bisa ditekan.

“Pertama, menyebarluaskan informasi kemasyarakat menggunakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) atau media sosial yang ada tentang waspada DBD dan pengendaliannya, yaitu dengan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN),” ujarnya di Jakarta, Senin (21/1/2019).

Baca Juga:

Langkah kedua, peningkatan sistem kewaspadaan dini Penyakit DBD, melalui penguatan jejaring pelaporan kasus berbasis rumah sakit.

Saat ini Pemprov Jakarta DKI bekerja sama dengan BMKG dalam pengembangan model prediksi angka DBD berbasis iklim yang dapat diakses melalui http://bmkg.dbd.go.id/. Pemodelan ini merupakan bentuk sistem kewaspadaan dini yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat dalam rangka antisipasi.

Melakukan upaya-upaya pengendalian DBD dengan kegiatan antara lain, melakukan peningkatan PSN 3 M (Menguras, Menutup, Mendaur ulang) tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk penular DBD plus kegiatan lainnya dalam mengurangi gigitan nyamuk.

“Pemeriksaan jentik oleh Juru Pemantau Jentik (Jumantik) minimal seminggu sekali, biasanya dilaksanakan setiap hari Jumat. Peningkatan Peran Jumantik Cilik/Jumantik Sekolah dalam kegiatan PSN baik di sekolah maupun tempat tinggalnya,” lanjut Widyastuti.

Dia menambahkan, langkah selanjutnya yakni dengan pemutusan mata rantai penularan dengan fogging fokus pada kasus DBD dengan hasil Penyelidikan Epidemiologi (PE) positif.

Peningkatan kerja sama lintas sektoral khususnya pengelola gedung pada tujuh tatanan (pemukiman, perkantoran, tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan, institusi pendidikan, fasiltas kesehatan, dan fasilitas olah raga) dalam pelaksanaan PSN.

Menginstruksikan semua fasiltas pelayanan kesehatan untuk melakukan deteksi dini dan tata laksana kasus DBD sesuai standar. Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J) dan melaksanakan PSN 3 M Plus di tempat tinggal masing-masing minimal seminggu sekali, yakni menguras dan menyikat tempat-tempat penampungan air, seperti bak mandi/wc, tempayan, penampungan air minum, penampungan air buangan AC, ember, drum dan lain-lain.

Menutup rapat-rapat tempat-tempat penampungan air, seperti gentong air, tempayan, dan lain-lain. Memanfaatkan atau mendaurulang barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan. Menutup lubang-lubang pada pohon, bambu, pagar rumah dengan tanah atau lainnya. Mengganti air di vas bunga,tempat minum burung dan sejenisnya.

Menaburkan larvasida atau memelihara ikan pemakan jentik pada tempat yang sulit dikuras. Menanam tanaman yang tidak disuka nyamuk.

“Mengupayakan ventilasi dan pencahayaan yang cukup dalam ruangan. Menghindari kebiasaan menggantung pakaian. Memakai repellent yang dapat mencegah gigitan nyamuk,” tutupnya.

(mhd)

Pemprov DKI Sepakati Kerja Sama Pendidikan dengan IPB

loading…

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria usai kesepakatan kerja sama di Balai Kota, Jakarta.Foto/Istimewa

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria menandatangani kesepakatan bersama antara Pemprov DKI Jakarta dengan IPB. Nota kesepakatan ini berisi kerja sama pemerintah dan dunia pendidikan dalam penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Anies mengajak IPB untuk merumuskan masalah yang sebenarnya terjadi di Jakarta, khususnya terkait dengan lingkungan hidup, ketahanan pangan, serta tata kelola pemerintahan. Anies berharap kesepakatan bersama bukan hanya memberikan solusi, namun juga menunjukkan masalah mendasar secara ilmiah.

“Kami ingin Bapak/Ibu melihat apa masalahnya, yang belum tentu terlihat oleh kita yang berada di Jakarta secara dekat. Kita punya dari apa yang menjadi daftar masalah. Tapi, justru kami berharap teman-teman di kampus itu bisa datang dengan perspektif lain, dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita tanyakan. Sehingga, kita akan punya cara pandang baru terhadap masalah yang ada di Jakarta,” kata Anies di Balai Kota, Senin (21/1/2019).

Baca Juga:

Mantan Mendikbud itu juga menekankan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru untuk diterapkan dalam mengentaskan masalah di Jakarta.
Anies menuturkan selama ini dunia kampus telah menjadi tempat paling utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, termasuk di dunia pertanian dan lingkungan hidup.

“Kita ingin dengan IPB ini kita full force. Teman-teman dari IPB lengkap, di DKI juga lengkap. Kita berharap sesudah ini kita bisa melakukan kolaborasi, lebih dari sekadar sosialisasi, konsultasi, partisipasi. Dan itu artinya merumuskan masalahnya bersama, mencari solusinya bersama, lalu kita kerjakan sama-sama. Ini kita sudah mulai lakukan di Jakarta. Jadi dalam banyak aspek, kita kerjakan dengan pola yang kolaboratif. Kita berharap dari IPB bisa hadir dengan terobosan-terobosan untuk kita bisa kembangkan bersama-sama di Jakarta,” terang Anies.

Perlu diketahui, tujuan dari kesepakatan bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya masing-masing pihak dalam rangka pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak penandatanganan kesepakatan bersama.

“Tantangan kita masih besar, tapi kita penuh semangat, betul-betul bersemangat. Dan kita merasa di depan kita ada harapan-harapan yang Insya Allah akan menjadi kenyataan. Dan kerja sama ini menjadi energi tambahan. Pesan saya pada semuanya adalah manfaatkan. Sayang, universitas nomor 70 terbaik di dunia dalam urusan pertanian, tidak dimanfaatkan. Kita insyaAllah manfaatkan kesepakatan bersama sebaik-baiknya,” tutup

Adapun, daftar bentuk kerja sama yang akan dilakukan antara Pemprov DKI Jakarta dan IPB, di antaranya: pengiriman pegawai Pemprov DKI Jakarta untuk melanjutkan studi S2 maupun S3, beasiswa pendidikan S1 untuk warga DKI Jakarta yang studi di IPB, pelatihan-pelatihan yang terkait dengan peningkatan nilai tambah produk-produk pertanian, pengembangan pendidikan SMA dan Vokasi

(whb)

Bobol Minimarket di Bekasi, Polisi Hadiahi Timah Panas ke Pelaku

loading…

Dua pria spesialis perampok minimarket yang dilumpuhkan dengan timah panas oleh anggota Polres Metro Bekasi Kota. Foto/Ilustrasi/KORAN SINDO

JAKARTA – Polisi berhasil membongkar kasus pencurian yang marak terjadi di minimarket Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Ada tiga pelaku yang dibekuk polisi dalam kasus ini.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, tiga pelaku itu adalah S alias Trisno, SS alias Belong dan T alias Bintang.

Menurutnya, sebelum beraksi, ketiganya melakukan survei terlebih dahulu untuk mencari celah pintu masuk ke dalam toko. Setelah didapat, ketiganya langsung mempersiapkan alat yang akan digunakan.

Baca Juga:

“Mereka beraksi sejak Juli 2018 lalu. Tersangka melakukan aksinya dengan cara masuk ke toko melalui samping dan belakang gedung toko dengan bantuan tali tambang serta menjebol plafon untuk bisa masuk ke tokonya,” ujarnya pada wartawan, Senin (21/1/2019).

Setelah masuk ke dalam, kata dia, para tersangka menggasak barang berharga yang ada di dalam toko seperti berangkas uang dan juga rokok. Setelah mendapatkan hasil curian, para tersangka meninggalkan toko.

“Setelah menerima laporan, tim melakukan penyelidikan, mengumpulkan informasi, dan alat bukti terkait guna mengungkap kasus tersebut serta menemukan para tersangkanya,” tutur Argo.

Berdasarkan hasil penyelidikan, kata dia, Senin 14 Januari 2019, Subdit Resmob Polda Metro Jaya berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku Trisno di Jalan Pusat Jatisari, Jatiasih, Kota Bekasi.

“Karena pada saat ditangkap pelaku melawan, kami terpaksa menindak tegas dan terukur di bagian kakinya,” terang Argo.

Setelah dikembangkan, tambahnya, polisi kembali meringkus dua pelaku lainnya dengan barang bukti berupa 4 unit Handphone, 1 pasang sarung tangan kulit, 1 buah besi linggis, 3 buah tang, 1 buah pahat, 2 buah gunting,1 buah senter kepala, 2 buah obeng minus dan lainnya.

“Tersangka dikenakan Pasal 363 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun,” katanya.

(mhd)

6.000 Kepala Keluarga di Bekasi Masih BAB di Sungai

loading…

Sejumlah kendaraan bermotor melintas di gerbang masuk Kota Bekasi.Foto/SINDOnews/Dok

BEKASI – Sebanyak 6.000 kepala rumah tangga di Kota Bekasi masih buang air besar (BAB) di sungai melalui jamban. Kondisi ini hampir terjadi di 50 kelurahan se-Kota Bekasi. Ironisnya, pemerintah daerah hanya diam dan tidak memfasilitasinya.

Kabid Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Fevi Herawati mengatakan, hanya enam kelurahan yang dinyatakan tidak BAB sembarangan atau menerapkan sistem open defection free (ODF). “Untuk enam kelurahan itu sekarang menerapkan pola hidup sehat dengan membuang feses lewat septic tank,” kata Fevi kepada wartawan Senin (21/1/2019).

Adapun enam kelurahan yang menerapkan sistem ODF adalah Kelurahan Jatibening, Kotabaru, Jatikarya, Bojong Rawalumbu, Arenjaya dan Pengasinan. Satu kelurahan yang belum menarapkan ODF adalah Margahayu di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Di sana ada 205 KK yang belum memiliki septic tank untuk menampung feses.

Baca Juga:

Sehingga, kata dia, mereka membuang kotorannya ke kali belakang rumahnya lewat jamban. Menurut dia, penyebab utama gaya hidup masyarakat seperti ini karena minimnya perekonomian dan pengetahuan mereka. Mereka terlalu mudah mengandalkan kali yang ada di dekat rumahnya, sehingga enggan membangun septic tank.

“Pola hidup seperti ini bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan salah satunya kualitas air dan memudahkan penularan penyakit lewat serangga lalat,” ungkapnya.

Pemkot Bekasi mencatat ada 20 meter kubik feses manusia yang dihasilkan masyarakat setempat. Pemerintah kemudian mewajibkan seluruh warganya, baik perseorangan dan perusahaan properti memiliki pengolahan air limbah domestik sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal ini bertujuan agar kualitas air tanah dan air permukaan tetap terjaga.

Pemerintah juga telah membuat payung hukum untuk mengatur penyedotan limbah domestik yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 09/2018 tentang Retribusi Daerah. Aturan itu menjabarkan klasifikasi tarif berdasarkan dengan tipe rumah tinggal mereka.

Untuk rumah tinggal bertipe subsidi (Perumnas) pemerintah menetapkan tarif sebesar Rp50.000 per meter kubik, perumahan menengah sebesar Rp70.000 per meter kubik, serta real estate sebesar Rp100.000 per meter kubik. Sedangkan untuk bangunan seperti asrama, kantor, lembaga pendidikan, dikenakan tarif sebesar Rp75.000 per meter kubik.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawati menambahkan, sebetulnya di tingkat Jawa Barat daerah Kota Bekasi masuk peringkat kedua dengan kategori memiliki akses terhadap jamban sehat.”Jamban sehat itu dilihat dari akses masyarakat terhadap ketersediaan jamban,” katanya.

Saat ini, lanjut dia, Kota Bekasi sudah mencapai 98% warganya mempunyai akses terhadap jamban sehat. Hanya 2 persen atau sekitar 6.000 KK yang belum mempunyai jamban sehat. Apalagi, lembaganya telah mendukung progam Geser si Jahat (Gerakan Seribu Rupiah Siapkan Jamban Sehat).

(whb)

Tipu Mendagri Tjahjo Kumolo, Warga Pondok Gede Diciduk Polisi

loading…

JAKARTA – Polda Metro Jaya meringkus pria berinisial NSN (35) di Pondok Gede, Kota Bekasi, lantaran menipu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Akibat penipuan tersebut Mendagri mengalami kerugian Rp10 juta.

Panit I Resmob Polda Metro Jaya AKP Reza Pahlevi mengatakan, NSN mendapatkan kontak Tjahjo Kumolo dari salah satu grup dalam aplikasi WhatsApp. Pelaku pun menghubungi nomor telepon Tjahjo dan mengaku sebagai Shintawaty Sri Utami, Kepala Sekolah SD Rejosari, Semarang, Jawa Tengah, tempat Tjahjo bersekolah dulu.

“Tersangka meminta sumbangan dana sebesar Rp10 juta untuk pembangunan mushala di sekolah tersebut. Korban pun memerintahkan stafnya untuk mentrasfer uang ke rekening milik NSN,” kata Reza kepada pada wartawan, Senin (21/1/2019).

Baca Juga:

Usai ditransfer, lanjut Reza, pihak Mendagri pun menghubungi sekolah dan memberitahu bila dana bantuan telah dikirim. Namun, pihak sekolah menegaskan kalau tak ada pembangunan mushala dan tak pernah meminta uang pada Tjahjo.

Dari sinilah pihak sekolah memberitahu nama yang dipakai tersangka tidak terdaftar sebagai kepala sekolah di SD Rejosari. Staf Menteri Tjahjo lalu membuat laporan terkait kasus tersebut.

Dari laporan itu, polisi akhirnya berhasil meringkus NSN dan saat diperiksa polisi, pelaku mengaku menghabiskan uang tersebut untuk berjudi. “Pelaku menggunakan uang tersebut untuk bermain judi,” ujarnya.

Akibat perbuatannya, NSN dijerat pasal berlapis, yaitu Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP, dan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, serta Pasal 5 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang TPPU dengan pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda Rp10 miliar.

(whb)

Penerimaan Retribusi IMB 2018 di Tangsel Capai Rp65 Miliar

loading…

TANGERANG SELATAN – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mencatat pada 2018 terdapat kenaikan pendapatan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Meskipun penjualan properti secara nasional pada 2018 lalu belum menunjukkan peningkatan pertumbuhan yang tinggi.

Kepala DPMPTSP Kota Tangsel, Bambang Noertjahjo menuturkan, jumlah penerimaan retribusi IMB tahun 2018 mencapai sekira Rp65,2 miliar. Penerimaan itu melampaui target, karena sebelumnya dipatok pada angka Rp60 miliar.

“Walaupun secara nasional ada perlambatan pertumbuhan pada sektor properti, namun ini menunjukkan bahwa geliat pembangunan sektor properti di Kota Tangerang Selatan masih tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan terealisasinya capaian target penerimaan retribusi IMB akhir tahun anggaran 2018 sebesar Rp65 miliar,” kata Bambang pada Senin (21/1/2019).

Baca Juga:

Bambang menuturkan, hasil capaian target diatas itu tak lepas dari adanya kemudahan-kemudahan dalam pelayanan perizinan secara keseluruhan di Kota Tangsel, seperti kemudahan dalam pendaftaran secara online, kesadaran masyarakat yang meningkat akan pentingnya kelengkapan izin, serta adanya kesiapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pelayanan pengkajian teknis persyaratan IMB.

Sementara, Kepala Bidang Perizinan Pembangunan DPMPTSP Maulana Prayoga membeberkan, bahwa kontribusi penerimaan IMB selama ini didominasi oleh sektor properti, khususnya untuk bangunan non-rumah tinggal. “Kota Tangsel itu masih menjadi daya tarik bagi para pelaku usaha, khususnya di sektor properti. Karena kota ini memiliki infrastruktur yang sangat baik, dan tergambar dengan jelas rencana pembangunannya dalam tata ruang. Sehingga menyebabkan para pelaku usaha properti masih menjadikan Kota Tangsel layak untuk berinvestasi,” ucap Yoga.

(whb)

Tangani PKL Bandel di Tanah Abang, Anies Enggan Negosiasi

loading…

Pemprov DKI mengaku tidak akan bernegosiasi dengan PKL Tanah Abang, Jakarta Pusat yang masih berjualan sembarangan. Foto: dok/SINDOnews

JAKARTA – Penertiban PKL yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta di kawasan pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat kerap kali menimbulkan kericuhan antara PKL dengan aparat Satpol PP. Namun, Pemprov DKI bakal bertindak secara tegas.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, enggan bernegosiasi dengan para oknum PKL yang bandel tersebut. Sebab, pihaknya memiliki landasan yang kuat, yakni Perda Nomor 8 tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.

“Jadi penertiban akan jalan terus dan kita akan lakukan dengan profesional,” ujarnya pada wartawan, Senin (21/1/2019). (Baca: Tak Terima Ditertibkan, PKL Tanah Abang Bentrok dengan Satpol PP)

Baca Juga:

Dia meminta, masyarakat di sana jangan memperkeruh suasana saat jajaran penegak Perda sedang melakukan penertiban para PKL yang berjualan di sana.

“Kami berharap masyarakat juga memberikan apresiasi kepada mereka (petugas) yang bekerja dilapangan ini,” katanya.

(ysw)

DKI Sediakan Tempat Hunian Sementara Bagi Korban Kebakaran di Tomang

loading…

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: dok/SINDOnews

JAKARTA – Kebakaran melanda kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Tomang Timur, Jakarta Barat, tepat di belakang Roxy Square. Akibat kebakaran itu, ratusan rumah warga hangus dan 1.200 orang terdampak.

Menanggapi itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, bakal menyediakan hunian sementara untuk korban kebakaran di Tomang, Jakarta Barat. Bahkan, pihaknya bakal menyediakan dapur umum untuk masyarakat di sana.

“Setiap ada kejadian yang datang pertama petugas kebakaran, kesehatan, pengamanan, dan bersama langsung datang Dinsos untuk menyiapkan rumah tinggal sementara sekaligus juga makan, kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sekolah,” ujarnya pada wartawan, Senin (21/1/2019).

Baca Juga:

Menurutnya, respon yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta itu merupakan aktivitas rutin setiap kali masyarakat Ibu Kota tertimpa musibah kebakaran. Termasuk kebakaran yang terjadi di kawasan Tomang hari ini. (Baca: Kebakaran Melanda Pemukiman Padat Penduduk di Tomang, 1 Orang Terluka)

“Jadi itu sudah menjadi rutin kita kerjakan. Semua respons cepat yang terkait dengan kebakaran dan implikasinya itu berjalan, termasuk juga tadi pagi,” katanya.

(ysw)

Belasan Warga Pamulang Tangsel Terkena DBD, 2 Meninggal Dunia

loading…

TANGERANG SELATAN – Sebanyak 13 warga Pamulang Selatan terjangkit Demam Berdarah Dengue (DBD). Dua dari 13 warga tersebut dinyatakan meninggal dunia akibat gigitan nyamuk aedes aegypti tersebut.

Informasi yang dihimpun, pemukiman yang banyak terkena DBD terletak di Perumahan Lembah Pinus, Pamulang timur, Pamulang, Tangsel. Salah seorang warga bernama Yusa Andriansyah (45) mengatakan, sudah 10 orang di lingkungannya yang dirawat akibat terkena DBD.

“Kalau di Lembah Pinus ini sudah ada sekira sepuluh orang yang dirawat, itu terjadi sejak sebulan terakhir ini,” katanya, Senin (21/1/2019). Dilanjutkannya, wabah DBD mulai menyerang secara merata pada wilayah lain di sekitar Lembah Pinus.

Baca Juga:

Bahkan dua warga yang bermukim di Jalan Sukun, RW 19, Perumahan Lembah Pinus, meninggal dunia setelah menjalani perawatan. “Di Jalan Sukun, RW 19, ada tiga orang yang kena DBD, tapi dua orang diantaranya meninggal, korbannya itu ibu rumah tangga,” jelasnya.

Mereka yang menjadi korban keganasan nyamuk DBD di perumahan Lembah Pinus, terdiri atas berbagai usia, baik anak-anak, remaja, hingga ibu rumah tangga. Sejumlah warga mengeluhkan, belum adanya tindakan kongkrit dari pemerintah maupun dinas terkait mengantisipasi perkembangbiakan nyamuk DBD.

“Kita semua khawatir, karena musimnya kan masih hujan begini, kadang juga panas, jadi cepat perkembangbiakannya (nyamuk DBD). Sudah banyak yang kena di lingkungan ini, warga sudah lapor, tapi belum ada upaya dari dinas maupun pemerintah,” sambung Yusa, pria yang juga menjadi relawan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangsel itu.

Masih kata dia, peran Juru Pemantau Jentik Nyamuk (Jumantik) terbatas pada kegiatan pencegahan saja. Misalnya, mengecek lokasi-lokasi pemukiman yang dianggap rawan perkembangbiakan nyamuk, lalu membersihkannya secara bersama-sama. Kegiatan itu, tetap tak mampu membasmi nyamuk-nyamuk dewasa.

“Memang Jumantiknya tetap mengecek, tapi kan saat ini butuh upaya lebih dari itu. Harus ada tindakan, misalnya fogging, itu harus merata, karena nyamuk DBD dewasanya kan sudah menyebar,” tukasnya.

Sementara di Kelurahan Bambu Apus, Pamulang, diketahui ada seorang warganya yang terkena DBD. Padahal wilayah itu sudah menyandang predikat bebas jentik nyamuk. Disana, warga secara bergotong royong membersihkan titik-titik yang dianggap rawan perkembangbiakan nyamuk DBD.

“Kemarin sudah difogging beberapa RT. Sebenarnya kita sudah mengimbau kepada pengurus RT, RW, agar sepekan sekali kerja bakti di wilayah masing-masing, tempat sampah, wadah dan saluran air, kebon-kebon kosong. Jangan kalau sudah ada yang terkena DBD baru bergerak, baru repot dan panik,” ujar Subur, Lurah Bambu Apus, Pamulang dikonfirmasi terpisah.

(whb)

Kebakaran Hebat di Tomang, Camat Siapkan Dua Lokasi Pengungsian

loading…

Ratusan kepala keluarga terpaksa mengungsi akibat hunian mereka di jalan Tomang Utama Raya, RT 02/15, Tomang, Grogol Petamburan, ludes terbakar, Senin (21/1/2019). Foto/SINDOnews/Yan Yusuf

JAKARTA – Kebakaran yang melanda pemukiman padat penduduk di jalan Tomang Utama Raya, RT 02/15, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin (21/19/2019) pagi membuat ribuan warga mengungsi. Untuk tempat tinggal sementara ribuan warga tersebut, Camat Grogol Petamburan menyediakan dua lokasi pengungsian.

Camat Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Ahmad Sajidin mengatakan sudah menyediakan dua posko pengungsian untuk menyalurkan bantuan. “Lokasi di RW 16 dan Musala Al Mukimini RW 15,” kata Sajidin di lokasi bencana, Senin (21/1/2019).

Sebelumnya kebakaran hebat melanda kawasan itu, dini hari tadi. Kejadian itu membuat warga mengungsi setelah 165 bangunan yang dihuni 185 Kepala Keluarga rata oleh api.

Baca Juga:

Meskipun hingga kini mereka yang mengungsi sudah mendapatkan bantuan makanan dari Sudin Sosial Jakarta Barat. Namun hal itu dinilai tak cukup, sejumlah warga, kata Camat, masih dibutuhkan warga disini.

“Kita harapkan bantuan dari Pemerintah, BPBD, dan masyarakat sekitar. Nanti bisa dikumpulkan dan dilaporkan ke Koordinator Lapangan, pak Lurah. Nantinya dia akan dibantu RT dan RW menyalurkan ke warga,” ucapnya.

Hingga berita ditulis, Sajidin mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah instansi. Sudin LH nantinya akan membantu menyiapkan Toilet Portable tak jauh dari lokasi. Palyja akan menyiapkan air bersih. Serta PLN melokalisir lokasi bencana dan melakukan sterilisasi kawasan.

Termasuk mengenai anak sekolah, pihak kelurahan bersama Sudin Sosial tengah melakukan pendataan untuk melaporkan anak maupun pelajar korban kebakaran ke sekolah. Mereka nantinya diberikan dispensasi kepada agar tetap bersekolah meskipun tak menggunakan seragam.

Terkait soal penyebab kebakaran. Camat enggan memastikan kebakaran disebabkan kompor mleduk. Ia mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada polisi. “Yang jelas lokasinya diantara Toko Kopi dan warung Nasi padang. Nanti polisi yang memastikan lokasi beserta penyebabnya,” tutupnya.

(ysw)

Diamankan Hendak Tawuran di Johar Baru, Rambut 38 ABG Dicukur Polisi

loading…

JAKARTA – Sebanyak 38 anak baru gede (ABG) diamankan petiugas gabungan Polsek dan Koramil Johar Baru, Jakarta Pusat, pada Senin (21/1/2019) dini hari pagi. Diduga kuat puluhan ABG ini hendak melakukan tawuran.

Kapolsek Johar Baru Kompol Endy Mahandika mengatakan, tim gabungan yang melakukan patroli mendapati sekelompok remaja sedang berkumpul hingga larut malam. Tanpa menunggu waktu lama, aparat langsung menyergap segerombolan anak-anak ABG tersebut.

Bahkan sebagian para remaja yang telah melihat kedatangan aparat gabungan sebagian lari kocar-kacir takut ditabnkap petugas. Usai dilakukan pemeriksaan, pemuda di bawah umur itu digelandang ke Mapolsek Johar Baru untuk didata dan dimintai keterangan.

Baca Juga:

Kemudian anggota telah memanggil orang tua masing-masing pelaku untuk diberikan pembinaan.”Iya mereka kami lakukan pembinaan,” kata Endy kepada wartawan, Senin (21/1/2019).

Sementara itu, Danramil 08/Johar Baru Kapten Inf Tatang mengatakan, pihaknya akan terus berperan aktif bersama pihak kepolisian dalam memberikan rasa aman, nyaman dan damai di wilayah Johar Baru. “Patroli gabungan ini kami lakukan secara preventif untuk mengantisipasi tawuran di wilayah Johar Baru. Hal itu untuk mewujudkan Johar Baru aman dan nyaman,” ujar Tatang.

Orang tua beberapa remaja itu sangat kaget ketika putranya mendapat kabar dan turut serta diamankan di polisi. Mereka juga menyampaikan berterimakasih kepada aparat.

“Saya sangat terimakasih kepada bapak- bapak aparat kepolisian, kalau enggak begini saya sebagai orang tua tidak tahu pergaulan anak saya. Kalau sudah ketangkap seperti ini biar kapok,” kata seorang ibu bernama Iyah ini.

Kanit Reskrim Iptu M.Rasid memberikan arahan dan pembinaan serta mencukur rambut ke 38 ABG tersebut. “Pembinaan ini bukan karena benci terhadap pelaku tawuran tapi karena sayang mengingat akan bahaya tawuran yang mengakibatkan rugi diri sendiri, keluarga serta orang lain,” ujar Rasyid.

(whb)

Kebakaran Melanda Pemukiman Padat Penduduk di Tomang, 1 Orang Terluka

loading…

Pemukiman padat penduduk di Jalan Tomang Utama Raya, RT 02/15, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat ludes dilalap api, Senin (21/19/2019). Foto/Istimewa

JAKARTA – Pemukiman padat penduduk di Jalan Tomang Utama Raya, RT 02/15, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat ludes dilalap api, Senin (21/19/2019) dinihari. Kejadian ini membuat 1.190 jiwa dari 289 kepala keluarga mengungsi.

Penyebab kebakaran diduga berasal ledakan kompor dari warung nasi milik Tum (40) di kawasan itu. Angin yang bertiup kencang dan banyaknya bahan bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menyambar.

“Lebih dari enam jam kami mencoba memadamkan. Kondisi lingkungan yang sempit membuat petugas kesulitan masuk ke pemukiman,” kata Kasie Op Jakarta Barat, Rompis Romli saat dikonfirmasi, Senin (21/1/2019).
Rompis melanjutkan informasi awal di terima pihaknya api pertama kali dilaporkan pukul 02.59 WIB. Kala itu pihaknya menurunkan tiga unit mobil, saat sampai di lokasi api kian membesar, belasan unit mobil kebakaran dikerahkan. Total ada 27 mobil untuk memadamkan kawasan sekitar 300 m X 50 m itu.

Baca Juga:

“Satu orang dilaporkan terluka. Sudah ditangani petugas kesehatan,” tambah Rompis sembari menambahkan ribuan warga dari enam RT di dua RW itu sudah diungsikan tak jauh dari lokasi.

Hingga berita ditulis belum ada pernyataan resmi dari Kepolisian dan Camat Grogol Petamburan.

(ysw)

Komisionernya Dijatuhi Sanksi DKPP, Begini Tanggapan KPU Tangsel

loading…

TANGERANG SELATAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyatakan, bahwa putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberi sanksi kepada seorang Komisionernya tak memengaruhi kinerja menuju tahapan Pemilu 17 April 2019 mendatang.

“Masih sama (tugas dan fungsinya), iya tidak berpengaruh,” ungkap salah seorang Komisioner KPU Tangsel Mujahid Zein pada Senin (21/1/2019). Menurut Zein, putusan sidang DKPP itu hanya memberikan sanksi peringatan keras kepada Komisioner bernama Ajat Sudrajat.

Sehingga tidak menggugurkan tugas dan kewajibannya sebagai salah satu pimpinan KPUD Kota Tangsel.”Karena putusannya tidak menyatakan diberhentikan, maka yang bersangkutan statusnya tidak berubah,” ujarnya.

Baca Juga:

Meski demikian, Zein mengungkapkan, hal tersebut baru pertama kali terjadi dan menimpa seorang Komisioner, sepanjang sejarah keberadaan KPU Tangsel. Namun dia meyakini, putusan DKPP itu dapat menjadi pengalaman berharga bagi lembaganya.”Ini pengalaman pertama sepanjang sejarah KPUD Tangsel,” tukasnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU Tangsel Ajat Sudrajat dilaporkan karena keterlibatannya dalam kepengurusan Partai Gerindra. Perkara pengaduan itu dicatatkan pada Nomor 269/I-P/L/DKPP/2018 tanggal 26 September 2018, dengan registrasi perkara Nomor 251/DKPP-PKE-VII/2018.

(whb)

Polsek Limo Ciduk 2 Pembobol Rumah Kosong di Kota Kembang

loading…

DEPOK – Dua pelaku pencurian di rumah kosong yakni, CN alia Boy dan AS alias Jali ditangkap petugas Polsek Limo pada Senin (21/1/2019) dini hari tadi. Keduanya diciduk usai membobol rumah milik Aprianti Taurisia Rosa (38) Jalan H Dulgani Krukut, Limo, Depok.

Kapolsek Limo, Kompol Mohammad Iskandar mengatakan, tertangkapnya kedua pelaku ini bermula dari laporan korban yang rumahnya dibobol pencuri. Rumah memang dalam keadaan kosong karena korban saat itu pergi ke Solo, Jawa Tengah, sejak Jumat, 28 Desember 2018 lalu.

Setelah melakukan penyelidikan dan meminta keterangan sejumlah saksi, petugas meringkus CN dan AS di Kota Kembang, Sukmajaya, Kota Depok, dini hari tadi. “Dari tangan pelaku disita sisa barang bukti dugaan hasil curian yaitu tiga HP, dan satu gitar elektrik, laptop linggis kecil, dan dua kunci L,” kata Iskanda dilansir Humas Polda Metro Jaya pada Senin pagi.

Baca Juga:

Iskandar menuturkan, belakangan diketahui pelaku juga mencuri sepeda motor milik korban yakni, Honda Beat B 4450 SGV dan B 4912 SAO. “Kami masih mengembangkan kasus ini,” ucapnya.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatan tersangka, masing-masing pelaku dikenakan Pasal 363 KUHP tentang Pencurian Pemberatan.

(whb)

DKI Bakal Manfaatkan Kolong Jalan Tol dan Flyover di Jakarta

loading…

Taman Skate Board yang dilakukan di kolong Jalan Tol Slipi, Jakarta Barat. Foto/Do/Okezone

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memanfaatkan seluruh kolong jalan tol atau flyover yang kondisinya tidak aktif. Perangkat daerah diminta usulkan kegiatan pemanfaatan di kolong jalan tersebut.

Asisten Pembangunan DKI Jakarta, Yusmada Faisal mengatakan, pemanfaatan kolong jalan tol atau flyover yang tidak terpakai boleh dilakukan. Seperti pembangunan Taman Skate Board yang dilakukan di kolong Jalan Tol Slipi, Jakarta Barat.

“Siapa yang melarang kolong tol dimanfaatkan? Asal itu kondisinya nganggur ya. Jadi ya boleh saja dimanfaatkan,” kata Yusmada, kemarin.

Baca Juga:

Dia menjelaskan, pemanfaatan kolong jalan tol itu merupakan usulan dari perangkat daerah terkait. Sepertinya yang dilakukan Dinas Pertamanan dan Pemakaman di kolong tol Slipi. Untuk itu, dirinya tidak memegang data berapa banyak kolong jalan yang akan dimanfaatkan.

Saat ini pihaknya masih menunggu perangkat daerah terkait untuk memanfaatkan kolong jalan tol lainnya yang memang dalam kondisi tidak terpakai.

“Kami sifatnya mendukung. Usulan pemanfaatan dari instansi terkait. Kalau taman ya dinas pertamaman berikut lima suku dinas di masing-masing wilayahnya,” pungkasnya.

Sementara itu, pengamat perkotaan universitas Trisakti, Nirwono Joga menuturkan, ada beberapa persyaratan pemanfaatan kolong jalan tol. Di antaranya yaitu pertama buat jalur hijau. Menurutnya, pemprov DKI sudah sepakat bahwa untuk menjadikan kolong tol sebagai jalur hijau atau taman kolong tol jika dekat permukiman warga.

Kedua, lanjut Nirwono, tidak boleh ada kegiatan atau bangunan di bawah kolong tol, sehingga menghindari terjadinyaa kebakaran yang akan berdampak terhadap kolom beton konstruksi jalan tol layang. “Ketiga sebaiknya bukan menjadi tempat komersial seperti area parkir,” tegasnya.

(mhd)

Dukung ETLE Diperluas, Polisi Disarankan Cabut SIM

loading…

Monitor ETLE yang terpantau CCTV di Ditlantas Polda Metro Jaya. Foto/Ilustrasi/SINDOphoto

JAKARTA – Ketua Dewan Transportasi Jakarta, Ellen Tankundung mendukung langkah Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya untuk menerapkan sistem electronic traffic law enforcement (ETLE) atau tilang elektronik (e-tilang). Ia mendorong ETLE untuk diperluas.

Termasuk ketika pemilik kendaraan enggan membayar denda, Ellen menyarankan, agar Polisi mengambil tindakan. Salah satu mencabut Surat Izin Mengemudi (SIM) pengendara.

“Begini, ketika pemilik kendaraan mengkonfirmasi dan menyatakan itu miliknya. Bisa dilihat surat jual belinya. Nah pasti tuh orang punya SIM. Kalau ada cabut saja SIM-nya,” kata Ellen saat menanggapi banyak pengendara yang belum jera, Minggu 20 Januari 2019.

Baca Juga:

Sebelumnya, dalam menindak ETLE tercatat ada 1.500 pengendara yang terancam diblokir sejak bulan awal Januari 2019. Kini polisi tengah menunggu konfirmasi para pemilik kendaraan tersebut.

Sementara itu, melanjutkan ETLE sendiri. Ellen sependapat, denda berkali-kali wajib dilakukan. Artinya, bila kedepannya ada pengendara yang melanggar, maka akan dikenakan denda untuk kedua kali, begitu seterusnya.

“Ini sebagai efek jera bagi masyarakat yang melanggar,” kata Ellen. (Baca juga: Tilang Elekronik Diperluas Tahun Depan hingga Pinggiran Jakarta)

Dia kemudian menilai ETLE sewajibnya untuk diperluas. Sebab ia melihat ini, ETLE merupakan transformasi tindak tiang. “Terlebih ETLE juga meminimalisir pungli oleh petugas,” tutupnya.

(mhd)

Kadinkes DKI: Selama 2018 Ada 2.947 Kasus DBD di Jakarta

loading…

JAKARTA – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Widyastuti menjelaskan, kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di DKI Jakarta dari Januari hingga 31 Desember 2018 tercatat 2.947 kasus DBD (Incidence Rate/IR = 28,15/100.000 penduduk) dengan dua kematian (Case Fatality Rate/CFR= 0,07 persen).

Pada 2018 diketahui wilayah yang memiliki IR tertinggi di Jakarta adalah Kepulauan Seribu, yakni 41,4/100.000 penduduk, disusul Jakarta Barat sebesar 37,0/100.000 penduduk. Pada tahun 2017 dilaporkan 3.362 kasus dengan IR sebesar 32,41/100.000 penduduk dan 1 (satu) kematian (CFR= 0,03 persen).

Kemudian pada tahun 2016 tercatat 20.432 dengan dengan IR 198,80/100.000 penduduk dan 14 kematian (CFR= 0,07 persen).

Baca Juga:

“Berdasarkan sistem surveilans berbasis web milik Dinkes Provinsi DKI Jakarta, untuk awal tahun 2019, di bulan Januari ini telah tercatat sebanyak 111 kasus DBD (IR = 1/100.000 penduduk),” kata Widyastuti kepada wartawan, Minggu (20/1/2019).

Namun, tidak terdapat adanya kematian dari kasus tersebut. Untuk diketahui pula, berdasarkan prediksi probabilitas kesesuaian kelembaban udara (Relative Humidity atau RH) 2019, jika semakin tinggi probabilitas (>75 persen), maka semakin tinggi kemungkinan RH mendukung pertumbuhan nyamuk Aedes Aegypti.

Adapun prediksi probabilitas kesesuaian kelembaban udara pada lima wilayah DKI Jakarta adalah sebagai berikut:
Januari 2019:
1. Jakarta Barat: 77 %
2. Jakarta Selatan: 76%
3. Jakarta Timur: 77%
4. Jakarta Pusat: 74%
5. Jakarta Utara: 73%

Februari 2019:
1. Jakarta Timur: 81 %
2. Jakarta Selatan: 80%
3. Jakarta Barat: 79%
4. Jakarta Pusat: 77%
5. Jakarta Utara: 77%

Maret 2019:
1. Jakarta Timur: 81 %
2. Jakarta Selatan: 80%
3. Jakarta Barat: 79%
4. Jakarta Pusat: 77%
5. Jakarta Utara: 77%

Dari data tersebut, Prediksi Angka Insidensi DBD bulan Januari yang masuk dalam kategori waspada terdapat di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

“Selanjutnya pada bulan Februari dan Maret 2019, seluruh wilayah DKI Jakarta masuk dalam kategori waspada,” tutupnya.

(nag)

Shelter Ojek Online, Driver: Supaya Lebih Tertib

loading…

Driver ojek online tengah santai di Shelter Ojek Online Stasiun Depok Baru. Foto/R Ratna Purnama/KORAN SINDO

Keberadaan shelter ojek online (ojol) di Stasiun Depok Baru menjadi solusi bagi para driver. Di lahan tersebut, mereka bisa leluasa menunggu penumpang tanpa harus merasa resah terjadi konflik dengan ojek pangkalan (opang).

Kendala yang kerap dihadapi para driver ojek online ini mulanya adalah kerap bersinggungan dengan opang sehingga mereka harus mencari tempat yang bisa untuk menunggu pesanan penumpang.

Kendala lain adalah ketika mereka menunggu penumpang di pinggir jalan, para driver ojol ini kerap berhadapan dengan petugas lalu lintas. Tak jarang mereka terpaksa diusir petugas karena dianggap melanggar rambu dengan parkir di pinggir jalan.

Baca Juga:

Namun dengan adanya shelter ojol di Stasiun Depok Baru ini dianggap menjadi solusi para driver ojol. Di sini mereka bisa menunggu penumpang yang kebanyakan adalah penumpang KRL. Di shelter ini para driver bahkan bisa sambil beristirahat karena terdapat kantin kecil.

Memang untuk masuk ke shelter ini, para driver harus membayar Rp2.000 per hari. Dengan uang tersebut mereka bebas seharian bolak-balik ke shelter.

“Kalau untuk anggota dikenakan Rp15.000 per bulan. Untuk administrasi pertama Rp30.000,” kata Hendra, salah seorang driver.

Menurutnya, dengan adanya shelter ini dia merasa lebih nyaman dan aman. Karena sebelumnya memang driver ojol kerap bersinggungan dengan opang. “Kita bisa lebih enak aja disini. Enggak lagi (rebut) dengan opang dan angkot,” ungkapnya.

Layaknya halte, maka para driver dan penumpang pun harus naik dan turun di lokasi tersebut. Berbeda dengan ketika memesan ojol bukan di shelter ini. “Kalau di sini ya penumpang yang datang ke sini setelah mereka order dan dapat driver. Ini supaya lebih tertib saja,” ceritanya.

Hal itu pun diamini oleh Sandi yang sudah empat tahun menjadi driver ojol. Sebelum ada shelter ini, para driver kerap berkumpul di jalanan. Hal ini menyebabkan arus kendaraan tersendat.

“Dulu dari depan mau ke stasiun itu sampai 30 menit. Sekarang sudah jauh lebih lancar. Shelter ini memang solusi bagi kami dan pengguna juga,” katanya.

Shelter ini yang pertama kali ada di Depok. Menurutnya sudah banyak driver yang merasakan manfaat atas keberadaan shelter tersebut. “Semoga saja di lokasi lain bisa diterapkan jadi bisa lebih tertib dan teratur,” pungkasnya.

(mhd)

Curah Hujan Meningkat, DKI Antisipasi Munculnya Penyakit DBD

loading…

JAKARTA – Peningkatan curah hujan dan perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap perkembangan nyamuk yang dapat menularkan virus dengeu dan menyebabkan penyakit Demam Berdarah Dengeu (DBD).

Oleh karena itu, pada awal tahun 2019 ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) terus melakukan berbagai upaya guna mengantisipasi munculnya Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD di Ibu Kota.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan berbagai tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di wilayah Jakarta secara keberlanjutan. Dia juga mengimbau, agar masyarakat mampu terlibat aktif dalam rangka mewaspadai dan mengantisipasi penyakit DBD di Jakarta.

Baca Juga:

“Kami harap warga juga ikut berpartisipasi aktif melakukan PSN agar lingkungan bebas dari jentik nyamuk. Untuk mencegah wabah DBD, warga bisa menguras tampungan air dan memelihara tanaman yang efektif mengusir nyamuk. Atau membuat lavitrap atau perangkap untuk mencegah nyamuk berkembang biak,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (20/1/2019).

Widyastuti juga mengimbau, agar warga segera memeriksakan diri ke puskesmas maupun rumah sakit jika mengalami demam tinggi lima hingga tujuh hari.

“Kami sudah imbau rumah sakit dan puskesmas untuk menyiapkan SDM dan sarana penunjang,” katanya.

Sekadar informasi, DBD merupakan penyakit demam akut yang disebabkan oleh virus dengue yang menginfeksi bagian tubuh dan sistem peredaran darah manusia, serta ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti atau Albopictus Betina yang terinfeksi.

Gejala DBD biasanya diawali dengan demam, nyeri otot dan sendi, terdapat bintik/ruam merah di kulit disertai mual dan nyeri ulu hati, pada kasus yang parah dapat terjadi pendarahan dan shok yang membahayakan nyawa.

(mhd)

Besok, Angkutan Umum Stasiun Bekasi Dipindahkan ke Jalan Diklat

loading…

Sopir Angkutan Kota tengah mengetem. Foto/Ilustrasi/SINDOnews

BEKASI – Untuk menimalisir kemacetan yang kerap terjadi di Stasiun Bekasi, Dinas Perhubungan (Dishub) mulai Senin 21 Januari 2019 akan menerapkan manajemen lalu lintas Jalan Perjuangan, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Angkutan kota (Angkot) dan Transportasi online akan dialihkan ke Jalan Pusdiklat untuk mengangkut penumpang.

Kabid Lalu Lintas, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi, Johan Budi Gunawan mengatakan, manajemen lalu lintas itu dilakukan untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di Stasiun Bekasi tepatnya yang mengarah ke wilayah Kecamatan Bekasi Utara.

“Manajemen ini perlu dilakukan, karena kemacetan di sana sangat parah,” katanya di Bekasi, Minggu (20/1/2019).

Baca Juga:

Untuk itu, kata dia, manajemen perlu dilakukan di pintu keluar masuk penumpang dan kendaraan di Stasiun Bekasi. Namun, manajemen rekayasa lalu lintas ini hanya diberlakukan untuk lintasan kendaraan angkutan umum. Angkot dari arah Jalan IR Juanda yang hendak menuju utara Jalan Raya Perjuangan akan dialihkan melalui ruas Jalan Diklat. “Jalan Diklat ini merupakan akses jalan yang berada di Stasiun Bekasi,” ujarnya.

Sehingga, kata dia, setiap angkot langsung dibelokan ke Jalan Diklat. Selama ini mereka langsung lurus ke Jalan Raya Perjuangan. Tapi dengan adanya menejemen lalu lintas ini mereka sudah tidak diperbolehkan. Sebab, angkot selalu menumpuk dan membuat kemacetan panjang.

Setelah dari samping stasiun, kata dia, angkot akan diarahkan melalui akses Jalan Lampu Merah Teluk Buyung untuk selanjutnya masuk lagi di Jalan Raya Perjuangan mengarah ke Utara atau Jalan Perjuangan.

“Untuk penumpang yang ingin melanjutkan ke Utara bisa menunggu dipintu utara Stasiun tepatnya di Jalan Diklat,” tegasnya.

Johan menjelaskan, kebijakan manajemen lalu lintas ini mengadopsi juga kepentingan transportasi online khususnya ojek online (ojol) dengan penempatan parkir di Jalan Diklat sehingga dapat mengurangi kepadatan ojol di Jalan Perjuangan. Namun, dari arah sebaliknya diperbolehkan keluar menuju Jalan Perjuangan menuju Jalan IR H Juanda.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Yayan Yuliana mengatakan, rekayasa lalu lintas ini perlu dilakukan di Stasiun Bekasi. Sebab, kemacetan parah kerap terjadi akibat angkot dan tranportasi online yang parkir disembarang tempat.

“Setelah dikaji dengan pihak kepolisian, maka manajemen lalu lintas ini diperlukan,” katanya.

Dalam pemberlakuanya, kata dia, pihaknya akan menerjunkan 50 personil serta dibantu pihak kepolisian untuk melakukan rekayasa lalu lintas disekitaran Stasiun Bekasi. Bahkan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga ikut diterjunkan di lokasi untuk menertibkan PKL yang kerap berdagang disepanjang Jalan Diklat tersebut.

(mhd)

Titik Penindakan ETLE di Jakarta Akan Ditambah Menjadi 81 Lokasi

loading…

JAKARTA – Polda Metro Jaya menambah titik penindakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Bila sebelumnya hanya 25 titik, rencananya jumlah titik ETLE menjadi 82 lokasi.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusuf mengatakan, sejauh ini penindakan yang dilakukan dengan kamera sangat baik. Sehingga akan ditambah menjadi 81 titik tersebar diseluruh DKI Jakarta.

“Nantinya lokasi penempatan kamera penindakan dilakukan dil okasi-lokasi yanh memang rawan pelanggaran,” kata Yusuf pada wartawan Minggu (20/1/2019).

Baca Juga:

Dia menegaskan, penempatan kamera juga dilakukan tidak hanya di lampu merah seperti yang dilakukan di sepanjang Jalan MH Thamrin dan Sudirman. Lokasi-lokasi ETLE sampai saat ini masih dalam penelusuruan tim Ditlantas Polda Metro Jaya.

“Tiap-tiap wilayah nanti akan ada ETLE, dan sosialiasai juga segera dilakukan,” tegasnya. Yusuf menambahkan, pihaknya juga akan diundang oleh pihak produsen kamera di China untuk melihat kecanggihan kamera pabrikan tersebut.

“Kita berangkat ke sana itu mengecek kapastitas kamera, kecanggihannya dan pengoperasiannya di sana juga seperti apa. Kita mengadopsi juga yang bagus, macam studi banding, itu fasilitasnya dari mereka, perusahaan itu yang undang,” ujarnya.

Disamping studi banding disana, berapa tempat yang menggunakan kamera itu juga dikunjungi termasuk nanti akan menambah beberapa fitur yang sesuai dengan tempat vital sehingga bisa mendeteksi gangguan keamanan secara otomatis.

“Dari Mabes Polri juga kita minta untuk anggaran karena pembiayaankan besar,” ujarnya. Dia menegaskan, adanya ETLE memang berdampak baik untuk ketertiban di jalan.

Menurutnya, terlepas dari hal dan masalah lainnya, ternyata efeknya sudah sangat terasa. “Masyarakat sudah mulai paham dan juga tertib,” ucapnya.

(whb)

Pembangunan DP 0 Rupiah Disesuaikan Kebutuhan Warga Jakarta

loading…

Sejumlah masyarakat mendafatarkan diri untuk mendapatkan rumah DP 0 Rupiah.Foto/SINDOnews/Dok

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta akan mendata jumlah kebutuhan masyarakat terhadap hunian program DP 0 Rupiah. Pembangunan hunian program DP 0 Rupiah nantinya disesuaikan dengan kebutuhan.

Kepala Unit Pengelola Tekhnis (UPT) DP0 Rupiah Dinas Perumahan dan Pemukiman DKI Jakarta, Zikran Kurniawan mengatakan, dalam beberapa bulan ke depan, pembangunan hunian program DP 0 Rupiah akan disesuaikan dengan data kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Sebab, apabila dibuka pendaftaran seperti yang sudah berjalan saat ini, jumlah peminat mencapai 2.400 orang. Sementara unit DP 0 Rupiah yang tengah dibangun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sarana Jaya saat ini di Pondok Kelapa Village, Jakarta Timur hanya sekitar 709 unit.

“Peminat itu relatif. Program DP 0 Rupiah kan punya syarat-syarat. Populasinya siapa. Kedepan, kita akan mendata kebutuhan warga terhadap hunian DP 0 Rupiah,” kata Zikran Kurniawan saat dihubungi pada Minggu (20/1/2019).

Baca Juga:

Zikran menjelaskan, pembangunan hunian program DP 0 Rupiah bukan hanya dilakukan oleh BUMD. Sebab, dalam perencanaan, program DP 0 Rupiah bisa dibangun oleh perusahaan swasta ataupun Badan usaha Milik Negara (BUMN). Bahkan, saat ini BUMN menyatakan minat untuk membangunya.

Namun, lanjut Zikran, harus ada regulasi dan skema pembiayaan yang mengatur. Termasuk perihal lokasi dan kemelikan lahan hunian DP 0 Rupiah. Apakah berada di atas lahan pemerintah, atau swasta. Menurutnya, regulasi tersebut tengah disiapkan berbarengan dengan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) DP 0 Rupiah.

“Pertengahan semester ini kemungkinan bisa terlihat regulasi dan kebutuhannya. Untuk bisa menjalankan program DP 0 Rupiah, kami sebagai UPT harus berubah menjadi BLUD dahulu. Tidak mudah membuat UPT menjadi perusahaan atau BLUD. Semua syaratnya harus dipenuhi,” ungkapnya.

Terkait rencana Pemprov DKI yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, pembangunan hunian tertulis sebanyak 250.000 unit, lanjut Zikran, bukan berarti rencana pembangunan 250.000 unit dapat selesai dalam lima tahun pemerintahan.

Paling tidak, groundbreaking bisa berjalan secara bertahap dalam lima tahun sesuai RPJMD.”Program hunian akan terus berjalan, tidak hanya sampai 2022. Desainnya dibuat jangka panjang,” ungkapnya.

Direktur Utama PD Sarana Jaya, Yoory C Pinotan menuturkan, 250.000 hunian dalam RPJMD 2017-2022, tidak semuanya menggunakan skema DP 0 Rupiah Menurutnya, pembangunan DP 0 Rupiah hanya sekitar 13.500 yang akan dibangun seluruhnya oleh Sarana Jaya selama lima tahun hingga 2022.

Saat ini, kata Yoory, pihaknya tengah memiliki lahan di wilayah Jakarta Timur yang rencananya akan dibangun DP 0 rupiah pada tahun ini. Yaitu di Cilangkap seluas 2,8 hektare dan Pulogebang seluas 4 hektare.

“Kami masih mendesain unit DP 0 Rupiah yang akan dibangun di Cilangkap dan Pulogebang. Kami akan membeli lahan di Selatan, Barat, itu kita sudah punya beberapa list bisa kita beli dan dijadikan DP 0 Rupiah. Seharusnya tidak ada kendala untuk membangun 13.500 dalam lima tahun. Tanahnya kan milik BUMD,” ucapnya.

Terkait tipe dan luas unit program DP 0 Rupiah, Yoory menyebut sama seperti tipe yang disediakan di pondok kelapa Vilage. Klapa Village tersebut terbagi menjadi enam tipe. Pertama tipe studio yang berukuran 21 meter persegi dengan harga per unit Rp184 juta. Besar cicilan setiap bulan yaitu Rp1,9 juta untuk jangka waktu 10 tahun, Rp1,4 juta untuk jangka 15 tahun, dan Rp1,17 juta untuk cicilan 20 tahun.

Tipe studio berukuran 22,25 meter persegi harga unitnya sebesar Rp195,8 juta. Untuk jangka waktu cicilan 10 tahun akan dikenakan biaya Rp2 juta setiap bulan, jangka 15 tahun Rp1,49 juta dan masa 20 tahun sebesar Rp1,24 juta.

Untuk unit satu kamar atau luas 23,95 meter persegi harganya yaitu Rp210,7 juta. Cicilan selama 10 tahun dikenakan biaya setiap bulan sebesar Rp2,1 juta per bulan, selama 15 tahun dikenakan biaya cicilan Rp1,61 juta dan masa 20 tahun cicilan Rp1,3 juta.

Selanjutnya, tipe satu kamar dengan luas 24,25 meter persegi harganya yakni Rp213,4 juta. Untuk cicilan selama 10 tahun yaitu Rp2,2 juta setiap bulan, Rp1,63 juta untuk 15 tahun dan 20 tahun dikenakan biaya Rp1,35 juta.

Kemudian, unit dengan dua kamar seluas 34,65 meter persegi harganya Rp335,4 juta. Cicilan Rp3,4 per bulan untuk masa cicilan 10 tahun Rp2,5 juta untuk masa 15 tahun dan Rp2,12 juta untuk masa 20 tahun.

Sedangkan, tipe paling luas dengan dua kamar seluas 35,3 meter persegi harganya Rp341,7 juta. Untuk cicilan 10 tahun setiap bulan dikenakan biaya Rp3,5 juta, masa 15 tahun sebesar Rp2,6 juta dan 20 tahun sebesar Rp2,16 juta.

(whb)

Lompat dari Flyover, Kepala Pelaku Begal Pecah dan Kaki Patah

loading…

TANGERANG – Pelaku begal di lampu merah Metland, Parung Koret, Kelurahan Parung Jaya, Karang Tengah, Kota Tangerang, nekat terjun bebas dari atas flyover. Ardiansah (20) melakukan aksi tersebut lantaran tak mau dikeroyok massa yang hendak menangkapnya.

Nahas, akibat aksi nekatnya tersebut Ardiansah kini menjalani perawatan di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, lantaran mengalami luka berat di kepala dan kedua kaki patah.

Dalam beraksi, pria asal Kresek ini tidak sendiri, dia dibantu rekannya Rifki Setiawan (19). Setali tiga uang, Rifki juga mengalami luka serius, dipukuli orang sekampung.

Baca Juga:

Arif, salah seorang saksi mata mengatakan, peristiwa bermula saat sedang melintas di lampu merah Metland, Parung Koret. Saat itu, kedua pelaku sedang berada di dalam terowongan, dengan motornya.

“Saat ditegur, kedua pelaku kabur. Warga yang curiga, langsung mengejar mereka hingga akhirnya berhasil ditangkap,” kata Arif, kepada wartawan, di lokasi, Minggu (20/1/2019) sore.

Saat dilakukan pemeriksaan, Ardiansah nekat melarikan diri dan melompat dari atas flyover. Sebelum melompat, warga sempat melihat remaja itu membuang pisau yang dibawanya. “Dia kabur, karena membawa pisau. Karena takut, dia lari dan melompat dari atas jembatan, flyover Metland,” sambungnya.

Kapolsek Ciledug, Kompol Supiyanto mengatakan, Ardiansah dan Rifki memang pelaku begal yang akan ditangkap warga. “Ardiansah masih dirawat karena kondisinya kritis akibat luka berat di kepala,” katanya.

Supiyanto menuturkan, belum bisa mengecek catatan kriminal pelaku, karena pelaku masih berada di RS. Begitupun dengan motor yang dipakainya.
“Belum bisa, kan masih dirawat. Itu warga, pemuda sekitar yang menangkap. Belum, pelaku masih belum sempat beraksi. Tetapi dari tangannya, kami mengamankan pisau. Itu, pisau milik salah satu pelaku,” ucapnya.

(whb)

Polres Depok Tembak Kaki Pelaku Pencurian Motor

loading…

DEPOK – Empat pelaku pencurian sepeda motor diciduk petugas Polresta Depok. Salah satu pelaku yakni, Hendra ditembak petugas pada bagian kakinya lantaran melawan saat ditangkap.

Selain Hendra, tiga pelaku lain yang diciduk ialah Ilham, Faisal dan Mardiyanto. Kasat Reskrim Polresta Depok, Kompol Deddy Kurniawan mengatakan, komplotan ini selalu membawa senjata tajam ketika mencuri dan tak segan melukai korban bila melakukan perlawanan.

“Hendra terpaksa kita lumpuhkan dengan timah panas karena melakukan perlawanan saat ditangkap,” kata Deddy kepada wartawan Minggu (20/1/2019). Menurut Deddy, para pelaku diringkus dari lokasi persembunyian mereka di Pasar Kambing Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya

Baca Juga:

Deddy menuturkan, komplotan ini mengincar motor yang tidak dikunci setang atau tidak menutup lubang kunci motor.”Kurang dari lima menit, para pelaku sudah berhasil menggondol motor. Komplotan ini telah beraksi di Depok, Tangerang dan Jakarta,” tuturnya.

Dari tangan pelaku, polisi menyita tiga unit sepeda motor, kunci letter T dan sebilah golok yang diduga kuat kerap digunakan untuk beraksi. Atas perbuatannya itu, para tersangka dijerat Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dan Pemberatan.

Sementara itu, salah satu pelaku pencuri kendaraan bermotor Ilham mengaku, sudah lima kali melakukan aksi pencurian motor. Mereka nekat melakukan aksinya karena himpitan ekonomi, dimana hasil kejahatan mencuri untuk kehidupan sehari-hari. “Saya terpaksa buat menuhin kebutuhan sehari-hari. Ini juga satu unit saya jual Rp1 juta-an,” ujarnya.

(whb)

Dikira Ikan Besar, Bocah SD Temukan Mayat Bayi di Sungai Ciliwung

loading…

BOGOR – Sesosok mayat bayi perempuan yang diperkirakan berusia dua hari ditemukan tersangkut di bebatuan Sungai Ciliwung, tepatnya di Kampung Pangkalan Raya, RT 4/2, Kelurahan Cibuluh, Bogor Utara, Kota Bogor, kemarin.

Mayat bayi lengkap dengan ari-arinya itu ditemukan Fitra Ramadani (12) bocah SD yang sedang mencari ikan. Fitra pun berteriak memberitahu orang tuanya atas temuan tersebut.

“Ya yang pertama kali menemukan mayat bayi itu anak saya saat sedang mencari ikan. Dia kira ikan ikan besar,” kata M Syafei orang tua saksi saat ditemui dilokasi kejadian, kemarin.

Baca Juga:

Saat menerima laporan dari anaknya, Syafei langsung mendatangi lokasi temuan mayat bayi itu. “Saat saya cek ternyata benar, saya nggak berani pegang atau saya apa apa kan, saya langsung lapor Pak RT terus ke Polsek Bogor Utara,” katanya.

Kapolsek Bogor Utara, Kompol Ahmad Sofwan mengungkapkan petugas langsung mendatangi lokasi kejadian dan mengevakuasi jasad bayi yang baru lahir itu. “Masih ada ari-arinya perkiraan baru lahir, pas ditemukan posisiinya tengkurap, telanjang tidak dibungkus apa-apa,” kata Sofwan.

Dia menduga bayi tersebut sengaja dibuang ibunya lantaran malu melahirkan anak dari hasil hubungan gelap. “Tapi itu masih dugaan sementara, karena kita masih menyelidiki siapa pelakunya,”

Pihaknya akan mengecek dan memintai keterangan sejumlah saksi warga sekitar maupun bidan-bidan setempat apakah ada warga yang mengandung belakangan ini. “Kini bayi tersebut di bawa ke rumah sakit daerah umum (RSUD) terdekat untuk dilakukan autopsi lebih,” ucapnya.

(whb)

Puncak Bogor Diguyur Hujan Deras, Katulampa Siaga IV Banjir

loading…

Ketinggian air di Bendung Katulampa naik karena hujan deras mengguyur wilayah Bogor.Foto/SINDOnews/Haryudi

BOGOR – Hujan deras yang mengguyur wilayah Bogor, khususnya di kawasan Puncak (hulu Sungai Ciliwung) dengan intensitas sedang sejak Minggu (20/1/2019) siang hingga pukul 16.00 WIB membuat tinggi muka air (TMA) Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa, Kelurahan Katulampa, Bogor Timur, Kota Bogor, melonjak hingga 90 cm.

Kepala Petugas Jaga Bendung Katulampa Andi Sudirman menuturkan kondisi cuaca di kawasan Puncak dan Kota Bogor, khususnya di Katulampa sendiri, saat ini (pukul 17.00 WIB) masih diguyur hujan dengan intensitas sedang.
“Kenaikan drastis itu terjadi sekitar pukul 16.28, TMA menyentuh papan mercu di Bendung Katulampa mencapai 80 centimeter yang sebelumnya masih 30 centimeter,” kata Andi pada Minggu sore.

Dia melanjutkan, kurang dari setengah jam tepatnya pukul 16.45 WIB air kembali naik mencapai 90 cm atau siaga IV dengan cuaca hujan gerimis hingga ringan. Menurutnya jika hujan merata dengan kondisi cuaca seperti saat ini tak juga reda, diperkirakan ketinggian air sungai Ciliwung bakal terus mengalami kenaikan.

Baca Juga:

“Artinya warga yang tinggal di bantaran sungai Ciliwung, khususnya di kawasan hilir (Depok dan Jakarta) agar selalu waspada dengan banjir kiriman atau luapan sungai Ciliwung,” ujarnya.

Meski demikian, lanjut dia, warga Jakarta tidak perlu khawatir, setiap saat pihaknya akan terus melaporkan terjadinya peningkatan volume air sungai Ciliwung saat dipuncak musim penghujan ini. “Kita standby 24 jam, untuk memonitor terus ketinggian air sungai Ciliwung. Karena bagaimanapun informasi yang kami kabarkan sangat berharga bagi masyarakat banyak, khususnya yang tinggal di hilir Sungai Ciliwung,” ucapnya.

(whb)

Polda Metro Jaya Ancam Blokir 1.500 STNK Kendaraan Pelanggar ETLE

loading…

JAKARTA – Pelaksanaan electronic traffic law enforcement (ETLE) masih dipandang sebelah mata sejumlah masyarakat. Meski sebanyak 800 STNK pelanggar telah diblokir sebelumnya, namun belum membuat masyarakat sadar.

Karenanya, dalam pelaksanaan kedepannya. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya bakal memblokir 1.500 STNK kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas. “Ada kurang lebih 1.500 kendaraan. Tapi ini kan masih butuh waktu, ada tahapan konfirmasi tiga hari, tahapan tilang lima hari dan sampai 7 hari menunggu respons. Kalau sampai waktu tertentu tidak ada pembayaran, akan diblokir juga,” ungkap Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusuf di Bundaran HI, Minggu (20/1/2019).

Sebelumnya, 800 STNK kendaraan harus diblokir karena enggan membayar denda setelah dua minggu melakukan pelanggaran ETLE. Kejadian itu tak membuat masyarakat kapok, mereka tetap melakukan pelanggaran dan enggan membayar tilang.

Baca Juga:

Yusuf melanjutkan, terhadap 800 STNK yang diblokir sejumlah pemilik kendaraan sudah mengonfirmasi. Namun mereka diketahui tidak menindaklanjuti dan membayar dendanya. Hal itu yang membuat pihaknya melakukan pemblokiran. Mereka yang nantinya diwajibkan membuka pemblokiran sebelum melakukan pembayaran pajak kendaraan.

Sementara untuk 1.500 kendaraan yang terancam terblokir, Yusuf mengusulkan bila mereka yang sudah membayar, untuk tidak dilakukan pemblokiran. “Intinya kita akan memberikan semaksimal mungkin jangan sampai orang itu udah bayar tapi agak susah birokrasinya. Kalau sudah bayar yah sudah,” tuturnya.

Sementara untuk pelaksanaan nopol di luar Jakarta. Yusuf melanjutkan, pihaknya masih berkoordinasi dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri. Penindakan terhadap itu masih dalam penjajakan.

(whb)

Motif Pembunuhan Terhadap Bayi 1 Tahun karena Kesal dengan Ayah Korban

loading…

TKP pembunuhan bayi 1,5 tahun yang dilakukan ibu kandung diberi police line oleh petugas.Foto/SINDOnews/Hasan Kurniawan

TANGERANG – Motif penganiayaan hingga menyebabkan tewasnya bayi Quina Latisa Ramadani di Tangerang terkuak. Tersangka yakni, Rosita Kimin (28) ibu kandung korban tega menganiaya buah hatinya karena sakit hati kepada mantan suaminya sekaligus ayah dari korban.

Kapolsek Jatiuwung, Kompol Eliantoro mengatakan, setelah menerima laporan adanya bayi berusia 1.5 tahun meninggal dunia dalam keadaan tak wajar, petugas langsung melakukan penyelidikan. Petugas pun mengamankan psangan suami istri Rosita dan Wage.

Setelah melakukan pemeriksaan mendalam, akhirnya petugas menetapkan Rosita sebagai pembunuhan tersebut. “Hasil pemeriksaan sementara, motif penganiayaan terjadi karena unsur sakit hati Rosita terhadap suami keduanya yang juga ayah dari korban itu. Rosita dan ayah korban ini sudah lama bercerai,” kata Eliantoro pada wartawan Minggu (20/1/2019).(Baca: Mau Tagih Uang Sewa, Pemilik Kontrakan Temukan Bayi Penuh Luka)

Baca Juga:

Menurut Eliantoro, tersangka telah berulang kali menganiaya korban mulai dari mencubit, menampar, hingga memukul kepala bayi tersebut.”Kadang tersangka jengkel terhadap korban. Pas melihat anak tersebut, kemarahannya meledak-ledak sehingga menuangkan emosinya dan memukuli korban,” ujarnya.

Tersangka, lanjut Eliantoro, juga mengaku sangat sebal dengan putri kandungnya itu. Dia sebal dengan anaknya tersebut, karena kebenciannya dengan sang mantan suami yang hingga saat ini masih dipendamnya.(Baca: Bayi Tewas Penuh Luka, Ternyata Dianiaya Ibu Kandung)

“Jadi, korban seperti anak yang tidak pernah diharapkan kehadirannya oleh pelaku. Saat pelaku hamil, hingga dia melahirkan, korban dianggap sebagai beban oleh pelaku, dan dia sangat membencinya,” ucapnya.

Rosita terancam pidana 15 tahun penjara. Dia dijerat Pasal 80 ayat 3 UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak subsider Pasal 44 ayat 3 UU No 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

(whb)

11.520 Ruang Kelas SD-SMP di Kabupaten Bekasi dalam Kondisi Rusak

loading…

Sebanyak 11.520 ruang kelas di SD-SMP Kabupaten Bekasi dalam kondisi rusak. Foto/SINDOnews/Ilustrasi.dok

BEKASI – Pemkab Bekasi mencatat jumlah ruang kelas rusak di tingkat SD dan SMP hingga akhir 2018 mencapai 11.520 ruang kelas. Melalui APBD 2019 ini, Pemkab mengalokasikan dana Rp299 miliar untuk perbaikan ruang kelas tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Maman Agus Supratman mengatakan, berdasarkan data hingga akhir tahun lalu, jumlah ruang kelas yang mengalami kerusakan mencapai 11.520 ruang. Ruang kelas yang rusak tersebut akibat banyak faktor, mulai dari sekolah tersebut sudah dalam kondisi tua, karena kebanyakan sekolah yang dibangun 20 tahun lamanya.
Selain itu, ada sebagian sekolah yang tergerus akibat banjir yang menerjang beberapa waktu lalu.”Dan ada sekolah yang dibangun sejak tahun 1980,” kata Supratman pada SINDOnews pada Minggu (20/1/2019).

Supratman merinci, untuk tingkat SD jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan sebanyak 3.978 kelas, rusak sedang 457 ruang, dan rusak berat sekitar 362 kelas. Untuk ruang kelas rusak sedang terbanyak berada di Kecamatan Tambun Selatan 55 kelas, dan rusak berat di Cikarang Utara 39 kelas.

Baca Juga:

Sedang untuk jenjang SMP, ruang kelas rusak ringan sebanyak 5.708 kelas, rusak sedang 534, dan rusak berat sebanyak 481 kelas. Sementara ruang kelas dalam kondisi baik dan layak sebanyak 3.198 kelas.

Menurut dia, bersama dengan intansinya dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) masih merumuskan dan mendata sekolah mana saja yang diprioritaskan untuk diperbaiki maupun dibangun baru.”Kita sedang lakukan pendataan, hampir ratusan sekolah membutuhkan perbaikan maupun sarana sekolah baru,” ujarnya.

Terpisah, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Iman Nugraha mengungkapkan, pada APBD 2019 ini Dinas PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp 299 miliar untuk memperbaiki sarana pendidikan. Anggaran tersebut difokuskan pada penataan infrastruktur pendidikan seperti pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB), dan rehabilitasi bangunan sekolah baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).

”Perbaikan sarana sekolah ini kita lakukan secara bertahap,” ungkapnya.
Rinciannya, ada pembangunan USB di dua lokasi dengan nilai Rp30 miliar, kemudian RKB di 39 lokasi dengan nilai Rp86 miliar, dan rehab total di 52 lokasi dengan nilai mencapai Rp127 miliar.

Sisanya untuk perbaikan sarana dan prasarana sekolah seperti meubelair dan toilet disetiap sekolah agar sekolah semakin layak. Iman menjelaskan, anggaran sebesar Rp 299 Miliar yang berada di bidang bangunan negara itu merupakan yang terbesar dibanding bidang-bidang lainnya.

Sebab, ditahun anggaran 2019, Kabupaten Bekasi mengalokasikan anggaran pendidikan hingga 42% persen.”Porsi ini lebih besar daripada infrastruktur,” ucapnya.

(whb)

Blusukan ke Jakut, Caleg Ini Janji Bantu Penyandang Disabilitas

loading…

Joey penyandang disabilitas yang memiliki keahlian mencukur tengah mencukur caleg Golkar Avner Kadriatama Raweyai.Foto/SINDOnews/Yan Yusuf

JAKARTA – Penyandang disabilitas selama ini dianggap tidak memiliki kemampuan yang sama dengan orang kebanyakan. Padahal mereka juga mempunyai kemampuan seperti orang normal pada umumnya asalkan diberi kesempatan.

Seorang penyandang disabilitas, Joey Suherman (45) membuktikan keterbatasan tidak mampu menghalangi seseorang untuk produktif. Joey pun menekuni pekerjaan sebagai tukang cukur sejak lima tahun silam

“Saya belajar sendiri jadi tukang cukur, otodidak aja,” ungkap Joey, saat berada di tempat cukurnya di Jalan Kebon Bawang 12 RT 09/01, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu, 19 Januari 2019 kemarin.

Baca Juga:

Kemampuan Joey tersebut menarik politisi Partai Golkar, Avner Kadriatama Raweyai menjajal keahlian sang tukang cukur. Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 3 itu berkeinginan untuk memotong rambutnya dengan keahlian yang dimiliki Joey.

Dengan cekatan, Joey pun memotong rambut Avner. Sembari asyik ngobrol dengan pelanggan, Joey begitu terampil memotong rambut sesuai keinginan Avner. “Hasilnya memuaskan. Tidak kalah dengan barber shop atau tempat potong rambut yang ada di mal mal,” ungkap Avner puas.

Avner mengungkapkan sudah saatnya para penyandang disabilitas mendapat tempat yang sama dengan orang normal. Apalagi kemampuan mereka tidak kalah dan bahkan terkadang melebihi mereka yang tidak memiliki keterbatasan.

“Wakil rakyat harus memperhatikan penyandang disabilitas karena dibalik keterbatasan, mereka memiliki kemampuan yang tidak dimiliki orang lain,” ucap Avner.

(whb)